BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Perubahan paradigma pembangunan sebagai akibat dari reformasi, dimana sebelumnya lebih berorientasi pada pertumbuhan dengan sistem sentralistik yang begitu kuat, telah berubah ke sistem desentralisasi yang lebih berorientasi ke arah pemerataan, telah mulai memberikan dampak yang lebih baik bagi perkembangan pembangunan daerah. Kegiatan pembangunan daerah yang begitu cepat, telah memberikan dampak perkembangan perekonomian yang begitu luas. Hal ini sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk pelaksanaan pembangunan. Namun demikian masih menyisakan berbagai permasalahan mendasar yang menuntut perhatian khusus dalam pembangunan ke depan, diantaranya kurang mengindahkan asas-asas pembangunan yang berkelanjutan, nilai tambah produk masih rendah (produk primer), birokrasi pemerintahan daerah yang belum mampu mengikuti kaedah pemerintahan yang baik, dan masih tingginya tingkat ketergantungan pembiayaan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan berbagai permasalahan tersebut, dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi, arah kebijakan sesuai dengan RPJP Nasional kemudian RPJP Daerah Kota Pekanbaru, arah kebijakan ekonomi kota Pekanbaru adalah bagian dari arah kebijakan pembangunan kota Pekanbaru yaitu memajukan perekonomian masyarakat yang diarahkan pada: 1. Meningkatkan

pendapatan masyarakat agar mampu memenuhi kehidupan

yang layak. 2. Memperlancar arus investasi yang dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. 3. Meningkatkan daya saing produk-produk masyarakat kota Pekanbaru untuk mengurangi ketergantungan pada produk import. 4. Meningkatkan kerjasama perekonomian guna mendorong masuknya modal asing. 5. Membangun infrastruktur

ekonomi yang memadai bagi terselenggaranya

usaha ekonomi masyarakat, antara lain pembangunan pasar induk, Terminal

III - 1 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Pekanbaru Tahun 2015

Cargo, Pelabuhan bongkar muat, serta pengembangan kawasan industri di kota Pekanbaru terutama kawasan industri Tenayan sebagai prioritas utama. 6. Pengembangan

kelembagaan

yang

mendukung

kemajuan

ekonomi

masyarakat, yang di dukung Sumber Daya Manusia yang terlatih dan profesional. 7. Penegakan hukum dan regulasi yang tegas dalam dinamika perekonomian sehingga tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 8. Memperluas akses terhadap sumber permodalan meningkatkan kemampuan menyerap dan mengaplikasikan teknologi yang mampu menciptakan nilai tambah (Value added), memperluas dan mengembangkan sistem informasi yang mampu diakses dengan mudah dan cepat oleh pelaku ekonomi. 9. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yaitu dengan melakukan upaya pengembangan dan pemberdaya ekonomi yang berbasis kerakyatan yang lebih kokoh melalui penyediaan fasilitas yang memadai, menumbuh-kembangkan aktivitas perekonomian yang berakar dari nilai-nilai dasar dalam kehidupan masyarakat yang cenderung heterogen namun tetap bercirikan Melayu, menumbuh kembangkan pasar-pasar tradisional yang berkualitas. 10. Mendorong tabungan masyarakat untuk memperluas kesempatan investasi dan pembukaan lapangan usaha. 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013-2014 Di tahun 2012 perekonomian kota Pekanbaru terus meningkat bersama meningkatnya konsumsi masyarakat dan investasi. Hal ini dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Ragional Bruto (PDRB) atau pun indikator ekonomi yang lainnya. Struktur perekonomian di dominasi oleh sektor tersier karena sekitar 50% dari total PDRB di dominasi oleh sektor tersier dimaksud. Upaya Pengembangan sektor-sektor lainnya, terutama sektor sekunder diharapkan akan memacu terjadinya transformasi sektoral, sehingga struktur ekonomi akan menjadi lebih kokoh, seimbang dan dinamis. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru secara makro

tahun 2012

menunjukkan pertumbuhan ke arah yang posisitf. Pertumbuhan PDRB Kota Pekanbaru pada tahun 2012 sebesar 10,57%. Besarnya pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru ini merupakan perpaduan masing-masing sektor yang ada. Pertumbuhan dari sektor-sektor yang dominan seperti keuangan, persewaan


dan jasa perusahaan 11, 16% perdagangan 12,61% dan sektor angkutan dan komunikasi 14,24%. Sektor tersier tetap menjadi sektor yang pertumbuhannya paling tinggi. Sektor ini adalah sektor yang terus mendapat aliran investasi sesuai dengan perkembangan perdagangan dan jasa di Kota Pekanbaru

yang terus

memberikan indikasi ke arah yang positif, ditambah lagi dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-18 yang lebih banyak terpusat di kota Pekanbaru. Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kota Pekanbaru 2011-2013 NO 1

