BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok yang dipresentasikan
melalui PDRB
Kabupaten Solok atas dasar harga konstan 2000 pada Tahun 2013 masih mampu mengalami pertumbuhan yang cukup baik yaitu sebesar 6,29%. Pada Tahun 2013 PDRB Kabupaten Solok adalah sebesar 2,60 Triliun Rupiah. Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada Tahun 2013 ini diakibatkan adanya beberapa sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dan sekaligus memberikan kontribusi yang cukup tinggi yaitu sektor angkutan dan komunikasi yaitu sebesar 7,63%. Dari sembilan sektor ekonomi dalam PDRB, sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang terbesar dalam perekonomian Kab. Solok yaitu sebesar 45,30% walau dengan laju pertumbuhan yang sedikit menurun dan diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor angkutan dan komunikasi. Pada Tahun 2015 ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,41%. Perkiraan pertumbuhan ini lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2014 yaitu sebesar 7,13 % dan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,8%. Tingginya target pertumbuhan ekonomi Kab. Solok dibanding target pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat dan target pertumbuhan ekonomi nasional disebabkan karena pertumbuhan ekonomi Kab. Solok masih sangat tergantung dengan kontribusi dari sektor pertanian yang Laju Pertumbuhannya mulai mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Disamping itu, berdasarkan data tentang Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok Atas Dasar Harga Konstan 2000
,
dari
Tahun 2009-2013 target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Tahun 2015 didukung oleh target kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi dimana laju pertumbuhan sektor ini dari tahun ke tahun terus mengalami kemajuan yang sangat tinggi. Selain sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor lain yang memiliki laju pertumbuhan yang sangat tinggi dalam mendukung perekonomian Kabupaten Solok yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian serta Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan. Sementara laju pertumbuhan sektor pertanian yang juga merupakan penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat pertumbuhannya justru 1
terus mengalami penurunan. Sedangkan sektor perdagangan sebagai penyumbang kedua terbesar
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
Propinsi
Sumatera
Barat
diprediksi
pertumbuhannya akan melambat sejalan dengan kondisi ekonomi nasional yang juga mengalami pertumbuhan melambat. Pertumbuhan ekonomi yang terus melambat (slowdown) ini disebabkan oleh turunnya ekspor dan konsumsi masyarakat.
Sekaitan dengan kondisi tersebut di atas maka kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi ini yaitu : 1. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Solok melalui pengembangan pertanian berbasis tekhnologi dan organik secara massal, ketersediaan bibit unggul bersertifikat pada komoditas padi, hortikultura dan palawija, pemanfaatan lahan marginal, lahan terlantar dan lahan kritis, peningkatan sarana dan prasarana disektor pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, embung, parit dan pasar. Dan sejalan dengan pengembangan sektor pertanian Propinsi Sumatera Barat kebijakan di sektor pertanian diarahkan kepada pengembangan agroindustri dan agrobisnis terutama untuk agroindustri perkebunan seperti karet, sawit dan kakao. 2. Dalam rangka memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, maka usaha mikro kecil menengah dan industri kecil menengah perlu ditingkatkan pengembangannya melalui peningkatan kemampuan dan pembinaan terhadap pelaku usaha IKM dalam
motivasi dan manajemen usaha, pemberian
kemudahan izin industri kecil dan menengah, penyediaan sarana maupun prasarana IKM dan UMKM, fasilitasi permodalan serta pemasaran produk-produk atau komoditi unggulan. 3. Sebagai sektor kedua yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok, maka sektor perdagangan terus ditingkatkan dengan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan seperti pasar nagari, pasar ternak, pasar sayur, melakukan promosi melalui pameran, bazar, media cetak dan elektronik. 4. Pengembangan teknologi tepat guna dengan memberikan dukungan kepada program pembangunan sumber daya manusia dan inovasi daerah sehingga dapat diadopsi oleh masyarakat.
2
5. Peningkatan / pembangunan infrastruktur transportasi terutama jalan dalam rangka memperlancar arus distribusi barang dan jasa serta peningkatan perekonomian masyarakat di Nagari Tertinggal. 6. Menggaet sumber dana dari APBD Propinsi Sumbar dan APBN dalam rangka menciptakan kesempatan kerja dan lapangan kerja melalui pola padat karya seperti program dan kegiatan padat karya dari kementerian Tenaga Kerja. 7. Pembenahan destinasi wisata dan pemberdayaan lembaga pelaku pariwisata dalam rangka peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan manca negara sehingga sektor pariwisata dapat memberikan peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok. Hal ini sejalan dengan program pembangunan kepariwisataan Propinsi Sumatera Barat dimana pada Tahun 2015 direncanakan akan dilakukan pembangunan Convention Hall Resort sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah) yang sumber pembiayaannya berupa sharing dengan proporsi 60 % dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Solok dan 40% dibiayai oleh Propinsi Sumatera Barat sebagaimana telah dituangkan pada MoU antara Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Solok tentang Pengembangan dan Pembangunan Destinasi Pariwisata. 8. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga dapat menarik investor untuk melakukan investasi diberbagai sektor di Kabupaten Solok. 3.1.2. Laju Inflasi Laju inflasi di Kabupaten Solok akan seirama dengan laju inflasi di Sumatera Barat dan Nasional. Hal ini adalah dampak dari peredaran barang modal dan barang konsumsi. Pemerintah Daerah secara riil tidak dapat mengendalikan pergerakan harga barang yang dapat memicu inflasi. Namun demikian, Pemerintah Daerah akan melakukan upaya-upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat apabila terjadi lonjakan harga bahan kebutuhan pokok antara lain melalui subsidi harga pada operasi pasar, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Secara nasional, Tahun 2015 angka inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0% sampai sebesar 5,0 % sedangkan Propinsi Sumatera Barat menargetkan inflasi sebesar 4,08%. 3.1.3. Kemiskinan dan Pengangguran Persoalan kemiskinan adalah persoalan yang harus ditangani secara substantif dan mendasar. Tingkat kemiskinan atau proporsi penduduk miskin di Kabupaten Solok cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya.
Dari target pertumbuhan sebesar 6,45 3
% pada Tahun 2015 yang diikuti dengan langkah-langkah pencapaian target pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan akan mampu menurunkan angka kemiskinan menjadi 7,79 % pada Tahun 2015. Angka ini berada dibawah target tingkat kemiskinan Propinsi Sumatera Barat pada Tahun 2015 yaitu sebesar 7,10 %, dan dibawah target penurunan angka kemiskinan nasional yaitu 9,0 % sampai dengan 10%. Target tersebut diharapkan dapat dicapai karena juga didukung oleh asumsi : 1.
Pemerintah masih mengembangkan kebijakan stimulus ekonomi yang sasarannya adalah masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin melalui program permberdayaan seperti program PNPM Mandiri, program Raskin, kredit KUR, Program PUAP, dana stimulan perumahan rakyat dan program PKH.
2.
Pemerintah masih mengembangkan kebijakan perekonomian nasional yang pro-poor berupa bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin atau Rumah Tangga Sasaran (RTS) seperti BOS, Bea Siswa, Jaminan Kesehatan Nasional, bantuan sosial untuk lanjut usia dan bantuan untuk penyandang cacat, bimbingan sosial bagi penerima bantuan KUBE dan Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3.
Pemerintah masih mengucurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak atau program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengantisipasi semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin sebagai akibat menurunnya daya beli masyarakat. Selain berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi
pada Tahun 2015 juga diharapkan akan mempengaruhi penurunan angka pengangguran. Sesuai target RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2011-2015, pada Tahun 2015 ditargetkan tingkat pengangguran menjadi sebesar 4,0%, target ini berada dibawah target Propinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 6,34 %, dan target nasional yaitu 5,5% sampai dengan 5,7%. Target ini optimis dapat dicapai karena juga didukung dengan asumsi : 1.
Pemerintah mendorong dilakukannya investasi yang padat karya terutama dari pelaksanaan proyek-proyek APBN, APBD disamping proyek investasi lembaga swasta.
4
2.
Pemerintah mendukung pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, peningkatan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja.
3.
Pemerintah tetap mendukung program peningkatan kesempatan kerja antara lain dengan tersedianya informasi bursa tenaga kerja melalui bursa tenaga kerja online dan pekan bursa tenaga kerja serta penyerapan tenaga kerja siap pakai.
4.
Adanya fasilitasi dari pemerintah dengan lembaga penyalur tenaga kerja, sehingga tercipta hubungan yang harmonis guna memberikan informasi tentang lowongan kerja yang tersedia bagi pencari kerja.
4.2.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kondisi keuangan daerah yang mantap, berimbang dan memadai berpengaruh positif terhadap pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 mencakup pengelolaan pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah.
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah adalah penerimaan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Syah. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk peningkatan pendapatan. Adapun kebijakan pendapatan daerah pada Tahun 2015 yaitu: 1.
Penganggaran pendapatan agar merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
2.
Penganggaran Pendapatan Asli Daerah memperhatikan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi Tahun 2015 dan realisasi
penerimaan
PAD
tahun
sebelumnya
serta
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang terkait. 3.
Penganggaran Pendapatan Asli Daerah khususnya
penganggaran pajak daerah dan
retribusi daerah berpedoman kepada undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 5
tentang
Retribusi
Pengendalian
Lalu
Lintas
dan
Retribusi
Perpanjangan
Izin
memperkerjakan Tenaga Kerja Asing. 4.
Penganggaran PAD juga tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
5.
Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
6.
Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah, khususnya Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah
dan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ Tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah. 7.
Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang terdiri dari DBH-PBB selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, DBH-Pajak Penghasilan dan DBH-Cukai Hasil Tembakau dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-Pajak Tahun 2015. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggarannya berdasarkan realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2011 atau informasi resmi dari Kementrian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2015.
8.
Penganggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Umum, DBH-Perikanan, DBH-Minyak dan Gas Bumi, DBH-Panas Bumi dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2015. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut belum ditetapkan, maka alokasi penganggaran berdasarkan kepada realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2011 dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2015 atau informasi resmi dari Kementrian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2015. 6
9.
Penganggaran Dana Alokasi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun 2015. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut belum ditetapkan, maka penganggarannya didasarkan pada alokasi DAK yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-undang tentang APBN Tahun Anggaran 2015 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.
10. Penganggaran
kenaikan
Dana
Alokasi
Umum
(DAU)
dengan
memperhatikan
kecendrungan kenaikan DAU dari tahun ke tahun. 11. Pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah seperti Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, penganggarannya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tahun 2015, apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggarannya berdasarkan alokasi pada Tahun 2014 dengan memperhatikan realisasi Tahun 2013. 12. Penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2015, apabila Penetapan APBD Kabupaten/Kota mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2015, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2014 dengan memperhatikan realisasi Tahun 2013, sedangkan bagian pemerintah Kab./Kota yang belum terealisasi oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun 2014, ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun 2015. 13. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kab./kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. 14. Penganggaran pendapatan Hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah
adanya kepastian pendapatan
dimaksud. 15. Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun 7
perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Dengan kebijakan sebagaimana tersebut di atas diharapkan pendapatan daerah terus mengalami peningkatan dan indikasi ini telah terlihat dari perkembangan pendapatan daerah beberapa tahun terakhir sebagaimana terlihat pada Tabel berikut : Tabel 3.1. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Solok Tahun 2012 s/d Tahun 2016 NO Uraian (1) 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3
1.1.4
1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3
1.3.4 1.3.5
(2) Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana Darurat Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya JUMLAH PENDAPATAN
Realisasi Tahun 2012 (3)
Realisasi Tahun 2013 (4)
Jumlah Tahun Berjalan 2014 (5)
26.679.471.522,19 6.233.466.782,00 5.911.340.291,00
31.491.005.211,80 6.929.890.010,00 9.442.006.826,00
32.757.230.087,00 9.439.305.380,00 8.610.666.872,00
46.099.407.491,00 9.843.381.434,00 8.813.016.722,00
47.405.122.816,00 10.335.550.506,00 9.253.667.558,00
4.857.865.919,00
5.640.493.341,24
7.457.908.335,00
7.457.908.335,00
7.830.803.752,00
9.676.798.530,19
9.478.615.034,56
7.249.349.500,00
19.985.101.000,00
19.985.101.000,00
600.756.085.108,00
681.299.006.040,00
758.505.325.762,00
830.196.827.268,00
868.981.472.231,00
Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2015 (6)
Proyeksi /Target pada Tahun 2016 (7)
24.234.036.108,00
21.748.652.040,00
15.934.754.762,00
22.453.187.168,00
23.575.846.526,00
521.759.479.000,00 54.762.570.000,00
588.040.074.000,00 71.510.280.000,00
651.730.691.000,00 90.839.880.000,00
716.903.760.100,00 90.839.880.000,00
752.748.948.105,00 92.656.677.600,00
99.554.213.081,00
145.137.518.250,00
132.164.171.019,00
166.742.397.768,00
167.377.571.583,00
350.525.081,00
752.486.650,00 -
850.000.000,00 -
450.000.000,00 -
450.000.000,00 -
-
22.158.147.000,00
23.579.092.000.,00
23.460.109.019,00
31.758.690.768,00
32.393.864.583,00
76.720.541.000,00
107.854.062.000,00
107.854.062.000,00
134.533.707.000,00
134.533.707.000,00
325.000.000,00
12.951.877.600,00
726.989.769.711,19
857.927.529.501,80
923.426.726.868,00
1.043.038.632.527,00
1.083.764.166.630,00
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Pada sisi belanja, pengalokasian anggaran didasarkan kepada kebijakan umum anggaran sebagai berikut : 1.
Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Solok yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
8
2.
Dalam pengalokasian belanja daerah harus memprioritaskan terlebih dahulu untuk pembayaran Belanja Pegawai antara lain Belanja Gaji PNS, Belanja Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Gaji Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah.
3.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun 2015 dengan mempedomani Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
4.
Pada pos belanja tidak langsung, alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai sudah memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas. Disamping itu juga memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 persen serta penganggaran belanja pegawai juga sudah mengakomodir kebutuhan pengangkatan Calon PNS sesuai formasi pegawai Tahun 2015.
5.
Selain belanja pegawai, pengalokasian belanja daerah juga harus mempertimbangkan kewajiban daerah seperti belanja bunga, belanja bagi hasil kepada pemerintah nagari, belanja bantuan keuangan kepada nagari serta belanja tidak terduga dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
6.
Pada pos belanja langsung, Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.
7.
Dalam penganggaran program dan kegiatan harus ditetapkan target capaian kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
8.
Penganggaran program dan kegiatan juga harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan.
9.
Dalam penganggaran belanja langsung, SKPD harus memprioritaskan kepada belanja operasional perkantoran seperti biaya listrik, air, telephon, kawat/faximile/internet, honorarium PTT, pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan 9
perlengkapan dan peralatan kantor dan sebagainya yang penggunaannya harus dilaksanakan secara efisien dan efektif. 10. Pengalokasian belanja langsung pada Tahun 2015 lebih diarahkan kepada program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target RPJMD Kabupaten Solok 2011-2015 dan program dan kegiatan yang merupakan pendamping atau sharing dari Pemerintah Propinsi maupun pemerintah pusat. 11. Pengalokasian belanja langsung untuk program dan kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maka untuk sementara masih mengacu kepada Petunjuk Teknis Dana DAK Tahun 2014. Dengan demikian maka
lokasi kegiatan maupun menu
kegiatan akan dapat berubah apabila Petunjuk Teknis Dana DAK Tahun 2015 mengalami perubahan dibandingkan dengan Petunjuk Teknis Dana DAK Tahun 2014 . Berdasarkan kebijakan belanja tersebut maka proyeksi belanja daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 serta realisasi Tahun 2012 s/d 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut : Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2012 s/d Tahun 2016 NO
(1) 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7
2.1.8 2.1.9
2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3
3.2.3.
Uraian
Jumlah
(2) Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Partai Politik Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa Belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa* Belanja tidak terduga JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
Realisasi Tahun 2012 (3)
Realisasi Tahun 2013 (4)
453.544.974.107,00
506.567.555.437,00 -
11.160.036.054,00 660.359.200,00
9.208.408.517,00 3.408.678.400,00
806.528.531,00
100.000.000,00 10.685.000.000,00 4.753.892.000,00
950.286.782,00
-
1.750.000.000,00
687.307.576.700,00 100.000.000,00 10.952.125.000,00 5.229.281.200,00 -
1.500.000.000,00 -
22.142.850.425,08
Proyeksi /Target pada Tahun 2016 (7)
648.403.374.246,92 3.000.000.000,00 100.000.000,00 33.582.308.510,00 4.753.892.000,00
-
-
19.175.994.757,24
Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2015 (6)
602.070.304.424,08 -
-
18.342.081.362,75
Tahun Berjalan 2014 (5)
1.750.000.000,00
-
22.882.850.425,08
-
24.026.992.946,00
6.682.449.168,00
2.751.544.000,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
2.750.000.000,00
491.196.428.422,75
542.062.467.893,24
644.002.046.849,16
716.722.425.182,00
732.115.975.846,00
5.514.386.542,00 111.518.074.550,00 134.972.370.616,00
6.958.568.634,42 139.943.821.557,20 144.289.579.109,11
5.803.707.491,00 176.513.325.876,00 164.943.656.309,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
252.004.831.708,00
291.191.969.300,73
347.260.689.676,00
340.506.873.241
375.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA
743.201.260.130,75
833.254.437.193,97
991.262.736.525,16
1.057.229.298.423,00
1.107.115.975.846,00
-
-
Arah Kebijakan Pembiayaan Berdasarkan Pasal 55 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, selisih antara anggaran pendapatan dan belanja daerah 10
mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Sesuai dengan Pasal 57 ayat (3), dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka untuk menutup defisit tersebut ditetapkan melalui pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam struktur APBD, kelompok pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Secara simultan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dimanfaatkan untuk penyeimbang kondisi keuangan daerah. Penerimaan Pembiayaan pada APBD Kabupaten Solok masih mengharapkan penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan pengeluaran lebih diarahkan pada penyertaan modal pemerintah daerah. Pada Tahun 2015, Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Solok direncanakan sebesar Rp. 1.043.038.632.527,00,sedangkan
Belanja
Daerah
Kabupaten
Solok
direncanakan
sebesar
Rp.
1.057.229.298.423,00 sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 14.190.665.896,00. Selain defisit yang harus dicarikan sumber pendanaannya, Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2015 harus memenuhi kewajiban yaitu pembayaran pokok utang sebesar Rp. 24.300.000.000,00. Defisit dan pengeluaran pembiayaan tersebut direncanakan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp. 38.890.000.000,00. Adapun perkembangan realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2012 s/d/2016 dapat dilihat pada Tabel berikut : Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2012 s.d Tahun 2016 NO (1) 3 3.1.1 3.1.4 3.1.6 3.1.7
NO 3.2 3.2.2 3.2.3 3.2.4
Jumlah
Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Realisasi Tahun 2012
Realisasi Tahun 2013
Tahun Berjalan Tahun 2014
Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2015
Proyeksi /Target pada Tahun 2016
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Kembali Investasi JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah
67.828.579.266,89
46.803.853.852,33 -
37.836.009.657,16 -
339.396.700,00 22.000.000,00
415.178.500,00
68.189.975.966,89
47.219.032.352,33
Realisasi Tahun 2012
Realisasi Tahun 2013
3.811.000.000,00
9.147.899.000,00
38.890.000.000,00
30.000.000.000,00 750.000.000,00
-
68.586.009.657,16
350.000.000,00 39.240.665.896,00
23.751.809.216,00 350.000.000,00 24.101.000.000,00
Jumlah
257.895.000,00 733.000.000,00
Tahun Berjalan Tahun 2014
228.500.000,00
Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2015
-
750.000.000,00 -
750.000.000,00
24.300.000.000,00 -
Proyeksi /Target pada Tahun 2016
750.000.000,- -
11
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembiayaan Neto
4.801.895.000,00
9.376.399.000,00
750.000.000,00
25.050.000.000,00
750.000.000,00
63.388.080.966,89
37.842.633.352,00
67.836.009.657,16
14.190.665.896,00
23.351.809.216,00
12
