BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Paradigma pembangunan telah berubah ke sistem desentralisasi yang lebih berorientasi ke arah pemerataan, memberikan dampak yang lebih baik bagi perkembangan pembangunan daerah. Kegiatan pembangunan daerah yang begitu cepat, telah memberikan dampak perkembangan perekonomian yang begitu luas. Hal ini sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk pelaksanaan pembangunan. Namun demikian masih menyisakan berbagai permasalahan mendasar yang menuntut perhatian khusus dalam pembangunan ke depan, diantaranya efisiensi pengelolaan keuangan daerah, birokrasi pemerintahan daerah yang masih dalam proses perbaikan (reformasi birokrasi) mengikuti kaedah pemerintahan yang baik, nilai tambah produk masih rendah (produk primer), dan masih tingginya tingkat ketergantungan pembiayaan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan berbagai permasalahan tersebut, dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi, arah kebijakan sesuai dengan RPJP Nasional kemudian RPJP Daerah Kota Pekanbaru, arah kebijakan ekonomi kota Pekanbaru adalah bagian dari arah kebijakan pembangunan kota Pekanbaru yaitu memajukan perekonomian masyarakat yang diarahkan pada: 1. Meningkatkan pendapatan masyarakat agar mampu memenuhi kehidupan yang layak. 2. Memperlancar arus investasi yang dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. 3. Meningkatkan daya saing produk-produk masyarakat kota Pekanbaru. 4. Meningkatkan kerjasama

perekonomian guna mendorong masuknya

modal asing. 5. Membangun infrastruktur ekonomi yang memadai bagi terselenggaranya usaha ekonomi masyarakat, antara lain pembangunan pasar induk, Terminal Cargo, serta pengembangan kawasan industri di kota Pekanbaru terutama kawasan industri Tenayan sebagai prioritas utama. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

III-1

6. Pengembangan

kelembagaan

yang

mendukung

kemajuan

ekonomi

masyarakat, yang di dukung Sumber Daya Manusia yang terlatih dan profesional. 7. Memperluas

akses

terhadap

sumber

permodalan

meningkatkan

kemampuan menyerap dan mengaplikasikan teknologi yang mampu menciptakan

nilai

mengembangkan

tambah

(Value

added),

memperluas

dan

sistem informasi yang mampu diakses dengan mudah

dan cepat oleh pelaku ekonomi. 8. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yaitu dengan melakukan upaya pengembangan dan pemberdaya ekonomi yang berbasis kerakyatan yang lebih kokoh melalui penyediaan fasilitas yang memadai, menumbuhkembangkan aktivitas perekonomian yang berakar dari nilainilai dasar dalam kehidupan masyarakat yang cenderung heterogen namun tetap bercirikan Melayu, menumbuh kembangkan pasar-pasar tradisional yang berkualitas. 9. Mendorong masyarakat untuk memperluas kesempatan investasi dan pembukaan lapangan usaha. 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014-2015 Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan terutama oleh daerah

berkembang

untuk

mencapai

target-target

pembangunan

ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru tahun 2009-2013 berjalan relative stabil. Pertumbuhan paling tinggi selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi pada tahun 2012 sebesar 10,57 persen. Hal tersebut dapat dipahami karena Riau khususnya Kota Pekanbaru menjadi pusat pelaksanaan PON ke-18 pada September 2012. Diadakannya PON ke-18 di Pekanbaru telah mendorong laju pertumbuhan ekonomi khususnya sektor angkutan dan komunikasi, sector perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru tahun 2013 sedikit mengalami perlambatan. Tercatat laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru tahun 2013 sebesar 9,01 persen, sedikit mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan hasil dari rangkaian aktifitas ekonomi dari berbagai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

III-2

sektor yang saling terkait. Selesainya pelaksanaan PON ke-18, semakin menjamurnya pembangunan rumah toko (ruko) dan pembatalan perhelatan Islamic Solidarity Game (ISG) merupakan beberapa fenomena yang turut mewarnai perkembangan ekonomi Kota Pekanbaru. Di tahun 2013 perekonomian kota Pekanbaru masih di dominasi oleh sektor tersier karena sekitar 50 persen dari total PDRB di dominasi oleh sektor tersier dimaksud. Ini berarti sektor tersier tetap menjadi sektor yang pertumbuhannya paling tinggi. Sektor ini adalah sektor yang terus

mendapat

aliran

investasi

sesuai

dengan

perkembangan

perdagangan dan jasa di Kota Pekanbaru yang terus memberikan indikasi ke arah yang positif. Upaya pengembangan sektor-sektor lainnya, terutama sektor sekunder harus terus digalakkan, terutama melalui regulasi pemerintah daerah. Dengan ini diharapkan akan memacu terjadinya transformasi sektoral, sehingga struktur ekonomi akan menjadi lebih kokoh, seimbang dan dinamis. Tabel 3.1 Sektor Ekonomi Kota Pekanbaru Tahun 2011- 2013 NO

SEKTOR

2011

Tahun 2012

2013*

1

Sektor Primer Pertanian Pertambangan dan Penggalian

3,74 3,88

3,66 3,94

3,68 3,69

2

Sektor Sekunder Industri Pengolahan Listrik,Gas dan Air Bersih Bangunan

5,46 3,31 9,04

4,76 6,09 9,26

6,93 6,12 9,18

3

Sektor Tersier Perdagangan,Hotel,Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan,Persewaan dan jasa Perusahaan Jasa-Jasa

10,08 10,11 10,50

12,61 14,24 11,16

9,76 10,01 9,05

8,32

8,52

8,13

9,05

10,57

9,01

PDRB Sumber :

Pendapatan Ekonomi Regional Kota Pekanbaru Menurut Lapangan Usaha 2009-2013(* angka Sementara)

Dalam tahun 2013 situasi makro perekonomian Kota Pekanbaru menunjukkan perkembangan yang relatif stabil. Ditahun 2013 sepi dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

III-3

dari ivent berskala nasional, namun dari sisi investasi dan perdagangan, diindikasikan meningkat dimana tumbuhnya usaha-usaha ritel berskala besar yang investasinya ratusan miliar rupiah. Dari kontribusi secara sektoral masing-masing yang antara lain sektor pertanian, pertambangan dan penggalian serta listrik gas dan air bersih mempunyai kontribusi yang relative cukup kecil terhadap PDRB Kota Pekanbaru. Namun demikian tetap memiliki nilai yang strategis bagi pembangunan kota Pekanbaru. Sektor-sektor di luar sebagaimana disebutkan di atas mempunyai peranan besar terhadap PDRB Kota Pekanbaru,

yang

secara

luas

sebagai

pemacu

kegiatan-kegiatan

perekonomian di kota Pekanbaru, terutama perdagangan, Hotel, Restoran, Pengangkutan, komunuikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (Sektor tersier), yang akhirnya akan bermuara pada peningkatan pertumbuhan ekonomi kota Pekanbaru. Data secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kota Pekanbaru 2011-2013 No

Indikator Makro Ekonomi

PDRB Harga berlaku Harga Konstan 2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (%) 3 Tingkat Inflasi (%)

Tahun 2011

Realisasi Tahun 2012

Tahun 2013*

1

4

5

45.257.046.38 9.913.360.31

56.015.818.42 66.115.614.65 10.961.317,98 11.949.339,22

9,05

10,57

9,01

2,81

3,80

3,95

306.187,69 7.021,14 7.784.709,28 371.649,44 12.543,992,86

342.223,75 8.324,97 8.230.830,86 420.784,78 17.767.311,49

381.767,37 9.139.290,44 9.139290,44 470.790,59 21.242.417,10

11.608.079,35

14.191.505,99 17.509.500,83

2.978.484,26

3.474.757,94

4.119.689,11

6.090.878,08

7.213.334,63

8.404.294,11

3.566..044,28

4.167.816,22

4.838.377,09

Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral ( Harga berlaku) -Pertanian -Pertambangan dan Penggalian -Industri pengolahan -Listrik,gas dan air bersih -Bangunan -Perdagangan , hotel dan restoran -Angkutan dan komunikasi -Keuangan,sewa dan jasa perusahaan -Jasa-jasa servis Struktur PDRB Pendekata pengeluaran ( Harga berlaku) -Pengeluaran konsumsi rumah tangga -Pengeluaran konsumsi lembaga swasta Nirlaba

28.596,747,45 35,359,949,52 859.012,49

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

1.105,720.88

III-4

No

Indikator Makro Ekonomi

-Pengeluaran Konsumsi Pemerintah -Pembentukan Modal Tetap Bruto -Perubahan Stok -Ekspor -Impor Besaran ICOR (Incremental 6 Capital Output Ratio) Pendapatan perkapita ( Harga 7 berlaku) 8 Indeks Pembangunan Manusia 9 Indeks harapan hidup 10 Indeks pengetahuan 11 Indeks daya beli

Tahun 2011

Realisasi Tahun 2012

11.074.303.21

14,109,769.72

14.261,977.87

18.510.864,65

Tahun 2013*

1.093.616.02 1.411.420,84 7.524.124.18 9.631.207,86 18.152.734,84 24.312.042,85 0.06

-

44.524.213,48 53.435.127,36 61.383.660,90 78,72 71.67 99,89 648,05

79,16 71,88 99,90 652,20

79,47

Sumber : Pendapatan Ekonomi Regional Kota Pekanbaru Menurut Lapangan Usaha 2009-2013(* angka Sementara)

Untuk perkembangan ekonomi tahun 2014 berdasarkan situasi dan kondisi empiris yang ada, diperkirakan relatif sama dengan perkembangan ekonomi 2013. Pelaksanaan pemilu legislative dan pemilihan Presiden yang berjalan relative aman dan berdampak pada stabilitas sosial politik yang terkendali, memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yang relative stabil. Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau dalam menghadapi pesta demokrasi dimaksud dapat menjaga stabilitas sosial politik dalam menjaga keberlangsungan kegiatan

pasar

untuk

pertumbuhan

keberlangsungan kegiatan pasar

ekonomi.

Dengan

demikian

berjalan dengan baik sehingga akan

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 3.1.2.

Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2015 dan 2016 Perekonomian Kota Pekanbaru mencerminkan perekonomian Provinsi Riau secara umum, sehingga pergerakan yang terjadi pada perekonomian Kota Pekanbaru akan mempengaruhi perekonomian Riau.

Perekonomian

perkembangan

Kota

perekonomian

Pekanbaru nasional.

juga

tergantung

Berdasarkan

pada

kondisi

riil

perekoniomian Kota Pekanbaru tahun 2013 dan proyeksi tahun 2014 maka prospek dan tantangan perekonomian tahun 2015

dan 2016

dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Ekonomi Kota Pekanbaru tahun 2015 diproyeksikan akan relative sama sama dengan dengan tahun 2014. Hal ini pengaruh dari


III-5

perekonomian nasional yang relativ sedikit melambat dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing khususnya dolar Amerika fluktuatif dan kecendrungan menurun. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap ekonomi kota Pekanbaru sebagai kota perdagangan dan jasa. Namun demikian kondisi ini dapat diimbangi dengan nilai investasi yang masuk ke Kota Pekanbaru yang diperkirakan setiap tahunnya terus meningkat. Dengan demikian perekonomian Kota Pekanbaru diharapkan relative stabil, paling tidak relative sama dengan tahun sebelumnya. 2. Pada tahun 2015 ini dan 2016 mendatang merupakan tahun percepatan pencapaian program pembangunan sehubungan dengan target Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Kota Pekanbaru. Kondisi

ini

akan

mengakibatkan

meningkatnya

belanja

pembangunan pemerintah sehubungan dengan target pencapaian dimaksud. Harapan dari kondisi ini perkembangan ekonomi Kota Pekanbaru terus terjaga dan terus meningkat. Tetapi disebalik itu penjagaan terhadap tingkat inflasi harus tetap terus terjaga. 3. Pada tahun 2015 dan 2016 sepinya ivent-ivent yang berskala nasional maupun internasional di kota Pekanbaru, membuat iklim investasi khususnya pemerintah relative kecil. Kondisi ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah sebagai, karena harus bias menarik investaisi dari pihak swasta. Hal ini tentunya menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi melalui perbaikan regulasi di daerah, perbaikan pelayanan dan penyederhanaan birokrasi. Pembangunan infrastruktur serta promosi potensi pembangunan daerah untuk

menarik minat investor

berinvestasi dalam pembangunan, harus terus digalakkan. Hal ini akan berdampak pada penyediaan lapangan kerja dan berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. 4. Meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada peran usaha masyarakat (UMKM) dan pihak swasta. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, memberikan dampak terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

III-6

akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek daya ungkit yang tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja. 5. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan layak serta berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat menarik investor yang berdampak

terhadap

tingkat

pertumbuhan

ekonomi

dan

berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. 6. Meningkatkan

partisipasi

swasta

melalui

kemitraan

antara

pemerintah, masyarakat dan swasta (Publik Private Partnership). Tantangan

ini

menjadi

cukup

penting

karena

terbatasnya

sumberdaya pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan, terutama

terkait

dengan

efisiensi

pembiayaan

investasi

dan

penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas. 7. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus berupa pasar induk serta penataan secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis Kota Pekanbaru, disamping menciptakan lapangan kerja. 8. Mengembangkan program-program bagi usaha-usaha mikro dengan menyediakan modal awal (stimulan) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok, dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kota Pekanbaru. 9. Pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kota Pekanbaru sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersamasama sehingga berperan penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat yang menjadi anggota

selain sebagai pembuka

kesempatan kerja.


III-7

10. Membangun promosi bersama dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat. Secara garis besar gambaran ekonomi kota Pekanbaru untuk tahun 2015-2016 sebagai kota dengan potensi terbesar pada perdagangan dan jasa, prospeknya akan dipengaruhi perkembangan lingkungan baik secara eksternal maupun internal. 3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena keuangan daerah

merupakan instrumen penting kebijakan fiskal daerah.

Kabijakan desentralisasi fiskal daerah mengandung tiga misi utama yaitu : 1. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. 3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan. Desentralisasi

fiscal

mempunyai

dampak

langsung

terhadap

pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran/belanja publik. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

III-8

pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah mempunyai kelebihan (kesempatan lebih luas) dengan membuat anggaran perbelanjaan agar lebih efisien dengan memenuhi kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaan riil yang terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Penganggaran pada belanja bidang infrastruktur dan sektor sosial pada pemerintah daerah akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh pengeluaran pemerintah

dan

swasta

berpengaruh

positif

dan

signifikan

terhadap

kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja yang cendrung meningkat terus-menerus, diperlukan upaya-upaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik oleh pemerintah maupun swasta, karena investasi tidak hanya menciptakan permintaan tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses masyarakat untuk mendapatkan penghasilan makin besar. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka dampak yang lebih luas adalah adanyapeningkatankesejahteraan masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan primernya (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) bahkan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Seiring dengan meningkatnya

kesejahteraan

masyarakat

maka

tingkat

kemiskinan

di

masyarakatpun akan berkurang. Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiscal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting

yaitu

mulai

pengawasan/pengendalian.

dari Dalam

penganggaran, paradigma

baru

pelaksanaan dalam

dan

manajemen

pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakterestik sebagai berikut : a. Berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas. b. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja.


III-9

c. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan di DPRD dengan

perencanaan

operasional

oleh

Pemerintah

Daerah

dan

penganggaran pada unit kerja (SKPD). d. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelolaan keuangan

daerah

dan

unit-unit

pengelola

layanan

publik

dalam

pengambilan keputusan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas guna mendukung upaya pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan anggaran dalam tahun 2014 di kota Pekanbaru diarahkan untuk : 1. Mewujudkan

APBD

yang

sehat

dan

berkelanjutan

dengan

tetap

memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan capaian-capaian yang menjadi target RPJM Daerah, kondisi objektif dan isu-isu strategis serta karakterestik daerah, sehingga dapat memberi dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. 2. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah. 3. Memantapkan kondisi ketahanan fiskal yang berkelanjutan dengan cara : melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah. 4. Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2016 yaitu : (a) Pembangunan infrastruktur daerah yang mencakup pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan (pusat perkantoran dan sarana lainnya) perhubungan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan transportasi dan pengendalian

banjir.

(b)

Peningkatan

manajemen

dan

pelayanan

pendidikan melalui upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan,

pembinaan

lembaga-lembaga

pendidikan,

serta

pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. (c) Peningkatan

manajemen

pelayanan

kesehatan

masyarakat

melalui

penambahan sarana dan prasarana kesehatan dan peningkatan cakupan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

III-10

pelayanan kesehatan. (d) Pembinaan olahraga, dan keagamaan sebagai pengembangan fungsi pendidikan. (e) Pembinaan pemuda dan masyarakat dalam

rangka

pengembangan

kebudayaan daerah.

olahraga,

kesenian,

ketaqwaan

dan

(f) Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan

kesejahteraan social (salah satunya Pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga/PMB.RW). (g) Peningkatan kemampuan dan kualitas tenaga kerja serta pengembangan kewirausahaan. (f) Pengembangan ekonomi masyarakat

yang

mencakup

pembangunan

sarana

dan

prasarana

perdagangan serta pengembangan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (g) Peningkatan daya dukung lingkungan yang mencakup perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan

ruang,

pemeliharaan

dan

pengembangan

RTH.

(h)

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan kemampuan

dan

pengembangan kependudukan

keterampilan

teknologi serta

aparatur,

informasi,

pembangunan

peningkatan

pengembangan sarana

pelayanan

ketaqwaan, administrasi publik.

(i)

Peningkatan kerjasama dan peranan setiap pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah (j) Peningkatan iklim infestasi dan pengembangan kawasan industri.

3.2.1.

Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Secara umum, pendapatan daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan, mengingat dalam tiga tahun terakhir telah terjadi kenaikan tingkat pendapatan daerah. Selain itu Pemerintah Daerah terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah (Trend

positif) melalui berbagai upaya baik yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Berdasarkan

realisasi

pendapatan

daerah

tahun-tahun

sebelumnya, pendapatan pemerintah Kota Pekanbaru secara umum setiap tahunnya terus meningkat baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan

maupun

lain-lain

pendapatan

daerah

yang

sah.

Berdasarkan kondisi potensi ekonomi daerah dan perkembangan kemajuan ekonomi Kota Pekanbaru, proyeksi pendapatan untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

III-11

tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya digunakan asumsi penerimaanyang terus meningkat. Hal ini sebagaimana dituangkan ke dalam tabel 3.4. realisasi dan proyeksi target pendapatan daerah sebagai berikut :


III-12

Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013 s.d 2014 Dan proyeksi Pendapatan Kota Pekanbaru Tahun 2015 s.d 2017 No 4.1 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4.

Realisasi

Uraian

Tahun 2013

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah

4.2.

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 4.2.1. Bukan Pajak 4.2.2. Dana Alokasi Umum 4.2.3. Dana Alokasi Khusus

368,031,799,789 245.975.150.000 75,434,765,084 3,101,221,685 43,520,663,011

Proyeksi Indikatif 2016

Indikatif 2017

1.010.623.791.415 595.142.075.491 323.038.249.569 14.950.000.000

1.242.628.942.567 757.983.836.151 365.399.854.199 21.224.796.238

1.474.634.093.719 920.825.596.811 407.761.458.830 27.499.592.475

51.841.478.525 77493.466.355.979

98.020.455.979

118.547.445.603

1.791.653.949.618

2.002.841.049.410 616.516.394.966

Tahun 2014 430.017.652.026 290.939.702.442 80.383.363.288 6.853.107.771

Indikatif 2015*

1,285,983,616,704 525,109,244,704

1.442.020.314.838 597.800.585.838

1.580.466.849.826 575,329,744.550

738,107,469,000 22,766,903,000

809.987.156.000 34.232.573.000

959.493,675.276 45.643.430.000

595,923.069.758 1.137.492.315.923 58.238.563.937

338,702,000,830 168,164,572,830

487.887.803.911 209.524.715.421

417.936.586.976 209.294.041.976

551.292.974.303 275.651.150.882

620.119.107.051 342.008.259.788

160,439,428,000

194.482.545.000

194.482.545.000

250.951.585.000

250.951.585.000

10,098,000,000

10.266.000.000

-

24.690.238.421

27.159.262.263

4.3. 4.3.1

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Dana Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 4.3.3. dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi 4.3.4. Khusus Bantuan Keuangan Pemerintah 4.3.5 Provinsi


III-13

1.315.490.956.570 70.833.697.874

Berdasarkan data di atas untuk tahun anggaran 2013 – 2014 dari realisasi, semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan (DAU dan DBH). Berdasarkan proyeksi untuk tahun anggara 2016 dan 2017, tentunya diproyeksikan akan terus meningkat, mengingat setiap tahunnya dana perimbangan Kota Pekanbaru selalu meningkat. Namun untuk proyeksi tahun berjalan kemungkinan besar sedikit menurun mengingat dana perimbangan dipengaruhi komponen bagi hasi sumberdaya alam. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk sumberdaya alam, khususnya minyak bumi terjadi gejolak harga yang cendrung menurun ditingkat internasional, terutama di awal tahun. Kondisi ini berimplikasi pada penerimaan negara terhadap hasil penjualan minyak dan berpengaruh pada dana bagi hasil yang diterima setiap kabupaten/kota khususnya Kota Pekanbaru. Untuk pendapatan daerah yang bersumber dari PAD Kota Pekanbaru, memberikan sumbangan yang cukup berarti dari sisi pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa, Pemerintah Kota Pekanbaru untuk pembiayaan operasional pemerintahan dan pembangunan tidak hanya tergantung dari Pemerintah Pusat, terutama untuk membiayai Belanja Pegawai berupa gaji dan operasional lainnya juga sangat ditentukan dari PAD sendiri. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah khususnya PAD harus lebih dimaksimalkan dengan mengoptimalkan sumber yang ada serta menggali potensi-potensi sumber pendapatan daerah yang belum tergali. 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1 Arah kebijakan pendapatan daerah Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan

banyaknya kewenangan pemerintah pusat yang

dilimpahkan kepada daerah serta tuntutan dari target-target capaian program pembangunan daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui program dan kegiatan pembangunan daerah. Secara garis besar ada 2 (dua) sumber pendapatan Kota Pekanbaru yang memegang peranan penting dalam penerimaan daerah yaitu Pertama, sumber pendapatan yang pelaksanaannya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

III-14

ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) dalam setiap tahunnya. Kedua, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat. Pendapatan

daerah

yang

tercermin

dalam

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Pekanbaru diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), dari Dana Alokasi Umum (DAU), dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bagi Hasil) dan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

Komponen

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terdiri dari : A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kebijakan

pokok

pendapatan

daerah

diarahkan

dengan

memperbaiki beberapa kebijakan pendapatan daerah yaitu : a. Menyesuaikan dasar pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam upaya pungutan dan peningkatan PAD, Pemerintah Kota Pekanbaru Daerah

tentang

Pajak

sesuai dengan Peraturan

Daerah

dan

Retribusi

Daerah

sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah

yang telah diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2011. Pajak Daerah dimaksud mengatur tarif

Pajak Hotel, Pajak

Restoran, Pajak Hiburan. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35 persen. Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75 persen. Sedangkan untuk Hiburan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

III-15

kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen. Selain itu ada pajak reklame yang ditetapkan paling tinggi sebesar 25 persen, pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan paling tinggi masing-masing sebesar 10 persen. Sedangkan Pajak parkir ditetapkan sebesar 30 persen dan pajak air tanah sebesar 20 persen. Untuk pajak Sarang Burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen, BPHTB sebesar 5 persen dan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebesar 0,1 persen untuk NJOP di bawah Rp. 1 milyar. Khusus Bagi Hasil Pajak yang mencakup PBB dan BPHTB, dengan munculnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka PBB sudah murni menjadi Pajak Daerah di Kota Pekanbaru sejak tahun 2012. b. Untuk retribusi daerah, Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, ditetapkan sebagai : (1) Retribusi Jasa Umum Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek

keadilan

dan

efektifitas,

pengendalian

atas

pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Dalam

hal

penetapan

tarif

sepenuhnya

memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. (2) Retribusi Jasa Usaha Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut


III-16

dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. (3) Retribusi Perizinan Tertentu Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan

tertentu

didasarkan

pada

tujuan

untuk

menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian

izin

yang

bersangkutan

yang

meliputi

penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan,, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari oemberian izin tersebut.

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan : a. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD

melalui

peningkatan

kemampuan

manajemen pengelolaan bisnis BUMD. b. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga. 3. Lain-Lain PAD yang Sah Dalam hal ini penerimaan pendapatan daerah di dapat melalui : a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; b. Penerimaan Jasa Giro; c. Penerimaan Bunga Deposito; d. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; e. Pendapatan Denda Pajak Daerah; f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah; g. Penerimaan lain-lain. Asumsi yang digunakan dalam target PAD Tahun Anggaran 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 adalah : 1. Perkiraan rata-rata (trend) realisasi penerimaan PAD tahun 2012 sampai tahun 2014.


III-17

2. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Pekanbaru Tahun 2012 dan 2015 meningkat. Selanjutnya pemerintah daerah terus melakukan upayaupaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dilakukan dengan caracara sebagai berikut : a. Memperluas basis penerimaan Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek,

memperbaiki

penilaian,

menghitung

kapasitas

penerimaan dari setiap jenis pungutan. b. Memperkuat proses pemungutan Upaya

yang

dilakukan

dalam

memperkuat

proses

pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tariff retribusi

dan

peningkatan

SDM

yang

melaksanakan

pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut. c.

Meningkatkan pengawasan Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil / tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki

proses

pengawasan,

menerapkan

sanksi

terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak. d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur

administrasi

pajak

melalui

penyederhanaan

administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik


III-18

Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kota Pekanbaru. B. Dana Perimbangan Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan

daerah

yang

sangat

penting,

karena

dana

perimbangan merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Dana Perimbangan

bertujuan

untuk

menciptakan

keseimbangan

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber dana perimbangan

diharapkan dari optimalisasi

Bagi Hasil Pajak maupun Bukan Pajak. Optimalisasi bagi hasil pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan bagi hasil bukan pajak, bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA) sektor perikanan, Sumber Daya Alam (SDA) sektor minyak dan gas bumi, pertambangan umum dan kehutanan. Karena

