BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kabupaten

Kolaka

Timur

tahun

2014

berikut

karakteristiknya

serta

prospek

perekonomian tahun 2015-2016. Pertumbuhan

pembangunan

Ekonomi

yang

merupaka

rangkaian

proses

berkesinambungan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebagai transisi pembangunan sebagai DOB yang belum memiliki Bupati defenitif. Berdasarkan statistik terhadap indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kolaka Timur, dengan memperhatikan kondisi Ekonomi Nasional dan global, maka arah pembangunan Perekonomian Kabupaten Kolaka Timur dapat diprioritaskan kepada beberapa sektor yang dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB yaitu sektor bangunan (Sektor yang berhubungan dengan kontruksi bangunan, jalan, jembatan, dan sejenisnya, hal ini sejalan dengan prioritas

pembangunan

Daerah

disisi

percepatan

peningkatan

dan

perluasan

pembangunan infrastruktur, di mana sektor ini menjadi paling dominan kontribusinya). Otonomi Daerah mengandung makna beralihnya sebagian besar proses pengambilan

keputusan

dalam

perencanaan,

pelaksanaan,

dan

evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan dasar yang diperlukan bagi pembangunan daerah, khususnya yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana, investasi (dan akses terhadap sumber dana), kebijakan lingkungan, pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam menghadapi perkembangan Ekonomi Nasional Regional dan Global, daya saing ekonomi Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2015 perlu lebih ditingkatkan guna menghadapi ekses inflasi tahun 2016. Besarnya potensi perekonomian domestik perlu lebih ditumbuh kembangkan. Investor perlu terus didorong, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Hambatan perekonomian, terutama penataan birokrasi sebagai daerah otonomi

baru,

perlu

ditangani

secara

terus

berkesinambungan.

Pembangunan

infrastruktur perlu dipercepat untuk memperkuat konektifitas antar wilayah, ketahanan energi dan ketahanan pangan, melalui pembiayaan dari pemerintah, dunia usaha RKPD Perubahan TA.2016

212


maupun kerjasama pemerintah dan swasta. Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendorong produktifitas ekonomi. Pembangunan dibidang ekonomi adalah salah satu faktor penting yang dapat menjawab berbagai permasalahan pembangunan. Muara dari pembangunan bidang ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat. Tercapainya pembangunan bidang ekonomi perlu didukung oleh beberapa hal meliputi: (1) Penduduk yang produktif; (2) Pengelolaan sumber daya alam dengan baik; (3) Kondisi ekonomi yang relatif stabil; (4) Dukungan jasa industri perbankan/jasa keuangan dalam daerah, serta; (5) Kondisi politik daerah yang stabil. Kerangka ekonomi daerah idealnya menggabarkan kondisi umum perekonomian daerah. Kabupaten Kolaka Timur secara spesifik belum dapat menyajikan kerangka ekonominya sendiri yang dihitung berdasarkan output ekonomi diwilayah administrasi Kolaka Timur saja. Hal ini disebabkan karena baru mekarnya Kabupaten Kolaka Timur dari Kabupaten Kolaka. Kebijakan ekonomi daerah sedapat mungkin diarahkan seiring dan searah dengan pertumbuhan alami didaerah tersebut. Dengan begitu maka kebijakan ekonomi akan memberikan efek optimalisasi potensi sektor ekonomi yang siap berkembang. Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kolaka Timur patut difokuskan kearah sektor pertanian. Dengan menaruh perhatian khusus pada sektor pertanian maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka Timur bisa lebih cepat dan mendorong pertumbuhan sektor lain yang turut mendukung. Meskipun tidak sepenuhnya tepat, subbab ini akan menggukan data Kabupaten Induk atau Kabupaten Kolaka sebagai gambaran kerangka ekonomi makro. Hal ini dinilai relevan dengan mempertimbangkan kemiripan karakteristik penduduk dan kewilayahan antara Kolaka dan Kolaka Timur.