2 3 4

5

6 7 8 9 10 11

Indikator Makro Ekonomi PDRB Harga berlaku Harga Konstan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (%) Tingkat Inflasi (%)

Tahun 2011

Realisasi Tahun 2012

Tahun 2013*

45.257.046.38 9.913.360.31

56.015.818.42 10.961.317,98

66.115.614.65 11.949.339,22

9,05

10,57

9,01

2,81

3,80

3,95

306.187,69 7.021,14 7.784.709,28 371.649,44 12.543,992,86 11.608.079,35 2.978.484,26

342.223,75 8.324,97 8.230.830,86 420.784,78 17.767.311,49 14.191.505,99 3.474.757,94

381.767,37 9.139.290,44 9.139290,44 470.790,59 21.242.417,10 17.509.500,83 4.119.689,11

6.090.878,08

7.213.334,63

8.404.294,11

3.566..044,28

4.167.816,22

4.838.377,09

28.596,747,45

35,359,949,52

859.012,49

1.105,720.88

11.074.303.21 14.261,977.87 1.093.616.02 7.524.124.18 18.152.734,84

14,109,769.72 18.510.864,65 1.411.420,84 9.631.207,86 24.312.042,85

0.06

-

44.524.213,48

53.435.127,36

61.383.660,90

78,72 71.67 99,89 648,05

79,16 71,88 99,90 652,20

79,47

Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral ( Harga berlaku) -Pertanian -Pertambangan dan Penggalian -Industri pengolahan -Listrik,gas dan air bersih -Bangunan -Perdagangan , hotel dan restoran -Angkutan dan komunikasi -Keuangan,sewa dan jasa perusahaan -Jasa-jasa servis Struktur PDRB Pendekata pengeluaran ( Harga berlaku) -Pengeluaran konsumsi rumah tangga -Pengeluaran konsumsi lembaga swasta Nirlaba -Pengeluaran Konsumsi Pemerintah -Pembentukan Modal Tetap Bruto -Perubahan Stok -Ekspor -Impor Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Pendapatan perkapita ( Harga berlaku) Indeks Pembangunan Manusia Indeks harapan hidup Indeks pengetahuan Indeks daya beli

Sumber: Pendapatan Ekonomi Regional Kota Pekanbaru Menurut Lapangan Usaha 2009-2013(* angka Sementara) III - 3 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Pekanbaru Tahun 2015

Dalam tahun 2013 situasi makro perekonomian Kota Pekanbaru menunjukkan perkembangan yang relatif stabil dan tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2012 namun kemungkinan akan melambat. Ditahun 2013 sepi dari dari ivent berskala nasional, namun dari sisi investasi dan perdagangan, diindikasikan meningkat dimana tumbuhnya usaha-usaha ritel berskala besar yang investasinya ratusan miliar rupiah. Dari kontribusi secara sektoral masing-masing yang antara lain sektor pertanian, pertambangan dan penggalian serta

listrik gas dan air bersih

mempunyai kontribusi yang relative cukup kecil terhadap PDRB Kota Pekanbaru.

Namun

demikian

tetap memiliki

nilai

yang

strategis

bagi

pembangunan kota Pekanbaru. Sektor-sektor di luar sebagaimana disebutkan di atas mempunyai peranan besar terhadap PDRB Kota Pekanbaru, yang secara luas sebagai pemacu kegiatan-kegiatan perekonomian di kota Pekanbaru, terutama

perdagangan,

Hotel,

Restoran,

Pengangkutan,

komunuikasi,

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (Sektor tersier), yang akhirnya akan bermuara pada peningkatan pertumbuhan ekonomi kota Pekanbaru. Data secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.1 Sektor Ekonomi Kota Pekanbaru Tahun 2011- 2013 NO 1

2

2011

Tahun 2012

Sektor Primer Pertanian Pertambangan dan Penggalian

3,74 3,88

3,66 3,94

3,68 3,69

Sektor Sekunder Industri Pengolahan Listrik,Gas dan Air Bersih Bangunan

5,46 3,31 9,04

4,76 6,09 9,26

6,93 6,12 9,18

SEKTOR

3

2013*

Sektor Tersier Perdagangan,Hotel,Restoran 10,08 12,61 9,76 Pengangkutan dan Komunikasi 10,11 14,24 10,01 Keuangan,Persewaan dan jasa 10,50 11,16 9,05 Perusahaan Jasa-Jasa 8,32 8,52 8,13 PDRB 9,05 10,57 9,01 Sumber : Sumber: Pendapatan Ekonomi Regional Kota Pekanbaru Menurut Lapangan Usaha 2009-2013(* angka Sementara)


Untuk perkembangan ekonomi tahun 2014 perlu menjadi perhatian adalah pengaruh situasi, kondisi dan stabilitas sosial politik Kota Pekanbaru, mengingat akan dilaksanakan Pemilu legislativ dan Pemilhan Presiden. Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau dalam menghadapi pesta demokrasi dimaksud harus dapat menjaga stabilitas sosial politik dalam menjaga keberlangsungan kegiatan pasar untuk pertumbuhan ekonomi. Namun secara umum dari waktu-ke waktu kondisi sosial politik kota Pekanbaru cukup stabil sehingga relative lebih aman. Dengan demikian keberlangsungan kegiatan pasar akan berjalan dengan baik sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 3.1.2. Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2014 dan 2015 Perekonomian Kota Pekanbaru mencerminkan perekonomian Provinsi Riau secara umum, sehingga pergerakan yang terjadi pada perekonomian Kota Pekanbaru akan mempengaruhi perekonomian Riau. Perekonomian Kota Pekanbaru juga tergantung pada perkembangan perekonomian nasional. Berdasarkan kondisi riil perekoniomian Kota Pekanbaru tahun 2012 dan proyeksi tahun 2013 maka prospek dan tantangan perekonomian tahun 2014 dan 2015 dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Ekonomi Kota Pekanbaru tahun 2014 diproyeksikan akan relative sama sama dengan dengan tahun 2013. Hal ini di dorong oleh perbaikan perekonomian nasional, peningkatan konsumsi karena membaiknya daya beli masyarakat serta perkiraan peningkatanpermintaan domestic karena imbas pelaksanaan Pemilu tahun 2014. Dengan demikian perekonomian diharapkan relative stabil diharapkan tumbuh pada angka 10,54 – 10,57 persen. 2. Khusus tahun 2014 ini dilaksanakan pesta demokrasi dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden. Dari aspek pengeluaran belanja kondisi ini akan memberi pengaruh terhadap perekonomian Kota Pekanbaru dimana menyebabkan meningkatnya belanja Pemerintah, Khususnya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pesta demokrasi dimaksud. Tetapi di sisi lain kondisi sosial politik ini akan memberi pengaruh terhadap ekonomi kota Pekanbaru terutama perkembangan investasi yang juga sangat dipengaruhi oleh kondisi stabilitas sosial politik. Maka dari itu aspek keamanan dan stabilitas sosial politik di tengah masyarakat harus terjaga supaya keberlangsungan kinerja ekonomi daerah tetap stabil dan III - 5 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Pekanbaru Tahun 2015

tetap tumbuh. Situasi ini menjadi factor penentu juga selain berpatokan ketersediaan infrastruktur penanaman modal. 3. Pada tahun 2014 ini dan 2015 mendatang merupakan tahun percepatan pencapaian program pembangunan sehubungan dengan target Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Kota Pekanbaru. Kondisi ini akan mengakibatkan

meningkatnya

belanja

pembangunan

pemerintah

sehubungan dengan target pencapaian dimaksud. Harapan dari kondisi ini perkembangan ekonomi Kota Pekanbaru terus terjaga dan terus meningkat. Tetapi disebalik itu penjagaan terhadap tingkat inflasi harus tetap terus terjaga. 4. Pada tahun 2015 sepinya ivent-ivent yang berskala nasional maupun internasional di kota Pekanbaru, menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi atas perbaikan di bidang pertaturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan dan penyederhanaan birokrasi. Pembangunan infrastruktur serta promosi potensi pembangunan daerah untuk

menarik minat investor

berinvestasi dalam pembangunan, harus terus digalakkan. Hal ini akan berdampak pada penyediaan lapangan kerja dan berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. 5. Meningkatkan

pertumbuhan

sektor-sektor

ekonomi

dominan,

yang

bertumpu pada peran usaha masyarakat (UMKM) dan pihak swasta. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, memberikan dampak terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan

prioritas

pengembangan

pada

sektor-sektor

yang

mempunyai efek daya ungkit yang tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja. 6. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan layak serta berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat menarik investor yang berdampak terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan. Ketersediaan


infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. 7. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (Publik Private Partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumberdaya pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas. 8. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus berupa pasar induk serta penataan secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis Kota Pekanbaru, disamping menciptakan lapangan kerja. 9. Mengembangkan

program-program

bagi

usaha-usaha

mikro

dengan

menyediakan modal awal (stimulan) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok, dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lojkal di Kota Pekanbaru. a. Pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kota Pekanbaru sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama sehingga berperan penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat yang menjadi anggota selain sebagai pembuka kesempatan kerja. j.

Membangun promosi bersama dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat. Secara garis besar gambaran ekonomi kota Pekanbaru untuk tahun

2014-2015, prospeknya akan dipengaruhi perkembangan lingkungan baik secara eksternal maupun internal.

3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur,


dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kabijakan dalam pengelolaan keuangan daerah memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena keuangan daerah

merupakan instrumen penting kebijakan fiskal daerah.

Kabijakan desentralisasi fiskal daerah mengandung tiga misi utama yaitu : 1. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. 3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan. Desentralisasi

fiscal

mempunyai

dampak

langsung

terhadap

pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran/belanja

publik.

Desentralisasi

fiskal

yang

diukur

dengan

pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat dan

kewenangan

yang

luas

kepada

daerah

untuk

mengelola

dan

mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah mempunyai kelebihan (kesempatan lebih luas) dengan membuat anggaran perbelanjaan agar lebih efisien dengan memenuhi kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaan riil yang terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Penganggaran pada belanja bidang infrastruktur dan sektor sosial pada pemerintah daerah akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh pengeluaran pemerintah dan swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja yang cendrung meningkat terus-menerus, diperlukan upaya-upaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik oleh pemerintah maupun swasta, karena investasi tidak hanya menciptakan permintaan tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses masyarakat untuk


mendapatkan penghasilan makin besar. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat

maka

dampak

adanyapeningkatankesejahteraan

yang

lebih

masyarakat

karena

luas dapat

adalah memenuhi

kebutuhan primernya (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) bahkan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka tingkat kemiskinan di masyarakatpun akan berkurang. Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiscal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari

penganggaran,

pelaksanaan

dan

pengawasan/pengendalian.

Dalam

paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakterestik sebagai berikut : a. Berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas. b. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja. c. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (SKPD). d. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelolaan keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan pertumbuhan

hal-hal

ekonomi

dan

tersebut

di

atas

pemantapan

guna

stabilitas

mendukung ekonomi

upaya daerah,

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan anggaran dalam tahun 2014 di kota Pekanbaru diarahkan untuk : 1. Mewujudkan

APBD

yang

sehat

dan

berkelanjutan

dengan

tetap

memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan capaian-capaian yang menjadi target RPJM Daerah, kondisi objektif dan isu-isu


strategis serta karakterestik daerah, sehingga dapat memberi dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. 2. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah. 3. Memantapkan kondisi ketahanan fiskal yang berkelanjutan dengan cara : melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah. 4. Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2014 yaitu : (a) Pembangunan infrastruktur daerah yang mencakup pemenuhan kebutuhan listrik dan air bersih bagi masyarakat, pembangunan sarana dan prasrana perhubungan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan transportasi dan pengendalian banjir. (b) Peningkatan manajemen dan pelayanan pendidikan melalui upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan lembaga-lembaga pendidikan, serta pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. (c) Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan masyarakat melalui penambahan sarana dan prasarana kesehatan dan peningkatan cakupan pelayanan kesehatan. (d) Pembinaan olahraga, kesenian, dan keagamaan sebagai pengembangan fungsi pendidikan. (e) Pembinaan pemuda dan masyarakat dalam rangka pengembangan olahraga, kesenian, ketaqwaan dan kebudayaan daerah.

