Perencanaan Pembangunan Desa
BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN
Dasar Hukum UU No. 6/Tahun 2014 PP No. 43/Tahun 2014 – Pelaksanaan UU Desa PP No. 60/Tahun 2014 – Dana Desa dari APBN PP No. 22/Tahun 2015 - Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 1. Permendagri No. 111/2014 Pedoman teknis peraturan di desa 2. Permendagri No. 112/2014 Pemilihan kepala desa 3. Permendagri No. 113/2014 Pengelolaan keuangan desa 4. Permendagri No. 114/2014 Pedoman pembangunan desa
1. Permendesa No. 1/2015 Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul & kewenangan lokal berskala desa 2. Permendesa No. 2/2015 Pedoman tata tertib dan mekanisme Pengambilan keputusan musyawarah desa 3. Permendesa No. 3/2015 Pendampingan Desa 4. Permendesa No. 4/2015 Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa 5. Permendesa No. 5/2015 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
PMK No 241/2014 ttg Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa PMK No 250/2014 ttg Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Konsep Pembangunan Desa UU No. 6/2014
PP No. 72/2005
Membangun Desa Desa Membangun • Pembangunan oleh kabupaten atas dasar usulan desa • Mencerminkan keterpaduan desa utk meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan & pemberdayaan (Pembangunan Kawasan Perdesaan)
• Pembangunan lebih banyak bersifat top down • Desa tidak memiliki kewenangan apapun (desa hanya sebagai input perencanaan kab/kota
Kewenangan Desa UU No. 6/Tahun 2014
Penyusunan RPJMDes Penyusunan RKPdes & APBDes
Pembentukan & Pengembangan BUMDes
Kewenangan Desa Pelaksanaan dan Pelaporan APBDes
Pendampingan & Pemberdayaan Masyarakat Pengawasan dan Pembinaan
Perencanaan Pembangunan Desa
PENGERTIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Proses Tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan permusyawaratan Desa dan Unsur Masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa ( Permendagri No 114 tahun 2014 Pasal 1)
TUJUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA • Pedoman penyusunan rancangan RPJMDesa, RJPDesa dan DURK RKPDesa. • Memperkuat hak dan kewenangan serta mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan desa. • Mencerminkan keberpihakan negara terhadap hak-hak desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan desa 1. Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan 2. Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis 3. Keberlanjutan 4. Penggalianinformasidesa dengan sumber utama dari masyarakat desa 5. Partisipatif dan demokratis 6. Pemberdayaan dan kaderisasi 7. Berbasis kekuatan 8. Keswadayaan 9. Keterbukaan dan pertanggungjawaban
Perencanaan Desa satu-satunya
RPJMD Kab/kota
RTRW Kab/kota
RKPD Kab/kota
RDTRK Kab/kota
dokumen perencanaan
di desa (UU No 6/2014 ps 79 ayat 4) Pedoman
RPJMD s 6 tahun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ditetapkan paling lama 3 bln sejak pelantikan Kades
RKPD s 1 tahun
Rencana Kerja Pemerintah Desa Dimulai bulan Juni Ditetapkan paling lama Bulan September
Pembangunan Desa
Perencanaan Desa
1. UU 6/2014, Pasal 79 (5) 2. PP 43/2014, Pasal 118 (7) 3. Permendagri 114/2014, Pasal 29 (5)
APBDes Anggaran Pendapatan & Belanja Desa
1. UU 6/2014, Pasal 79 (2) 2. PP 43/2014 Pasal 118 (1) 3. Permendagri 114/2014, Pasal 29 (1)
RKPDes Rencana Kerja Pemerintah Desa
RPJMDes Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Wajib
Wajib
Wajib
Penyusunan Permendagri No. 114/2014
RPJMDes
Permendesa No 2/2015
Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa
Penyusunan RPJMDes Kades 1
RPJMD, RTRW Kab/kota Pedoman
Tim penyusun RPJMDes
PP 43/2014, Pasal 117
6
Musrenbang RPJMDes
anggota 7 - 11 orang harus ada perempuan
pendampingan
7
Perdes RPJMDes
Disetujui Kades
Musyawarah Dusun
Rancangan RPJMDes
Musyawarah Khusus
5
2 Pengkajian data Desa Bulan I
Pasal 10
Pedoman Bulan II
disampaikan
Bulan III
Berita acara
Musyawah desa 3
BPD
4
Tugas Tim Penyusun RPJMDes Jumlah anggota 7- 11 orang Keputusan Kades Ikut sertakan perempuan Pak Kades Saya harus ikut loo • RPJMD Kab • RTRW Kab • Renstra SKPD • RDTRK
Hasil kesepakatan dari Musrenbang RPJMDes
penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kab/Kota
penyempurnaan rancangan RPJMDes
pengkajian keadaan Desa Hasil penyelaran kebijakan & arahan Kades
penyusunan rancangan RPJMDes Hasil Musyawarah Desa
Penyusunan RPJMDes Perubahan • terjadi peristiwa khusus • ada perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemprov, pemkab/ kota
Dasar Musrenbang Perubahan RPJMDes
KADES Menyiapkan
KADES Mengadakan
Rancangan Perubahan RPJMDes
Perdes RPJMDes
Ditetapkan
PENYUSUNAN Permendagri No. 114/2014
RKPDes
Permendesa No 2/2015
Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa
Penyusunan RKPDes RPJMDes, RKPD Kab/kota PP 43/2014, Pasal 118
Pedoman
membentuk
KADES
persetujuan Tim penyusun RKPDes
1. Rancangan RKPDes 2. Rancangan usulan Prioritas RKPDes
3
4
Musrenbang RKPDes
Pedoman
Juli
Juni Berita acara
2
Musyawah desa
1
Agustus
BPD
Perdes RKPDes
September
Tugas Tim Penyusun RKPDes • Dibentuk paling lambat Bulan Juni • Jumlah anggota 7- 11 orang • Keputusan Kades • Ikut sertakan perempuan
Pencermatan Pagu indikatif desa & Rencana keg Pemerintah, Pemprov, Pemkab
4
1
• Dana Desa • ADD • Bagi Hasil Pajak & Retribusi • Rencana BK Prov & Kab/kota
pencermatan ulang : • RPJMD Kab • RKPD Kab • RPJMDes
penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa
2
Pak Kades Saya harus ikut lagi loo
3
penyusunan rancangan RKP Desa
Penyusunan RKPDes Perubahan • terjadi peristiwa khusus • ada perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemprov, pemkab/ kota
Dasar Musrenbang Perubahan RKPDes
KADES Menyiapkan
KADES Mengadakan
Rancangan Perubahan RKPDes
Perdes RKPDes
Ditetapkan
Sinkronisasi Program Kegiatan
Lama
Mekanisme Perencanaan Desa Musren Bang kab/kota
RKPD
Musren bangcam
Musren bangdes jul
Agt
sep
okt
nov
des Jan
feb
mar
apr
mei
jun
jul
Musren bangdes
okt
nov
des
bahan RKPDes
bahan Daftar Usulan RKPD Desa
Musren bang kab/kota
Jawaban
RKPD
Daftar Usulan RKPD Desa
Ps. 51
Baru
sep
Musren bangdes Musren bangcam
RKPDes
agt
Daftar Usulan RKPD Desa
Ps. 51 Ps. 51
Kewajiban Pemerintah Kab/Kota RPJMDes 1. Sosialisasi Dokumen Perencanaan 2. Menyampaikan informasi tentang perencanaan yg dibutuhkan desa dalam menyusun RPJMDes
RKPDes 1. Sosialisasi Dokumen Perencanaan 2. Menyampaikan informasi yg berkaitan dengan :
• pagu indikatif Desa dan • rencana kegiatan Pemerintah, pemprov, dan pemkab/kota • Jawaban atas usulan RKP Desa
Jika terlambat
1
Bupati/walikota menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala Desa
2
Paling lambat
Juli
Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan
