SERI REGIONAL DEVELOPMEN-T ISSUES AND POLICIES
( TJrs
(2)
DAERAH TERTINGGAL
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBAIIGLDIA}I NASIONAI (BAPPENAS} 11
November 2011
I\A*TA PEI{GAIVTAR
BuHet nomor e (dua) seri Daerah Tertinggal ini merupakan salah satu dari r7 (tujuh belas) seri buklet Regioncl Deuelopment lssues and Policies yang rnenyajikan ringkasan isu dan kebijakan di Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) zoro-eor4.
Tujuan penerbitan buklet ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif secara singkat tentang Pennasalahan dan Tantangan, Kebijakan dan Stmtegi, Program-program dan Kegiatan Prioritas, hingga pencapaian sampai sdat ini di bidang daerah tertinggal. Dengan adanya seri buklet ini diharapkan dapat terjadi pertukaran informasi antar unit kerja di lingkungan Bappenas, sehingga dapat dicapai suatu perencanaan yarg harmonis dan terintegra.si antar sektor, antar waktu, dan antar wilayah sebagaimana
telah diamanatkan dalam UU No.z5 Tahun aoo4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
Jakarta. tr November
zott
Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Deputi Bidang Perigembangan Regional dan Otonomi Daerah
DAERATI TERTINC'GAL
I. I(ondisi Umum
Daerah Tertinggal
Kesenjangan antar wilayah juga ditunjukLan oleh masih tingginya disparitas kualitas sumber daya manusia antarwilayah, perbedaan kemampuan perekonomian antardaerah, sei:ta belum meratanya ketersediaan infrastruktur antarwilayah. Daerah-daerah dengan pencapaian pembangunan yang rendah dikategorikan sebagai daerah tertinggal, dan diperhitungkan memiliki indeks kemajuan pembangunan ekonomi dan sumberday6 msnn*ia di bawah rata-mta indeks nasional, Persoalan daerah tertinggal dalam penauganannya bersifat lintas bidang, maka unh* mewujudkan pembangunan yang adil dan merata diperlukan percepatatr pembangunan dcngan didukung peran aktifdan kerjasama secara terpadu dari seluruh sektor
terkait. Kondisi rendahnya kualitas sumberdaya manusia dapat dicirikan oleh pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) daerah, tertinggal pada tahun zooS sebanyak g5 persen berada di bawah IPM nasional (Zr,z). Pada Gannbor r terlihat penyebaran nilai IPM kabupaten tertinggal sebagian besar berada di bawah garis nilai IPM nasional. Di samping itu, daerah tertinggal masih menjadi konsentrasi adanya kemiskinan, yaitu dengan rata.rata tingkat kemiskitran sebesar 23,4 persen. Pada Gsrnba:" z terlihat penyebaran tingkat kemiskinan kabupaten daerah tertinggal sebagian besar (75 persen) berada di atas garis tingkat kemiskinan nasional (16,6 persen). GAMAAR 1 DISTUBUSI IPM KABUPATEN DN.ERIH TERTIT{CGAI,. TAIIUII 2OOA
CAMBAN Z DISTNIBUSI PERSEXTASI PE!'DUDUK IIISKiI KABTIPATEX DAER,AJI TERTTI{GGAI" TATIUN 2OO7
. 4
'\^,.1t.rc')a4zaali\ x*'o.da'7db'e.'
tu',&r:8P52Ur8
S'l''benBPS,2007
a.,
Berdasarkan ukuran PDRB perkapita nonmigas pada tahun zoo7, daerah tertinggal baru mencapai rata-rata sebesar Rp 2,6 juta, sedangkan rata-rata PDRB perkapita seluruh kabupaten/kota di
Indonesia telah mencapai 12,5
juta (Go,mbar 3). HaI
ini
mengindikasikan pentingnya akselerasi laju pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, agar mampu men$uangi kesenjangan dengan daerah yang telah maju. Permasalahan dari berbagai aspek tersebut, umumnya dihadapi daerah-daerah yang belum berkembang dan secara geografis terisolir dan terpencil, terrnasuk daerah perbatasan antarnegara, pulau-pulau kecil terluar (terdepan), daerah pedalaman, serta kawasan rawan bencana alam dan bencana sosial. GAMMR 3 DISTRIBUSI PDRB PERIff.PITA DAERAH TERTINC.CAL TAITUN 2OO7
-;25.ooo
i:o.ooo
--rr{s=3hE11 ; sh Krb. POFA
Pong R!6!
-Erli1*.
g rrlnsrl O*r.hl =4159
EiCE
Eq
K$uD*$.iXd. itl.lion.Il
p.(.h O..Fh
T.
rdnar.l
Sumbet: BPS.20O7
Kondisi kesenjangan pembangunan antarwilayah yang mengindikasikan adanya daerah tertinggal, telah menetapkan r99 kabupaten yang tergolong daerah tertinggal pada tahun zoo4. Hasil elraluasi pembangunan daerah tertinggal selama periode 2oo5-2oo9 menghasilkan sebanyak 5o daerah tertinggal menjadi non tertinggal parla alihir tahun 2oo9. Namun akibat terjadinya pemekaran daerah, terdapat 84 DOB yang termasuk kategori daerah tertinggal baru, sehingga jumlah daerah tertinggal pada tahun eoog menjadi sebanyak 189 kabupaten yang akan menjadi fokus penanganan daerah tertinggal pada periode rolo-2o14. Persentase kabupaten daer"h tertinggal dari total kabupaten di setiap provinsi dapat dilihat pada (Garnbor +).
GAMBAR
4
IUMLAH PERSENTASE KABUPATEN DAERAH TERTINCCAI I'ARI TOTAL KABUPATEN DI SETIAP PROV1NSLTAHUN 2OO9
sumbei
H.,sir
r";;trffi:itr;;;;o;';;;*i,#,;;,,1.H
Nesara pembansunan
Daemh Tertinggal
II.
Permasalahan Dan Sasaran Pernbangunan Daerah
Tertingal
Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di daerah tertinggal adalah sebagai berikut:
a. Pengelolaan potensi surrrber daya lokal dal+'n pengenbarrgan perekonornian daerah tertinggal masih belum optimal Hal ini disebabkan oleh: (t) rendahnya kemampuan permodalan, penguasaan teknologi, inforrnasi pasar dan investasi dalam pengembangan produk unggulan daerah, dan (z) rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal; b. rualitas sumber daya nanusia dan tingkat kesejahteraan rnasyarakat daerah tertinggal masih rendah. Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat penalialikan dan keterampilan angkatan kerja, rendahnya derajat kesehatan masyarakat, clan tingginya tingkat kemiskinan; c. I(oordinasi antarpelaku pe.mbangunan di daerah tertinggal masih lemah, karena belum dimanfaatkan:rnya kerjasama antardaerah tertinggal pada aspek perencanaan, penga4ggaran ilan pelaksanaan pembangunan; d. Tinalakan afirmatif kepada daerah tertinggal belum optirnal, khususnya pada aspek kebijakan pereneanaan, pengangg€ran, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian pembangunan; tenbadap pusat-pusat e. Aksesibilitas daerah perturnbuhan wilayah nasih rendah, khususnya terhadap sentrasentra produksi dan pemasaran karena belum didukung oleh sarana dan piasarana argkutan barang dan penumpang yang sesuai dengan kebuhrhan dau karakteristik daerah tertinggal;
f. Sarana dan prasarana pendukung ekonomi lainnya.
urasih t€rbatas, yang meliputi energi listrik, telekomunikasi, irigasi dan air bersih. Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi daerah tertinggal dan upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, maka sasaran-sasaran pokok pembangunan daerah tertinggal dalam 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut : a. Mening]
b. Berkurangnya persentase penduduk miskh di daerah tertinggal pada tahun zoto sebesar t8,8 persen menjadi r4,a persen pada tahun eor4; dan
c. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun zoto sebesar 67,7 meryadi 7z,z pada tahun aor4
Itr. Arah Kebiiakan
Dan Slrategi Pembangunan Pernbangunan Daerah Tertinggal
Dengan memperhatikan sasaran pembangrrnan daerah tertinggal, arah
kebijakan pembangunan daerah tertinggal adalah untuk melakukan percelmtan pembangunan daerah tertinggal dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumberdaya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh. dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengatasi ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang sudah relatif lebih maju. Arah kebijakan ini selanjutnya ditempuh melalui strategi pembangunan yang disesuaikan dengan kara}teristik ketertinggalan suatu daerah. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut: a. Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal; b. Penguatan kelembaeaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdala Iokal di daerah tertinggal; c. Peningftatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal; d. Peninglotan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal; e. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta peningftatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusatpusat pertumbuhan.
