BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1.

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH Berdasarkan RPJMD Kota Jambi, tahun 2016 merupakan pertumbuhan

pembangunan

ekonomi

yang

merupakan

rangkaian

proses

berkesinambungan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Berdasarkan analisis

terhadap

memperhatikan

indikator

kondisi

makro

ekonomi

ekonomi

nasional

Kota

dan

Jambi,

global,

dengan

maka

arah

pembangunan perekonomian Kota Jambi dapat diprioritaskan kepada beberapa sektor yang dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB yaitu

sektor bangunan (sektor yang berhubungan dengan kontruksi bangunan, jalan,

jembatan

pembangunan

dan

daerah

sejenisnya, disisi

hal

ini

percepatan

sejalan

dengan

peningkatan

dan

prioritas perluasan

pembangunan infrastruktur, dimana sektor ini menjadi paling dominan kontribusinya), selanjutnya sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (sektor yang berhubungan dengan kegiatan perbankan, lembaga keuangan non

perbankan,

jasa

penunjang

keuangan,

real

estate,

serta

jasa

perusahaan, dimana sektor ini menjadi dominan salah satu penyebab utamanya dikarenakan Kota Jambi sebagai ibukota propinsi yang merupakan tumpuan pusat peredaran perekonomian), berikutnya sektor perdagangan,

hotel dan restoran (sektor yang berhubungan dengan perdagangan besar dan

eceran,

hotel

serta

restoran

dimana

pengembangan

kawasan

perdagangan dan Jasa ditujukan untuk mendukung percepatan kawasan cepat tumbuh yang akan menopang aktivitas ekonomi perkotaan dan kelancaran arus modal, barang, dan jasa serta membuka lapangan kerja baru) dan sektor listrik, gas dan air bersih (sektor yang berhubungan dengan listrik, gas dan air, sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka keterkaitan sektor ini juga merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan sektor-sektor dominan sebelumnya). Selain itu sektor yang memiliki prospek yang baik dimasa yang akan datang serta tahan terhadap guncangan ekonomi yaitu sektor UMKM, sedangkan sektor-sektor lain menjadi pendukung.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016

III -1

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada tahun 2013 mencapai 7,76 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Sektor Bangunan yaitu sebesar 14,78 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 0,96 persen. Jika ditinjau menurut lapangan usaha, laju pertumbuhan PDRB Kota Jambi Tahun 2013 tetap didominasi oleh usaha yang berkaitan dengan aktivitas

perkotaan.

Lapangan

usaha

yang

tumbuh

diatas

rata-rata

pertumbuhan PDRB adalah sektor Bangunan (14,78 %), Perdagangan Hotel dan Restoran (9,15 %), Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan (9,38 %) dan, Listrik, Gas, Air Bersih (7,89 %), sedangkan sektor yang tumbuh dibawah rata-rata pertumbuhan PDRB adalah Industri Pengolahan (7,58 %), Pengangkutan dan Komunikasi (6,85 %),

Jasa-jasa (3,63 %), Pertanian,

Peternakan, Kehutanan dan Perikanan (2,61 %) dan Pertambangan Penggalian (0,96 %). Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi dari tahun 2009 – 2013 terlihat pada gambar 3.1 di bawah ini.

8 7.76

7.5 7

7.05

6.97 6.47

6.66

6.5 6 5.5

LPE

'09

'10

'11

'12

'13

6.47

6.66

6.97

7.05

7.76

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi Tahun 2009 – 2013 Berdasarkan PDRB (harga konstan) Tahun 2000


III -2

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi menurut lapangan Usaha Tahun 2009-2013, berdasarkan harga konstan tahun 2000 terlihat pada tabel 3.1 di bawah ini. Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Jambi (Atas Dasar Harga Konstan 2000) Tahun 2009-2013**

No

Lap. Usaha

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pertanian Pertambangan Penggalian Industri Pengolahan Listrik Air Bangunan Perdagangan Pengangkutan Komunikasi Keuangan Jasa-jasa PDRB

2009

2010

2011

2012

2013

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2,02 0,08 5,62 5,93 7,31 9,09 6,88 10,00 2,86 6,47

2,08 1,28 5,80 6,90 7,23 9,36 6,79 9,40 3,01 6,66

2,99 1,37 5,74 8,24 7,78 9,62 6,45 10,90 3,28 6,97

2,71 0,90 6,65 7,85 10,35 8,74 6,80 9,26 3,39 7,05

2,61 0,96 7,58 7,89 14,78 9,15 6,85 9,38 3,63 7,76

Sumber : BPS Kota Jambi

Jika dilihat secara sektoral dari sembilan sektor pembentuk PDRB Kota Jambi selama 5 (lima) tahun terakhir, sektor yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan adalah sektor Bangunan. Hal ini merupakan dampak yang sangat positif dari perkembangan Kota Jambi sebagai ibukota Provinsi Jambi

yang

merupakan

daerah

lintasan

perekonomian

baik

antar

kabupaten/kota dalam provinsi maupun antar Provinsi. Kinerja perekonomian Kota Jambi tahun 2013 tergambarkan dari Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan, mengalami kenaikan menjadi 7,76 % dari tahun 2012 yang sebesar 7,05 %. Pada tahun 2013, LPE seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif. Dalam

pembentukan

struktur

perekonomian

di

Kota

Jambi

berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2013**, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran memberikan kontribusi tertinggi, yaitu sebesar 27,80 persen. Selanjutnya Sektor Pengangkutan dan Komunikasi yaitu sebesar 18,58 persen dan kemudian dikuti oleh Sektor Industri Pengolahan sebesar 15,78 persen dan jasa-jasa sebesar 10,85 persen.


III -3

Sedangkan 3 sektor yang memberikan kontribusi terendah berturutturut adalah sektor Pertambangan sebesar 5,46 persen, Listrik dan Air Bersih sebesar 2,90 dan Pertanian sebesar 1,17 persen.

10.85

1.17

Pertanian

5.46 15.78

Pertambangan Industri

9.72

2.90

Listrik Bangunan

7.73

18.58

Perdagangan Angkutan

27.80

Keuangan Jasa-jasa

Gambar 3.2 Struktur Perekonomian Kota Jambi Tahun 2013** Berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha Berdasarkan atas harga berlaku, PDRB perkapita Kota Jambi pada tahun 2011 sebesar Rp 19.381.167,- angka ini terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2012 sebesar Rp 22.182.674,- dan pada tahun 2013 sebesar Rp 25.694.544,PDRB per Kapita dapat digunakan sebagai gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. PDRB Per Kapita diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB dengan jumlah Penduduk. Untuk penghitungan PDRB per kapita atas dasar harga konstan, pada tahun

2011

tercatat

sebesar

Rp

6.728.996,-

meningkat

menjadi

Rp 7.048.182,- pada tahun 2012 dan menjadi Rp 7.433.720,- pada tahun 2013. Sejak tahun 2008, inflasi Kota Jambi cenderung berada di atas inflasi nasional. Pada tahun 2013, inflasi Kota Jambi sebesar 8,74 persen juga lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 8,38 persen. Hal ini terlihat pada gambar 3.3 di bawah ini.


III -4

= Inflasi Nasional

Sumber : BPS Kota Jambi

= Inflasi Kota Jambi

Gambar 3.3 Inflasi Kota Jambi Tahun 2008 - 2013 Untuk proyeksi pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi ditargetkan akan membaik. Namun yang perlu menjadi catatan adalah perlu adanya keseimbangan pertumbuhan makro dan mikro diberbagai sektor dan subsektor. Pencapaian pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada tahun 2015 adalah lebih baik dari apa yang telah ditargetkan sehingga target-target pada tahun 2015 optimis bisa tercapai. Target pertumbuhan ekonomi Kota Jambi akan ditingkatkan dari 7,76 % menjadi 7,8 % di tahun 2015. Sedangkan sasaran inflasi ditahun 2015 sebesar 6,47 %. Pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial terkait dengan upaya meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Kota Jambi yang tercermin pada angka harapan hidup, angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan. Yang seluruhnya termasuk dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jambi Tahun 2013 : 77,52 yang meliputi angka harapan hidup : 70,15, angka melek huruf : 99,08, ratarata lama sekolah : 10,57, dan pengeluaran riil perkapita disesuaikan 653.23.


III -5

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016 Berbagai tantangan yang akan dihadapi Kota Jambi di tahun 2015 tentunya tidak terlepas dari perekonomian nasional yang masih akan dipengaruhi oleh

faktor eksternal yaitu pengelolaan arus modal (capital

inflow) dan nilai tukar (exchange rate) dimana harga-harga komoditas terus merangkak naik. Selain itu adanya pasar bebas akan menyebabkan semakin beratnya industri kecil di Kota Jambi dalam melakukan persaingan dunia. Persaingan ini tidak hanya dalam hal produk tapi juga menyangkut SDM di Kota Jambi. Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih cukup tinggi juga akan terus mewarnai tantangan perekonomian Kota Jambi di tahun 2016. Gambaran ekonomi Kota Jambi tahun 2016 tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan perekonomian nasional. Perekonomian nasional dalam hal ini juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Pada tahun 2016 perekonomian Kota Jambi diperkirakan akan lebih baik dari perkiraan awal.

3.2

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah,

aspek

keuangan merupakan salah satu faktor sangat strategis, karena keuangan merupakan sarana utama bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan maupun fungsi pelayanan, maka untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali potensi pendapatan dan memanfaatkan secara optimal dana yang tersedia, selain itu juga pemerintah dituntut untuk mengelola administrasi keuangan tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta memperhatikan asas-asas kepatutan. 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Realisasi tahun 2013 dan tahun 2014, target tahun 2015 dan prediksi tahun 2016 penerimaan Pendapatan Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


III -6

Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Jambi NO

URAIAN PENERIMAAN

REALISASI 2013

REALISASI 2014

TARGET 2015

PREDIKSI 2016

1

PAJAK DAERAH

91.476.549.341

128.824.086.122

186.882.000.000

0

2

RETRIBUSI DAERAH

37.169.611.073

59.939.980.257

61.572.680.000

0

3

BAGIAN LABA ATAS PENY. MODAL PD PERUSH MILIK DAERAH / BUMD

4.388.593.783

5.017.222.922

10.000.000.000

0

4

LAIN-LAIN PAD YANG SAH

JUMLAH PAD

16.007.215.620

52.646.410.523

36.081.764.500

0

149.041.969.818

246.427.699.826

294.536.444.500

0

5

BAGI HASIL PAJAK

73.807.649.424

54.427.525.687

64.359.385.000

0

6

BAGI HASIL BUKAN PAJAK / SDA

72.959.900.457

69.175.907.534

57.636.944.190

0

7

DAU

626.331.743.000

678.620.172.000

668.201.807.000

0

8

DAK

48.534.605.000

50.248.330.000

7.296.910.000

0

821.633.897.881

852.471.935.221

797.495.046.190

0

573.637.000

0

0

0

44.644.819.322

65.061.601.675

78.764.407.834

0

138.799.981.000

147.415.806.000

183.144.791.000

0

9.658.244.274

8.750.0000.000

8.000.000.000

0

269.909.198.834

0

1.361.940.689.524

0

JUMLAH DANA PERIMBANGAN 9

HIBAH

10

BAGI HSL PAJAK DARI PROVINSI

11

DANA PENYESUAIAN

12

BANTUAN KEUANGAN

JML LAIN-LAIN PEND. DAERAH

193.676.681.596

JUMLAH PENDAPATAN SELURUHNYA

1.164.352.549.296

221.237.407.675 1.320.137.042.722

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2014

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas : a) PAD,

yaitu

pendapatan

yang

diperoleh

daerah

yang

dipungut

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah; b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016

III -7

kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus; c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya. Dalam rangka upaya untuk terus meningkatkan penerimaan daerah, maka untuk tahun 2015 kebijakan -kebijakan yang diambil yaitu : 

Meningkatkan

Pendapatan

Asli

Daerah

melalui

peningkatan

tarif,

penyederhanaan pemungutan, efisiensi biaya, memperkecil tunggakan dan menegakkan sanksi hukum. 

Meningkatkan Penerimaan dari Dana Perimbangan pada komponen bagi hasil pajak melalui intensifikasi Pajak-pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan.



Menggali dan mendapatkan sumber-sumber pendanaan lain. Kebijakan Keuangan Daerah yang merupakan potensi daerah dan

sebagai penerimaan Kota Jambi sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah : Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pencapaian target yang telah direncanakan, pada Tahun Anggaran

2014

melaksanakan

kegiatan

baik

intensifikasi

maupun

ekstensifikasi antara lain : 

Melakukan evaluasi dan pengkajian perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah guna mendapatkan data potensi pajak dan retribusi daerah dari masing-masing objek pajak dan retribusi daerah.



Menyelenggarakan

tertib

administrasi

perpajakan

daerah

guna

mendapatkan data pajak daerah yang akurat. 

Mengoptimalkan

pelaksanaan

pendataan

melalui

survey

lapangan

terhadap perkembangan dan atau perubahan data objek pajak dan retribusi daerah, serta melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran


III -8

laporan wajib pajak seperti tutup usaha, perubahan tempat , ukuran dan lain sebagainya. 

Penyampaian Surat Ketetapan Pajak/ Retribusi Daerah.



Penyelesaian serta pengecekan atas Keberatan Wajib Pajak/Wajib Retribusi Daerah.



Penagihan atas tunggakan Pajak Retribusi kepada Wajib Pajak/Retribusi Daerah.



Terlaksananya Tertib Administrasi Ketetapan dan Administrasi Tunggakan Pajak/Retribusi Daerah.



Melakukan pengkajian Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Target dan Realisasi Pendapatan Target Pendapatan Kota Jambi sampai dengan APBD Perubahan Tahun 2014 adalah sebesar Rp 1.288.035.296.624,00 yang bersumber dari : 

Pendapatan Asli Daerah



Dana Perimbangan



Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari : 

Hasil Pajak Daerah



Hasil Retribusi Daerah



Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan



Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Target dan Realisasi Penerimaan PAD Realisasi penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2014 mencapai Rp 246.391.942.557,00 atau 125,30 % dari target penerimaan sebesar Rp 196.639.197.900,00. Jika dibandingkan dengan jumlah Penerimaan PAD Tahun 2013 yakni sebesar Rp 149.041.969.805,00 maka PAD Tahun 2014 bertambah 65,35 % atau Rp 97.376.972.752,00. Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2013 dengan Tahun 2014.


III -9

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2013 dengan TA 2014 2013 No

Uraian

Target (000)

Realisasi (000)

2014 % Realisasi

Target (000)

Realisasi (000)

% Realisasi

1

Pajak Daerah

81,317,140

91,476,549

112.49

112.472.000

128.824.086

114,54

2

Ret. Daerah

34,458,856

37,169,611

107.87

46.585.433

59.939.980

128.67

3

Bagi laba atas penyertaan modal pada perush milik negara/BUMD

6,000,000

4,388,593

73.14

5.000.000

5.017.222

100,34

4

Lain-lain PAD yg sah

11,134,983

16,007,215

143.76

32.581.764

52.646.410

161,58

132,910,979

149,041,969

112.14

196.639.197

246.427.699

125,32

TOTAL

Sumber : Diolah dari laporan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2014

Target dan Realisasi Dana Perimbangan Dana perimbangan yang diterima Kota Jambi terdiri dari pos bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Perbandingan tahun 2013 dan 2014 dapat terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2013 dengan TA 2014 2013 No

Uraian

Target (000)

Realisasi (000)

2014 % Realisasi

Target (000)

Realisasi (000)

% Realisasi

1

Bagi Hasil Pajak

93,413,942

73,807,649

79.01

51.619.158

54.427.525

105,44

2

Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA

77,728,482

72,959,900

93.87

81.986.811

69.175.907

84,37

3

Dana Alokasi Umum

626,331,743

626,331,743

100

678.620.172

678.620.172

100,00

4

Dana Alokasi KHusus

56,330,990

48,534,605

86.16

50.248.330

50.248.330

100,00

853,805,157

821,633,897

96.23

862.474.472

852.471.935

98.84

TOTAL



III -10

Target

dana

perimbangan

pada

tahun

2014

adalah

sebesar

Rp 862.474.472.208,00 dan realisasinya mencapai Rp 852.471.935.221,00 atau terealisasi 98,84 %. Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diperoleh dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terakhir Bantuan Keuangan dari Provinsi Jambi. Selama tahun 2014, target pendapatan hibah dan dana darurat nihil. Untuk Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya yg ditargetkan sebesar Rp 73.457.518.516,00 yang dapat terealisasi sebesar Rp 65.061.601.675,00 (88,57%), Dana penyesuaian dan otonomi khusus berupa tambahan penghasilan bagi guru PNSD, tunjangan profesi Rp

guru

PNSD

dan

146.711.108.000,00

Dana

Insentif

mampu

Daerah

direalisasikan

ditargetkan sebesar

Rp 147.458.950.791,00 atau (100,51%). Bantuan keuangan dari propinsi

ditargetkan RP 8.750.000.000,00 terealisasi Rp 8.750.000.000,00 (100%). Dengan demikian total target pendapatan dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebesar Rp 228.921.626.516,00 sedangkan total realisasinya sebesar Rp 221.270.552.466,80 atau 96,66%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2013 dengan tahun 2014 di bawah ini :


III -11

Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi LLPDyS TA 2013 dengan TA 2014 2013 No

Uraian

Target (000)

2014

Realisasi (000)

% Realisasi

1

Pendapatan Hibah

0

573.637

2

Dana Darurat

0

0

3

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemda lainnya

38.739.106

44.644.819

4

Dana Penyesuaian Otsus

137.977.482

5

Bantuan Keuangan dari propinsi

TOTAL

Target (000)

Realisasi (000)

% Realisasi

100,00

0

0

0

0

0

0

0

115,24

73.457.518

65.061.601

88,57

138.799.981

100,60

146.711.108

147.415.806

100,48

9.658.244

9.658.244

100,00

8.750.000

8.750.000

100,00

186.374.832

193.676.681

103,92

228.921.626

221.237.407

96,64


Beberapa

permasalahan yang ditemui dalam rangka peningkatan

Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi antara lain : 

Masih adanya wajib pajak tidak menyampaikan informasi tentang pindah alamat maupun tutup usaha, yang berdampak pada ketidak akuratan data pajak, sehingga menyulitkan operasional pendataan dilapangan.



Masih ditemuinya wajib pajak menyampaikan data-data tempat usaha tidak secara lengkap.



Masih ada pemasangan reklame dilapangan tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme/ prosedur perizinan sehingga berdampak pada penerimaan pajak.



Terbatasnya tenaga tehnis (staf) dalam pendataan, penyampaian dan penagihan tunggakan kepada Wajib Pajak dan Retribusi Daerah.



Masih banyaknya piutang/Retribusi Daerah yang sulit ditagih karena sudah tutup usaha atau pindah alamat tanpa memberikan informasi.



Belum adanya sistem komputerisasi yang online pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi menyebabkan pelayanan kepada wajib pajak belum optimal.



Kewajiban Wajib Pajak/Wajib Retribusi masih kurang.



Sanksi/punishment bagi Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang melalaikan kewajiban membayar Pajak/Retribusi belum optimal.


III -12

Untuk lebih mengoptimalkan peningkatan pendapatan perlu dilakukan upaya-upaya antara lain : 

Terus mengoptimalkan peran dan fungsi staf untuk melaksanakan operasional pendataan pajak di lapangan.



Terus melakukan pengawasan.



Untuk menertibkan administrasi diperlukan penghapusan tunggakan pajak/retribusi daerah serta penghapusan NPWPD bagi wajib pajak yang tidak aktif.



Penambahan tenaga tehnis untuk memantau dan mendata wajib pajak/retribusi yang tersebar di berbagai kecamatan dalam Kota Jambi.



Untuk memperlancar penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Penagihan terhadap wajib pajak/ retribusi daerah sangat diperlukan sarana kendaraan roda dua.



Adanya sistem komputerisasi yang online agar administrasi penerimaan pajak/ retribusi dapat dilaksanakan secara efektif, efesien dan akurat.



Peran aktif dari Legislatif dalam mempercepat proses penerbitan Perda tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah.



Revisi Perda tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang sesuai dengan kondisi sekarang dan berpedoman pada Undang-Undang.



Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemungut.



Penerapan sanksi agar lebih tegas.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan bidang belanja daerah pada hakekatnya merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan pembangunan yang dalam pelaksanaanya diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam mengalokasikan dan pengelolaan anggaran pembangunan secara efektif dan efisien.


III -13

Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan dengan mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Memperhatikan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, pasal 36 bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung, dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas: (1) belanja pegawai; (2) bunga; (3) subsidi; (4) hibah; (5) bantuan sosial; (6) belanja bagi hasil; (7) bantuan keuangan; dan (8) belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas: (1) belanja pegawai; (2) belanja barang non jasa: dan (3) belanja modal. Merasionalkan belanja sangat penting agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran belanja daerah diarahkan pada program prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonorni masyarakat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan sektorsektor lainnya di Kota Jambi. Kebijakan

umum

belanja

daerah

yang

akan

diterapkan

oleh

Pemerintah Kota Jambi adalah sebagai berikut : 

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan melakukan penghematan di bidang belanja daerah sesuai dengan skala prioritas.



Memprioritaskan anggaran belanja bagi kegiatan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat.



Meningkatkan kualitas kelembagaan pengelola keuangan daerah dan penciptaan

pedoman-pedoman

serta

peraturan-peraturan

tentang

pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2014 Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Jambi adalah sebesar Rp 1.414.963.805.838,00. yang terdiri dari Belanja Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016

III -14

Langsung

Rp

690.515.174.804,00

dan

Belanja

Tidak

Langsung

Rp 724.448.631.034,00. Jika dibanding dengan jumlah Anggaran Belanja tahun 2013 sebesar Rp 1.173.090.970.661,00 maka tahun 2014 ini belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi mengalami peningkatan sebesar 20,6%. Realisasi tahun 2013 dan tahun 2014, target tahun 2015 dan prediksi tahun 2016 Belanja Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Jambi Jumlah NO

Uraian

(1)

(2)

2.1

Belanja Tidak Langsung

2.1.1

Belanja pegawai

2.1.2

Belanja bunga

2.1.3

Belanja subsidi

2.1.4

Belanja hibah

2.1.5

Belanja bantuan sosial

2.1.6

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*

2.1.8

Belanja tidak terduga

B

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.2

Belanja Langsung

2.2.1

Belanja pegawai

2.2.2

Belanja barang dan jasa

2.2.3

Belanja modal

C

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

D

TOTAL JUMLAH BELANJA

Realisasi 2013

Realisasi 2014

2015

Proyeksi 2016

Proyeksi 2017

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

681.686.139.276

710.221.055.905

796.291.249.936

470.199.826.972

567.214.342.494

649.182.573.817

1.151.885.966.248

1.277.435.398.399

1.445.473823.753


3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah meliputi penerimaan

daerah dan pengeluaran

daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016

III -15

dana cadangan (DCD), penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Untuk tahun 2014, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu saja, namun diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain seperti telah disebutkan di atas. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan antara lain terdiri dari pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal. Guna perluasan potensi pembiayaan daerah yang diarahkan dalam pendanaan pembangunan yang berorientasi profit, terus dilakukan langkah langkah

penguatan

kapasitas

organisasi

pemerintah

daerah

dalam

mengantisipasi kebijakan obligasi daerah. Pertimbangan untuk melakukan penyiapan organisasi pemerintah daerah dalam menghadapi kebijakan obligasi, yakni adanya keuntungan sebagai berikut : a. Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan publik); b. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi Pemerintah Daerah; c. Pemerintah Daerah memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi yang akan diterbitkan, tingkat bunga/kupon, jangka waktu, peruntukan, dll; d. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian; e. Promosi kepada pihak luar melalui publikasi di pasar modal akan menarik investor menanamkan modalnya yang dapat melebihi nilai penerbitan Obligasi Daerah. Diharapkan obligasi daerah akan dapat terwujud pada tahun 2016 mendatang, melalui penyiapan hal hal berikut : a.

b. c.

Penyiapan neraca daerah yang makin tertib, sehingga dapat mencapai kualifikasi opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ’wajar tanpa pengecualian’. Penyiapan kelembagaan usaha daerah yang makin sehat; Penyiapan analisis kerangka acuan kegiatan, studi kelayakan, proyeksi kapasitas keuangan daerah serta analisis perhitungan kemampuan pembayaran kembali jika menerbitkan oblikasi (sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban dan Publikasi Informasi obligasi daerah).


III -16

Selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2013 dan 2014 pembiayaan di Kota Jambi untuk rincian penerimaan pembiayaan masing-masing sebesar Rp 148.238.459.062,82 dan Rp 139.211.227.760,64. Penerimaan pembiayaan dimaksud untuk menutupi defisit anggaran, dimana anggaran pendapatan lebih kecil bila dibanding dengan anggaran belanja. Untuk

pengeluaran

pembiayaan

pada

tahun

2013

sebesar

Rp 21.493.814.350,00 dan tahun 2014 sebesar Rp 12.282.718.546,64. Pengeluaran pembiayaan merupakan upaya pemanfaatan surplus realisasi anggaran

tahun

sebelumnya.

Anggaran

dan

realisasi

pengeluaran

pembiayaan untuk tahun 2013, 2014 dan 2015 serta proyeksi tahun 2016 dan tahun 2017 adalah sebagai berikut : Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Jambi NO

(1)

Jumlah

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi 2013

Realisasi 2014

2015

Proyeksi 2016

Proyeksi 2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3.1

Penerimaan pembiayaan

3.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

3.1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

3.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

3.1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

3.1.6

Penerimaan piutang daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3.2

Pengeluaran pembiayaan

3.2.1

Pembentukan dana cadangan

3.2.2

Penyertaan modal (Investasi) daerah

3.2.3

Pembayaran pokok utang

3.2.4

Pemberian pinjaman daerah JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

148.238.459.062

139.211.227.760

83.533.134.229

148.238.459.062

139.211.227.760

83.533.134.229

20.000.000.000

10.000.000.000

1.493.814.350

2.282.718.546

21.493.814.350

12.282.718.546

126.744.644.712

126.928.509.214

83.533.134.229



III -17

Selisih

penerimaan

pembiayaan

dan

pengeluaran

pembiayaan

merupakan pembiayaan netto. Dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2014, pembiayaan netto direncanakan sebesar Rp 126.928.509.214,00, sedangkan pembiayaan netto tahun anggaran 2013 sebear Rp 126.744.644.712,00.


III -18

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents