KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ARAH KEBIJAKAN FISKAL DAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2018 BOEDIARSO TEGUH WIDODO MUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Tarakan, 5 April 2017
OUTLINE EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN FISKAL Dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2016-2017
ARAH KEBIJAKAN FISKAL Dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 STRATEGI OPTIMALISASI Pendapatan dan Pembiayaan Pembangunan di Daerah
KEMENTERIAN KEUANGAN
2
EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN FISKAL DAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 2016-2017 (1): PENGAMANAN PELAKSANAAN APBNP 2016
Proyeksi pendapatan negara (Pajak + PNBP) terlalu optimis dan akhirnya tidak tercapai shortfall penerimaan pajak sebesar Rp219 T
KEMENTERIAN KEUANGAN
Overtarget di sisi penerimaan diikuti dengan peningkatan belanja yang sangat signifikan (termasuk TKDD): pada saat penerimaan tidak tercapai terjadi overbudgeting sehingga harus dilakukan penyesuaian belanja (target belanja Negara APBNP 2016 adalah sebesar Rp2.082,9 T, direalisasikan sebesar Rp1.859,5 T, atau hanya sebesar (89,3%)
3
EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN FISKAL DAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 2016-2017 (2) Berperan penting dalam memberikan stimulasi secara terukur dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal Pendapatan Negara Nominal (Rp Tn)
1
% thd PDB (RHS)
2500
20%
2000
18% 16.30%16.20%15.80% 15% 14.70% 16% 13.10% 12.80% 14% 12.40%
1500
12%
Anggaran yang ekspansif dan 2 prudent, dengan defisit 2.41% thd PDB Target penerimaan perpajakan lebih 3 realistis (tumbuh 16.8% dari realisasi 2016) Penguatan reformasi perpajakan untuk optimalisasi pendapatan
1750.3
1551.8
1508
1438.9
1338.1
1210.6
995.3
848.8
8% 6%
2%
0
Penguatan desentralisasi fiskal
0% 2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015 2016 2017
6 Rasio Utang terhadap PDB
Defisit APBN
-1.58%
-1.0% -1.5% -2.0%
-2.25%
-1.83%
-1500
-307.7
-1.14%
-1000
-0.5%
-298.5
-211.7
-153.3
-0.73%
-84.4
-46.8
-0.08%
-88.6
0.0%
-4.1
0 -500
4
Kebijakan belanja yang mendukung prioritas strategis seperti infrastruktur
5
4%
-226.7
500
1550.5
10% 1000
Basis perhitungan lebih realistis
-330.2
15%
Belanja Negara
Menjaga Kredibiltas APBN 2017
-2.5%
-2.33% -2.58%
-2000
-2.41% -2.46%
-3.0% -3.5%
-2500
-4.0%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN FISKAL DAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 2016-2017 (3) Peningkatan Kualitas Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Bukti Penguatan Nawacita Dan Desentralisasi Kebijakan Umum Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2017 Total TKDD 513,3 573,7
623,1
Belanja K/L582.9
732.1
577.2
710,9 764,9 677.6 763.6
900 800 700 600 500
20.8
0
0
46.7
400 300 200
513.3
573.7
602.3
664.2
60
704.9
100
Anggaran TKDD lebih besar dari anggaran K/L, guna memperkuat: • Implementasi nawacita,; dan • Pelaksanaan desentralisasi fiskal. Memperbaiki pengalokasian dan optimalisasi penggunaan Dana Transfer Umum, melalui: • Perbaikan pengalokasian, penyaluran dan penggunaan DBH. • Pengalokasian DAU mempertimbangkan pengalihan kewenangan dari kab/kota ke provinsi. • Peningkatan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dan antarwilayah. Memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus, melalui: • Pengalokasian DAK Fisik berdasarkan usulan kebutuhan daerah dan prioritas nasional, dengan memberikan afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi. • Pengalokasian DAK Nonfisik untuk mendukung peningkatan pelayanan publik di daerah.
0
2013 LKPP
2014 LKPP
2015 LKPP Dana Desa
KEMENTERIAN KEUANGAN
2016 Realisasi
2017 APBN
Meningkatkan alokasi DID untuk rewards kepada daerah berkinerja baik. Meningkatkan secara bertahap anggaran Dana Desa untuk memenuhi amanat UU No. 6 Tahun 2014, sesuai kemampuan keuangan negara. Memperbaiki mekanisme penyaluran TKDD berdasarkan pada kinerja penyerapan dan capaian output.
5
KONDISI EKONOMI, SOSIAL, DAN LAYANAN PUBLIK: GINI RATIO, PDRB PERKAPITA, DAN TINGKAT KEMISKINAN ANTARDAERAH PDRB per-Kapita Prov. Kalimantan Utara nomor 2 di Indonesia dengan Gini Ratio dan Tingkat Kemiskinan di bawah rata-rata nasional. Rata-rata Nasional: 106.0
• Tingkat Kemiskinan 10,7% • Pendapatan perkapita Rp45,18 jt 100 • Tingkat pengangguran 5,61%
(1)
0.45
0.43 0.42
0.41
0.42
0.41
0.4
0,397
0.4 0.39
0.4 0.39
0.39
80 0.36 0.35
0.33
0.37
0.37 0.36
0.36
0.35 0.35
60
0.37 0.36
0.36
0.33
0.34
0.33
0.35
0.35
0.34
0.35 0.33
0.32
0.32 48.5
(2)
41.6 (3)
0.3 0.3
40
0.29
32.9
0.28
28.4 25.1 21.4 20
20.4
18.4
16.7
13.39
10.27
16.43
17.3
7.14
7.67
20.2 17.03 13.86 14.2 13.0
8.37 5.04
5.84
20.7
16.1 15.4 13.19 13.1 11.85 11.9 8.77
13.3
8.6 5.36
3.75
22.01 20.5 16.02
24.88 21.7 13.1
7.5 8
5.36
4.15
4.52
19.26 17.63 14.1 11.19 9.24 12.77 9.7 9.8 7.0 6.41 5.1
18.5 17.8 14.09
15.0 6
6.99
8.2
16.0
19.1 11.9
0
0.2
Kemiskinan Provinsi Pengangguran (Persen)
0.25
Pendapatan perkapita (Rp Juta)
Rasio Gini
Rasio Gini Nasional
Aceh SumUt SumBar Riau Jambi SumSel Bengkulu Lampung Babel KepRi DKI Jakarta JaBar JaTeng
DIY
JaTim Banten Bali
NTB
NTT KalBar KalTeng KalSel KalTim Kaltara SulUt SulTeng SulSel SulTara Gorontalo SulBar Maluku MalUt Papua Barat
7,57
2,72
4,21
3,94
3,25
5,84
KEMENTERIAN KEUANGAN
5,09
7,43
4,00
4,31
3,30
4,62
2,60
7,69
6,12
8,89
4,63
8,92
1,89
4,23
4,82
5,45
7,95
5,23
6,18
3,29
4,80
2,72
2,76
3,33
7,05
4,01
7,46
Papua 3,35
6
ALOKASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA SE-KALIMANTAN UTARA TA 2017 URAIAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA I. TRANSFER KE DAERAH A. Dana Perimbangan 1. Dana Transfer Umum a. Dana Bagi Hasil - Dana Bagi Hasil Pajak - Dana Bagi Hasil SDA b. Dana Alokasi Umum 2. Dana Transfer Khusus a. Dana Alokasi Khusus Fisik b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik B. Dana Insentif Daerah C. Dana Otsus dan Dana DIY - Dana Otsus 2% DAU - Dana Tambahan Infrastruktur - Dana Keistimewaan Yogyakarta II. DANA DESA KEMENTERIAN KEUANGAN
APBNP 2016
APBN 2017
Selisih
% selisih
6.687,0
6.210,7
(476,27)
-7%
6.395,9
5.840,7
(555,11)
-9%
6.380,9 5.205,0 1.859,32 575,71 1.283,62 3.345,70 1.175,83 872,70 303,13
5.818,2 4.804,3 1.229,58 357,69 871,90 3.574,71 1.013,95 657,70 356,26
15,0
22,5
-
-
(562,61) (400,73) (629,74) (218,02) (411,72) 229,01 (161,88) (215,00) 53,12 7,50 -
-9% -8% -34% -38% -32% 7% -14% -25% 18% 0% 0% 0% 0% 0%
291,1
369,9
78,84
27% 7
ALOKASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA SE-KALIMANTAN UTARA TA 2017 URAIAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA I. TRANSFER KE DAERAH A.Dana Perimbangan 1. Dana Transfer Umum a. Dana Bagi Hasil - Dana Bagi Hasil Pajak - Dana Bagi Hasil SDA b. Dana Alokasi Umum 2. Dana Transfer Khusus a. Dana Alokasi Khusus Fisik b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik B. Dana Insentif Daerah C. Dana Otsus dan Dana DIY - Dana Otsus 2% DAU - Dana Tambahan Infrastruktur - Dana Keistimewaan Yogyakarta II. DANA DESA
KEMENTERIAN KEUANGAN
SE-KALTARA
Prov. Kaltara
Kota Tarakan
Kab. Bulungan
Kab. Malinau
Kab. Nunukan
Kab. Tana Tidung
6.210,7
1.831,3
591,5
868,3
1.272,7
1.054,1
592,9
5.840,7
1.831,3
591,5
804,9
1.174,9
876,1
562,0
5.818,2 4.804,3 1.229,58 357,69 871,90 3.574,71 1.013,95 657,70 356,26
1.823,8 1.515,8 352,42 90,64 261,78 1.163,38 308,02 144,75 163,27
591,5 489,0 139,17 64,71 74,47 349,83 102,51 57,64 44,87
804,9 674,7 200,39 79,00 121,38 474,30 130,23 72,92 57,31
1.167,4 988,7 203,16 35,22 167,94 785,56 178,64 147,65 31,00
868,6 630,6 215,48 64,04 151,43 415,11 238,03 186,51 51,52
562,0 505,5 118,97 24,07 94,90 386,53 56,52 48,24 8,28
22,5
7,5
-
-
7,5
7,5
-
-
-
63,4
97,8
177,9
30,8
-
369,9
8
Perbandingan PAD, TKDD, dan Belanja terhadap APBD Daerah
Pendapatan
PAD
% PAD thp Pendapatan
TKDD
% TKDD thp Pendapatan
Prov. Kalimantan Utara
2.335.152.982.580
419.868.015.909
17,98%
1.831.322.192.366
78,42%
Kab. Bulungan
1.014.462.449.599
76.527.984.500
7,54%
868.276.093.330
85,59%
Kab. Malinau
1.346.139.850.250
49.752.891.200
3,70%
1.272.666.726.778
94,54%
Kab. Nunukan
1.291.768.587.267
74.152.259.914
5,74%
1.054.054.332.501
81,60%
Kota Tarakan
1.022.688.973.389
108.726.608.375
10,63%
591.505.635.870
57,84%
625.685.710.282
28.510.000.000
4,56%
592.860.864.073
94,75%
Kab. Tana Tidung
Daerah
Belanja
Belanja Pegawai
% Bel Pegawai thp Total Belanja
Belanja Modal
% Bel Modal thp Total Belanja
Pembiayaan
% Pembiayaan thp APBD
Prov. Kalimantan Utara
2.982.332.889.204
718.577.009.004
24,09%
951.352.690.355
31,90%
647.179.906.624
21,70%
Kab. Bulungan
1.199.944.525.127
576.432.002.215
48,04%
154.401.608.616
12,87%
185.482.040.528
15,46%
Kab. Malinau
1.539.865.529.662
528.829.288.881
34,34%
523.646.974.026
34,01%
193.725.679.411
12,58%
Kab. Nunukan
1.334.768.587.267
550.527.264.323
41,25%
297.721.712.256
22,31%
43.000.000.000
3,22%
Kota Tarakan
1.198.688.973.389
412.852.182.874
34,44%
487.585.959.434
40,68%
176.000.000.000
14,68%
Kab. Tana Tidung
1.014.417.683.808
232.141.408.558
22,88%
488.754.373.900
48,18%
388.731.973.526
38,32%
KEMENTERIAN KEUANGAN
9
KONDISI EKONOMI, SOSIAL, DAN LAYANAN PUBLIK: KETIMPANGAN LAYANAN PUBLIK ANTAR KAB/KOTA DI KALIMANTAN UTARA Masih terdapat ketimpangan layanan publik antardaerah di Kalimantan Utara Akses Air Minum Layak
Kota Tarakan 95,5%
88,4% Kab. Nunukan 83,6%
Kota Tarakan; 100.6
Kab. Tana Tidung
100% Kab. Malinau; 90.6
73,8%
Kab. Tana Tidung
54,6%
Kab. Bulungan
40,4%
Kab. Nunukan
31,4%
Kab. Malinau
26,2%
83,9% Kab. Tana Tidung
Indeks Pembangunan Manusia
Partisipasi Sekolah hingga SMP
Kab. Malinau
80,1%
Kab. Nunukan 79,1%
63,4 64,9 Kab. Nunukan
69,4
74,7
70,2
Kab. Bulungan
Kab. Tana Tidung KEMENTERIAN KEUANGAN
87,2% Kab. Malinau
Juta Rupiah
66,1%
Kota Tarakan
93,2% Kab. Bulungan
Kab. Bulungan; 85.7
Kab. Bulungan
Akses Sanitasi
Kota Tarakan
95,7% Kab. Nunukan
Kab. Nunukan; 86.5
77,7% Kab. Malinau
Persalinan dgn Tenaga Kesehatan
PDRB per Kapita
Kab. Tana Tidung; 187.6
Kota Tarakan
Kab. Malinau
Kota Tarakan 77,5% Kab. Tana Tidung
76,2%
SMP
Kab. Bulungan 72,0%
Sumber : BPS
10
KEBIJAKAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN DBH TAHUN 2017 (2) Percepatan penyelesaian Kurang Bayar DBH sesuai kemampuan keuangan negara
Rincian Kurang Bayar DBH (dalam miliar Rp)
Postur DBH 2017 (dalam miliar Rp)
No
Jenis DBH
APBN-P 2016
1 2 1 DBH PAJAK
Realisasi Sementara
APBN 2017
No.
Jenis DBH
KB s.d 2015
Penundaan DBH TW IV 2016
Total KB
KB di APBN 2017
Sisa KB
1
2
3
4
5=3+4
6
7=5-6
1. 2. 3. II 1. 2. 3. 4. 5.
DBH PAJAK PPh PBB CHT DBH SDA Kehutanan Minerba Migas Panas Bumi Perikanan TOTAL
I
Selisih
3 575,71
4 481,87
5 357,69
6=5-4 -124,18
1. PPh
51,81
33,68
70,53
36,86
2. PBB
298,90
223,20
244,24
21,04
3. CHT
0
0
0
0
224,99
224,99
42,91
-182,08
1.283,61
1.275,94
871,90
(404,04)
70,92
56,73
57,01
0,27
2. Minerba
385,96
493,82
448,63
-45,19
3. Kehutanan
178,81
80,47
267,80
187,33
4. Perikanan
5,45
2,45
7,47
5,01
5. Panas Bumi
0
0
0
0
50,000
Kurang Bayar
642,48
642,48
91,00
-551,48
-
1.859,32
1.757,81
1.229,58
-528,23
Kurang Bayar 2 DBH SDA 1. Migas
TOTAL KEMENTERIAN KEUANGAN
78.573,2 8.902,1 69.671,1 92.659,6 64.908,9 23.915,7 3.834,9 171.232,8
78.439,8 13.704,8 64.735,0 65.211,5 64.990,0 221,5 143.651,3
157.013,0 22.606,9 134.406,2 157.871,1 129.898,9 23.915,7 3.834,9 221,5 314.884,1
42.906,0 8.902,1 34.003,9 91.004,9 64.908,9 22.357,2 3.738,8 133.910,9
114.107,0 13.704,8 100.402,3 66.866,2 64.990,0 1.558,5 96,2 221,5 180.973,2
Alokasi DBH Pajak dan DBH SDA 2017 300,000
255,935
250,000 200,000
150,724
150,000 100,000
73,360
98,310 70,717
131,766
58,171 32,263
Provinsi Kalimantan Utara
Kab. Bulungan
Kab. Malinau
DBH PAJAK
77,945
66,220 58,539
21,725 Kab. Nunukan
DBH SDA
Kab. Tana Tidung
Kota Tarakan
11
PEMANFAATAN DBH DR Provinsi
Provinsi
UU No 23/2014 tentang Pemda Kewenangan Urusan Kehutanan di daerah menjadi kewenangan Provinsi.
