BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kerangka kebijakan kinerja ekonomi daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kerangka kebijakan perkonomian regional dan nasional, oleh sebab itu penentuan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Pekalongan tetap harus memperhatikan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RKPD Provinsi dan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam RKP. Pemerintah daerah perlu melakukan pergeseran dari alokasi anggaran administrasi

yang

terlalu

besar

kepada

kebijakan

pemberian

layanan

masyarakat, pengembangan bisnis dan kegiatan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan potensi pajak daerah. Selain itu juga, kebijakan-kebijakan ekonomi yang disusun pada RKPD Tahun 2016 harus diarahkan pada pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2016 dan pemecahan atas permasalahan serta isu-isu strategis Kabupaten Pekalongan. Hal ini ditujukan agar adanya konsistensi terhadap proses pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD yang dijabarkan dalam rencana kerja tahunan pemerintah daerah yang tertuang dalam RKPD. Periode RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016 beserta semua

capaian

kinerjanya

memberikan

pondasi

yang

cukup

kuat

bagi

pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pekalongan untuk periode RPJMD selanjutnya. Perencanaan Pembangunan di Tahun 2016 yang merupakan tahun terakhir periode RPJMD 2011 – 2016 diarahkan untuk melanjutkan semua capaian yang sudah diraih dan menyelesaikan beberapa indikator yang belum berhasil dicapai. Tantangan dan prospek perekonomian yang dihadapi di Tahun 2016 jelas berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga sangat diperlukan upaya serius dan fokus dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama dalam penentuan arah dan kebijakan di bidang ekonomi. 1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah, yang tidak dapat terlepas dengan

perekonomian

regional,

perekonomian

nasional

bahkan

perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut : a.

Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi (economic growth) merupakan salah satu indikator

untuk

mengevaluasi

perkembangan/kemajuan

kinerja

pembangunan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu. Agar diperoleh gambaran tentang pertumbuhan ekonomi secara riil, maka digunakan angka PDRB atas dasar harga konstan. Angka pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan nilai PDRB pada harga konstan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Pada

tahun

2014

kinerja

ekonomi

Kabupaten

Pekalongan

mengalami peningkatan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,85%, lebih tinggi dari tahun 2013 yang sebesar 5,45%. Untuk tahun 2014 ini sebagian

besar

sektor

mengalami

pertumbuhan

secara

positif.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Sektor Keuangan Perusahaan dan Jasa Perusahaan yang tumbuh 6,93% sedangkan terendah terjadi pada Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 3,98%. Selengkapnya pada tabel 3.1 berikut ini : Tabel 3.1 Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Pekalongan atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 2010 – 2014*) SEKTOR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restauran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan Perush. dan Jasa Perush. 9. Jasa-jasa Pertumbuhan PDRB (%)

2010 3,61 (2,55) 4,23 5,82 4,17 4,31 5,76

2011 (0,09) 3,97 6,74 4,50 5,57 7,16 4,11

4,96

4,99

5,00 4,27

5,19 4,77

TAHUN 2012 3,83 5,57 5,38 6,14 5,00 6,21 6,72

2013 2,38 5,13 6,79 7,18 5,20 6,49 6,04

2014*) 4,21 3,98 6,28 5,90 6,41 6,09 5,92

6,90

8,45

6,93

5,37 5,32

4,97 5,45

5,99 5,85

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan, 2014 Keterangan : *) Angka Sementara/Prediksi Sementara

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Salah satu indikator ekonomi makro yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan disuatu daerah adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB merupakan jumlah nilai tambah seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha suatu daerah dalam satu Tahun. Dari nilai PDRB tersebut dapat

RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016

III.2


diturunkan tiga indikator penting lainnya, yaitu pendapatan per-kapita, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. PDRB dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (current price) dan PDRB atas dasar harga konstan (constan price). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada Tahun yang berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat PDRB perkapita, pendapatan perkapita dan untuk melihat besarnya pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukan nilai tambah harga barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada Tahun tertentu sebagai Tahun dasar (Tahun 2000). PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari Tahun ke Tahun. Besaran PDRB sering digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja

perekonomian

kemampuan

suatu

suatu

daerah

wilayah, dalam

terutama

mengelola

dikaitkan

sumber

dengan

daya

yang

dimilikinya. Oleh karena itu dalam mengalokasikan anggaran, sektorsektor yang memiliki kontribusi sebagai sektor penyumbang terbesar PDRB

harus

mendapatkan

perhatian

dari

Pemerintah

Kabupaten

Pekalongan. Sejalan dengan paradigma pembangunan yang partisipatif dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal,

sistem ekonomi yang dijalankan

diharapkan dapat memberikan peran kepada usaha di tingkat komunitas dengan sekala mikro, kecil dan menengah. Dalam hal ini peran UKM sebagai pelaku usaha lokal secara optimal dan menggunakan teknologi yang sesuai agar produk yang dihasilkan dapat lebih bersaing baik di pasar nasional maupun internasional. Berdasarkan kajian ekonomi, distribusi PDRB berdasarkan Harga Konstan 2000 rata-rata selama lima tahun terakhir di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.2 Distribusi Sektoral PDRB atas dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Pekalongan Periode 2010 – 2014 NO

LAPANGAN USAHA

1.

