KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERKEMBANGAN EKONOMI DAN ARAH KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2017 Disampaikan Oleh Wakil Menteri Keuangan Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017
Jakarta, 20 April 2016
POKOK BAHASAN 1. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN TERKINI
2. TANTANGAN APBN DAN ARAH KEBIJAKAN FISKAL KE DEPAN
3. KEBIJAKAN DAN POSTUR PAGU INDIKATIF 2017
4. LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
2
1 1
PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN TERKINI
3
Perkembangan Perekonomian Global • Perekonomian AS menunjukkan perbaikan.
• Pertumbuhan PDB AS pada Q4 2015 direvisi menjadi 1% qoq dari rilis sebelumnya 0.7 % qoq. • Data perekonomian Eropa menunjukkan perkembangan aktivitas ekonomi yang lebih baik, tercermin dari berlanjutnya peningkatan hasil survei terhadap aktivitas manufaktur dan jasa
• Pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh utang (debt financed growth) meningkatkan kekhawatiran terjadinya Bubble perekonomian. • Meskipun ada sinyal perbaikan, perekonomian Jepang masih tertahan.
• Bank of Japan (BoJ) menerapkan kebijakan suku bunga negatif untuk mengatasi deflasi. • Tiga Faktor Risiko yang perlu diwaspadai: • Perlambatan Perekonomian TiongkokTiongkok menurunkan target pertumbuhannya menjadi 6.5%-7% untuk 2016.
• Kecenderungan harga komoditas yang masih melemah. • Kenaikan suku bunga The FedMenurut rapat FOMC, kemungkinan kenaikan suku bunga baru akan dinaikkan pada bulan Juni 2016, dilakukan dengan memperhatikan outlook dan risiko ekonomi global. 4
Pertumbuhan PDB Indonesia 2015 mencapai 4,8% 6,0 5,5
Kontribusi Terhadap PDB Tahun 2015
5,6 5,6
5,6
YoY (%) 5,5
Tahunan (%)
5,6
Government 8.5%
5,0
5,0
5,1
5,0
4,9
4,7
4,5
5,0
4,8
5,0
Investment 34.6%
4,7
4,7
Non Profit 1.1%
4,0
Household 55.2%
3,5 3,0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2013 Komponen Pengeluaran (YoY)
Q2
Q3
Q4
Q2 Titik Balik Pertumbuhan Q1 Q2 Q3
2014 2013
Source: BPS Note: Investment includes statistical discrepancy
2015
2014
Yearly Yearly
Q4
2015
2015
Q1
Q2
Q3
Q4
Yearly
Kont. (%)
Kons. RT
5.4
5.1
5.0
5.0
5.0
4.9
5.0
56
Kons. LNPRT
8.2
12.4
(8.3)
(7.9)
6.4
8.3
(0.6)
1
Kons. Pemerintah
6.9
1.9
2.2
2.3
6.6
7.3
5.4
10
PMTB
5.3
4.1
4.4
3.6
4.6
6.9
5.1
13
Ekspor
4.2
1.0
(0.9)
(0.1)
(0.7)
(6.4)
(2.0)
21
Impor
1.9
2.2
(2.3)
(6.8)
(6.1)
(8.1)
(5.8)
(21)
PDB
5.6
5.0
4.7
4.7
4.7
5.0
4.8
• • •
•
Konsumsi Pemerintah mengalami peningkatan signifikan seiring dengan penyerapan belanja yang meningkat PMTB tumbuh cukup tinggi didukung oleh telah berjalannya program pembangunan infrastruktur Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2014 karena aktivitas ekonomi yang relatif menurun Sektor eksternal masih menunjukkan pelemahan • Harga komoditas mengalami penurunan sehingga mempengaruhi ekspor • Rendahnya pertumbuhan impor didorong oleh penurunan impor non-migas 5
Kondisi Fundamental Ekonomi Makro Nasional Cukup Kuat Tingkat Inflasi yang Terkendali
Tren Pertumbuhan Positif Investasi Langsung
Maret 2016 : CPI 4.45%, Core 3.50%, Adm Price 2.76%; Vol. Food 9.59%
yoy (%)
21,0 18,0 15,0 12,0 9,0 6,0 3,0 0,0
(IDR tn)
200
PMA PMDN
150 100
9,59
50
4,45 3,5
0
2,76
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Jan-14Apr-14Jul-14Oct-14Jan-15Apr-15Jul-15Oct-15Jan-16
2011
Source: BPS
Defisit APBN yang Sehat dan Terjaga
6
2012
2013
2014
2015
Neraca Transaksi berjalan membaik 20
28%
3%
2,53
27%
2,2
26%
1,8
2%
25% 24% 23%
1,1
27,3
0,7 24,9
22% 21%
24,5
23,1
23,0
2010
2011
2012
10
2,2
2,3
26,7
1%
24,7
(10)
(20)
20%
0%
Government Debt to GDP
0
2013
2014
2015 Preliminary
2016 Budget
Overall Balance (LHS)
Current Account (LHS)
Capital & Financial Account (LHS)
Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fiscal surplus / (Deficit) (% of GDP)
6
Nilai tukar Rupiah dan Pasar Saham bergerak positif Sebagian besar Nilai Tukar terapresiasi kepada USD pada awal 2016 Per 7 April 2016, Sumber: Bloomberg 10,0% Japan 8,8% 6,9%
6,0%
Malaysia Brazil Russia
4,8%
EU
4,6%
Singapore
4,3% 2,3%
Indonesia
Thailand
2,0%
South Korea
1,9%
Turkey
1,3% 0,8% 0,5% -0,5% -3,9% -06% -04% -02% 00% 02% 04% 06% 08% 10% 12%
South Africa Vietnam
China
Pada tahun 2016, Pasar Saham Indonesia mengalami pemulihan karena sentimen positif terhadap ekonomi Indonesia YTD 7 April 2016, Sumber: Bloomberg Indonesia Thailand Philippines
6,0%
IHSG per 7 April 2016 4.867
5,3%
4,0%
Malaysia
1,9%
U.S
0,7%
South Korea
0,6%
U.K
-1,7%
Singapore
-2,4%
India
-5,5%
Australia
-6,3%
Hongkong
-7,5%
India
China -15,0%
Mexico
Japan -17,3% -20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
7
Kondisi kesehatan Pasar Obligasi terus terjaga Yield Curve SUN Denominasi Rupiah
Posisi Kepemilikan Asing SUN Denominasi Rupiah
Sumber: Bloomberg
*Posisi 6 April 2016; Sumber: DJPPR, Bloomberg
10 9,5 9 8,5
8 7,5
31-Dec-15 1-Sep-15 7-Mar-16
7 6,5
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Rp. Tn
82%
77%
700,00 600,00 500,00
43%
38% 39%
31% 13%
12%
19%
400,00 300,00
21% 14%
10%
200,00 100,00 -
6 1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y
15Y
20Y
30Y Ost. Kepem. Asing
Aliran modal masuk 137,70
180,30
97,17 74,58
42,60
53,43
58,87 5,44
-22,59
30/12/2014
30/12/2015 Bond
Stock
06/04/2016 Total
% Kepem. Asing
• Masih tingginya minat pasar kepada SBN Indonesia. (Bid to Cover Ratio hasil lelang SUN 29 Maret 2016: 1,6) • Yield pada SBN Denominasi Rupiah pun lebih rendah dibandingkan dengan posisi tutup tahun 2015. • Hal ini mengindikasikan bahwa adanya sentimen positif dari investor terhadap kondisi perekonomian Indonesia. 8
Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Uraian Pertumbuhan Ekonomi %, yoy
Inflasi
%, yoy
2014
2015
2016 2017 Realisasi APBN Pagu Indikatif (Maret)
Realisasi
Realisasi
5,0
4,8
5,3
-
5,5 - 5,9
8,4
3,35
4,7
4,0±1
12.440
13.795
4,45 0,62 13.276
%, ytd
Nilai Tukar
eop
Rupiah per US$, rata rata
Ytd
Suku Bunga SPN 3 Bulanan (% rata rata)
ICP (USD per barel)
Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)
Gas (ribu barel setara minyak/hari)
13.900
13.700 – 14.200
11.878
13.392
13.527
5,8
5,97
5,5
5,9
5,5 – 6,5
97
49,2
50
30.2
35 - 45
793,5
777,6
830
785,2*
740 - 750
1.224
1.195
1.155
1234,6*
1.050 – 1.150
* Realisasi Periode Desember 2015 - Februari 2016
9
1 2
TANTANGAN APBN DAN ARAH KEBIJAKAN FISKAL KE DEPAN
10
TANTANGAN FISKAL KE DEPAN Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan semakin berkeadilan
TANTANGAN PEREKONOMIAN KE DEPAN :
JANGKA PANJANG
Reformasi Penganggaran Optimalisasi Penerimaan
Kualitas Belanja
Kesinambungan Pembiayaan
REFORMASI STRUKTURAL
JANGKA PENDEK
Stimulus Fiskal Menjaga Daya Beli Masyarakat
Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif
KETIDAKPASTIAN PEREKONOMIAN GLOBAL
11
ARAH KEBIJAKAN FISKAL JANGKA MENENGAH 2017—2020 Jangka Menengah 2018—2020
2017
Defisit Anggaran
•
Defisit Anggaran dikendalikan pada kisaran 2,3-2,6% PDB.
•
Defisit Anggaran dikendalikan menuju ke 1,5% PDB.
•
kebijakan fiskal ekspansi dalam rangka memberikan stimulus bagi perekonomian
•
Keseimbangan primer menuju positif dalam jangka menengah.
•
Melanjutkan kebijakan fiskal ekspansi dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.
Mendukung pembangunan infrastruktur PMN dan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara
• Rasio utang pemerintah dijaga pada batas aman pada kisaran 27—28% PDB;
•
Pembiayaan Anggaran
•
Mendukung program sejuta rumah BLU PPDPP
•
Menyediakan pembiayaan untuk BPJS melalui PMN
• Optimalisasi potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri. • Memilih sumber utang yang lebih sesuai dengan kebutuhan, dengan biaya yang minimal dan risiko terkendali. • Melanjutkan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur dan program sejuta rumah.
12
ARAH KEBIJAKAN FISKAL JANGKA MENENGAH 2017—2020 2017
Pendapatan Negara
Belanja Negara
Jangka Menengah 2018-2020
• Tax ratio (definisi luas) diarahkan untuk optimal; • Memperluas Tax base; • Meningkatkan kepatuhan WP melalui law enforcement • Optimalisasi sumber PNBP lainnya (SDA Nonmigas dan Laba BUMN).
• Tax ratio (definisi luas) diarahkan semakin meningkat; • Kebijakan perpajakan untuk mengendalikan konsumsi dan barang yang bersifat eksternalitas negatif. • menyempurnakan administrasi pengelolaan PNBP agar lebih optimal dan berbasis IT
1. Mendukung pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, terutama di daerah perbatasan. 2. Melanjutkan efisiensi belanja operasional, penajaman belanja non operasional, serta modal non infrastruktur di K/L. 3. Pengalokasian subsidi yang tepat sasaran. 4. Transfer ke Daerah dan Dana Desa kenaikannya lebih besar dari kenaikan Belanja K/L. 5. Pengalokasian DAK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 6. Meningkatkan alokasi Dana Desa mencapai 10% dari dan di luar Transfer ke Daerah.
• Alokasi belanja negara pada kisaran 13,8—15,4% PDB. • Mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan program-program prioritas nasional (infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hankam, dll). • Mempertahankan kebijakan subsidi yang tepat sasaran. • Mengarahkan DAK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang sejalan dengan prioritas nasional. 13
1 3
KEBIJAKAN DAN POSTUR PAGU INDIKATIF 2017
14
ARAHAN PRESIDEN Prioritas dalam 5 tahun kedepan : deregulasi, dan percepatan pembangunan infrastruktur Salah satu reform yang ditekankan adalah reformasi anggaran Rancangan anggaran yang dirumuskan tidak selalu bagi rata Anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat Prinsip money follow function, money follow organization harus mulai ditinggalkan, menjadi money follow programme Kementerian dalam menyusun rencana anggaran menghilangkan katakata yang tidak jelas, yang absurd Lebih memperbesar belanja modal dan melakukan efisiensi pada belanja barang Seluruh Kementerian/Lembaga memberikan perhatian pada Papua, NTT, kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan, terutama dalam hal pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya 15
Penerimaan Perpajakan dalam Pagu Indikatif 2017 diperkirakan meningkat dari outlook realisasi 2016, dengan tax ratio mencapai 11-12% ... Perkembangan Penerimaan Perpajakan 2010—2016 & Proyeksi 2017 (triliun rupiah) 2.000
Pokok-Pokok Kebijakan Penerimaan Perpajakan 2017 Mengoptimalkan penerapan kebijakan pajak sebelumnya. Meningkatkan kepatuhan WP melalui law enforcement (pemeriksaan dan penyidikan) Ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.
1.500
1.000
500
0 APBN 2010
2011
2012
2013
Pajak Non Migas
2014 Kepabeanan & Cukai
2015
Proyeksi RAPBNP 2016
Res. Envelope 2017
PPh Migas
16
PNBP Lainnya dalam Pagu Indikatif 2017 akan meningkat, namun penerimaan migas tertekan oleh turunnya harga minyak dunia dan tingkat produksi ... Perkembangan PNBP 2010—2016 & Proyeksi 2017 (triliun rupiah)
(USD/barel)
400
112
120
113 106 97
300
100
79 80
200
60
50
50
35
40 40
100
20 0
0 APBN 2010
2011
Pendapatan SDA
Pokok-Pokok Kebijakan PNBP 2017
2012
2013
Bag. Pemerintah atas Laba BUMN
2014
PNBP Lainnya
2015
Penerimaan BLU
Proyeksi RAPBNP 2016
Mengoptimalkan penerimaan SDA migas menahan turunnya lifting. Mengoptimalkan penerimaan SDA Non Migas pengawasan SDA pertambangan, kehutanan dan perikanan. Meningkatkan PNBP K/L optimalisasi IT, penyempurnaan UU, PP, dan KMK terkait PNBP.
Res. Envelope 2017 Harga minyak (US$/barel)
17
Arah Kebijakan Belanja Negara 2017 Melanjutkan Reformasi Subsidi Energi dan realokasi ke anggaran yang lebih produktif ... (Triliun Rupiah)
- Pemenuhan 20% anggaran pendidikan dan 5% anggaran kesehatan - Peningkatan anggaran infrastruktur - Subdidi yang lebih tepat sasaran
450,0 400,0 350,0
375,4 345,3
306,5
300,0 255,6
250,0
419,2
408,5
310,9
341,8 311,9
310,0
290,3
266,9
225,2
223,0 208,3
200,0
177,9
100,0 50,0
154,2
142,2
150,0
123,0 104,4
116,9 94,6
78,5 47,2 10,0
155,9
137,8
114,2
94,6
30,8
145,5
140,0
57,6
76,3
67,5
18,7
23,2
26,6
2006
2007
2008
102,1 104,8
86,0 67,5
29,3
33,0
2009
2010
41,0
46,6
74,3
52,7
46,9 20,7
,0
2005
Subsidi Energi
Anggaran Pendidikan
2011
Anggaran Infrastruktur
2012
2013
2014 APBNP APBN 2015 2016
Anggaran Kesehatan
Dana Desa
18
Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat 2017 Belanja K/L Mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah a.l gaji ke-13. Melanjutkan efisiensi dan penajaman belanja non operasional (a.l. pengendalian belanja perjalanan dinas, moratorium gedung). Melanjutkan dan memperkuat pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk memperbaiki kualitas pembangunan (kereta api, bandara, jalan, jembatan), kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri. Mendukung pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan/energi. Mendukung penegakan hukum (penanganan perkara) serta stabilitas pertahanan dan keamanan (alutsista dan pencegahan terorisme), politik dan demokrasi.
Belanja Non K/L Efisiensi pembayaran bunga utang a.l. melalui pemilihan komposisi instrumen utang yang optimal dan melaksanakan transaksi lindung nilai. Menyediakan cadangan belanja (a.l. risiko fiskal, cadangan ketahanan energi dan cadangan BBM Pemerintah). Belanja hibah kepada pemda terutama untuk pembangunan infrastruktur (dari pinjaman/hibah LN, dan pendapatan negara). Mendukung kerjasama pemerintah swasta dalam pembangunan infrastruktur. 19
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat 2010—2016 & Proyeksi Kapasitas Fiskal 2017 Pagu Indikatif Belanja K/L akan meningkat dari proyeksi RAPBNP 2016 ...
1,8-5,8
Triliun Rupiah
%
26,7
1.600,0
14,4
10,9
12,5
1.400,0
5,8
12,9
20,0
(1,6)
(2,5)
0,0
1.200,0
-20,0
1.000,0
-40,0
800,0 600,0
-60,0
400,0
-80,0
200,0
-100,0
0,0
-120,0 2010
2011
Belanja K/L
2012
2013
2014
Belanja Non-K/L
2015
2016 APBN
2016 Proyeksi RAPBNP
2017 Proyeksi Pagu Indikatif
Pertumbuhan BPP
20
Pokok-Pokok Kebijakan Subsidi Tahun 2017 Kebijakan Subsidi Energi • Melanjutkan pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran untuk BBM dan LPG Tabung 3 kg. • Memperbaiki mekanisme penyaluran dan akurasi data penerima subsidi listrik yang lebih tepat sasaran. • Melanjutkan pemberian subsidi untuk pelanggan rumah tangga miskin dan rentan dengan daya 900 VA . • Mengembangkan energi baru dan terbarukan
Kebijakan Subsidi Non- Energi • Meningkatkan ketepatan penyaluran subsidi pangan (raskin) kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui perbaikan mekanisme penyaluran dan peningkatan akurasi data penerima; • Melaksanakan secara bertahap mekanisme subsidi pupuk melalui subsidi langsung kepada petani;
• Melanjutkan dukungan bagi pelaksanaan Program Satu Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 21
Pokok-Pokok Kebijakan Transfer ke Daerah & Dana Desa 2017 Transfer ke Daerah • Meningkatkan alokasi DAK melalui pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di K/L yang telah menjadi kewenangan daerah. • Memperkuat sistem pengalokasian DAK fisik berdasarkan kebutuhan daerah (proposal based). • Meningkatkan kualitas penganggaran dan penyaluran DBH dan penguatan DAU sebagai instrumen equalization grant.
Dana Desa • Meningkatkan alokasi Dana Desa 2017 sehingga secara bertahap mencapai 10 persen dari dan di luar transfer ke daerah. • Mendorong peningkatan kualitas fiskal daerah.
• Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dana otsus Provinsi Papua, Papua Barat, dan Provinsi Aceh, serta Dana Keistimewaan DIY. • Meningkatkan alokasi DID untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang memiliki kinerja baik.
22
Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2017 ... Meningkat lebih tinggi dari Belanja K/L Perkembangan Dana Transfer Ke Daerah 2010-2016 & Proyeksi 2017
900,0
Perbandingan Belanja K/L dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2010 - 2017 (dalam triliun rupiah) 2017
773,5790,2 753,5 - 770,2
750,3780,9 770,3 - 800,9
2016
738,6748,6 - 758,6
748,1 – 768,1 758,1
25,0%
800,0 19,3%
700,0
20,0%
16,9%
23,6%
600,0
15,0%
400,0
10,0%
11,8%
200,0
6,8%
724,7
8,6%
2014
577,2
2013
582,9
1,3%
513,3
480,6
5,0% 417,6
2011
-
573,7
489,4
2012
100,0
623
21,7%
500,0
300,0
2015
411,3
0,0%
2010 LKPP
2011 LKPP
2012 LKPP
Transfer ke Daerah
2013 LKPP
2014 2015 2016 LKPP Real 31 Des APBN Dana Desa
2016 2017 Proyeksi Pagu RAPBNP Indikatif Pertumbuhan
332,9
2010
Belanja K/L
344,7
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
2010-2015: Realisasi 2016 : Proyeksi RAPBNP
23
Pokok-Pokok Kebijakan Pembiayaan Anggaran 2017 Mengendalikan rasio utang pemerintah dalam batas yang aman. Mendukung pendanaan dalam rangka penyediaan tanah bagi pembangunan infrastruktur BLU Lembaga Manajemen Aset Negara. Menampung kebutuhan untuk BLU PPDPP (FLPP) dalam rangka program sejuta rumah. Menyediakan pembiayaan untuk cadangan BPJS. Mendukung peningkatan kapasitas Dana Pengembangan Pendidikan Nasional terutama untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi. Memprioritaskan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
Perkembangan Pembiayaan Anggaran 2010-2016 & Proyeksi 2017 Persen
Triliun Rp
450,0
3,00
Nonutang Utang % Defisit Anggaran thd PDB (RHS)
400,0 350,0
2,60
2,53
2,30
2,33
300,0
2,60
2,15
2,15 2,00
250,0
1,86
200,0 1,50 150,0 1,14
100,0 50,0
2,50
1,00
0,73
0,0
0,50
(50,0) (100,0)
0,00 2010
2011
2012
2013
2014
2015 Realisasi Sementara
2016 APBN
2016 2017 Proyeksi Pagu Indikatif RAPBNP
24
1 4
LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
25
LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT 1. Pagu Indikatif Tahun 2017 akan segera ditetapkan, dan menjadi bahan dalam Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) antara Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan K/L. 2. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) 2017 akan disampaikan kepada DPR RI selambatnya 20 Mei 2016, guna dilakukan pembahasan dalam Pembicaraan Pendahuluan. 3. Dalam Pembicaraan Pendahuluan & Pembahasan KEM & PPKF 2017, K/L diharapkan mempersiapkan dengan baik, khususnya saat melakukan pembahasan rencana kerja K/L bersama Komisi mitra kerjanya. 4. Rencana Kerja K/L harus sejalan dengan arahan Presiden, serta dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan tugas masingmasing K/L untuk mencapai sasaran pembangunan Tahun 2017. 5. Dalam hal terdapat usulan tambahan anggaran K/L, seyogyanya dilakukan satu pintu melalui Pemerintah (c.q. Kementerian Keuangan dan Bappenas) 26
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PERTEMUAN TIGA PIHAK 1. Melanjutkan kebijakan efisiensi belanja operasional, perjalanan dinas, rapat/konsinyering, dan belanja kurang produktif lainnya (termasuk pengadaan kendaraan dinas dan pembangunan gedung kantor). 2. Melakukan penataan dan penyempurnaan informasi kinerja (output, outcome dan indikator kinerja) dalam Renja K/L dan RKAK/L. 3. Melakukan penataan nomenklatur (mata anggaran) sejalan dengan penyempurnaan informasi kinerja.
27
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TERIMA KASIH