IV. hogram, Kegratan 2O1O
I
dan Target Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam RPJMN tahun
dan 2()14
Petrigemba ngan elconomi
lokal
Rat!-rda PI)nB Perkaplta Non MiSas di dretlrh tertlrSgd
9,2,rt
ll,6rt
18.4%
t4.235
r, Pose$a6e k€bupoten di daeEh tertinggsl y{ng memiuki pusat
20% 1oo%
100 100|x ft,ada
Klm/
Droduki
2012)
Penbangunan Daerah Ter{inggal
rata-rata pe$entss€ penduduk mlsktn di daerah
tertinccal PengembaDgan kebtakan, kooralinasi dan fasilitasi pusat produksi daetah
tertinggal
b.
Pengembangan kebijakarL koordinasi dan fasllitasi Pusat Pertrmbuhsn Da€rah Terdnggal
2,(a).meninsksd
2o% 100
1oo% ro096
(pada 2Ot2)
nmn internaslorul, (hn n Investasi dalam neseri mauDun luar neceri Pe$entase daerah teltinggal yang meirgembarlgkan usaha mixlo kecil nenengah dan kop€rasi di &€rah teitinggal
20%
roo%
Persedase k{buDaten didaerah tertinggal }an8 tehh memililci
zo%
roo%
20%
1oo%
fd)-Meninskrtk
Peng€tnbangan keb{akan, lrcordinasi dan frsllitasi usaha mil
tefiincml d
Pengembengan k€bijakan, koordiDasi datl fssilitasi p€ndanaan dar
sumb€x Dendanaan dan melsksanatrn kemib'aan usaha dengan
Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi invertasi elofiomi
Persentase kabupaten di daerab tertinggal yang teLah meningtatkan jumlah dEn nllal investasi
k.nftBAn nsth, dt.Dh tcrtino€l
II
,tedh dre.rrh rexrillqol Penguatan kefcmbaSean ma.Vaiakst dsn pcmda delam
mnelolen runhcrdm lokel
d!€rah6lr
Rats-rotr I4iu p€nin8tatan PAt dl ktDuPaten dr€rah tertinggal
Plogram Percepatan
a.
Rer!_elldagit/ Pemb€rda]aan
32
MalryBrElGt Dan
Pemeriatal|an Desa b
Pengemba ngan kebuaksrL t.oordrlasi
qnhsilitaEi penguatankelembagaan pemerintah dseratr tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik,
L Persentrse k€bupaten drdserah tertingesl yang memperoLeh &silitaEi penguatan kelemb€gaan pernedntsh daerah &n Eengalaoi peninekatanlndeks goodgove lame 2. (i) P{irsentase
20.k
100%
64%
70cx
jumdh kabipaten tertiiEgal ltng kestanpuan kelembaglan pembangunEn nasyarakat dan pe&da nedryl(at d{hd pengelolarn surnbdrdalt lokal, (ii) Persentase jumlah ka$asan
KPm/ Program
i
penibansrmn perdelaln yang terpadu dad aspek ekonon l, zumberdava nranqsia, dan inftatrultur lingkuDSa& drn (iii) Persentss; kabultatm didaeFh tErttnggal,Eng mengallml Deninqkatan motllltas penduchrk dan arus barang antara ilaerah iertinggal ke pusat-$uat peftumbuhr! e]ononi da n ]€la]"nan
ouhlik Pengembangan kebijakan, koorilinasi d€r Asiltasi penfgatan kelembagaan sosial maE/aral
d
Pengembangan dqn
,
*ebta*a4 koordrnasi
frsilitasi lenbaga kerjasama
d'.idh ata.Eh tFrti|rrml 'r Peng€nbongan k€b{akar\ koordiiasi dan &silitasl lenibag d aemh tbdnpcal
Derekorcnlan
Persentase kabupaten didahah terdnggal l,ang rnemp€roleh Denguatan kelenbagaan sotlal maslral(at daeEh
persentrse kabupsten daeBh tertinggal yang menjalio k€4asarna dengan pemedntah daerah lairl, Dersentase kabupsten didserah
As itad p€!8uata[
20%
100%
tertingal rlng menpercleh
2di
}!ng roemperoleh
20%
100%
124
tr4
lenbaga perekonornian di daerdh tertinggal
pe$entase kabupaten didaereh tertinggal
Peryembangan keblialqr\ koordna$ &silltasi kemitraan antar
fasilitasi penguatan kemitraan ontar lebbaSa daenh tertinggal
Koorilina€i pelgololaan &asJarakat
Juntah rapat koordirBsi Mvrasan kebalSsaan Junlah pemanta@n ahlr eivaluagl
kawssatt tertlnggql
100%
tertinSgal
dan
l.mh'd d'FEh i$rinl4l
20%
faiilibsi
Ketneriko
Polhuka&/ Proglsm ?eningks tan
lbordiiDasi
,
Biilang Polhule+
h
P@blDaaoAddrlofutrast Pendapatan ilaD Investasl Daerah
persentas€ kabupaten aiaerah tertinggat lang memperotch fasilitrsi peningkata! keriampusn adminishEsi pe[dapatan dEn investnsi da€trah
o%
50x
I&$endagd/ Penlngkatan Kapasltas
Keuatgan Pemedrtah Daerah
m
Peningletan p€Irydran
Icsehatrn be*ualitas dan terjsreksu ''ang di Daerah Tertinggd
nrta-rars AIIII dl doerah terdnggd yang berada di baw.h rst&r6t{ naslonal (Tahun) 2. AI{I (|l daarsh tef,tlngSal (per looo kelahlran htdup) 1.
g. PeBentasc Penolorrg
Ke.ehatrn (%)
Porealinln Terd.hir oleh Tenaga
67,5
4'8
74,7
10(, 100
Pengembangan kebl,akan, koordinasi dan fasilltasl pembangunan inftestlultut kesehataa daemh b
rv
64,6
25t2
Klm/ Program
Peruembangan kebijakan, koordlnasi dan bsilit si Kes€habn Desar, Ianjutan Deerah Tertinggal
PeEentase kabupaten didaerah te{trnggal }rng memiliki kebijakan di bidanB Kesehatan Dasar Daerah T€rtinggal
Feiringkarar pelryqnrn p€ndidikan dt Daefah T€rtinggal
1.
Angka Melek
Hunf uria
drerdl terfnEd
1S24 tshu.rr di Lebuprten (%) 2. Rata-retalems e€kol8h atas 15 tahu dt kabtrpatsn daerah
pendudrrk usla dl terdnBgal Ctahun)
2096
roo94
T:it
99,6
49,6
97,9
97,o
g, Rsta-rateAPs usia 7-ra tlhun di kabupaten daerah tertnrggal (|6) 4. Rati-r&ta AI'S usla B-15 talrun dl
Percepatan Pembangunan Daerah Tefiinggal
99,4
kabunaten daerah tertinccal (%) a
rc0l)6
PengembFDgan kebijakan, koordinasi dari fasilitasi pembangunan
ProSrar-n Petrcepatan
intas:truhrr Deididikan daelah t riinetal o
PeD
gembangan lcelijal€ n, koordinasi
dan bsilitasi Pendidik n Dasar, Menengah Da tr lftjunran di Dsera} Pengembangan kebijal?& koordtrhsl
dsllfr silitasi P€ndidikan txar seloleh Drerah Tertinsol
KPDT/
PerseDtsse kabupalen ditlaerah teninggal yang memiliki kdijakan Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan Doerah Terlinggnl
zo9{
100!16
2dX
100%
Pemllangunan Daerah T$tinggal
Persentase kabupaten diilEerah tertinggal yan8 rneniliki kebijak"n
a
100%
K?Xry
2096
too%
Percepatan Pemb$hgunalr Daerah Tertinggal
2c%
1oo%
20%
100%
20%
Prog!3m
pehbanguDan ini"strukturekonofiidaerah tertnggEl r. Pers€ntase kabupaten didaerah tertiogSal lang
b
naniliki
kebijalanlenbangunan ihFastruk$renergi daerahtertinggal
I Pengembangen IeDirakaD. .kooralinasi dan f agilitasi p€mbanguDan iniastruktur tele&omunihsi daerah
2. Fersenhce kabupetan didaerah todrygal yang nemilifti databsse pemi$taan keliMkan dengEn nengguDakan teknologi GIS dan nenaD&atkan energi nata-barl untuk pengembangan inbactnrltur oerta peningkatrn kenampuan nrsslar*at],ang dapat Eelakukan pefietarn Wilala$ Rehta D PFrubahan Iklim dan x.'i'r,n {d' nt'ci tlnn rk M.nElrtiiiDasi Peruhahan Iklim Pe$entase l.abupaten drdaerah te$it€gal yang m€nilikr kebijalqn
pehbanguMn inftastnrkfurtelekomubikasi daerahtertinggal
terlinssrl d
PenSedbangan kebijatiarl koordinasi
danh6ilita3i PedballgunaD
Idsstruk[u Tedincmt
TranqDrtaei Daerah
P€$€ntase kabuDateD di4ae.rah tectiqgal merDiliki kSijakan daerab di bidarE penbangunan infrs&uktur perdidl{an 'zaDg
tertinggal
i
V. Pe,ncapaian Pembangunan Daerah Tertinggal Hingga Saat Ini (zoro-zorr) Pencapaian dalam pembangunan daerah tertinggal hingga saat ini, antara lain: r. Terlaksananya indentifikasi daerah tertinggal menurut urutan tingkat kemajuannya untuk menentukan 70 kabupaten tertinggal yang diprioritaskan untuk terentaskan pada tfiun 2Or4
2. Peningkatan kapasitas koordinasi dengan
3. 4.
Kementerian/ Lembaga lainnya sebagai upaya mainstrecmii'rg untuk lebih mendukung percepatan pertumbuhan daerah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang se@ra lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalanlembangunanrtfa dengan daerah lain Perumusar kebijakan pembangunan daerah tertinggal berbasis kawasan perdesaan secara holistik berbasis pengembangan komoditas unggulan daerah Pembangunan daerah tertinggal yang berorientasi cluster (cluster bosed), melalui kedasama antardaerah tertinggal dan a-ntara daerah tertinggal dengan kawasan strategis untuk serta meningkatkan kapasitas pelayanan mengembangkan kapasitas pengembangan ekonomi di daerah tertinggal secara lebih efisien, dalam bentuk Regional Management; Mendorong terwujudnya skema pendanaan yang pro terhadap pembangunan daerah tertinggal, salah satunya melalui upaya peningkatan rata-rata Dana Alokasi Khusus untuk daerah tertinggal Mengisi kesenjangan kebutuhan alokasi atau kegiatan yang belum dilakukan oleh Kementrian/Irmbaga lain melalui kegiatan stimulant dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar dan menggerakan perekonomian di daerah tertinggal Berlangsunga proses identifikasi data dasar (baseline) dan di rB3 kabupaten tertinggal berdasarkan data sekunder di pusat dan berkoordinasi dengan seluruh pemda untuk melaktrkan rerifikasi dan updating data.
publik
5. 6. 7.
VL
Penutup
Keberadaan daerah tertinggal yang merupakan fakta kesenjangan artar wilayah, sudah ditangaai sejak lama melalui kegiataa-kegrataa pembangunan dalam rangfta pengurangan kesenjangan antar wilayah. Pada RPJM 2o1o-2or4 pembangunan daerah tertinggai mendapat perhatian secara ffissrrs dengan ditetapkan sebagai salah satu Prioritas Naslonal ke Daerolt Tertinggal, Terdepan, Terfua4 & Pascakonflift. Penanganan percepatan pembangunan daerah tertinggal lebih ditekan. kan pada aspek penguatan peran koordinasi antar kelembagaan lang selama ini belum be$alan,gptimal. Dengan adanya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal diharapkan koordinasi dalam perceptan pembangunan daerah tertinggal bisa lebih mudah diwujudkan sehingga kegiatan di daerah terti.'ggal bisa lebih fokus.
ro,
Pergeseran paradignra pemlangunan yang mengutamakal pendekatan pembangunan sektoral saat ini mulai bergeser denga'' mempelhatil'"an kebutuhan pembangunan kewilayahan. Pendekatan keu'ila.yahan berperan dalam memberi arahan kepada sektor untuk menperhatikan karakteristik kebutuhan suatu v/ilayah. Untuk rtendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal diperlukan irvestasi sektor yarg.mempertimbangkan karakteristik wilalah. Kunci utama untuk m.ewujudkan hal tersebut adalah adanya dialog dari sernua pemalgku kepentingan unhrk bisa mewujudkan suatu koordiqasi yang baik. Peuyusunan buku iui dihanipkan d'Fat menjadi referensi. dal4m rnendukung perrcepatan pembangunan daerah tertinggal.
10
