GUBERNUR PAPUA BARAT PERATURAN GUBtrRNUR PAPUA BARAT NOMOR 20 TAHUN 20 14 TtrNTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBBR DAYA ALAM PBRTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS IGPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2OI4 DtrNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PAPUA BARAT,
Menimbang
:4. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua sebagaitnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 J'ahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi UndangUndang, maka perlu menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas l3umi secara proporsional; b.
c.
Mengingat
:
1.
bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas,
l.ransparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penyaluran l.ransfer Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Pertamhangan Minyak Bumi dan Gas Butni Dalam Rangka Otonomi Khttsus di Provinsi Papua Barat, maka sesuai ketentuan Pasa] 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 2L Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor Pelaksanaan dan 183/PMK.O7 l2Ot3 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian alokasi dana bagi hasil sesuai amanat undang-undang yang Lrerlaku ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud da-lam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat Tahun 2414; Unrlang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lemtraran Republik Indonesia Nomor 3688);
Negara
)
[.Jndang-undang Nomor 45 Tahun 1gg9 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, provinsi Irian
Jaya Barat, Kabupate, pania, Kabupaten
Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sornng (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor ITS,, 'lambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor i3894) sebagaimana teiah diubah
.>
.).
dengan
Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2000 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 45 Tahun lggg tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Pania, Kabupaten Mimika, Kabupaten puncak ,Jaya dan Kota Sorong (Lemtraran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Reputrlik Indonesia Nomor 3gO0) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/pUUt/Zoos; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415i) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
4.
5.
6.
7.
B.
Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20OB tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OO1 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OO 1 tentang Minyak dan Gas Bumi ilembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a152l,; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); IJndang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 teutang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lemtraran Negara Republik tndonesia Tahun 2OOB Nomor 59, Tambalram Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaa|; Undang-undalg Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'lahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);
9. Peraturan
Pemerintah Nomor sB Tahun 20os tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSTBI;
1o.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oor tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, l.)emerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah l{abupaten/Kota (Lembaran Nagara Republik Indonesia ilahun 2OO7 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara IRepublik Indonesia Nomor a7371;
11.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.OT 1-entang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;
12.
/2}ls
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.OT /2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
13.
Peraturan Menteri Keuangan Nornor BO/PMK.OT /2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi hasi Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2074;
14.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor B2/PMK.07 /2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Da-lam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaram 2013;
15.
I{eputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3296 K/8O/MEM/2Arc tentang PeruLrahan Kedua Atas i(eputusan Menteri Bnergi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3124 K/ 80/ MEM l2Ol2 tentang Penetapan Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi, I?ertambangan Palas Bumi, dan Pertambangan Umum (Pertambangan Mineral dan Batubara) untuk Tahun 2013.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
: PtrRATURAN GUBtrRNUR PAPUA BARAT TENTANG ALOKASI
DANA BAGI HASIL SUMBBR DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA Str-PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2OI4. Pasal
1
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumtrer Daya Alam (DBH SDA) yang herasal dari Pertarnbangan Minyak Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat sebesar 55% (lima puluh lima persen); (2) Penerimaan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) yang berasal dari Pertambangan Oas Bumi dalam rangka Tambahan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat sebesar 4Ao/o (empat puluh persen);
(1) Penerimaan
(3)
Penerimaan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) pertambangan Minyak Bumi sJbagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi clengal perincian sebagai berikut :
a. Bagian Provinsi sebesar SOo/o (tiga puluh persen); b. Bagian Kabupaten/Kota Penghasil terdiri dari Kabupaten Sorong dan
c.
Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 45oh (empat puluh lima persen), dan; Bagian Kabupaten/Kota Pernerataan iainnya terdiri dari Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong Seiatatt, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw sebesar 25o/" (dua puluh lima persen).
(4) Penerimaan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dengan perincian sebagai
berikut
:
a. Bagian Provinsi sebesar 3O,k (tiga puluh persen); b. Bagian Kabupaten/Kota Penghasil terdiri dari Kabupaten Sorong dan
c.
