BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Jembrana

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1 Telaah Ekonomi Nasional Hasil rapat kerja Bappenas dalam persiapan Musrenbang Nasional menyimpulkan bahwa Prospek pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melemah dengan risiko ke bawah yang semakin menguat. Ekonomi negara-negara emerging dan berkembang diharapkan menjadi mesin pertumbuhan dunia, sehingga mampu mengatisipasi pertumbuha ekonomi yang melemah. Dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi 2012 (sebesar 6,7%) memerlukan : 1). Upaya yang keras dan konkret untuk memperkuat permintaan dalam negeri (daya beli masyarakat dan investasi) dan 2). Menjaga kemampuan ekspor. Oleh sebab itu, maka APBN diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiscal. Permasalahan yang diperkirakan muncul tahun 2012 dan tahun 2013 adalah : 1. Di beberapa K/L masih dijumpai : a. Proporsi alokasi prioritas kecil b. Kegiatan prioritas banyak dengan alokasi dana kecil-kecil c. Komponen kegiatan tidak langsung terkait dengan pencapaian sasaran 2. Sebagian besar merupakan subsidi energi : a. BBM : Rp. 125,6 T b. Listrik : Rp. 45,0 T 3. Komposisi belanja pegawai terhadap tootal belanja mencapai 26,7% (propinsi) dan 51,1% (kota/kabupaten) tahun 2011 4. Sinergi antara belanja antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat lemah. 5. Di samping itu, isu lainnya adalah rendahnya penyerapan K/L (rata-rata tahun 2010 90,9% dan masih ada 52,4%) dan menumpuknya pencairan anggaran di triwulan IV Isu yang berkembang tahun 2012 dan perkiraan tahun 2013 adalah : 1. Percepatan pembangunan infrastruktur : domestic connectivity 2. Meningkatkan pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi 3. Membaiknya iklim investasi dan usaha (ease of doing bussiness) 4. Menciptakan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda 5. Percepatan pengurangan kemiskinan : sinergi klaster 1-4 6. Perbaikan akses pelayanan dasar : tuntasnya rehab gedung SD/SMP 7. Ketahanan pangan : menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton 8. Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi 9. Persiapan pemilu 2014 Berdasarkan kondisi tersebut, maka Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Nasional 2013 ditetapkan sebagai berikut; Kebijakan APBN diarahkan menuju ke balance budget di tahun 2014 menuju resource envelope terbatas. Dengan terbatasnya resource envelope, maka pencapaian sasaran pembangunan RKP 2013 dilakukan terutama melalui perbaikan kualitas belanja pemerintah : 1).Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja KL, dan 2). Sinergi pusatdaerah Perkuatan RKP diarahkan untuk lebih fokus dan konkret 1. Adanya arahan presiden untuk meningkatkan kualitas belanja K/L dan daerah yang dicirikan antara lain : a. Alokasi pada prioritas yang lebih baik b. Efisiensi belanja K/L RKPD

Kabupaten. Jembrana Tahun 2013

III-1


2. Belanja K/L akan difokuskan pada isu/kegiatan strategis termasuk flat policy untuk belanja rutin 3. K/L melakukan koordinsi lebih awal dengan stakeholder terkait (pemerintah daerah dan swasta) untuk melaksanakan isu strategis (lokus, alokasi, pembagian kewenangan), termasuk persiapan yang lebih bak dari K/L untuk program dan proyek. 3.1.2 Telaah Ekonomi Provinsi Pada tahun 2011, ekonomi Bali tumbuh sebesar 6,49 persen melampaui dari target yang ditetapkan Pemprov Bali yang sebesar 6,36 persen. Laju pertumbuhan ini meningkat dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 5,83 persen, kendati masih di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 6,5 persen. Pada tahun 2011, total nilai tambah yang tercipta (PDRB nominal/atas dasar harga berlaku) di Bali mencapai Rp 73,48 trilyun atau naik 10,18 persen dari tahun sebelumnya yaitu senilai Rp 66,69 trilyun. Nilai tambah ini terbilang lumayan besar untuk ukuran Provinsi Bali yang sama sekali tidak memiliki sumber daya alam maupun minyak dan gas bumi. PDRB nominal masih merupakan nilai tambah yang dipengaruhi oleh perubahan harga, inflasi dan lain-lain, sehingga untuk melihat nilai tambah secara riil (perkembangan produksi barang dan jasa secara riil) ditentukan dengan nilai tambah atau PDRB riil/atas dasar harga konstan, yang mencapai Rp 30,75 trilyun atau naik 6,47 persen dari tahun sebelumnya senilai Rp 28,88 trilyun. Total nilai PDRB nominal yang tercipta sebesar itu terutama disumbangkan oleh sektor tersier (berbasis jasa-jasa) senilai Rp 48,75 trilyun (66,35%), diikuti oleh sektor primer (berbasis pertanian) senilai Rp 13,28 trilyun (18,08%), dan sektor sekunder (berbasis industri pengolahan) senilai Rp 11,44 trilyun (15,57%). Bila dilihat struktur ekonomi Bali secara sektoral, maka kontribusi (share) masing-masing sektor terhadap PDRB Bali di tahun 2011 adalah sebagai berikut: kontribusi sektor pertanian 17,34 persen; sektor pertambangan dan penggalian 0,73 persen; sektor industri pengolahan 8,95 persen; sektor listrik, gas dan air bersih 1,95 persen; sektor bangunan 4,68 persen; sektor perdagangan, hotel dan restoran 30,62 persen; sektor pengangkutan dan komunikasi 14,46 persen; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 8,52 persen; serta sektor jasa-jasa 14,53 persen. Melihat pencapaian agregat PDRB nominal Bali di tahun 2011 senilai Rp 73,48 trilyun tersebut, dengan jumlah penduduk Bali di tahun 2011 yang mencapai 3,97 juta orang, maka PDRB perkapita penduduk Bali mencapai Rp 18,45 juta perkapita/tahun atau meningkat 8,02 persen jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai Rp 17,08 juta perkapita/tahun. Peningkatan pendapatan/PDRB perkapita penduduk Bali dalam setahun terakhir ini setidaknya mencerminkan bahwa produktivitas per orang mengalami peningkatan cukup berarti. Pertumbuhan PDRB perkapita mengindikasikan bagaimana produktivitas dicapai dengan pemanfaatan teknologi, kapital dan tenaga kerja, sehingga menjadi lebih efektif dan bernilai ekonomis. Melihat capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2011 diatas, maka pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Bali diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,57 persen dengan tingkat pengangguran berkisar antara 2,81-2,90 persen serta persentase penduduk miskin sebesar 3,93 persen. PDRB Bali sendiri untuk tahun 2012 ditarget mencapai 79,61 Trilyun sehingga PDRB perkapita masyarakat Bali diharapkan bisa mencapai Rp. 21,82 Juta/tahun. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 6,57 persen tersebut dibutuhkan investasi sebesar Rp. 18,27 trilyun yang terdiri dari investasi pemerintah sebesar Rp. 3,02 trilyun dan investasi swasta/rumah tangga sebesar Rp.15,25 trilyun. RKPD


III-2


Di sisi lain, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,57 persen diharapkan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang langsung ke Bali akan mencapai 2,65 juta dengan lama tinggal mencapai 9,34 hari dan rata-rata pengeluaran per hari sebesar Rp.2,69 juta/hari. Sedangkan untuk wisatawan nusantara (wisnus) yang datang ke Bali diharapkan sebanyak 3,48 juta dengan lama tinggal mencapai 4,79 hari dan rata-rata pengeluaran sebesar 0,56 juta/hari. Sementara itu guna menimbulkan efek positif ekonomi yang mencapai 6,36%, maka diharapkan ekspor barang yang berasal dari Bali mencapai US$ 615,7 juta. Selain beberapa asumsi tersebut diatas asumsi pergerakan harga yang dijabarkan dengan nilai inflasi, diharapkan ditahun 2012 tetap pada kisaran 5±1%. 3.1.3 Telaah Ekonomi Kabupaten Jembrana Indikator ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PDRB, laju inflasi dan kesempatan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana untuk periode tahun 2011 sebesar 6,24% mengalami peningkatan 1,67% dari tahun 2010 yang sebesar 4,57 %. Kontribusi terbesar peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana masih dari sektor tersier. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah di pengaruhi dengan semakin membaiknya kinerja ekonomi nasional maupun regional. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan kepada bagaimana sektor-sektor mampu memberi kontribusi positif dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 sebesar Rp. 3.997,35 milyar mengalami peningkatan sebesar Rp 394,41 Milyar(9,87%) dari tahun 2010 yang sebesar RP.3.602,94 milyar. Grafik 3.1 Perkembangan PDRB

Sumber : BPS Kabupaten Jembrana 2012 Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan daerah dapat mendorong peningkatan nilai PDRB dari masing-masing sektor pertumbuhan ekonomi yang membaik tersebut juga dipengaruhi oleh kemapuan menjaga stabilitas ekonomi, untuk tahun 2011 tingkat inflasi 3,75 % turun tajam sebesar 4,35 % dari tahun 2010 yang sebesar 8,10% serta terjadinya pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu tahun 2011 sebesar 6,24 % mengalami peningkatan sebesar 1,67 RKPD


III-3


% dari tahun 2010 sebesar 4,57%. Peningkatan ekonomi tersebut tersebut lebih didominasi oleh maraknya pembangunan inrastruktur, pulihnya sector pertanian, menigkatnya permintaan domestic terkait dengan hari raya dan keagamaan dan lain sebagainya. Dalam rangka meningkatan efektifitas pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan, pemerintah daerah telah mencakup program yang memberikan perlindungan sosial dalam rangka meningkatkan akses masyarakat miskin pada pemenuhan kebutuhan dasar, program pemberdayaan bagi masyarakat miskin dan program perkuatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Program peningkatan akses masyarakat miskin pada pemenuhan dasar, telah dilakukan berbagai kegiatan sebagai upaya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin seperti program beras untuk masyarakat miskin, program jaminan kesehatan bantuan biaya pendidikan, pemberian bantuan modal usaha, bantuan langsung tunai dan lain sebagainya. Dengan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat pada tahun 2011 dapat berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

Pertumbuhan Ekonomi Pulihnya sektor Pertanian

Maraknya pembangunan infrastruktur

Masih Bergairahnya Kinerja Sektor Riil

Daya Serap Anggaran Pemerintah Cukup Tinggi

Meningkatnya permintaan domestik terkait hari raya keagamaan dan liburan

Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Jembrana 2011 [ 6,24 % ]

Masih Meningkatnya permintaan ekspor

Ekspektasi Masyarakat cukup tinggi terhadap kinerja ekonomi Jembrana secara umum

Inflasi yang stabil 8,10 3,75

Sumber : BPS Kabupaten Jembrana 2012 Perbandingan Kontribusi 9 sektor PDRB Kabupaten/Kota se-Bali dapat ditamplkan sebagaimana tabel 3.1

RKPD


III-4


Tabel 3.1 Perbandingan Kontribusi 9 sektor PDRB Kabupaten/Kota se-Bali

Sumber: BPS Kabupaten Jembrana 2012 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Ekonomi Kabupaten Jembrana dapat diuraikan seagai berikut: Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Jembrana No.

Indikator Makro Ekonomi

1

2

1

Realisasi

Proyeksi

Target

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

PDRB PDRB harga berlaku (juta)

3.602.938,38

3.932.270,96

4.291.706,73

4.579.303.42

PDRB harga konstan (juta) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

1.739.283,69 4,57

1.836.772,38 5,61

1.939,725,41 6,2

2.034.066.12 6,6-7,0

Tingkat Inflasi

8.10

6.21

6.12

6.12-6,2

* Primer

25,18

25.00

24.63

23.66

* Sekunder

13,92

13.97

14.04

14.24

* Tersier

60,90

61.03

61.33

62.10

4

Jumlah Penduduk Miskin (KK)

6,67%

6,98%

6,4%

6,00%

5

Tingkat Pengangguran Disparitas Pendapatan Regional yang diihat dari perbedaan:

25,75

25,50

25,45

25,40

* Pendapatan perkapita harga berlaku

13.742.703,73

14.889.720,50

16.123.471,52

16.579.303.42

* Pendapatan perkapita harga konstan

6.634.157,46

6.955.021,07

7.275.884,68

7.422.066,12

0.03

0.07

0,08

0,09

0.19

0.21

0,25

0,30

2.29

2.30

2,40

2,42

2. 3.

Struktur PDRB pendekatan produksi:

6

7

Berbagai macam besaran rasio dan perbandingan- perbandingan * Pajak Daerah terhadap PDRB * Perbandingan penerimaan pemerintah daerah (PAD)

* Dana peimbangan terhadap PDRB Sumber: BPS Kabupaten Jembrana.

RKPD


III-5


3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana. Kabupaten Jembrana dalam hal pengelolaan keuangan daerah telah menerapkan pola pengelolaan keuangan berbasis kinerja sebagaiman yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang laporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan berfungsi optimal bila penyelenggaraan urusan pemerintahan didukung dengan sumber – sumber penerimaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang – undangan (money follow function). Analisis keuangan daerah pada prinsipnya dimanfaatkan untuk member gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Menganalisa pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan serta struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu sebelum penentuan arah Kebijakan Umum Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten Jembrana lima tahunan melalui rencana keuangan tahun dapat dijelaskan sebagaiman berikut : Sebagaiamana disebutkan dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Pendanaan Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi : a) Pendapatan Daerah; b) Belanja Daerah; c) Pembiayaan Daerah. Dari struktur APBD tersebut untuk dapat menilai kinerja pelaksanaan APBD dilakukan dengan menganalisa dari masing – masing susunan/ struktur APBD dimaksud dan perkembangan Neraca Daerah. Menyadari akan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil, maka Pemerintah Kabupaten Jembrana telah mengoptimalkan penerapan pola intensifikasi maupun ektensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan. Demikian pula terhadap sumber-sumber pendapatan yang bersumber dari pemerintah atasan maupun pusat telah dimanfaatkan sebagai motorisator pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang, stabilitas perekonomian adalah merupakan salah satu prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan, serta dapat memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi, oleh karenanya stabilitas ekonomi makro akan dapat dicapai apabila hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi Perekonomian yang tidak stabil akan dapat menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga. Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan produksi, hal ini sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja menganggur. Inflasi yang tinggi akan merupakan beban yang sangat berat dan sangat dirasakan oleh penduduk miskin, dimana daya beli masyarakat akan semakin rendah. Kebijakan keuangan diarahkan pada : a. Menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan anggaran melalui peningkatan penerimaan daerah untuk dapat menaikkan belanja daerah, dengan harapan penurunan defisit anggaran secara bertahap. b. Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan sumber-sumber penerimaan daerah yang syah lainnya; RKPD


III-6


c. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah ditempuh melalui mempertajam pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran. 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah akuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dimaksud dapat dikelompokkan atas : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. 3) Lain – lain Pendfapatan Daerah yang sah yang terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus dan bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

a. Pendapatan Asli Daerah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah Sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selama Kurun waktu 2011 kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan hasil laba BUMD, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain – lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak. Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah No.

TAHUN

TARGET (Rp)

REALISASI Rp.

PENINGKATAN REALISASI %

Rp

%

1

2007

15.700.000.000,00

16.975.878.104,72

108,13

2

2008

19.523.661.430,79

21.235.505.863,05

108,77

4.259.627.758,33

25,09

3

2009

20.755.681.446,00

33.952.879.718,41

163,58

12.717.373.855,36

59,89

4

2010

32.824.809.067,67

34.380.822.968,32

104,74

427.943.249,91

1,26

5 *2011 36.247.620.073,57 *Realisasi sebelum audit BPK

41.330.605.674,41

111,80

6.146.785.491,85

17,88

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2011 meningkat sebesar Rp.6.146.785.491,85 atau sebesar 17,88% apabila dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Adanya peningkatan PAD yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2010 sejalan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka ektensifikasi maupun intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. RKPD


III-7


Penerimaan Dana Perimbangan tahun 2011 meningkat sebesar Rp. 26.260.754.912,00 atau 6,56% dibandingkan anggaran tahun 2010 yaitu sebagai berikut : Tabel 3.4 Target dan Realisasi Dana Perimbangan No.

REALISASI

KENAIKAN/PENURUNAN

TAHUN

TARGET (Rp)

1

2007

339.157.216.802,00

340.897.722.906,00

100,51

2

2008

378.450.662.000,00

382.397.727.494,00

101,04

41.500.004.588,00

12,17

3

2009

382.663.760.517,00

384.853.878.416,00

100,57

2.456.150.922,00

0,64

4

2010

399.243.354.410,00

400.311.346.972,00

100,26

15.457.468.556,00

4,02


426.572.101.884,00

99,95

26.260.754.912,00

6,56

Rp.

%

Rp

%

Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana penyesuaian sebagai berikut : b.Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

No.

TAHUN

REALISASI

TARGET (Rp)

Rp.

KENAIKAN/PENURUNAN %

Rp

%

1

2007

17.877.216.802,00

19.617.722.906,00

109,74

2

2008

21.291.740.000,00

23.768.285.731,00

111,63

4.150.562.825,00

21,16

3

2009

24.403.939.517,00

26.594.057.416,00

108,97

2.825.771.685,00

11,89

4

2010

26.439.722.010,00

28.610.314.572,00

108,20

2.016.257.156,00

7,58


21.668.027.144,00

105,36

-6.942.287.428,00

-24,26

Dana bagi hasil Pajak/bukan pajak pada tahun 2011 menurun sebesar Rp.6.942.287.428,00 atau 24,26% dibandingkan anggaran tahun 2010. Hal ini disebabkan karena tahun 2011 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah dialihkan kepada Daerah sehingga dana bagi hasil pajak/bukan pajak untuk tahun 2011 mengalami penurunan. c.Dana Alokasi Umum (DAU) Tabel 3.6 Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) KENAIKAN/PENURUNAN

TAHUN

1

2007

278.583.000.000,00

278.583.000.000,00

100,00

2

2008

304.078.638.000,00

304.078.636.000,00

100,00

25.495.636.000,00

9,15

3

2009

306.361.821.000,00

306.361.821.000,00

100,00

2.283.185.000,00

0,75

4

2010

308.567.032.000,00

308.567.032.000,00

100,00

2.205.211.000,00

0,72


339.501.986.000,00

100,00

30.934.954.000,00

10,03

RKPD

TARGET (Rp)

REALISASI

No.


Rp.

%

Rp

%

III-8


Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2011 meningkat cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 30.934.954.000,00 atau meningkat sebesar 10,03% dibandingkan anggaran tahun 2010 d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Tabel 3.7 Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TARGET (Rp)

REALISASI

KENAIKAN/PENURUNAN

No.

TAHUN

1

2007

42.697.000.000,00

42.697.000.000,00

100,00

2

2008

50.121.000.000,00

50.121.000.000,00

100,00

7.424.000.000,00

17,39

3

2009

51.898.000.000,00

51.898.000.000,00

100,00

1.777.000.000,00

3,55

4

2010

34.720.800.000,00

34.720.800.000,00

100,00

-17.177.200.000,00


35.488.400.000,00

100,00

767.600.000,00

Rp.

%

Rp

%

-33,10 2,21

Dana alokasi khusus (DAK) tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp.767.600.000,00 atau 2,21% dari anggaran tahun sebelumnya. e. Dana Penyesuaian. Tabel 3.8 Target dan Realisasi Dana Penyesuaian No.

TAHUN

1

2010

2 *2011 *Realisasi sebelum audit BPK

TARGET (Rp)

REALISASI Rp.

KENAIKAN/PENURUNAN %

29.515.800.400,00

28.413.200.400,00

96,26

31.193.860.760,00

29.913.688.740,00

95,89

Rp

%

-

1.500.488.340,00

5,28

Pada tahun 2011 terdapat dana penyesuaian pada APBD Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan sebesar 1.500.488.340,00 atau sebesar 5,28% dibandingkan tahun 2010. f. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tabel 3.9 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah REALISASI

PENINGKATAN REALISASI

No.

TAHU N

TARGET (Rp)

1

2007

37.578.821.887,00

49.182.195.137,00

130,88

2

2008

48.174.507.952,00

51.298.835.454,00

106,49

2.116.640.317,00

4,30

3

2009

50.592.165.250,00

58.708.735.552,00

116,04

7.409.900.098,00

14,44

4

2010

54.661.281.549,63

54.292.145.627,39

99,32

-4.416.589.924,61

-7,52


100.358.626.965,28

103,82

46.066.481.337,89

84,85

RKPD


Rp.

%

Rp

%

III-9


Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD Kabupaten Jembrana tahun 2011 terdiri dari pendapatan dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya dan bantuan keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp. 46.066.481.337,89 atau mencapai 84,85%. Adapun pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.10 Realisasi Pendapatan DaerahKabupaten Jembrana 2011*) URAIAN 1 A. PENDAPATAN DAERAH 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 2. DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak/bukan pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Penyesuaian 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH Pendapatan Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerntah daerah lainnya Dana penyesuaian dan otonomi khusus Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya Restitusi Pajak Jumlah Pendapatan Tanda )* : Data belum audit BPK Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Jembrana

ANGGARAN 2 559.656.551.455,97 36.247.620.073,57 9.047.420.747,00 5.204.860.317,00 2.602.468.853,00 19.392.870.156,57 426.749.848.411,00 20.565.601.651,00 339.501.986.000,00 35.488.400.000,00 31.193.860.760,00 96.659.082.971,40 -

REALISASI 3 567.458.337.309,45 40.527.608.460,17 9.000.786.813,25 4.521.869.727,33 2.602.468.852,94 25.325.430.280,89 426.572.101.884,00 21.668.027.144,00 339.501.986.000,00 35.488.400.000,00 29.913.688.740,00 100.358.626.965,28 -

% 4 101,39 111,80 99,48 86,87 100,00 125,83 99,9 105,36 100,00 100,00 95,89 103,82 -

62.799.207.971,40 32.073.035.000,00

66.498.751.965,28 32.073.035.000,00

105,89 100,00

1.786.840.000,00 559.656.551.455,97

1.786.840.000,00 568.261.334.523,69

100,00 101,53

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2007-2011 dapat disajikan dalam tabel 3.11 Tabel 3.11 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah No.

TAHUN

TARGET (Rp)

1 2007 392.436.038.689,21 2 2008 446.148.831.383,18 3 2009 454.011.607.213,00 4 2010 486.729.445.027,30 5 *2011 559.656.551.455,97 *Realisasi sebelum audit BPK

REALISASI Rp. 407.055.796.147,63 454.932.068.810,95 477.515.493.686,17 488.984.315.567,71 568.261.334.523,69

% 103,72% 101,96% 105,17% 100,46% 101,39%

PENINGKATAN REALISASI 60.602.027.059,84 47.876.272.663,32 22.583.424.875,22 11.468.821.881,54 78.474.021.741,74

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah sebagaiaman yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan RKPD


III-10

% 17,49 11,76 4,96 2,40 16,05


yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang – undangan. Sesuai dengan kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparasi, akuntabilitas, efisien dan efektif yang diarahkan kepada layanan sosial dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas social dan fasilitas umum berwawasan lingkungan serta hak kedudukan Hukum, HAM dan Politik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur belanja Kabupaten Jembrana untuk tahun anggaran 2011 dikelompokkan menjadi: 1) Belanja tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja tidak terduga. 2) Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja SKPD yang bersangkutan seperti : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Belanja Langsung dimaksud lebih difokuskan untuk mendukung perwujudan masyarakat jembrana yang sejahtera sesuai visi misi dan program prioritas pembangunan. Berikut dapat dilihat pertumbuhan Realisasi belanja daerah Kabupaten Jembrana untuk Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut : Tabel 3.12 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011*) URAIAN 1 B. BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi hasil kepada provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah desa Belanja Bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/kota/pemerintahan desa dan Parpol Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja pegawai Belanja BArang dan JAsa Belanja Modal JUMLAH BELANJA SURPLUS (DEFISIT) Tanda )* : Data belum audit BPK Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Jembrana

ANGGARAN 2 615.427.631.688,71 383.875.590.035,80 328.619.692.391,01 14.248.996.000,00 17.484.405.000,00

REALISASI 3 546.846.315.172,76 358.149.036.419,36 305.653.577.706,00 14.192.868.500,00 15.236.445.658,00

% 4 88,85 93,29 93,01 99,60 87,14

5.039.986.791,22

5.039.983.790,39

100

17.982.512.853,57 500.000.000,00 231.552.041.652,91 8.606.141.000,00 126.590.886.441,91 96.355.014.211,00 615.427.631.688,71 (55.771.080.232,74)

17.790.812.746,97 230.834.832,00 188.697.278.753,40 7.688.909.737,00 113.514.845.120,40 67.493.523.896,00 546.846.315.172,76 21.412.859.098,93

98,93 46,16 81,49 89,34 89,67 70,04 88,85 36,95

Perkembangan belanja daerah dalam lia tahun dari tahun 2007-2011 adalah :

RKPD


III-11


Tabel 3.13 Target dan Realisasi Belanja Daerah REALISASI

ANGGARAN

KENAIKAN/PENURUNAN

No.

TAHUN

1

2007

430.728.498.046,61

392.380.636.278,00

91,10

62.583.234.534,50

18,98

2

2008

500.248.967.610,21

445.271.547.173,00

89,01

52.890.910.895,00

13,48

3

2009

514.245.614.510,98

479.134.809.118,71

93,17

33.863.261.945,71

7,61

4

2010

550.991.336.409,74

496.307.776.717,41

90,07

17.172.967.598,70

3,58


546.848.475.424,76

88,85

50.538.538.455,35

10,18

Rp.

%

Rp

%

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah terdiri dari : 1) Penerimaan pembiayaan yang mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. 2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah serta antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Angggaran Belanja Daerah mengakibatkan surplus atau defisit anggaran. Surplus Anggaran terjadi bilamana anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal surplus anggaran penggunaannya diprioritaskan untuk pembayaran pokok utang, pernyertaan modal (investasi) daerah dan / atau penanaman penyertaan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Defisit Anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah yang berpedoman pada penetapan batas maksimal deficit anggaran oleh Menteri Keuangan. Dalam hal anggaran deficit ditetapkan pembiayaan untuk menutup deficit tersebut yang diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun angggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Berikut tabel realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2008-2009 Kabupaten Jembrana sebagai berikut : Tabel 3.14 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Jembrana URAIAN 1 C. PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaankembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah

RKPD


ANGGARAN 2 62.099.080.232,74

REALISASI 3 60.871.080.232,74

% 4 98,02

55.871.080.232,74 -

55.871.080.232,74 -

100,00 -

III-12

Pemerintah Kabupaten Jembrana Penerimaan dana talangan Dana Bergulir Jumlah Penerimaan Pembiayaan PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembaayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Pengeluaran Dana Talangan Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) TAHUN BERKENAN

5.000.000.000,00 1.228.000.000,00 62.099.080.232,74

5.000.000.000,00 60.871.080.232,74

100,00 0,00 98,02

6.328.000.000,00 100.000.000,00 1.228.000.000,00 5.000.000.000,00 6.328.000.000,00 55.771.080.232,74

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 55.871.080.232,74

79,01 0,00 0,00 100,00 79,01 100,17

-

77.283.939.331,67

-

Dalam tahun 2009-2011 perkembangan pembiayaan daerah dapat dilihat pada

tabel 3.15

Tabel 3.15 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2009- 2011 Kabupaten Jembrana No 1 2 3

Uraian

Pendapatan Daerah Belanja Daerah Pembiayaan Daerah a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

2009 (Rp) 454.932.068.810,95 445.271.547.173,00

Tahun 2010 (Rp) 477.515.493.686,17 479.134.809.118,71

2011 (Rp) 568.261.334.523,69 546.848.475.424,76

4.500.000.000,00

4.500.000.000,00

5.000.000.000,00

-

-

-

4.500.000.000,00

4.500.000.000,00

5.000.000.000,00

65.906.206.814,98

63.194.541.382,44

55.871.080.232,74

Sumber data : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana

Alokasi Anggaran untuk belanja pegawai terhadap total Anggaran Belanja Daerah pada tahun 2011 sebesar 337.225.833.391,01 masing-masing terdapat pada Belanja Langsung sebesar Rp.8.606.141.000,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 328.619.692.391,01 atau mencapai 54,80% dari total anggaran Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi anggaran daerah tahun 2011 sebagian besar adalah untuk Belanja Aparatur/Pegawai. 3.2.4. Neraca Daerah Diamanatkan pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) diwajibkan menyusun laporan keuangan daerah yang terdiri dari a) Laporan Realisasi Anggaran; b) Neraca; c) Laporan Arus Kas; dan d) Catatan Atas Laporan Keuangan. Neraca merupakan gambaran secara umum yang menjelaskan tentang kekayaan daerah / asset, kewajiban daerah / pasiva dan modal / ekuitas dalam satu periode tertentu. Maka dalam pemaparan ini dijelaskan tentang perkembangan neraca Kabupaten Jembrana untuk Tahun Anggaran 2009 – 2011 beserta rasio analisanya sebagai berikut :

RKPD


III-13


Tabel 3.16 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Jembrana 2010-2011 No

Uraian

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

ASET ASET LANCAR Kas Piutang Persediaan

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7

ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan bangunan Jalan Irigasi dan jaringan Aset tetap lainnya Kontruksi dan Pengerjaan Dst………….

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

ASET LAINNYA Tagihan dan penjualan anggsuran Tagihan Tuntutan ganti kerugian daerah Kemitraan dengan pihak kedua Aset tak berwujud Dst Aset Lain-lain

1.4 1.4.1 1.4.2

INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi non permanen – Dana Bergulir Investasi Permanen – Penyertaan modal Pemda JUMLAH ASET DAERAH

2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3

RKPD

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Hutang perhitungan pihak ketiga Uang muka dari kas daerah Pendapatan diterima di muka Utang Jangka Pendek Lainnya Dst…………. EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR SILPA Cadangan Piutang Cadangan persediaan Pendapatan yang ditangguhkan Dana yang harus disediakan pembayaran utang jangka pendek Dana yang harus disediakan EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam aset tetap

Th 2010

Th 2011

Rata-rata Pertumbuhan (%)

74.965.766.791,60 55.871.949.017,74 16.471.624.305,86 2.622.193.460,00

94.857.339.405,17 77.283.939.331,67 8.937.663.784,33 8.635.736.289,17

26,53% 36,83% (45,73%) 229,33%

1.001.478.753.967,00 193.789.836.000,00 120.922.389.078,00 418.824.647.568,00 260.319.299.433,00 7.622.581.888,00

1.077.227.939.051,00 193.657.204.000,00 139.526.143.275,00 436.504.948.035,00 297.995.950.912,00 9.543.692.829,00

7,56% (0,06%) 15,38% 4,22% 14,47% 25,20%

23.547.073.000,00 71.207.500,00

23.627.073.000,00 71.207.500.00

0,33% 0%

23.475.865.500,00

23.555.865.500,00

0,34%

30.711.144.673,24 22.619.133.673,24 8.092.000.000,00

28.859.808.227,10 20.767.808.227,10 8.092.000.000,00

(6,02%)

1.130.702.738.431,84

1224.572.159.683,27

8,30%

4.081.651.727,00 4.081.651.727,00 868.785,00 85.859.567,00 3.994.923.375,00 -

341.643.034,00 341.643.034,00 0,00 341.643.034,00 -

(91,62%)

70.884.115.064,60 55.867.080.232,74 16.471.624.305,86 2.622.193.468,00 (3.376.525.242,00) 704.257.700,00

94.515.696.371,17 77.283.939.331,67 8.937.663.784,33 8.635.736.289,17 (341.643.034,00) 0,00%

33,33% 38,32% (45,73%) 229,33% 89,88% 100,00%

1.055.736.971.640,24 1.001.478.753.967,00

1.129.714.820.278,10 1.077.227.939.051,00

7,00% 7,56%

23.547.073.000,00 30.711.144.673,24

23.627.073.000,00 28.859.808.227,110

0,33% (6,02%)

1.130.702.738.431,84

1.224.572.159.683,27

8,30%

untuk

Diinvestasikan dalam asset lainnya Diinvestasikan dalam investasi Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA


0%

297,90% 100,00%

III-14


Sebagaimana diuraikan dalam visi misi dan prioritas program pembangunan yang telah diselenggarakan pemerintahan 5 (lima) tahun sebelumnya disebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup, salah satunya tercermin dari peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dicapai melalui penyelenggara pemerintah yang bersih, trasparan, akuntabel dan efisien efektif. Untuk dapat terwujudnya GOOD GOVERNOCES dibutuhkan pendanaan pemenuhan kebutuhan Aparatur yang profesional sebagai penunjang pelayanan public. Berikut dapat digambarkan kebijakan pengelolaan keuangan terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan yang mencakup :

3.2.5 Proporsi Penggunaan Anggaran Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa untuk terciptanya suatu penyelenggara pemerintah yang mengarah pada Good Governance sangat ditentukan dengan pemenuhan anggaran belanja aparatur, berikut realisasi belanja pemenuhan kebutuhan Aparatur Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2011 sebagai berikut : Tabel 3.17 Realisasi Belanja Aparatur Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2011 No A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RKPD

Uraian Belanja tidak langsung Belanja gaji dan tunjangan Belanja Tambahan Penghasilan Belanja Penerima Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH Belanja Pungutan Pajak Derah (*) Lainnya Belanja Langsung Belanja Honorarium PNS (*) Belanja uang lembur (*) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja khusus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bintek PNS (*) Belanja Premi asuransi kesehatan Belanja makanan dan minuman pegawai Belanja Pakaian Dinas dan atributnya Belanja Pakaian khusus dan harihari tertentu Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan pindah tugas Belanja pemulangan pegawai Belanja Modal (kantor,mobil dinas,meubelair,peralatan dan perlengkapan dll) TOTAL


2010

2011

272.555.280.954,00 207.595.921.772,00 63.395.455.200,00 1.056.000.000,00

302.614.714.183,00 225.426.338.727,00 74.846.080.200,00 1.807.800.000,00

507.903.982,00

534.495.256,00 55.529.809.050,36 85.958.044.546,00 2.314.218.000,00 859.089.400,00

74.486.943.170,44 2.204.511.000,00 631.113.300,00 972.500.000,00 576.950.000,00

820.750.000,00

0,00 1.350.000,00

0,00 0,00

221.210.500,00

202.863.750,00

1.530.589.050,00

696.852.000,00

10.185.439.198,00 0,00 0,00 58.163.280.122,44

13.570.747.500,00 0,00 0,00 67.493.523.896,00

347.042.224.124,44

III-15


Mengacu pada Belanja Aparatur dalam menunjang perwujudan Good Govermance terhadap total pengeluaran maka dapat dijelaskan dalam tabel berikut : Tabel 3.18 Proporsi Belanja Aparatur Kabupaten Jembrana Tahun 2009 - 2011 No

Tahun

Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp) 3

1 2 348.166.844.061,90 1 2009 347.042.224.124,44 2 2010 3 2011 Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana

Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) 4 483.634.809.118,71 500.807.785.717,41

Prosentase 3/4 x 100% 5 71,99 % 74,69 %

Dari Tabel tersebut tercermin bahwa realisasi anggaran untuk pemenuhan belanja aparatur dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan, sejalan dengan perwujudan Good Govermence. 3.2.6.Analisis Pembiayaan Telah disebutkan diawal bahwa pembiayaan Daerah terkelompokkan menjadi a) penerimaan pembiayaan, dan b) pengeluaran pembiayaan selama kurun waktu tahun anggaran 2009 – 2011 mengalami deficit yang akan di tutupi dari Pembiayaan Daerah. Berikut dapat dijelaskan deficit Riil Anggaran Kab. Jembrana tahun 2008 – 2010 sebagai berikut : Tabel 3.19 Defisit Riil Anggaran Kab. Jembrana Tahun 2009 - 2011 No 1 2 3

Uraian Realisasi Pendapatan Daerah Belanja Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Defisit Riil

2009

2010

2011)*

477.515.493.686,17

488.982.875.506,99

568.261.334.523,69

496.307.785.717,41

546.848.475.424,76

479.134.809.118,71 4.500.000.000,00

4.500.000.000,00

5.000.000.000,00

5.160.521.637,95

(6.119.315.432,54)

16.412.859.098,93

Tanda )* : Data belum audit BPK

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana

Selanjutnya untuk dapat menutupi defisit riil tahun anggaran 2009 – 2011 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimssn piutang. Berikut komposisi penutup deficit riil anggaran Kabupaten Jembrana tahun 2009 – 2011 sebagai berikut :

RKPD


III-16


Tabel 3.20 Komposisi Penutup Defisit Riil Kab. Jembrana tahun anggaran 2009 – 2011 No

Uraian

2009

Proporsi dari Total Defisit Riil 2010

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya 65.906.206.814,98 2 Pencairan Dana Talangan 0,00 3 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 4 Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah 0,00 5 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana

2011

1

63.194.541.382,44 0,00

63.194.541.382,44 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Sebagaiman diketahui bahwa APBD Kabupaten Jembrana selama tahun anggaran 2010 – 2011 menerpakan anggaran deficit yang ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SILPA ). Memperhatikan hal tersebut berikut disajikan tabel Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Jembrana tahun 2010 – 2011 sebagai berikut : Tabel 3.21 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kab. Jembrana TA. 2010 – 2011 No

Uraian

2010 Rp

1 2 3

63.194.541.382,44 Jumlah SILPA 2.568.954.664,43 Pelampauan PAD Pelampauan Dana 2.190.117.899,00 Perimbangan 4 Pelampauan Penerimaan Lain8.116.570.301,76 lain Pendapatan Daerah yang Sah 5 Sisa Penghematan 50.318.898.517,25 Belanja atau akibat lainnya 6 Kewajiban kepada pihak ketiga 868.785,00 sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 0,00 7 Kegiatan Lanjutan Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana

2011 % dari SILPA

Rp

4,07

47.283.939.331,67 5.082.985.600,84

85,25

1.102.425.493,00

370,60

0,00

% dari SILPA

619,95

0,002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3 Prospek dan Tantang Keuangan Kabupaten Jembrana Tahun 2013 dan Tahun 2014. Prospek dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah Tahun 2013 dan tahun 2014 adalah; a. Belum terbentuknya sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. b. Kurang tertibnya Administrasi pemungutan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah c. Kemampuan SDM masih perlu ditingkatkan. RKPD


III-17


Dari tantangan tersebut prospek keuangan ke depan adalah sebagai berikut : a. Penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan dengan melakukan Pendataan yang sifatnya menyeluruh dalam rangka penerapan sistem informasi pendapatan daerah. b. Dengan pemantauan kepada petugas pungut, baik terhadap pencatatan (Administrasi), maupun pungutan (penerimaan) maka penerimaan PAD lebih meningkat. c. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui latihan-latihan dan bimbingan teknis akan mampu meningkatkan kinerja keuangan. 3.4 Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk daerah dapat menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun kedepan. Memperhatikan realisasi pendapatan daerah 5 (lima) tahun sebelumnya Kabupaten Jembrana mengalami trend peningkatan rata – rata 15 % tiap tahunnya, begitu pula dengan belanja daerah juga mengalami trend peningkatan rata – rata 17 %. Berdasarkan data pengelolaan keuangan 5 (lima) tahun sebelumnya, maka berikut disajikan proyeksi struktur APBD untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai sumber pendanaan program dan kegiatan. Adapum Proyeksi dimaksud adalah sebagai berikut :

3.4.1.Pendapatan Daerah Sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa pendapatan daerah terdiri dari a) Pendapatan Asli Daerah (PAD); b) Dana Perimbangan; dan c) Lain – lain pendapatan daerah yang Sah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut : a .Pendapatan Asli Daerah (PAD) Salah satu sumber pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah yang digali dari potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah Kabupaten Jembrana. Untuk 5 (lima) tahun kedepan 2011 – 2015 proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut : Tabel 3.22 Proyeksi PAD kabupaten Jembrana TA. 2011 – 2015 No Tahun 1 2011 2 2012 2013 3 2014 4 2015 5 Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana

PAD (Rp) 36.247.620.073,57 51.066.991.453,74 59.066.991.453,74 62.000.000.000,00 65.000.000.000,00

Persentase 40,88% 15,67% 4,97% 4,84% 16,59%

Untuk dapat tercapainya target proyeksi PAD kurun waktu 5 tahun kedepan dapat dilakukan dengan Intensifikasi maupun Ekstensifikasi yang mengacu pada Undang – undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Optimalisasi Manajemen Pengelolaan PAD. Berdasarkan Data proyeksi PAD 5 tahun kedepan mengalami trend pertumbuhan rata – rata 15,8 % RKPD


III-18


b .Dana Perimbangan Dari kurun waktu 5 tahun sebelumnya trend dana perimbangan mengalami peningkatan dan memiliki rata - rata kontribusi 97,5% dari total pendapatan daerah. Berikut disajikan tabel 3.15 tentang Proyeksi Dana Perimbangan Kab. Jembrana TA. 2012 – 2013 sebagai berikut : Tabel 3.23 Proyeksi Dana Perimbangan Kabupaten Jembrana TA. 2012 – 2013 No 1 1.1 1.2 1.3 1.4

Uraian Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak atau Hasil Bukan Pajak DAU DAK Dana Penyesuaian

2012

2013

457.498.290.651,00

452.115.499.196,00

20.565.601.651,00

15.182.810.195,00

396.762.339.000,00 40.170.350.000,00 0,00

396.762.339.000,00 40.170.350.000,00 0,00

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana c .Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber pendapatan yang terakhir adalah lain – lain pendapatan daerah yang sah selama 5 tahun sebelumnya mengalami peningkatan rata – rata 15,18 % dan memberi rata - rata kontribusi 6,4 % dari total pendapatan daerah. Berikut proyeksi lain – lain pendapatan daerah yang sah untuk 2012 – 2013 sebagai berikut :

Tabel 3.24 Proyeksi Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah Kab. Jembrana TA. 2012 – 2013 No 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Uraian Lain-lain pendapatan daerah yang sah Pendapatan Hibah Dana Darurat Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Dana Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya Restitusi Pajak

2012

2013

100.159.142.437,05 -

100.159.142.437,05 -

63.982.477.377,05

63.982.477.377,05

33.178.975.060,00

33.178.975.060,00

2.997.690.000,00

2.997.690.000,00

-

-


3.4.2.Belanja Daerah Secara umum Belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Berikut Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Jembrana untuk 5 tahun kedepan 2012 – 2013 sebagai berikut :

RKPD


III-19


Tabel 3.25 Proyeksi Belanja Daerah Kab. Jembrana Tahun 2012 – 2013 No

Uraian

1 1.1 1.2

Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

2012 640.724.424.541,79 395.301.046.611,07 245.423.377.930,00

2013 640.724.424.541,79 395.301.046.611,07 245.423.377.930,00


Dari data – data tersebut dapat diperhitungakan kerangka pendanaan dalam rangka mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Jembrana dan rencana penggunaannya. Berikut disajikan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana untuk mendanai pembangunan daerah untuk 5 tahun kedepan 2012 – 2013 sebagai berikut : Tabel 3.26 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Kab. Jembrana Tahun 2012 – 2013 No

Uraian

1 2

Pendapatan Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda) SILPA Total Penerimaan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kapsitas Riil Kemampuan Keuangan

3 4

2012

2013

608.724.424.541,79

611.341.633.096,79

32.100.000.000,00

29.382.791.445,00

596.024.102.268,51

623.842.671.490,91

44.800.322.273,28

16.881.753.050,88


RKPD


III-20

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents