BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Kondisi perekonomian Kabupaten Sleman Tahun 2014 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2015-2016 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Bab ini juga membahas kinerja
perekonomian daerah Kabupaten Sleman
berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya. Berdasarkan gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun prioritas pembangunan, dan pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2016 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien. 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2016 berdasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global termasuk kebijakan MEA serta tantangan yang masih akan dihadapi adalah mewujudkan pertumbuhan
ekonomi
yang
inklusif
dan
berkelanjutan.
Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan
dampak
signifikan,
luas
dan
merata
dalam
konsep
bagi
semua
stakeholder dan lingkungan. Penerapan
kebijakan
tersebut
yang
lebih
implementatif adalah sebagai berikut: 1.
Meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar internasional Program dan kegiatan diarahkan pada: a.
Peningkatan daya saing produk dan tenaga kerja;
b.
Peningkatan investasi yang memperhatikan aspek lingkungan dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat;
c.
Peningkatan peran BUMD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
III - 1
d.
Peningkatan inovasi dan pemanfaatan teknologi;
e.
Akselerasi pertumbuhan ekonomi;
f.
Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana ekonomi;
g.
Pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perindustrian, perdagangan dan koperasi;
h.
Pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan UMKM;
i.
Penyediaan lapangan dan kesempatan kerja yang berkualitas melalui regulasi, dan fasilitasi pengembangan kewirausahaan.
2.
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor ekonomi lokal potensial dan strategis. Program dan kegiatan diarahkan pada: a.
Menuju kemandirian pangan;
b.
Peningkatan akses dan fungsi intermediasi bagi pengembangan ekonomi lokal potensial dan strategis;
c.
Pengembangan sektor ekonomi potensi lokal potensial dan strategis dari hulu sampai dengan hilir.
3.1.1.
Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015
Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi
makro
serta
perkembangan
perekonomian
daerah.
Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor. Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut : a.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB Kabupaten Sleman Tahun 2013 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp.19.105.499,- menjadi Rp.20.865.667,- pada tahun
2014.
Pada
tahun
2015
diperkirakan
sebesar
Rp.22.694.421,PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 (ADHK 2000) sebesar Rp7.471.899
pada
tahun
2013,
pada
tahun
2014
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
sebesar III - 2
Rp7.905.974
dan
pada
tahun
2015
diperkirakan
sebesar
Rp.8.378.243,Struktur perekonomian daerah cenderung berubah dari sektor primer beralih ke sektor sekunder dan tersier. Dari PDRB ADHB, pada tahun 2013 sektor primer sebesar 13,46%, sektor sekunder sebesar 28,16% dan sektor tersier sebesar 58,38%. Pada tahun 2014 sektor primer sebesar 13,13%, sektor sekunder sebesar 27,91% dan sektor tersier sebesar 58,96%. Diperkirakan pada tahun 2015 sektor primer sebesar 12,88%, sektor sekunder sebesar 27,82%, dan sektor tersier sebesar 59,30%. Empat lapangan usaha pendukung utama perekonomian di Kabupaten Sleman adalah sektor
perdagangan,
hotel
dan
restoran;
jasa-jasa;
industri
pengolahan dan pertanian. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman pada tahun 2013 mencapai 5,70%. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,81% dan pada tahun 2015 diperkirakan sebesar 5,84%. b.
PDRB Per Kapita PDRB per kapita menurut harga berlaku (ADHB) pada tahun 2013 sebesar Rp.16.733.992,- pada tahun 2014 sebesar Rp. 17.926.293,dan pada tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp.19.687.867,- PDRB per kapita menurut harga konstan (ADHK 2000) tahun 2013 sebesar Rp.6.544.434,- menjadi Rp.6.792.249,- pada tahun 2014, dan perkiraan pada tahun 2015 sebesar Rp.7.268.294,-
c.
Inflasi Pada tahun 2014 inflasi sebesar 5,85%. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 8,41% dan inflasi terendah pada kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga sebesar 2,16%. Sedangkan inflasi pada tahun 2015 diperkirakan sebesar 5,50%.
d.
Investasi Investasi daerah merupakan salah satu kekuatan penting untuk mengakselerasi
pembangunan
daerah.
Disamping
untuk
mendorong perekonomian daerah, peningkatan investasi juga diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Nilai investasi PMA pada tahun 2014 sebesar US$ 231.963.752,71 sedangkan
pada
tahun
2015
diperkirakan
sebesar
US$
245.664.459,30.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
III - 3
Nilai
investasi
PMDN
Rp.1.868.199.326.172,00 PMDN
pada
Tahun
pada
sedangkan 2015
tahun
2014
perkiraan
adalah
nilai
sebesar investasi
Rp2.802.298.989.258,00
Kebutuhan investasi tersebut dibiayai oleh pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. e.
Ekspor Nilai ekspor pada tahun 2014 sebesar US$ 40.976.227,96 dan pada tahun 2015 diperkirakan sebesar US$ 41.000.000. Komoditi ekspor tertinggi pada pakaian jadi dan sarung tangan kulit. Perkembangan indikator makro ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi NO A 1 2 3 B
1 2 3 4 5 6 7 8
C D
9
1 2 3 4 5
INDIKATOR KINERJA Pertumbuhan Ekonomi* Pertumbuhan Ekonomi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Share PDRB Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha* Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa Pendapatan perkapita* Investasi Nilai Investasi PMDN Nilai Investasi PMA Nilai investasi Non PMA / PMDN Penyerapan TK. Investasi PMDN Penyerapan TK Investasi PMA
SATUAN
REALISASI 2014
PROYEKSI 2015
%
5,81
5,84
Rp.
7.905.974
8.367.683,02
Rp.
20.865.667
23.098.595,72
%
13,31
12,75
%
0,31
0,48
%
13,84
13,50
%
0,93
0,94
%
12,02
12,18
%
23,58
23,89
%
6,17
6,20
%
11,34
11,49
%
18,30
18,56
Rp.
17.926.293
19.672.581
Rp.
1.868.199.326.172
2.802.298.989.000
Rp.
2.319.637.527.100
2.456.645.000
Rp.
3.895.422.023.615
5.009.128.407.000
Orang
9.922
10.127
Orang
7.492
7.661
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
III - 4
INDIKATOR KINERJA
NO 6 7 E
1 2
SATUAN
REALISASI 2014
PROYEKSI 2015
Orang
268.779
281.292
%
6.17
6,10
unit unit
630 573
638 580
Penyerapan TK Investasi Non PMA/PMDN Tingkat Pengangguran Terbuka Koperasi Jumlah Koperasi Koperasi Aktif
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sleman, 2015 *angka sementara
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 Seiring dengan perkembangan kondisi, maka kebijakan ekonomi daerah
tetap
diarahkan
dan
diupayakan
dengan
cara-cara:
(1)
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) menekan laju inflasi agar tidak melebihi satu digit, (3) menekan laju pertumbuhan penduduk. Sebagaimana gambaran diatas, agar pertumbuhan perekonomian daerah berjalan pada jalur yang benar perlu dijaga terciptanya kondisi keuangan yang mantap, yaitu dengan mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis dan layak secara ekonomis. Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Sleman serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut : a.
Tantangan Diperkirakan
perekonomian
Kabupaten
Sleman
masih
akan
dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup: 1)
Menurunkan angka kemiskinan;
2)
Menurunkan angka pengangguran;
3)
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensi lokal dan strategis;
4)
Meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah;
5)
Meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif dan konstruktif;
6)
Menyediakan infrastruktur yang memadai dan berkualitas; RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
III - 5
7)
Meningkatkan daya saing produk dan sumber daya manusia agar dapat bersaing di pasar global; dan
8)
Meningkatkan
peran
pemerintah,
lembaga
pendidikan,
dunia
usaha, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. b.
Prospek Perekonomian Daerah Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan
pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada
kondisi perekonomian tahun 2016 dan perkiraan tahun 2017
serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usahausaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah: 1)
Menyediakan
infrastruktur
perekonomian
yang
memadai
dan
berkualitas untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah; 2)
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha;
3)
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor ekonomi lokal dan strategis; dan
4)
Meningkatkan aksesibilitas dan sinergitas antara masyarakat, dunia usaha dan lembaga pendidikan dengan pemerintah daerah. Berdasarkan
kondisi
perekonomian
daerah
tahun
2014
dan
perkiraan tahun 2015, maka prospek perekonomian pada Tahun 20162017 sebagai berikut : 1) Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 diperkirakan sebesar 5,84% dan pada tahun 2016 mampu tumbuh 5,86%. Target tahun 2017 sebesar 5,88%. 2) Inflasi pada tahun 2015 diperkirakan sebesar 5,50%, target pada tahun 2016 sebesar 5,30% dan tahun 2017 sebesar 5,00%. 3) Nilai ekspor daerah pada tahun 2015 diperkirakan sebesar US$ 41.000.000 dan tahun 2016 diperkirakan sebesar US$ 41.205.000 dan target tahun 2017 sebesar US$ 41.411.000. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2016 sebagai pelaksanaan agenda RPJPD tahun 2006-2025 di tahun kesebelas, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
III - 6
kebutuhan
belanja
mempertimbangkan
pembangunan
kapasitas
fiskal
daerah daerah
akan
sebagai
selalu
salah
satu
penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Resposibility (CSR). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah
dan
pembiayaan
daerah
(penerimaan
dan
pengeluaran
pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari
Pemerintah
Pusat
berupa
dana
dekonsentrasi,
dana
tugas
pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah. 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Sesuai
dengan
ketentuan
perundang-undangan,
pendanaan
penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan
daerah
dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi
tanggungjawab
Pemerintah
dibiayai
dari
APBN,
baik
kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
III - 7
Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan
daerah,
selanjutnya
dirumuskan
kebijakan
di
bidang
keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Kebijakan-kebijakan
tersebut
dimaksudkan
untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016. 3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2016 dihitung dengan asumsi sebagai berikut : 1)
Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan
pendapatan,
serta
prakiraan
masing-masing
potensi jenis pendapatan asli daerah; 2)
Proyeksi pendapatan diasumsikan naik sebesar 10,47% dari tahun 2015,
yaitu
kenaikan
dari
komponen
PAD
(PBB
sebagai
penyumbang terbesar); 3)
Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan
memperhatikan
potensi
masing-masing
jenis
pajak.
Sedangkan DAU dan DAK, ADD dari APBN diasumsikan sama dengan tahun lalu. 4)
Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan. Untuk
mewujudkan
peningkatan
Pendapatan
Daerah
di
Kabupaten Sleman, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1)
Meningkatkan
manajemen
tata-kelola
pemungutan
dan
penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini; 2)
Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
3)
Pendayagunaan asset daerah;
4)
Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya; dan
5)
Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan
Daerah
yang
sudah
tidak
sesuai
lagi
dengan
perkembangan zaman.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
III - 8
Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sleman tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini: Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2013 s.d Tahun 2017 No
Uraian
Realisasi Tahun 2013
Anggaran Tahun 2014
Anggaran Tahun 2015
Proyeksi Tahun 2016
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Proyeksi Tahun 2017 (7)
4.1
Pendapatan asli daerah
449.270.304.864,83
474.917.917.941,46
564.060.923.221,00
624.613.341.400,00
669.613.341.400,00
4.1.1
Pajak daerah
274.628.955.500,77
282.100.000.000,00
330.600.000.000,00
360.700.000.000,00
400.700.000.000,00
4.1.2
Retribusi daerah
48.001.679.730,61
35.114.444.240,00
40.757.507.280,00
42.480.836.400,00
42.480.836.400,00
4.1.3
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bagian laba BUMD)
15.551.529.372,17
23.747.000.000,00
45.797.000.000,00
61.747.000.000,00
61.747.000.000,00
4.1.4
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
111.088.140,261,28
133.956.473.701,46
146.906.415.941,00
159.685.505.000,00
165.685.505.000,00
4.2
Dana perimbangan
1.474.578.471,25
1.058.511.113.184,00
1.075.629.278.043,00
1.098.718.975.043,00
1.094.389.955.954,00
4.2.1
Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak
50.369.188.677,00
47.735.401.184,00
52.064.420.273,00
52.064.420.273,00
52.064.420.273,00
4.2.2
Dana alokasi umum
891.589.912.000,00
952.102.502.000,00
984.410.612.000,00
984.410.612.000,00
984.410.612.000,00
1.2.3
Dana alokasi khusus
50.823.330.000,00
48.673.210.000,00
14.433.000.000,00
14.433.000.000,00
14.433.000.000,00
1.2.5
Dana Insentif Daerah
32.095.325.000,00
25.878.507.000,00
25.876.507.000,00
23.089.697.000,00
23.089.697.000,00
1.2.6.
Alokasi Dana Desa dari APBN
24.721.245.770,00
24.721.245.770,00
24.721.245.770,00
4.3
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
4.3.1
Pendapatan Hibah
4.3.2
Dana darurat
4.3.3
Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya
4.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4.3.5
Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)
4.3.6
Dana pendapatan PBB-P2
4.3.7
Dana penguatan desentralisasi fiscal
4.3.8
Tunjangan pendidikan (sertifikasi+insentif) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
170.814.576.297,00
445.835.169.192,24
551.134.176.397,01
510.043.929.397,01
502.896.073.646,15
1.016.000.000,00
0
1.250.000.000,00
1.250.000.000,00
1.250.000.000,00
---
---
173.528.827.397,01
173.528.827.397,01
---
---
15.280.000.000,00
15.280.000.000,00
---
---
---
---
134.451.960.504,00
28.336.200.000,00
136.308.645.122,24
28.830.787.000,00
173.528.827.397,01
33.280.550.000,00
6.756.185.723,00
254.817.230.070,00
254.817.230.070,00
343.074.799.000,00
319.985.102.000,00
319.985.102.000,00
1.899.525.636.838,81
1.969.264.200.317,70
2.190.824.377.661,01
2.233.376.245.840,01
2.694.196.791.891,42
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sleman, 2015
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah Perencanaan belanja daerah pada Tahun 2016 dihitung dengan asumsi sebagai berikut : 1)
Proyeksi belanja daerah diasumsikan naik sebesar 9,5% dari tahun 2015;
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
III - 9
2)
Perhitungan gaji menggunakan basis data tahun 2015 dengan acress 2,5% dan kenaikan gaji pegawai sebesar 7%. Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di
atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah masih diarahkan sebagai berikut : a.
Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
b.
Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif,
akuntabel,
mempertimbangkan berpedoman
pada
transparan
dan
kemampuan ketentuan
berkeadilan
keuangan
peraturan
dengan
daerah
serta
perundangan
yang
berlaku. c.
Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
d.
Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya yang pada tahun 2016 dapat direalokasikan dari belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
e.
Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
f.
Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.
g.
Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan
untuk
kehidupan
masyarakat
peningkatan
dan
melindungi yang
pemulihan
dan
meningkatkan
diwujudkan pelayanan
dalam
dasar
kualitas bentuk
pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai 9 (sembilan) prioritas pembangunan Tahun 2016.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
III - 10
h.
Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional. Adapun realiasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Sleman
tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini: Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2013 s.d. Tahun 2017 No
Uraian
Realisasi Tahun 2013
Anggaran Tahun 2014
Anggaran Tahun 2015
Proyeksi Tahun 2016
Proyeksi Tahun 2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
5.1
Belanja Tidak Langsung
1.430.339.683.204,62
1.321.166.036.239,10
1.413.387.731.442,42
1.395.643.579.343,42
1.449.658.250.603,82
5.1.1
Belanja pegawai
5.1.2
Belanja bunga
909.252.019.365,16
1.143.891.239.513,81
1.124.858.474.456,02
1.151.458.474.456,02
1.201.458.474.456,42
28.750.905,83
144.000.000,00
4.106.423.611,00
4.106.423.611,00
5.1.3
Belanja subsidi
19.518.562.420,00
4.106.423.611,00
5.1.4
Belanja hibah
5.1.5
Belanja bantuan sosial
43.239.057.000,00
26.157.473.850,00
62.441.354.653,00
21.801.063.000,00
41.701.077.000,00
34.036.605.000,00
5.1.6
Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*
33.366.158.150,00
41.583.030.285,00
37.135.750.728,00
-
-
5.1.6.1
Bagi hasil pajak dan retribusi
-
-
-
40.318.083.640,00
44.332.754.900,00
5.1.6.2
Alokasi Dana Desa dari APBN
-
-
-
24.721.245.770,00
24.721.245.770,00
5.1.6.3
Alokasi Dana Desa dari APBD
-
-
-
103.214.601.318,40
103.214.601.318,40
5.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa
35.464.790.400,00
35.464.790.400,00
25.034.195.000,00
25.034.195.000,00
5.1.7.1
Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten
1.507.600.000,00
1.507.600.000,00
1.507.600.000
2.825.765.148,00
2.825.765.148,00
5.1.7.2
Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa
31.454.990.515,00
39.889.851.000,00
135.175.612.236,40
-
-
5.1.8
Belanja tidak terduga
0
26.291.764.590,29
15.633.510.758,00
5.2
Belanja Langsung
633.360.095.649,78
967.479.820.221,46
899.889.342.943,00
1.192.930.282.748,00
1.152.553.212.548,00
5.2.1
Belanja pegawai
125.003.792.070,80
144.501.680.983,46
147.949.178.704,00
---
---
5.2.2
Belanja barang dan jasa
301.496.438.442,81
435.746.963.796,00
426.134.852.340,00
---
---
5.2.3
Belanja modal
206.859.865.136,17
387.231.175.442,00
325.805.311.899,00
---
---
1.693.528.297.005,79
2.288.645.856.460,56
2.313.277.074.385,42
2.588.546.862.091,42
2.602.211.463.151,82
TOTAL JUMLAH BELANJA
8.500.000.000,00
8.500.000.000,00
3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Perencanaan pembiayaan daerah pada Tahun 2016 dihitung dengan asumsi sebagai berikut : 1)
Proyeksi pembiayaan daerah tahun 2016 diasumsikan naik sebesar 79,53% dari tahun 2015, dikarenakan peningkatan SiLPA.
2)
Proyeksi penyertaan modal (investasi) daerah diasumsikan turun sebesar 61,04% dikarenakan penyertaan modal ke BPD DIY dan PD Bank Sleman sudah memenuhi aturan Perda, hanya investasi RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
III - 11
ke PDAM dan menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan untuk investasi. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2015, pencairan dana cadangan,
hasil
penjualan
kekayaan
daerah
yang
dipisahkan,
penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan diarahkan yaitu
untuk
penyertaan
modal
pada
perusahaan
daerah
serta
penyediaan fasilitas kredit bagi pelaku KUMKM. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2016 di Kabupaten Sleman antara lain diarahkan untuk : a.
Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu;
b.
Membentuk
dana
cadangan
yang
akan
digunakan
untuk
kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis, misalnya belanja Pemilihan Kepala Daerah (pilkada), dan dana cadangan bencana alam; dan c.
Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian (prudential). Adapun realiasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten
Sleman tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini: Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2013 s.d Tahun 2017 No
Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Realisasi Tahun 2013
Anggaran Tahun 2014
Anggaran Tahun 2015
Proyeksi Tahun 2016
Proyeksi Tahun 2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
6.
PEMBIAYAAN
6.1
Penerimaan pembiayaan
289.079.874.715,22
431.359.469.619,96
142.287.949.224,41
426.820.546.051,41
263.408.253.714,05
6.1.1
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)
289.079.874.715.22
431.359.469.619,86
107.287.949.224,41
426.820.546.051,41
263.408.253.714,05
6.1.2
Pencairan Dana Cadangan
---
6.1.3
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
---
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
III - 12
No
Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Realisasi Tahun 2013
Anggaran Tahun 2014
Anggaran Tahun 2015
Proyeksi Tahun 2016
Proyeksi Tahun 2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
6.1.4
Penerimaan pinjaman daerah
6.1.5
Penerimaan kembali pemberian pinjaman
---
6.1.6
Penerimaan piutang daerah
---
6.2
Pengeluaran pembiayaan
6.2.1
Pembentukan dana cadangan
6.2.2
Penyertaan modal (Investasi) daera
6.2.3
Pembayaran pokok utang
6.2.4
Pemberian pinjaman daerah
---
6.2.5
Penguatan Modal
---
35.000.000.000,00
---
111.977.813.477,00
19.835.949.224,41
12.000.000.000,00
65.580.000.000,00
111.839.813.477,00
12.835.252.500,00
5.000.000.000,00
137.744.928,00
138.000.000,00
7.000.000.000,00
63.717.744.928,00
12.000.000.000.00
7.000.000.000,00
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
III - 13
5.000.000.000,00 7.000.000.000,00