Dana

Perimbangan

tersebut

merupakan

kewenangan Pemerintah Pusat, maka yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, antara lain : a. Perbaikan pencatatan basis pajak b. Mengusulkan

kepada

Direktorat

Jenderal

Pajak

untuk

menyesuaikan Daftar Biaya Komponen Bangunan secara periodik dalam rangka penentuan besarnya NJOP bangunan; c. Memperbaiki data dasar yang digunakan dalam perhitungan dan penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) seperti : Data Kebutuhan Fiskal, Data Kapasitas Fiskal, Jumlah Formasi dan Bezetting Belanja Pegawai. Asumsi yang digunakan dalam prediksi target penerimaan dana perimbangan untuk Tahun Anggaran 2016 adalah : Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

III-19

1. Target Dana Bagi Hasil berdasarkan perkiraan Alokasi yang akan ditetapkan dan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya. 2. Untuk DAU ditargetkan berdasarkan alokasi DAU Tahun 2015. 3. DAK ditargetkan berdasarkan perkiraan Alokasi yang akan ditetapkan. 1. Dana Bagi Hasil DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dana Bagi hasil terdiri dari: a. Dana Bagi Hasil Pajak : Bagi Hasil Pajak meliputi: Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29. b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak : Sedang Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari: Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi, Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Minyak Bumi. 2. Dana Alokasi Umum DAU oleh Pemerintah Pusat dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik

Pemerintah

berwenang

dan/

atau

menerbitkan

dipertanggungjawabkan.

DAU

lembaga

Pemerintah

data suatu

yang

yang daerah

dapat

otonom

baru

dialokasikan setelah undang-undang pembentukan disahkan. 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Untuk besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Untuk Kota Pekanbaru dana DAK menjadi sumber dana yang diharapkan dalam memberikan kontribusi pendapatan dalam menangani program-program yang bersifat khusus yang secara prinsip sejalan dengan program pusat.


III-20

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah : Lain-lain

pendapatan

Pendapatan

Belanja

keberadaannya

daerah Daerah

sangat

yang (APBD)

sah di

dalam Kota

menunjang/mendukung

Anggaran Pekanbaru,

kemampuan

pendanaan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru. Apalagi peningkatan pendapatan tidak sebanding dengan laju kebutuhan operasional pemerintahan dan kebutuhan pembangunan yang semakin tinggi, sejalan dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan kemajuan kota Pekanbaru. Maka dari itu lain-lain pendapatan daerah yang sah, cukup berperan memberi kontribusi pendapatan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru. Lain-lain pendapatan yang sah itu terdiri dari : 1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi a. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); b. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); c. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB); d. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. 2. Dana Penyesuaian Untuk pemerintah kota Pekanbaru, dana Penyesuaian yang secara umum diarahkan untuk program-program/kegiatan pendidikan yang terdiri dari : a. Dana penyesuaian tambahan penghasilan guru PNS daerah b. Dana penyesuaian tunjangan profesi guru PNS daerah 3.2.2.2 . Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang

bersangkutan.

diprioritaskan

untuk

Belanja

penyelenggaraan

melindungi

dan

pembangunan

meningkatkan

kualitas

kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

III-21

yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Arah kebijakan belanja daerah akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan belanja tidak lansung dan belanja lansung. Belanja tidak lansung didasarkan atas kebijakan: 1. Belanja pegawai, dialokasikan untuk belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pengahasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil

yang

ditetapkan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang undangan. Belanja pegawai dialokasikan juga untuk pemberian tunjangan daerah kepada PNS dan PNS guru yang besarannya berdasarkan jabatan dan golongan yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. 2. Belanja Subsidi dialokasikan untuk membiayai penyaluran beras miskin kepada masyarakat yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. 3. Belanja hibah diberikan dalam bentuk uang kepada pemerintah dan instansi vertikal serta masyarakat dalam rangka mendukung program pembangunan dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan visi dan misi Kota Pekanbaru. 4. Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk memberikan bantuan dalam bentuk uang yang bersifat sosial kemasyarakatan kepada kelompok/anggota masyarakat seperti organisasi sosial, yayasan, rumah ibadah dan dianggarkan juga untuk pemberian bantuan kepada partai politik yang besarannya sesuai dengan jumlah kursi yang ada di DPRD Kota Pekanbaru. 5. Penyertaan Modal Daerah dianggarkan untuk pengembangan pelayanan transportasi perkotaan melalui Perusahaan Daerah dan penyertaan modal ke Bank Riau. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

III-22

6. Belanja tidak terduga dialokasikan untuk kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa atau tanggap darurat. Sedangkan arah kebijakan belanja langsung diarahkan untuk: 1. Belanja daerah bidang pendidikan dialokasikan sebesar minimal 20 (dua puluh) persen lebih dari total APBD guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Belanja