Pertanian

2.

Pertambangan dan Penggalian

3.

Industri Pengolahan

4.

KONTRIBUSI TERHADAP TOTAL PDRB (%) RATA2010 2011 2012 2013 2014*) RATA

URUTAN

21,66

20,65

20,36

19,77

19,79

20,45

2

1,02

1,01

1,02

1,01

0,98

1,01

9

25,94

26,43

26,44

26,78

26,65

26,45

1

Listrik, Gas dan Air Bersih

1,15

1,15

1,16

1,18

1,16

1,16

8

5.

Bangunan

6,26

6,31

6,29

6,28

6,36

6,30

5

6.

Perdagangan, Hotel dan Restoran

18,63

19,06

19,22

19,41

19,33

19,13

3


III.3


NO 7. 8. 9.

LAPANGAN USAHA Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa

KONTRIBUSI TERHADAP TOTAL PDRB (%) RATA2010 2011 2012 2013 2014*) RATA

URUTAN

3,96

3,93

3,98

4,00

4,01

3,98

7

4,37

4,38

4,44

4,57

4,55

4,46

6

17,01

17,08

17,08

17,01

17,16

17,07

4

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, 2014 (Data Sekunder Diolah) Keterangan : *) Angka Sementara

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Sektor Industri Pengolahan masih merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Pekalongan. Hal ini ditunjukkan

oleh

paling

besarnya

kontribusi

sektor

ini

terhadap

perekonomian Kabupaten Pekalongan selama lima tahun terakhir yang mencapai 26,45%. Kontribusi sektor terbesar kedua adalah Sektor Pertanian dengan rata-rata selama lima tahun terakhir mencapai 20,45%. Sedangkan, kontribusi sektor terbesar ketiga disumbangkan oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan sumbangan rata-rata selama lima tahun terakhir mencapai 19,13%. c.

Pendapatan Regional per Kapita Pendapatan perkapita merupakan salah satu variabel atau angka yang dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan dari aspek perekonomian suatu wilayah. Pendapatan Perkapita berdasarkan harga berlaku di Kabupaten Pekalongan selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 rata-rata mencapai Rp.8.283.162,00 per tahun. Dilihat nominalnya, pada tahun 2013 telah mencapai Rp.10.091.658,00 sedangkan pada tahun 2009 sebesar Rp.6.655.607,00.

Angka-angka

tersebut masih terdapat unsur inflasi di dalamnya sehingga nampak tinggi.

Akan tetapi bila dilihat atas dasar Harga Konstan Tahun 2000,

pendapatan

perkapita

tahun

2013

mencapai

Rp.3.762.419,00.

Pendapatan atas dasar harga konstan inilah yang dikatakan sebagai pendapatan per kapita riil. Perkembangan pendapatan perkapita Kabupaten Pekalongan atas dasar harga berlaku maupun harga konstan dari tahun 2010 hingga perkiraan 2014 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, yang secara lengkap dapat dilihat berikut :


III.4


Tabel 3.3 Perkembangan Pendapatan Regional Per Kapita Kabupaten Pekalongan Tahun 2010– 2014*) TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014*)

PENDAPATAN PER KAPITA (Rp.) ATAS DASAR HARGA ATAS DASAR BERLAKU HARGA KONSTAN

7.444.022 8.170.449 9.075.158 10.091.658 11.524.002

3.368.143 3.429.466 3.592.023 3.762.419 4.138.363

KENAIKAN (%) ATAS DASAR ATAS DASAR HARGA BERLAKU HARGA KONSTAN

11,92 9,98 11,07 11,20 14,19

Sumber data : BPS Kabupaten Pekalongan, 2014

5,09 2,01 4,74 4,74 9,99

*) Angka Sementara

d. Laju Inflasi Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya hargaharga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Sepanjang tahun 2014 di Kabupaten Pekalongan telah terjadi inflasi yang sangat tinggi yang mencapai 8,32%. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diumumkan Pemerintah per 18 November 2014 dan diikuti oleh kenaikan

komoditas lainnya menjadi penyebab tingginya

inflasi ada tahun 2014 ini. Perbandingan Inflasi Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010 – 2014

dapat dilihat

dalam tabel di bawah ini : Tabel 3.4 Tingkat Inflasi Kabupaten Pekalongan, Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010 – 2014 CAKUPAN WILAYAH Kab. Pekalongan Jawa Tengah Nasional

2010 6,54 6,88 6,96

Tingkat Inflasi (%) 2011 2012 2013 2,65 2,98 8,18 2,68 4,24 7,99 3,79 4,30 8,38

2014 8,32 8,22 8,36

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014

Grafik 3.1 Tingkat Inflasi Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010 – 2014

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014


III.5


2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan 2016 a.

Analisis Kondisi Internal dan Eksternal terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah Analisis atas kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi eksternal (peluang dan ancaman) terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2014, realisasi RPJMD, dan kondisi ekonomi daerah tahun 2014 dan perkiraan tahun 2015 meliputi : 1) Kondisi Internal a) Faktor Kekuatan (strengths) (1)

Faktor Alam Potensi wisata alam seperti pantai, pegunungan dan wisata minat khusus seperti outbound dan arung jeram yang sangat besar di Kabupaten Pekalongan.

(2)

Aspek Demografi Aspek demografi di Kabupaten Pekalongan cenderung mengalami

pertambahan

pada

setiap

tahunnya.

Dengan

didukung oleh sumber daya manusia usia angkatan kerja yang cukup besar maka diharapkan menjadi kekuatan untuk menggerakkan roda perekonomian pembangunan Kabupaten Pekalongan. (3)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Pekalongan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan demikian tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Pekalongan semakin baik yang dapat menjadi modal untuk menumbuhkan perekonomian.

(4)

Iklim Investasi Investasi di Kabupaten Pekalongan cenderung sangat stabil. Hal ini didukung oleh ketersediaan sumber daya buatan (infrastruktur) yang

memadai dan iklim

keamanan dan

ketertiban di Kabupaten Pekalongan yang relatif kondusif menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. b)

Faktor kelemahan (weaknesses) (1)

Faktor Alam Potensi wiata alam yang sangat besar namun sektor ini belum di eksplor secara maksimal karena belum terbangunnya sinergitas antara keduanya.


III.6


(2)

Tingkat Pembangunan yang masih belum merata Tingkat pembangunan di Kabupaten Pekalongan masih banyak terdapat disparitas antar daerah khusunya antar wilayah pedesaan dan perkotaan sehingga terjadi kesenjangan.

(3)

Tingkat Pengangguran Tingkat

Pengangguran

di

Kabupaten

Pekalongan

tergolong masih tinggi meskipun cenderung menurun setiap tahunnya. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah

Kabupaten

Pekalongan

untuk

mampu

menanggulangi tingkat pengangguran terbuka yang terus meningkat tersebut. (4)

Iklim Investasi Investasi di Kabupaten Pekalongan cenderung sangat stabil. Hal ini didukung oleh ketersediaan sumber daya buatan (infrastruktur) yang

memadai dan iklim

keamanan dan

ketertiban di Kabupaten Pekalongan yang relatif kondusif menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. 2)

Kondisi Eksternal a) Faktor Peluang (opportunities) (1)

Faktor Alam Potensi alam di Kabupaten Pekalongan dengan keadaan Iklim

yang

sejuk,

pemandangan

alam

yang

indah

dan

kesuburan tanah menjadi modal dasar pengembangan yang mendorong keunggulan sektor pariwisata. (2)

Aspek Geografis Aspek geografis Kabupaten Pekalongan yang terletak di sepanjang Jalan Nasional menghubungkan Jalan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah menjadi lintasan utama arus penumpang

dan

memberikan

barang

imbas

yang

positif

secara

dalam

tidak

langsung

menggerakkan

roda

perekonomian Kabupaten Pekalongan. (3)

Iklim Investasi Investasi Kabupaten Pekalongan cenderung meningkat setiap tahunnya sehingga menarik banyak investor untuk menanamkan modalnya. Semakin besar nilai investasi yang ditanamkan semakin meningkat pula kondisi perekonomian.. Hal

ini

yang

membuat

iklim

investasi

di

Kabupaten

Pekalongan sangat menguntungkan.


III.7


(4)

Ekonomi Pasar Ekonomi pasar Kabupaten Pekalongan menjadi bagian terpenting bagi perekonomian Indonesia. Di antara ciri dari ekonomi pasar adalah adanya keterbukaan bagi semua pelaku pasar untuk terlibat di dalamnya. Hal ini merupakan potensi Kabupaten Pekalongan untuk menyiapkan dan mendukung para pelaku ekonomi untuk memasuki ekonomi pasar itu, sehingga

keberadaannya

membawa

manfaat

untuk

masyarakat Kabupaten Pekalongan. b) Faktor Ancaman (threats) (1)

Ekonomi Pasar Global Ekonomi pasar global menjadi ancaman yang serius bagi

pelaku

ekonomi

di

Kabupaten

Pekalongan

sebab

persaingan akan semakin tajam, sementara daya saing produk lokal masih belum kuat dan tidak ada kesiapan SDM serta infrastrukrur pendukung yang memadai. Rencana penerapan pasar tunggal Asean tahun 2015 (Asean Economic Community) dimana persaingan produk antar negara Asean akan semakin ketat termasuk produk-produk Kabupaten Pekalongan. (2)

Perubahan Iklim Perubahan iklim akibat pengaruh pemanasan global memberikan multiplier effect pada dunia. Kecenderungan perubahan iklim yang tidak menentu mengganggu pola tanam para petani, sehingga mengganggu kerja para petani dan mengakibatkan kerugian finansial.

(3)

Tingkat Kerusakan Lingkungan dan Bencana Alam Kabupaten Pekalongan termasuk bagian dari jalur yang rawan bencana alam, karena kedudukan sebagian wilayah Kabupaten

Pekalongan

yang

merupakan

dataran

tinggi

menjadikan rawan terhadap bencana tanah longsor. Bencana alam sebagai akibat dari adanya kerusakan lingkungan, ketidakseimbangan alam, polusi, penurunan daya dukung alam, isu pemanasan global, permasalahan bencana alam, dan berbagai permasalahan lain yang terkait dengan space of life.


III.8


b. Identifikasi Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan 2016 Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Pekalongan serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut : 1)

Tantangan Diperkirakan perekonomian Kabupaten Pekalongan masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkahlangkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup : a)

Percepatan

pertumbuhan

ekonomi

akan

terus

diupayakan

dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi,

terjaganya

stabilitas

ekonomi

makro,

dan

dengan

pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini

diperlukan

strategi

kebijakan

yang

tepat

dengan

menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai

efek

pengganda

tinggi

dalam

menciptakan

kesempatan kerja. b)

Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini mengingat investasi merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi daerah. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang peraturan

perundang-undangan,

pelayanan,

dan

penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi. c)

Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung pembangunan


tercapainya ekonomi

pertumbuhan yang

ekonomi

berkelanjutan.

dan

Infrastruktur

III.9


tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial. d)

Berakhirnya masa pembangunan Millenium Development goals (MDG’s) pada akhir 2015 dan adanya tantangan persaingan untuk meraih peluang memasuki bentuk integrasi ekonomi ASEAN yaitu Asean Economic Communiy (AEC)/ Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);

e)

Persaingan

global

dan

membanjirnya

produk

impor

yang

menghambat dan melemahkan pasar lokal dan daya saing daerah; f)

Sumber Daya Alam (SDA) yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sehingga tidak adanya added values terhadap barang tersebut;

g)

Kondisi alam dan lingkungan yang tidak menentu akibat pemanasan global sehingga sulit diprediksi yang berpengaruh pada usaha pertanian;

h) Kurikulum pendidikan baru yang belum sepenuhnya diterapkan sehingga kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan. i)

Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai.

j)

Peningkatan

peranan

perempuan

diberbagai

bidang

pembangunan dan kemasyarakatan. k)

Bencana alam sebagai akibat dari adanya kerusakan lingkungan, ketidakseimbangan alam dan permasalahan lain yang terkait dengan space of life.

l)

Meningkatkan

partisipasi

swasta

melalui

kemitraan

antara

pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas. m) Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus

didasarkan

pada

pembangunan

yang

berkelanjutan

dengan memnuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung

oleh

kelembagaan

yang

memadai,

dan

menjaga

kelestarian lingkungan hidup


III.10


2)

Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan 2016 : Adanya pembiayaan

situasi

keterbatasan

pembangunan

perekonomian

daerah.

daerah

keuangan berimplikasi

Pemerintah

daerah

negara luas

dituntut

dalam

terhadap mampu

meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian yang ada serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha-usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah : pertama, menciptakan kondisi ketenteraman

dan

kewenangan yang pelayanan

ketertiban dimiliki oleh

perijinan

perekonomian yang pertumbuhan

dan

usaha.

yang

kondusif

daerah.

Ketiga,

cukup dan distribusi

sesuai

Kedua,

menyediakan

berkualitas ekonomi

dengan

meningkatkan infrastruktur

untuk menunjang daerah.

Keempat,

pemberdayaan ekonomi UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai institusi melalui jaringan sistem keuangan mikro. Kelima, memperbaiki modal sosial khususnya etos kerja dalam rangka peningkatan produktivitas kerja.

Keenam,

efisiensi alokasi sumber daya dan dana dalam perekonomian daerah. Berdasarkan kondisi riil perekonomian daerah tahun 2013 dan perkiraan tahun 2014, maka prospek perekonomian pada Tahun 2015 – 2016 adalah sebagai berikut : a)

Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 diperkirakan akan terus menguat sebesar 5,77% dan pada Tahun 2015 mampu tumbuh 5,85%, serta untuk target tahun 2016 sebesar 6,00%.

b)

Inflasi pada tahun 2014 diperkirakan pada kisaran angka dua digit yaitu sebesar 8,32%, dan pada tahun Tahun 2015 diharapkan turun menjadi kisaran 6,50 – 7,00% serta target pada tahun 2016 menjadi sebesar 5,00%.

c)

Mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, kelautan dan perikanan dalam arti yang seluas – luasnya serta optimalisasi potensi pariwisata dan sumberdaya alam dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

d)

Mengembangkan hubungan antar daerah, pemerintah provinsi dan pusat, serta kekuatan-kekuatan ekonomi dalam rangka peningkatan investasi daerah.


III.11


e)

Meningkatkan

daya

saing

daerah

dengan

peningkatan

ketersediaan infrastruktur termasuk merehabilitasi sarana dan prasarana pendukung perekonomian perdesaan, sektor agribisnis dan agroindustri. f)

Memacu laju pertumbuhan ekonomi secara optimal agar mampu mengurangi

kemiskinan

dan

pengangguran.

Kualitas

laju

pertumbuhan ekonomi tersebut harus berupa kemampuan untuk mendukung penurunan jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan dan peningkatan pendapatan daerah. g)

Meningkatkan kualitas pelayanan publik berupa pemantapan reformasi birokrasi dan pelayanan dasar berupa kemampuan masyarakat

dalam

mengakses

pelayanan

pendidikan

dan

kesehatan yang berkelanjutan. Sesuai dengan perkembangan kondisi perekonomian di Kabupaten Pekalongan tahun 2014 dan perkiraan tahun 2016 dan 2016, maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) menekan laju inflasi agar tidak melebihi

satu

digit,

(3)

menekan

laju

pertumbuhan

penduduk.

Agar

pertumbuhan perekonomian daerah berjalan pada jalur yang benar perlu dijaga terciptanya kondisi keuangan yang mantap, yaitu dengan mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis dan layak secara ekonomis. Melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Pekalongan selama lima tahun terakhir dan proyeksi perekonomian tahun 2015, perekonomian Kabupaten

Pekalongan

pada

Tahun

2016

dan

tahun-tahun

berikutnya

diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif, maka kebijakan ekonomi Kabupaten Pekalongan tahun 2016 diarahkan pada akselerasi atau percepatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai upaya pembangunan yang melibatkan

masyarakat

dan

dunia

usaha

serta

memanfaatkan

program

pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi. Untuk menjamin

keberlanjutan

arah

pembangunan,

arah

kebijakan

ekonomi

Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional

dan

provinsi

Tahun

2016.

Arah

pembangunan

perekonomian

diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, juga pada sektor yang memiliki prospek ke depan yang baik serta tahan terhadap gejolak ekonomi. Kebijakan ekonomi daerah Tahun 2016 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi diarahkan pada :


III.12


1. Pro Growth : Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi dan efektivitas kebijakan sektor riil. Pemilihan potensi komoditas unggulan sebagai basis pengembangan wilayah merupakan bagian terpenting dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

khususnya

dari

UMKM

akan

terus

dilakukan

termasuk

memberdayakan peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan terus melakukan peningkatan sumberdaya manusia dalam hal manajerial maupun teknis untuk mendorong penguatan daya saing produk, fasilitasi kemudahan dalam akses permodalan bagi UMKM, fasilitasi promosi produk-produk industri dan promosi

pariwisata

untuk

mendatangkan

wisatawan

baik

wisatawan

nusantara maupun wisatawan mancanegara; 2. Pro Poor : Mendorong peningkatan pemerataan distribusi pendapatan melalui percepatan

pertumbuhan

ekonomi

di

pedesaan

dan

penciptaan

keseimbangan pembangunan di setiap wilayah. Pengembangan kawasankawasan

khusus

seperti

pengembangan

kawasan

agropolitan,

pengembangan sentra-sentra produksi andalan pada sektor-sektor potensial, percepatan

pembangunan

pertanian

melalui

program

revitalisasi

pembangunan pertanian dan pembangunan perdesaan melalui peningkatan produksi pangan, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan diversifikasi usaha di perdesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas cakupan program pembangunan yang berbasis masyarakat, serta pengembangan produk unggulan (core business daerah). 3. Pro Job : Meningkatkan investasi daerah yang ramah lingkungan dan mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi melalui penyediaan pelaksanaan

informasi

potensi

pelayanan

daerah,

terpadu

satu

penyederhanaan atap,

perijinan

membangun

dan

prasarana

penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah, meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada sumberdaya produktif serta mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberikan

dampak

multiplier

yang

tinggi

terhadap

pendapatan

masyarakat. 4. Pro Environment : Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Cakupan sarana dan prasarana dasar tersebut diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar di


III.13


bidang kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, pekerjaan umum, perhubungan dan irigasi. Selain itu, prasarana yang dibangun juga ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Untuk

menjamin

keberlanjutan

pertumbuhan

ekonomi

sebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya pemantauan kualitas lingkungan dan rehabilitasi lahan serta penerapan sanksi bagi pelanggar masalah lingkungan.

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Salah satu aspek dari Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan adalah masalah pengelolaan keuangan daerah yang dalam wujud konkritnya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah

(APBD)

merupakan

arahan/pedoman

Rencana

Kerja

Pembangunan Daerah dalam bentuk perencanaan pendanaan dan program kerja untuk periode satu Tahun anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan

sumber

daya

keuangan

daerah

sebagai

upaya

mewujudkan

peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2016 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2011 – 2016 di tahun kelima, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu

penopang

strategis

dalam

implementasi

RKPD,

yang

akan

selalu

berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Resposibility (CSR). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber dari : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah,


III.14


Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah. 1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Sesuai

dengan

penyelenggaraan

ketentuan

pemerintahan

telah

perundang-undangan, diatur

sesuai

pendanaan

kewenangan

yang

diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari

APBD,

sedangkan

penyelenggaraan

kewenangan

yang

menjadi

tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama. Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016. Rencana pendapatan daerah dalam kerangka pendanaan daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum dalam penerimaannya, dan dengan mencermati berbagai dinamika, khususnya dalam melihat pemanfaatan potensi pendapatan daerah serta realisasi penerimaan tahun sebelumnya maupun dengan proyeksi tahun anggaran 2016, maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan adalah sebagai berikut : Tabel 3.5 Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 – 2016 NO.

URAIAN

a.

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah

b.

Hasil Retribusi Daerah

1.

2014

2015

2016

APBD-P

APBD

PROYEKSI

213.752.562.969 29.373.911.000

238.975.251.139 30.958.934.500

269.641.845.693 34.956.444.500

23.298.233.222

10.997.381.751

11.407.851.305


III.15


NO. c. d. 2. a. b. c. 3. a. b. c. d. e.

URAIAN Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Lain-Lain Pendapatan yg Sah Pendapatan Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya JUMLAH PENDAPATAN

2014

2015

2016

APBD-P

APBD

PROYEKSI

3.559.592.387

4.726.220.609

5.734.835.609

157.520.826.360 919.896.071.622 27.936.121.622

192.292.714.279 956.773.057.622 27.936.121.622

217.542.714.279 988.574.749.514 28.705.392.098

831.579.000.000 60.380.950.000 290.540.806.136 55.870.507.136

862.011.706.000 66.825.230.000 390.773.288.216 1.250.000.000 60.910.102.000

893.044.127.416 66.825.230.000 397.287.899.816 1.250.000.000 67.424.713.600

192.613.916.000

295.655.057.216

295.655.057.216

42.056.383.000

32.958.129.000

32.958.129.000

1.424.189.440.727

1.595.311.114.113

1.655.504.495.023

Sumber : DPPKD Kabupaten Pekalongan, 2015

2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal meningkatkan peran

dan

tanggung

jawab

pemerintah

daerah

dalam

mengelola

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, konsekuensinya tugas dan tanggung jawab daerah semakin besar. Pendapatan daerah yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, baik melalui transfer dana dari Pusat maupun penyerahan kewenangan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang harus benar-benar dimanfaatkan dan digunakan untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan keuangan yang dapat mendorong peningkatan kualitas belanja daerah (quatity of spending) dan benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah,

belanja

daerah

dan

pembiayaan

daerah

(penerimaan

dan

pengeluaran pembiayaan daerah).


III.16


Untuk itu Kebijakan Keuangan Daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah dan selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Kebijakan-kebijakan

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016. a.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Sejalan

dengan

proses

dan

mekanisme

perencanaan

pembangunan daerah baik perencanaan tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program / kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh penting

terhadap

probabilitas

maupun

prospek

keberhasilan

pelaksanaan program / kegiatan yang ditetapkan. Oleh karenanya pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tolok ukur dalam menetapkan tingkat kemampuan fiskal daerah. Penyediaan anggaran daerah setiap tahunnya atau pembiayaan mandiri (Self Financing) diharapkan semakin meningkat sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan semakin tahun akan semakin

berkurang.

Peningkatan

kemandirian

dalam

penyediaan

anggaran daerah merupakan kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah. Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam RKPD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Sejalan

dengan

proses

dan

mekanisme

perencanaan

pembangunan daerah baik perencanaan tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program / kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh penting

terhadap

probabilitas

maupun

prospek

keberhasilan

pelaksanaan program / kegiatan yang ditetapkan. Oleh karenanya pendapatan daerah ‐ khususnya konteks pendapatan asli daerah (sendiri) ‐ menjadi tolok ukur dalam menetapkan tingkat kemampuan fiskal daerah.


III.17


Kebijakan anggaran pendapatan tahun 2016 sebagaimana telah digariskan dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016 diarahkan

pada

upaya

peningkatan

intensifikasi

sumber-sumber

pendapatan asli daerah khususnya pajak dan retribusi serta percepatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui optimalisasi BUMD. Adapun kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Kebijakan peningkatan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 diarahkan pada penggalian sumber-sumber pendapatan pada sektor pajak dan retribusi daerah baik melalui intensifikasi

maupun

ekstensifikasi

secara

selektif

dan

tidak

berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu hendaknya agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Pendapatan

daerah

yang

dianggarkan

dalam

APBD

merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian

serta

dasar

hukum

penerimaannya.

Penganggaran

pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a)

Semua pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, yaitu jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi

dengan

belanja

yang

digunakan

dalam

rangka

menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah dalam rangka bagi hasil. b)

Pendapatan BLUD diasumsikan sesuai Rencana Bisnis Anggaran dan dikelola langsung oleh BLUD untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai Rencana Bisnis Anggaran, kecuali hibah terikat diperlakukan sesuai peruntukkannya.

c)

Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


III.18


d)

Dalam penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, agar memperhatikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang ada.

e)

Hasil

pengelolaan

kekayaan

daerah

yang

dipisahkan

atas

penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, harus rasional dengan

memperhitungkan

nilai

kekayaan

daerah

yang

dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud. Pengertian hasil yang rasional dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan : (1) Bagi

perusahaan

daerah

yang

menjalankan

fungsi

pemupukan laba (profit oriented) adalah selain menjamin kelangsungan

dan

pengembangan

menghasilkan

keuntungan

atau

usaha,

juga

mampu

dalam

rangka

menjalankan

fungsi

deviden

meningkatkan PAD; dan (2) Bagi

perusahaan

daerah

yang

kemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampu menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha. f)

Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.

g)

Penerimaan

bunga

atau

jasa

giro

dari

dana

cadangan,

dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis LainLain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya. h) Untuk meningkatkan PAD, Pemerintah Kabupaten Pekalongan dapat memanfaatkan dana idle (yang belum digunakan) melalui jasa perbankan sepanjang tidak mengganggu aliran kas dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2) Dana Perimbangan Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin


III.19


baik. Dana Perimbangan terdiri dari Dana bagi Hasil (DBH), Dana alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Besaran alokasi dana perimbangan tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana saling mengisi dan melengkapi,

sehingga

kebijakan

pembangunan

daerah

melalui

pendanaan ini tetap diarahkan untuk mendukung program/kegiatan prioritas

nasional

dan

menjaga

konsistensi

serta

kontinuitas

pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pajak penghasilan dan sumber daya alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas dan panas bumi). DBH dialokasikan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal kemampuan

keuangan

(kapasitas

fiskal).

Setiap

daerah

perlu

mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan DBH disertai dengan peningkatan efektivitas penggunaan dana tersebut. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang formula dan mekanisme pengalokasiannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Penentuan besar dana yang

mencakup

kebutuhan

fiskal

daerah

dalam

rangka

melaksanakan fungsi dasar layanan umum, harus mengacu pada tujuan

desentralisasi

dan

otonomi

daerah

itu

sendiri

yaitu

mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata di daerah. Sedangkan arah kebijakan DAU menekankan pada penyempurnaan mekanisme penetapannya agar mengurangi porsi/unsur belanja pegawai sehingga tidak memicu inefisiensi pegawai pemerintah daerah ataupun memicu pendirian daerah otonom baru. Proxy variables

dalam

penghitungan

’kebutuhan

fiskal’

terus

disempurnakan agar semakin mendekati kebutuhan pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan) dan belanja infrastruktur sehingga menimbulkan multiplier effect yang signifikan. Arah kebijakan DAU adalah

penyempurnaan


formula

alokasi

melalui

mekanisme

III.20


peningkatan koordinasi antar instansi terkait, peningkatan akurasi basis penghitungan, serta akuntabilitas pengguna dana DAU. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a)

Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak

Bumi

dan

Bangunan

(DBH-PBB)

selain

PBB

Perkotaan dan Perdesaan, DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBHPajak Tahun Anggaran 2016. b)

Penganggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Umum, DBH-Perikanan, DBH-Minyak dan Gas Bumi, DBH-Panas Bumi dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2016.

c)

Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden mengenai Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2016.

d)

Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan

Menteri

Keuangan

tentang

Alokasi

DAK

Tahun

Anggaran 2016. 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah Kelompok lain-lain Pendapatan yang Sah menurut jenis pendapatannya terdiri dari : a)

Hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi

swasta

dalam

negeri,

kelompok

masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat; b)

Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;

c)

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi kepada Kabupaten/Kota;

d)

Dana Penyesuaian, Dana Transfer, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Insentif Daerah (DID), yang ditetapkan oleh pemerintah;

e)

Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-

Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :


III.21


a)

Penganggaran

Dana

dialokasikan mengenai

Bantuan

Operasional

sesuai

dengan

Peraturan

Pedoman

Umum

dan

Sekolah

Menteri

Alokasi

Dana

(BOS)

Keuangan Bantuan

Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2016. b)

Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2016.

c)

Penganggaran Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2016.

d)

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2016.

e)

Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pekalongan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah.

f)

Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai

konsekuensi

pengeluaran

atau

pengurangan

kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. g)

Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari APBN dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah Komposisi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa,

belanja

bantuan

keuangan

kepada

pemerintah

provinsi,

kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga.


III.22


Sedangkan Belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan

pelayanan

publik

(merujuk

pada

prinsip

good

governance) yang didasarkan pada pola kinerja merit system agar mampu mencerminkan pembiayaan yang dikeluarkan setara dengan kinerja dan keluaran yang dihasilkan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk percepatan

penanggulangan

kemiskinan,

pelaksanaan

e-goverment,

penanganan PMKS, peningkatan kualitas pelayanan dasar (pendidikan dan

kesehatan);

lingkungan,

peningkatan

peningkatan

investasi,

produktivitas

pengurangan

kerusakan

pertanian,

perikanan,

peternakan, perkebunan dan kehutanan serta destinasi pariwisata. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi

penggunaan

anggaran.

Program

dan

kegiatan

harus

memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Prinsip kebijakan perencanaan belanja

daerah disesuaikan

dengan kekuatan keuangan yang dimiliki. Pada Tahun 2016 belanja di Kabupaten Pekalongan disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang telah direncanakan. Adapun arah kebijakan belanja antara lain : 1) Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial dan belanja tidak terduga. Belanja Tidak Langsung

direncanakan

seefisien

mungkin

guna

mencukupi

kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum


III.23


kepada masyarakat. Selanjutnya berkaitan dengan kebijakan pada masing ‐ masing jenis belanja pada Belanja Tidak Langsung dapat diuraikan sebagai berikut : a)

Belanja Pegawai Penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut : (1) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan

PNSD

disesuaikan

perundang-undangan serta

dengan

ketentuan

peraturan

dengan memperhatikan rencana

kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas; (2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2016; (3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai

dengan

memperhitungkan

acress

yang

besarnya

maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan; (4) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD yang dibebankan pada APBD dengan berpedoman pada UndangUndang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang

Nomor

24

Tahun

2011

tentang

Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan

perundang-undangan;

(5)

Penganggaran

penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan berpedoman pada

Undang-Undang

Pemerintah

Nomor

84

Nomor

24

Tahun

Tahun 2013

2011,

tentang

Peraturan Perubahan

Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang


III.24


Penahapan

Kepesertaan

Penganggaran

Program

Tambahan

memperhatikan

Jaminan

Penghasilan

kemampuan

keuangan

Sosial;

(6)

PNSD

harus

daerah

dengan

persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; (7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan

Pemanfaatan

Insentif

Pemungutan

Pajak

Daerah

dan

Retribusi Daerah; (8) Dalam hal tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dianggarkan dalam APBN melalui dana transfer ke daerah, dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan kedalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan; (9) Penganggaran belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah

Nomor

Keuangan Kepala

109

Tahun

2000

tentang

Daerah dan Wakil Kepala

Kedudukan Daerah;

(10)

Penganggaran belanja Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 beserta perubahan-perubahannya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007. b)

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Dalam

penganggaran

belanja

hibah

dan

bantuan

sosial

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : (1) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan

Sosial;

(2)

Hibah

diberikan

dalam

bentuk

uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi


III.25


kemasyarakatan,

yang

secara

spesifik

telah

ditetapkan

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah; (3) Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah

kepada

individu,

keluarga,

kelompok

dan/atau

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran

daerah,

penganggaran

untuk

belanja

hibah

memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatutan, mulai dari landasan pertimbangan pemberian, penggunaan sampai pengawasan. c)

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa Sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka mulai tahun anggaran 2015 ketentuan alokasi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa adalah minimal sebesar 10%

dari proyeksi penerimaan pajak daerah dan

retribusi daerah. d)

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa serta Partai Politik Pemerintah daerah menganggarkan bantuan keuangan untuk desa secara proporsional dalam rangka menunjang fungsi-fungsi penyelenggaraan

pemerintahan

dan

untuk

percepatan

pembangunan desa sesuai kemampuan keuangan daerah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka mulai tahun anggaran

2015

Pemerintah

Kabupaten

Pekalongan

menganggarkan alokasi dana desa sebesar minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi DAK. e)

Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan

sebelumnya,

termasuk

pengembalian

atas

kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah

ditutup.


Adapun

kriteria

tidak

biasa

sebagaimana

III.26


dimaksud adalah sebagai berikut : (1) Tanggap darurat dalam rangka pencegahan ganguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah; (2) Bencana Alam; dan (3) Bencana Sosial. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2014. 2) Belanja Langsung Kebijakan pengalokasian belanja langsung memperhatikan kegiatan rutin SKPD sebagai belanja operasional, kegiatan yang memiliki ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan, serta kegiatan yang mendukung program visi dan misi Bupati Pekalongan sesuai RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016 yang telah diselaraskan dengan program nasional dan provinsi serta kegiatan yang bersifat mendesak, dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut : (1) Efisiensi Belanja Langsung rutin yang meliputi belanja pemanfaatan listrik, air, telepon, pemeliharaan gedung kantor/kendaraan dinas/ prasarana kantor dan perjalanan dinas serta efisiensi pengadaan sarana dan prasarana kantor; dan (2) Mempertahankan alokasi belanja pendidikan sebesar 20%. c.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Penerimaan

pembiayaan

merupakan

pembiayaan

yang

disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimanaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan,

Penerimaan

Pinjaman

Daerah,

Penerimaan

Kembali

Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Kebijakan

umum

dalam

pembiayaan

daerah

terdiri

dari

kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan pada : 1)

Penyertaan modal dan pemenuhan kewajiban (hutang daerah).

2)

Penetapan SILPA harus berdasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional serta diupayakan semakin menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

3)

SILPA tahun berjalan positif dapat dipergunakan untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan

kegiatan

yang

telah

dianggarkan,

dan/atau

pengeluaran

pembiayaan.


III.27


4)

SILPA dapat untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.

Kebijakan keuangan daerah yang didukung dengan kebijakan keuangan negara serta kebijakan keuangan provinsi, baik yang tertuang dalam APBD Kabupaten Pekalongan, APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBN adalah untuk mendukung tercapainya target dan sasaran perencanaan pembangunan Kabupaten

Pekalongan

sebagai

upaya

untuk

mewujudkan

masyarakat

Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat berbasis pada kearifan lokal.


III.28

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents