PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG UMKM DAN KOPERASI

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG UMKM DAN KOPERASI

Rahma Iryanti Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Disampaikan pada Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2018 Jakarta, 21 Februari 2017

OUTLINE

1 2 3

Kerangka Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang UMKM dan Koperasi

Isu-isu Pengembangan UMKM dan Koperasi

Arah Kebijakan RKP 2018 Bidang UMKM dan Koperasi

Slide - 2


1. Kerangka Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang UMKM dan Koperasi

Slide - 3

SASARAN PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DAN KOPERASI TAHUN 2015-2019

1

Meningkatkan Kontribusi UMKM dalam perekonomian

2

Meningkatkan Daya saing UMKM

3

Meningkatkan proporsi wirausaha baru (entrepreneur)

4 Kinerja kelembagaan dan usaha koperasi membaik

Akses UMKM kepada pasar yang luas

Slide - 4

DUKUNGAN PEMERINTAH KEPADA UMKM DAN KOPERASI Kemudahan perijinan: Fasilitasi kemudahan perijinan sesuai Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil

Peningkatan keterampilan: Pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi SDM usaha mikro

Peningkatan akses ke pembiayaan: Penguatan keuangan mikro, skema kredit mikro berpenjaminan, pendampingan keuangan, penguatan permodalan koperasi, dan penyediaan start-up capital bagi wirausaha pemula

Peningkatan produktivitas:Penguatan sentra usaha mikro, khususnya dalam pengembangan komoditas unggulan

Peningkatan akses pasar: Revitalisasi pasar rakyat dan penataan pedagang kaki lima

Penguatan kelembagaan: Pemasyarakatan koperasi dan peningkatan kerja sama dengan organisasi masyara

Penguatan sistem pendukung usaha lainnya: Peningkatan kualitas produk, pengenalan pasar ekspor, fasilitasi promosi, dukungan akses pembiayaan, dukungan akses ke listrik, layanan pendampingan usaha terpadu, penyuluhan perkope

SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 No.

Pembangunan

Baseline 2014

Sasaran 2019

5,1% (Perkiraan)

8,0%

43.403 41.163

72.217

Sasaran Ekonomi Makro a.

Pertumbuhan ekonomi

b.

PDB per Kapita (Rp Ribu) Tahun Dasar 2010 PDB per Kapita (Rp Ribu) Tahun Dasar 2000

c.

Inflasi

8,4%

3,5%

d.

Rasio Pajak Tahun Dasar 2010**)

11,5%

16,0%

e.

Tingkat Kemiskinan

10,96% *)

7,0-8,0%

f.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

5,94%

4,0-5,0%

Keterangan: *) Tingkat kemiskinan bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada bulan November 2014 **) Termasuk pajak daerah sebesar satu persen PDB

Slide - 6

Kerangka Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam RPJPN 2005-2025 (UU No. 17/2007) MISI RPJPN 2005-2025

Bangsa yang berdaya saing

Pemerataan pembangunan dan berkeadilan

ARAH KEBIJAKAN RPJPN 2005-2025 Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berbasis iptek dan berdaya saing

SASARAN

Pertumbuhan Ekonomi

Koperasi: Meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya Pemberdayaan usaha mikro: Meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah

Pengurangan Kesenjangan

Slide - 7

ARAH KEBIJAKAN DI BIDANG UMKM DAN KOPERASI PADA TAHUN 2015-2019

Slide - 8


2. Isu-isu Pengembangan UMKM dan Koperasi

Slide - 9

Isu UMKM dalam Pembangunan 1

Laju transformasi sosial ekonomi belum diikuti perkembangan kapasitas masyarakat Transformasi ekonomi membuka kesempatan yang lebih besar bagi tumbuhnya wirausaha baru. Keterbatasan yang ada menyebabkan masyarakat tidak memiliki kapasitas yang memadai, salah satunya pendidikan dan keterampilan teknis dan manajerial.

2

Keterbatasan kesempatan kerja Daya serap tenaga kerja belum mampu memberikan pekerjaan yang baik.

3

Kemiskinan dan kesenjangan Keterbatasan akses masyarakat kurang mampu merupakan salah satu sebab terjadinya kesenjangan kelompok pendapatan dan antarwilayah.

4

Keterlibatan aktif dalam jaringan produksi dan pemasaran global Indonesia memiliki jumlah UMKM yang tergabung dalam jaringan produksi global dan kegiatan ekspor yang paling rendah. Slide - 10

JUMLAH TENAGA KERJA DAN NILAI TAMBAH INDUSTRI MIKRO DAN KECIL Nilai Tambah Industri Mikro (Triliun Rupiah)

Jumlah Tenaga Kerja Industri Mikro (Juta Orang) 3.5

60

3

50

2.5

40

2

30

1.5

20

1

10

0.5

0

0 Makanan dan Tekstil dan Kulit, Barang Minuman Pakaian Jadi dari Kulit dan Alas Kaki 2012

2013

2014

Furnitur

Makanan dan Tekstil dan Kulit, Barang Minuman Pakaian Jadi dari Kulit dan Alas Kaki

Logam Dasar dan Barang Logam

2012

2015

2013

2014

Furnitur


2015

Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil (Juta Orang)

Nilai Tambah Industri Kecil (Triliun Rupiah) 60

3.5

50

3

2.5

40

2

30

1.5

20

1

10

0.5

0

0 Makanan dan Tekstil dan Kulit, Barang Minuman Pakaian Jadi dari Kulit dan Alas Kaki 2012

2013

2014

Furnitur

2015

Sumber: Diolah dari Statistik Indonesia, BPS


Makanan dan Tekstil dan Kulit, Barang Minuman Pakaian Jadi dari Kulit dan Alas Kaki 2012

2013

2014

Furnitur

2015


KETIMPANGAN ANTAR KELOMPOK PENDAPATAN

Slide - 12


3. Arah Kebijakan RKP 2018 Bidang UMKM dan Koperasi

Slide - 13

Perkuatan Implementasi Money Follow Program

Slide - 14

TARGET PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN TAHUN 2018

Slide - 15

Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas 2018 Kementerian Koperasi dan UKM berkontribusi pada empat Prioritas Nasional: 1. Pendidikan; 2. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; 3. Penanggulangan Kemiskinan; serta 4. Pembangunan Wilayah.

Slide - 16

Highlight Kebijakan Prioritas Nasional: Penanggulangan Kemiskinan

Slide - 17

Rancangan Program Prioritas Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi

Kementerian/Lembaga yang Terlibat: Kementerian KUKM, BPOM

Kementerian KUKM, Kemendag, Kemenperind, Kemensos, BSN, Bekraf

Kementerian KUKM, Kemenaker, Kemenperind

Kementerian KUKM, Kemensos, Kementerian LHK, BKPM

Kementerian KUKM

Kementerian KUKM, Kementerian LHK, KPPU

Slide - 18


TERIMA KASIH

Slide - 19

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG UMKM DAN KOPERASI

Recommend Documents