DISAIN KEBIJAKAN EKONOMI DALAM ERA OTONOMI DAERAH:

DISAIN KEBIJAKAN EKONOMI DALAM ERA OTONOMI DAERAH: LESSON LEARNED & MODEL PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

Agus Syarip Hidayat Pusat Penelitian Ekonomi, LIPI

FKP Palembang, 12 Maret 2014

PENGANTAR 





UU No.32 & 33 Tahun 2004 mempertegas pelaksanaan kebijakan otda. Perubahan orientasi hubungan kewenangan antara pusat dan daerah memunculkan dinamika ”kedaerahan”.  Ketidakselarasan perencanaan pembangunan antara nasional-provinsikabupaten/kota.  visi dan misi kepala daerah terpilih terkadang tidak sesuai dengan potensi daerah. Musrenbang untuk mensinergikan perencanan pembangunan partisipatif antara bottom-up dan top down.  Optimalisasi pemanfaatan sumber daya ekonomi daerah.

Konsepsi dasar otonomi daerah & Pilkada langsung

Peran gubernur ???

Lokasi studi di 7 Provinsi: Bali, Kalimantan Timur, Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Utara.

TEMUAN PENELITIAN

Lesson Learned Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah Aspek Perencanan Kualitas perencanaan ditentukan oleh kualitas input informasi dan kualitas pengorganisasian proses perencanaan

Proses perencanaan politis yang mengalahkan proses perencanaan partisipatif dan teknokratik berpotensi menimbulkan inefisiensi sumberdaya pembangunan

Perencanaan partisipatif berbasis media internet

Lesson Learned Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah Aspek Tata Kelola dan Implementasi

Perlunya mempertegas fungsi dan peran gubernur serta mekanisme sanksi dan insentif bagi bupati/walikota

Reorganisasi kelembagaan SKPD dan mutasi pegawai yang terlalu sering, berpotensi mengacaukan pengembangan sektor ekonomi prioritas

Akselerasi pembangunan ekonomi daerah membutuhkan infrastruktur yang memadai

Kendala Pengembangan Sektor Ekonomi

Kendala

Bali

Gianyar

Kaltim

Kukar

Riau

Kalteng

Sulbar

NTB

Sulut

Infrastruktur (jalan, pelabuhan, kawasan industri )

v

v

v (butuh pelabuh an besar)

v

v

v

v

v

v

Energi (Listrik, BBM)

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Lahan

Sumber: data primer

v

v

Disparitas harga lahan tinggi antar wilayah

Tumpang tindih lahan pertanian vs pertambangan

Pemda membantu menyediak an lahan untuk investor

Model Pengembangan Ekonomi di Daerah Pengembangan SDM & Kelembagaan

Sektor Ekonomi Prioritas

Infrastruktur

Pemerintah Daerah

Investasi

Riset dan Pengembangan

Lingkungan dan SDA

Daya Saing Daerah Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Penyerapan Tenaga Kerja Peningkatan pendapatan Pengurangan Kemiskinan Pembangunan Sentra Usaha (pertanian dll), industri

Iklim Usaha yang Kondisif

Entitas Bisnis Iklim usaha yang kondusif (Kepastian hukum & infrastruktur)

Kegiatan Inovatif

Pembangunan Berbasis Desa

UMKM IMKM PMDN & PMA

Kualitas SDM

Jiwa Kewirausahaan

Masyarakat

Kapasitas Sosial

Pemberdayaan Budaya

Triangular Wheels Model

Partisipatif

Roda ketiga: Entitas Bisnis  UMKM, Usaha Besar, MNC  Mesin penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.  Faktor penting:  Kepastian hukum

 Infrastruktur • Infrastruktur dasar: Jalan, pelabuhan, energi • Infrastruktur bisnis: Sentra industri, sentra pemasaran

 Keterkaitan (linkages)

Triangular Wheels Model menawarkan pola pembangunan sentra bisnis berbasis desa (Rural Based Development/RBD) dan pembangunan pusat pertumbuhan berbasis kecamatan.

Keterkaitan Usaha UMKM, Usaha Besar dan MNCs Perusahaan Inti (UB atau TNC)

Pemasok lapis ke-1 (UB atau TNC)

Pemasok lapis ke-1 (UB)

Pemasok lapis ke-2 (UB)

Pemasok lapis ke-2 (UKM)

Pemasok lapis ke-3 (UKM)

Pemasok lapis ke-3 (UKM)

Pemasok lapis ke-4 (UKM)

Pemasok lapis ke-4 (UB)

Pemasok lapis ke-4 (UKM)

Sumber: United Nations Industrial Development Organization (UNIDO, 2001).

Kesimpulan Ω Perencanaan dan kebijakan pembangunan ekonomi perlu diarahkan pada upaya terjadinya transformasi struktural perekonomian daerah. Secara khusus proses tranformasi struktural ini harus didesain untuk terjadinya pergeseran dari sektor bernilai tambah rendah menuju sektor bernilai tambah tinggi. Ω Desain transformasi struktural akan berjalan mulus jika ada dukungan politis dan dukungan publik dari para pemangku kepentingan (masyarakat, pelaku usaha, akademisi, tokoh lokal dll) yang dikoordinasikan melalui kegiatan musrenbang. Selanjutnya, hasil musrenbang perlu dituangkan secara nyata dengan alokasi anggaran yang mencukupi untuk pengembangan sektor ekonomi prioritas guna menunjang ransformasi struktural yang sejalan dengan potensi daerah. Ω Perlunya mempersiapkan prasyarat dasar untuk terjadinya proses transformasi struktural di daerah yaitu penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur bisnis yang memadai, iklim investasi yang kondusif dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Penataan kelembagaan dan mutasi pegawai harus didasarkan pada kepentingan pembangunan ekonomi daerah, tidak hanya kepentingan politik ataupun yang lainnya.

TERIMAKASIH