BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kondisi perekonomian Kota Ambon sepanjang Tahun 2012, turut dipengaruhi oleh kondisi perekenomian nasional, dan pergerakan perekonomian dunia secara global. Kinerja ekonomi Kota Ambon yang diukur dengan besaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2012 adalah sebesar Rp.4.248.280.280.207 atau meningkat sebesar Rp. 69.065.050.207 dari tahun 2011 sebesar Rp.4.179.215.230.000. Sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2012 adalah sebesar Rp.2.043.564.075.540 atau meningkat sebesar lebih dari Rp.122.052.590.000 dibanding tahun 2011 sebesar Rp.1.924.720.320.000. Pertumbuhan ekonomi Kota Ambon dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukan trend pertumbuhan yang negatif, dimana tahun 2012 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,39%, menurun 0,39 point dibanding tahun 2011 sebesar 6,77%. Dengan memperhatikan dinamika pertumbuhan ekonomi Kota Ambon lima tahun terakhir yang ditunjang dengan kondisi keamanan di Kota Ambon yang sudah sangat kondusif serta membaiknya kondisi iklim investasi di Kota Ambon maka pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kota Ambon diproyeksikan akan mencapai 6,42%. Proyeksi ini diharapkan akan tercapai di akhir tahun 2014 dan akan berimplikasi terhadap penyerapan tenaga kerja serta penurunan angka kemiskinan di Kota Ambon. Pendapatan domestik per kapita di Kota Ambon tahun 2012 terus mengalami peningkatan, hal ini mencerminkan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang termasuk upaya-upaya Pemerintah Kota Ambon untuk mengembangkan programprogram unggulan dan pendekatan penguatan ekonomi masyarakat yang juga berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Pendapatan domestik regional per kapita tahun 2012 berdasarkan Harga Konstan adalah sebesar Rp.5.220.312,- dan berdasarkan Harga Berlaku sebesar Rp.10.881.725,-. Jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5.053.118,- maka pendapatan domestik regional per kapita tahun 2012 Atas Dasar Harga Konstan mengalami peningkatan sebesar Rp.167.194 (3,31%), dan Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 11.157.659,mengalami penurunan sebesar Rp.375.934,- (-3,37%). Laju Inflasi Kota Ambon berfluktuasi selama tahun 2012 karena sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti dinamika perekonomian global maupun perekonomian Maluku dan secara internal juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya seperti kondisi iklim yang mempengaruhi harga berbagai komoditas. Kenaikan hargaharga komoditas internasional seperti minyak dan pangan yang berpotensi mempengaruhi harga-harga baik di tingkat nasional maupun lokal, terutama pada sektor transportasi. Ancaman lainnya adalah kondisi cuaca yang juga turut mempengaruhi kenaikan harga. Gangguan cuaca menyebabkan rusaknya berbagai infra struktur, berkurangnya produksi ikan tangkap serta gagal panen tanaman bahan makanan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan lokal, sehingga pasokan ke pasar menjadi berkurang. Inflasi Kota Ambon tahun 2012 sebesar 6,73% lebih tinggi dari tahun 2011 sebesar 2,85%. Dengan pengaturan mekanisme pasar yang lebih efektif disertai dengan pengawasan yang optimal, diharapkan laju inflasi Kota Ambon tahun 2013 akan terjaga dibawah 5%. RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2014
35
3.2.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Ambon dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip objektif, efektif dan efisien serta transparan dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan untuk mencapai hasil yang optimal. Kebijakan pengelolaan keuangan Tahun 2014 sepenuhnya diarahkan untuk mewujudkan perekonomian Kota Ambon Yang Mandiri Berbasis Masyarakat untuk menciptakan perekonomian yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap aktifitas ekonomi akan berpengaruh pada peningkatan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan terutama akan diarahkan untuk : 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata dengan prioritas pada bidang perdagangan dan jasa sebagai tulang punggung perekonomian daerah dengan memacu wilayah pengembangan. 2. Mengembangkan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan sektor informal, koperasi dan UKM . 3. Meningkatkan iklim investasi guna mendorong aktifitas perekonomian kota yang akan memberi dampak pada ketenagakerjaan, permodalan, infrastruktur, kelembagaan serta kepastian dan keamanan berinvestasi. 4. Mengoptimalkan pendapatan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan tanpa membebani masyarakat. 5. Mengoptimalkan pengelolaan aset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah. 6. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi peningkatan keswadayaan melalui kemitraan baik antara pemerintah daerah dengan swasta, pemerintah daerah dengan masyarakat maupun antara swasta dengan masyarakat 7. Setiap pengeluaran daerah harus didasarkan pada standar analisa belanja, standar harga barang, tolok ukur kinerja serta standar pelayanan minimal dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif. 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan A. Pendapatan Daerah Sumber penerimaan daerah terdiri atas 1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan 4) Penerimaan Pembiayaan. Secara umum kinerja Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan positif dari kinerja ekonomi daerah disamping kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif.
RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2014
36
Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah yang perlu diambil adalah melakukan evaluasi dan simulasi terhadap komponen pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah Kota Ambon pada Tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp.822.278.597.629,67 atau menurun sebesar 0,50% dari tahun 2013 sebesar Rp.826.393.969.260,Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (Tabel 3.1.) 1. Pendapatan Asli Daerah Berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi pendapatan daerah, yang pada tahun 2014 ditargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon sebesar Rp.82.032.921.998,55,- atau meningkat 12,88% dari PAD tahun 2013 sebesar Rp72.674.518.644,Penerimaan Pos PAD tersebut bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp.50.362.451.250,-, Retribusi Daerah sebesar Rp.28.914.884.565,- dan Hasil Pengelolaan Pajak Yang Dipisahkan sebesar Rp.755.586.183,55,- serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 2.000.000.000,-. 2. Dana Perimbangan Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Dengan melakukan koordinasi secara optimal baik dengan Pemerintah Provinsi Maluku maupun Pemerintah Pusat, ditargetkan penerimaan Dana Perimbangan tahun 2014 akan menjadi Rp.624.216.436.794,89,- atau menurun 2,02% dari tahun 2013 yaitu sebesar Rp.637.113.199.416,Komponen penyumbang Dana Perimbangan adalah Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.44.544.690.772,82,-, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA sebesar Rp.1.196.226.273,84,-, Dana Alokasi Umum sebesar Rp.551.507.941.000,- serta Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.26.967.578.748.23,-. 3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah bersumber dari penerimaan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi maupun Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus serta bantuan keuangan dari provinsi. Koordinasi Pemerintah Kota dalam meningkatkan penerimaan LainLain Pendapatan Yang Sah akan lebih difokuskan pada upaya-upaya penanggulangan bencana sebagai akibat perubahan cuaca yang sangat RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2014
37
ekstrim yang terjadi beberapa waktu terakhir ini sejak tahun 2012. Upayaupaya yang dilakukan tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan kejadiankejadian yang sama terjadi di tahun 2013 maupun di tahun 2014 nanti, maupun merehabilitasi berbagai kerusakan lingkungan dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana alam yang terjadi. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah di tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp.116.029.238.836,23,- atau menurun sebesar 0,49% dari tahun 2013 yaitu sebesar Rp.116.606.251.200,-. Komponen penyumbang lain- lain pendapatan yang sah tersebut tahun 2014 bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.25.355.138.836,23 dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp.90.674.100.000,-. Tabel 3.1. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Ambon Tahun 2012 s.d tahun 2014
NO (1) 1 1.1 1.1.1 1.1.3 1.1.4
1.1.5
1.2 1.2.1
1.2.2 1.2.3
1.3
1.3.1 1.3.2
Jenis Pendapatan Daerah (2) Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana Darurat
Realisasi
Rencana
Proyeksi
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
(4)
(5)
(6)
757.511.271.527,74
826.393.969.260,00
822.278.597.629,67
57.942.444.406,74
72.674.518.644,00
82.032.921.998,55
39.300.312.509,80 16.459.759.234,00
43.062.451.250,00 27.003.067.394,00
50.362.451.250,00 28.914.884.565,00
437.705.403,00
609.000.000,00
755.586.183,55
1.744.667.259,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
687.172.207.661,00 43.506.179.990,00
637.113.199.416,00 35.091.858.416,00
624.216.436.794,89 44.544.690.772,82 1.196.226.273,84
551.507.941.000,00 497.388.862.000,00 29.219.550.000,00
551.507.941.000,00 49.531.570.000,00 26.967.578.748,23
12.396.619.460,00
116.606.251200,00
-
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2014
116.029.238.836,23
38
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
A
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah JUMLAH PENDAPATAN (1.1 s.d 1.3)
12.396.619.460,00
25.932.251.200,00
25.355.138.836,23
-
90.674.100.000,00
90.674.100.000,00
-
-
-
-
-
-
757.511.271.527,74
826.393969.260,00
822.278.597.629,67
B. Belanja Daerah Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka membiayai berbagai pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Ambon yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan kepada prinsip disiplin anggaran yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran (anggaran berbasis kinerja) yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk pelayanan publik, kesejahteraan rakyat dan daya saing ekonomi sebagai upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial serta fasilitas umum yang layak. Sehubungan dengan itu, proyeksi belanja tahun 2014 adalah sebesar Rp.845.658.011.515,46,-. (Tabel 3.2) atau meningkat sebesar 1,81% dari tahun 2013. Komponen Belanja Daerah tahun 2014 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.619.419.991.360,46,- dan Belanja Langsung Rp.226.238.020.155,-
RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2014
39
Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Daerah Kota Ambon Tahun 2012 s.d tahun 2014 NO (1) 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6
2.1.7
2.1.8
Uraian Belanja
Realisasi
Rencana
Proyeksi
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
(2) BELANJA DAERAH
(4) 757.731.346.703,11
(5) 830.563.947.426,00
(6) 845.658.011.515,46
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga
641.770.770.271,96 531.472.994.328,15 781.645.090,81 100.000.000,00 6.974.658.535,00 3.289.480.480,00 -
609.847.234.946,00 593.472.994.328,15 00 323.400.000,00 7.505.000.000,00 3.350.000.000,00 -
619.419.991.360,46
3.482.200.000,00
2.200.000.000,00
B
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.1.1 s.d 2.1.8)
2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3
Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
C
Jumlah Belanja Langsung Program dan Kegiatan
D
Total Jumlah Belanja (B + C)
2.500.000.000,00
115.960.576.431,15 17.367.869.937,03 ** 95.669.791.838,00 111.466.006.989,15
220.716.712.480,00 15.201.459.300,00 101.261.651.738,00 104.253.601.442,00
226.238.020.155
Sumber : (Data Diolah)
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk mengoptimalkan sumbersumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah melalui : 1. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah dengan tetap menjaga agar peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak menambah beban masyarakat dan tidak menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil, antara lain dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah.
RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2014
40
3. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah. 4. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana perimbangan. 5. Peningkatan kualitas pelayanan untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan. B. Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Ambon yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran. Kebijakan belanja daerah Tahun 2014 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif, melalui upaya antara lain : 1. Mengupayakan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS), sesuai dengan amanat UUD 1945 amandemen IV dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja daerah untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pendekatan preventif dan kuratif. 3. Meningkatkan kegiatan perekonomian rakyat melalui kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM, dengan prioritas menekan angka kemiskinan; 4. Meningkatkan kemampuan dan standar kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; 5. Mengoptimalkan tata guna, tata kelola, dan tata produksi pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; 6. Memantapkan infrastruktur transportasi dan pengelolaan persampahan serta sarana prasarana dasar; 7. Mendorong terselenggaranya pembangunan desa yang terpadu melalui Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM);
RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2014
41
8. Mendorong pengembangan pariwisata yang mengakomodir konsepkonsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi. 9. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu: a) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan service mobil); b) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan; c) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD; 10.Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, khusus belanja belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang akan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan keuangan daerah. 11.Untuk belanja tidak terduga akan dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2013 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan belum tertampung dalam bentuk program kegiatan pada tahun 2014. C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan tahun 2014, antara lain dari SiLPA tahun sebelumnya, serta diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain seperti telah disebutkan di atas. Komponen penyediaan dana di sektor Penerimaan Pembiayaan difokuskan pada dua aspek. Pertama adalah memprediksi kemampuan penerimaan yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun anggaran 2013, dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kelebihan penerimaan. Kemudian yang kedua adalah estimasi efisiensi yang akan terjadi pada pelaksanaan APBD 2013 yaitu perkiraan selisih positif antara pengeluaran riil dengan anggaran yang disediakan. Dari kedua aspek ini akan menghasilkan angka-angka yang dikelompokkan menjadi komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2014, sebagai penunjang sektor Penerimaan Pembiayaan RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2014
42
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Dalam Penyusunan APBD pemanfaatan segala potensi dengan penggunaan sumber daya harus secara efisien, efektif dan optimal. Sehingga perlu didasari oleh prinsip-prinsip anggaran yang memungkinkan terjadinya surplus, namun bilamana dipandang perlu dengan mengingat kepentingan pembangunan daerah maka Pemerintah Kota bisa melakukan penganggaran yang melebihi kapasitas keuangannya atau defisit. TABEL III.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Ambon Tahun 2011 s.d 2014
NO
(1) 3 3.1 3.1.1
3.1.2 3.1.3
3.1.4 3.1.5
3.1.6
F
Jenis Penerimaan Pembiayaan (2)
Realisasi
Realisasi
Rencana
Proyeksi
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
(3)
(4)
(5)
(6)
PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan Piutang daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan (3.1.1 s.d 3.1.6)
-
-
7.760.252.557,80
22.931.982.077,14 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
750.000,00
24.200.000,00
7.784.452.557,80 22.932.732.077,14
Sumber : BPKK Ambon Tahun 2011 (Data Diolah)
RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2014
43
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
10.000.000.000,00
11.232.000.000,00
0
3.2.4
Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga
14.561.122.126,00
630.430.631,00
0
G
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (3.2.1 S.D 3.2.4)
24.561.122.126,00
H
Pembiayaan Neto (F G)
(24.561.122.126,00)
I
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) (H + E)
(2.146.880.292,00)
Sumber : BPKK Ambon Tahun 2011 (Data Diolah)
RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2014
44