Kabupaten Telul< Bintuni sebesar 457" (empat puluh lima persen); Bagian Kabupaten/Kota Pemerataan lainnya terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Mamokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 25o/o (dua puluh lima
persen).
(5i Bagian Kabupaten/Kota Penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) b dan ayat (4) huruf b, dibagi dengan rincian :
a.
huruf
puluh lima persen) dibagikan berdasarkan proporsi perkiraan alokasi daerah penghasil untuk Triwulan I, II dan III sesuai Peraturan Menteri Keuangan Ri tentang Perkiraan Alokasi DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Pemerintah Pusat yaitu 15% (lima belas persen) dan 3OoA (tiga puluh persen) Gas Bumi Tahun Berkenaan, sedangkan untuk Triwulan IV dan atau kurang bayar yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun berikutnya berdasarkan Realisasi Penerimaan Daerah Penghasil setelah dilakukan Rekonsiliasi dengan 45o/o (empat
Pemerintah Pusat;
b. 55% (lima puluh lima
persen) dibagikan berdasarkan skenario pembobotan
yang dialokasikan dengan kriteria bobot Luas \Milayah 2oo/o (dua puluh persen), Jumlah Penduduk I5/o (lima belas persen), Indeks Kemahalan Konstruksi 20% (dua puluh persen) dan Penduduk Asli Papua 45"h (empat puluh lima persen]. (6) Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c, dibagikan dengan rincian : a. 7O"/o (tujuh puluh persen) dibagikan dengan porsi yang sama besar; b. 3A"/" (tiga puluh persen) dibagikan dengan skenario pembotrotan yang dialokasikan dengan kriteria bobot Luas Wilayah 2Oy" (dua puluh persen), Jumlah Penduduk I5"/" (lima belas persen), Indeks Kemahalal Konstruksi 2O"/o (dua puluh persen) dan Penduduk Asli Papua 45"/o (empa.t puluh lima persen). Pasai 2
Untuk Daerah Otonom Baru (DOB) atau Kabupaten Pemekeran apabila belum memiliki data sebagai dasar pembagian sebagaimana diinaksud dalam Pasal 1 ayat (6), maka dasar pembagiannya adalah Jumlah Nilai Besaran Kabupaten tnduk,'dibagi sama r-ala besarannya antara Kabupaten Induk dan KaLrupaten Pemekarannya.
Pasal 3 (1)
Penyaluran Alokasi Dana Bagi Hasii sumber Daya Alam (DBH sDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua lSarat Tahun Anggaran 2013 kepada provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai realisasi penerimaan Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat.
(2)
Penyaluran Aiokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Aiam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2013 akan disalurkan dan direalisasikan ke masing-masing daerah Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaral berkenann sebagaimana ditetapkan lebih lanjut dengair Keputusan
Gubernur Papua Barat. (3) Tata cara penyaluran Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran berkenaan kepada Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan ca,ra pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Provinsi ke Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peratureur perundang-undangan.
Pasal 4
Penggunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyai< Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di
Provinsi Papua Barat yang merupakan Bagian Provinsi dan Bagian Kabupaten/Kota diarahkan sebagaimana yang diamanatkan dalam UndangUndangan Nomor 21 Tahun
2OO 1
tentang Otonomi Khusus.
Pasal 5
(u Satuan Kerja Peralgkat Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota yang diberi tanggungjawab mengelola dan mempertanggungjawabkan dana yang telah
dialokasikan sesuai peruntukkannya agar membuat
laporan pertanggungjawaban seca-ra transparan, akuntabel dan tepat waktu; (2) Laporan pertanggung jawab penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada Gubernur Papua Barat setiap semesteran dalam tahun berjalan; (3) Setelah Tahun Anggaran berakhir, Pemerintah Kabupaten/Kota penerima Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi clan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus dimaksud Wqiib menyampaikan Laporan Akhir Tahun Penggunaan Dana tersebut kepada Gubernur Papua f3arat;
Pasal 6 (1)
(2)
Gubernur membentuk Tim Teknis dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan dana dimaksud pada Tahun Anggaran berkenaan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Papua Barat; Lr"po.* p.1.k*roaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Papua Barat.
Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan hingga terbentuknya Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Alokasi Dana gagi Hasil Sumber Daya ALam (DBH SDA) Pertambangan Minyak numi dan Gas Bumi dalam rangka Otonorni Khusus di Provinsi Papua Barat kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 12 September 2014 GUBBRNUR PAPUA BARAT, CAP/TTD ABRAHAM O. ATURURI
Diundangkan di Manokwari Pada tanggal 12 September 2Ol4 SEKRBTARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,
cAP/T"rD NATANItrL D. MANDACAN BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN
2AA NOMOR 20
Salinan yang sah sesuai aslinya, KtrPALA BIRO HUKUM,
W1f
WAFiK WURYANTO Pembina TK. I NrP. 19570830 198203 1 005 Saliruan Peraturan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:
1. Menko Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta; 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta; 3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta; 4. Menteri ESDM Republik Indonesia di Jakarta; 5. Inspektur Jenderal Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta; 6. Kepala BP. MIGAS Pusat di Jakarta; 7. Dirjen Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
B. Dirjen Perimbangan
Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia di
Jakarta; 9. Dirjen Migas Kementrian ESDM Republik Indonesia di Jakarta; Indonesia di 10. Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Jakarta; 11. Ketua DPR Papua Barat di Manokwari; 12. Para Bupati/Walikota Se-Provinsi Papua Barat; 13. Kepala BP MIGAS Japalu di Surabaya; t+. t<epala Inspektorat Provinsi Papua Barat di Manokwari.
GUBERNUR PAPUA BARAT KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 973/59/3/2014 TAHUN 2014 TENTANG
ALOKASI BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA KABUPATEN/ KOTA SE.PROVINSI PAPUA BARAT PERIODE BULAN JULI S/D DESEMBER TAHUN ANGGARAN 20 13 GUBERNUR PAPUA BARAT,
Menimbang
: a. bahwa sesuai ketentuan
Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Gubernlrr Papua Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Alokasi Bagr Hasil Penerimaan Pajak Frovinsi kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi
Papua Barat, maka perlu
ditindaklanjuti
pelaksanaannya dengan membagikan Hasil Penerimaan Pajak Daerah dimaksud kepada KabupatenlKota Periode Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2Ol3; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Barat tentang Alokasi Bagi Hasil Pqiak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat Periode Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran
Mengingat
:
1.
2O 13;
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 7999 tentang Pembentukan Frovinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Pania, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2OOO tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Teagah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Pania, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai trutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor O 18/PUU -l / 2AO3;
) Undang-Undang Nomor 2L
Tahun
1
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua {Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2OO8 tentang Penetapan Peratural Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2L Tahun 2OOL tentang Otonomi Khusus bagi Frovinsi 2OO
Papua menjadi Undang-Undang {Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 3.
Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a151);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 44371, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OO5 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2404 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pen:rerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah {Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 126, Tarrtbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381;
28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Retribusi Daerah (Lembaran Negara
6. Undang-Undang Nomor
Daerah dan
Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagtan Tugas Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota {Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OOg tentang Tata Cara Pelaksanaan T\rgas dan \ilewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAg Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51OT Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagran Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009; 1O.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 7999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2OOg tentang Organisasi Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (kmbaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2OO9 Nomor 34); 12. Peratura-n Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Frovinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 49);
13. Peratururn^ Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2OLl tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
flembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun
20
11
Nomor 50); 14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun ?OLL tentang PAIak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2OlL Nomor 51); 15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun z}tl tentang Pqiak Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2OLt Nomor 52);
MEMUTUSKAN
:
Menetapkan KESATU
Alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat, atas realisasi penerimaan Periode Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2013.
KEDUA
(U Penerimaan Pajak Frovinsi yang dibagihasilkan
ke
Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2013. tZl Jumlah yang dibagihasilkan atas realisasi pendapatan pqiak Provinsi sebesar Rp. 45.569.622.537 (empat puluh lima miliar lima ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh
tujuh rupiah meliputi:
a. Pajak Kendaraan Bermotor sebesar
Rp.
6.987.830.017 (enam rniliar Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh belas rupiah);
b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
sebesar
Rp. 9.743.840.354 (Sembilan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratu sempat puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
c. Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 28.837-952.166 {dua puluh delapan miliar delapan
ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus lima KETIGA
KEEMPAT
puluh dua ribu seratus enarn puluh enam rupiah). Rincian penerimaan pajak Provinsi yang dibagi hasilkan periode Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 20 13 masing-masing KabupatenlKota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Rincian Pembagian Alokasi Bagi Hasil Pqiak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA ditransfer dan/atau dikirim ke rekening masing-masing melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat.
KELIMA
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 5 Maret 2Ot4 GUBERNUR PAPUA BARA?, CAPITTD
Salinan yang sah sesuai aslinya KEPf'LA BIRO HUKUM,
WAFIK WURYANTO, SH PEMBINA TK. I NrP.19s70830 198203 1 005
ABRAHAM O. ATURURI
Lampiran : I
Keputusan Gubernur Papua Barat Nornor 9731 591 3 /2AJ4 Tahun 2AI4 Taaggal, 5 Maret 2Ol4
ALOKASI BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA KABUPATEN / KOTA SE.PROVINSI PAPUA BARAT PERIODE BUI.AN JULI SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2013
PA.JAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB} NO.
KABUPATEN
/
KOTA
JUMIAH ALOKASI (Rp.)
1
KOTA SORONG
Rp.
1.76L.367.315,-
2
KABUPATEN MANOKWARI
Rp.
1.34O.182-O2O,-
3
KABUPATEN SORONG
Rp.
733"531.541,-
4
KAE}UPATEN FAKFAK
Rp.
499.850.960,-
5
KABUPATEN SORONG SEI^6.TAN
Rp.
413.676.621;
6
KABUPATEN RA.IA AMPAT
Rp.
345.340.359,-
7
KABUPATEN TBLUK BINTUNI
Rp.
473.658.763,-
8
KABUPATEN TELUK WONDAMA
Rp.
332.142.655,-
9
KABUPATEN KAIMANA
Rp.
452"822.508,-
10
KABUPATEN TAMBRAUW
Rp.
3L7.628.637,-
11
KABUPATEN MAYBRAT
Rp.
317.628.637,-
Rp-
6.987.830.017,-
TOTAL
GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/TTD
Salinan yang sah sesuai aslinya KEPALA BIRO HUKUM,
e*"f
WAFIK WURYANTO, SH PEMBINA TK. I NrP.19570830 198203 1 005
AEIRAHAM O. ATURURI
Lampiran : II
Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 9731 591 3 lzAW Tahun 2OL4 Tanggal, 5 Maret 2Ol4
ALOKASI BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA KABUPATEN/ KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT PERIODE BULAN JULI SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2013
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERh{OTOR (BBN-KB} NO.
KABUPATEN
/
KOTA
JUMLAH ALOKASI {Rp.)
1
KOTA SORONG
Rp.
2.196.790.840,-
2
KABUPATEN MANOKWARI
Rp.
1.864.492.823,-
3
KABUPATEN SORONG
Rp.
1.089.459.544,*
4
KABUPATEN FAKFAK
Rp.
662.464.374,-
5
KABUPATEN SORONG SELATAN
Rp.
8L9.949.487,-
6
KAE}UPATEN RAJA AMPAT
Rp.
517.667.082,
7
KABUPATEN TBLUK BINTUNI
Rp.
689.073.663,-
8
KABUPATEN TELUK WONDAMA
Rp.
474.40L.O 19,-
q
KABUPATEN KAIMANA
Rp.
544.141.855,-
10
KABUPATEN TAMBRAUW
Rp.
442.98L.834,-
11
KABUPATEN MAYBRAT
Rp.
442.90 1.834,-
Rp.
TOTAL
9 .7
43.840.354,-
GUBERNUR PAPUA BARAT,
w
salinan yang sah sesuai
CAP/TTD
aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
WAFIK WURYANTO, SH PEMBINA TK. I NrP.19570830 198203 1 005
ABRAIIAM
o'
ATURURI
Lampiran : III Keputusan Gubernur papua Barat Nomor 9731 Sql 3 lzAV Tahun ZOt4 Tangal, 5 Maret 2OL4 ALOKASI BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA KABUPATENIKOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT PERIODE BULAN JULI SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2013
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB} NO.
KABUPATEN
/
KOTA
JUMI-AH ALOKASI (Rp.)
1
KOTA SORONG
Rp.
9.182.641.263,-
2
KABUPATBN MANOKWARI
Rp.
3.728.341.259,-
3
KABUPATEN SORONG
Rp.
1.892.659.564,-
4
KABUPATEN FAKFAK
Rp.
2.651.358.646,-
5
KABUPATEN SORONG SELATAN
Rp.
1.4OO.445
6
KABUPATEN RA.IA AMPAT
Rp.
1.721.5L1.7L6,-
7
KABUPATEN TELUK BINTUNI
Rp.
1.383.643.969,-
I
KABUPATEN TELUK WONDAMA
Rp.
1.311 .832.719,-
I
KABUPATEN KAIMANA
Rp.
1.930.233.294,-
10
KABUPATEN TAMBRAU1tr
Rp.
1.229.464.667,
11
KABUPATEN MAYBRAT
Rp.
1.201.581.340,-
L2
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Rp.
r.244.238.297,
TOTAL
Rp.
,432,
28.837.952.166,-
GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/TTD
Salinan yang sah sesuai aslinya KEPALA BIRO HUKUM,
WAFIK WURYANTO, SH PEMBINA TK. I NrP.19570830 198203 1 005
ABRAHAM O. ATURURI
GUBERNUR PAPUA BARAT KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 973160/ 312014 TAHUN 2014 TENTANG PEMBAGTAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PBRTAMBANGAN GAS BUMI DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS
TRTWULAN
MAHUN 2013
KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT GUBERNUR PAPUA BARAT,
Menimbang
-
cL.
bahwa sesuai ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 11 Tahun 2073 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus di Frovinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2Ol3 Kepada KabupatenlKota se-trrovinsi Papua Barat, maka perlu ditindaklanjuti pelaksanaannya dengan membagikan Dana Bagi Hasil dimaksud kepada Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Barat tentang Pembagian Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Triwulan IV Tahun
t3 Kepada Kabupatenl Kota Se-Frovinsi Papua; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan PEak {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tarnbahan
20
Mengingat
:
1.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 2.
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi lrian Jaya Barat, Kabupaten Pania, Kabupaten Mimika, Kabupaten Funcak Jaya dan Kota Sorong {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2OOO tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia o
3.
Nomor
18/PUU-r/2OO3;
Undang-Undang Nomor 2l Tahun ZAAL tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2OO8 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2001 tentang a
Otonomi Khusus bagi Frovinsi Papua menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a88a);
22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi {trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 136, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor al52l;
4. Undang-Undang Nomor
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
Nomor 1 Tahun 2AO4
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.
Undang-Undang
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaa);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OA4
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah trusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor a5781;
38 Tahun 2OAT tentang Pembagian Tugas Pemerintahan antara Pemerintah,
10. Peraturan Pemerintah Nomor
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota (Irmbaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2OAT Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737|;
Menteri Keuangan Nomor O6/PMK.OT /2A13 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
11. Peraturan
Transfer ke Daerah; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.O7/2OL3 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah; 13. Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.O7 l2ol3
tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagt Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2Al3;
14. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 3296 K/8O/MEM/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusal Menteri Energi Dan Surnber Daya Mineral Nomor 3124 K/80/MEMl2012 tentang Penetapan Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi, Dan Pertambangan Urnum (Pertambangan Mineral dan Batubara) Untuk Tahun 2O13; 15. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Kepada KabupatenlKota Se-Frovinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2O13;
22 Tahun 24fi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
16. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor
Daerah Frovinsi Papua Barat Tahun 2A14.
Memperhatikan : Hasil Rekonsiliasi Perhitungan DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi Triwulan IV tanggal 25 Novemver 2O13 Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Penghasilan dimana terealisasi lebih salur untuk jenis transfer DBH-SDA Minyak Bumi dalam rangka Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua Barat Triwulan III Tahun 2013, sehingga Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Suber Daya Alam (DBH-SDA) Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus Triwulan IV Tahun 2013 dibagikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2014. MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU
Pembagian Alokasi Kurang Bayar Dana Bagt Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Triwulan IV Tahun 2013 kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat.
KEDUA
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Triwulan IV Tahun 2013 didasarkan atas realisasi penerimaan Kas Umum Provinsi Papua Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2013 sebesar RP. 371.632.566.745,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu milyar enarn ratus tiga puluh dua juta lima ratus enarn puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
KETIGA
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Triwulan IV Tahun 2AL3 yang berasal dari Pertambangan Gas Bumi kepada Kabupaten/Kata terdiri dari : (1) Daerah Penghasil sebesar
45o/" (empat puluh lima
persen) Sumber Daya
dari Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Alam (DBH SDA) yang berasal dari Pertambangan Gas Bumi
Dalam Rangka Otonomi Khusus atau
sebesar
Rp. 167.234.655.035,00 {seratus enam puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga puluh lima rupiah); (2) Daerah bukan penghasil atau Kabupaten/Kota pemerataan lainnya sebesar 25o/a {dua puluh lima persen} dari Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) yang berasal dari Pertambangan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus atau sebesar Rp.92.9A8.141.686,(Sembilan puluh dua milyard sembilan ratus delapan juta seratus empat puluh satu ribu enarn ratus delapan puluh enam rupiah). KEEMPAT
:
Rincian Alokasi Kuralg Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Triwulan IV Tahun 2013 kepada Kabupaten/Kota adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KELIMA
Alokasi Kurang Biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat penyalurannya kepada masing-masing daerah melalui pemindahbukuan dari Rekeaing Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Urnum Daerah Kabupaten/Kota melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2AH.
KEENAM
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana Keputusan
mestinya.-
Ditetapkan di Manokwari pada tanegal 3 Maret 2414 GUBERNUR PAPUA BARAT, CAPITTD
Salinan yang sah sesuai aslinya KEPALA BIRO HUKUM,
WAFIK WURYANTO, SH PEMBINA TK. I NrP.19570830 198203 1 005
ABRAHAM O. ATURURI
Lampiran Keputusan Gubernur
Papua Barat Nomor 97316A/3|ZAW Tahun 2014 Tangga,3 Maret 2Ol4
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM (DBH SDA} PERTAMBANGAN GAS BUMI DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS TRIWULAN IV TAHUN 2OI3 KEPADA KABUPATEN/ KOTA SE.PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014
NO.
KABUPATENIKOTA
JUMLAH ALOKASI tRp.)
KABUPATEN TELUK BINTUNI
Rp
126.23O.958.696,00
2
KABUPATEN TELUK I'ITONDAMA
Rp
8.992,634.586,00
3
KABUPATEN SORONG
Rp
41.003.696.339,00
4
KOTA SORONG
Rp
11.268.630.313,OO
5
KABUPATEN RAJA AMPAT
Rp
9.872.L4A.587,44
6
KABUPATBN SORONG SELATAN
Rp
9.495.293.234,00
7
KABUPATEN KAIMANA
Rp
1O.316.831.063,00
8
KABUPATEN FAKFAK
Rp
10.442.806.54O,OO
I
KABUPATBN MANOKWARI
13.97q.3 tr4.729,O4
10
KABUPATEN MAYBRAT
Rp Rp
11
KABUPATEN TAMBRAUV/
Rp
8.732.858.560,00
1
TOTAL
Rp
9.8A7.632.A73,04
26A.A2.796.722,00
Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 3 Maret 2Ol4 GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/TTD
w
Satinan yang sah sesuai aslinya KEPALA BIRO HUKUM,
WAFIK WURYANTO, SH PEMBINA TK. I NiP.19570830 198203 1 005
ABRAHAM O' ATURURI