UU No 18/2016 tentang APBN TA 2017 Alokasi DBH DR TA 2017 sudah dialihkan dari Kab/Kota penghasil ke Provinsi penghasil.
PP No 35/2002 tentang Dana Reboisasi
Penggunaan DBH DR dilaksanakan hanya untuk RENCANA kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL)
Kab/Kota
PERUBAHAN
SiLPA DBH DR s.d. Tahun 2016 UU No 18/2016 tentang APBN TA 2017 Pengelolaan taman hutan raya (tahura) Pencegahan & penanggulangan kebakaran hutan Penataan batas kawasan Pengawasan & Perlindungan Penanaman pohon pada daerah aliran sungai kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, & pengadaan bangunan konservasi tanah & air o Pengembangan pembenihan, dan/atau o Penelitian & pengembangan, pemanfaatan areal, penanaman pohon hutan unggulan lokal, & penerapan sistem tebang pilih sejalur o o o o o
KEMENTERIAN KEUANGAN
Diusulkan perluasan penggunaan DBH DR melalui UU APBN-P TA 2017 dan Revisi PP No. 35/2002 tentang Dana Reboisasi.
Muatan perluasan cakupan penggunaan DBH DR meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan kegiatan pendukung RHL, seperti:. • Perlindungan dan pengamanan hutan; • Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan; • Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; • Penataan batas;
• Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat setempat; • Pembinaan industri primer rakyat skala kecil; dan/atau • Pengawasan dan pengendalian. 12
Kebijakan Dana Alokasi Umum 2017 DAU: Mengatasi Ketimpangan Fiskal antardaerah.
AD • •
CF
Memperhitungkan Belanja Gaji PNSD Memperhitungkan gaji PNSD yang akan dialihfungsikan ke Provinsi
Prov AD = 40%, CF =60% Kab/Kota AD = 45%, CF =55% AD = Alokasi Dasar CF = Celah Fiskal Kbf = Kebutuhan Fiskal Kpf = Kapasitas Fiskal
KbF Jumlah Penduduk Luas Wilayah
KpF PAD
PDRB per Kapita IPM
DBH
IKK
Perhitungan Besaran DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota
PAGU DAU NASIONAL 26% X PDN NETO Bagian Provinsi
Bagian Kab/Kota
10%
90%
KEMENTERIAN KEUANGAN
13
KEBIJAKAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN DAU TAHUN 2017 DAU 2016
1,163.4
DAU 2017 1,032.5
773.0 462.1
785.6
474.3
Kab. Bulungan
415.1 400.3
Kab. Malinau
Kab. Nunukan
341.4
354.1
Kab. Tana Tidung
336.4
349.8
Kota Tarakan
Pengalihan urusan pemerintahan. • Beban pengalihan Rp15,4 T sudah ditampung pd APBN 2017 • Potensi tambahan beban pengalihan Rp3,6 T. • Solusi: Penyesuaian porsi DAU dlm APBN-P. Pengalihan urusan konkuren daerah -> pusat. • Pengalihan urusan konkuren butuh Rp3 T (belum termasuk BPKB dan Dikti kesehatan) • Implikasi: 6 bulan pembayaran belanja pegawai telah dan akan menjadi beban APBD 2017. 6 bulan menjadi beban APBN (Rp1,5 T). • Solusi: Rp 756 M diperhitungkan sbg pengurang DAU. KEMENTERIAN KEUANGAN
Prov. Kalimantan Utara
Pagu DAU tidak final • Penyesuaian alokasi DAU pd APBN-P dan APBD-P • Implikasi: Penyesuaian kontrak, penyesuaian belanja • Solusi: fleksibilitas kontrak, cash planning Penggunaan Dana Transfer Umum (DBH + DAU), minimal 25% digunakan untuk belanja infrastruktur layanan dasar publik dan ekonomi untuk mendorong: • pertumbuhan ekonomi; • pengentasan kemiskinan; • pengurangan pengangguran; dan • pengurangan kesenjangan antardaerah.
14
KEBIJAKAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN DAK FISIK TAHUN 2017 (1) 350 ,000,0 00,000
300 ,000,0 00,000
309.86
Alokasi dan Realisasi 2016
Nama Kab/Kota
Nilai Carry Over
249.90 Kab. Bulungan
250 ,000,0 00,000
13.683.931.310
173.51
200 ,000,0 00,000
89.87 76.19
100 ,000,0 00,000
126.44
119.77 102.55
150 ,000,0 00,000
82.53 75.55
97.62 89.32
Kota Tarakan
6.975.732.299
Kab. Nunukan
47.078.027.053
Prov. Kalimantan Utara
59.958.798.121
50,0 00,00 0,000
-
Provinsi Kalimantan Utara
Kab. Bulungan
Kab. Malinau Alokasi
200 180
Kab. Nunukan Realisasi
Alokasi 2017
160 140 120
100 80 60
Kota Tarakan
Kab. Tana Tidung
Jumlah
127.696.488.783
DAK Fisik sebagian tidak tersalurkan, karena daerah belum memenuhi syarat penyaluran: • Tidak menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output. • Menyampaikan laporan melampaui batas waktu pelaporan. • Menyampaikan laporan, namun tidak lengkap/tidak sesuai. Kebiasaan daerah utk menumpuk permintaan penyaluran pada akhir tahun, dan belum tertib sesuai triwulan/tahapannya.
40 20 -
Provinsi Kalimantan Utara
Kab. Bulungan Kab. Malinau
Reguler
Kab. Nunukan
Penugasan
Afirmasi
Kota Tarakan
Kab. Tana Tidung
Rata-rata alokasi se-provinsi Kalimantan Utara sebesar 109,6 miliar (dimana rata-rata nasional sebesar 108 miliar) dengan alokasi tertinggi sebesar 186,5 miliar dan terendah sebesar 48,24 miliar KEMENTERIAN KEUANGAN
→ Kekurangan pembayaran DAK Fisik direncanakan di-carry over pada APBN-P 2017. → Usulan Kriteria Daerah untuk rencana carry over DAK Fisik: • Bidang DAK Fisik yang output kegiatannya telah mencapai 100%. • Bidang DAK Fisik yang telah menyampaikan laporan pada 2016. • Telah mendapatkan rekomendasi hasil verifikasi secara fisik dan administrasi atas laporan pelaksanaan DAK Fisik TA 2016.
15
KEBIJAKAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN DAK FISIK TAHUN 2017 (2) Penyaluran berdasarkan pada kinerja penyerapan dan capaian output. Penyaluran dilakukan oleh KPPN setempat untuk meningkatkan efektivitas dan pelayanan.
65%
KEMENTERIAN KEUANGAN
16
Kebijakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik 2017 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
untuk pencapaian program wajib belajar 12 Tahun. Sasaran : 138,490 siswa SD, SMP, dan SMA/SMK
• •
Bantuan Operasional • Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)
untuk meringankan beban masyarakat dalam memperoleh akses PAUD. Sasaran: 16,054 anak untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan kesehatan, khususnya pelayanan promotif dan preventif, serta Jampersal.
• •
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Sasaran: 13,351 ibu hamil, 49 Puskesmas, dan akreditasi 1 RS 10 puskesmas
•
• •
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
Alokasi DAK Non Fisik 2017 Prov. Kalimantan Utara sebesar Rp163,27 M. Alokasi DAK Non Fisik 2017 se-Prov. Kalimantan Utara sebesar Rp356,25 M.
untuk mendukung program KB. Sasaran: 10 balai penyuluhan, 93 fasilitas kesehatan, dan 5 kampung KB & Posyandu
Milyar 180.00
163.27
•
•
untuk meningkatkan kapasitas SDM koperasi dan UKM melalui pelatihan dan pendampingan. Sasaran: 570 peserta pelatihan
untuk keberlanjutan dan keamanan Administrasi sistem administrasi kependudukan Kependudukan • Sasaran: untuk dinas yang menangani KEMENTERIAN KEUANGAN dukcapil dan jumlah kecamatan •
Pengalokasian disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah
160.00
Perbaikan & penyederhanaan sistem pelaporan
140.00 120.00 100.00
80.00
57.31
Penguatan sistem monitoring dan evaluasi.
51.52 44.87
60.00
Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM)
Diarahkan untuk mendukung operasional pelayanan publik
31.00
40.00
8.28
20.00
Penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan.
0.00 Provinsi Kalimantan Utara
Kab. Bulungan
Kab. Malinau
Kab. Nunukan
Kota Tarakan
Kab. Tana Tidung
17
KEBIJAKAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN DID TAHUN 2017 DIALOKASIKAN KEPADA PROVINSI KRITERIA UTAMA • Opini BPK • Penetapan Perda APBD tepat waktu.
KABUPATEN BERDASARKAN
KOTA KRITERIA KINERJA • Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah • Pelayanan dasar publik; dan • Ekonomi dan kesejahteraan.
3 dari 6 daerah di Wilayah Kalimantan Utara memperoleh alokasi DID TA 2017 (dalam miliar Rp)
No 1 2 3 4
KEMENTERIAN KEUANGAN
Nama Daerah Prov. Kalimantan Utara Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan Jumlah
AM 5,0 5,0 5,0 15,0
DID 2016 AK Jumlah 5,0 5,0 5,0 - 15,0
AM 7,5 7,5 7,5 22,5
DID 2017 AK Jumlah 7,5 7,5 7,5 -
18
22,5
KEBIJAKAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN 2017 OUTPUT Dana Desa 2016 No
Nama Desa
Jml. Desa
Alokasi Dana Desa
% terhadap DTU
Alokasi Dana Desa
1
Kab. Bulungan
74
130,1
20%
63,4
2
Kab. Malinau
109
260,6
21%
97,8
3
Kab. Nunukan
232
30
5%
177,9
4
Kab. Tana Tidung
32
belum menyampaikan data
Jumlah
447
Desa 447
Air Minum & Sanitasi
Infrastruktur
30,8
Jalan: 151 km Jembatan: 2,037m Tambatan perahu: 37 unit
MCK: 113 unit Air bersih: 535 unit Sumur: 64 unit
369,9
Penduduk Miskin Pengairan
39.062
Klasifikasi Desa
Irigasi: 26 unit Drainase: 149 unit
Pendidikan
Desa Tertinggal (318)
Pasar
Kesehatan Desa Berkembang (126)
Posyandu: 32 unit Polindes: 3 unit
PAUD: 94 unit
Pasar Desa: 4 unit
Desa Mandiri (3) KEMENTERIAN KEUANGAN
19
Perbaikan Mekanisme Penyaluran Dana Desa : Perbaikan mekanisme penyaluran untuk meningkatkan efektifitas pemanfaatan dan akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa, dilakukan berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output, serta memindahkan penyaluran melalui KPPN di daerah
EXISTING RKUN ke RKUD
PERUBAHAN
RKUD ke RKUDES
Thp I
Thp II
Thp I
Thp II
Besaran Penyaluran
60%
40%
60%
40%
Syarat: • Perda APBD/APBDes • Perkada • Laporan realisasi & konsolidasi • Minimal Penyaluran ke RKUDes • Minimal Penyerapan • Capaian Output
√ √ √ -
Waktu Penyaluran
KEMENTERIAN KEUANGAN
√ √ √ 50% -
Maret Agust
√ √ -
√ √ 50% -
7 hari kerja setelah diterima di RKUD
RKUN ke RKUD
RKUD ke RKUDES
Thp I
Thp II
Thp I
Thp II
60%
40%
60%
40%
√ √ √ -
√ √ √ 90% 75% 50%
√ √ -
Maret Agust Tahap-1 paling lambat Juli
√ √ 75% 50%
7 hari kerja setelah diterima di RKUD
20
ARAH KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2018 TEMA RKP 2018 Memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan TEMA KEBIJAKAN FISKAL 2018 Memantapkan pengelolaan fiskal untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan
Produktif
Efisien
Berdaya tahan
Risiko terkendali
1
Pertumbuhan ekonomi 5,6 % PDB
2
Defisit dikendalikan pada kisaran 1,9-2,3% terhadap PDB
3 4
6
Tax ratio meningkat pada kisaran 11,3-11,7% terhadap PDB
Belanja negara diupayakan lebih produktif dan tepat sasaran : Efisiensi belanja operasional (flat policy) Penajaman outcome dan output kegiatan money follow program Memperkuat Desentralisasi Fiskal
Rasio utang terhadap PDB dijaga pada batas yang aman, sekitar 28,68%
KEMENTERIAN KEUANGAN
21
Arah Kebijakan TKDD Tahun 2018 KEBIJAKAN UMUM • TKKD dialokasikan sesuai money follows program untuk mendukung implementasi Nawacita ketiga. • Penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan anggaran & capaian output.
• Pagu DAU nasional tidak bersifat final, mengikuti perubahan PDN neto. Implikasi: perlu penyesuaian APBD • Porsi gaji PNSD dalam penghitungan DAU semakin menurun secara gradual. • Memperhitungkan beban pengalihan urusan antar tingkat pemerintahan. • Minimal 25% DBH dan DAU untuk belanja infrastruktur layanan publik.
• Memberikan rewards kepada daerah berkinerabaik dalam: tata kelola keuangan daerah, a.l. e-planning, e-budgeting, dan e-procurement. pelayanan publik, a.l. penurunan gizi buruk dan PTSP. kesejahteraan, pengurangan kemiskinan & pengangguran. KEMENTERIAN KEUANGAN
• Alokasi Bagi Hasil Pajak dan PNBP SDA berdasarkan prinsip by origin (daerah penghasil menerima bagian yang lebih besar sesuai dengan potensinya, daerah lain menerima bagian sebagai pemerataan). • Penyaluran dana berbasis realisasi penerimaan. Dalam praktek berdasarkan pada estimasi realisasi dengan menerapkan mekanisme kurang dan lebih bayar setelah dilakukan verifikasi dan audit oleh BPK. • Perluasan penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau dan DBH Dana Reboisasi • Percepatan penyelesaian Kurang Bayar DBH sesuai kemampuan keuangan negara.
22
Arah Kebijakan DAK Fisik 2018 Berbasis kebutuhan per bidang (sector based), untuk urusan wajib layanan dasar
DAK REGULER
• Mengatasi kesenjangan ketersediaan layanan publik antardaerah. • Pengalokasian DAK berbasis usulan dan kebutuhan daerah sesuai target output. • Sinkronisasi DAK Fisik: antarprogram, antardaerah, dan antarsumber pendanaan.
Berbasis program prioritas nasional (program based), sesuai Rencana Kerja Pemerintah 2018
DAK PENUGASAN
• Penguatan peran provinsi sebagai wakil pemerintah pusat • Penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output.
KEMENTERIAN KEUANGAN
Berbasis kewilayahan (area based), untuk Lokpri pada kategori daerah perbatasan, kepulauan dan tertinggal
DAK AFIRMASI
1. Pendidikan 2. Kesehatan dan KB 3. Jalan 4. Air Minum 5. Sanitasi 6. Perumahan dan Permukiman 7. Pasar 8. IKM 9. Pertanian 10. Kelautan dan Perikanan 11. Pariwisata 1. Pendidikan (SMK) 2. Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama) 3. Air Minum 4. Sanitasi 5. Jalan 6. Irigasi 7. Pasar 8. Energi Skala Kecil 9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Kesehatan (Puskesmas) 2. Perumahan dan Permukiman 3. Transportasi 4. Pendidikan 5. Air Minum 6. Sanitasi
23
Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018: Prinsip-Prinsip Pengalokasian DAK Fisik
Usulan kegiatan harus: 1. Menjadi kewenangan daerah; 2. Bagian dari RPJMD dan RKPD yang telah disinkronisasi dengan prioritas nasional; dan 3. Kegiatannya harus menghasilkan output/ outcome yang bermanfaat langsung bagi masyarakat
Usulan kegiatan harus disinkronisasikan antara: 1. Bidang yang satu dengan bidang lainnya; 2. Daerah yang satu dengan daerah lainnya, termasuk antara kabupaten/kota dengan provinsi; dan 3. Kegiatan DAK dengan kegiatan yang didanai dari non DAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
Prinsip Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Daerah
Prinsip Sinkronisasi Pendanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Pengalokasian DAK Berbasis Kinerja Penyerapan dan capaian output
Pengalokasian DAK diprioritaskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah yang terkait dengan: 1. pelayanan dasar untuk pemenuhan SPM; 2. pengembangan industri, perdagangan, pariwisata, sektor perekonomian lainnya
Pengalokasian DAK memperhitungkan tingkat penyerapan DAK dan capaian output/outcome tahun sebelumnya, dengan tujuan agar: 1. Daerah punya komitmen untuk melaksanakan apa yang telah diusulkan; 2. Daerah melaksanakan DAK sesuai dengan terget output dan lokasi kegiatan serta batas waktu yang ditetapkan.
24
Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018: Tahap Perencanaan Pemerintah Pusat
Pemerintah Provinsi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Penentuan Jenis/Bidang/Subbidang/Menu Kegiatan DAK Fisik Sinkronisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik Penentuan target output DAK Fisik secara Nasional Penentuan Lokus dan output DAK Fisik untuk mendukung prioritas nasional Penentuan Juknis/Standar Teknis Kegiatan DAK Penyiapan aplikasi (e-Planning) Verifikasi dan Penilaian Proposal usulan DAK
Sebagai koordinator dalam pelaksanaaan kegiatan DAK: 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan prioritas pembangunan daerah (RKPD) Provinsi 2. Mengkoordinasikan penyusunan proposal usulan DAK 3. Melakukan Sinkronisasi Usulan DAK dengan RPJMD dan RKPD 4. Mengkoordinasikan Penentuan target dan lokasi output DAK Fisik yang mendukung prioritas nasional dan prioritas daerah Sebagai wakil pemerintah pusat: 1. Melakukan sinkronisasi Usulan DAK dari Kabupaten/kota diwilayahnya dengan Prioritas Nasional (RPJMN, RKP) & RPJMD dan RKPD Provinsi 2. Membuat rekomendasi atas usulan DAK dari Kabupaten/Kota 1.
Pemerintah Kab/Kota KEMENTERIAN KEUANGAN
2. 3. 4.
Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan prioritas pembangunan daerah (RKPD) Kab./Kota Mengkoordinasikan penyusunan proposal kegiatan DAK dari semua SKPD Melakukan sinkronisasi Usulan DAK semua SKPD dg RPJMD & RKPD Kab./Kota Mengkoordinasikan penentuan target dan lokasi output DAK Fisik Kab./ Kota yang mendukung prioritas nasional dan prioritas daerah
25
Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018: Mekanisme Pengalokasian
PENILAIAN DAN HASIL PENILAIAN USULAN DAK DI PUSAT K/L Teknis Penilaian mengacu pada: a. data teknis Usulan DAK; b. perbandingan data teknis usulan daerah dengan data teknis K/L; c. tingkat pencapaian SPM; d. target output dan outcome: • jangka menengah; • per tahun secara nasional; • dari dana TP dan KP. KEMENTERIAN KEUANGAN
Bappenas Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada: a. Data teknis Usulan DAK; b. lokasi prioritas; c. Sinkronisasi kegiatan sesuai RKPD dan RPJMD dengan prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN.
Kemenkeu Menilai satuan biaya: a.Standar Biaya Masukan; b.Standar Biaya Keluaran usulan K/L; c. Indeks kemahalan konstruksi. d.kinerja penyerapan DAK dan tingkat capaian output fisik tahun sebelumnya.
Provinsi a.Rekomendasi atas kegiatan dari usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota b.Sinkronisasi kegiatan antara Kab./Kota dengan Provinsi dan antar Kab./Kota dalam lingkup Provinsi
26
Perbaikan Penganggaran Dana Desa ke Depan Penganggaran Dana Desa ditujukan untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. • Arahan Presiden : Alokasi dinaikkan 2 kali dibandingkan dengan tahun 2017. • Janji kampanye : Alokasi untuk setiap Desa sesuai janji kampanye Rp.1,4 M tiap desa dengan tetap memerhatikan kemampuan keuangan negara • Meningkatkan anggaran Dana Desa hingga 10% dari dan di luar Dana Transfer ke Daerah untuk memenuhi amanat UU No.6 Tahun 2014 • Menyempurnakan formula alokasi/distribusi Dana Desa dengan tetap memerhatikan aspek pemerataan & keadilan, untuk: Mempercepat pengentasan kemiskinan. Mengatasi kesenjangan penyediaan sarana & prasarana pelayanan publik antardesa. Memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal, serta daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. • Penyempurnaan formula alokasi/distribusi Dana Desa dilakukan melalui: Penyesuaian bobot variabel dengan penekanan pada variabel jumlah penduduk miskin. Perubahan formulasi proporsi Alokasi dasar (AD) untuk pemerataan, dan Alokasi Formula (AF) berdasarkan variabel dalam UU No. 6 tahun 2014, untuk distribusi yang lebih berkeadilan. Kebijakan afirmasi dalam perhitungan Dana Desa kepada daerah sangat tertinggal dan tertinggal, serta memerhatikan aspek kewilayahan untuk mempercepat pembangunan desa di daerah terluar, terdepan, perbatasan, dan kepulauan.
KEMENTERIAN KEUANGAN
27
Rancangan SKB 4 Menteri : Kemendes PDTT, Kemendagri, Kemenkeu, KemenPPN/Bappenas Dalam rangka penyelarasan dan penguatan kebijakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, meliputi pengaturan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, Pendampingan, Penataan Desa, BUMDesa dan Koperasi, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, serta Pembinaan, Pegawasan dan Penguatan.
1
2
Kemenkeu: 1. Penganggaran DD pada APBN 2018 sebesar 10% dari dan di luar TKDD dan/atau sesuai kemampuan keuangan Negara; 2. Penguatan mekanisme penyaluran berbasis kinerja pelaksanaan dengan memerhatikan prestasi penyaluran, penyerapan, dan ketercapaian output 3. Reformulasi kebijakan pengalokasian memerhatikan pemerataan dan keadilan, serta afirmasi kepada desa sangat tertinggal dan tertinggal, dan desa di daerah tertinggal, kepulauan, dan perbatasan, utk mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardesa dan menanggulangi kemiskinan 4. Pengenaan sanksi berupa penundaan/pemotongan DAU dan/atau DBH kepada Pemda yang tidak menganggarkan ADD minimal 10% dari Dana Transfer Umum.
Kemendagri: 1. Bersama Kemendes PDTT menyusun Panduan Teknis mekanisme Proses Musyawarah Desa 2. Menugaskan Gubernur untuk memfasilitasi Pemda menyelaraskan kebijakan penggunaan DD 3. Menugaskan Pemda a. menyelaraskan kebijakan penggunaan DD b. Mengalokasikan dan menyalurkan DD, ADD dan PDRD c. Memastikan tersusunnya Perdes APBDesa KEMENTERIAN KEUANGAN
Kemendes PDTT: 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musyawarah Desa 2. Menyusun Pedoman dan Penggunaan dengan mempertimbangkan fleksibilitas penggunaan Dana Desa sebagai hasil Musyawarah Desa, 3. Melakukan pemantauan dan Evaluasi terhadap penggunaan DD bersama Kemenkeu, 4. Melakukan perjanjian kerjasama dengan kemenkop UKM dalam pelaksanaan BUMDes serta mendorong penyertaan modal masyarakat Desa.
3
4
1. 2.
BAPPENAS Koordinasi untuk memastikan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan berjalan optimal Pemantauan dan evaluasi bersama K/L terkait pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019 • Mengurangi desa tertinggal sampai 5.000 Desa • Meningkatkan desa mandiri sedikitnya 2.000 Desa • Menguatkan sedikitnya 39 pusat pertumbuhan 28
Kebijakan Strategis dalam PMK No.50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 1. 2. 3. 4.
Penyaluran TKDD memperhatikan kinerja penyerapan dan capaian output atas penyaluran TKDD tahun/tahap/triwulan sebelumnya. Pengalokasian DAU yang bersifat dinamis mengikuti perubahan PDN Neto. Upaya lebih mendekatkan pelayanan dengan mengubah mekanisme penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang semula terpusat, menjadi melalui KPPN setempat. Penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam pengalokasian DAK Fisik.
KEMENTERIAN KEUANGAN
29
STRATEGI OPTIMALISASI PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH Strategi Optimalisasi Pajak Daerah
Strategi Pembiayaan Daerah OPTIMALISASI SUMBER PINJAMAN
Peningkatan Basis Data Perpajakan • Mendata ulang WP & objek pajak • Meningkatkan koordinasi internal pemda, antara lain dengan bagian penerbitan izin
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah Lain;
Lembaga Keuangan Bank;
Lembaga Keuangan Bukan Bank;
Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak Penilaian, Penagihan, dan Pemeriksaan • Penguatan kerja sama dengan DJP, DJKN, Polri, Kejaksaan, BPK & BPKP
Modernisasi • Pemanfaatan teknologi pengelolaan basis data dan peningkatan layanan perpajakan: e-SKPD e-payment. • Membangun organisasi perpajakan daerah berdasarkan fungsi: pengelola data, pelayanan, penagihan, pemeriksaan, dan pengawasan.
Masyarakat, dalam bentuk Obligasi Daerah
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahap Perencanaan KPBU: a. penyusunan rencana anggaran KPBU; b. identifikasi dan penetapan KPBU; c. penganggaran dana tahap perencanaan; d. pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut rencana KPBU; e. penyusunan Daftar Rencana KPBU; dan f. pengkategorian KPBU.
Tahap Penyiapan KPBU: a. penyiapan Prastudi Kelayakan termasuk kajian pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana; b. pengajuan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; dan c. pengajuan penetapan lokasi KPBU.
Tahap Transaksi KPBU: a. penjajakan minat pasar (market sounding); b. penetapan lokasi KPBU; c. pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana; d. penandatanganan perjanjian KPBU; dan e. pemenuhan pembiayaan (financial close).
Peningkatan SDM KEMENTERIAN KEUANGAN
• Menambah jumlah diklat
30
DATA se-KALTARA Luas wilayah: 78.889 Km2 Jumlah Pnddk: 617.528 orang Rata2 IPM: 68,54 Rata2 IKK: 122,74 PDRB perkapita: Rp63,05 juta
KEMENTERIAN KEUANGAN
31
Terima Kasih
KEMENTERIAN KEUANGAN
32
