BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2015, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro tahun 2013. Proyeksi tahun 2014 dan 2015, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan tahun 2015. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2015 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan. 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu daerah
dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk
menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.
Perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Kulon Progo dicerminkan
dengan PDRB, baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 5,54 trilyun rupiah pada tahun 2014 mencapai 5,05 trilyun rupiah, tahun 2013 mencapai 4,60 trilyun rupiah, tahun 2012 sebesar 4,20 trilyun rupiah, tahun 2011 sebesar 3,87 trilyun rupiah, dan tahun 2010 sebesar 3,55 trilyun rupiah.
III - 1
Tabel 3.1. Prediksi PDRB Kulon Progo Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007 - 2017
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017*
PDRB ADHB 2007-2017 2,67 2,96 3,29 3,55 3,87 4,20 4,60 5,05 5,54 6,09 6,68
Sumber: Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2013
Gambar 3.1 Prediksi PDRB ADHB Tahun 2007 – 2017
Sementara itu PDRB berdasarkan harga konstan (harga tahun 2000) nilai PDRB tahun 2015 diperkirakan sebesar 2,30 trilyun rupiah, tahun 2014 sebesar 2,18 trilyun rupiah, tahun 2013 sebesar 2,06 trilyun rupiah, tahun 2012 sebesar 1,96 trilyun rupiah, tahun 2011 sebesar 1,87 trilyun rupiah, dan tahun 2010 sebesar 1,78 trilyun rupiah. PDRB atas harga berlaku dan PDRB atas harga konstan (harga tahun 2000) selama kurun waktu 2007 – 2016 disajikan dalam tabel berikut :
III - 2
Tabel 3.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007– 2016 (dalam juta rupiah) No
Tahun
PDRB ADHB
PDRB ADHK
1
2007
2.672.862,00
1.587.630,00
2
2008
2.957.165,00
1.661.370,00
3
2009
3.286.280,00
1.728.302,00
4
2010
3.547.055,00
1.781.227,00
5
2011
3.867.137,00
1.869.336,00
6
2012
4.196.448,00
1.963.079,00
7
2013
4.602.893,75
2.062.180,00
8
2014*
5.050.291,50
2.167.807,00
9
2015*
5.542.882,02
2.280.415,00
10
2016*
6.085.355,07
2.403.823,00
Sumber: Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2013
*Angka Prediksi
Gambar 3.2 PDRB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 – 2016 (dalam jutaan rupiah)
7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00
PDRB ADHB PDRB ADHK
1.000.000,00 0,00
Sembilan sektor ekonomi yang tercakup dalam PDRB dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu : sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Peranan kelompok sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2007 ke 2013 terjadi penurunan peran sektor sekunder dari 22,18 persen menjadi 21,05 persen dan kondisi yang sama diprediksi masih akan terjadi pada 2014, 2015, dan 2016. Pada sektor sekunder kontribusi paling besar disumbang oleh sub sektor industri pengolahan dengan rerata 21,73 persen dari total seluruh sektor (2007-2013). Penurunan pada sektor sekunder disebabkan oleh penurunan sub sektor industri pengolahan yang turun secara drastis. Sedangkan untuk sub sektor bangunan mengalami kenaikan secara konsisten meskipun tidak signifikan.
III - 3
Seiring penurunan sektor sekunder, sektor primer, dan sektor tersier perannya mengalami peningkatan. Sektor tersier mengalami peningkatan secara signifikan mulai tahun 2009 dengan besaran 53,10 persen dan mengalami tren peningkatan hingga 2013 dengan besaran 54,57 persen, dan kecenderungan kenaikan ini diperkirakan akan terulang pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Pada tahun 2007-2013 Sektor tersier disumbang paling besar oleh sub sektor jasa-jasa dengan rerata 20,79 persen dari total seluruh sektor, kemudian disusul sub sektor perdagangan, restoran & hotel dengan rerata kontribusi 16,71 dari total seluruh sektor. Sub sektor jasa-jasa mengalami peningkatan signifikan mulai tahun 2010. Sektor primer pada periode lima tahun pertama 2007 sampai 2011 mengalami kondisi naik turun, dimana kenaikan paling tinggi terjadi pada tahun 2008 dengan besaran 25,70 persen dan penurunan paling rendah pada tahun 2010 dengan besaran 23,86 persen. Sedangkan pada lima tahun kedua periode 2012 sampai dengan 2013 sektor primer cenderung naik namun tidak terlalu signifikan (tren dalam grafik cenderung konstan), dimana kondisi ini diprediksi akan terulang pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Sub Sektor pertanian mempunyai kontribusi paling besar dalam sektor primer dengan rerata 23,68 persen dari total seluruh sektor (2007-2013). Tanaman bahan makanan dan peternakan merupakan penyumbang dominan dalam sub sektor pertanian.
Tabel 3.3. Struktur Perekonomian Kabupaten Kulon Progo KELOMPOK SEKTOR
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
24,21
25,7
25,17
23,86
24,49
24,36
24,38
25,77 25,13 24,54
23,1
24,67
24,11
23,16
23,68
23,48
23,53
24,76
24,01
23,28
1,11
1,03
1,05
0,7
0,82
0,87
0,85
1,02
1,12
1,26
SEKUNDER
22,18
22,22
21,73
22,3
21,37
21,25
21,05
19,95
19,93
19,97
a
INDUSTRI PENGOLAHAN
15,49
15,49
15,1
15,52
14,31
13,96
13,65
13,19
12,87
12,57
b
LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM
0,85
0,85
0,86
0,88
0,87
0,85
0,85
0,69
0,76
0,87
c
BANGUNAN
5,83
5,87
5,77
5,9
6,19
6,43
6,55
6,07
6,30
6,53
TERSIER PERDAGANGAN , RESTORAN & a HOTEL PENGANGKUTAN DAN b KOMUNIKASI BANK DAN LEMBAGA c KEUANGAN
53,62
52,08
53,1
53,83
54,14
54,39
54,57
54,19
54,85
55,40
16,05
16,7
16,4
16,56
16,97
17,05
17,22
17,89
17,95
17,98
10,88
11,12
10,55
10,13
9,92
8,95
8,6
9,11
9,01
8,94
6,08
6,12
6,24
6,36
6,15
6,09
6,07
6,72
6,93
7,13
d
20,61
18,15
19,92
20,77
21,1
22,31
22,68
20,46
20,96
21,36
100
100
100
100
100
100
100
100
PRIMER a b
PERTANIAN PERTAMBANGAN & PENGGALIAN
JASA-JASA
TOTAL 100 100 Sumber : Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2013 *Angka Prediksi
2015*
2016*
III - 4
Gambar 3.3. Persentase Kontribusi Kelompok Sektor Primer Tahun 2007 – 2016 (%) 26 25,77
25,7 25,5 25,17
25
25,13 24,49
24,5
24,54
24,38 24,21
24,36
24
23,86
23,5 23
22,5 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014* 2015* 2016*
Gambar 3.4 Persentase Kontribusi Kelompok Sektor Sekunder Tahun 2007 – 2016 (%)
22,5 22,3
22,22 22
22,18
21,73 21,5 21,37
21,25 21,05
21 20,5
19,93
20
19,95
19,97
19,5 19 18,5 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
2015*
2016*
III - 5
Gambar. 3.5. Persentase Kontribusi Kelompok Sektor Tersier Tahun 2007 – 2016 (%)
56 55,40
55 54,14 54
54,85
54,57 54,19
54,39
53,83
53,62 53,1
53 52,08
52
51
50 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014* 2015* 2016*
3.1.2. PDRB Per Kapita Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) sejak tahun 2010 hingga tahun 2016 mengalami tren peningkatan. Pada Tahun 2012 sebesar Rp. 10.671.984,-, tahun 2013 sebesar Rp. 11.887.203,-, dan untuk tahun 2014 hingga tahun 2015 diprediksikan juga ada kenaikan, dimana pada tahun 2014 sebesar Rp. 13.022.900,-, tahun 2015 sebesar Rp. 14.096.099,-, tahun 2016 sebesar Rp. 15.475.662,-,. Nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK tahun 2000) sejak tahun 2010 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 sebesar Rp. 4.580.532,tahun 2011 sebesar Rp. 4.790.630,-, tahun 2012 sebesar Rp. 4.923.433,-, dan tahun 2013 sebesar Rp. 5.114.803,-. Sedang untuk tahun 2014 hingga tahun 2016 diprediksikan juga ada kenaikan, dimana pada tahun 2014 sebesar Rp. 5.317.619,-, tahun 2015 sebesar Rp. 5.532.960,-, tahun 2016 sebesar Rp. 5.769.586,-,. PDRB per kapita kabupaten Kulon Progo yang terus meningkatkan akan berimplikasi pada meningkatnya perputaran distribusi ekonomi di masyarakat, namun begitu kondisi ini jika tidak disikapi dengan kebijakan yang tepat maka akan berdampak kurang baik pada pertumbuhan ekonomi kabupaten Kulon Progo. Faktor geografis dan demografis Kabupaten Kulon Progo yang berbatasan dengan beberapa kabupaten lainnya telah diidentifikasi sebagai “daerah pasar bocor” dimana warga yang mempunyai uang lebih memilih untuk membelanjakannya di daerah tetangga yang menyediakan barang dan jasa yang lebih bervariasi dan kompetitif.
III - 6
Dengan adanya tren kenaikan PDRB per Kapita baik ADHB dan ADHK seharusnya secara positif akan meningkatkan daya beli pasar Kulon Progo. Kondisi ini memberikan peluang terhadap peningkatan permintaan pasar sehingga apabila dapat direspon dengan kebijakan yang tepat akan dapat mendorong pertumbuhan sektor hulu maupun sektor hilir. Sektor hilir akan memainkan peranan yang sangat penting dalam menyediakan variasi produk jadi lokal dengan harga yang lebih kompetitif. Pemenuhan arus barang yang variatif dan harga yang kompetitif diharapkan mampu mendorong pembentukan karakter pasar kulon progo yang berorientasi pada produk lokal. Oleh karena itu sub sektor industri pengolahan harus mendapat perhatian dalam kebijakan sehingga dapat mendorong pembangunan embrionisasi industri hilir yang kuat dan kompetitif. Disisi lain untuk mengantisipasi permintaan pasar terhadap suplai bahan mentah perlu penguatan pada sektor industri hulu, dalam hal ini tidak dapat diabaikan bahwa struktur perekonomian kabupaten Kulon Progo paling besar disumbang oleh sub sektor pertanian khususnya tanaman bahan makanan dan peternakan. Industri hilir akan memainkan peranan penting dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi pada sub sektor pertanian. Sejalan dengan integrasi ekonomi ASEAN dibawah payung ASEAN Economic Community (AEC), kebijakan single market and single production unit harus disikapi dengan formulasi kebijakan yang tepat dalam memberikan peluang pasar domestik dan industri lokal untuk berkembang, salah satunya mendorong pembentukan struktur pasar berbasis karakter budaya lokal.
Tabel 3.4. PDRB Per Kapita Kabupaten Kulon Progo PDRB per Kapita atas dasar harga konstan 2000
No
Tahun
1
2010
9.121.466
4.580.532
2
2011
9.910.472
4.790.630
3
2012
10.671.984
4.992.301
4 5 6 7
2013** 2014** 2015** 2016**
11.887.203 13.022.900 14.096.099 15.475.662
5.114.803
atas dasar harga berlaku
5.317.619 5.532.960 5.769.586
Sumber: Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2013
III - 7
Gambar 3.6. PDRB Per Kapita Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 – 2016 (Rp.)
18.000.000 16.000.000 14.000.000
12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000
2.000.000 0 2010
2011
2012
2013**
2014**
2015**
2016**
atas dasar harga berlaku atas dasar harga konstan 2000
3.1.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi PDRB Besaran laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tahun 2009 – 2016 sebagai berikut: pada tahun 2009 sebesar 4,03 persen, tahun 2010 sebesar 3,06 persen, tahun 2011 sebesar 4,95 persen, tahun 2012 sebesar 5,01 persen, tahun 2013 sebesar 5.05 persen, tahun 2014 diprediksikan sebesar 5.12 persen, tahun 2015 diprediksikan sebesar 5.19 persen, dan tahun 2016 diprediksikan sebesar 5.41 persen.
III - 8
Gambar 3.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 – 2016
6,00 5,41
5,00 persen (%)
4,95
5,05
5,01
5,12
5,19
4,00 3,06
3,00 2,00 1,00 0,00
2010
2011
2012
2013** 2014** 2015** 2016** tahun
Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi diprediksi terjadi ditahun 2016 setelah sebelumnya tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sektor pertanian sebagai tulang punggung struktur ekonomi kabupaten Kulon Progo pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan negative sebesar (1,44) persen yang mempengaruhi besaran laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Penurunan pertumbuhan disektor pertanian pada tahun 2010 dipengaruhi oleh penurunan sub sektor tanaman bahan makanan. Dimana sub sektor tanaman bahan makanan merupakan
penyumbang terbesar dalam sektor primer di kulon progo terutama
produksi padi. Faktor bencana alam akibat letusan gunung merapi pada akhir tahun 2010 yang menyebabkan banjir lahar dingin dan hujan abu tebal mempunyai andil yang sangat besar terhadap terganggunya panen padi di wilayah utara kabupaten Kulon Progo yang berbatasan langsung dengan daerah bencana. Namun situasi bencana yang terjadi disikapi dengan kebijakan yang cepat dan tepat, sehingga mendorong cepatnya recovery tanggap bencana dengan berbagai program kegiatan yang mendorong tumbuhnya kembali laju pertumbuhan ekonomi yang sempat menurun tajam. Salah satunya dengan perbaikan sarana dan prasarana dibidang pertanian seperti irigasi, perbaikan jalan, pengerukan sungai yang tertutup material gunung berapi dan management man power serta social capital untuk bangkit membangun kembali setelah bencana. Dengan dikeruknya material penutup saluran dan diperbaikinya infrastruktur saluran irigasi Kalibawang, berpengaruh pada peningkatan produksi padi pada tahun 2011. Komoditas ini sempat mengalami penurunan produksi di tahun 2010. Peningkatan produk pertanian di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2011 berimbas pada besaran laju pertumbuhan ekonomi pada sub sektor tanaman bahan makanan. Pertumbuhan yang cukup tinggi pada subsektor yang punya andil besar dalam perekonomian akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara
III - 9
keseluruhan. Tahun 2012 sampai dengan 2014 sektor pertumbuhannya positif walau laju pertumbuhannya tidak secepat pada tahun 2011. Sub sektor tanaman bahan makanan mempunyai share yang besar pada sektor pertanian, sehingga besaran pertumbuhan sub sektor tanaman bahan makanan sangat berpengaruh pada pertumbuhan sektor pertanian. Peran sektor ini baik secara berlaku maupun konstan cukup tinggi, sehingga sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo. Material letusan Gunung Merapi yang berupa pasir dan bebatuan dengan adanya hujan akan terbawa aliran arus sungai, salah satunya yaitu Sungai Progo. Sungai Progo merupakan salah satu sungai yang merupakan pembatas wilayah antara Kabupaten Sleman dan Kulon Progo. Banyaknya material yang terbawa arus sungai membawa dampak semakin meningkatnya kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2011, laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Kulon Progo cukup tinggi yakni sebesar 21,57 persen, akan tetapi
tahun 2012 penurunan dan mulai tahun 2013 hingga
tahun 2016 diperkirakan mengalami pertumbuhan, untuk prediksi ini belum memperhitungkan pertambangan pasir besi. Sektor industri di tahun 2010 tumbuh 4,08 persen sedangkan di tahun 2011 tumbuh negatif 1,23 persen, pada tahun 2012 bangkit lagi
hingga diperkirakan
tumbuh positif sampai dengan tahun 2016, akan tetapi perumbuhannya tidak secepat pada tahun 2010. Untuk sektor listrik, gas, dan air bersih, pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan 5,27 persen dan pada tahun 2011 mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2010, dimana pada tahun 2011 pertumbuhannya sebesar 4,16 persen. Untuk tahun 2012 sektor itu diprediksikan mulai bangkit lagi hingga tahun 2016 seiring dengan perkembangan industri. Adanya proyek penyiapan Pelabuhan Adhikarto di Glagah, pembangunan dan pelebaran jalan, perbaikan infrastruktur akibat erupsi Gunung Merapi di akhir 2010, dan pembangunan prasarana fisik lain mendorong pertumbuhan yang cukup tinggi pada sektor bangunan. Sektor ini mampu tumbuh 9,82 persen pada tahun 2011. Lebih baik dibandingkan pertumbuhan di tahun 2010 yang mampu tumbuh 6,84 persen, akan tetapi pada tahun 2012 mengalami perlambatan. Untuk tahun 2013 hingga tahun 2016 laju pertumbuhannya diprediksikan mengalami peningkatan walaupun percepatannya tidak sebesar pada tahun 2011 . Seiring dengan peningkatan produksi di sektor pertanian dan sektor pertambangan penggalian, serta semakin bertambahnya usaha perdagangan berpengaruh kuat pada peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, dan restoran, pada tahun 2010 sektor ini tumbuh 4,66 persen, sedangkan pada tahun 2011 tumbuh lebih pesat yakni 7,34 persen. Prediksi pada tahun 2013 hingga 2014 pertumbuhannya diperkirakan meningkat tetapi tidak sebesar tahun 2011. Adanya kebijakan untuk angkutan kereta api (jumlah penumpang menyesuaikan dengan jumlah tempat duduk) serta semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi “baik sepeda motor ataupun mobil”
III - 10
berdampak pada semakin lambatnya pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi. Pada tahun 2011 sektor ini hanya mampu tumbuh 2,35 persen. Untuk tahun 2013 hingga tahun 2014 diprediksikan mengalami peningkatan. Untuk sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan, di tahun 2011 hanya tumbuh 0,86 persen. Salah satu sub sektornya yakni lembaga keuangan bukan bank mengalami pertumbuhan negatif sekitar 2,24 persen. Lembaga keuangan bukan bank mencakup LKM, koperasi, BUKP, serta pegadaian. Untuk prediksi
tahun 2012 mengalami
percepatan pertumbuhan sehingga tumbuh sebesar 4,65 persen dan pada tahun 2013 hingga 2014 pertumbuhannya stagnan. Sub sektor jasa pemerintahan masih sangat berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2011 pertumbuhan sub sektor jasa pemerintahan mencapai 7,36 persen. Untuk kegiatan jasa sosial kemasyarakatan seperti rumah sakit swasta dan lembaga pendidikan swasta mengalami kecenderungan turun. Dengan semakin turunnya jasa rumah sakit swasta dari sisi positifnya bisa diperkirakan bahwa derajat kesehatan masyarakat semakin membaik. Beberapa kebijakan yang mendukung peningkatan derajad kesehatan masyarakat antara lain : pada pertengahan bulan Oktober 2011 dikeluarkan kebijakan Bupati bahwa semua masyarakat Kulon Progo gratis berobat di Puskesmas berlaku mulai November 2011, adanya program nasional Jampersal, Jamkesmas, Jamkesda, Jamkesos, dll. Sektor ini mulai tahun 2012 hingga tahun 2014 diprediksikan mengalami perlambatan pertumbuhan. Tabel 3.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 - 2013 dan Prediksi Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2014 – 2016
TAHUN NO
SEKTOR 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1
PERTANIAN
-1,44
5,98
4,38
1,81
1,88
2,03
2,21
2
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN
-31,65
21,57
12,87
11,89
13,2
16,2
18,64
3
INDUSTRI PENGOLAHAN
4,08
-1,23
1,78
2,23
2,36
2,66
3
4
LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM
5,27
4,16
6,48
6,36
9,64
15,46
20,33
5
BANGUNAN
6,84
9,82
9,35
9,59
9,16
9,15
9,22
4,66
7,34
5,28
5,78
5,6
5,56
5,56
2,73
2,35
-2,53
3,57
3,71
4,08
4,5
5,85
0,86
5
8,74
8,41
8,45
8,55
7,99
7,36
10,71
8,68
8,11
7,72
7,42
3,06
4,95
5,01
5,05
5,12
5,19
5,41
6 7 8 9
PERDAGANGAN , RESTORAN & HOTEL PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN JASA-JASA TOTAL
III - 11
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik uang maupun barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak daerah adalah mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kewajiban daerah adalah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan urusan. Terkait dengan pendapatan daerah kebijakan pendapatan daerah adalah meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan dengan jumlah biaya administrasi tertentu. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan cara optimalisasi pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan efek optimalisasi tersebut tidak memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan memperhatikan aspek keadilan. Dalam melaksanakan keuangan daerah perlu dibuatkan suatu perencanaan agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat dikelola dengan baik. Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; serta pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan anggaran disajikan dalam dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan dalam dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing SKPD yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang dapat dengan hasil dan manfaat yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Disamping itu dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan : 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran; 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal;
dan 3) program dan kegiatan yang disusun
harus mempunyai
relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi SKPD.
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Pemahaman yang baik terhadap hasil analisis kondisi ekonomi daerah, selanjutnya digunakan sebagai salah satu input utama untuk membuat analisis keuangan daerah. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima
III - 12
sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun rencana dapat diketahui. Penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan atau dapat dipakai pada tahun 2015.
3.2.2. Evaluasi atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD tahun rencana Dalam RPJMD diamanatkan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2015. Kenaikan didasarkan pada asumsi adanya kenaikan pada target Pajak Daerah, yang dikarenakan pada tahun 2015 Pajak Bumi dan Bangunan P2 beralih menjadi Pajak Daerah sehingga meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. Selain itu pada Lain-lain PAD Yang Sah diperkirakan ada kenaikan dari sektor pertambangan. Adapun target kapasitas keuangan yang disusun awal dalam RPJMD tergambar seperti tabel berikut : Tabel 3.6. Evaluasi/Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD Tahun 2015 Kabupaten Kulon Progo No I
Uraian Realisasi/Target Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah a Hasil Pajak Daerah b Hasil Retribusi Daerah c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 2 Dana Perimbangan a Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak b Dana Alokasi Umum c Dana Alokasi Khusus 3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah a Pendapatan Hibah b Dana Darurat c Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi d Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Proyeksi RPJMD
Catatan
Tahun 2015
1.211.186.188.393,65 Kenaikan Pendapatan Daerah diasumsikan 29,30%
259.019.958.926,39 Kenaikan Pendapatan Asli 18.058.492.378,07 Daerah diasumsikan 154,08% 10.607.788.170,00 8.458.251.728,32 221.895.426.650,00 826.856.407.638,51 Kenaikan Dana Perimbangan 74.577.442.342,51 diasumsikan 16,29% 706.899.445.296,00 45.379.520.000,00 125.309.821.828,75 Kenaikan Lain-lain Pendapatan 0
Daerah yang Sah diasumsikan 1,23%, dimana pendapatan hibah diasumsikan 0
31.867.691.388,75 85.542.130.440,00
III - 13
No
Uraian
e Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemda lainnya II III
Sisa lebih perhitungan anggaran Total Penerimaan
Proyeksi RPJMD
Catatan
Tahun 2015 7.900.000.000,00
29.466.262.826 Sisa diasumsikan mencapai 26,26 %
1.240.652.451.219,65
dikurangi: IV
V
Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat Kapasitas riil kemampuan keuangan
716.755.588.461 Kenaikan belanja dan pengeluaran pembiayaan diasumsikan 10,06 %
523.896.862.758,65 Kenaikan kapasitas riil kemampuan keuangan diasumsikan 69,65%
Sumber Data : Perda No 2 Tahun 2012 tentang RPJMD Kab. Kulon Progo 2011 - 2016.
III - 14
3.2.3. Penghitungan Kapasitas Keuangan Daerah Alur
penghitungan
kapasitas
keuangan
daerah,
dilakukan
dengan
menggunakan data dan informasi yang dapat digambarkan seperti di bawah ini. Prediksi yang telah disusun dalam dokumen RPJMD pada tahun 2013 dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi realita yang berjalan hingga tahun 2012 serta beberapa prakiraan mendasar yang diprediksikan terjadi pada tahun 2015 yang akan datang. Dari hasil evaluasi kemudian dianalisis ulang sehingga didapatkanlah angka prediksi 2015 sesuai kondisi yang berlaku. Penghitungan dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut:
Gambar 3.8
Penghitungan Kapasitas Keuangan Daerah
Hasil Telaahan & Evaluasi
Kapasitas Keuangan Daerah – RPJMD th… (n)
Penghitungan Kapasitas KeuDa
Kapasitas Keuangan Daerah RKPD
Untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang berbagai komponen pembentuk kapasitas keuangan daerah dan bagaimana komponen-komponen tersebut saling mempengaruhi maka beberapa langkah perhitungan berikut perlu dilakukan yaitu analisis dan perhitungan penerimaan daerah 1. Rata-rata pertumbuhan pendapatan, belanja tidak langsung, pembiayaan, dan neraca daerah: a. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah sebagai berikut:
III - 15
Tabel 3.7. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kulon Progo
NO
URAIAN 1
PENDAPATAN DAERAH
Pertumbu han 2013
Pertumbu han 2014
Rata-rata Pertumbu han (%)
REALISASI 2012
REALISASI 2013
TAHUN 2014
882.586.663.589,07
1.003.179.221.523,06
1.045.823.944.253,75
13,66
4,25
8,96
95.015.160.162,01
29,67
(1,02)
14,33
1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
74.028.663.155,07
95.991.512.851,06
1.1.1
Hasil Pajak Daerah
8.448.289.543,07
8.701.734.661,88
19.122.527.801,66
3,00
119,76
61,38
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
11.655.374.999,00
14.986.509.628,75
7.826.681.271,00
28,58
(47,78)
9,60
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
6.765.040.924,72
8.252.584.228,16
8.860.355.929,49
21,99
7,36
14,68
47.159.957.687,85
64.050.684.332,27
59.205.595.159,86
35,82
(7,56)
14,13
1.1.4
1.2
DANA PERIMBANGAN
612.419.550.384
681.454.831.975,00
706.469.821.946,00
11,27
3,67
7,47
1.2.1
35.936.014.384
33.581.901.975,00
19.983.310.946,00
(6,55)
(40,49)
(23,52)
1.2.2
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dana Alokasi Umum
531.104.016.000
594.978.790.000,00
639.409.211.000,00
12,03
7,47
9,75
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
45.379.520.000
52.894.140.000,00
47.077.300.000,00
16,56
(11,00)
2,78
196.138.450.050
225.732.876.697,00
244.338.962.145,74
15,09
8,24
11,67
864.433.050
1.122.905.524,00
4.563.787.600,50
29,90
306,43
168,16
0,00
0,00
0,00
33.871.272.000
40.975.094.173,00
52.045.779.545,24
20,97
27,02
23,99
163.769.077.000,00
163.769.077.000,00
13,77
0,00
6,89
23.960.318.000,00
13,80
20,61
17,20
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.3.1
Pendapatan Hibah
1.3.2
Dana Darurat
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
143.945.745.000
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemda lainnya
17.457.000.000
19.865.800.000,00
Sumber data: DPPKA Kabupaten Kulon Progo, 2014
III - 16
b. Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung daerah sebagai berikut: Tabel 3.8. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupupaten Kulon Progo
No.
Uraian
Rata-rata
TAHUN 2013*P
TAHUN 2014*M
552.597.232.647
631.460.660.838,32
646.498.641.481,45
7,41
40.923.733,85
35.405.591,89
24.518.446,94
-29,99
0,00
0,00
0,00
0,00
REALISASI 2012
Pertumb (%)
1.
Belanja Pegawai
2.
Belanja Bunga
3.
Belanja Subsidi
4.
Belanja Hibah
5.807.871.230
17.868.157.529,22
11.421.368.525
5,53
5.
Belanja Bantuan Sosial
2.466.526.651
14.849.480.250
7.070.355.250
-13,32
2.211.122.047
1.148.469.028,10
2.273.860.143
-21,52
26.903.227.387
32.297.094.640,82
37.363.368.853,10
Belanja Bagi Hasil 6.
Kepada Provinsi/ Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan
7.
Keuangan Kepada
15,13
Pemerintahan Desa 8.
Belanja Tidak Terduga Jumlah Belanja Tidak Langsung
1.369.743.114
5.973.066.165,06
1.000.000.000
-210,12
591.396.646.809,85
703.632.334.043,41
705.652.112.699,49
8,12
Sumber data: DPPKA Kabupaten Kulon Progo, 2013
c. Rata-rata pertumbuhan harta dan kewajiban daerah, sebagai berikut:
Tabel 3.9. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
1.1. 1.1.1. 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.2. 1.1.2.1
Pertumbuhan Rata-rata Pertumb (%)
Tahun 2012 (audit)
(Rp)
(Rp)
1.135.893.287.967,84
1.270.642.243.307,02
1.327.566.551.579,77
11,86
4,48
8,17
ASET LANCAR
80.474.375.562,51
79.784.026.872,20
168.283.196.613,18
(0,86)
110,92
55,03
Kas
71.392.612.105,51
67.498.078.643,93
101.227.600.783,10
(5,46)
49,97
22,26
Kas di Kas Daerah
65.942.176.742,51
60.641.116.322,93
88.689.247.997,10
(8,04)
46,25
19,11
616.611.976,00
123.290.620,00
16.293.324,00
(80,01)
(86,78)
(83,39)
624.590.353,00
30.000,00
5.057.340,00
(100,00)
16.757,80
8.328,90
Kas di BLUD
4.209.233.034,00
6.733.641.701,00
12.517.002.122,00
59,97
85,89
72,93
Piutang
1.127.263.094,00
1.186.445.476,20
8.064.651.485,32
5,25
579,73
292,49
17.080.086,00
11.043.432,00
(35,34)
(3,93)
(19,63)
No.
1.
Tahun 2013 (Rp) Per tanggal 7 Maret 2014
Tahun 2011 Uraian
ASET
Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran
Piutang Pajak
20112012
10.609.932,00
2012-2013
Rata-rata Pertumb (%)
III - 17
1.1.2.2
Piutang Retribusi
981.539.783,00
1.1.2.3
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
10.000.000,00
1.1.2.4
Piutang Lainnya
118.643.225,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih 1.1.3.
1.2 1.2.1
1.2.2
1.3.
Persediaan
INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Dana Penguatan Modal Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
2.893.062.021,00 (2.846.151.538,62)
67.819.500,00
58,95
(95,65)
(18,35)
2.338,46
276,51
1.307,48
10.892.728.839,94 (2.906.506.786,62) 58.990.944.344,76
2,12
7.954.500.363,00
10.667.802.980,89
81.462.035.195,00
73.682.668.801,74
7.679.328.798,00
0,00
0,00
(100,00)
7.679.328.798,00
0,00
0,00
(100,00)
73.782.706.397,00
73.682.668.801,74
73.782.706.397,00
82.996.910.400,59
82.996.910.400,59 82.996.910.400,59
73.682.668.801,74
34,11
452,98
243,55
(9,55)
12,64
1,55
(0,14)
12,64
6,25
(0,14)
12,64
6,25
1.114.115.797.674,09
1.070.215.582.061,00
14,41
(3,94)
5,24
110.506.587.956,00
108.878.137.757,18
103.598.166.962,00
(1,47)
(4,85)
(3,16)
179.453.145.027,15
179.938.030.051,77
177.271.419.657,00
0,27
(1,48)
(0,61)
449.854.804.219,18
496.258.213.261,30
434.344.140.213,00
10,32
(12,48)
(1,08)
202.066.544.587,00
281.864.530.267,98
316.394.505.336,00
39,49
12,25
25,87
31.903.531.621,00
43.706.856.445,00
27.488.174.556,00
37,00
(37,11)
(0,06)
-
5.344.987.226,85
11.119.175.337,00
DANA CADANGAN
-
-
-
1.4.1
Dana Cadangan
-
-
-
1.5.
ASET LAINNYA
172.263.800,00
4.184.792.623,00
1.5.1
Aset Lain-lain
172.263.800,00
4.184.792.623,00
1.5.2
Aset Tak Berwujud
1.3.1. 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6
1.4.
2. 2.1. 2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1
3.
ASET TETAP
1.560.191.333,00
Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga Bagian Lancar Utang Dalam NegeriPemerintah Pusat Utang Jangka Pendek Lainnya KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat
EKUITAS DANA
973.784.613.410,33
108,03
-
-
-
-
-
-
5.553.337.996,00
2.329,29
32,70
1.181,00
5.553.337.996,00
2.329,29
32,70
1.181,00
517.524.509,00 3.878.449.709,42
7.300.228.070,77
6.585.272.963,93
88,23
(9,79)
39,22
3.482.294.714,69
7.030.865.952,73
6.162.454.459,59
101,90
(12,35)
44,78
504.820.448,00
30.000,00
4.727.340,00
(99,99)
12.657,80
7.778,90
56.491.303,95
(8,19)
(8,72)
(8,45)
67.408.276,69
61.890.134,73
2.910.065.990,00
6.474.027.778,31
6.101.235.815,64
122,47
(5,76)
58,36
396.154.994,73
269.362.118,04
422.818.504,34
(32,01)
56,97
12,48
422.818.504,34
(32,01)
56,97
12,48
1.320.981.278.615,84
11,64
4,52
8,08
396.154.994,73
1.132.014.838.258,42
269.362.118,04
1.263.836.933.275,94
III - 18
EKUITAS DANA LANCAR
76.992.080.847,82
73.248.078.959,16
3.1.1.
SILPA
70.769.976.973,51
67.374.758.023,93
3.1.2.
Cadangan Piutang
1.127.263.094,00
1.618.145.247,38
7.954.500.363,00
10.667.802.980,89
(2.977.474.266,69)
(6.535.917.913,04)
117.814.684,00
3.1.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
Cadangan Persediaan Dana Yang Harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Pendapatan Yang Ditangguhkan
3.2.
EKUITAS DANA INVESTASI
1.055.022.757.410,60
3.2.1.
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang
81.462.035.195,00
3.2.2.
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
3.2.3.
3.2.4.
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
973.784.613.410,33
162.120.742.153,59
(4,86)
121,33
58,23
(4,80)
50,21
22,71
43,55
398,39
220,97
34,11
452,98
243,55
(6.157.727.119,59)
119,51
(5,79)
56,86
123.290.620,00
16.293.324,00
4,65
(86,78)
(41,07)
1.190.588.854.316,78
1.158.860.536.462,25
12,85
(2,66)
5,09
82.996.910.400,59
(9,55)
12,64
1,55
1.070.215.582.061,00
14,30
(3,84)
5,23
73.682.668.801,74
1.112.990.755.010,08
101.206.580.119,10 8.064.651.485,32 58.990.944.344,76
172.263.800,00
4.184.792.623,00
6.070.862.505,00
2.329,29
45,07
1.187,18
(396.154.994,73)
(269.362.118,04)
(422.818.504,34)
(32,01)
56,97
12,48
1.327.566.551.579,77
11,86
4,48
8,17
3.3. 3.3.1.
EKUITA DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
-
1.135.893.287.967,84
1.270.642.243.307,02
Sumber data: DPPKA Kabupaten Kulon Progo, 2014
3.2.4. Analisis Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2015 Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari: a.
Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
b.
Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
c.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.
d.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga
III - 19
Deposito, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan Bunga Penguatan Modal, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah, Lain-lain Pendapatan dan Pendapatan dari Pengelolaan BUKP.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari: a.
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam.
b.
Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah propinsi, bobot daerah propinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah propinsi. Dana Alokasi Umum merupakan : 1)
Komponen Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN dalam rangka desentralisasi fiskal yang didasarkan atas formula dengan pendekatan alokasi dasar dan celah fiskal dengan memperhitungkan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.
2)
Block Grant yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi dan memperbaiki kesenjangan fiskal antar daerah (horizontal fiscal imbalance) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
3)
Equalization grant, yaitu berfungsi untuk mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan yang diakibatkan oleh perbedaan pendapatan daerah dari PAD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumner Daya Alam.
c.
Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang
bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari: a.
Pendapatan Hibah terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah.
b.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
c.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
III - 20
d.
Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya.
Analisis pendapatan daerah dilakukan melalui tahapan: a. Analisis Sumber Pendapatan Daerah Di bawah ini tergambar proporsi dari setiap sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusinya. Paling besar kontribusi terhadap Pendapatan Daerah dari tiga tahun terakhir adalah Dana Perimbangan,
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-Lain Pendapatan
Daerah yang Sah.
Tabel 3.10. Prosentase Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun No
Uraian
2011 (%)
2012 (%)
2013 (%)
2014 (%)
2015 (%)
1
PENDAPATAN
1.1.
Pendapatan Asli Daerah
6,51
8,39
9,57
9,09
13,58
1.1.1.
Pajak Daerah
0,64
0,96
0,87
1,83
2,94
1.1.2.
Retribusi Daerah
1,17
1,32
1,49
0,75
1,70
1.1.3.
Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan
0,63
0,77
0,82
0,85
0,98
1.1.4.
Lain-Lain PAD yang sah
4,07
5,34
6,38
5,66
7,96
1.2.
Dana Perimbangan
66,07
69,39
67,93
67,55
63,05
1.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
3,15
4,07
3,35
1,91
2,07
1.2.2.
Dana Alokasi Umum
56,74
60,18
59,31
61,14
57,03
1.2.3.
Dana Alokasi Khusus
6,18
5,14
5,27
4,50
3,76
1.3.
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
27,42
22,22
22,50
23,36
23,37
1.3.1
Hibah
1,37
0,10
0,11
0,44
0
1.3.2
Dana Darurat
0,00
0,00
0,00
0,00
0
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
3,77
3,84
4,08
4,98
4,52
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
20,76
16,31
16,33
15,66
15,90
1.3.5
Bantuan Keuangan….. dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
1,53
1,98
1,98
2,29
2,72
791.826.637 .868,63
882.592.678. 243,07
1.003.179. 221.523,06
1.045.823.9
1.188.501.5 21.708,28
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
44.253,75
Sumber data: KUA PPAS Th. 2014 Kabupaten Kulon Progo, 2013 DPPKA Kabupaten Kulon Progo, 2014
d.
Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek pendapatan daerah yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan dalam perubahan APBD
III - 21
dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan. Analisis dilakukan dengan mengisi tabel kinerja realisasi pendapatan di bawah ini.
Tabel 3.11. Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah No
Uraian
Kinerja (%) 2011 (%)
2012 (%) 101,92
1
PENDAPATAN
101,2
1.1.
Pendapatan Asli Daerah
105,6
113,89
1.1.1.
Pajak Daerah
116,9
113,86
1.1.2.
Retribusi Daerah
92,5
96,95
1.1.3.
100,0
99,92
1.1.4.
Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang sah
108,4
121,59
1.2.
Dana Perimbangan
101,0
100,10
1.2.1.
121,2
101,66
1.2.2.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum
100,0
100,00
1.2.3.
Dana Alokasi Khusus
100,0
100,00
1.3.
100,5
103,73
1.3.1
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah
91,0
89,76
1.3.2
Dana Darurat
100,0
0,00
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.4 1.3.5
101,3
123,04
100,0
100,00
100,5
2013 (%)
2014 (%)
2015 (%)
102,19
100
100
122,39
100
100
114,00
100
100
108,81
100
100
99,82
100
100
131,37
100
100
100,36
100
100
107,78
100
100
100,00
100
100
100,00
100
100
100,69
100
100
33,93
100
100
0,00
100
100
110,53
100
100
100,00
100
100
99,13
100
100
104,82
e. e.
Analisis proyeksi pendapatan daerah Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan perhitungan kapasitas pendapatan daerah tahun 2015 dan Analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:
III - 22
1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu. 2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain) 3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, khususnya untuk masingmasing komponen PAD. 4. Kebijakan dibidang keuangan negara. Adapun proyeksi pendapatan tersaji pada tabel sebagai berikut.
Tabel 3.12. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kulon Progo No.
Uraian
I PENDAPATAN 1.1 Pendapatan Asli daerah 1.1.1 Pajak daerah 1.1.2 Retribusi Daerah 1.1.3 Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan 1.1.4 Lain-Lain PAD yang sah 1.2. Dana Perimbangan 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 1.3.1 Hibah - Hibah WISMP 2 - Hibah PKP SPM DIKDAS 1.3.2 Dana Darurat 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.3.5 Bantuan Keuangan….. dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
Proyeksi Th. 2014 (Rp.) 1.012.105.028.199,01 92.924.160.162,01 17.122.527.801,66 16.506.006.021 8.860.355.929,49
Proyeksi Th. 2015* (Rp.) 1.188.501.521.708,28 161.369.593.342,36 34.938.570.673,60 20.229.101.796,00 11.630.152.516,19
50.435.270.410 705.877.928.742 19.391.417.742
94.571.768.356,56 749.396.770.674,68 24.545.707.014,68
639.409.211.000 47.077.300.000 213.302.939.295 4.563.787.601
0,00 37.070.074.695
677.773.763.660,00 47.077.300.000,00 277.735.157.691,25 2.722.690.000,00 1.472.690.000,00 1.250.000.000,00 0,00 53.671.111.084,55
163.769.077.000 7.900.000.000,00
188.995.356.606,70 32.346.000.000,00
Sumber data : KUA PPAS Th. 2014 *) draft review data RPJM Th. 2011-2016
2. Analisis penerimaan pembiayaan daerah
III - 23
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui jumlah penerimaan pembiayaan daerah tahun 2015. Komponen penerimaan pembiayaan Kabupaten Kulon Progo : Tabel 3.13. Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah No 1
Uraian
Proyeksi Tahun 2014 (Rp) 23.338.168.981,00
Proyeksi Tahun 2015 (Rp) 58.860.124.329,00
0,00
0,00
1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pelampauan penerimaan PAD
1.2
Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan
0,00
0,00
1.3
Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
0,00
0,00
1.4
Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
0,00
0,00
1.5
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
0,00
0,00
1.6
Kegiatan lanjutan
0,00
0,00
2
Pencairan Dana Cadangan
0,00
0,00
2.1
Pencairan Dana Cadangan
0,00
0,00
Hasil PenjualanKekayaan Daerah yang Dipisahkan
0,00
0,00
3.1
Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD
0,00
0,00
3.2
Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga
0,00
0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah
0,00
0,00
4.1
Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah
0,00
0,00
4.2
Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
0,00
0,00
Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
0,00
0,00
Penerimaan Piutang Daerah
0,00
0,00
Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah Penerimaan piutang daerah dari pemerintah
1.040.000.000,00
652.638.000,00
0,00
0,00
Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank
1.040.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
4
4.3 4.4 4.5 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
Berikut disajikan hasil analisis proyeksi pendapatan RKPD tahun 2015 secara keseluruhan dibandingkan dengan proyeksi pendapatan tahun rencana di RPJMD.
III - 24
Tabel 3.14. Proyeksi/Target Penerimaan Daerah Kabupaten Kulon Progo No
Uraian
1.188.501.521.708,28
259.019.958.926,39
161.369.593.342,36
Pajak Daerah
18.058.492.378,07
34.938.570.673,60
Retribusi Daerah
10.607.788.170,00
20.229.101.796,00
PENDAPATAN
1.1.
Pendapatan Asli Daerah
Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang sah
8.458.251.728,32
11.630.152.516,19
221.895.426.650,00
94.571.768.356,56
Dana Perimbangan
826.856.407.638,51
749.396.770.674,68
74.577.442.342,51
24.545.707.014,68
706.899.445.296,00
677.773.763.660,00
45.379.520.000,00
47.077.300.000,00
125.309.821.828,75
277.735.157.691,25
0
2.722.690.000,00
0
0
31.867.691.388,75
53.671.111.084,55
85.542.130.440,00
188.995.356.606,70
7.900.000.000,00
23.346.000.000,00
1.211.186.188.393,65
1.188.501.521.708,28
Penerimaan Pembiayaan
0
21.261.097.919,00
Pencairan Dana Cadangan
0
0
Hasil Penjualan Kek. Daerah yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah
0
0
0
0
Pengembalian Utang
0
0
Penerimaan Piutang
0
652.638.000,00
Jumlah (b)
0
0
29.466.262.826
58.860.124.329,00
0
0
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus 1.3.
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan….. dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Total Pendapatan (a)
2
3
Prediksi Tahun 2015
1.211.186.188.393,65
1
1.2.
Proyeksi RPJMD Tahun 2015 (Rp)
Proyeksi Silpa Riil Saldo kas neraca daerah Dikurangi: Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan Jumlah (c)
Jumlah Kapasitas Keuangan Daerah
0 0 29.466.262.826
58.860.124.329,00
1.240.652.451.219,65
1.169.541.904.645,16
Sumberdata : RPJMD Th. 2011-2016
3. Analisis belanja daerah tahun 2015 Analisis belanja daerah tahun 2015 mencakup analisis terhadap:
III - 25
a.
Belanja tidak langsung, meliputi: 1)
Gaji pokok dan tunjangan PNS dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketigabelas juga memperhitungkan accressyang sesuai dengan ketentuan.
2)
Belanja representasi DPRD dan pimpinan DPRD serta operasional Kepala DaerahH/Wakil Kepala Daerah dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya penghasilan dan penerimaan pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3)
Belanja bunga dihitung berdasarkan besarnya jumlah pinjaman daerah sesuai tingkat bunga dalam perjanjian.
4)
Belanja bantuan partai politik ditentukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
5)
Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b.
Belanja langsung, diperuntukkan belanja prioritas program/kegiatan pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015.
4. Analisis pengeluaran pembiayaan tahun 2015 diasumsikan kurang/lebih sama dengan pengeluaran pembiayaan tahun 2014 yaitu sebagai berikut : a. Pembentukan dana cadangan. b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah :
Badan usaha milik daerah (BUMD);
c. Pembayaran pokok utang :
Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank;
Hasil analisis terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2014 kemudian dituangkan dalam tabel berikut:
III - 26
Tabel 3.15. Penghitungan Kebutuhan Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Kulon Progo
No
Uraian
A
3
Belanja TidakLangsung Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH (Gaji+TKI+BPO) Belanja Bunga
4
Belanja Bagi Hasil
1 2
5
Proyeksi RPJMD Tahun 2014 (Rp)
678.169.285.075,42
Proyeksi draft Review RPJMD/ Proyeksi RKPD tahun 2015 (Rp) 768.953.280.837,83
764.108.280.837,83
Proyeksi RKPD tahun 2014 (Rp)
Koreksi sesuai per Mei Proyeksi RKPD tahun 2015 (Rp)
651.174.909.081 484.365.914.809,52
498.578.386.087,00
498.578.386.087,00
520.526.384.687 6.321.579.625
6.321.579.625,00
7,949,255,798.71
7.328.072.331,97
24.518.447
24.518.446,94
13.631.302,02
13.631.302,02
-
5.315.005.481,96
4.400.000.000,00
4.400.000.000,00
1.276.729.000 4.400.000.000
-
-
400.000.000
400.000.000
621.183.466,74
600.000.000,00
8
Belanja Bantuan kepada Desa *) Belanja Bantuan Partai Politik BPO Bupati dan wakil Bupati ADD
12.439.897.218
15.771.164.690,44
17.803.041.449,01
16.868.233.691,95
9
TPAPD
11.962.620.000
11.962.620.000
14.878.920.000,00
14.878.920.000,00
10
Tunjangan Profesi Guru Tunjangan Penghasilan PNS Guru Tunjangan Penghasilan Non PNS Guru Iuran Asuransi Kesehatan Insentip pajak dan retribusi Tunjangan Penghasilan PNS (bahaya radiasi, T.Sandi)
81.667.630.440
132.730.499.856
161.541.841.114,70
180.037.211.656,70
3.874.500.000
8.604.500.000
8.958.144.950,00
8.958.144.950,00
4.750.000.000
4.870.740.000
13.008.740.000,00
13.008.740.000,00
7.931.049.665
7.625.971.465,28
10.746.013.775,55
11.498.234.739,84
-
917.656.182,23
2.839.706.206,17
2.441.180.596,39
-
174.120.000
156.720.000,00
182.520.000,00
3.142.590.049
3.223.915.202
15.253.387.284,8
15.253.387.284,80
91.387.285
91.387.284,80
91.387.284,80
91.387.284,80
3.051.202.764
3.132.527.917,35
15.162.000.000,00
15.162.000.000,00
648.032.319.033
674.945.369.873,42
901.319.019.970,37
779.361.668.122,63
6 7
11
12
13 14 15
B 1. 2. 3.
Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Pembayaran Pokok Utang Penyertaan modal ke BUMD (BPD dan Bank Pasar) TOTAL PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT (A+B-C)
-
-
Sumber Data : draft review RPJM Th. 2011-2016
III - 27
