BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Kondisi
perekonomian
karakteristiknya
serta
Kabupaten
proyeksi
Sleman
perekonomian
Tahun
tahun
2013
2014-2015
berikut dapat
digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kabupaten Sleman berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya. Berdasarkan gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2015 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien. 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian eksternal dan internal serta berpedoman pada dokumen RPJMD 2011-2015. Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sleman Tahun 2015 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2015. Arah pembangunan perekonomian diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, juga pada sektor yang memiliki prospek ke depan yang baik serta tahan terhadap gejolak ekonomi. Berikut arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2015 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi : a.
Pro Growth (Keberpihakan pada pertumbuhan): Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi dan efektivitas kebijakan sektor riil. Pemilihan potensi komoditas unggulan sebagai basis pengembangan wilayah merupakan bagian terpenting dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dari UMKM akan terus dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan terus melakukan peningkatan sumberdaya manusia dalam hal manajerial maupun teknis untuk mendorong penguatan daya saing produk, RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015
III - 1
fasilitasi kemudahan dalam akses permodalan bagi UMKM, fasilitasi promosi
produk-produk
industri
dan
promosi
pariwisata
untuk
mendatangkan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara; b.
Pro Poor (Keberpihakan pada upaya penanggulangan kemiskinan): Mendorong
peningkatan
pemerataan
percepatan
pertumbuhan
ekonomi
distribusi di
pendapatan
pedesaan
dan
melalui
penciptaan
keseimbangan pembangunan di setiap wilayah. Pengembangan kawasankawasan
khusus
pengembangan
seperti
pengembangan
sentra-sentra
produksi
kawasan
andalan
pada
agropolitan, sektor-sektor
potensial, percepatan pembangunan pertanian melalui program revitalisasi pembangunan pertanian dan pembangunan perdesaan melalui peningkatan produksi pangan, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan diversifikasi usaha di perdesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas cakupan program pembangunan yang berbasis masyarakat, pengembangan produk unggulan (core business daerah) yang meliputi: agribisnis, industri manufaktur, dan pariwisata. Selama ini telah dilakukan upaya-upaya perlindungan sosial bagi warga miskin melalui bantuan sosial dan jaminan sosial. c.
Pro Job (Keberpihakan pada peningkatan kesempatan kerja): Meningkatkan investasi daerah yang ramah lingkungan dan mampu memperluas kesempatan
kerja
dan
berusaha
yang
pada
gilirannya
mampu
meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu atap, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah, meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada sumberdaya produktif serta mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberikan
dampak
multiplier
yang
tinggi
terhadap
pendapatan
masyarakat. d.
Pro Environment (Keberpihakan pada lingkungan hidup): Percepatan pembangunan percepatan
sarana
dan
pembangunan
prasarana ekonomi
dilakukan maupun
untuk
mendukung
peningkatan
kualitas
kehidupan masyarakat. Cakupan sarana dan prasarana dasar tersebut diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar di bidang RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015
III - 2
kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, pekerjaan umum, perhubungan dan irigasi. Selain itu, prasarana yang dibangun juga ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya pemantauan kualitas lingkungan dan rehabilitasi lahan serta penerapan sanksi bagi pelanggar masalah lingkungan. Penerapan kebijakan 4 (empat) pro tersebut dalam konsep yang lebih implementatif adalah sebagai berikut : 1) Kolaborasi antara kebijakan Pro Growth dan Pro Poor. Program dan kegiatan diarahkan pada sektor riil, yaitu : a.
Pembinaan UMKM (berbasis potensi wilayah). Pembinaan UMKM dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan umum yang dihadapi UMKM. Kegiatan pembinaan SKPD agar diarahkan
mulai
memasarkan
dari
penyediaan
dan menjual,
berkesinambungan.
bahan
sehingga
baku,
menjadi
mengolah,
kegiatan
yang
Dengan demikian UMKM di Sleman tidak
terkesan hanya “menjual” saja karena ketergantungan bahan baku. b.
Pembinaan kelompok-kelompok ekonomi masyarakat. Pembinaan kelompok-kelompok ekonomi masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam mengelola usaha bersama. Kegiatan SKPD agar diarahkan pada upaya pembinaan kelompok masyarakat yang dapat membangun sektor hulu sampai dengan hilir.
c.
Peningkatan penanaman modal. Peningkatan penanaman modal dilakukan untuk lebih menggerakkan roda perekonomian sehingga mampu menciptakan lapangan kerja lebih banyak dan memperbaiki tingkat pendapatan masyarakat/daya beli masyarakat. Kegiatan SKPD agar diarahkan pada upaya penataan
prosedur
perijinan
membangun/mengoptimalkan
yang
sistem
efektif
dan
efisien,
informasi
dan
promosi
investasi; dan meningkatkan akses permodalan bagi UMKM maupun kelompok-kelompok ekonomi masyarakat. Penanaman modal asing diutamakan untuk kepemilikan saham yang bukan bersumber dari hutang. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015
III - 3
d.
Penyediaan data kemiskinan satu pintu. Untuk menjalankan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang efektif dan tepat sasaran harus didasari dengan data satu pintu. Dengan data kemiskinan yang dikelola satu pintu maka program penanggulangan kemiskinan akan lebih efektif.
e.
Perbaikan pelayanan dan infrastruktur dasar bagi warga miskin. Kegiatan
SKPD
agar
diarahkan
pada
perbaikan
pelayanan
pendidikan (termasuk menjadikan pendidikan berkarakter dan berbudi luhur mulai dari keluarga sampai ke jenjang pendidikan formal), pelayanan kesehatan dan infrastruktur dasar (seperti rumah layak huni, perbaikan jaringan irigasi, dan lain-lain). f.
Peningkatan cakupan penanganan PMKS. Kegiatan SKPD agar diarahkan antara lain pada kajian strategis yang dapat memetakan jenis dan persebaran PMKS di wilayah Kabupaten Sleman, strategi memberdayakan PMKS dan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh PMKS untuk menjadi berdaya.
2) Kolaborasi antara kebijakan Pro Job dan Pro Environment. Program dana kegiatan diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yaitu: a.
Mendorong pemanfaatan lahan pertanian perkotaan. Sleman sebagai wilayah aglomerasi Perkotaan Yogyakarta perlu menggalakkan lahan pertanian perkotaan. Pertanian perkotaan menggunakan lahan-lahan kosong/media lainnya, digedung-gedung, pinggiran jalan raya atau di perkarangan rumah.
b.
Menyediakan ruang terbuka hijau (RTH). Upaya ini dapat mewujudkan Sleman sebagai daerah yang ramah lingkungan. Dengan adanya RTH yang semakin banyak, maka dapat menjaga daerah resapan air, sehingga ikut menjaga cadangan air bagi kabupaten/kota lainnya serta polusi udara berkurang. SKPD agar
juga
menyiapkan
kegiatan-kegiatan
yang
memberikan
pendidikan lingkungan kepada masyarakat. Lahan pertanian perkotaan dan RTH dapat menjadi tempat rekreasi keluarga, wahana interaksi sosial dan mengenalkan aktivitas pertanian secara langsung pada generasi muda. c.
Penataan usaha ekonomi masyarakat diwilayah minapolitan. Penataan wilayah minapolitan yang dikelola secara berkelompok mulai dari sektor hulu sampai dengan hilir. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015
III - 4
d.
Optimalisasi wisata. Program dan kegiatan diarahkan pada perbaikan layanan pariwisata yang meliputi: •
Peningkatan kualitas SDM pengelola desa wisata dan obyek wisata lainnya;
•
Perbaikan fasilitas pendukung obyek wisata;
•
Peningkatan promosi wisata cagar budaya (candi-candi dan geo heritage);
•
Peningkatan kualitas dan varian wisata seperti wisata alam, wisata pendidikan, wisata kebencanaan, wisata kuliner dan lain-lain.
e.
Revitalisasi lahan kritis. Kegiatan diarahkan pada penanganan lahan-lahan kritis salah satunya dengan penanaman pohon yang disertai pemantauan lanjutan agar menjamin tercapainya tujuan penghijauan .
f.
Membuat desain-desain pengembangan kawasan terpadu. Program dan kegiatan SKPD agar diarahkan antara lain pada pembuatan desain-desain pengembangan kawasan terpadu dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat dengan tetap memperhatikan harmonisasi tata bangunan dan lingkungan.
g.
Pengendalian lahan pertanian. Dalam rangka menyediakan lahan pertanian berkelanjutan sesuai dalam RTRW Kabupaten Sleman, diperlukan upaya terobosan baru dibidang pertanian. Upaya terobosan ini dapat diawali dengan melakukan kajian-kajian seperti kajian agricultural land banking.
3.1.1.
Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015
Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global.Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalah
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015
III - 5
pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor. Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut : a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB Kabupaten Sleman Tahun 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp16.696.582 juta menjadi Rp18.471.162 juta pada tahun 2013. Pada tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp20.461.475. juta. PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 (ADHK 2000) sebesar Rp7.069.229 juta pada tahun 2012, pada tahun 2013 sebesar Rp7.471.780
juta
dan
pada
tahun
2014
diperkirakan
sebesar
Rp7.908.985 juta. Struktur perekonomian daerah cenderung berubah dari sektor primer beralih ke sektor sekunder dan tersier. Dari PDRB ADHB, pada tahun 2012 sektor primer sebesar 13,44%, sektor sekunder sebesar 27,66% dan sektor tersier sebesar 58,90% dan pada tahun 2013 sektor primer sebesar 13,42%, sektor sekunder sebesar 29,06% dan sektor tersier sebesar 57,52%. Diperkirakan pada tahun 2014 sektor primer sebesar 13,12%, sektor sekunder sebesar 29,10%, dan sektor tersier sebesar 57,78%. Empat lapangan usaha pendukung utama perekonomian di Kabupaten Sleman adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran; jasa-jasa; industri pengolahan dan pertanian. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman pada tahun 2012 mencapai 5,45%. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,69% dan pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 5,85%. b. PDRB Per kapita PDRB per kapita menurut harga berlaku (ADHB) pada tahun 2012 sebesar Rp14.976.756, pada tahun 2013 sebesar Rp16.365.130 dan pada tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp17.937.633. PDRB per kapita menurut harga konstan (ADHK 2000) tahun 2012 sebesar Rp6.341.066 menjadi Rp6.619.869 pada tahun 2013, dan perkiraan pada tahun 2014 sebesar Rp6.933.443. c. Inflasi Tingkat inflasi di Kabupaten Sleman
pada tahun 2012
sebesar
4,06%. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran bahan makanan
sebesar
7,07%
dan
inflasi terendah
pada
kelompok
transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,18%. Pada
tahun 2013 inflasi sebesar 6,92% dan pada tahun 2014
diperkirakan sebesar 5,82% dengan asumsi tidak ada kebijakan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015
III - 6
pemerintah pusat terkait dengan kenaikan harga BBM dan kenaikan tarif dasar listrik. d. Investasi Investasi daerah merupakan salah satu kekuatan penting untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Disamping untuk mendorong perekonomian daerah, peningkatan investasi juga diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Nilai investasi PMA Pada tahun 2012 sebesar US$233.560.125,46 sedangkan pada tahun 2013 adalah US$206.788.265,40 dan diperkirakan pada tahun 2014 sebesar US$211,957,972 Nilai
investasi
Rp1.083.065.390.147
PMDN meningkat
pada pada
tahun
2012
sebesar
2013
menjadi
tahun
Rp1.868.199.326.172, sedangkan perkiraan nilai investasi PMDN pada tahun 2014 adalah Rp2.055.019.258.789 Kebutuhan investasi tersebut dibiayai oleh pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. e. Ekspor Nilai ekspor pada tahun 2012 sebesar US$44.968.623, pada tahun 2013 sebesar US$32.415.787 dan pada tahun 2014
diperkirakan
sebesar US$37.440.233. Komoditi ekspor tertinggi pada komoditi pakaian jadi. Perkembangan indikator makro ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut (proyeksi 2014 merupakan hasil penghitungan kembali proyeksi RPJMD yang disesuaikan dengan capaian tahun 2012). Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
No 1
2
Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Share PDRB Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
Satuan
Target 2012
Capaian 2012
Target 2013
Capaian 2013
Proyeksi 2014*
Proyeksi 2015*
%
5,20
5,39
5,24
5,69
5,85
5,93
Rp.Miliar
7.052,595
7.069.229
7.422,123
7.471.780
7.908.985
8.378.243
Rp.Miliar
16.878,82 16.696.582
18.291,962
18.471.159
20.461.475
22.694.421
%
12,99
12,90
12,84
12,84
12,52
12,40
%
0,57
0,54
0,58
0,58
0,59
0,59
% % %
14,41 1,25 12,98
13,62 1,25 12,79
14,55 1,24 13,26
14,55 1,24 13,26
14,41 1,23 13,46
14,32 1,20 13,61
%
22,50
23,19
22,41
22,41
22,57
22,63
%
5,59
65,53
5,47
5,47
5,41
5,28
%
10,82
11,15
10,79
10,79
10,71
10,75
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015
III - 7
No
3 4
5
Target 2012
Capaian 2012
Target 2013
Capaian 2013
Proyeksi 2014*
Proyeksi 2015*
% Rp. juta
18,88
19,04
18,84
18,84
19,10
19,22
14,84
14,98
15,85
16,37
17,93
19,68
Rp.Miliar Rp.Miliar
331,3 1.558
1.082,39 1.558,00
334,6 1.574,00
1.868,19 2.067,88
1.310,50 2.453,84
1.441.56 2.515,18
Rp.Miliar
2.577,98
3.197,35
2.762,09
3.787,62
4.222,35
4.644,59
orang
9.340
9.779
9.433
9.782
9.966
100.138
orang
6.292
7.189
6.355
7.292
7.513
7.789
orang
241.751
256.848
250.038
266.489
284.719
296.455
%
6,99
5,1
6,80
6,47
5,80
5,10
unit unit
617 554
617 554
620 584
623 562
630 571
638 580
Indikator Kinerja
Satuan
Jasa-jasa Pendapatan perkapita Investasi Nilai Investasi PMDN Nilai Investasi PMA Nilai investasi Non PMA / PMDN Penyerapan TK. Investasi PMDN Penyerapan TK Investasi PMA Penyerapan TK Investasi Non PMA/PMDN Tingkat Pengangguran Terbuka Koperasi Jumlah koperasi Koperasi aktif
* Berdasarkan proyeksi RPJMD
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016 Seiring dengan perkembangan kondisi, maka kebijakan ekonomi daerah
tetap
diarahkan
dan
diupayakan
dengan
cara-cara:
(1)
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) menekan laju inflasi agar tidak melebihi satu digit, (3) menekan laju pertumbuhan penduduk. Sebagaimana gambaran diatas, agar pertumbuhan perekonomian daerah berjalan pada jalur yang benar perlu dijaga terciptanya kondisi keuangan yang mantap, yaitu dengan mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis dan layak secara ekonomis. Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Sleman serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut : a.
Tantangan Diperkirakan
perekonomian
Kabupaten
Sleman
masih
akan
dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup: 1)
Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan Pertumbuhan
pertumbuhan
ekonomi
dengan
sektor-sektor percepatan
ekonomi yang
dominan.
lebih
tinggi,
terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015
III - 8
peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang
mempunyai
efek
pengganda
tinggi
dalam
menciptakan
kesempatan kerja. 2)
Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini mengingat investasi merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi daerah. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi.
3)
Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan
ekonomi
dan
pembangunan
ekonomi
yang
berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial. 4)
Meningkatkan daya saing ekspor, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekspor yang tinggi. Tingginya pertumbuhan ekspor diperlukan tidak saja sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga untuk merangsang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan bermutu.
5)
Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
6)
Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memnuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015
III - 9
b.
Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015-2016 Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan
pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2013 dan perkiraan tahun 2014 serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usahausaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah: Pertama, menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban yang kondusif sesuai
dengan
kewenangan
yang
dimiliki
oleh
daerah.
Kedua,
meningkatkan pelayanan perijinan usaha. Ketiga, menyediakan infrastruktur perekonomian yang cukup dan berkualitas untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah. Keempat, pemberdayaan ekonomi UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai institusi melalui jaringan sistem keuangan mikro. Kelima, memperbaiki modal sosial khususnya etos kerja dalam rangka peningkatan produktivitas kerja. Keenam, efisiensi alokasi sumber daya dan dana dalam perekonomian daerah. Berdasarkan kondisi riil perekonomian daerah tahun 2013 dan perkiraan tahun 2014, maka prospek perekonomian pada Tahun 2014-2016 adalah sebagai berikut : 1)
Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 diperkirakan akan terus menguat sebesar 5,85% dan pada tahun 2015 mampu tumbuh 5,93%. Target tahun 2016 sebesar 6,00%.
2)
Inflasi pada tahun 2014 diperkirakan pada kisaran angka dua digit yaitu sebesar 5,82%, target pada tahun 2015 sebesar 5,50% dan tahun 2016 sebesar 5,00%.
3)
Nilai
ekspor
daerah
pada
tahun
2014
diperkirakan
sebesar
US$37.440.233 dan tahun 2015 diperkirakan sebesar US$38.509.954 dan target tahun 2016 sebesar US$42.360.949.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2015 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 20112015 di tahun terakhir, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015
III - 10
satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Resposibility (CSR). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah. 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Sesuai
dengan
penyelenggaraan
ketentuan
pemerintahan
perundang-undangan,
telah
diatur
sesuai
pendanaan
kewenangan
yang
diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak
tersedianya
pendanaan
pada
suatu
bidang
pemerintahan.
Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah
dibiayai
dari
APBN,
baik
kewenangan
Pusat
yang
didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama. Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015
III - 11
3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2015 dihitung dengan asumsi sebagai berikut : 1)
Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
2)
Proyeksi pendapatan diasumsikan naik sebesar 7,21% dari tahun 2014, yaitu kenaikan dari komponen PAD dan DAU;
3)
Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. Sedangkan DAU dan DAK diasumsikan sama dengan alokasi tahun 2014 dan;
4)
Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumbersumber pendapatan yang dapat dipastikan. Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman,
dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1)
Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku;
2)
Meningkatkan
Pendapatan
Daerah
melalui
perluasan
obyek
dan
intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal; 3)
Pendayagunaan asset daerah;
4)
Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya; dan
5)
Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sleman
tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini: Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2011 s.d Tahun 2016 No
Uraian
Realisasi Tahun 2012
Anggaran Tahun 2013
Anggaran Tahun 2014
Proyeksi Tahun 2015
Proyeksi Tahun 2016
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
4.1
Pendapatan asli daerah
241.003.081.720,31
298.792.946.875,00
383.497.911.987,00
544.573.589.210,00
511.537.911.987,00
4.1.1
Pajak daerah
148.350.000.000,00
190.350.000.000,00
234.300.000.000,00
328.000.000.000,00
307.340.000.000,00
4.1.2
Retribusi daerah
22.241.060.530,00
30.437.957.280,00
32.537.957.280,00
37.113.978.880,00
58.537.957.280,00
4.1.3
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bagian laba BUMD)
11.713.222.161,31
13.855.000.000,00
18.732.733.000,00
33.850.000.000,00
35.732.733.000,00
4.1.4
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
58.698.799.029,00
64.149.989.595,00
97.927.221.707,00
145.609.610.330,00
145.927.221.707,00
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015
III - 12
No
Uraian
Realisasi Tahun 2012
Anggaran Tahun 2013
Anggaran Tahun 2014
Proyeksi Tahun 2015
Proyeksi Tahun 2016
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
4.2
Dana perimbangan
916.800.268.049,00
1.024.311.786.090,
1.050.576.931.090,
1.073.957.293.640,00,
1.050.576.931.090,
4.2.1
Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak
68.854.111.049,00
49.803.219.090,00
49.803.219.090,00
47.501.581.640,00
49.803.219.090,00
4.2.2
Dana alokasi umum
795.708.767.000,00
891.589.912.000,00
952.102.502.000,00
952.102.502.000,00
952.102.502.000,00
1.2.3
Dana alokasi khusus
52.237.390.000,00
50.823.330.000,00
48.673.210.000,00
48.673.210.000,00
48.673.210.000,00
1.2.5
Dana Insentif Daerah
4.3
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
4.3.1
Pendapatan Hibah (SPM Pendidikan 2015)
4.3.2
Dana darurat
4.3.3
Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya
4.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4.3.5
Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)
4.3.6
-
-
-
25.680.000.000,00
317.325.128.078,00
347.449.932.350,00
437.783.710.002,24
428.045.374.530,71
461.783.710.002,24
996.155.350,00
996.155.350,00
0
1.500.000.000,00
0
---
---
---
---
---
88.106.428.728,00
108.917.233.000,00
136.203.645.122,24
142.678.144.460,71
160.203.645.122,24
---
---
---
---
---
19.736.000.000,00
29.050.000.000,00
28.830.787.000,00
29.050.000.000,00
28.830.787.000,00
Dana penyesuaian hasil tambahan
---
---
---
---
---
4.3.7
Dana penguatan desentralisasi fiscal
---
---
---
---
---
4.3.8
Tunjangan pendidikan (sertifikasi+insentif)
---
208.486.544.000,00
246.870.770.880,00
254.817.230.070,00
246.870.770.880,00
4.3.9
Dana Insentif Daerah
---
32.095.325.000,00
25.876.507.000,00
1.475.128.477.847,31
1.670.554.665.315,00
1.871.860.553.079,24
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
2.046.576.257.380,71
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah Perencanaan belanja daerah pada Tahun 2015 dihitung dengan asumsi sebagai berikut : 1)
Proyeksi belanja daerah diasumsikan naik sebesar 7,64% dari tahun 2014;
2)
Perhitungan gaji menggunakan basis 2015 dengan acress 2,5% Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan
dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah masih diarahkan sebagai berikut : a.
Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
b.
Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel,
transparan
kemampuan
keuangan
dan
berkeadilan
daerah
serta
dengan
mempertimbangkan
berpedoman
pada
ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku. c.
Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan dana perimbangan (DAU yang telah dikurangi oleh belanja pegawai), sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015
III - 13
25.876.507.000,00 2.020.898.552.079,24
d.
Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4), operasional perangkat desa dan BPD, RT, RW, dan LPMD.
e.
Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
f.
Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.
g.
Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai 11 prioritas pembangunan Tahun 2015.
h.
Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional. Adapun realiasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Sleman tahun
2011-2015 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini: Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2011 Sampai Dengan Tahun 2016 No
Uraian
Realisasi Tahun 2012
Anggaran Tahun 2013
Anggaran Tahun 2014
Proyeksi Tahun 2015
Proyeksi Tahun 2016
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
5.1
Belanja Tidak Langsung
5.1.1
Belanja pegawai
1.077.495.829.077,60
1.146.319.997.149,80
1.208.162.201.739,63
1.298.143.214.473,55
1.261.763.639.620,63
958.072.749.327,51
992.715.698.928,80
1.050.331.765.217,20
1.058.944.469.421,72
5.1.2
Belanja bunga
1.060.331.765.217,20
144.000.000,00
144.000.000,00
144.000.000,00
4.095.000.000,00
5.1.3
Belanja subsidi
144.000.000,00
5.1.4
Belanja hibah
50.562.429.581,00
28.113.485.950,00
22.019.645.800,00
54.780.865.950,00
32.019.645.800,00
5.1.5
Belanja bantuan sosial
17.211.724.500,00
27.941.573.000,00
42.444.377.000,00
31.990.750.000,00
50.444.377.000,00
5.1.6
Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*
24.316.536.860,00
33.879.052.826,99
34.947.552.827,00
136.495.188.206,40
50.267.552.827,00
5.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa
-
-
15.807.638.000,00
-
-
-
-
5.1.7.1
Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten
1.507.600.000,00
1.507.600.000,00
2.365.000.000,00
1.507.600.000,00
5.1.7.2
Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa
34.291.400.000,00
38.795.300.000,00
1.500.000.000,00
50.795.300.000,00
5.1.8
Belanja tidak terduga
3.725.453.809,90
11.919.550.414,00
17.971.940.995,43
7.971.940.895,43
15.971.940.995,43
5.2
Belanja Langsung
518.244.050.492,40
588.411.426.774,00
767.281.437.881,00
950.016.730.817,00
900.281.000.000,00
5.2.1
Belanja pegawai
100.546.836.055,00
120.173.091.615,00
---
---
---
5.2.2
Belanja barang dan jasa
235.720.324.392,00
278.050.968.379,00
---
---
---
5.2.3
Belanja modal
181.976.890.045,40
180.679.719.396,00
---
---
---
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015
III - 14
No
Uraian
(1)
(2)
Realisasi Tahun 2012 (3)
TOTAL JUMLAH BELANJA
1.595.739.879.570,00
Anggaran Tahun 2013
Anggaran Tahun 2014
(4) 1.734.731.423.923,80
Proyeksi Tahun 2015
(5) 1.975.443.639.620,63
Proyeksi Tahun 2016
(6) 2.248.159.945.290,55
3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Perencanaan pembiayaan daerah pada Tahun 2015 dihitung dengan asumsi sebagai berikut : 1)
Proyeksi pembiayaan daerah tahun 2015 diasumsikan turun sebesar 56,82% dari tahun 2014, dikarenakan penurunan SiLPA;
2)
Proyeksi penyertaan modal (investasi) daerah diasumsikan turun sebesar 84,61% Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2014, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pengeluran pembiayaan diarahkan yaitu untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah serta penyediaan fasilitas kredit bagi pelaku KUMKM. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2015 di Kabupaten Sleman antara lain diarahkan untuk : a.
Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu;
b.
Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingankepentingan yang sifatnya strategis, misalnya belanja Pemilihan Kepala Daerah (pilkada), dan dana cadangan bencana alam; dan
c.
Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian (prudential). Adapun realiasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Sleman tahun
2011-2016 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015
III - 15
(7) 2.161.443.639.620,63
Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2011 s.d Tahun 2016 No
Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Realisasi Tahun 2012
Anggaran Tahun 2013
Anggaran Tahun 2014
Proyeksi Tahun 2015
Proyeksi Tahun 2016
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1) 6.
PEMBIAYAAN
6.1
Penerimaan pembiayaan
138.548.094.296,00
288.000.000.000,00
315.000.000.000,00
218.183.687.909,84
121.253.913.000,00
6.1.1
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)
138.548.094.296,00
288.000.000.000,00
315.000.000.000,00
183.008.687.909,84
121.253.913.000,00
6.1.2
Pencairan Dana Cadangan
---
---
---
---
---
6.1.3
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
---
---
---
---
---
6.1.4
Penerimaan pinjaman daerah
---
---
---
35.175.000.000,00
---
6.1.5
Penerimaan kembali pemberian pinjaman
---
---
---
---
---
6.1.6
Penerimaan piutang daerah
---
---
---
---
---
6.2
Pengeluaran pembiayaan
17.936.692.573,31
19.718.000.000,00
60.138.000.000.000
16.600.000.000,00
19.138.000.000.0
6.2.1
Pembentukan dana cadangan
6.2.2
Penyertaan modal (Investasi) daera
17.798.692.573,31
19.580.000.000,00
65.000.000.000,00
10.000.000.000,00
19.000.000.000,00
6.2.3
Pembayaran pokok utang
138.000.000,00
138.000.000,00
138.000.000,00
6.600.000.000,00
6.2.4
Pemberian pinjaman daerah
---
---
-
---
6.2.5
Penguatan Modal
---
---
-
---
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015
III - 16
138.000.000,00