(f)

Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. (g) Peningkatan kemampuan dan kualitas tenaga kerja serta pengembangan kewirausahaan. (f) Pengembangan ekonomi masyarakat yang mencakup pembangunan sarana dan prasarana perdagangan serta pengembangan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (g) Peningkatan

daya

dukung

lingkungan

yang

mencakup

perencanaan

pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, rehabilitasi kawasan lindung, pemeliharaan dan pengembangan RTH. (h) Peningkatan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan

melalui

peningkatan

kemampuan

dan

keterampilan aparatur, peningkatan ketaqwaan, pengembangan teknologi informasi, pengembangan administrasi kependudukan serta pembangunan sarana pelayanan publik. (i) Peningkatan kerjasama dan peranan setiap pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah (j) Peningkatan iklim infestasi dan pengembangan kawasan industri.


3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Berdasarkan hasil analisa kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendpatan daerah yang kemudian dituangkan ke dalam tabel 3.3. Realisasi dan proyeksi target pendapatan daerah sebagai berikut :


Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012 s.d 2013 Dan proyeksi Pendapatan Kota Pekanbaru Tahun 2014 s.d 2016 No

Uraian

1

2

4.1 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3. 4.3.1 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Dana Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

Realisasi Tahun 2012 3


312,234,466,194 221,990,528,940 55,342,960,873 2,499,653,904

368,031,799,789 245,975,150 75,434,765,084 3,101,221,685

430.017.652.026 290.939.702.442 80.383.363.288 6.853.107.771

1,037,438,534,336 607,142,075,491 326,038,249,569 14,950,000,000

1.242.628.942.567 757.983.836.151 365.399.854.199 21.224.796.238

32,401,322,477

43,520,663,011

51.841.478.525

89,308,209,276

98.020.455.979

1,238,475,235,191 592,356,641,191

1,285,983,616,704 525,109,244,704

622,184,684,000 23,933,910,000

738,107,469,000 22,766,903,000

809.987.156.000 34.232.573.000

776,411,106,000 24,935,100,000

1.137.492.315.923 58.238.563.937

296,873,359,061

338,702,000,830

487.887.803.911

474,405,626,976

512.406.315.126

158,704,056,466

168,164,572,830

209.524.715.421

209,294,041,976

275.651.150.882

125,977,654,000

160,439,428,000

194..482.545.000

250,951,585,000

212.064.925.823

12,191,648,595

10,098,000,000

10.266.000.000

14,160,000,000

24.690.238.421

Sumber : TAPD Kota Pekanbaru *Setelah perubahan



1.442.020.314.838 597.800.585.838

Indikatif 2015* 6

1,103,301,044,000 301,954,838,000

Indikatif 2016 7

1.791.653.949.618 595,923.069.758

Berdasarkan data di atas untuk tahun anggaran 2012 – 2013 dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar terutama, berasal dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan (DAU dan DBH). Berdasarkan proyeksi untuk tahun anggaran 2014, 1015 dan 2016, kontribusi dari PAD memberikan sumbangan yang cukup berarti dari sisi pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa, Pemerintah Kota Pekanbaru untuk pembiayaan operasional pemerintahan dan pembangunan tidak hanya tergantung dari Pemerintah Pusat, terutama untuk membiayai Belanja Pegawai berupa gaji dan operasional lainnya juga sangat ditentukan dari PAD sendiri. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah khususnya PAD harus lebih dimaksimalkan dengan mengoptimalkan sumber yang ada serta menggali potensi-potensi sumber pendapatan daerah yang belum tergali. 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1 Arah kebijakan pendapatan daerah Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan banyaknya kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada daerah serta tuntutan dari target-target capaian program pembangunan daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui program dan kegiatan pembangunan daerah. Secara garis besar ada 2 (dua) sumber pendapatan Kota Pekanbaru yang memegang peranan penting dalam penerimaan daerah yaitu Pertama, sumber pendapatan yang pelaksanaannya ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan

Daerah

(PERDA)

dalam

setiap

tahunnya.

Kedua, sumber

pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat. Pendapatan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Pekanbaru diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), dari Dana Alokasi Umum (DAU), dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bagi Hasil) dan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri


Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Komponen Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terdiri dari :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1. Pajak Daerah; Dalam upaya pungutan dan peningkatan PAD, Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah yang telah

diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2011,

Tarif Pajak Daerah diatur

sebagai berikut : a. Tarif

Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh

persen); b. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen); c. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%(tiga puluh lima persen). Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen). Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen); d. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen); e. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen); f. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%(sepuluh persen); g. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen); h. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20 % (dua puluh persen); i. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);


j. Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen). k. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,1 % untuk NJOP di bawah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 2. Retribusi Daerah; Prinsip dan sasaran yang Penetapan Tarif Retribusi, ditetapkan sebagai berikut : 1. Retribusi Jasa Umum Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang bersangkutan,

kemampuan

masyarakat,

aspek

keadilan

dan

efektifitas, pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. 2. Retribusi Jasa Usaha Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 3. Retribusi Perizinan Tertentu Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan yang meliputi penerbitan

dokumen

izin,

pengawasan

dilapangan,,

penegakan

hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari oemberian izin tersebut. 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan : 1. Bagian

Laba

atas

Penyertaan

Modal

pada

Perusahaan

Daerah/BUMD; 2. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta.


4. Lain-Lain PAD yang Sah : a. Hasil Penjualan Asset Daerah yang Tidak Dipisahkan; b. Penerimaan Jasa Giro; c. Penerimaan Bunga Deposito; d. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; e. Pendapatan Denda Pajak Daerah; f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah; g. Penerimaan lain-lain. Asumsi yang digunakan dalam target PAD Tahun Anggaran 2015 adalah : 1. Perkiraan Realisasi Penerimaan PAD tahun 2013 dan tahun 2014. 2. Pertumbuhan Ekonomi Pekanbaru Tahun 2012 mencapai 10,57%. 3. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Pekanbaru Tahun 2013 dan 2014. 4. Potensial Gain dari Dampak Pemberlakuan Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan (Efektifitas Pemberlakuan Tarif atau Perda Baru/Revisi tentang Retribusi Daerah yang diperkirakan sebesar 10%). 5. Potensial

Lost

dari

Dampak

Pemberlakuan

Kebijakan/Peraturan

Perundang-undangan. 6. Intensifikasi serta Extra Effort PAD dari SKPD Penghasil sebesar 510% dari GAP antara Potensi dibandingkan dengan Target.

Selanjutnya pemerintah daerah harus terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Memperluas basis penerimaan Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

b. Memperkuat proses pemungutan Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah,


mengubah tarif, khususnya tariff retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.

c. Meningkatkan pengawasan Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil / tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

(dadakan)

dan

berkala,

memperbaiki

proses

pengawasan,

menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak.

d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi

pajak

melalui

penyederhanaan

administrasi

pajak,

meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kota Pekanbaru.

B. Dana Perimbangan : Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat

penting,

karena

dana

perimbangan

merupakan

inti

dari

Desentralisasi Fiskal. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Karena

Dana

Perimbangan

tersebut

merupakan

kewenangan

Pemerintah Pusat, maka yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, antara lain :


a. Perbaikan pencatatan basis pajak b. Mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menyesuaikan Daftar Biaya Komponen Bangunan secara periodik dalam rangka penentuan besarnya NJOP bangunan; c. Memperbaiki data dasar yang digunakan dalam perhitungan dan penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) seperti : Data Kebutuhan Fiskal, Data Kapasitas Fiskal, Jumlah Formasi dan Bezetting Belanja Pegawai. Asumsi yang digunakan dalam prediksi target penerimaan dana perimbangan untuk Tahun Anggaran 2015 adalah : 1. Target Dana Bagi Hasil berdasarkan perkiraan Alokasi yang akan ditetapkan dan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya. 2. Untuk DAU ditargetkan berdasarkan alokasi DAU Tahun 2014. 3. DAK ditargetkan berdasarkan perkiraan Alokasi yang akan ditetapkan.

