ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015 Oleh:

Menteri PPN/Kepala Bappenas

Disampaikan dalam Pembukaan Acara:

Musrenbang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2014

Yogyakarta, 18 Maret 2014

KERANGKA PAPARAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015



RPJMN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional   



Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019 dalam Kerangka RPJPN 2005-2025 Penyusunan RPJMN dalam kerangka kesinambungan perencanaan pembangunan

RPJMN 2015-2019 (Rancangan Teknokratis)   

Aspek kependudukan dalam perencanaan pembangunan nasional Tantangan utama dan arah kebijakan Sasaran utama



Tema dan Sasaran RKP 2015



Capaian Kinerja Pembangunan Provinsi Yogyakarta   



Capaian kinerja pembangunan Potensi pembangunan Tantangan pembangunan

Penutup Slide - 2


RPJMN 2015-2019 DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pedoman

RPJP Nasional

Diacu

Bahan

RPJM Nasional

Renja KL

RPJM Daerah Pedoman

Renstra SKPD

Pedoman

RKP

Rincian APBN

RAPBN

APBN

RAPBD

APBD

RKA SKPD

Rincian APBD

Diserasikan melalui MUSRENBANG

Diperhatikan

Pedoman

RKA-KL

Bahan (diserasikan dlm RAKORPUS & Trilateral Meeting)

Diacu Dijabarkan

Pedoman

Dijabarkan

Bahan

RKP Daerah

Diacu

Pedoman

UU SPPN (No.25/2004)

Pedoman

Bahan

Renja SKPD

Pedoman

Pemerintah Daerah

RPJP Daerah

Pedoman

Pedoman

Pemerintah Pusat

Renstra KL

UU KeuNeg (No.17/2003) Slide - 4

RPJMN 2015-2019 DALAM KERANGKA RPJPN 2005-2025 (UU 17 TAHUN 2007)

Visi Pembangunan 2005-2025

INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

Slide - 5

PENYUSUNAN RPJMN DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Evaluasi RPJMN 2010-2014

Arahan RPJPN 2005-2025

Visi – Misi Presiden terpilih

Rancangan Teknokratis RPJMN 2015-2019

Rancangan RPJMN 2015-2019

Isu Strategis Jangka Menengah 2015-2019 (background studies)

Musrenbang RPJMN dan Sidang Kabinet

Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019

Slide - 6

AGENDA BESAR PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019

 Penyusunan Background Studies : identifikasi isu-isu strategis jangka menengah 2015-2019



Januari 2013 – Desember 2013

 Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019



Januari 2014 – Agustus 2014

 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019



mulai November 2014

 Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019



Januari 2015

Slide - 7


ASPEK KEPENDUDUKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PENTINGNYA ASPEK KEPENDUDUKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

Kependudukan merupakan aspek utama yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan nasional.



Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan manfaat bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia paling tidak sampai dengan tahun 2035.



Bonus demografi adalah kondisi saat jumlah penduduk usia nonproduktif lebih sedikit daripada jumlah penduduk produktif (usia 15 – 65 tahun).



Pada kondisi itu, ketergantungan penduduk usia nonproduktif terhadap penduduk produktif berada pada titik rendah sehingga dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Slide - 9

PENTINGNYA ASPEK KEPENDUDUKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

Sejak tahun 2012, angka ketergantungan penduduk Indonesia berada di bawah 50 persen tepatnya 49,6 persen. Artinya setiap 100 penduduk produktif menanggung 49,6 penduduk nonproduktif.



Angka ketergantungan tahun 2014 adalah 48,8 persen. Angka ketergantungan di Indonesia akan mencapai titik terendah pada 2028-2031.



Untuk mencapai hal tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh wanita subur (total fertility rate/TFR).



Pada 2010, TFR Indonesia adalah 2,49 dan kondisi itu tidak berubah hingga saat ini. Untuk mencapai itu, Indonesia harus bisa menurunkan TFR menjadi 2,1 pada 2025.

Slide - 10


TANTANGAN UTAMA DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019

TANTANGAN UTAMA RPJMN 2015-2019 

Upaya jangka panjang agar keluar dari Middle Income Trap (MIT) pada tahun 2030:  Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, inklusif dan berkelanjutan  Transformasi struktur ekonomi yang didukung pengelolaan SDA yang lebih baik dan pengembangan Iptek dan inovasi  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia  Ketahanan pangan, energi, dan air  Penyediaan infrastruktur yang memadai



Percepatan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan Pemberantasan korupsi Percepatan konsolidasi demokrasi Potensi bencana alam besar dan resiko perubahan iklim

  

Slide - 12

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019 (1/7) 

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan: 1. meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas untuk semua jenjang pendidikan

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

dengan memberikan perhatian lebih pada daerah terluar, terdepan dan tertinggal penduduk miskin, dan anak dengan kebutuhan khusus; meningkatkan kompetensi siswa Indonesia dalam bidang matematika, sains, dan literasi; menyelaraskan bidang studi SMK dengan kegiatan ekonomi utama di masing-masing kabupaten/kota; memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas; meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu dan anak; memperbaiki status gizi remaja putri, ibu hamil dan anak di bawah 2 tahun; meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan; meningkatkan kualitas implementasi jaminan kesehatan masyarakat; dan pengembangan kebijakan afirmatif: pelayanan dasar, pengembangan penghidupan berkelanjutan, dan sistem perlindungan sosial yang komprehensif. Slide - 13

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019 (2/7)



Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan: 1. transformasi ekonomi melalui industrialisasi berkelanjutan (green

secara bertahap) dan penguasaan Iptek; 2. menjaga dan mempertahankan kesinambungan fiskal; 3. meningkatkan daya saing produk ekspor non migas, manufaktur

dan jasa (parawisata dan lainnya); 4. meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja

yang berkualitas; dan 5. peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.

Slide - 14




Menyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh: 1. memantapkan kualitas reformasi birokrasi untuk mendukung

peningkatan kualitas pelayanan publik; 2. mewujudkan regulasi yang efektif dan efisien; 3. meningkatkan efektifitas penegakan dan pemberantasan korupsi; 4. meningkatkan penegakan hukum dan HAM yang berkualitas; 5. meningkatkan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam

kerjasama global, multirateral, regional, dan bilateral; 6. terjaganya proses positif konsolidasi demokrasi; dan 7. meningkatkan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan

nasional.

Slide - 15




Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah: 1. menjaga momentum pertumbuhan Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera serta meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; 2. menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah yang menjangkau semua lapisan masyarakat; 3. mempercepat pembangunan daerah tertinggal, pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan; 4. meningkatkan kualitas pembangunan perkotaan dan perdesaan; 5. mempercepat penetapan rencana tata ruang wilayah; dan 6. mengoptimalkan desentralisasi dan otonomi daerah.

Slide - 16




Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan: 1. memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan; 2. mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik); 3. menjamin ketahanan air, pangan, dan energi untuk mendukung ketahanan nasional; 4. mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan; 5. meningkatkan kontribusi kerjasama pemerintah swasta dalam pembangunan infrastruktur; dan 6. mengintegrasikan isu lintas bidang infrastruktur.

Slide - 17

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019 (6/7) 

Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan: 1. memperkuat ketahanan pangan terutama padi dan sumber bahan pangan protein; 2. memperkuat ketahanan energi, terutama memperkuat produksi dan meningkatkan diversifikasi dengan pemanfaatan energi baru dan terbarukan; 3. meningkatkan daya saing dan nilai tanmbah komoditas pertanian, perikanan, kehutanan dan produk berbasis keanekaragaman hayati serta sumberdaya mineral dan tambang; 4. mengembangkan pembangunan kelautan yang terintegrasi antar sektor dan antar wilayah; dan 5. pengembangan ekonomi hijau dan pengelolaan perubahan iklim serta peningkatan kualitas lingkungan. Slide - 18




Meningkatkan Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim: 1. memperkuat kapasitas kelembagaan mitigasi bencana alam untuk

mengurangi resiko bencana; 2. mempercepat rehabilitasi daerah terkena bencana; dan 3. memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Slide - 19


SASARAN UTAMA RPJMN 2015-2019

SASARAN UTAMA RPJMN 2015-2019 (1/3) 

Agar dapat keluar dari Middle Income Trap (MIT) pada tahun 2030, diperlukan: 1. pertumbuhan ekonomi sekitar 6-8 persen per tahun, terutama yang didukung oleh sektor industri yang mempunyai nilai tambah tinggi; 2. peningkatan PDB per kapita mencapai sekitar USD 7.000 pada akhir 2019; 3. pengurangan tingkat kemiskinan menjadi 6-8 persen pada akhir tahun 2019. 4. meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai sasaran: 1) meningkatnya angka partisipasi pendidikan (dasar, menengah dan tinggi) yang diindikasikan dengan peningkatan APM SD/MI/sederajat sebesar 97 persen, APM SMP/MTs/sederajat sebesar 80 persen, APK SMP/MTs/sederajat sebesar 104 persen, APK SMA/SMK/MA sebesar 89 persen, dan APK PT/PTA sebesar 33 persen; dan 2) membaiknya kualitas pendidikan; dan 3) menurunnya Angka Kematian Bayi dari 28 per seribu (2012) menjadi 25 per seribu (2019). Slide - 21

SASARAN UTAMA RPJMN 2015-2019 (2/2)  



 

 

Menguatnya ketahanan pangan dengan produksi beras pada akhir tahun 2019 sebesar 46,1 juta ton (pertumbuhan 2,9% per tahun). Ketahanan energi dengan meningkatnya porsi energi terbarukan dalam bauran energi (renewable energy) dari 4 persen (2014) menjadi 6-7 persen (2019) serta meningkatnya kapasitas terpasang pembangkit listrik menjadi 92,9 GW. Meningkatkan kuantitas sarana prasarana dan kualitas layanan yang diindikasikan dengan Rasio Elektrifikasi sebesar 100 persen, jangkauan air bersih 85 persen, dan kelayakan jalan raya sebesar 100 persen; Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menurunkan emisi GRK mendekati 26 persen; menurunkan kesenjangan wilayah yang diindikasikan dengan meningkatnya peranan PDRB di Luar Jawa dari 41 persen (2014) meningkat menjadi 45-47 persen (2019), sedangkan di Jawa dari 59 persen (2014) menjadi 53-55 persen (2019); menurunkan jumlah kabupaten tertinggal dari 114 Kabupaten (2014) menjadi 39 Kabupaten (2019); menurunkan praktek korupsi; dan meningkatnya konsolidasi demokrasi. Slide - 22


TEMA DAN SASARAN RKP 2015

TEMA RKP 2015 "Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan". 





Reformasi yang telah berjalan selama ini akan tetap dilanjutkan dan diperkuat untuk menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, mengurangi ketergantungan impor barang modal dan bahan baku, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum serta melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek yang terus meningkat. Berkeadilan: pembangunan yang inklusif dan peningkatan rasa keadilan.

Slide - 24

SASARAN RKP 2015



Sasaran pembangunan yang akan kita capai pada akhir tahun 2015 sebagai berikut: 1) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 – 6,3 persen; 2) inflasi diharapkan dapat terkendali pada kisaran 4,5 + 1 persen.

Arah kebijakan dan sasaran pembangunan per bidang mengikuti RPJMN 2015-2019

Slide - 25


KINERJA DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (1/2) 

Pencapaian kinerja pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami sedikit peningkatan.



Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 tumbuh sebesar 5,40 persen. Angka pertumbuhan ini masih berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,78 persen (2013).  Kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut berasal dari sektor industri pengolahan sebesar 7,81 persen, sedangkan sektor pertanian hanya memberikan kontribusi sebesar 0,63 persen.  Dari sisi permintaan, kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga dan ekspor masing-masing sebesar 2,81 persen, dan pembentukan modal tetap bruto (PMTDB) sebesar 1,32 persen.



Di sisi lain, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah cukup berhasil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin.  Angka kemiskinan berhasil diturunkan dari 16,83 persen pada tahun 2010 menjadi 15,03 persen pada September 2013. Angka ini masih di atas angka kemiskinan rata-rata nasional 11,47 persen (September 2013). Slide - 27

PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (2/2) 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah berhasil menurunkan TPT dari 5,69 persen pada Agustus 2010 menjadi 3,34 persen di Agustus 2013 dan sudah di bawah rata-rata nasional sebesar 6,25 persen (Agustus 2013).



Dari segi peningkatan kualitas kesejahteraan manusia sudah cukup baik.  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 74,15 (2007) menjadi 76,75 (2012). Pencapaian IPM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu terus ditingkatkan walaupun telah berada di atas ratarata nasional sebesar 73,29 (2012).



Ketimpangan antarindividu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semakin meningkat. 

Angka Rasio Gini Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat dari 0,41 (2007) menjadi 0,439 (2013) dan masih berada di atas rata-rata nasional sebesar 0,413 (2013).

Slide - 28

POTENSI PEMBANGUNAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 



Kekayaan sumber daya alam dan keunggulan geografis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan modal dasar untuk menjadikan provinsi ini sebagai salah satu pusat budaya dan wisata yang besar di Wilayah Pulau Jawa-Bali selain Provinsi Bali. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi besar untuk pengembangan pusat budaya dan wisata yang besar di Wilayah Pulau JawaBali selain Provinsi Bali.  Kebudayaan dan adat istiadat di Provinsi DI Yogyakarta masih sangat kental sehingga potensi pariwisata tidak hanya berupa wisata alam, tetapi juga wisata budaya seperti peninggalan bangunan kerajaan, kuliner, dan wisata belanja batik.  Potensi pengembangan pariwisata dan pusat budaya dapat ditingkatkan melalui antara lain: 

peningkatan akses informasi potensi pariwisata dan ekonomi kreatif,



peningkatan kualitas dan kuantitas infrastrukur menuju kawasan pariwisata,



peningkatan keterlibatan dan investasi pihak swasta,



peningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kreatif,



peningkatan kualitas dan kuantitas tempat-tempat kreatif. Slide - 29

TANTANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Permasalahan dan tantangan lain yang dihadapi oleh Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain: 

  

peningkatan adaptasi dan mitigasi bencana alam bagi masyarakat. peningkatan konektivitas/infrastruktur dan sistem logistik. pemenuhan pelayanan di bidang kesehatan maupun pendidikan. peningkatan kesejahteraan petani/nelayan.

Sehubungan dengan hal tersebut, sangat diperlukan upaya kerja keras dari semua pemangku kepentingan, termasuk peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatasi beberapa masalah dan tantangan tersebut di atas secara bertahap.

Slide - 30


PENUTUP

PENUTUP 

Beberapa pokok arahan ini menjadi pertimbangan:  masukan dalam penyusunan RKPD 2015 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  mempersiapkan Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) yang akan dibahas pada forum pra-Musrenbangnas yang telah dijadwalkan pada tanggal 21-25 April 2014 mendatang.



Kami mengharapkan peran aktif Saudara Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk:  menindaklanjuti kesepakatan hasil pertemuan Musrenbang Provinsi ini  bahan masukan dalam rangka penjabaran dan penyusunan RKP tahun 2015 di daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.



Pelaksanaan musrenbangprov merupakan salah satu instrumen penting dalam proses penyusunan RKP dan RKPD, terutama untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.



"Selamat melaksanakan musrenbangprov" Slide - 32


TERIMA KASIH

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015

Recommend Documents