ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2017 diarahkan untuk “Meningkatkan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan serta percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah”. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017: 1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan, dengan fokus pada: a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas melalui pengembangan bibit unggul bersertifikasi tahan perubahan iklim dan OPT, pengembangan induk dan benih ikan unggul, pengembangan pakan ikan mandiri/pakan lokal, rekayasa dan pemanfaatan teknologi pertanian dan perikanan; validasi RDKK dan pengendalian distribusi pupuk bersubsidi; menjamin ketersediaan BBM bersubsidi untuk nelayan; pengendalian hama terpadu; pengendalian alih fungsi lahan persawahan/pertanian; peningkatan populasi ternak dengan penyediaan bibit unggul dan pencegahan pemotongan betina produktif; pemanfaatan lahan hutan di bawah tegakan; pembangunan dan peninkatan sarpras pelabuhan perikanan; pengembangan alat tangkap ikan ramah lingkungan; peningkatan kualitas mutu dan perbaikan sistem penyimpanan dan pendistribusian garam rakyat. b. Peningkatan dan produktivitas kedelai antara lain melalui fasilitasi sarana produksi, optimalisasi pemanfaatan lahan dan peningkatan kapasitas petani dengan pelatihan c. Peningkatan ketersediaan air baku utamanya dengan memperbanyak pembangunan embung/tampungan air sebagai bagian dari “program pembangunan 1.000 embung” serta mendorong dukungan nasional/kabupaten/kota dan masyarakat/swasta terhadap program tersebut d. Peningkatan kondisi jaringan irigasi yang tersinkronisasi dengan kabupaten/kawasan utama penghasil padi dan sawah LP2B serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat e. Peningkatan daya saing produk pangan lokal melalui pengembangan sertifikasi pangan organik, prima 3 serta penyediaan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dana aman f. Revitalisasi balai perbenihan pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan g. Peningkatan diversifikasi, distribusi, dan aksesibilitas pangan melalui pengembangan pemanfaatan pekarangan; pengembangan diversifikasi pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal; penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan masyarakat, pengembangan lumbung 255
h. i.
pangan masyarakat, peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat serta pengembangan cadangan pangan Provinsi Jawa Tengah Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan, akses teknologi, sumbersumber pembiayaan, informasi harga, dan akses pasar Peningkatan pelayanan jaringan listrik melalui pembangunan jaringan listrik perdesaan, EBT, sambungan listrik murah, fasilitasi perizinan dan jaringan pelayanan dan akses listrik kepada PLN, fasilitasi dukungan pembangunan PLTU Batang dan Cilacap serta mendorong upaya-upaya untuk hemat energi
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, Peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin, dengan fokus pada: a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, antara lain dengan: 1) Pola Sharing program dan pendanaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, yaitu: i. Akses layanan pendidikan melalui pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan pola sharing yaitu Pemerintah Provinsi untu Pendidikan Menengah dan Khusus, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pendidikan Dasar. ii. Akses kesehatan melalui Jamkesda/pembiayaan kesehatan masyarakat miskin non kuota APBN, dengan sharing pembiayaan pemerintah provinsi sebesar 40% dan kabupaten/kota 60% iii. Akses infrastruktur pada perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dengan pola sharing penanganan Pemerintah Pusat sebesar 20%, Pemerintah Provinsi sebesar 30% dan Kabuapten/Kota sebesar 50% 2) Peningkatan pemenuhan kecukupan pangan, akses pelayanan dan infrasstruktur dasar, diutamakan pada kabupaten/kecamatan/desa dengan tingkat kemiskinan tinggi 3) Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang serta fasilitasi penyelenggaran pasar murah menjelang lebaran 4) Peningkatan pembinaan dan fasilitasi kelompok rentan dan PMKS dengn peningkatan jumlah PSKS, pembinaan kelompok binaan PMKS non panti, dan fasilitasi pemenuhan dokumen kependudukan bagi kelompok rentan 5) Pemenuhan layanan dasar PMKS yang tidak produktif dengan pelibatan Pemerintah Daerah, Dasa wisma (Dawis) serta dunia Usaha dan industri (DUDI) didukung dengan data pemetaan dan penyebaran PMKS 6) Peningkatan pelayanan adminduk bagi kelompok miskin melalui unit layanan penduduk miskin sebagia upaya mempermudah dalam mendapatkan layanan dasar b. Peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan masyarakat miskin antara lain: 1) Peningkatan kemampuan berusaha dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal; pembangunan karakter 256
c.
dan jiwa berusaha bagi pemuda; jaminan dan kepastian usaha serta kepastian harga jual/produk; pengembangan Usaha Kecil Menengah; peningkatan kewirausahaan perempuan melalui optimalisasi kelompok Darwis; dan pelibatan DUDI untuk menumbuhkan kesempatan berusaha 2) Membangun sinergitas dengan dunia usaha, masyarakat, dan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam penanganan kemiskinan Pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin, antara lain dengan: 1) Pengembangan wisausaha baru berbasisi Usaha Kecil Menengah 2) Fasilitasi perluasan akses permodalan, pasar, dan jaminan harga 3) Fasilitasi kepengurusan sertifikat atas tanah kerjasama dengan BPN sehingga bisa digunakan sebagai agunan pengajuan kredit usaha
3. Peningkatan kualitas kompetensi sumber daya manusia di berbagia bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan, dengan fokus pada: a. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian dalam penyelenggaran pendidikan melalui optimalisasi pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan pemberian BOSDA Dikmen dan Diksus; peningkatan sarpras pendidikan guna memenuhi SPM dan SNP uatamanya peningkatan ketersediaan SMA/SMK di wilayah kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah; pengembangan kurikulum muatan lokal dengan penambahan substansi kewirausahaan khususnya untuk pendidikan menegah; peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan studi lanjut ke S1/D4 dan pelatihan kompetensi teknis guru dan tendik; pengembangan potensi siswa dan Peningkatan mutu lulusan dengan fasilitasi lomba-lomba dan karya ilmiah; optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam penyelenggaran pendidikan dengan program CSR dan paritispasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan b. Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan layanan perpustakaan daerah; serta pengembangan jaringan kemitraan c. Peningkatan akses serta mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui Peningkatan sarana prasaran pelayanan kesehatan; optimalisasi pelaksanaan bintek, diklat, dan workshop bagi tenaga medis dan non medis; optimalisasi peran dokter dan bidan PTT; stimulan pemberian bantuan jamban keluarga di kab/kota; peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di 35 kab/kota; serta peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan 4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran, dengan fokus pada: 257
a.
b. c.
d.
e.
f.
g.
Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokasl melalui Pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan kelembagaan koperasi; perluasan akses pembiayana dengan pendampingan manajemen dan usaha; Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis, magang, serta PKL; serta perluasan pangsa pasar bagi produk koperasi dan UMKM dengan pameran dan promosi Pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha dengan mengoptimalkan perkuatan jejaring antar sentra/klaster industri dan mendorong penerapan standar mutu produk lokal Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja; perluasan dan pengembangan kesempatan kerja; perbaikan iklim serta penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan Peningkatan kemampuan dan produktivitas kerja serta peningkatan etos kerja untuk meningkatkan kondisi kerja yang kompetitif; perluasan dan pengembangan kesempatan kerja; program magang kerja; perbaikan iklim serta penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan Peningkatan realisasi dan persebaran investasi di Jawa Tengah dengan pemberian kemudahan perixinan PTSP, pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang meneyrap tenaga kerja, Peningkatan promosi, membangun citra positif potensi dan peluang investasi Jawa Tengah Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan daya tarik destinasi wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pariwisata, serta optimalisasi pemasaran pariwisata
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan fokus pada: a. Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan menuju Jawa Tengah bebas lubang dengan ruas tuntas utamanya pada ruas-ruas jalan strategis serta menjaga kondisi baik meningkat dari tahun 2016 b. Peningkatan penanganan banjir pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan PemaliComal utamanya di S. Bodri, Kendal, Blukar, Damar, Bulanan, Meduri, Bremi, Pemali, Comal, serta mendorong para Wilayah sungai kewenangan Pusat utamanya di sungai Bengawan Solo, BKT, Serang, Juwana, Lusi, Wulan, Kabuyutan, Cisanggarung, Gelis, Piji, Logung, Mangkang, Progo, Wawar, Tipar, Serayu, Citandury, Ciberuem, Cikonde, Luk Ulo, dan Sabuk Pantai di wilayan Pantura c. Memfasilitasi percepatan penyelesaian dan operasionalisasi pembangunan infrastruktur strategis di Jawa Tengah di antaranya Jalan Tol (Bawen-Solo, Pejagan-Semarang); JJLS; Bandara Internasional A. Yani Semarang; Pelabuhan Tanjung emas; Waduk (Logung, Pidekso, Gondang, Kuningan); DI 258
slinga Purbalingga; Reaktivasi KA; Jalan Nasional (antara lain Pelebaran Klampok-Banjarnegara, Wangon-Temanggung, Tegal-Purwokerto d. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih utamanya percepatan penyelesaian dan operasionalisasi pengembangan SPAM Regional (Bregas, Keburejo); pelibatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan serta pengelolaan air bersih e. Peningkatan pelayanan trasnportasi publik dan keselamatna utamanya ercepatan operasionalisasi angkutan massal aglomerasi Kedungsepur (koridor Semarang-Bawen); keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan fasiltiasi percepatan rencana Bandara Wirasaba Purbalingga f. Menurunkan beban pencemaran akibat pembuangan air limbah melalui Program Penilaian Kinerja Perusahaan dan Program Kali Bersih, Pembangunan IPAL di sentra-sentra IKM, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM g. Peningkatan mitigasi dan penanganan pasca bencana melalui Peningkatan dan pemeliharaan saluran air; rehabilitasi dan konservasi Daerah Aliran sungai termasuk lahan kritis dan kawasan pesisir; penanganan darurat pasca banjir/longsor h. Percepatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA Regional) 6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggarana tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, dengan fokus pada: a. Perbaikan kinerja birokrasi yang mencaku 8 are perubahan, yaitu: 1) Penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, antara lain melalui penyusunan produk hukum daerah bidang kelembagaan, fasilitasi usulan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah dan UPT, dan penataan Lembaga Non Struktural 2) Penataan tata laksana meliputi sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prindip-prindip good governance melalui eneratapan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi; peninkatna sarana PTSP; penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi; pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan publik 3) Penataan peraturan perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif, serta selaras melalui penerapan kebijakan peraturan perundang-undangan; pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran peraturan daerah; pemantauan dan evaluasi efektivitas Perda/Perkada secara periodik 4) Peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera melalui penghitungan kebutuha pegawai dengan analisis jabatan dan ABK, penyusunan peta jabatan, penetapan nomenklatur kabatan fungsional umum, pengadaan pegawai dengan seleksi/tes CAT dan sistem pembinaan karier yang terbuka
259
b. c. d. e.
f.
5) Peningkatan pengawasan pelaksanaan pembangunan yang bebas KKN melalui pengimplementasian aksi PPK yang difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran; penerapan SPIP, pembangunan Zona Integritas, transparansi pengadaan barnag/jasa pemerintah, penanganan penagdauan masyarakat melalui berbagai media 6) Peningkatan akuntabilitas dengan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi melalui Reformasi Berbasis Kompetensi; pengembangan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelengaraan pemerintah, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 7) Peningkatan pelayanan publik dengan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan berupa kecepatan, kemudahan, dan kepastian serta transparansi proses perizinan; peningkatan saranan penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi; penerapana Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Seritifikasi ISO 9001:2008; optimalsisai fungsi SPIP sebagia media pengawasan 8) Pembentukan mindset dan cultural set aparatur yang memiliki integritas dan kinerja tinggi melalui peningkatan prioritas perubahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan publik dan pengembangan budaya kerja Peningkatan partisipasi masyarakat terutama dalam setiap pengambilan kebijakan dan kehidupan berdemokrasi Pemantapan kondusivitas wilayah dari gangguan risiko sosial dan antisipasi dampak pelaksanaan Pilkada Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah Gerakan revolusi mental guna mengembalikan nilai-nilai luhur Pancasila melalui pengembangan seni, budaya daerah, dan olahraga serta menghidupkan kembali budaya gotong-royong dan handarbeni Penataan administrasi kependudukan guna optimalisasi pembangunan berbasis adminstrasi kependudukan melalui fasiltiasi dan sosialisasi masyarakat
260
