KEBIJAKAN BAPPENAS DALAM MEWUJUDKAN SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN BAPPENAS DALAM MEWUJUDKAN SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/BAPPENAS

Jakarta, 6 Desember 2016

1

REPUBLIK REPUBLIK INDONESIA INDONESIA

PENDAHULUAN

2

REPUBLIK INDONESIA

•

TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH Desentralisasi politik dan fiskal saat ini sudah berjalan cukup baik. • Desentralisasi politik  pemilihan kepala daerah secara serentak  pemberian sebagian kewenangan pusat kepada daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan. • Desentraliasi fiskal  peningkatan dana transfer ke daerah serta pengelolaan yang diberikan kepada daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

•

Desentralisasi ekonomi masih belum sepenuhnya terlaksana secara baik. • Analisis ekonomi belum dilakukan secara baik untuk melihat potensi dan keunggulan daerah. • Pembangunan daerah tidak dapat dikelola secara business as usual. Perlu inovasi daerah baik dari masyarakat maupun pemimpin daerah. • Kerjasama antar Daerah belum berjalan.

•

Peran Perencana sangat diperlukan tidak hanya sebagai penentu arah, namun juga mengatur kecepatan dan kualitas pembangunan. • Pembangunan tidak hanya sebatas pada pengembangan potensi daerah, namun dalam perencanaan juga

mempertimbangkan seberapa cepat suatu pembangunan dapat dilaksanakan serta berkualitas (pembangunan inklusif yaitu menurunkan kemiskinan dan pengangguran serta merata baik secara wilayah maupun individu). • Memperhitungkan berbagai sumber daya pembangunan. Pembangunan tidak hanya bersumber dari APBD saja, namun juga APBN, Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) serta pembangunan oleh pihak swasta (proyek yang menguntungkan secara ekonomi, finansial serta bisnis) • Melakukan sinergi perencanaan pusat dan daerah untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan.

3

3


AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM NAWA CITA 1. Pengurangan kesenjangan antara KBI dan KTI (Pembangunan bukan Jawa Sentris tapi Indonesia Sentris) 2. Desentralisasi asimetris 3. Penguatan daya saing daerah 4. Peningkatan dana transfer ke pemerintah daerah

5. Peningkatan pelayanan publik 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan

7. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah 4


KEBIJAKAN MONEY FOLLOW PROGRAM DENGAN PENDEKATAN HOLISTIK-TEMATIK, INTEGRATIF DAN SPASIAL UNTUK MENCAPAI SASARAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL

5

REPUBLIK INDONESIA

PENDEKATAN SUBSTANSI PERENCANAAN

 Sasaran dan Prioritas RPJMN dan RKP adalah Gambaran Tujuan Bernegara dalam jangka menengah dan tahunan yang harus dicapai oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan tingkat kewenangannya.

 Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat partisipasi sekolah, tingkat kematian ibu, IPM, dll yang menjadi sasaran prioritas nasional, mustahil bisa dicapai dengan hanya mengandalkan SDM dan Anggaran dari Kementerian/Lembaga di pusat saja. Partisipasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mutlak diperlukan.  Dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara tsb, maka : o Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional harus dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan. o Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program. o Pendekatan perencanaan disusun secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial. o Pendekatan penentuan Prioritas Nasional/Daerah, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional/Daerah dilaksanakan melalui forum-forum Multilateral Meeting, Bilateral Meeting atau Forum SKPD.

6

REPUBLIK INDONESIA

MONEY FOLLOW PROGRAM SERTA PENDEKATAN HOLISTIK-TEMATIK, INTEGRATIF DAN SPASIAL (1/2)

PENGAMANAN PRIORITAS DAN INTEGRASI KEBIJAKAN MELALUI MONEY FOLLOW PROGRAM Mengganti pendekatan money follow function menjadi money follow program Pendanaan langsung mengarah pada kegiatan, sasaran hingga lokus tertentu Pendanaan meliputi tidak hanya belanja K/L, namun juga Non K/L, Transfer Daerah dan Dana Desa, Pembiayaan BUMN dan KPBU PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

HOLISTIK TEMATIK Kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

SPASIAL

Penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas

TER INTEGRASI

Keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional

SEBARAN WILAYAH

77

REPUBLIK INDONESIA

MONEY FOLLOW PROGRAM SERTA PENDEKATAN HOLISTIK-TEMATIK, INTEGRATIF DAN SPASIAL (2/2)

URAIAN

MONEY FOLLOW FUNCTION

MONEY FOLLOW PROGRAM

Perencanaan Alokasi

Dimulai dari identifikasi kebutuhan unit/K/L:  Pelaksanaan tusi  Dukungan pada prioritas

Dimulai dari penentuan program prioritas untuk diturunkan pada unit/K/L yang terkait

Realokasi anggaran

Kaku karena sekat organisasi dengan sasarannya masingmasing

Lebih mudah dilakukan karena di arahkan untuk pencapaian sasaran program

Pelaksanaan anggaran

 Penanggung jawab ada di  Kebijakan kebih mudah masing-masing unit diintegrasikan karena  Berpotensi tidak terintegrasi kontrol pada program satu sama lainnya prioritas (kebijakan, indikasi lokasi -  Dapat ditunjuk spasial maupun urutan penanggung jawab pembangunan) kegiatan yang bersifat lintas unit

CONTOH KASUS : PEMBANGUNAN PROYEK BENDUNGAN JATI GEDE  Rencana awal pembangunan (2008) melibatkan 6 K/L sesuai dengan berdasarkan tusi dan input yang diberikan (pendekatan tusi K/L) .  Pembangunan mengalami keterlambatan akibat setiap K/L diluar Kem PU PERA tidak melaksanakan kegiatannya.  Pada tahun 2015 dilakukan perubahan rencana, Kemen PU & PERA diberikan kewenangan tidak hanya pembangunan infrastruktur waduk namun juga resettlement (pendekatan program)  Proyek diresmikan tahun 2015 IMPLEMETASI MONEY FOLLOW PROGRAM DI PAGU INDIKATIF 2017

•

•

Terjadi realokasi antar K/L untuk mengamankan prioritas dan pemenuhan amanat perundangan Dari keseluruahan 87 K/L, 20 K/L mengalami kenaikan belanja Non Operasionalnya, sedangkan 59 K/L mengalami penurunan di banding APBN 2016

8

KONSEKUENSI PENDEKATAN PERENCANAAN HOLISTIK-TEMATIK, INTEGRATIF, DAN SPASIAL

REPUBLIK INDONESIA

PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Holistik - Tematik Terintegrasi Spasial

Multilateral Meeting

Bilateral Meeting

Musrenbang Kab/Kota, Provinsi, Nasional

Trilateral Meeting

(Dukungan sistem informasi: e-Musrenbang, SIMU, e-Planning, dst)

PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN KONSEKUENSI PENDEKATAN PERENCANAAN Sasaran Pembangunan • Fokus pada pencapaian prioritas nasional

Arah Kebijakan • Kebijakan menyeluruh setiap prioritas nasional • Mainstreaming Revolusi Mental dalam arah kebijakan prioritas nasional

Kejelasan Pelaksana Kegiatan • Siapa berbuat apa (K/L, BUMN, Pemda, Swasta) • Memiliki indikator yang jelas dan terukur • Tahapan kegiatan prioritas

Kejelasan Sumber Pembiayaan • Belanja K/L, Belanja Non-K/L, Transfer Daerah, PMN, dan KPS • Kebijakan baru alokasi DAK

Kerangka Regulasi

Kerangka Kelembagaan

1. Memberikan kemudahan dan mengurangi beban masyarakat 2. Mendorong potensi kreatif 3. Mendorong efektivitas dan efisiensi 4. Memiliki nilai tambah atau insentif

1. Tidak ada tumpang tindih fungsi/kewenangan 2. Tata kelola dan hubungan kerja yang sinergis antarfungsi/kewenangan 3. Tersedianya ASN yang profesional 4. Memberikan daya ungkit terhadap Kerangka Kewilayahan pencapaian hasil

1.Setiap kegiatan memiliki lokasi yang jelas (koordinat) 2.Keterkaitan lokasi dalam mencapai sasaran program prioritas (waduk-irigasi-sawah, KEK-jalan-pelabuhan-listrik) 3.Distribusi kegiatan antarwilayah

9


PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

10

REPUBLIK INDONESIA

TUJUAN DAN SASARAN PENYELARASAN

Tujuan: 1. Menjamin sinergitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN menjadi prioritas dalam RPJMD terkait; 2. Harmonisasi hubungan pusat-daerah dan antar daerah dalam rangka upaya pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional; 3. Optimalisasi penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; 4. Penyesuaian alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah; 5. Optimalisasi potensi dan keanekaragaman daerah.

Sasaran: • Tersusunnya kertas kerja penyelarasan tentang isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan di dalam RPJMD yang selaras dengan RPJMN 2015-2019 yang dituangkan pada Form Penyelarasan; • Tersusunnya butir-butir dukungan Pemerintah Daerah berupa alokasi anggaran berdasarkan penyelarasan indikator dalam Pencapaian Target Prioritas Nasional sesuai kewenangannya dan dituangkan pada Form Usulan Dukungan Penyelarasan. • Tersusunnya butir-butir dukungan Pemerintah Pusat dalam rencana pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. 11

REPUBLIK INDONESIA

PENDEKATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN NASIONAL DOMAIN POLITIK (GIVEN)

VISI

MISI

NAWACITA

DIMENSI PEMBANGUNAN + Faktor Pendukung Pertumbuhan Ekonomi

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

MULTILATERAL MEETING MONEY FOLLOW PROGRAM

BILATERAL MEETING

DOMAIN PERENCANAAN

PENYEDERHANAAN NOMENKLATUR

PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS

DOMAIN PELAKSANAAN

PROGRAM & KEGIATAN KL dan URUSAN PEMERINTAHAN SKPD

12

REPUBLIK INDONESIA

PENDEKATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAERAH DOMAIN POLITIK (GIVEN)

VISI

MISI

PROGRAM KDH

DOMAIN PERENCANAAN

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

MULTILATERAL MEETING

PROGRAM PRIORITAS MONEY FOLLOW PROGRAM

KEGIATAN PRIORITAS


BILATERAL MEETING

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah

DOMAIN PELAKSANAAN

13

PENDEKATAN PENYELARASAN PERENCANAAN NASIONAL DAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

DOMAIN POLITIK (GIVEN)

DOMAIN POLITIK (GIVEN) VISI

VISI

MISI

MISI

NAWACITA

PROGRAM KDH

DOMAIN PERENCANAAN

DIMENSI PEMBANGUNAN Kondisi Perlu + Faktor Pendukung Pertumbuhan Ekonomi

TUJUAN & SASARAN STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN

MULTILATERAL MEETING/FORUM PERANGKAT DAERAH

PROGRAM PRIORITAS MONEY FOLLOW PROGRAM

BILATERAL MEETING/ FORUM PERANGKAT DAERAH

STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN


KEGIATAN PRIORITAS

URUSAN PEMERINTAHAN serta PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

MULTILATERAL MEETING

PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM & KEGIATAN Kementerian/Lembaga

BILATERAL MEETING

DOMAIN PELAKSANAAN Daerah

Nasional

14

REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN 2015-2019

Secara substansional penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 terbagi dalam beberapa strategi, yaitu; 1. Penyelarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah; 2. Penyelarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah; 3. Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah; 4. Penyelarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah; 5. Penyelarasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah; 6. Penyelarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah. 15


PENAJAMAN SUBSTANSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

16

REPUBLIK INDONESIA

FOKUS PEMBANGUNAN 2018 TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 : “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas”

Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018 • • • •

Memperbaiki Kualitas Belanja. Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur

Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional melalui penyusunan program/kegiatan prioritas K/L dilakukan dengan pendekatan Money Follow Program yang bersifat Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial

Kebijakan Money Follow Program dan Pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial I. INTEGRASI SUBSTANSI (Hulu-Hilir/Holistik)

II. INTEGRASI SPASIAL (Keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi)

III. PEMBAGIAN KEWENANGAN (Kerangka Kelembagaan)

(antar K/L, Provinsi, Kab/Kota) IV. PEMBAGIAN SUMBER PENDANAAN (Kerangka Pendanaan) (K/L, APBD, DAK, Pembiayaan Investasi, KPBU)

17 17

17

Pendekatan Substansi Perencanaan “HITS”

Holistik, Integratif, Tematik

dan Spasial

SASARAN YANG INGIN DITUJU MELALUI PENDEKATAN HITS

REPUBLIK INDONESIA

PENDEKATAN PENYUSUNAN RKP : PENAJAMAN SUBSTANSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

I. INTEGRASI SUBSTANSI (Hulu-Hilir/Holistik)

II. INTEGRASI SPASIAL (Keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi) III. PEMBAGIAN KEWENANGAN (Kerangka Kelembagaan) (antar K/L, Provinsi, Kab/Kota) IV. PEMBAGIAN SUMBER PENDANAAN (Kerangka Pendanaan) (K/L, APBD, DAK, PNM, KPS)

18

I. INTEGRASI SUBSTANSI: Pengertian

REPUBLIK INDONESIA

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2017 Yang telah dilakukan : • Menterjemahkan Nawacita ke dalam Strategi Pembangunan (Dimensi Pembangunan, Kondisi Perlu dan Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi) • Menjabarkan strategi pembangunan ke dalam Prioritas Nasional • Implementasi Arahan Money Follow Program  pendekatan “HITS” • Menterjemahkan Prioritas Nasional ke dalam Program Prioritas beserta sasarannya • Menterjemahkan Program Prioritas ke dalam Kegiatan Prioritas beserta sasarannya dan Penanggungjawabnya. • Memetakan lokasi pelaksanaan pembangunan.

Hulu

Tahap Persiapan/Perencanaan   

Yang perlu dilakukan: • Melakukan “integrasi substansi “ yaitu melakukan penajaman tema atau topik prioritas nasional pembangunan  lebih terstruktur dan komprehensif. • Integrasi Substansi tema atau topik prioritas nasional secara holisik/komprehensif dari hulu ke hilir • “Intergrasi substansi” memetakan ke dalam tahapan persiapan/perencanaan, pelaksanaan dan tahapan pengembangan. • “Integrasi substansi” menjadi penting untuk dapat memastikan tahapan persiapan telah berjalan dengan baik sebelum tahapan pelaksanaan. Serta memastikan tahap persiapan dan pelaksanaan telah berjalan dengan baik sebelum tahap pengembangan. • Menetapkan kegiatan, sasaran dan indikator di setiap kegiatan.

Tahap Pelaksanaan

Tahap Pengembangan/Monev

Hilir

Penetapan Kegiatan di setiap tahapan Penetapan Sasaran di setiap tahapan Penetapan Indikator di setiap tahapan

19 19

I. INTEGRASI SUBSTANSI: Contoh 1 PN: Kedaulatan Pangan, Program Prioritas: Peningkatan Produksi Pangan

REPUBLIK INDONESIA

Hulu

Tahapan Pelaksanaan

Tahapan Persiapan/Perencanaan :

1

Perbaikan statistik (data dan informasi) Pertanian (Badan Pusat Statistik, Kemen. Pertanian, dan Badan Informasi Geospasial)

Pengendalian konversi lahan padi dan sertifikasi Lahan (PRONA) - Sertifikasi tanah pertanian - Informasi Geospasial Tematik (IGT) luas baku sawah. (Kemen ATR, Kemen. Pertanian, BIG, Pemda)

Rehabilitas dan Perluasan Jaringan Irigasi Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk dan Embung - Jaringan irigasi/drainase sudah dibangun atau akan dibangun yang selesainya bersamaan dengan selesainya sawah dicetak kecuali sawah tadah hujan. (Kementan, Kemen.PU dan Pera, Pemerintah Daerah)

Optimasi dan Pemulihan Kesuburan Lahan - Pemanfaatan lahan rawa/gambut - Pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan - Teknologi kesuburan lahan. (Kemen. Pertanian, Kemen LHK, BPPT)

Hulu a

7

6

Pencetakan sawah baru dan Perluasan areal pangan lain (Kemen. Pertanian, Kemen LHK, Pemerintah Daerah)

Bantuan alat dan mesin pertanian - Penyaluran alat pertanian (Kemen. Pertanian)

Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Pertanian - Pelatihan Pertanian Perdesaan - Penyuluhan pertanian - SMK Pertanian (Kemen. Pertanian, Kemen Diknas, Pemda)

Teknologi peningkatan Produktivitas Pertanian - Intensifikasi padi - Penanaman Padi organik - Desa pertanian Organik (Kemen. Pertanian, LAPAN, BPPT, BATAN, LIPI)

Hilir d

c

Pencadangan Lahan Hutan Untuk Pertanian - Air tersedia cukup untuk menjamin pertumbuhan padi sekurangkurangnya satu kali dalam setahun.

Hilir

9

8

Reformasi subsidi pupuk dan benih serta Pengembangan Desa Mandiri Benih - Jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan - Desa Mandiri Benih (KSP, Kemen. Keuangan Kemen. Pertanian)

Tahapan Perencanaan Cetak Sawah Baru b

Survey Calon Petani Calon Lokasi - Calon lokasi tidak tumpang tindih dengan program/ proyek lain dan atau program/proyek sejenis di tahun sebelumnya. - Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatan dengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersawah.

5

4

3

2

Tahapan Pengembangan

Informasi Iklim (BMKG)

Pelaksanaan cetak sawah - pencetakan sawah baru, ditujukan untuk peningkatan produksi padi. (Kemen. Pertanian, Pemda)

20 20

CONTOH REPUBLIK INDONESIA

PENJABARAN INTEGRASI SUBSTANSI: HULU-HILIR KEGIATAN PRIORITAS KEDALAM KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (WHO DOING WHAT?) (1/2) T A H A P A N

KEGIATAN PRIORITAS

Kementerian /Lembaga

Sasaran Kegiatan

Indikator Kegiatan (penentuan indikator utama adalah indikator yang mendukung Agenda Nawa Cita (indikator sasaran umum))

Perbaikan statistik (data & informasi) Pertanian

Survey Calon Petani Calon Lokasi

Pencadangan Lahan Hutan Untuk Pertanian

Pengendalian konversi lahan padi dan sertifikasi lahan -PRONA

Optimasi dan Pemulihan Kesuburan Lahan

• Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian dan Badan Informasi Geospasial

• Kementerian Pertanian

• Satu referensi data dan peta untuk perencanaan di bidang pertanian (one data dan one map policies)

• Luas lahan potensi cetak sawah baru (Ha)

• pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam (potensi jasa regulator air dan jasa penyimpan air)

• Pra sertifikasi lahan tanah pertanian kepada petani

• Pemanfaatan lahan rawa/gambut • Pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan • Teknologi kesuburan lahan.

Indikator utama : • Data produksi sawah dan pangan lainnya per provinsi (Ton) • Peta potensi cetak sawah per Provinsi. (peta Provinsi)

Indikator utama : • Jumlah penetapan dan desain lokasi yang layak untuk cetak sawah baru dengan pertimbangan lokasi dan adanya petani per Provinsi (Jumlah Provinsi)

Indikator utama : • Peta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup per Provinsi (Jumlah peta)

Indikator utama : • Jumlah sertifikasi lahan pertanian (ribu persil)

Indikator utama : • Luas Pemanfaatan lahan rawa/gambut (Ha) • Luas Pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan (Ha) • Teknologi kesuburan lahan (Unit)

Indikator Pendukung : • Data lainnya di bidang pertanian (fokus statistik produksi, konsumsi, harga, usaha tani)

TAHAPAN PELAKSANAAN

P E R S I A P A N / P E R E N C A N A A N

• Kementerian LH dan Kehutanan

• Kemen Agraria dan Tata Ruang , Kemen. Pertanian, Badan Informasi Geospasial, Pemda

Indikator pendukung: • Jumlah review audit lahan (dok) • Verifikasi luas baku lahan sawah provinsi (Jumlah Provinsi)

• Kemen. Pertanian, Kemen LHK, BPPT)

Informasi Iklim

• BMKG

• Informasi iklim yang akurat untuk mendukung pertanian.

Indikator utama : • Model perkiraan iklim dengan resolusi 10 km (jumlah model) • Layanan informasi iklim per provinsi dengan tingkat akurasi 65%-75% (Jumlah Provinsi)

Rehabilitas dan Perluasan Jaringan Irigasi Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk dan Embung

Pencetakan sawah baru dan Perluasan areal pangan lain

• Kementan, Kemen.PU dan Pera, Pemerintah Daerah

- Pembangunan waduk/bendungan, embung, jaringan irigasi serta rehabilitasi jaringan irigasi dan irigasi tersier untuk mendukung sasaran kedaulatan pangan Indikator utama : • Pembangunan waduk /bendungan (jumlah waduk) • Rehabilitasi dan pembangunan jaringan itigasi tersier (Ha) • Pembangunan jaringan irigasi baru (Ha) • Pembangunan embung (Ha) • Rehabilitasi jaringan irigasi (Ha)

pelaksanaan cetak sawah baru

Upaya pencapaian swasembada dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu 1) intensifikasi dengan peningkatan Indeks Pertanaman (IP), provitas sawah-sawah eksisting; dan 2) penambahan baku lahan sawah (cetak sawah baru)

Bagian tahapan dengan background warna biru merupakan tahapan yang dilakukan apabila peningkatan produksi padi dan pangan lainnya dilakukan melalui penambahan baku lahan sawah (cetak sawah baru).

21

CONTOH REPUBLIK INDONESIA

PENJABARAN INTEGRASI SUBSTANSI: HULU-HILIR KEGIATAN PRIORITAS KEDALAM KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (WHO DOING WHAT?) (2/2)

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PRIORITAS

Kementerian /Lembaga

Sasaran Kegiatan

Indikator Kegiatan (penentuan indikator utama adalah indikator yang mendukung Agenda Nawa Cita (indikator sasaran umum))

TAHAPAN PENGEMBANGAN

Reformasi subsidi pupuk dan benih serta Pengembangan Desa Mandiri Benih

Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Pertanian

• Kementerian pertanian

• Kementerian keuangan, KSP, Kementerian Pertanian

• Kemen. Pertanian, Kemen Diknas, Pemda

• Tersedianya alat pertanian untuk mendukung peningkatan produksi padi dan pangan lainnya.

• Tersalurkannya subsidi pupuk dan benih pertanian untuk mendukung peningkatan produksi padi dan pangan lainnya. • Terbangunnya Desa Mandiri Benih

• Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan petani di bidang pertanian

Indikator utama : • Jumlah alat pertanian yang disalurkan (unit)

Indikator utama : • Jumlah pupuk dan benih yang tersalurkan (ton) • Jumlah Desa MandiriBenih (desa)

Indikator utama : • Jumlah Sertifikasi profesi di bidang pertanian (jumlah orang) • Jumlah Penyelenggaraan penyuluhan di bidang pertanian (Unit Badan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan) • Bantuan Praktek di Bidang Pertanian untuk SMK Pertanian (jumlah siswa)

Bantuan alat dan mesin pertanian

Teknologi peningkatan Produktivitas Pertanian • Kemen. Pertanian, LAPAN, BPPT, BATAN, LIPI

• Penerapan teknologi tepat guna pertanian untnuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Indikator utama : • Jumlah penanaman padi organik (Ha) • Intensifikasi padi dan pangan lainnya (Ha) • Jumlah desa pertanian organik (desa)

What Next ? Integrasi substansi juga dilakukan dengan Program Prioritas lainnya di Kedaulatan Pangan : 1. Peningkatan Mutu Pangan, Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat. {Misal : Integrasi dengan Tahap Pengembangan} 2. Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat. {Misal : Integrasi dengan Tahap Pelaksanaan} 3. Penanganan Gangguan terhadap Produksi Pangan. {Misal : Integrasi dengan Tahap Pengembangan} Penetapan secara spasial (Provinsi/Kabupaten /Kota) sebagai lokasi peningkatan produksi padi dan pangan lainnya serta sasaran utama dan sasaran perkegiatan. Contoh : Kedaulatan Pangan Provinsi Sumatera Selatan Sasaran Utama/Umum : Peningkatan Produksi Padi : 12,8 juta ton Pembangunan Waduk/Bendungan Waduk Komering II Sasaran Kegiatan : Cetak Sawah Baru : 13,700 Ha sawah baru Desa Mandiri Benih : 125 desa mandiri benih Bantuan praktek pertanian : 521 siswa SMK Pertanian dan seterusnya.

Tujuan Integrasi Substansi adalah untuk melihat keterpaduan dan keterhubungan dilihat dari: • Kegiatan (Keterkaitan satu kegiatan dgn kegiatan lainnya (dari hulu sampai dengan hilir) • Sasaran (Sasaran yang saling mendukung antar kegiatan. Pencapaian sasaran pada tahapan sebelumnya menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan). • Indikator (Indikator yang jelas dan terukur)

22

REPUBLIK INDONESIA

II. INTEGRASI SPASIAL: Kesiapan secara Spasial

Peta Indikasi Jasa Ekosistem Tinggi Ekoregion Jawa

Jasa ekosistem penyedia dan penyimpan air bernilai tinggi dicirikan dan terdistribusi pada kondisi ekoregion yang mempunyai morfologi dataran dengan hasil pembentukan bumi yang dipengaruhi oleh proses bekerjanya sungai dan solusionalkarst yaitu Dataran Fluvial dan Dataran dan Perbukitan Solusional Karst dengan tutupan kondisi lahan adalah sawah dan hutan lahan kering

Jasa ekosistem pengatur tata air dan pengendali banjir bernilai tinggi dicirikan dan terdistribusi pada kondisi ekoregion bermorfologi pegunungan dan perbukitan dengan hasil pembentukan bumi yang dipengaruhi oleh proses pembentukan gunungapi yaitu Pegunungan Vulkanik dan Perbukitan Vulkanik dengan kondisi tutupan lahan adalah hutan lahan kering

23 23

REPUBLIK INDONESIA

II. INTEGRASI SPASIAL: Keterkaitan Fungsional Lokasi dari Kegiatan dan Sasaran Tujuan Integrasi Spasial

• Menjabarkan sasaran nasional ke daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota). • Memastikan seluruh proses tahapan yang telah disusun dari hulu ke hilir terlaksana di setiap lokasi (khususnya daerah yang menjadi lokasi cetak sawah baru). • Jika ada satu tahapan yang terlewatkan di daerah lokasi cetak sawah baru, maka akan lebih mudah diketahui sehingga beberapa permasalahan dapat dihindari, misalnya : • Dilakukannya pembangunan waduk atau bendungan, sementara di lokasi tersebut tidak ada rencana pengembangan sawah (tidak memiliki potensi jasa regulator air dan jasa penyimpan air atau tidak ada calon petani). • Peningkatan penyaluran alat pertanian dan subsidi benih, sementara di lokasi tersebut pembangunan bendungan/waduk dialihkan, ditunda atau belumm selesai dibangun.

• Sementara daerah yang bukan lokasi cetak sawah baru hanya perlu dipastikan pelaksanaan kegiatan pada tahapan-tahapan berikutnya.

Provinsi DI Yogyakarta Sawah yang jaringan irigasi tersiernya dibangun/direhabilitasi 3500 Ha

Sleman Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Bidang tanah petani yang di prasertifikasi dan pascasertifikasi 2000 Ha

D.I. Kalibawang

350 Ha

Review hasil audit lahan pertanian 5 Review Bantuan Alat dan Mesin Pertanian 527 Unit Pupuk Bersubsidi yang disalurkan 91850 Pupuk

Kulon Progo Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kalibawang

350 Ha

Sawah dan Ladang Pertanian Lainnya

Gunung Kidul Cetaki Sawah Baru Cetak Sawah Baru

50 Ha

24 24

REPUBLIK INDONESIA

III. PEMBAGIAN KEWENANGAN Pembagian Kewenangan: Kedaulatan Pangan, Program Prioritas Peningkatan Produksi Padi Banyak Sasaran dalam RPJMN 2015-2019 untuk pencapaiannya melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota sesuai dengan kewenangannya. Sasaran/ Kewenangan

Pangan (Pembangunan dan Rehab Irigasi)

Kawasan Industri/KEK

Kesehatan (Hidup Sehat)

Pusat

> 3000 ha

Jalan Nasional, Bandara, Pelabuhan, KA

Provinsi

1000-3000 ha

Jalan Provinsi, SMK

Perda Anti Rokok

<1000 ha

Jalan Kabupaten, Tanah, Badan Pengelola

Lapangan OR, Taman-Taman

Kab/Kota

Kebijakan Antar K/L

25 25

REPUBLIK INDONESIA

III. PEMBAGIAN SUMBER PENDANAAN (Belanja K/L, APBD, Transfer Daerah, PNM, KPS, Swasta) Ilustrasi Usulan DAK Target RPJMN 2015-2019: Rehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi. Target RKP 2017: Rehabilitasi 639,700 hektar.

•

Sesuai dengan Kewenangan akan berimplikasi pada sumber pendanaan.

•

Kekurangan Pendanaan bagi Daerah bisa diusulkan melalui Dana Transfer Daerah (DAK)

•

Bisa juga dilakukan dengan kerjasama dengan swasta (KPS)

•

Memberikan tambahan modal ke BUMN/BUMD

Kebutuhan Rehabilitasi Irigasi Kewenangan Kabupaten 2017

Rehabilitasi Irigasi Kewenangan Kabupaten 2.343 ha = Rp. 45.665,64 juta Kemampuan Pendanaan APBD = Rp. 25.000,00 juta Rp. 20.665,64 juta Dibiayai melalui DAK Penugasan

DAK Penugasan Mendanai kegiatan khusus dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas Nasional dengan 26 26 menu terbatas dan lokus yang ditentukan

REPUBLIK INDONESIA

POKOK PERKUATAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN RKP 2018

1. Penajaman Prioritas Nasional (10 Prioritas Nasional) 2. Penentuan Proyek Prioritas Nasional − Diturunkan dari Kegiatan Prioritas (Prioritas Nasional – Program Prioritas – Kegiatan Prioritas – Proyek Prioritas Nasional) − Untuk alat kendali pencapaian sasaran RKP 3. Penentuan Skala Prioritas − Baik pada program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional  sebagai alat alokasi 4. Diluar Prioritas Nasional dan Program Prioritas dijabarkan didalam kebijakan Pembangunan Bidang URAIAN

PERPRES RKP 2017

RENJA KL

RANCANGAN RKP 2018

Prioritas Nasional

23

23

10

Program Prioritas

140

127

29

Kegiatan Prioritas

587

512

???

27

REPUBLIK INDONESIA

1. 2.

3.

4.

5.

6.

PRIORITAS NASIONAL – PENANGGUNG JAWAB & PROGRAM PRIORITAS Pendidikan (Prioritas Nasional) (Deputi PMMK) • Pendidikan Vokasi (Program Prioritas) • Peningkatan kualitas guru Kesehatan (Deputi PMMK) • Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak • Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit • Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) Perumahan dan Pemukiman (Deputi Regional) • Penyediaan Perumahan Layak • Air Bersih dan Sanitasi Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata (Deputi Ekonomi) • Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) • Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10) • Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) • Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Ketahanan Energi (Deputi Maritim SDA) • EBT dan Konservasi Energi • Pemenuhan Kebutuhan Energi Ketahanan Pangan (Deputi Maritim SDA) • Peningkatan Produksi pangan • Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)

7.

8.

9.

10.

Penanggulangan Kemiskinan (Deputi Kependudukan) • Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran • Pemenuhan Kebutuhan Dasar • Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman (Deputi Sarpras) • Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) • Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika Pembangunan wilayah (Deputi Regional) • Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal • Pembangunan Perdesaan • Reforma Agraria • Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan) • Percepatan Pembangunan Papua Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan (Deputi Polhukhankam) • Penguatan Pertahanan • Stabilitas Politik dan Keamanan • Kepastian Hukum • Reformasi Birokrasi

28

PRIORITAS NASIONAL 10 Prioritas Nasional

PROGRAM PRIORITAS 29 Program Prioritas

KEGIATAN PRIORITAS Dalam Pembahasan

PROYEK PRIORITAS Fokus (Sasaran), Lokus, Magnitude

PEMETAAN PRIORITAS NASIONAL • Rancangan RKP 2018: ‒ Prioritas Nasional (10) dan Program Prioritas (29) • Langkah berikutnya merumuskan : ‒ Sasaran dan Indikator Program Prioritas ‒ Sasaran dan Indikator Kegiatan Prioritas ‒ Kegiatan Prioritas dan K/L yang terlibat ‒ Proyek Prioritas mencakup :  Output, lokus, kebutuhan pendanaan  Tahapan dan kesiapan pelaksanaan

dibahas dalam pelaksanaan Workshop Internal dan dipertajam dalam pelaksanaan Multilateral Meeting dan Bilateral Meeting di tingkat pusat dibahas dalam pelaksanaan Triwulanan Bappenas – Bappeda dan dipertajam dalam pelaksanaan Rakortek Daerah dengan Kemendagri dan Bappenas dan Musrenbangprov

SASARAN YANG INGIN DITUJU MELALUI PENDEKATAN HITS

REPUBLIK INDONESIA

I. INTEGRASI SUBSTANSI (Hulu-Hilir/Holistik)

II. INTEGRASI SPASIAL (Keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi)

III. PEMBAGIAN KEWENANGAN (Kerangka Kelembagaan) (antar K/L, Provinsi, Kab/Kota)

IV. PEMBAGIAN SUMBER PENDANAAN (Kerangka Pendanaan) (K/L, APBD, DAK, PNM, KPS)

29

REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN PRIORITAS DI SETIAP K/L Contoh : PN Pendidikan • Program Prioritas : Peningkatan Kualitas Guru ‒ Kegiatan Prioritas : Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan  Kementerian Pendidikan

PROYEK PRIORITAS PENINGKATAN KOMPETENSI GURU VOKASI • Proyek : • Peningkatan kompetensi guru bidang pariwisata di Sumatera Utara • Peningkatan kompetensi guru bidang mesin dan teknik industri di Jawa Timur • Peningkatan kompetensi guru bidang kelautan dan perikanan di Maluku • Peningkatan kompetensi guru bidang otomotif dan elektronika di Banten • ....... • ....... • .......

RKA KL Kementerian Pendidikan: Program K/L : Program Guru dan Tenaga Kependidikan Kegiatan K/L : Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.1.1 Diklat Guru 1.1.2. Pengembangan Bengkel/Laboraturium 1.1.3. Diklat Teknisi Bengkel/Manajemen Bengkel 1.1.4. Penyusunan Modul untuk Moda Daring 1.1.5. Diklat Pembelajaran Guru Kombinasi SMK …... ...... .....

PROYEK PRIORITAS NASIONAL : bersifat Strategis untuk pencapaian • Lainnya sasaran nasional • •

Dalam kasus tertentu, nomenklatur kegiatan prioritas dapat dimungkinkan sama atau tidak sama dengan nomenklatur Kegiatan K/L Penempatan lokasi (lokus) untuk beberapa Prioritas Nasional non-spasial dapat dipertajam dalam nomenklatur Proyek

30

REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN PRIORITAS DI SETIAP K/L Contoh : PN Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata • Program Prioritas : Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus ‒ Kegiatan Prioritas : Percepatan Pembangunan KEK Morotai  K/L Pelaksana : Kemen.PU dan Pera, Kemen. Perhubungan, Kemen. ESDM

PROYEK PRIORITAS NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI KEMEN. PU DAN PERA • Proyek : • Proyek Penyelesaian Jalur Akses dan Peningkatan Status Jalan Eksisting Lingkar Luar Morotai (Trans Morotai) 15 Km • Proyek Pembangunan Rumah Susun Untuk Karyawan 1 tower KEMEN. PERHUBUNGAN • Proyek : • Proyek Pengembangan Pelabuhan Wayabula • Proyek Pengembangan Pelabuhan Daruba KEMEN. ESDM • Proyek : • Proyek Pembangunan PLTS 2 x 50 Watt

RKA KL Kemen. PU dan Pera Program K/L : Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan K/L : Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Komponen : Pembangunan Jalan

RKA KL Kemen. PU dan Pera Program K/L : Program Pengembangan Perumahan Kegiatan K/L : Penyediaan Rumah Susun Komponen : Pembangunan Rumah Susun (Sewa Reguler) RKA KL Kemen. Perhubungan Program K/L : Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Kegiatan K/L : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Komponen : pembangunan/ rehabilitasi fasilitas pendukung kegiatan kepelabuhanan RKA KL Kemen. ESDM Program K/L : Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Kegiatan K/L : Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Komponen : Pembangunan PLTS Terpusat di Provinsi Maluku Utara dan Papua

PROYEK PRIORITAS NASIONAL : bersifat Strategis untuk pencapaian sasaran nasional

• •

Dalam kasus tertentu, nomenklatur kegiatan prioritas kemungkinan sama atau tidak sama dengan nomenklatur Kegiatan K/L Untuk beberapa Prioritas Nasional yang telah dapat ditentukan lokasinya, penamaan lokasi dicantumkan pada Kegiatan Prioritas

31


PENGEMBANGAN SISTEM DAN PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM PENYUSUNAN RKP 2018

32

KONSEP PENGEMBANGAN APLIKASI SIMU DAN E-MUSRENBANG SERTA INTEGRASI DENGAN APLIKASI RENJA-KL

REPUBLIK INDONESIA

APLIKASI SIMU APLIKASI SIMU RKP 2018 RKP 2017

Prioritas Nasional (PN)

Kementerian/Lembaga

Program Prioritas (PP)

Program K/L

Kegiatan Prioritas (KP)

PUSAT

WORKSHOP INTERNAL

Kegiatan K/L

Sasaran KP

Output Kegiatan

Indikator KP

Indikator Kinerja Keg (IKK)

Proyek Prioritas Nasional (Komponen)

• Lokasi Prov/Kab/Kota • Alokasi Dana

FORM Daftar Isian – UPPD

Pembangunan Bidang

• Usulan Prioritas Daerah

FORM 06 SEB PENYELARASAN RPJMD DAN RPJMN

• Kegiatan Pendukung • Usulan Prioritas Nasional • Kesesuaian RTRW

FORM Daftar Isian – DAK RAKORTEK K/L - PEMDA

FORM Daftar Isian - UPPN

APLIKASI e-Musrenbang RKP 2018

MUSRENBANGNAS

MULTILATERAL BILATERAL • Ruang Lingkup Kegiatan • Output/Keluaran Kegiatan

DAERAH Usulan DAK Penugasan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional

33

PENYEMPURNAAN PENYAMPAIAN DATA USULAN PROYEK PRIORITAS DALAM APLIKASI e-MUSRENBANG

REPUBLIK INDONESIA

No.

Data Input RKP 2017

Data Input RKP 2018

No.

Data Input RKP 2017

Data Input RKP 2018

1.

No Urut

No. Kode Usulan Kegiatan

9.

-

Indikasi Sumber Pembiayaan

2.

Nama Kegiatan

Judul Kegiatan

10.

-

Latar Belakang Kegiatan

3.

-

Jenis Kewenangan

11.

-

Ruang Lingkup Kegiatan

4.

-

Instansi Pengusul

12.

Lokasi

Lokasi Kegiatan

5.

-

Instansi Pelaksana

13.

-

Sasaran Kegiatan (output)

6.

-

Durasi Pelaksanaan

14.

Kegiatan Pendukung

7.

-

Prakiraan Tahun Pelaksanaan

Keterkaitan dengan Kegiatan Lainnya

8.

Alokasi Dana

Nilai Pembiayaan : • PHLN • BUMN/D • APBN • APBD Provinsi • APBD Kab/Kota

15.

Prog K/L, Keg K/L, Sas K/L dan Indikator K/L

Keterkaitan dengan PN, PP, KP, Sas KP dan Indikator KP

16.

Kesiapan Kegiatan : • FS / DED • Amdal (KLHS) • Lahan

Readiness Kriteria : • FS / DED • Amdal (KLHS) • Pembebasan Lahan

Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam melakukan usulan kepada pusat harus mengisi rincian proyek dari proyek prioritas nasional yang diusulkan kepada pemerintah pusat . Hal ini ditujukan sebagai “filter” dari usulan daerah yang sangat banyak dan sebagian besar merupakan kewenangan pemerintah daerah masing-masing serta menjamin kesiapan daerah dalam pelaksanaan proyek prioritas nasional.

34

REPUBLIK INDONESIA

PENYAMPAIAN DATA PENYELARASAN PROYEK PRIORITAS NASIONAL DALAM APLIKASI e-MUSRENBANG

SEB Tentang PENYELARASAN RPJMD dengan RPJMN 2015-2019: Form 06. Keselarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional Di Daerah Provinsi Upaya penyelasaran dilakukan berdasarkan penelaahan indikasi lokasi pelaksanaan program terhadap RTRW Kabupaten/Kota, RTRW Provinsi, RTRW Pulau, dan RTRW Nasional, dengan tingkat kedalaman rencana rinci pemafaatan ruang, dalam pola jejaring kawasan-kawasan strategis. Pada kelompok penyelasaran Provinsi indikasi lokasi pelaksanaan program berpedoman kepada RTRW Kabupaten/Kota dan RTRW Propinsi. Pada kelompok penyelasaran Pusat indikasi lokasi pelaksanaan program berpedoman kepada RTRW Propinsi, RTRW Pulau, dan RTRW Nasional.

No

Pusat

Kontribusi Provinsi

Kegiatan Strategis

(1) 1

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Pendukung

Nama Kegiatan

Lokasi

Nama Kegiatan

Lokasi

(3)

(4)

(5)

(6)

(2)

Keterkaitan dalam RTRW Provinsi (7)

2

3 dst

Kabupaten/Kota Pusat No

(1)

Kegiatan Strategis

(2)

Kontribusi Provinsi

Kontribusi Kabupaten/Kota

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Pendukung

Nama Kegiatan

Lokasi

Nama Kegiatan

Lokasi

(3)

(4)

(5)

(6)

Keterkaitan dalam RTRW Provinsi

(7)

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Pendukung

Nama Kegiatan

Lokasi

Nama Kegiatan

Lokasi

(8)

(9)

(10)

(11)

Keterkaitan dalam RTRW Kabupaten/ Kota

(12)

1 2 3 dst

35

ALUR PIKIR PENYAMPAIAN USULAN DALAM APLIKASI e-MUSRENBANG RKP 2018

REPUBLIK INDONESIA

APLIKASI SIMU RKP 2017

melakukan konfirmasi kesiapan dan kesesuaian tata ruang atas Proyek Prioritas Nasional dalam SIMU PN # ? Aplikasi SIMU RKP 2018

PRO ?      

TDK

TDK

KP # ?

YA

YA TDK

PP # ?

K/L  # ?

YA

PROGRAM  # ?

Judul Kegiatan Jenis Kewenangan ....................... ...................... Lokasi Readiness Kriteria

KEGIATAN  # ? INDIKATOR  ?

TDK

YA

TDK YA

    

Nama Aktivitas Kegiatan Nilai Usulan Kegiatan Lokasi Usulan Kegiatan Jangka Waktu Pelaksanaan Sumber Pendanaan

PN # ?

PN # ?

K/L  # ?

PP # ?

PP # ?

PROGRAM  # ?


INDIKATOR  ?

INDIKATOR  ?

INDIKATOR  ?     

KP # ?

KP # ?

KEGIATAN  # ?

    


    


36

36 36


PENUTUP

37

REPUBLIK INDONESIA

PENUTUP

Kebijakan BAPPENAS dalam Mewujudkan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah :  Peningkatan Peran Perencana sebagai penentu arah dalam pengembangan potensi daerah yang inklusif, dan juga sebagai pengatur kecepatan dan kualitas pembangunan melalui optimalisasi sumber daya pembangunan (Money Follow Program) dan melakukan sinergi perencanaan pusat dan daerah (Pendekatan ”HITS” dan Penyelarasan).  Mendorong agar Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional menjadi alat untuk mencapai tujuan bernegara di semua tingkat pemerintahan. Dalam pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional, bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri, dll. Namun juga bisa dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara tsb, maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan melalui Penyelarasan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan.  Membuka ruang diskusi sasaran-sasaran pembangunan sebanyak mungkin antara pusat dan daerah, tidak cukup hanya mencakup sasaran atau target yang bersifat impact (pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran, IPM), namun juga berbagai sasaran yang bersifat outcome (misal : produksi padi, produksi jagung, dsb) maupun output (panjang jalan, luas irigasi, dsb)  Mengoptimalkan konsep dan mekanisme Pelaksanaan Forum-Forum Musyawarah (Musrenbang Nasional/Provinsi/Kab/Kota, Rakortek K/L dan Pemda, Multilateral dan Bilateral Meeting, dsb). 38

REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

39

KEBIJAKAN BAPPENAS DALAM MEWUJUDKAN SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

Recommend Documents