c7,16{ SERI REGION{ DIiVEI'PMENT ISStIES,{IID POI,ICIES (15)
PERTANAHAN
PEMBANGIA'AN NASIONAL/ B.{DAN PERENCANAAN PEMBA}IGTTNAN NASIONAL (BAPPENAS) KEME.TTTERTAN PERENC'{NAA}J
rr )Icvenber zorr
KATAPENGAIVTAR
Buklet nomor 15 Qima belas) Bidang Pertanahan ini merupakan salah satu dari rZ (tujuh belas) seri buldet Regioncl Deuelopment Issues and Policies yang menyajikan ringkasan isu dan kebijakan di biilang pertanahan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) zoro-aor4. Tirjuan penerbitan buklet ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif secara singkat tentang Permasalahan dan Tantangan, Kebijakan dan Strategi, Program-program dan Kegiatan Prioritas, hingga pencapaian sampai saat ini di Bidang Pertanahan. Dengan adanya seri buklet ini diharapkan dapat terjadi pertukaran informasi antar unit ke{a di lingkungan Bappenas, sehingga dapat dicapai suatu perencanaan yang harmonis dan terintegrasi antar sektbr, antar waktu, dan antar wilayah sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No. z5 Tahun zoo4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)"
Jakarta,
11
November 2011
Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
1. PERMASAI.AIIAN DAN TAI{TANGAN
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan pertanahan pada periode perencanaan tahun 2o1o-2o14 antara lain sebagai berikut :
Keterbatasan Infrastruktur Pertanahan: masih terbatasnya cakupan wilayah yang telah dipetakan ke dalam peta dasar, peta tematik dan potensi tanah, serta informasi tekstual dan spasial lainnya.
Legalisasi Aset Tanah: rendahnya jumlah bidang tanah yang telah terdaftar atau yang telah diberikan legalitas asetnya berpengaruh terhadap kepastian hukum atas aset tanah, baik bagi masyarakat, pemerintah dau dunia usaha.
Ketirnpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P+T): Reforma Agraria harus menjadi prioritas dan dimaknai sebagai penataan P4T atau sumbersumber agraria menuju suatu sLruktur P4T yang berkeadilan dan mengatasi akar permasalahan.
Harmonisasi Penataan Ruang dan Perizinan: memberikan misi keadilan spasial bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dsng:n menyediakan ruang yang tepat dan layak, serta memastikan adanya partisipasi masyarakat pada proses penataan ruang dan perencanaan wiiayah dan koordinasi penataan ruang antar wiialah.
Permasalahan Tanah Terlantar: penelantaran
tanah
memiliki dampak secara ekonomi yang dapat mengakibatkan opportunitA loss terhadap manfaat guna dari tanah sebagai sumber ekonomi masyarakat,
Sengketa dan Konflik serta Perkara Pertanahan: konflikkonflik pertanahan yang berasal dari masa lalu dapat menjadi penghambat dalam program pembangunan secara umum, dan pemenuhan akses keadilan terhadap sumber-sumber ekonomi masyarakat secara khusus.
Pengkajian di
Bidang Peraturan Perundangan di Bidang Pertanahan
Pertanahan: pengkajian peraturan
di bidang pelayanan pertanahan, jaminan kepastian berinvestasi dan jaminan
gunanya untuk memberikan kemudahan kelestarian lingkungan.
Pembanguiran 'Kantor
Pertanahan
Bergerak:
pembangunan Layanan Raig'at untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) sebagai kantor yang bergerak yang didukung dengan penerapan teknologi informasi untuk rnendekatkan pusat-pusat layanan pertanahan kepada masyarakat termasuk pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. 2. KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Arah kebijakau pembangunan pertanahan adalah "Melaksanakan pengelolaan pertanahan secara utuh dan terintegrasi melalui Reforma Agraria, sehingga tanal dapat dimanfaatkan secara berkeadilan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan turut mendukung pembangunan berkelanjutan". Adapun strategi pelaksanaan kebijakan tersebut sebagai berikut: 1, peningkatan penyediaan peta pertanahan dalam rangka legalisasi aset dan kepastian hukum hak atas tanah; 2. pengaturan P4T termasuk pengurangan tanah terlantar; 3, peningkatau kinerja pelayanan pertanahan; 4. penataan dan penegakan hukum pertanahan serta pengurangan potensi sengketa.
3. PROGRAM-PROGRAM DAN KEGIATAN Pelaksanaan pembangunan Bidang Pertanahan dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional melalui satu program teknis yaitu Program Pengelolaan Pertanahan dengan tiga program generik yartu: (1) Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di BPN; (z) Program
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN; (S) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPN.
Adapun kegiatan-kegiatan prioritas antara lain sebagai berikut: (r) Penyediaan peta pertanahan (peta dasar, peta tematil peta potensi nilai tanah); (e) Legalisasi aset tanah masyamkat; Redistribusi tanah; (3) Penlrrsunan Neraca Penatagunaan Tanah; (4) Inventarisasi dan identifikasi tanah terlantar; (S) Peningkatan akses layanan pertanahan melalui Larasita; (6) Tersusunnya rancangan peraturan perundang-r:ndangan dan kebijakan bidang pertanahan; (7) Penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan; dan (8) Pentusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan bidang pertanahan. 4. PENCAPAIAN HINGGA SAAT INI Redisuibusi Tanahl ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah antara lain tercermin dari masih adanya konsentrasi pemilikan dan penguasaan tanah berskaia besar, serta rata-rata pengw$aan tanah petani yang relatif terbatas, yaitu kurang dari o,S hektar per rumah tangga petani, Untuk mengatasi
permasalahan tersebut
tahun 2o1o telah
dilalcsanakan
Redistribusi Tanah r85.5r6 bidang.
Pen5rusunan Rancangan Peraturan Perundangan dan I{ebijakan di Bidang Pertanahan: dalam rangka mendukung pelaksanaan UU No. 41/2oog tentang Periindungan l,ahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah diterbitkan Peraturan Kepala BPN No. z Tahun 2orr tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dalam rangka Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian. Pada tahun eou sedang dilaksanakan sosialisasi peraturan tersebut kepada seluruh provinsi.
PenJimsunan Neraca Penatagunaan Tanah: Neraca Penatagunaan Tanah merupakan instrumen yang menggambarkan kesesuaian antam penggunaan tanah dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW. Capaian pada tahun zolo telah dilaksanakan penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah sebanyak
9
8
kabupaten/kota.
-.,. fnventarisasi ,-P4T: capaiaD pada tahun 2o7o
telah
dilaksanakan Inventarisasi P4T sebanyak 3r7.r.54 bidang.
Perryusunan Rtru Pengadaan Tanah untuk Penbangunanr draf RLru Pengadaan Tanah untuk Pembangunan sudah disampaikan Presiden kepada DPR melalui Ampres tanggal r5 Desember 2011. Saat ini draf RUU tersebut sedang dibahas bersama oleh Pemerintah dan Panitia Kerja DPR RI.
J ' .
Pen]irrsunan Peta Pertanahan: pada Tahun zoro total ketersediaan peta dasar pertanahan mencapai 11,6 juta hektar, atau sebesar 6,r persen dari 191,9 juta ha total lu"s daratan Indonesia, Pada tahun zou penyediaan peta dasar perhnahan ditargetkan rnencakup luasan sebesar 2,8 juta hektar sehingga diharapkan pada akhir tahun eorr peta pertanahan akan .mencapai 14,4 juta hektar atau sebesar 7,5 persen dari total luas daratan Indonesia.
Legalisasi Aset Tanah: sampai tahun zoro telah disertifikasi 39.98r.696 bidang atau sekitar 46 persen dari total 86.845.839 bidang tanah di Indonesia, Sertifikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap sumberdaya produ}tif, terutama permodalan, untuk kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), petani, transmigran, dan nelayan. Pada tahun 2011 kegiatan seftifikasi yang dibiayai pemerintah ditarget mencapai sekitar 78r.65o bidang.
Penyelesaian Kasus-kasus Pertanahan: pada tahun zooT telah teridentifikasi tanah-tanah kasus-kasus pertanahan dengan total sengketa, konflik dan perkara pertanahan 7.49r kasus dengan luas sekitar 608.000 Ha. Dari jumlah tersebut r.885 kasus di antaranya telah diselesaikan sampai dengan tahun eoo8.
Larasita: salah satu upaya untuk memudahkan akses Iayanan pertanahan untuk masyarakat, sampai tahun zoo9, telah disediakan masing-masing r unit mobil dan z unit motor pada 274 kabupaten/kota daiam mendukung kegiatan Larasita, yang merupakan kantor pertanahan bergerak. Tahun :oro kegiatan tersebut dilanjutkan pada 156 kabupaten/kota.
Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Terindikasi
Terlantar: tanah terindikasi terlantar masih cukup luas, pada Tahun zooS tercatat potensi tanah terindikasi terlantar sebesar 73 juta heltar, dan pada Tahun zoro telah dilaksanakan t identifikasi dan penertiban tanah terlantar seluas 1r1 satuan pekerjaan (SP, 1SP = 5oo ha). Upaya penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dilain:kan dengan telah diterbitkannya PP No. tv2o1o tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang mengamanatkan pendayagunaan tanah terlantar untuk kepentingan masyarakat dan negara, serta untuk cadangan negara lainnya,
fnventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan WilayahTertentu/WpgwT: pada tahun zoro telah dilaksanakan Inventarisasi \ rP3WT sebanyak 186 SP (satuan pekerjaan). Secara ringkas pencapaian tahun 2o1o, target tahun 2011 dan target tahun 2o1e disajikan pada Tabel berikut:
I)ertanahaD serta mencegah timbulnya kasus pertanahan baru
Inventarisasi dan identifikasi
terindikasi terlantar (ba)
tanah 7s.9oo pulau-
Inventarisasi wilayah pesisir, pulau kecil perbatasan dan wilayah
2oo
lu SP 75.9oo
186
7s.goo
L87
184
4Lg
tedentu (SP)
Peqgenbangart peraturan perurrdang-undangan:
Ra[canganperaturanperundanganltTt. dan kebijakan di bidang pertanalatr
urtuk mendukung UU 41/2oo9 (PakeD
TersusuDnya peratumn peruudangan pengadaan tarla}l
11ll
untuk kepentingan umum (Paket).
Pengelolaan data dan infonnasi
pertanahan:
layanan
Peningkatan alses Dertamhan melalui Iarasita
rs6
156
4rg
1
1
I
(kabupaten/koa)
Lrrventarisasi wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tert€ntu di pusat (paket) Keterangan: * berdasarkan tar8gt RKP 2012
Pengurangan Laliu Penyusuta.n Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelarfutan Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah melakukan sosialisasi Peraturan Kepala BPN No, z Tahun zou Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dalam rangka Pengendalian AIih Fungsi Tanah Pertanian di 33 provinsi dengan capaian sampai dengan triwulan tiga yaitu 22 provinsi.
1
Pembahasan
RLru
Pengadaan Tanah untuk
Pembangunan Status Pembahasan telah selesai r8o Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari 297 DIM. 1
5 Desember 201 0
Februai2011
lSAgustus 201i Pembentukai Panitia Keia (panja) +
Penyeratun
0ll\.1
oleh DPR
Studi Eanding ke Luaf Neged
S.PENUTUP Kegiatan pertanahan terutama kegiatan pdoritas yang diharapkan
dapat tercapai
di
Tahun zorz, seperti disahkannya RUU
Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan, peningkatan Sertifikasi
Tanah, dan peningkatan pelayanan melalui LARASITA diharapkan tidak saja meningkatkan aktivitas ekonomi nasional melalui penyediaan tanah bagi pembangunan tetapi juga dapat memberikan rasa aman yang lebih kepada masyarakat tentang kepastian hukum hak perd.ata/hak ulayat atas tanah mereka,
Selain itu, kegiatan Redistribusi Tanah, Identifikasi Tanah Teridentifikasi Terlantar, l.egalisasi Aset Tanah, Inventarisasi P4T, serta Inventariasasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu, dan Penyusunan Kebijakan Pertanahan Bagi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga diharapkar dapat memberikan kontribusi seeata umum pada --. peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