1. Dana Bagi Hasil DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dana Bagi hasil terdiri dari: A. Dana Bagi Hasil Pajak : Bagi Hasil Pajak meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29. Khusus Bagi Hasil Pajak yang mencakup PBB dan BPHTB, dengan munculnya

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Khusus tentang Pajak Bumi dan Bangunan

didukung

dengan

ditetapkan

dan

diberlakukannya

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Maka PBB sudah murni menjadi Pajak Daerah di Kota Pekanbaru sejak tahun 2012. B. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak : Sedang Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari: Provisi Sumber Daya

Hutan,

Iuran

Eksplorasi

dan

Eksploitasi,

Pungutan

Pengusahaan Perikanan dan Minyak Bumi. Sumber dana perimbangan diharapkan dari optimalisasi Bagi Hasil Pajak maupun Bukan Pajak. Optimalisasi Bagi Hasil Pajak


berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan Bagi Hasil Bukan Pajak bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA) Sektor Perikanan, Sumber

Daya

Alam

(SDA)

Sektor

Minyak

dan

Gas

Bumi,

Pertambangan Umum dan Kehutanan. 2. Dana Alokasi Umum DAU

oleh

Pemerintah

Pusat

dialokasikan

untuk

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota. DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. DAU suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah undang-undang pembentukan disahkan. 3. Dana Alokasi Khusus Untuk besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah : Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kota Pekanbaru, keberadaannya sangat menunjang/mendukung kemampuan pendanaan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru. Apalagi peningkatan pendapatan tidak sebanding dengan laju kebutuhan operasional pemerintahan dan kebutuhan pembangunan yang semakin tinggi, sejalan dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan kemajuan kota Pekanbaru. Maka dari itu lain-lain pendapatan daerah yang sah, cukup berperan memberi kontribusi pendapatan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru. Lain-lain pendapatan yang sah itu terdiri dari : a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 1. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); 2. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); 3. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB); 4. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.


b. Dana Penyesuaian Untuk pemerintah kota Pekanbaru, dana Penyesuaian yang secara umum diarahkan untuk program-program/kegiatan pendidikan yang terdiri dari : 1.Dana penyesuaian tambahan penghasilan guru PNS daerah 2.Dana penyesuaian tunjangan profesi guru PNS daerah 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang

wajib

dikeluarkan

penyelenggaraan

pada

pembangunan

tahun

yang

diprioritaskan

bersangkutan. untuk

Belanja

melindungi

dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Arah kebijakan belanja daerah akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan belanja tidak lansung dan belanja lansung. Belanja tidak lansung didasarkan atas kebijakan: 1. Belanja pegawai, dialokasikan untuk belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pengahasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Belanja pegawai dialokasikan juga untuk pemberian tunjangan daerah kepada PNS dan PNS guru yang besarannya berdasarkan jabatan dan golongan yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. 2. Belanja Subsidi dialokasikan untuk membiayai penyaluran beras miskin kepada masyarakat yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. 3. Belanja hibah diberikan dalam bentuk uang kepada pemerintah dan instansi vertikal serta masyarakat dalam rangka mendukung program


pembangunan

dilingkungan

Pemerintah

Kota

Pekanbaru

untuk

mewujudkan visi dan misi Kota Pekanbaru. 4. Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk memberikan bantuan dalam bentuk

uang

yang

bersifat

sosial

kemasyarakatan

kepada

kelompok/anggota masyarakat seperti organisasi sosial, yayasan, rumah ibadah dan dianggarkan juga untuk pemberian bantuan kepada partai politik yang besarannya sesuai dengan jumlah kursi yang ada di DPRD Kota Pekanbaru. 5. Penyertaan Modal Daerah dianggarkan untuk pengembangan pelayanan transportasi perkotaan melalui Perusahaan Daerah dan penyertaan modal ke Bank Riau. 6. Belanja tidak terduga dialokasikan untuk kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa atau tanggap darurat. Sedangkan arah kebijakan belanja langsung diarahkan untuk: 1. Belanja daerah bidang pendidikan dialokasikan sebesar minimal 20 (dua puluh) persen lebih dari total APBD guna memenuhi amanat UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Belanja Program yang berskala besar, monumental dan berdampak luas pada kepentingan publik yaitu berupa belanja daerah yang diprioritaskan kepada kualitas Infrastruktur pelayanan, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur pendidikan, kesehatan dan sanitasi perkotaan lainnya sebagaimana target RPJM daerah tahun 2015 dengan tetap memperhatikan infrastruktur perkotaan. 3. Belanja

kegiatan

tahun

jamak

(multiyears)

yaitu

kegiatan

yang

diselesaikan lebih dari setahun dan telah memperoleh persetujuan DPRD. 4. Belanja daerah yang diprioritaskan untuk penanggulangan kemiskinan yang diaplikasikan kedalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perkotaan

(PNPM-MP)

dan

dalam

bentuk

Pemberdayaan

Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW). 5. Belanja daerah yang diprioritaskan untuk penciptaan lapangan kerja. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.


