ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015 disampaikan oleh :
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan pada acara : KONSULTASI PUBLIK DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013-2018
PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2015
bappeda - 2
PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2015 BACKGROUND STUDY RPJMN 2015-2019 1. Posisi Strategis Sumatera Di Koridor Nasional, Regional dan Global : Secara geostrategis, Sumatera merupakan gerbang ekonomi nasional ke pasar Eropa, Afrika, Asia Selatan, Asia Timur dan Australia (MP3EI). Sumatera merupakan salah satu pintu gerbang Indonesia (ekspor-impor) untuk negara ASEAN. 70% lahan penghasil kelapa sawit Indonesia berada di Sumatera sehingga Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan memproduksi 43% CPO sejak tahun 2007. Sumatera menghasilkan 65% produksi karet Nasional sehingga memposisikan Indonesia sebagai negara kedua terbesar penghasil karet alami di dunia (28%). 85% karet di Sumatera merupakan komoditi ekspor Indonesia untuk dunia. Sumatera merupakan sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan Lumbung Energi Nasional. 52,4 miliar ton batubara berada di Sumatera, dengan 90% cadangannya berada di Sumatera Selatan. bappeda - 3
PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2015 2. Sumatera Selatan Dalam Koridor Sumatera MP3EI : Palembang merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) Pusat Kegiatan Ekonomi Koridor Sumatera. 3 (tiga) kawasan pengembangan ekonomi di Sumatera Selatan adalah Kawasan Tanjung Api-Api/Tanjung Carat (batubara), Kawasan Muara Enim (kelapa sawit) dan Kawasan Pendopo (batubara). Sumatera Selatan adalah salah satu Klaster Industri, di samping Sumut dan Riau. Sumatera Selatan merupakan simpul perkebunan karet, di samping Sumatera Utara, Riau dan Jambi. Sumatera Selatan merupakan simpul perkebunan sawit, di samping Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Lampung. Sumatera Selatan merupakan simpul pertambangan batubara. Pengembangan infrastruktur pelabuhan, listrik, kereta api dan infrastruktur pendukung lainnya.
bappeda - 4
PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2015 3. Sumatera Selatan Dalam Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera : Pusat Kegiatan Nasional adalah Palembang, sementara Pusat Kegiatan Wilayah adalah Lubuk Linggau, Muara Enim, Lahat, Prabumulih, Sekayu, Kayuagung dan Baturaja. 4 (empat) Kawasan Andalan di Sumatera Selatan adalah : o Palembang dan sekitarnya: perikanan dan kelautan, industri, industri lanjutan, industri kreatif. o Muara Enim dan sekitarnya: perkebunan kelapa sawit, industri lanjutan, perikanan dan kelautan, pariwisata. o Lubuk Linggau dan sekitarnya: perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet. o Danau Ranau dan sekitarnya: perikanan dan kelautan, perkebunan kopi, hortikultura, pariwisata, industri kreatif. o Pengembangan infrastruktur air, transportasi dan infrastruktur pendukung lainnya.
bappeda - 5
PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2015 4. Permasalahan Pulau Sumatera : Ketimpangan tingkat perekonomian antar provinsi wilayah Pesisir Timur dan Barat. Ketimpangan nilai investasi di wilayah Pesisir Timur dan Pesisir Barat. Nilai tambah pertambangan non migas (batubara, bijih besi, timah) masih rendah. Hasil komoditas pertanian dan perkebunan (kelapa sawit, karet) masih rendah. Pemanfaatan potensi perikanan belum optimal. Belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata Tingkat pengangguran masih cukup tinggi dan kualitas SDM yang tidak merata Ketidakmerataan infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi yang kurang merata dan memadai. Kapasitas dan kualitas pelayanan pelabuhan terutama untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan. Minimnya pasokan tenaga listrik dan keterbatasan sumber daya air Meningkatnya potensi bencana alam. Berkurangnya lahan perkebunan, pertanian dan hutan. Semakin berkurangnya kualitas lingkungan pantai dan laut. bappeda - 6
PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2015
KONDISI SUMSEL
• PERTUMBUHAN EKONOMI • PENINGKATAN PAD • KEMISKINAN • PENGANGGURAN DAN KESEMPATAN KERJA • KESENJANGAN (ICOR) DAERAH • GINI RATIO
SDA : PERTANIAN (SAWAH, KARET, SAWIT) PERIKANAN BATUBARA
PERLU DIOPTIMALKAN
VS GRATIS INFRASTRUKTUR TEROBOSAN-TEROBOSAN FISIK
bappeda - 7
PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2015 VISI PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN 2013-2018
Visi :
“Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional” Misi: 1. 2. 3. 4.
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi (produktivitas). Memantapkan stabilitas daerah (stabilitas). Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan (ekuitabilitas). Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana (sustainabilitas). bappeda - 8
PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2015 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH 2013-2018
• Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Produktivitas) : o Sisi pengeluaran dan sisi produksi • Memantapkan Stabilitas Daerah (Stabilitas) : o Menjaga stabilitas harga dan nilai tukar o Mencegah konflik sosial o Stabilitas politik • Meningkatkan Pemerataan Yang Berkeadilan (Ekuitabilitas) : o Peningkatan Partisipasi Dan Perluasan Pemanfaat o Peningkatan SDM Yang Berkualitas Berbasis Kompetensi o Penanggulangan kemiskinan • Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Yang Lestari dan Penanggulangan Bencana (Sustainabilitas): o Pengelolaan Hutan dan Lahan Gambut o Mengendalikan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan o Pengelolaan DAS Terpadu o Peningkatan Kemampuan Penanggulangan Bencana bappeda - 9
STRATEGI
3R
1. Reorientasi : Penguatan Tugas Pelayanan Melalui Penguatan SDM Aparat Pemerintah Yang Bersih, Berwibawa dan “PEDE” (Professional, Entrepreneurship, Discipline, Entity) dengan mengoptimalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi 2. Reposisi : • Merubah Paradigma Pemerintah Daerah Dari Pelaksana Menjadi Perencana, Pelaksana, dan Pembiaya Pembangunan • Pemda Harus Mampu Mengambil Alih Peran dan Fungsi Pusat di Daerah Secara Bijak dan Bertanggung Jawab • Pemda Harus Mampu Membangun Jejaring Yang Luas Dengan Seluruh Stakeholder 3. Revitalisasi : Pemda Sebagai Perencana, Pelaksana, dan Pengendali Pembangunan Harus Membuat Peta Jalan (Road Map) Pembangunan.
PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2015 PRIORITAS PEMBANGUNAN : 1) Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. 2) Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya. 3) Penanggulangan Kemiskinan. 4) Pembangunan Pertanian. 5) Infrastruktur dan Energi. 6) Investasi dan Pengembangan Usaha. 7) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. 8) Pengembangan Wilayah.
bappeda - 11
PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2015 SASARAN PEMBANGUNAN : 1) Pertumbuhan ekonomi 6-7 % per tahun, menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga sekitar 2-3 persen pada akhir 2018, penurunan angka kemiskinan menjadi sekitar 6-8 persen, tingkat inflasi yang terkendali berkisar 3-4 persen. 2) Pendidikan : meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatkan mutu dan kompetensi pendidikan. 3) Kesehatan : peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 4) Pangan : meningkatnya ketahanan pangan 5) Infrastruktur : semakin mantapnya jalan provinsi, angkutan kereta api, sungai, laut dan udara yang lancar dan aman, terbangunnya kawasan Tanjung Api-Api, pasokan listrik dan air bersih, pengelolaan persampahan, sanitasi dan telekomunikasi. 6) Energi : ketahanan energi melalui diversifikasi energi, penggunaan energi terbarukan, dan meningkatnya efisiensi konsumsi energi. 7) Lingkungan hidup : pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, perbaikan mutu lingkungan hidup, turunnya laju kerusakan lingkungan, meningkatnya kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. bappeda - 12
TEMA RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015 Unsur-unsur Pokok Tema RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 1.
Pemantapan Ekonomi Daerah : • Peningkatan nilai tambah produksi daerah; • Peningkatan ketahanan ekonomi; • Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif; • Pemantapan infrastruktur.
2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan : • Pembangunan SDM; • Penurunan kemiskinan dan pengangguran; • Mitigasi bencana; • Peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya. 3. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik : • Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi; • Memantapkan penegakan hukum, pertahanan, dan pelaksanaan Pemilukada 2015. bappeda - 13
TEMA RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015
Tema : MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN NILAI TAMBAH POTENSI DAERAH
Sub Tema : MEWUJUDKAN HILIRISASI PRODUKSI PERTANIAN DAN ENERGI
bappeda - 14
AGENDA RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015 1. Pemantapan pengembangan sumber daya manusia, meliputi : Peningkatan Kualitas SDM Aparatur; Pemerataan Tenaga Kesehatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan; Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan Menengah (Kejuruan); Perluasan Akses Ke Pendidikan Menengah Dan Tinggi.
2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat perdesaan, meliputi : Optimalisasi implementasi 4 (empat) Klaster Penanggulangan Kemiskinan secara terpadu dan menggunakan “single data” yang melibatkan pemerintah dan seluruh pihak terkait (misalnya memanfaatkan CSR); Efektivitas Pengalokasian Anggaran Pembangunan berbasis kewilayahan; Pemberdayaan dan Penguatan UMKMK (modal, kualitas produk, pemasaran);
bappeda - 15
AGENDA RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015 3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah pertanian dan energi melalui hilirisasi industri pengolahan yang berwawasan lingkungan, meliputi : Peningkatan Produksi melalui Intensifikasi Pertanian yang berwawasan lingkungan; Kontinuitas ketersediaan bahan mentah (baku); Tindaklanjut atas implementasi UU Minerba tentang larangan ekspor bahan mentah di tingkat daerah;
4. Optimalisasi hasil kajian pusat-pusat inovasi dan pengembangan daerah dalam menghasilkan keunggulan daerah yang sesuai dengan potensi khas daerah, meliputi : Peningkatan implementasi hasil kajian inovasi yang mempunyai daya ungkit peningkatan perekonomian; Peningkatan kualitas dan optimalisasi hasil kajian pusat-pusat inovasi yang berbasis SD lokal; bappeda - 16
AGENDA RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015 5. Percepatan penanganan konflik lahan dan batas wilayah, meliputi : Optimalisasi pelaksanaan RAD Gangguan Keamanan Sumatera Selatan untuk penyelesaian konflik lahan; Penanganan Batas Wilayah BATAS WILAYAH YANG SUDAH DISELESAIKAN s.d. TAHUN 2013
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Segmen Ogan Ilir dengan Palembang Muara Enim dengan Palembang Banyuasin dengan Palembang OKU dengan OKU Timur Lahat dengan Empat Lawang Musi Banyuasin dengan Musi Rawas Musi Banyuasin dengan Musi Rawas Utara Banyuasin dengan PALI Prabumulih dengan PALI
Panjang (Km) 27 6 54 105 70 82 83 10 10
Jumlah Pilar 27 6 54 105 70 82 83 10 10
bappeda - 17
BATAS WILAYAH YANG MASIH HARUS DISELESAIKAN No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Segmen Ogan Ilir dng Muara Enim Ogan Ilir dng Banyuasin OKI dng Banyuasin Muara Enim dng Lahat Muara Enim dng Prabumulih Muara Enim dng Ogan Komering Ulu Muara Enim dng Musi Rawas Musi Banyuasin dng Banyuasin Musi Rawas dng Empat Lawang Lahat dng Musi Rawas Lahat dng Pagar Alam Lubuklinggau dng Musi Rawas Ogan Ilir dng Ogan Komering Ulu Ogan Ilir dng Ogan Komering Ilir Ogan Ilir dng Prabumulih Ogan Komering Ulu dng OKU Selatan Banyuasin dng Muara Enim OKU Timur dng OKU Selatan Ogan Ilir dng OKU Timur
Panjang Batas (Km) 128 27 214 183 117 143 35 299 30 54 90 52 27 92 7 93 70 28 45
Sudah Selesai (Km) 38 7 202 138 20 113 0 198 25 10 30 45 23 10 0 38 10 26 22
Belum Selesai (Km) 90 20 12 45 97 30 35 101 5 44 60 7 4 82 7 55 60 2 23 bappeda - 18
Permasalahan Pengembangan Industri Hilir KONTRIBUSI SEKTOR TERHADAP PEMBENTUKAN PDRB SUMATERA SELATAN (%) Lapangan Usaha 1 2 3
4 5 6 7 8 9
Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan 1. Industri Migas a. Pengilangan minyak bumi b. Gas alam cair 2. Industri Bukan Migas a. Makanan, minuman & tembakau b. Tekstil, barang kulit & alas kaki c. Barang kayu & hasil hutan lainnya d. Kertas dan barang cetakan e. Pupuk, kimia & barang dari karet f. Semen & barang galian non logam g. Logam dasar besi & baja h. Alat angkutan, mesin & peralatannya i. Barang lainnya Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa Total
2010
2011
2012
17,7 21,7 22,0 9,50 9,50 0 12,50 6,15 0.09 1,11 0,01 4,62 0,31 0,07 0,13 0 0,5 6,9 12,9 4,6 3,5 10,2
17,2 22,5 20,6 8,28 8,28 0 12,3 6,18 0,09 1,03 0,01 4,52 0,31 0,07 0,12 0 0,5 7,7 13,0 4,7 3,6 10,3
16,6 21,3 20,1 8,08 8,08 0 12,03 6,08 0,09 1,03 0,01 4,32 0,31 0,07 0,12 0 0,5 8,1 13,6 5,0 3,7 11,1
100
100
100 bappeda - 19
Permasalahan Pengembangan Industri Hilir PERSOALAN KHUSUS HILIRISASI INDUSTRI Industri Berbasis Hasil Tambang
Memerlukan teknologi tinggi dan energi besar (padat energi)
Diperlukan skala besar agar dapat berproduksi lebih efisien
Investasi di sektor pengolahan hasil tambang perlu biaya besar
Perlu pasokan bahan baku jangka panjang Pemain baru sulit bersaing di pasar global yang bersifat captive
Industri Pengolahan Hasil Industri Berbasis SDM & Pasar Pertanian Domestik Kebutuhan domestik untuk Kualitas SDM perlu produk turunan relatif kecil ditingkatkan terhadap ketersediaan bahan Mesin dan alat produksi relatif baku tertinggal Pasar ekspor produk hilir Kemampuan product lebih kompetitif development sangat rendah Negara importir mengenakan tarif lebih tinggi pada produk hasil industri Margin laba pengolahan biasanya lebih rendah dari sektor hulu
sehingga tidak mampu menciptakan merk handal
Ketergantungan tinggi pada bahan baku & bahan penolong impor.
bappeda - 20
RAPAT KOORDINASI TEKNIS SKPD
SESUAI DENGAN RANCANGAN RKP DAN RENSTRA K/L
MENGACU PADA FOKUS DAN PRIORITAS
ADA BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI SKPD TEKNIS DAN BAPPEDA BAIK PROVINSI MAUPUN KAB/KOTA
MENYEPAKATI : 1. KEPASTIAN DAN KETEPATAN JENIS DAN LOKASI KEGIATAN; 2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DENGAN KERJASAMA ANTAR DAERAH 3. SHARING PEMBIAYAAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA 4. KEGIATAN YANG DIDANAI APBN 5. KEGIATAN YANG DIDUKUNG PIHAK KE-3 BAIK SWADAYA MASYARAKAT MAUPUN CSR bappeda - 21
OPTIMALISASI RAPAT KOORDINASI TEKNIS SKPD
RAKORNIS
PENGEMBANGAN POTENSI KHAS DAERAH
KESEIMBANGAN WILAYAH
• KONSUMSI RT (UMKM) • PERDAGANGAN ANTAR DAERAH PERTUMBUHAN EKONOMI
• INVESTASI • GOVERNMENT SPENDING
bappeda - 22
MENDONGKRAK PERTUMBUHAN EKONOMI
Government Spending vs Daya Serap APBD
bappeda - 23
Terima Kasih…