RKPD Perubahan TA.2016

213


1200000

Laju Pertumbuhan PDRB atas ADHB

1000000 800000 600000 400000 200000 0 2013 Pertanian Industri Pengolahan Pengadaan Air Perdagangan Besar & Eceren Penyediaan Akomodasi Jasa Keuangan Jasa Perusahaan Jasa Pendidikan Jasa Liannya

2014 Pertambangan & Penggalian Pengadaan Listrik & Gas Konstruksi Transportasi & Pergudangan Informasi Real Estate Adm Pemerintahan Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial

Gambar 3.1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha 2013-2014

Tidak ada perubahan signifikan pada kebijakan ekonomi pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur secara umum.Dimana alokasi pembangunan masih tertumpu dan didominasi atas alokasi infrastruktur.Perubahan secara khusus terjadi pada kerangka keuangan daerah yang diakibatkan karena adanya kondisi yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian kebutuhan belanja, asumsi pengurangan pendapatan daerah serta adanya beban – beban pelaksanaan kegiatan yang harus diakomodir. Dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional regional dan global, daya saing ekonomi Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2016 perlu lebih ditingkatkan guna menghadapi ekses inflasi tahun 2016. Besarnya potensi perekonomian domestik perlu lebih ditumbuhkembangkan.Investor perlu terus didorong, baik dari dalam maupun dari luar negeri.Hambatan perekonomian, terutama birokrasi dan korupsi, perlu ditangani secara serius agar tercipta iklim investasi dan usaha yang sehat.Pembangunan infrastruktur perlu dipercepat untuk memperkuat national connectivity, ketahanan energi dan ketahanan pangan, melalui pembiayaan dari pemerintah, dunia usaha maupun RKPD Perubahan TA.2016

214


kerjasama pemerintah dan swasta.Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendorong produktivitas ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi adalah salah satu faktor penting yang dapat menjawab

berbagai permasalahan pembangunan. Muara dari pembangunan bidang

ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat. Tercapainya pembangunan bidang ekonomi perlu didukung oleh beberapa hal meliputi:

(1)

penduduk yang produktif;

(2)

pengelolaan sumberdaya alam dengan baik; (3) kondisi ekonomi yang relatif stabil; (4) dukungan jasa industri perbankan/jasa keuangan dalam daerah, serta; (5) kondisi politik daerah yang stabil. Kerangka ekonomi daerah idealnya menggambarkan kondisi umum perekonomian daerah. Kabupaten Kolaka Timur secara spesifik belum dapat menyajikan kerangka ekonominya sendiri yang dihitung berdasarkan output ekonomi diwilayah administrasi Kolaka Timur saja. Hal ini disebabkan karena baru mekarnya Kabupaten Kolaka Timur dari Kabupaten Kolaka. Kebijakan ekonomi daerah sedapat mungkin diarahkan seiring dan searah dengan pertumbuhan alami di daerah tersebut. Dengan begitu maka kebijakan ekonomi akan memberikan efek optimalisasi potensi sektor ekonomi yang siap berkembang. Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kolaka Timur patut difokuskan kearah sektor pertanian. Dengan menaruh perhatian khusus pada sektor pertanian maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka Timur bisa lebih cepat dan mendorong pertumbuhan sektor lain yang turut mendukung. Sebaliknya, jika pemerintah salah melakukan kebijakan ekonomi dengan mendukung sektor ekonomi marginal atau mengabaikan sektor ekonomi dominan, maka selain akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi juga mampu mematikan/merusak sektor ekonomi lainnya. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan negatif. Meskipun tidak sepenuhnya tepat, subbab ini akan menggunakan data kabupaten induk atau Kabupaten Kolaka sebagai gambaran kerangka ekonomi makro. Hal ini dinilai relevan dengan mempertimbangkan kemiripan karakteristik penduduk dan kewilayahan antara Kolaka dan Kolaka Timur. Perkembangan ekonomi secara makro di Kabupaten Kolaka Timur hingga akhir tahun 2014 menunjukkan kenaikan, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya. Sebagai contohPertumbuhan di sektor Perdagaan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2013 adalah sebesar 12,29persen sedangkan pada tahun RKPD Perubahan TA.2016

215


2014 mencapai 12,69 persen. Hal ini seiring dengan membaiknya perekonomian nasional pasca krisis ekonomi global pada akhir tahun 2008. Kondisi ini secara tidak langsung mempengaruhi

perekonomian

Kabupaten

Kolaka

Timur

yang

ditandai

dengan

meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka Timur. Kondisi perekonomian Kolaka Timur menunjukan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB. Nilai PDRB Kabupaten Kolaka Timur (adh berlaku) selama periode tahun 2013 s.d 2014 menunjukan peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2014. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Pertumbuhan ekonomi sektoral dalam PDRB yang tumbuh secara signifikan pada tahun 2014 ada 17 (lima) sektor yaitu, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dari 47,91%pada tahun 2013menjadi 46,72% pada tahun 2014, sektorPertambangan & Penggaliantumbuh dari 7,73%tahun 2013menjadi 8,04% tahun 2014, sektor industri Pengelolaan dari 2,86% tahun 2013 menjadi 2,98% tahun 2014, sector Pengadaan Listrik dan Gas dari 0,02% tahun 2013 menjadi tetap 0,02% tahun 2014 dan sektor Pengadaan air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang dari 0,17% tahun 2013 menjadi 0,18% tahun 2014, sektor Konstruksi dari 9,02% tahun 2013menjadi 9,40% tahun

2014,Sedangkan

sector

yang

pertumbuhannya

meningkat

yaitu

sektor

Perdagangan besar dab Eceran, reparasi Motor dan Sepeda Motor dari 12,29% tahun 2013 menjadi 12,69% tahun 2014, Sektor Transportasi dan Pergudangan dari 2,11% tahun 2013 menjadi 2,18% tahun 2014, kemudian Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dari 0,49% tahun 2013 menjadi tetap 0,49% tahun 2014, Sektor Informasi & komunikasi dari 1,34% tahun 2013 menurun menjadi 1,25% tahun 2014, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dari 2,26% tahun 2013 menjadi 2,17% tahun 2014, Sektor Real Estate dari 1,40% tahun 2013 menjadi 1,34% tahn 2014, Sektor jasa Perusahaan dari 0,19% tahun 2013 menjadi 0,19 tahun 2014, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial dari 6,37% tahun 2013 meningkat menjadi 6,45% tahun 2014, Sektor Jasa Pendidikan dari 3,35% tahun 2013 menjadi 3,44% tahun 2014, kemudian Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dari 0,86% tahun 2013 menjadi 3,44% tahun 2014, dan terakhir Sektor Jasa Lainnya dari 1,63% tahun RKPD Perubahan TA.2016

216


2013 menjadi menurun 1,61% tahun 2014. Kabupaten Kolaka yang diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, perekonomian Kabupaten Kolaka Timur tumbuh 6,53%tahun 2014 di sektor Pertanian, kemudian meningkat 10,88 tahun 2014.Hal ini disebabkan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang merupakan sektor terbesar pertama dalam kontribusinya terhadap PDRB mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 10,88%. 14 Pertambangan Pengadaan Listrik dan Gas

12

Pengadaan Air Konstruksi

10

Perdagangan Besar Transpotasi

8

Penyediaan akomodasi Informasi

6

jasa Keuangan Real Estate

4

Jasa Perusahaan Administrasi

2

Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan

0 2014

Jasa Liannya

Gambar 3.2 Grafik Laju Pertumbuhan EkonomiKab. Kolaka TimurTahun 2014

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, aspek keuangan merupakan sarana utama bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintaha, pembangunan maupun fungsi palayanan, maka untuk itu pemerintah daearahdituntut untuk mampu menggali potensi pendapatan dan memanfaatkan secara optimal dana yang tersedia, selain itu juga pemerintah dituntut untuk mengelola administrasi keuangan tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan

peraturan

perundangan

yang berlaku,

serta memperhatikan

asas-asas

kepatutan. RKPD Perubahan TA.2016

217


Tantangan perekonomian daerah Kabupaten Kolaka Timur dipengaruhi oleh perkembangan sektor-sektor pada lapangan usaha yang memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi. Tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka dapat dijadikan sebagai alternatif keidentikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka Timur. Sektor pertanian sebagai sektor yang mendominasi lapangan pekerjaan di Kabupaten Kolaka Timur mampu memberikan efek domino bagi sektor-sektor lain. Perkembangan positif pada sektor pertanian secara signifikan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong sektor ekonomi lain. Namun jika tidak didukung dengan benar, maka kebijakan ekonomi akan memperlambat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka Timur. Dari sisi produks, sektor pertanian di Kabupaten Kolaka Timur berada kondisi yang baik. Namun dari berbagai aspek penunjukan sektor pertanian banyak yang perlu menjadi perhatian termasuk kesejahteraan petani dan stakeholder pertanian lainnya. Yang dimaksud stakeholder pertanian adalah segala pihak yang mengambil peran dan manfaat dari sektor pertanian, mulai disarankan dari aspek ketersediaan prasaranan jalan jembatan yang memadai, prasarana/sarana pendidikan dan kesehatan serta yang tidak kalah penting adalah prasarana/sarana pemerintahan sebagai elemen yang menegakkan regulasi dan fungsi manajerial pembangunan.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah RKPD Perubahan Pendapatan daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintahan Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan

Daerah

menurut

Peraturan

Pemerintah

Nomor

55

Tahun

2005

dikelompokkan atas: a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerahyang dipungut yang berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah; b) Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi; RKPD Perubahan TA.2016

218


c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi kepada Kabupaten/Kota, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

Tabel 3.1 Komposisi Perubahan Pendapatan Daerah Kab. Kolaka Timur 2016 JUMLAH 2016 (Sebelum Perubahan) 3 655,786,666,732.00

JUMLAH 2016 (Sesudah Perubahan) 4 650,125,994,344.00

14,880,822,943.00 2,645,347,204.00 1,495,500,000.00 1,400,000,000.00

15,655,822,942.00 3,045,347,204.00 1,620,499,999.00 1,650,000,000.00

9,339,975,739.00

9,339,975,739.00

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

540,494,672,000.00 18,049,482,000.00

530,547,056,489.00 18,861,555,489.00

404,289,270,000.00 118,155,920,000.00

404,289,270,000.00 107,396,231,000.00

Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Daerah lainnya Dana Penyesuaian Otsus (Tunjangan Guru PNSD & Tambahan Penghasilan Guru PNSD Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

100,411,171,789.00

103,923,114,913.00

4,449,163,789.00

7,961,106,913.00

21,719,269,000.00

93,700,644,000.00

2,261,364,000.00

2,261,364,000.00

71,981,375,000.00

0.00

Jenis Pendapatan Daerah 1 1

2 PENDAPATAN

1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.3 1.2.4 1.3 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan Dana Desa

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah Kabupaten Kolaka Timur, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah elemen penting yang perlu dioptimalkan peningkatan, diawasi pemungutannya, ditingkatkan kesejahteraan petugas dilapangan dan melakukan terobosan-terobasan pembangunan yang kreatif untuk memberi tambahan pendapatan bagi daerah. Dalam memaksimalkan potensi daerah yang ada. Kebijakan yang dapat dilaksanakan untuk mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah antara lain melalui: -

Perbaikan dan peningkatan sarana prasarana pos PAD;

-

Penerapan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah; RKPD Perubahan TA.2016

219


-

Peningkatan efisiensi dan efektifitas pemungutan pendapatan pajak daerah hasil retribusi daerah melalui peningkatan pengawasan pemungutan;

-

Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak dan retribusi daerah;

-

Pengkajian ulang kelayakan atau realibilitasi nilai penetapan subyek pajak daerah;

-

Pendataan ulang subyek dan obyek pajak daerah dan retribusi daerah;

-

Koordinasi secara sinergis dan terpadu dengan SKPD penghasil dan/atau pemungut retribusi;

-

Optimalisasi kinerja PDAM serta BUMD lainnya sehingga dapat berkontribusi lebih baik dalam peningkatan PAD;

-

Melakukan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagi peraturan daerah untuk penyesuaian terhadap perkembangan terkini.

3.2.2 Arah KebijakanBelanja Daerah Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsihnya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisien penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan bidang belanja daerah pada hakekat merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagi kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien. Belanja Daerahdilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan dengan mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Memperhatikan Permendagri Nomot 13 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 , pasal 36 bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompak belanja langsung RKPD Perubahan TA.2016

220


merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung, dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas: (1) belanja pegawai; (2) bunga; (3) subsidi; (4) hibah; (5) bantuan; (6) belanja bagi hasil; (7) bantuan keuangan; dan (8) belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas: (1) belanja pegawai; (2) belanja barang dan jasa; dan (3) belanja modal. Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain: belanja pegawai pada belanja tidak langsung belanja bantuan bagi pemerintah desa, dan belanja tidak terduga untuk mengantisipasi jika ada hal-hal yang bersifat kedaruratan. Sedangkan dalam belanja langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan tupoksi SKPD berdasarkan urusan dan bidang urusan Pemerintahan Daerah memprioritaskan sebagai besar belanja pada belanja modal maupun barang jasa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kolaka Timur. Berikut komposisi belanja langsung dan belanja tidak langsung Kabupaten Kolaka Timur.

Tabel 3.2 Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur 2016 BELANJA

BELANJA DAERAH 2.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.1.1

Belanja Pegawai

2.1.2

Belanja Bunga

2.1.3

JUMLAH 2016 (Sebelum Perubahan) 672,144,883,978.01

312,497,732,116.56

Jumlah 2016 (Sesudah Perubahan) 668,922,235,631.30

295,087,820,179.96

186,850,857,116.56

170,265,945,179.96

0,00

0.00

Belanja Subsidi

1,500,000,000.00

500,000,000.00

2.1.4

Belanja Hibah

5,868,000,000.00

6,043,000,000.00

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

767,500,000.00

267,500,000.00

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga

116,511,375,000.00

116,511,375,000.00

1,000,000,000.00

1,500,000,000.00

359,647,151,861.45

373,834,415,451.34

26,292,680,000

26,546,866,000.00

33,292,762,530

31,803,395,530.00

5,497,000,000

3,552,995,000.00

130,595,863,000

140,143,561,418.00

4,900,000,000

2,457,110,000

5,488,120,000

8,385,708,000

3,603,700,000

3,081,907,000

2.1.8 2.2 1 2 3 4 5 6 7

BELANJA LANGSUNG Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi


221


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan PA Dinas Sosial

3,131,708,000

2,899,433,000

2,000,000,000

1,829,431,000

2,619,250,000

2,498,375,000

2,509,000,000

2,315,500,000

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPPTPM) Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Satuan Polisi Pamong Praja

2,300,000,000

2,382,600,000

4,406,050,000

5,164,465,000

2,649,000,000

1,904,895,001

2,051,000,000

1,470,710,000

2,689,100,000

2,689,100,000

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah

0.00

0.00

0.00

0.00

37,170,000,000

43,751,354,973.34

1. Bagian Umum

15,696,000,000

16,796,000,000

2. Bagian Pemerintahan

15,250,000,000

19,040,050,000

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat

800,000,000

1,050,000,000

4. Bagian Ekonomi

500,000,000

500,000,000

1,150,000,000

1,800,000,000

500,000,000

750,000,000

700,000,000

700,000,000

1,164,000,000

1,717,900,000

500,000,000

500,000,000

910,000,000

500,000,000

5. Bagian Hubungan Masyarakat dan Pusat Data Elektronik 6.Bagian Hukum 7. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 8. Bagian Administrasi Pembangunan 9. Bagian Keuangan 10. Sekretariat Korpri 20

Sekretariat DPRD

12,940,000,000

13,269,045,000

21

Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah 1. BPKAD ( SKPD )

10,112,857,301

8,992,069,199

-

-

22

2. PPKD 23

Inspektorat

2,600,000,000

1,856,431,000

24

Kantor Penghubung

1,018,000,000

1,600,000,000

25

Dinas Pendapatan Daerah

5,302,000,000

4,500,825,000

26

2,980,000,000

1,642,000,000

6,327,320,000

5,989,220,000

28

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan perpustakaan dan Arsip

1,834,000,000

1,129,500,000

29

Dinas Pertanian dan Peternakan

10,382,841,700

10,322,196,700

30

Dinas Perkebunan dan

4,320,200,000

5,581,650,000

27


222


Holtikultura 31

Badan Ketahanan Pangan

3,484,741,330

3,199,759,430

32

3,939,638,000

3,397,074,200

33

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ( BP4K ) Dinas Kehutanan

4,804,320,000

4,991,888,000

34

Dinas Pertambangan dan Energi

7,100,000,000

13,299,400,000

35

Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kecamatan

2,921,000,000

1,529,050,000

1. Kecamatan Tirawuta

430,000,000

500,000,000

2. Kecamatan Loea

430,000,000

500,000,000

3. Kecamatan Ladongi

430,000,000

681,900,000

4. Kecamatan Poli-Polia

430,000,000

500,000,000

5. Kecamatan Lambandia

430,000,000

500,000,000

6. Kecamatan Lalolae

430,000,000

500,000,000

7. Kecamatan Tinondo

430,000,000

500,000,000

8. Kecamatan Mowewe

430,000,000

500,000,000

9. Kecamatan Uluiwoi

430,000,000

500,000,000

10.Kecamatan Aere

430,000,000

500,000,000

11. Kecamatan Dangia

430,000,000

500,000,000

12. Kecamatan Ueesi

430,000,000

500,000,000

1. Kel Horodopi

215,000,000

215,000,000

2. Kel.Woitombo

215,000,000

215,000,000

3. Kel. Welala

215,000,000

215,000,000

4. Kel.Penanggo Jaya

215,000,000

215,000,000

5. Kel.Atula

215,000,000

215,000,000

6. Kel.Simbalai

215,000,000

215,000,000

7. Kel.Rate-Rate

215,000,000

215,000,000

8. Kel.Ladongi Jaya

215,000,000

215,000,000

9. Kel.Raraa

215,000,000

215,000,000

10. Kel. Lalolae

215,000,000

215,000,000

11. Kel. Loea

215,000,000

215,000,000

12. Kel.Sanggona

215,000,000

215,000,000

13. Kel.Inebenggi

215,000,000

215,000,000

14. Kel.Tababu

215,000,000

215,000,000

15. Kel. Tinenggi

215,000,000

215,000,000

36

37

Kelurahan

Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka pelaksanaan Program dan kegiatan Pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur perlu memperhatihan halhal sebagai berikut: RKPD Perubahan TA.2016

223


a. Tahun 2016 adalah tahun pertama dimana pemerintah Kabupaten Kolaka

Timur akan dipimpin oleh kepala daerah yang baru terpilih tentu ada atas kebijakan hal tersebut dan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur perlu tanggap menghadapi kemungkinan dampak inflasi dan menjaga daya beli masyakat. Salah satu cara yakni dengan mengalokasikan porsi belanja modal dan belanja barang jasa lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan belanja modal dan belanja barang/jasa adalah perbaikan fungsi maupun pembangunan sarana prasarana infrastruktur baru yang akan menekan biaya produks, memberi lapangan pekerjaan baru, serta memudahkan akses masyarakat atas pemenuhan kebutuhan dasar sandang pangan papan. b. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus berbasis

kinerja. Oleh karena itu, dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan keluaran (output), hasil (outcomes) yang dihasilkan dari satu kegiatan; c. Terhadap program dan/atau kegiatan pembangunan yang direncanakan harus

diuraikan dengan secara jelas, terukur, akurat, dan dapat dicapai, mulai dari masukan (input), keluaran hingga hasil. Perencanaan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung dalam APBD tahun 2016 patut memprioritaskan hal-hal yang bersifat efektif-efektif serta transparanakuntabel. Kebijakan belanja daerah wajib berada dalam jalur 26 urusan wajib dan 9 urusan pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang prioritas. Yakni terkait penyiapan sarana dan prasarana pemerintah, serta dalam rangka meningkakan laju pertumbuhan ekonomi dengan mengangkat vitalitas sektor pertanian di Kabupaten Kolaka Timur. Dukungan terhadap sektor pertanian tidak harus langsung bersentuhan dengan belanja yang hanya berada dalam program dan kegiatan urusan bidang pertanian. Tapi juga belanja pada urusan lain yang akan memberi efek positif atau multiplier

effect

pada

stakeholder

sektor

pertanian,

misal:

penangulangan

kemiskinan dan peningkatan kemudahan akses kesehatan penddikan dan palayanan publik.


224


3.2.3 Arah KebijakanPembiayaan Daerah Kebijakan pembiayaan dihitung dengan memasukkan penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran

pembiayaan.

Penerimaan

pembiayaan

terdiri

dari

Sisa

lebih

perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp.26.763.490.478,- yang merupakan penyertaan modal yang dianggarkan pada APBD murni tahun anggaran 2015.Semula penyertaan modal dialokasikan hanya untuk PT. BANK SULTRA sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Pembayaran pokok hutang pada pihak ketiga sebesar Rp.3.242.703.238,-.


225

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents