KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG POLITIK DALAM NEGERI Oleh:
Dr. Drs. Bahtiar, M.Si DIREKTUR POLITIK DALAM NEGERI
Direktorat Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Mataram, 31 Maret 2017
NAMA TTL NIP JABATAN PENDIDIKAN
: : : : :
KANTOR
:
Dr. Drs. Bahtiar, M.Si. Bone, 16 Januari 1973 19730116 199302 1 002 Direktur Politik Dalam Negeri D3 Ilmu Pemerintahan : STPDN – BDG S1 Ilmu Pemerintahan : IIP – Jkt S2 Ilmu Pemerintahan : UNPAD – BDG S3 Ilmu Pemerintahan : UNPAD – BDG Jl. Medan Merdeka Utara No 7, Jakarta Pusat, Gedung F Lantai 5 Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum 2
ERA ORBA
ERA KONSOLIDASI DEMOKRASI
ORDE BARU
Pemerintahan Demokrasi (1999-2004)
Transisi Politik (1998-1999)
RPJPN-Politik (2005-2025) VISI RPJP/RPJM
ERA DEMOKRASI Pemantapan Proses Positif Konsolidasi Demokrasi Indeks Demokrasi Indonesia 75 Partispasi Politik Rakyat 77,5% Pemilu Sukses 2019
Demokrasi Melalui Konsolidasi Demokrasi
Arah Kebijakan Pembangunan StrukturPolitik Peran Negara dan Masyarakat Budaya dan Proses Politik Hubungan Luar Negeri Komunikasi dan Informasi
Demokrasi yang Terkonsolidasi (2025)
Syarat Utama 1. Rechtsstaat 2. Birok.Netral-Efisien 3. My.Sipil Otonom 4. My.PolitikOtonom 5. My.Ekonomi Otonom 6. Kemandirian Nasional
Lingkungan Sosial Nasional dan Lingkungan Masyarakat Internasional
3
Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran Ormas; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat UU No. 17 Thn 2007 ttg RPJPN 2005-2025
RPJMN 2020-2024
RPJMN 2015-2019
RPJMN 2010-2014
RPJMN 2004-2009
Perwujudan konsolidasi demokrasi pada semua bidang kehidupan sosial politik, berupa tegaknya supremasi hukum dan HAM
Pemantapan pelembagaan nilainilai demokrasi dengan titik berat pada prinsip-prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan
Perbaikan peran negara dan masyarakat melalui penguatan kapasitas Ormas dan Parpol
Penguatan struktur politik dan pengokohan kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila
5
PENYEMPURNAAN STRUKTUR POLITIK PENATAAN PERAN NEGARA & MASYARAKAT
PENATAAN PROSES POLITIK
Kelembagaan Demokrasi
Kemandirian Masyarakat
Representasi Kekuasaan
Konstitusi/Perat uran Perundangan
Kebijakan Demokrasi
Kapasitas Lembaga Negara/Pemerintah
Hubungan antarlembaga
Desentralisasi & otonomi daerah
KPU, dan Bawaslu
Kapasitas Ormas
Rekonsiliasi Nasiional
Pranata Kemasyarakatan
Kapasitas Parpol
Ruang Pubiik
Kapasitas dan peran Adat
Seleksi Kepemimpinan Nasional
Seleksi Pejabat Publik/Politik
PEMILU dan PEMILUKADA
PENGEMBANGAN BUDAYA POLITIK
PEMBANGUNAN INFOKOM
Penanaman Nilai Demokrasi Akses terhadap Informasi
Nilai Pancasila/Nilai Kebangsaan
Nilai Demokrasi
Advokasi/Pendidikan Politik Deregulasi
Kebebasan Pers/Jurnalis
Perluasan Jaringan Informasi
Teknologi infokom
Kapasitas Media komunitas/tradisiona l
Pemerataan informasi
6
Pelaksanaan seleksi KPU dan Bawaslu periode
2017 – 2022 yang akan dilantik pada bulan April 2017 Rencana pemerintah di tahun 2017 untuk menaikkan jumlah atau besaran bantuan keuangan partai politik Rencana aksi terhadap pemantauan perkembangan politik dalam negeri terutama bagi daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2017 serta Pemetaan situasi dan kondisi poldagri Penyusunan RUU Partai Politik dan RUU MD3 7
ISU-ISU PRIORITAS BIDANG POLDAGRI NO
ISU
1.
Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan implementasi dibidang politik bagi kader anggota Partai Politik dan masyarakat, pemilih pemula, perempuan dan kaum marjinal
KETERANGAN
2.
Penguatan Peraturan Perundangundangan bidang politik
3.
Kurangnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya kelancaran pelaksanaan Pemilu
4.
Capaian tingkat demokrasi tahun 2015 di Indonesia yang diukur dengan IDI masih pada tataran sedang yaitu 72,82. Masih terdapat kesenjangan antar provinsi terkait dengan capaian IDI di masing-masing provinsi
Peningkatan Bantuan Keuangan kepada Parpol yang mendapatkan Kursi di DPR RI Dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi WNI yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Perlunya Penyelenggaraan forum dialog politik dan pendidikan politik bagi kader anggota Partai Politik dan masyarakat, pemilih pemula, perempuan dan kaum marjinal Keterlibatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tindak lanjut aturan pelaksana dari amanat UU Penyelenggaraan Pemilu Sosialisasi aturan pelaksana dari UU Penyelenggara Pemilu Revisi UU 2 tahun 2011 tentang Partai Politik UU 17 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD Perlu pemahaman dan persepsi yang sama antar seluruh pemangku kepentingan pemilu (penyelenggara pemilu, pemerintah dan Pemda, Polri/TNI, kejaksaan, dan BIN) Perlu penguatan koordinasi dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan Pemilu sehingga tercipta kesatuan langkah dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilu
Perlu penguatan kelompok kerja demokrasi di daerah dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi dari berbagai aspek (kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga demokrasi) Perlu sinergitas program antar lembaga (pemerintah, pemda, BPS, Bappenas, Kemenkopolhukam, dan unsur terkait lainnya) Perlu penyusunan rencana aksi bagi kelompok kerja demokrasi di provinsi disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA Sumber: IDI, 2009 s.d. 2015
KESENJANGAN ASPEK IDI (KEBEBASAN SIPIL, HAK POLITIK, DAN LEMBAGA DEMOKRASI) Isu
PARTISIPASI POLITIK PEMILU DI INDONESIA Sumber: KPU, 2014 100
93,3
90
84,07 77,44
80
70,99 72,56
75,11 74,31
70 60 50
Pileg
40
Pilpres
30 20 10 0 1999
2004
2009
2014
ANGGARAN PILKADA Sumber: Kemendagri
• Pilkada 2015 (269 daerah) Rp7,1 T • Pilkada 2017 (101 daerah) Rp4,1 T
utama demokrasi yg belum terkonsolidasi; Penyelenggaraan pemilu belum memenuhi harapan; Hubungan kelembagaan trias politica belum sesuai prinsip hakiki demokrasi, berupa relasi checks and balances antar lembaga negara; Kapasitas dan krebilitas parpol yang rendah; Rendahnya kualitas partisipasi politik masyarakat; Adanya potensi gangguan pada kebebasan sipil dan hak politik. 9
FOKUS Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Demokrasi
Peningkatan iklim kondusif Bagi berkembangnya kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik Rakyat
PRIORITAS BIDANG Pelembagaan Demokrasi
SASARAN Meningkatnya Kualitas Demokrasi
10
GRAND DESIGN PEMILU SERENTAK Stabilitas dan Efektifitas Pemerintahan
PRESIDEN Presiden dengan legitimasi yang kuat dan dukungan yang memadai dari partai di DPR
PENYELENGGARA PEMILU • Mandiri dan Berintegritas • Kelembagaan Kuat • Dukungan sekretariat kuat
checks and balances
SISTEM PRESIDENSIIL
PEMILU
DPR DPR yang fungsional dan proporsional
• Pilpres dan Pileg Serentak • Alokasi Kursi dan Dapil • Metode konversi suara ke kursi • Sistem Pemilu • Ambang Batas Parlemen • Pencalonan Pres dan Wapres
MASYARAKAT • Peningkatan partisipasi masy • Masy sadar politik • Kualitas pilihan politik masy
PARTAI POLITIK • Kelembagaan partai yg kuat • Kaderisasi baik • Rekruitmen baik
- MENUNTASKAN PAKET UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK. - MENDORONG IMPLEMENTASI MAKSIMAL UU BIDANG POLITIK OLEH PEMERINTAH, LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU, PARPOL DAN MASYARAKAT..
PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL DAN KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK 12
PAKET UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK 1. UU No 2 Thn 2011 ttg Perubahan atas UU No 2 Thn 2008 tentang Partai Politik. 2. UU No 17 Thn 2014 Ttg MPR, DPR, DPD dan DPRD.