Program

yang

berskala

besar,

monumental

dan

berdampak luas pada kepentingan publik yaitu berupa belanja daerah

yang

pelayanan,

diprioritaskan

peningkatan

kepada

infrastruktur

kualitas jalan

Infrastruktur

dan

jembatan,

infrastruktur pendidikan, kesehatan dan sanitasi perkotaan lainnya sebagaimana target RPJM daerah tahun 2016 dengan tetap memperhatikan infrastruktur perkotaan. 3. Belanja kegiatan tahun jamak (multiyears) yaitu kegiatan yang diselesaikan lebih dari setahun dan telah memperoleh persetujuan DPRD. 4. Belanja

daerah

kemiskinan

yang

yang

diprioritaskan

diaplikasikan

untuk

kedalam

penanggulangan

Program

Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dan dalam bentuk Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW). 5. Belanja daerah yang diprioritaskan untuk penciptaan lapangan kerja. Belanja

Daerah

dipergunakan

dalam

rangka

mendanai

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.


III-23

Tabel. 3.5 Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 s/d 2017 NO

REALISASI

JENIS BELANJA

2013

2014

2015

PROYEKSI 2016

2017

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja bagi hasil kepada Provinisi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja bantuan keuangan kepada Provinisi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa & Partai Politik Belanja tidak terduga Belanja Langsung

846,505,891,899 1.005.093.878.594 1.235.800.507.426 724,244,817,770 945.169,448,030 1.153.387.767.426 10,749,998,000 18.500.000.000 26.512.740.000 94,229,519,755 39.565.223.200 50.000.000.000 15,879,464,175 260.000.000 4.000.000.000 -

1.210.901.058.311 1.157.647.044.311 20.164.014.000 28.000.000.000 3.000.000.000 -

1,495.318.613.985 1,395.599.198.585 32.080.415.400 60.500,000,000 4.840.000,000 -

879,961,199

849.425.904

900.000.000

990.000.000

1.089.000.000

522,131,000

749.781.460

1.000.000,000

1.100.000.000

1,210.000.000

1,092,383,231,443

1.337.771.907.447 2.088,226,720,791

2.579.674.808.177 2.526,754,332,157

Jumlah 1,938,889,123,342 2.342.865.786.041 3,324.027.228.217 3.790.575.866.488 4.022.072.946,142 Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru 2015


III-24

3.2.2.3 . Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu di bayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksud untuk menutup devisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu dan dari hasil divestasi.

Sementara

pengeluaran

pembiayaan

antara

lain

digunakan penyertaan modal oleh pemerintah, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya. A. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh

lebih

pendapatan

besarnya

belanja

yang

diperoleh.

daerah

dibanding

Kabijakan

dengan

penerimaan

pembiayaan mencakup : 1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). 2. Pencairan Dana Cadangan. 3. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4. Penerimaan pinjaman daerah. 5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman. 6. Penerimaan piutang daerah. 7. Penerimaan dana bergulir. 8. Penerimaan hasil penarikan. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui : 1. Pembentukan dana cadangan. 2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. 3. Pembayaran pokok utang.


III-25

4. Pemberian pinjaman daerah. 5. Pemberian dana bergulir. B. Pengeluaran Pembiayaan Pada tahun anggaran 2016 arah kebijakan pengeluaran pembiayaan Kota Pekanbaru akan melakukan pengeluaran menyertaan modal kepada BUMD.


III-26

Tabel. 3.6 Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Penerimaan Pembiayaan Daerah NO

JENIS PENDAPATAN

REALISASI 2013

2014

PROYEKSI 2016

2015

2017

3.1.1

Sisa Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)

3.1.2. 3.1.3. 3.1.4.

Pencairan Dana Cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah

-

-

-

-

-

3.1.5.

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

-

-

-

-

-

3.1.6.

Penerimaan piutang daerah

-

-

-

-

-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah

458.944.057.076 486.548.195.811 315,000,000,000 215,000,000,000 175.000.000.000

458.944.057.076 486.548.195.811 315,000,000,000 215,000,000,000 175,000,000,000

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru 2015

Tabel. 3.7 Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Pengeluaran Pembiayaan NO 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5

JENIS PENDAPATAN Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (investasi) daerah Pemberian pokok utang Pemberian pinjaman daerah Pembayaran utang kepada pihak ketiga Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

REALISASI 2013

2014

20,000,000,000 -

-

20,000,000,000

Sumber : Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru 2015


III-27

PROYEKSI 2016

2015

2017

-

-

10,000.000.000 -

10,000.000.000 -

-

-

10,000.000.000

10,000.000.000

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents