BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Rencana

Kerja

Pemerintah

(RKP)

Tahun

2016

menetapkan

tema

pembangunan Tahun 2016 yaitu “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur, guna Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”. Tema inilah yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan tahun 2016 baik di tingkat pusat,

provinsi

maupun

kabupaten/kota

sehingga

dapat

mewujudkan

sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah. Rancangan kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2016 memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Rote Ndao baik yang dipengaruhi oleh faktor internal serta

variable

eksternalitas

yang

memberi

pengaruh

signifikan

terhadap

perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari

sektor-sektor

potensial,

perkiraan

kemampuan

pembelanjaan

dan

pembiayaan untuk pembangunan tahun 2016. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fakta dan analisa terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2016 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Rote Ndao. Dalam rangka mencapai Pemantapan Perekonomian dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bersama-sama melakukan langkah-langkah konkrit dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu maka daerah perlu melakukan langkahlangkah yaitu: 1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dengan hal-hal yang perlu dilakukan adalah: (i) Peningkatan Daya Beli, (ii) Peningkatan Iklim Investasi, (iii) Peningkatan Belanja Modal, Penyerapan dan Kualitas Belanja, (iv) Peningkatan Daya Saing Eksport, (v) Peningkatan Nilai Tambah Industri, (vi) Peningkatan Perdagangan Antar Wilayah, (vii) Peningkatan Infrastruktur. 2. Mendorong Stabilitas, dengan hal-hal yang perlu dilakukan adalah: (i) Stabilitas Ekonomi: Menjaga Stabilitas Harga dan Nilai Tukar, (ii) Stabilitas

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rote Ndao Tahun 2016

III- 9

Sosial: Mencegah Konflik Sosial, Mitigasi Bencana, (iii) Stabilitas Politik: Memantapkan Pertahanan dan Keamanan, Memantapkan Pelaksanaan Pemilu. 3. Mendorong

Pemerataan

yang

Berkeadilan,

dengan

hal-hal

yang

perlu

dilakukan adalah: (i) Pemberdayaan Melalui Peningkatan Partisipasi dan Perluasan Manfaat, (ii) Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan, (iii) Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan, (iv) Peningkatan Lapangan Pekerjaan,

(v)

Pengentasan

Kemiskinan

dan

MP3KI,

(vi)

Pengurangan

Kesenjangan Antar Daerah. Sehubungan hal tersebut, perlu dilakukan penyusunan program prioritas pembangunan

dan ekonomi yang difokuskan pada pencapaian NawaCita

dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terintegrasi

yang

dengan tetap

berbasis pada empat jalur (four track strategy), yakni peningkatan kesejahteraan rakyat melalui growth with equity yang dilakukan berdasarkan triple track strategy yakni mendorong perluasan pertumbuhan ekonomi (pro growth),

perluasan

kesempatan kerja (pro job) dan penurunan angka kemiskinan (pro poor). Disamping itu, pembangunan juga harus tetap menjaga dan memperhatikan keseimbangan ekosistem lingkungan (green economy) guna menghasilkan pertumbuhan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 Sampai

dengan

Tahun

2014,

Perekonomian

Kabupaten

Rote

Ndao

diperkirakan mengalami peningkatan kinerja yang ditunjukan lewat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,67 % naik dari tahun 2013 sebesar 4,75%. Hal ini ditandai dengan meningkatnya PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang diperkirakan naik dari Rp.401.062.276.000,- pada tahun 2013 menjadi Rp. 431.528.756.000,- pada tahun 2014. Sedangkan Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

(PDRB-ADHB)

Rp949.710.253.000,-

Kabupaten

naik dari

Rote

tahun 2013

Ndao

tahun

sebesar

2014

sebesar

Rp.808.353.388.000,-.

Peningkatan tersebut diperkirakan merupakan dampak positif dari berbagai kebijakan pembangunan pro rakyat yang memiliki multiplier effect mendorong produktivitas sektor perekonomian daerah Kabupaten Rote Ndao. Untuk Tahun 2015 diperkirakan menurun akibat ketidak stabilan harga bahan bakar minyak dan 9 kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Secara sektoral, Perekonomian Kabupaten Rote Ndao didominasi oleh tiga sektor yaitu Pertanian, Jasa-Jasa dan Perdagangan,Restoran dan Hotel. Sektor Pertanian masih memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Kabupaten Rote Ndao namun cenderung menurun dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2012 sebesar 41,23%, diperkirakan menurun menjadi 40,42% pada tahun 2013, pada tahun 2014 menjadi 39,67% dan tahun 2015 diperkirakan menurun menjadi 35,86%. Hal ini dipengaruhi oleh terus tumbuhnya sektor


III- 9

tersier yaitu Sektor Jasa-Jasa dan Sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel. Pada Tahun 2013 Sektor Jasa diperkirakan naik menjadi 31,22% dari tahun 2012 sebesar 30,49% dan diperkirakan terus meningkat pada tahun 2014 menjadi 31,87% dan tahun 2015 diperkirakan meningkat menjadi 32,44%; sedangkan sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel juga terus meningkat, tercatat pada tahun 2012 sebesar 15,71%, meningkat menjadi 15,94% pada tahun 2013, 16,17% pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 diperkirakan menjadi 16,40%. Sektor lainnya seperti Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air minum, Bangunan/ Konstruksi, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan memiliki kontribusi yang masih rendah masing-masing di bawah 5%. Ditinjau dari segi pengeluaran/penggunaan, maka PDRB Kabupaten Rote Ndao ADHB tercatat sebesar Rp. 949.710.253 pada tahun 2014 dan diperkirakan meningkat menjadi Rp. 1.054.473.831 pada tahun 2015. Namun jika ditelusuri lebih dalam, maka neraca perdagangan Kabupaten Rote Ndao adalah neraca perdagangan negatif. Hal ini disebabkan oleh nilai ekspor barang dan jasa Kabupaten Rote Ndao dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 selalu lebih kecil dibandingkan nilai impor barang dan jasa pada tahun yang bersesuaian. Tercatat pada tahun 2013 Ekspor Kabupaten Rote Ndao sebesar 68,9

Milyar

Rupiah sedangkan Impor sebesar 287,6 Milyar Rupiah. Dibandingkan dengan pendapatan perkapita Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar

Rp.7.569.168,- pada tahun 2013, maka pendapatan per kapita

Kabupaten Rote Ndao masih berada di bawahnya. Menyikapi kondisi tersebut maka kebijakan pembangunan ekonomi perlu diarahkan untuk memberikan dorongan yang kuat (big push) dan memiliki daya ungkit cukup besar untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, dalam rangka

peningkatan

income perkapita. Pendapatan Perkapita Kabupaten Rote Ndao ADHB sebesar Rp. 6.229.706,- pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp.6.786.524,- pada tahun 2014, menjadi Rp7.389.593,- pada Tahun 2015, dan diperkirakan menjadi Rp. 8.043.846 pada tahun 2016. Laju inflasi di Kabupaten Rote Ndao pada akhir tahun 2013 sebesar 8,84% YoY menjadi 8,32% YoY pada tahun 2014. Angka riil inflasi di Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan indeks harga konsumen Kota Kupang sebesar 120,06%. Terjadinya inflasi sebesar 8,32% ini disebabkan oleh naiknya lima kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan terbesar adalah kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 7,67%, diikuti kelompok bahan makanan yang juga naik sebesar 4,95%. Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat 7,76% YoY pada tahun 2014. Inflasi ini dipicu oleh kelompok pengeluaran transport, komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami kenaikan indeks harga tertinggi yaitu 8,10% , diikuti


III- 9

oleh kelompok bahan makanan yang juga mengalami kenaikan sebesar 4,44%. Upaya mengendalikan laju inflasi di Kabupaten Rote Ndao perlu dikoordinasikan dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan evaluasi, pemantauan dan pengendalian terhadap sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi daerah, melakukan pemantauan dan pemberian informasi harga sembako, pengendalian harga komoditas strategis/utama (beras, cabe dan bawang merah), pemantauan dan pengendalian BBM, serta melakukan antisipasi kenaikan harga menjelang hari raya keagamaan. Upaya lain yang tidak kalah penting adalah dengan memperlancar arus distribusi barang dengan peningkatan konentifitas antar daerah dari jalur laut mengingat Kabupaten Rote Ndao sebagai kabupaten kepulauan. Angka kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao cenderung menurun dari 32,81% tahun 2010 dari total jumlah penduduk sebesar 120.861 jiwa, terus menurun menjadi 28,86% pada tahun 2012 dari jumlah penduduk sebanyak 124.835 jiwa. Sesuai target dalam RPJMD 2014-2019 target penurunan jumlah penduduk miskin tahun 2016 menjadi 26,09% dan akan terus mengalami penurunan sampai 23,09 pada tahun 2019. Angkatan kerja di Rote Ndao mencapai 52,86% atau 67.608 jiwa dan didominasi oleh penduduk laki-laki. Dilihat dari pembagian sektor usaha utama maka tenaga kerja di sektor primer (pertanian) masih mendominasi, mencapai 72,80% diikuti sektor tersier dan sekunder yang masing -masing mencapai 16,27% dan 10,93%. Tingkat pengangguran mencapai 4,83% dari total angkatan kerja atau berjumlah 67.608 jiwa. Hal ini tidak lepas dari keadaan cuaca di Rote Ndao yang tidak terlalu mendukung terserapnya tenaga kerja khususnya di sektor pertanian karena curah hujan yang tidak sebesar tahun 2011. Tabel 3.1 Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012-2014 Tahun

No.

Lapangan Usaha

2013r)

2014*)

2015**)

4,75

5,67

5,67

1.

Pertumbuhan Ekonomi (%)

2.

PDRB (ADHB) Rp.

808.353.388

949.710.253

1.054.473.831

3.

PDRB (ADHK) Rp.

401.062.276

431.528.758

455.113.684

4.

Pendapatan perkapita (Rp)

6.229.706

6.786.524

7.389.593

5.

Laju Inflasi (%)

8,84

8,32

6,32

6.

Angka Kemiskinan (%)

28.25

28.09

28.09

7.

Angkatan Kerja (%)

69,91

72,70

72,70


III- 9

8.

Tingkat Pengangguran (%)

9.

PAD (Rp)

4,83

4,20

3,80

20,474 M

27,709 M

27,709 M

Sumber : BPS Kab. Rote Ndao 2014 r) Angka Revisi *) Angka Sementara Kegiatan investasi di Kabupaten Rote Ndao sampai akhir tahun 2013 menunjukan perkembangan yang positif, hal ini ditandai dengan adanya sejumlah investor yang telah menjalankan usahanya antara lain: PT. Bali Island Reality, PT. Bumi Argo Indoco, T-Land Resort, Nemberala Paradise, Vila Oenggaut, PT. Telkomsel,

PT. Indosat, BRI dan juga terdapat penyertaan modal pemerintah

daerah kepada PD. Ita Esa, PDAM dan PT. Bank NTT. Beberapa perusahan yang telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Kabupaten Rote Ndao adalah PT. Boa Development yang telah melakukan MOU dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao yang akan investasi pembangunan Resort, namun belum dapat menjalankan aktifitas usahanya karena sedang dalam proses pengurusan Izin dan perubahan status tanah. Sejumlah Investor juga telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Kabupaten Rote Ndao dan sedang melakukan komunikasi yang intens dengan Pemerintah Daerah untuk proses dan mekanisme kerja sama antara lain LIPPO Group, PT. Panca Mitra Utama Karya, PT. Investa Pratama Inti Kayra, PT. Merukh Enterprises, PT. Asia Pacific Rote Indonesia, PT. Buana Ibunda, PT. Development Services Indonesia, PT. Indobela Intersatya dan PT. Lotte Mart, PT. Sangceng Garamindo, & PT. Asia Pasifik Rote. Perusahan tersebut berminat melakukan investasi pada berbagai bidang seperti bidang usaha jasa dan akomodasi (cottagel); perkebunan tanaman jarak terpadu dengan industri biofuel; perkebunan tebu; perdagangan besar dan kegiatan konsultasi manajemen lainnya; akomodasi; dan perkebunan tebu dan industri gula pasir serta kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian dan pengembangan produksi garam berlokasi di Kec. Rote Timur.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perkonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 Amanat dalam RPJMN 2015-2019 pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah Memantapkan Pembangunan secara Menyeluruh di Berbagai Bidang Dengan Menekankan Pencapaian Daya Saing Yang Kompetitif Perekonomian Berlandaskan Keunggulan SDA Dan SDM Berkualitas serta Kemampuan IPTEK yang Terus Meningkat. Sasaran pembangunan yang akan dicapai yaitu : 1) Pembangunan Berkelanjutan yang didukung dengan Good Governance; 2) Memperkuat landasan untuk menghindar dari Middle Trap Income serta 3) Menyiapkan dan menangani dengan tepat “Bonus Demografi” (Proporsi penduduk


III- 9

produktif > proporsi penduduk usia non produktif) dengan adanya kebijakan untuk peningkatan kualitas SDM, pengendalian penduduk, struktur ekonomi yang memberi

ruang

kepada

usia

produktif

untuk

bekerja

produktif.

Untuk

mengoperasionalisasikannya dituangkan dalam RKP per tahun dimana sasaran pada tahun 2016 diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, karena salah satu permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi saat ini adalah keterbatasan infrastruktur dengan tetap mengacu pada prinsip pro poor, pro employement, pro growth dan pro environment.Hal tersebut sesuai dengan Tema RKP 2016 yaitu Mempercepat Pembangunan Infrastruktur, guna Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas Dalam RPJMD tahun 2014 – 2019 Kabupaten Rote Ndao yang merupakan tahap III RPJPD dituangkan Visi untuk lima tahun ke depan adalah Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Rote Ndao yang Bermartabat Bertumpu pada Pengembangan Pariwisata yang didukung dengan Pertanian dan Perikanan. Oleh karena itu pemanfaatan dan pengelolaan SDA dalam hal ini pertanian dan perikanan harus benar-benar mampu sebagai daya ungkit dan mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Rote Ndao. Disamping

itu

sektor-sektor

lainnya

juga

diarahkan

untuk

mendukung

pengembangan pariwisata tersebut. Pada RKPD 2015 sebagai operasionalisasi tahun pertama RPJMD 20142019 Kabupaten Rote Ndao, fokus pemantapan pengembangan pariwisata telah nyata terlihat dengan adanya pembangunan infrastruktur, penataan obyek wisata potensial

dan

peningkatan

kualitas

SDM

pariwisata.

Pada

Tahun

2016

pengembangan pariwisata tetap menjadi fokus pembangunan tanpa melupakan pembangunan untuk sektor – sektor lainnya yang saling mendukung dan terpadu. a. Tantangan Perekonomian Daerah tahun 2016 dan 2017 Perekonomian Kabupaten Rote Ndao sangat dipengaruhi oleh ekonomi makro secara Nasional maupun Provinsi beberapa tahun belakangan ini. Kenaikan BBM dan kebutuhan pokok masyarakat mengakibatkan daya beli masyarakat menurun serta bertambahnya masyarakat yang rentan miskin. Hal tersebut menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan di Kab. Rote Ndao. Disamping itu tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah : 1)

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada peran ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai


III- 9

efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan. 2) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi atas perbaikan dibidang peraturan perundangundangan, perbaikan pelayanan dan penyederhanaan birokrasi. 3) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. 4) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tatangan ini menjadi cukup

penting

karena

terbatasnya

sumber

daya

pemerintah

dalam

pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas. 5) Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus PKL secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Rote Ndao, disamping menciptakan lapangan kerja. 6) Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (seed capital) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (aground lending approach) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal local di Kabupaten Rote Ndao. 7) Menfasilitasi pengembangan koperasi diberbagai bidang dan lokasi usaha di Kabupaten Rote Ndao sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptkan kesempatan kerja dan pendapatan melalui simber daya bersama. 8) Membangun promosi bersama (joint marketing) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat. b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan 2017 Berdasar pada kondisi perekonomian Kabupaten Rote Ndao pada 3 (tiga) tahun terakhir serta perkiraan perekonomian tahun 2015, maka prospek perekonomian pada tahun 2016-2017 adalah sebagai berikut : 1) Pertumbuhan

ekonomi

diperkirakan

akan

mengalami

perbaikan

dan

diharapkan tumbuh sekitar 6 % 2) PDRB Harga Berlaku diperkirakan sebesar Rp.1.170.444.052,-


III- 9

3) PDRB Harga Konstan diperkirakan sebesar Rp.479.880.356,4) Pendapatan Perkapita atas dasar harga konstan diperkirakan sebesar Rp. 3.297.965,5) Pendapatan Perkapita atas dasar harga berlaku diperkirakan sebesar Rp.8.043.846,6) Inflasi dijaga pada kisaran 6 % sampai 7 % 7) Tingkat Kemiskinan diharapakan terus menurun sehingga ditargetkan di bawah 26,09 % 8) Tingkat Pengangguran terus menurun dengan kebijakan pada karya dan mendorong pembukaan lapangan kerja baru sehingga dapat menekan angka pengangguran sampai 3,55 % 9) Angkatan

Kerja

akan

terus

meningkat

seiring

dengan

pertumbuhan

penduduk diperkirakan sebesar 78,27 % 10) Pendapatan Asli Daerah diharapkan meningkat di atas Rp.26,579 Milyar dengan melakukan optimalisasi penerimaan baik dari sektor pajak maupun non pajak. Tabel 3.2 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016-2017 Tahun No.

Indikator

2016*)

2017*)

5,44

6,00

1.

Pertumbuhan Ekonomi (%)

2.

PDRB (ADHB) Rp.

1.170.444.052

1.298.995.954

3.

PDRB (ADHK) Rp.

479.880.356

505.969.610

8.043.846

8.927.316

4.

Pendapatan Perkapita (ADHB) (Rp.)

5.

Inflasi (%)

6.

Tingkat Kemiskinan (%)

7.

Tingkat Pengangguran (%)

8.

Angkatan Kerja (%)

9.

PAD (Rp.)

7,99

6–7

26,09

25,09

3,55

3,20

78,27

78,27

27,709 M

27,709 M

Sumber : AnalisisBappedaKab. Rote Ndao 2015menggunakan data dasar BPS Ket : *) AngkaPerkiraan sesuai target RPJMD


III- 9

Proyeksi kondisi ekonomi Kabupaten Rote Ndao tahun 2016 dan 2017 secara eksternal akan dipengaruhi oleh variabel-variabel makro ekonomi nasional dan perkembangan

ekonomi

global,

beberapa

hal

penting

yang

harus

dipertimbangkan adalah sebagai berikut : a) Tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal dan anggaran dalam rangka menghadapi kenaikan harga minyak dunia yang tidak

terduga

serta

akibat

pengurangan

subsidi

BBM

akan

sangat

berpengaruh terhadap perekonomian nasional dan pada akhirnya akan berimbas pada kondisi perekonomian daerah tahun 2016 dan 2017. b) Kemampuan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional akan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi nasional mengingat harga pangan dunia yang mengarah pada kecenderungan yang semakin tinggi. Jika ketahanan pangan nasional terganggu dan import bahan pangan harus dilakukan maka akan sangat membebani ekonomi nasional. c) Peningkatan

kemampuan

koordinasi

pemerintah

akan

meningkatkan

efektifitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kemampuan ekonomi dalam memperluas lapangan kerja dan pengurangan jumlah penduduk miskin. d) Efektifitas kebijakan pemerintah untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi guna mendorong investasi dan meningkatkan daya saing eksport non migas, termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. e) Dengan meningkatkan rasa aman, kepercayaan masyarakat, termasuk dunia usaha akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. f)

Percepatan Pembangunan terutama yang bertujuan pada pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) harus tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan dengan ujung tombak desa/kelurahan dan daerah perbatasan sehingga terjadi pemerataan pendapatan yang pada gilirannya memudahkan peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao bertumpu pada dua elemen pokok, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan, sehingga arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada rencana jangka menengah dalam rangka mewujudkan visi misi. Kebijakan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengoptimalkan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan


III- 9

memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja yang tinggi. Berdasarkan pada asumsi-asumsi tersebut di atas, maka untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah, diperlukan langkah-langkah dan arah kebijakan keuangan daerah yang mengacu pada: 1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui perluasan obyek pajak

yang

tidak

bertentangan

dengan

ketentuan

peraturan

perUndangUndangan; 2. Peningkatan kualitas pelayanan, kualitas SDM pengelola dan koordinasi antara SKPD terkait; 3. Penataan performance budgeting melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja secara efisiensi, efektif dan berkesinambungan; 4. Anggaran daerah yang bertumpu pada kepentingan publik dan tepat sasaran; 5. Pengkajian ulang Peraturan Daerah yang tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah,

dan

penyusunan

kembali

Peraturan

Daerah

dalam

kerangka

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam menentukan prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao turut mempertimbangkan evaluasi keuangan daerah tahun lalu serta proyeksi kedepan yang mengacu pada tuntutan dan perkembangan kondisi perekonomian. 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam merencanakan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah guna mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian

kepada

isu

dan

permasalahan

strategis

secara

tepat.

Dengan

rnelakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Rote Ndao didukung APBD yang jumlahnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. APBD Kabupaten Rote Ndao tahun 2013 sebesar Rp.491.937.667.758,19, kemudian pada tahun 2014 peningkatan menjadi sebesar Rp.528.769.454.292,00 dan APBD Kabupaten Rote Ndao tahun 2015 juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.501.792.571.081,00. Berdasarkan data tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 pendapatan daerah mengalami peningkatan hanya pada komponen PAD

realisasinya

pengalami

penurunan

di

tahun

2015

yaitu

sebesar

Rp.26.579.193.886,00 atau turun sebesar 4,07% dari tahun 2014 sebesar


III- 9

Rp.27.709.142.553,00,-

komponen

dana

perimbangan

pada

tahun

2015

realisasinya sebesar Rp.483.693.090.199,00,- atau naik sebesar 6,29% dari tahun 2014 sebesar Rp.455.043.346.359,00,-, dan komponen lain-lain pendapatan yang sah mengalami peningkatan baik secara nominal dan persentase kontribusi terhadap pendapatan daerah, pada tahun 2015 sebesar Rp.51.930.003.634,00,atau naik sebesar 12,84% dari tahun 2014 sebesar Rp.46.016.965.380,00,Terjadinya peningkatan realisasi dari komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, diantaranya karena pada tahun 2015 terjadi peningkatan Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi

dan

Pemerintah

Daerah

lainnya

menjadi

sebesar

Rp.9.869.958.634,00,- dari tahun 2014 sebesar Rp.8.304.353.380,00,- dan peningkatan dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp.41.175.045.000,00,- dari tahun 2014 sebesar Rp.36.898.412.000,00,Selanjutnya untuk untuk melihat pendapatan daerah selama tiga tahun terakhir 2013-2015 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.1 Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2013-2015 Kabupaten Rote Ndao No.

Uraian

1 1.

2 PENDAPATAN DAERAH

2013 7 491.937.667.758,19

1.1

Pendapatan Asli Daerah

20.474.785.627,19

27.709.142.553,00

26.579.193.886,00

1.1.1

Pajak Daerah

4.697.579.199,00

4.733.418.456,00

5.004.954.165,00

1.1.2

Retribusi Daerah

5.720.980.650,00

7.088.148.000,00

6.458.493.000,00

1.1.3

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

5.320.183.700,19

6.002.491.804,00

6.500.000.000,00

1.1.4

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

4.736.042.078,00

9.885.084.293,00

8.615.746.721,00

1.2

Dana Perimbangan

444.360.278.024,00

455.043.346.359,00

459.254.373.431,00

1.2.1

Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak *)

15.956.452.024,00

9.886.463.359,00

13.461.019.199,00

1.2.2

Dana Alokasi Umum

345.248.896.000,00

361.623.423.000,00

384.157.631.000,00

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

83.154.930.000,00

83.533.460.000,00

86.074.440.000,00

1.3

Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah

27.102.604.107,00

46.016.965.380,00

25.609.343.693,00

1.3.1 1.3.2 1.3.3

Hibah Dana darurat Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

3.686.261.107,00

8.304.353.380,00

9.869.958.634,00

1.3.4

Dana penyesuaian dan Otonomi khusus

23.416.343.000,00

36.898.412.000,00

41.175.045.000,00


2014 7 528.769.454.292,00

2015 7 562.202.287.719,00

III- 9

1.3.5

Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah lainnya

-

814.200.000,00

885.000.000,00

Sumber : DPPKAD Kab. Rote Ndao tahun yang sesuai

Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi Pemerintah antara lain: 1.

Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

2.

Memberukan perlindungan kepada masyarakat.

3.

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4.

Meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat yaitu pendidikan dan kesehatan.

5.

Menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak kepada masyarakat.

Dengan fungsi Pemerintah tersebut diatas, maka peran APBD Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2016 diarahkan untuk mencapai tahapan tujuan yang telah ditetapkan baik dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun 2015-2019. Kebijakan belanja tahun 2016 tidak berbeda jauh dengan dengan kebijakan belanja tahun 2015 yang masih terkait dengan: 1.

Belanja daerah masih diprioritaskan untuk belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai terutama untuk gaji dan tunjangan pegawai.

2.

Secara bertahap, meningkatkan belanja langsung untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui belanja barang dan jasa serta belanja modal.

3.

Alokasi belanja langsung dipergunakan untuk mendanai program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada

pencapaian

misi

pembangunan

Kabupaten

Rote

Ndao

sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD, RKPD dan RPJMD. 4.

Belanja modal diprioritaskan untuk pengadaan barang modal yang terkait

dengan

pembangunan

peningkatan

gedung

sekolah,

pelayanan perbaikan

masyarakat gedung

seperti

puskesmas,

perbaikan jaringan irigasi dan perbaikan insfrastruktur jalan dan jembatan. Proyeksi belanja daerah pada tahun 2016 secara kumulatif mengalami penurunan dari tahun 2015, dengan presentase penurunan sebesar 1,48%. Pada pos belanja pegawai terjadi kenaikan sebesar 4,63% untuk mengantisipasi adanya kenaikan belanja pegawai pada tahun 2016, dan pada belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota juga mengalami kenaikan sebesar 61,19% Sedangkan pada belanja hibah dan belanja bantuan sosial tidak mengalami perubahan, ini diakibatkan karena adanya pemberian bantuan keuangan yang


III- 9

langsung kepada pemerintah desa. Adapun untuk proyeksi belanja langsung mengalami penurunan sebesar 13,26% . Proyeksi belanja daerah tahun 2015 dan tahun 2016, disajikan dalam tabel berikut: Tabel 3.2 Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 NO. 2.1

URAIAN Belanja Tidak Langsung

TAHUN 2015

TAHUN 2016

PROSEN TASE

284.946.848.421,00

315.056.396.424,00

10,56%

234.864.355.289,00

245.739.146.390,00

2.1.1

Belanja Pegawai

2.1.5

Belanja Hibah

6.965.000.000,00

6.965.000.000,00

-

2.1.5

Belanja bantuan sosial

4.935.000.000,00

4.935.000.000,00

-

2.1.7

Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota Belanja tidak terduga

34.688.913.934,00

55.917.250.034,00

3.493.579.198,00

1.500.000.000,00

(57,06)%

291.748.524.967,00

253.056.102.474,00

(13,26)%

568.112.498.898,00

(1,48)%

2.1.8 2.2

Belanja Langsung

2.2.1

Belanja Pegawai

2.2.2

Belanja barang dan jasa

114.392.269.984,00

2.2.3

Belanja modal

142.285.898.983,00

4,63%

61,19%

35.070.356.000,00

TOTAL JUMLAH BELANJA

576.695.373.388,00

Sumber : DPPKAD Kab. Rote Ndao tahun yang sesuai

Selain dari dana Desentralisasi/APBD pemerintah juga mendapatkan dana Dekonsentrasi yang secara filosofis

merupakan dana yang proses perencanaan

dan penetapan, serta keputusan besaran alokasi ditentukan oleh Pemerintah (K/L) sedangkan pelaksanaannya di limpahkan kepada Gubernur Provinsi.

Serta

Dana

Tugas

Pembantuan

merupakan

melalui SKPD

bagian

Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga Non Departemen yang dialokasikan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Non Departemen. Pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 99.744.753.000,- dan untuk tahun 2016 telah diusulkan melalui Musrenbang Nasional Tahun 2015 sebesar Rp.90.912.500.000,3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan penganggaran Tahun 2016 secara umum bertujuan memberikan dukungan terhadap upaya pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2016, dalam memecahkan permasalahan penting dan mendesak yang saat ini sedang dihadapi oleh daerah dan masyarakat Kabupaten Rote Ndao. Karena itu, kebijakan penganggaran perlu

diarahkan untuk memberi dukungan terhadap sejumlah

program/kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2015-2019, dan


III- 9

diharapkan memiliki daya ungkit bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai dan pengentasan kemiskinan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, permukiman, air bersih, sarana prasarana yang dapat menunjang koneksitas wilayah dan akses masyarakat terhadap berbagai peluang ekonomi dengan menempatkan sektor pariwisata sebagai lokomotif pembangunan daerah yang didukung oleh sektor pertanian dan perikanan. Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budget) antara pemerintah dan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Sejalan dengan kebutuhan pendanaan Pembangunan Daerah yang terus meningkat, Intensifikasi dan Ektensifikasi harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah / PAD, Pendapatan yang bersumber dari Pusat atau Dana Perimbangan, serta Pendapatan lain-lain. Sampai saat ini Sumber Pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah masih relatif

kecil

dibandingkan

dengan

Dana

Perimbangan.

Kebijakan

Umum

Pendapatan Daerah diharapkan untuk mendorong peningkatan Pendapatan Daerah melalui mobilisasi Pendapatan Asli Daerah / PAD dan Penerimaan Daerah lainnya

dengan

kebijakan

yang

tidak

membebani

masyarakat,

terutama

masyarakat miskin. Upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah : 1. Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi kepada masyarakat; 2. Peningkatan Kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak dan Retribusi Daerah; 3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah;


III- 9

4. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah; Sementara itu dana Perimbangan pada Tahun 2016 di asumsikan tidak mengalami

perubahan,

dengan

kebijakan

yang

ditempuh

sebagai

upaya

peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut : 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak; Intensifikasi Pajak yang dimaksud adalah Peningatan intesitas pungutan terhadap suatu subek dan objek pajak yang potensial namun belum tergarap terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemunutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yan ada. Adapun upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui beberapa cara antara lain : a. Penyempurnaan administrasi pajak; b. Peninkatan mutu pegawai atau petugas pemungut dan; c. Penyempurnaan Undang-Undang Pajak. Ekstensifikasi Pajak yang dimaksud adalah Upaya memperluas objek dan subjek pajak serta penyesuaian tarif. Adapun upaya ekstensifikasi. 2. Peningkatan Koordinasi antara Instansi pengelola Pajak Pemerintah dan Pajak Daerah;dapat ditempuh melalui beberapa cara antara lain : a. Perluasan Wajib Pajak; b. Penyempurnaan tarif dan; c. Perluasan Objek Pajak. 3. Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN (khususnya DAK dan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana / DISP) dan APBD Provinsi; 4. Meningkatkan Akurasi Data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbanan; 5. Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbanan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2016 diasumsikan tidak mengalami perubahan, yang merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian serta bantuan keuangan dari provinsi ataupun dari dana hibah dan dana darurat.


III- 9

Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Rote NdaoTahun 2013 s.d 2017 NO

URAIAN

RealisasiTahun 2013(Audited)

RealisasiTahun 2014 (Anaudited)

Proyeksi/Target padaTahun 2015



-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

20,474,785,627.19

27,709,142,553.00

26,579,193,886.00

26,545,290,865.00

26,795,290,865. 00

4,733,418,456.00

5,004,954,165.00

5,024,954,165.00

5,024,954,165.00

7,088,148,000.00

6,458,493,000.00

6,454,590,000.00

6,654,590,000.00

6,002,491,804.00

6,500,000,000.00

6,750,000,000.00

7,000,000,000.00

9,885,084,293.00

8,615,746,721.00

8,315,746,700.00

8,115,746,700.00

455,043,346,359.00

483,693,090,199.00

493,287,204,399.0 0

502,993,090,19 9.00

9,886,463,359.00

13,461,019,199.00

13,055,133,399.00

12,761,019,199.0 0

361,623,423,000.00

384,157,631,000.00

394,157,631,000.00

404,157,631,000. 00

83,533,460,000.00

86,074,440,000.00

86,074,440,000.00

86,074,440,000.0 0

27,102,604,107.00

46,016,965,380.00

51,930,003,634.00

51,930,003,634.00

51,930,003,634. 00

-

-

-

-

-

1.1 1.1.1

Pendapatan asli daerah Pajak daerah

1.1.2

Retribusi daerah

1.1.3

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1.1.4

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1.2

Dana perimbangan

1.2.1

Dana bagihasil pajak-pajak/Bagihasil bukan pajak

1.2.2

Dana alokasi umum

1.2.3

Dana alokasi khusus

4,697,579,199.00 5,720,980,650.00 5,320,183,700.19 4,736,042,078.00

444,360,278,024.00 15,956,452,024.00 345,248,896,000.00

1.3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1.3.1

Hibah

1.3.2

Dana darurat


83,154,930,000.00

III- 9

1.3.3

Bagihasil pajak dari provinsi dandaripemerintahdaerahlainnya

1.3.4

Dana penyesuaiandanotonomikhusus

1.3.5

Bantuankeuangandariprovinsipemerintahdaerahl ainnya JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)


3,686,261,107.00

8,304,353,380.00

9,869,958,634.00

9,869,958,634.00

9,869,958,634.00

23,416,343,000.00

36,898,412,000.00

41,175,045,000.00

41,175,045,000.00

41,175,045,000.0 0

814,200,000.00

885,000,000.00

885,000,000.00

885,000,000.00

528,769,454,292.00

562,202,287,719.00

571,762,498,898.0 0

581,718,384,69 8.00

-

491,937,667,758.19

III- 9

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan

urusan

wajib

diprioritaskan

untuk

melindungi

dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. a. Belanja Tidak Langsung Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Belanja Pegawai a) Besarnya

penganggaran

untuk

gaji

pokok

dan

tunjangan

PNSD

disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam

rangka

perhitungan

DAU

Tahun

Anggaran

2016

dengan

memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji bulan ketigabelas. b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2016. c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 (dua koma lima) persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. d) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111


III- 9

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundangundangan. e) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD, baik aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun penentuan kriterianya harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 2) Belanja Subsidi Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar diketahui besaran subsidi yang akan diberikan, tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. 3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Perundangundangan di bidang hibah dan bantuan sosial. 4) Belanja Bantuan Keuangan a) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik. b) Pemerintah Pemerintah

Kabupaten Desa

menganggarkan

paling

sedikit


10%

bantuan (sepuluh

keuangan persen)dari

kepada dana

III- 9

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil (Pajak, terdiri dari: PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh

Pasal

21

dan

Sumber

Daya

Alam,

terdiri

dari:

kehutanan,

pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi dan pertambangan panas bumi) setelah dikurangi belanja pegawai. Bantuan keuangan ini merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selain itu, Pemerintah

Provinsi

dan

Kabupaten

dapat

memberikan

bantuan

keuangan lainnya kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan percepatan pembangunan desa sesuai kemampuan keuangan daerah. c) Sistem

dan

prosedur

pertanggungjawaban

belanja

penganggaran, bantuan

pelaksanaan

dan

ditetapkan

dalam

keuangan

Peraturan Kepala Daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. d) Dari

aspek

teknis

penganggaran,

dalam

APBD

pemberi

bantuan

keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian

obyek

penerima

bantuan

keuangan

sesuai

kode

rekening

berkenaan. 5) Belanja Tidak Terduga Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2014 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2015, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. b.

Belanja Langsung Penganggaran

belanja

langsung

dalam

APBD

digunakan

untuk

pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan


III- 9

urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat

dalam

rangka

peningkatan

kualitas

pelayanan

publik

dan

keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Belanja Pegawai Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap

efektifitas

memperhatikan

pelaksanaan

pemberian

Tambahan

kegiatan

dimaksud

Penghasilan

bagi

dengan

PNSD

dan

pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 2) Belanja Barang dan Jasa a) Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan. c) Penganggaran

belanja

barang

pakai

habis

disesuaikan

dengan

kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi


III- 9

SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2015. d) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Belanja

barang/jasa

ketiga/masyarakat dianggarkan

yang

pada

sebesar

akan

tahun

harga

diserahkan

anggaran

beli/bangun

kepada

berkenaan

barang/jasa

pihak

dimaksud yang

akan

diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan

barang/jasa sampai

siap diserahkan. e) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan

dinas

dimaksud

sehingga

relevan

dengan

substansi

kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan

sesuai

peraturan

perundang-undangan.

Khusus

penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD. f)

Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

g) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk


III- 9

menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Daerah. 3) Belanja Modal a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. b) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. c.

Surplus/Defisit APBD a)

Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

b)

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

c)

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana

cadangan,

hasil

penjualan

kekayaan

daerah

yang

dipisahkan,

penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

d) Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan


III- 9

melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester Tahun Anggaran 2015. Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud, dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 s.d 2017 ………………………lihat tabel wordl………………………………


III- 9

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 s.d 2017 Jumlah No

Uraian

-1

2,1 2.1.1 2.1.2

-2

Belanja Tidak langsung Belanja pegawai

Realisasi Tahun 2013

Realisasi Tahun 2014

(Audited)

(Anaudited)

-3

-4

265.564.697.126,07 203.203.586.779,07

274.552.987.270,84

Tahun Berjalan (2015)

Proyeksi/Target pada Tahun 2016


-5

-6

-7

284.946.848.421,00

315.056.396.424,00

327.456.396.424,00

234.864.355.289,00

245.739.146.390,00

255.139.146.390,0

229.204.816.919,84

Belanja bunga

-

-

-

-

-

2.1.3

Belanja subsidi

-

-

-

-

-

2.1.4

Belanja hibah

6.965.000.000,00

6.965.000.000,00

6.965.000.000,00

4.935.000.000,00

4.935.000.000,00

4.935.000.000,00

-

-

-

34.688.913.934,00

55.917.250.034,00

58.917.250.034,00

3.493.579.198,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

291.748.524.967,00

253.056.102.474,00

250.511.988.274,00

2.1.5

Belanja bantuan sosial

2.1.6

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

2.1.7

Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah desa

2.1.8 2,2

Belanja tidak terduga Belanja Langsung

2.2.1

Belanja pegawai

2.2.2

Belanja barang dan jasa

2.2.3

Belanja modal TOTAL JUMLAH BELANJA

21.487.127.000,00 5.980.000.000,00

4.058.500.000,00 7.880.000.000,00

32.904.888.715,00 1.989.094.632,00 243.754.359.982,00 29.092.999.225,00 100.255.761.582,00 114.405.599.175,00 509.319.057.108,07

31.141.159.322,00 2.268.511.029,00 285.709.430.467,00 39.397.187.000,00

35.070.356.000,00

117.496.950.963,00 128.815.292.504,00 560.262.417.737,84

-

114.392.269.984,00

-

-

142.285.898.983,00

-

-

576.695.373.388,00

Sumber : Dinas PPKAD Kab. Rote Ndao Tahun 2015


-

III- 9

568.112.498.898,00

577.968.384.698,00


III- 9

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah diutamakan semaksimal mungkin tetap berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba BUMD dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh PAD atau lebih dikenal dengan Kapasitas Fiskal Daerah. Dalam jangka panjang ketika daerah telah mampu mengalokasikan dana pembangunan ke semua urusan yang menjadi kewenangannya, maka ada kemungkinan daerah akan mengalami kekurangan dana

untuk

melaksanakan

pembangunan.

Namun

kenyataannya

tidaklah

demikian, karena pembebanan belanja pegawai pusat yang didaerahkan juga menjadi beban DAU sehingga banyak daerah yang justru mengalami kekurangan dana. Walaupun akhirnya pemerintah pusat memberikan tambahan jumlah DAU kepada daerah yang mengalami defisit, namun kemungkinan akan terjadi kondisi daerah kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan tetap saja ada. Langkah yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut adalah peran pembiayaan daerah yang menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.Jika pendapatan daerah lebih kecil dari pada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah yang di diharapkan dari sumber-sumber lain, seperti : masyarakat, swasta serta

pemerintah

pusat

(APBN).

Pembiayaan

daerah

disediakan

untuk

menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan, maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Struktur pembiayaan daerah di bawah ini akan memperlihatkan kinerja anggaran apakah mengalami defisit atau surplus. 1.

Kebijakan penerimaan pembiayaan 1)

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2016 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2015.


III- 9

2)

Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

3)

Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

4)

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

2.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan a.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.

b. Penyertaan

modal

negara/daerah

pemerintah

dan/atau

badan

daerah usaha

pada

badan

lainnya

usaha

ditetapkan

milik dengan

peraturan daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. c.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah

tentang

penyertaan

modal

dimaksud,

pemerintah

daerah

melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut. d.

Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud

dapat

lebih

berkompetisi,

tumbuh

dan

berkembang.

Penambahan penyertaan modal dilengkapi dengan analisis investasi, khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi


III- 9

Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia. e.

Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f.

Dalam rangka penguatan struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba bersih PDAM yang layanannya belum mencapai 80% (delapan puluh persen) dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM harus diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah

dapat

melakukan

penambahan

penyertaan

modal

guna

meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan wilayah pedesaan sebanyak 60% (enam puluh persen)

sesuai target

Millenium Development Goal’s (MDG’s) tahun 2016 dapat segera tercapai. g.

Untuk

menganggarkan

dana

cadangan,

pemerintah

daerah

harus

menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan. h.

Jumlah

pembiayaan

neto

harus

dapat

menutup

defisit

anggaran

sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan(SILPA) a. Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2016 bersaldo nol. b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume

program

dan

kegiatan

yang

telah

dianggarkan,

dan/atau

pengeluaran pembiayaan.


III- 9

c. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya. Dan lebih jelasnya untuk melihat realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah dapat di lihat pada tabel berikut :


III- 9

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 s.d 2017 Jumlah No

3,1 3.1.1

Uraian

Realisasi Tahun 2013 (Audited)

Realisasi Tahun 2014 (Anaudited)

Tahun Berjalan (2015)



-2

-3

-4

-5

-6

-7

20.381.389.349,88

33.992.963.445,84

18.493.085.669,00

350.000.000,00

250.000.000,00

18.381.389.349,88

32.492.963.445,84

17.743.085.669,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.000.000.000,00

1.500.000.000,00

750.000.000,00

350.000.000,00

250.000.000,00

-

-

-

-

-

3.000.000.000,00

2.500.000.000,00

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

-

-

3.000.000.000,00

2.500.000.000,00

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

-

-

-

-

Penerimaan pembiayaan

3.1.2

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) Pencairan Dana Cadangan

3.1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

3.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

3.1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

3.1.6

Penerimaan piutang daerah

3,2

Pengeluaran pembiayaan

3.2.1

Pembentukan dana cadangan

3.2.2

Penyertaan modal (Investasi) daerah

3.2.3

Pembayaran pokok Utang

-

3.3.4

Pemberian pinjaman daerah

-

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

17.381.389.349,88

31.492.963.445,84

Sumber : Dinas PPKAD Kab. Rote Ndao Tahun 2015


III- 9

14.493.085.669,00

-

(3.650.000.000,00)

(3.750.000.000,00)


III- 9

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents