ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG UMKM DAN KOPERASI

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG UMKM DAN KOPERASI

Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi Disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2018 Denpasar, 23 Maret 2017

OUTLINE

1 2 3

Kerangka Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang UMKM dan Koperasi Isu-isu Pengembangan UMKM dan Koperasi

Arah Kebijakan RKP 2018 Bidang UMKM dan Koperasi

Slide - 2


1. Kerangka Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang UMKM dan Koperasi

Slide - 3

Sasaran Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Tahun 2015-2019

1

Kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian meningkat

2

3 Daya saing UMKM meningkat

Porsi wirausaha baru (entrepreneur) meningkat

4 Kinerja kelembagaan dan usaha koperasi membaik

Akses UMKM kepada pasar yang luas

Slide - 4

Sasaran Pokok Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019 No.

Pembangunan

Baseline 2014

Sasaran 2019

5,1% (Perkiraan)

8,0%

43.403 41.163

72.217

Sasaran Ekonomi Makro a.

Pertumbuhan ekonomi

b.

PDB per Kapita (Rp Ribu) Tahun Dasar 2010 PDB per Kapita (Rp Ribu) Tahun Dasar 2000

c.

Inflasi

8,4%

3,5%

d.

Rasio Pajak Tahun Dasar 2010**)

11,5%

16,0%

e.

Tingkat Kemiskinan

10,96% *)

7,0-8,0%

f.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

5,94%

4,0-5,0%

Keterangan: *) Tingkat kemiskinan bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada bulan November 2014 **) Termasuk pajak daerah sebesar satu persen PDB

Slide - 5

Kerangka Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam RPJPN 2005-2025 (UU No. 17/2007)

Ketimpangan

Ekonomi

MISI RPJPN 2005-2025

Bangsa yang berdaya saing

Pemerataan pembangunan dan berkeadilan

ARAH KEBIJAKAN RPJPN 2005-2025 Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berbasis iptek dan berdaya saing

SASARAN

Pertumbuhan Ekonomi

Koperasi: Meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya Pemberdayaan usaha mikro: Meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah

Pengurangan Kesenjangan

Slide - 6

Arah Kebijakan di Bidang UMKM dan Koperasi pada Tahun 2015-2019

Slide - 7


2. Isu-isu Pengembangan UMKM dan Koperasi

Slide - 8

Isu Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Perekonomian

1

Laju transformasi sosial ekonomi belum diikuti perkembangan kapasitas masyarakat Transformasi ekonomi membuka kesempatan yang lebih besar bagi tumbuhnya wirausaha baru. Namun masyarakat belum memiliki kapasitas yang memadai untuk memanfaatkan peluang usaha yang ada. Selain itu, tingkat pendidikan penduduk usia kerja masih perlu ditingkatkan dan dilengkapi dengan berbagai keterampilan teknis dan manajerial.

2

Keterbatasan kesempatan kerja Pengembangan UMKM dan koperasi, serta kewirausahaan, perlu terus didorong untuk mengatasi ketimpangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan pertumbuhan kesempatan kerja.

3

Kemiskinan dan kesenjangan Sasaran pengembangan UMKM dan koperasi, serta kewirausahaan, juga ditujukan untuk kelompok masyarakat miskin dalam rangka mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan dan antarwilayah.

4

Keterlibatan aktif dalam jaringan produksi dan pemasaran global Indonesia memiliki jumlah UMKM dan koperasi yang tergabung dalam jaringan produksi global dan kegiatan ekspor yang paling rendah. UMKM, koperasi, dan wirausaha di Indonesia sebagian besar masih berorientasi pada pasar domestik. Slide - 9

Akses Pembiayaan Usaha yang belum Merata  Masih terdapat gap dalam penyediaan layanan keuangan  Belum optimalnya peran lembaga keuangan  Efektivitas program Pemerintah perlu didasarkan peta yang kebutuhan pembiayaan berbagai lapisan masyarakat  Perlu menyegerakan pemberlakuan Stranas Keuangan Inklusi yang melibatkan kerja sama pemangku kepentingan

Slide - 10


3. Arah Kebijakan RKP 2018 Bidang UMKM dan Koperasi

Slide - 11

Perkuatan Implementasi Money Follow Program

Slide - 12

Target Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Tahun 2018

Slide - 13

Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan

Slide - 14

Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas 2018 Kementerian Koperasi dan UKM berkontribusi pada empat Prioritas Nasional: 1. Pendidikan; 2. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; 3. Penanggulangan Kemiskinan; serta 4. Pembangunan Wilayah.

Slide - 15

Highlight Kebijakan Prioritas Nasional: Penanggulangan Kemiskinan

Slide - 16

Rancangan Program Prioritas Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi

Kementerian/Lembaga yang Terlibat: Kementerian KUKM, BPOM

Kementerian KUKM, Kemendag, Kemenperind, Kemensos, BSN, Bekraf

Kementerian KUKM, Kemenaker, Kemenperind

Kementerian KUKM, Kemensos, Kementerian LHK, BKPM

Kementerian KUKM

Kementerian KUKM, Kementerian LHK, KPPU Slide - 17

Tindak Lanjut

1. Pemerintah Provinsi perlu mewujudkan integrasi perencanaan antara pusat dan daerah, termasuk integrasi penganggaran dan penguatan perencanaan spasial (kesiapan dan keakuratan lokasi pembangunan). Oleh karena itu, RPJMD dan RKPD yang disusun perlu dicermati kembali agar dapat mendukung penuh RPJMN dan RKP.

2. Pemerintah Provinsi perlu selektif dan fokus pada proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta dengan mempertimbangkan fokus wilayah pada kawasan yang memiliki daya ungkit (leverage) yang besar untuk dikembangkan. 3. Pemerintah Provinsi perlu menyadari bahwa keterbatasan kapasitas fiskal menyebabkan investasi tidak bisa bergantung hanya pada investasi pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi perlu memberi dukungan dan membuka akses serta kemudahan bagi investasi swasta. 4. Pemerintah Provinsi perlu membangun basis data yang kuat untuk mendukung perencanaan yang dilakukan agar lebih efektif serta mendukung evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi proses perencanaan selanjutnya.

Slide - 18


TERIMA KASIH

Slide - 19


LAMPIRAN

Slide - 20

Arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas

1. Penyusunan RKP 2018 fokus pada penajaman kegiatan dalam rangka pencapaian target RPJMN 2015-2019, misal melalui perubahan kegiatan yang berorientasi pada output ketimbang berorientasi pada proses. Sebagai contoh perubahan output menjadi: ‐ Jumlah produk UMKM yang sudah memiliki standar (bukan saja sosialisasi perlunya standar) ‐ Peningkatan kapasitas SDM yang bersertifikat, baik nasional maupun internasional (bukan saja jumlah UMKM yang mendapatkan pelatihan).

2. Efektivitas pelaksanaan KUR: perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak KUR terutama terkait pemanfaatannya bagi masyarakat miskin/rentan miskin. 3. Optimalisasi penggunaan Dana Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa: untuk meningkatkan perekonomian di desa maka Koperasi dapat dijadikan sebagai penggerak aktivitas ekonomi di perdesaan, ketimbang menggunakan lembaga lainnya Slide - 21

Penajaman Kegiatan Ke Depan (1) PRODUKSI DAN PEMASARAN

Revitalisasi Pasar Rakyat • Diperlukan pemetaan sebaran pasar (sinergi dengan Kemendag) dan sekaligus penyusunan sistem informasi pasar yang dikelola oleh Koperasi, dalam kerangka perkuatan sistem distribusi, khususnya bahan pokok • Formulasi standar pembangunan fisik pasar (struktur pembiayaan, tipe pasar) agar dapat berjangka panjang Penguatan peran LLP • Terwujudnya pembentukan Trading House bagi UMKM dan Koperasi sesuai konsep dan fungsi awal pembentukan PEMBIAYAAN BAGI KUMKM Konsep Lembaga Pembiayaan UMKM • Sebagai upaya untuk pemenuhan mandat baik di dalam Nawacita maupun di dalam RPJMN 2015-2019, terkait pembentukan lembaga pembiayaan non-bank bagi UMKMK, dan dari sisa waktu pelaksanaan RPJMN maka ditargetkan adanya kebijakan untuk membentuk lembaga pembiayaan non-bank, melalui setidaknya beberapa opsi sebagai berikut, – pembentukan lembaga baru, atau – kombinasi dari lembaga keuangan non-bank yang ada Pembiayaan bagi UMKM oleh LPDB • Peningkatan pelayanan pembiayaan, baik kualitas maupun kuantitas, kepada UMKM dan Koperasi melalui perluasan, mulai dari jenis, jangkauan layanan sampai dengan jumlah UMKM yang terlayani, menjadi modal dasar dalam peningkatan kapasitas dan status kelembagaan LPDB Slide - 22

Penajaman Kegiatan Ke Depan (2) RESTRUKTURISASI USAHA BAGI KUMKM 1. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM) • Perkuatan komponen pelayanan, termasuk pendamping, untuk keberlanjutan layanan PLUT 2. Registrasi Usaha • Perkuatan pelaksanaan registrasi usaha melalui penajaman bisnis proses agar meningkatnya jumlah UMKM yang mendaftar • Penyatuan kebijakan registrasi online (sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019) dengan sistem pendaftaran IUMK melalui perkuatan sistem informasi KELEMBAGAAN KOPERASI Tata Kelola Koperasi • Dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Tata Kelola Koperasi, difokuskan kepada upaya penyusunan dan pelaksanaan standar tata kelola koperasi yang baik (Good Cooperative Practice). Koperasi Perdesaan • •

Perlu sinergitas pelaksanaan kegiatan antara DEKOPIN dengan Kementerian Koperasi dan UKM agar dapat difokuskan kepada upaya pemberdayaan anggota koperasi yang sekaligus sebagai faktor pendorong agar semakin banyak koperasi yang masuk dalam 500 Koperasi terbaik di dunia Perlu penajaman kegiatan revitalisasi Koperasi Perdesaan agar meningkatkan leverage koperasi sebagai pilihan utama lembaga ekonomi di perdesaan Slide - 23

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG UMKM DAN KOPERASI

Recommend Documents