1. UU No 15 Thn 2011 ttg Penyelenggara Pemilu. 2. UU No 8 Thn 2012 ttg Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. 3. UU No 42 Thn 2008 ttg Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
3 UU INI DISIMPLIFIKASI MENJADI UU PENYELENGGARAAN PEMILU
13
PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PARPOL PARTAI POLITIK BERTANGGUNGJAWAB ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN PARPOL LAPORAN KEUANGAN INTERNAL IURAN ANGGOTA DAN SUMBANGAN
TERBUKA UTK MASY
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
DIAUDIT BPK
LAPORAN KEUANGAN YG BERSUMBER DARI APBN/APBD
PARPOL MENYAMPAIKAN LPJ PALING LAMBAT 1 BULN SETELAH THN ANGGARAN BERAKHIR
14
KAJIAN PENINGKATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Implikasi
BESARAN PER SUARA ATAU PROSENTASE DARI APBN/APBD
• Perlu adanya revisi UU No. 2 Tahun 2008 / UU No. 2 Tahun 2011 • Perlu adanya revisi PP No. 5 Tahun 2009 / PP No. 83 Tahun 2012 • Perlu adanya revisi Permendagri No. 77 Tahun 2014 Dampak 1.
2. 3.
4.
Pemberian bantuan Rp5.400 per suara atau Prosentase dari APBN dan pemberian bantuan setinggi-tingginya 15 kali lipat untuk provinsi dan Kabupaten/Kota dari APBD harus dilakukan Revisi UU 2/2008 jo UU 2/2011, karena penghitungannya adalah per suara sah. Kesiapan APBN/APBD dan kondisi perekonomian saat ini. Sesuai ketentuan UU No 2 Tahun 2011 bahwa Partai Politik harus transparan dan akuntabel, maka Partai Politik harus menyiapakan SDM kader Partai Politik yang paham dan mengerti pengelolaan keuangan terutama dalam penyusunan Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan, dikarenakan laporan akan diperiksa/diaudit oleh BPK. Dan hal tersebut rawan penyimpangan. Pelaksanaan teknis verifikasi kelengkapan administrasi permohonan pengajuan bantuan keuangan dan fasilitasi bantuan keuangan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tindaklanjut 1.
2.
Telah ddilakukan kajian yang mendalam antara kementerian/ lembaga yaitu Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Negara, dan Kementerian Keuangan, KPK, BPK, ICW. Perludem serta para pakar dan akademisi. Kesiapan Pemerintah dan Partai Politik dalam Penyaluran dan Penerimaan Bantuan Keuangan dari segi manfaat/penggunaan dan pertanggungjawaban.
15
METODE KAJIAN banpol Alasan menaikan Penyesuaian Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP No 5/2009. Alasan perubahan bahwa alokasi besaran bantuan keuangan partai politik dari tahun ketahun mulai sejak tahun 2004 tidak akan pernah mengalami perubahan atau tidak akan pernah mengalami peningkatan, Formulasi rumusan yaitu jumlah bantuan keuangan partai politk tahun anggaran sebelunya di bagi dengan jumlah suara sah partai politik yang memiliki kursi hasil pemilu periode sebelumnya, yang hasilnya untuk partai politik tingkat pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp 108 per suara sampai sekarang ini.
16
ISU-ISU PRIORITAS SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2018 ISU
KETERANGAN
1.
Menurunya pemahaman terhadap nilai nilai Pancasila sebagai bagian dari 4 Konsensus Dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
Perlunya penguatan ideologi Pancasila dgn memberikan arah kebijakan kpd pemda untuk menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan dan fasilitasi dlm rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai nilai Pancasila dikalangan masy
2.
Kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinnekaan dan kemajemukan dlm kehidupan berbangsa serta rendahnya pemahaman tentang pentingnya orientasi dan visi bersama mengenai integrasi bangsa dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional (antara Pusat dan Daerah) serta dalam menegakkan dan memperkokoh bangunan NKRI
Belum optimalnya sinergisitas dan koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka tindak lanjut penanganan konflik sosial
3.
4.
Bermunculnya faham-faham radikal, saparatisme dan terorisme untuk menganggu persatuan dan kesatuan
Pembentukan dan Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di 34 Provinsi diarahkan untuk mendukung kegiatan revolusi mental dan restorasi sosial di daerah Perlunya Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Cinta Tanah Air
Sosialisasi Peraturan perundang-undangan terkait penanganan konflik sosial Optimalisisi pembentukan dan penguatan tim terpadu penanganan konflik sosial di 34 Prov Rencana Aksi Kementerian/Lembaga dgn Pemda dalam rangka Tindak Lanjut UU No 7 thn 2012 ttg Penanganan Konflik Sosial
Perlunya sinergitas antara Pemerintah dgn Pemda serta peran Tokoh masy, Tokoh agama dan tokoh adat dlm rangka penguatan FKDM utk mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI melalui pelaksanaan deteksi dini, peringatan dini dan untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan mas
LANJUTAN NO
ISU
KETERANGAN
5.
Penyampaian pendapat yg dilakukan secara anarkis dikalangan masy dgn melecehkan simbol negara, serta kecenderungan mengedepankan kepentingan gol dan kelompok
• Perlunya komunikasi sosial politik yang melibatkan stekolder terkait/elemen masyrakat
6.
Merebaknya Ormas yg tdk sesuai dgn peraturan perundang-undangan dlm kehidupan bermasy, berbangsa dan bernegara
Penguatan Ormas dan Masyarakat Civil Society, Perlunya dilakukan penguatan kembali terhadap UU No.17 Tahun 2013 dan Segala aturan turunannya Sinergitas antara K/L dan Pemda dalam penguatan Pemberdayaan dan penguatan databes ormas
Pemberdayaan dan penguatan databes ormas
7.
8.
Berkembangnya gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika Belum optimalnya gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika
a.
Kurangnya pemahaman agama, kehidupan beragama dan peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama sehingga terjadi Konflik Berlatar Agama, terkait dengan kerukunan, pendirian Rumah Ibadat dan merebaknya aliran keagamaan/kepercayaan
b.
c.
Penguatan kpd Daerah dimana PEMDA harus membentuk Perda ttg Narkotika Sinergitas antara Pemerintah (Kementerian/Lembaga terkait) dengan Pemda serta Tokoh-tokoh masyarakat dalam rangka pencegahan narkotika Sosilisasi Sinergitas antara Kementerian/Lembaga terkait dengan Pemda serta Tokoh-tokoh agama dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama dan peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama Pembentukan dan penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Perlunya Sosialisasi terkait dengan PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006
LANJUTAN NO 9.
ISU Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan implementasi dibidang politik bagi kader anggota Partai Politik dan masyarakat, pemilih pemula, perempuan dan kaum marjinal
KETERANGAN
10.
Penguatan Peraturan Perundangundangan bidang politik
11.
Kurangnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya kelancaran pelaksanaan Pemilu
12.
Capaian tingkat demokrasi tahun 2015 di Indonesia yang diukur dengan IDI masih pada tataran sedang yaitu 72,82. Masih terdapat kesenjangan antar provinsi terkait dengan capaian IDI di masing-masing provinsi
Peningkatan Bantuan Keuangan kepada Parpol yang mendapatkan Kursi di DPR RI Dalam rangka penguatan kelembagaan Parpol sbg sarana pendidikan politik bagi anggota dan masy luas agar menjadi WNI yang sadar akan hak dan kewajibannya dlm kehidupan bermasy, berbangsa dan bernegara Perlunya Penyelenggaraan forum dialog politik dan pendidikan politik bagi kader anggota Parpol dan masy, pemilih pemula, perempuan dan kaum marjinal Keterlibatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tindak lanjut aturan pelaksana dari amanat UU Penyelenggaraan Pemilu Sosialisasi aturan pelaksana dari UU Penyelenggara Pemilu Revisi UU 2 tahun 2011 tentang Partai Politik UU 17 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD Perlu pemahaman dan persepsi yang sama antar seluruh pemangku kepentingan pemilu (penyelenggara pemilu, pemerintah dan Pemda, Polri/TNI, kejaksaan, dan BIN) Perlu penguatan koordinasi dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan Pemilu sehingga tercipta kesatuan langkah dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilu Perlu penguatan kelompok kerja demokrasi di daerah dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi dari berbagai aspek (kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga demokrasi) Perlu sinergitas program antar lembaga (pemerintah, pemda, BPS, Bappenas, Kemenkopolhukam, dan unsur terkait lainnya) Perlu penyusunan rencana aksi bagi kelompok kerja demokrasi di prov disesuaikan dgn kondisi daerah
TERIMA KASIH SUMATERA
KALIMANTAN
IRIAN JAYA
JAVA
20
20