Tabel. 3.4 Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Belanja Daerah Tahun 2012 s/d 2016 Kota Pekanbaru NO

JENIS BELANJA BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung  Belanja Pegawai  Belanja Subsidi  Belanja Hibah  Belanja Bantuan Sosial  Belanja bagi hasil kepada Provinisi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa  Belanja bantuan keuangan kepada Provinisi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa & Partai Politik  Belanja tidak terduga

2012

REALISASI 2013

PROYEKSI

2014

2015*

2016

741.425.802.169 661.565.640.065 250.000.000 48.751.186.104 29.959.000.000 -

846,505,891,899 724,244,817,770 10,749,998,000 94,229,519,755 15,879,464,175 -

1.005.093.878.594 945.169,448,030 18.500.000.000 39.565.223.200 260.000.000 -

1,286,586,300,122 1,363,578,092,570 1,211,881,511,381 1,320,990,592,570 36,085,788,741 10,587,500,000 2,236,500.000 25,000,000,000 9.000.000.000 5,000,000,000 -

899.976.000

879,961,199

849.425.904

1.000.000.000

1,000.000.000

1.082.798.000

522,131,000

749.781.460

1.000.000,000

1,000.000.000

763.550.741.906 1,092,356,837,585 1.504.976.544.075 1,938,862,729,484

1.337.771.907.447 2.342.865.786.041

-

Belanja Langsung JUMLAH BELANJA Sumber : TAPD Kota Pekanbaru *Setelah Perubahan


1.793,155,826,307 1.996,859,905,084 3,079,742,126,429 3,360,473,997,654

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu di bayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah

terutama

dimaksud

untuk

menutup

devisit

dan

atau

memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu dan dari hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain

digunakan

penyertaan modal oleh pemerintah, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kabijakan penerimaan pembiayaan mencakup : 1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). 2. Pencairan Dana Cadangan. 3. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4. Penerimaan pinjaman daerah. 5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman. 6. Penerimaan piutang daerah. 7. Penerimaan dana bergulir. 8. Penerimaan hasil penarikan. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui : 1. Pembentukan dana cadangan. 2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. 3. Pembayaran pokok utang. 4. Pemberian pinjaman daerah. 5. Pemberian dana bergulir. Pengeluaran Pembiayaan Pada tahun anggaran 2015 arah kebijakan pengeluaran pembiayaan Kota Pekanbaru akan melakukan pengeluaran menyertaan modal kepada BUMD.


Tabel. 3.5 Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Penerimaan Pembiayaan Daerah NO

JENIS PENDAPATAN

3.1.1

Sisa Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) 3.1.2. Pencairan Dana Cadangan 3.1.3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 3.1.4. Penerimaan pinjaman daerah 3.1.5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman 3.1.6. Penerimaan piutang daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Sumber : TAPD Kota Pekanbaru *Setelah perubahan

2012 105.227.424.642

REALISASI 2013 420,333,969,074

2014 486.548.195.811

PROYEKSI 2015* 486,596,921,117

PROYEKSI 2016 175,000,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105,227,424,624

420,333,969,074

486.548.195.811

486,596,921,117

175,000,000,000

Tabel. 3.6 Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Pekanbaru NO

JENIS PENDAPATAN

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5

Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (investasi) daerah Pemberian pokok utang Pemberian pinjaman daerah Pembayaran utang kepada pihak ketiga Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

REALISASI 2013

2012

PROYEKSI 2015*

2014

2016

15,642,900,000 9,160,922,423

20,000,000,000 -

-

22.000.000.000-

10,000.000.000 -

24,803,822,423

20,000,000,000

-

22.000.000.000

10,000.000.000

Sumber : TAPD Kota Pekanbaru *Setelah perubahan


BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents