KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
RENCANA DAN KEBIJAKAN ALOKASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA Disampaikan oleh:
Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Dr. Ahmad Yani, S.H., Akt., M.M., CA. MUSRENBANG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 TANJUNG SELOR, Senin 18 April 2016
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2017 2015
2016
Indikator
2017
Realisasi
APBN
Proyeksi RAPBNP
Proyeksi Pagu Indikatif
a. Pertumbuhan ekonomi (%, yoy)
4,79
5,3
5,3
5,5-5,9
b. Inflasi (%, yoy)
3,35
4,7
4,0
4,0±1
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)
5,97
5,5
6,0
5,5-6,5
13.392
13.900
13.400
13.700-14.200
49
50
35
35-45
f. Lifting Minyak (ribu barel per hari)
777,6
830
810
740-760
g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)
1195,4
1.155
1.115
1050-1150
d. Nilai tukar (Rp/US$) e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)
Cost Recovery (miliar USD) PDB Nominal (Triliun Rp)
13,9
11,0
12,0
11.540
12.638
13.906
POSTUR APBN TA 2016 Hibah 2,0 t
Belanja K/L 784,1 t
Belanja Non K/L 541,4 t
PPh 757,2 t
Belanja Pemerintah Pusat
1.325,6 t 63%
Perpajakan
Transfer ke Daerah 723,2 t Dana Desa 46,9 t
770,2 t 37%
1.546,7 t
PPN 571,7 t
1.822,5 t
85%
Cukai 146,4 t
BELANJA 2.095,7 t
Transfer Daerah dan Dana Desa
PENDAPATAN
• PBB 19,4 t • Pajak Int’ 40,1 t • Pajak Lain 11,8 t
PNBP 273,8 t DEFISIT 273,2 t
2,15 % dari PDB
SDA 124,9 t • PNBP Lainnya 79,4 t • Deviden 34,2 t • BLU 35,4 t
PERUBAHAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TA 2017 1. Meningkatkan Alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2017 mendekati anggaran Kementerian/Lembaga (Belanja K/L). 2. Meningkatkan besaran dan memperbaiki pembobotan dalam formulasi alokasi DAU guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. 3. Meningkatkan kualitas penganggaran dan penyaluran DBH dan penguatan DAU sebagai instrumen equalization grant. 4. a. Meningkatkan alokasi DAK melalui pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di K/L yang telah menjadi kewenangan daerah. b. Memperkuat sistem pengalokasian DAK fisik berdasarkan kebutuhan daerah (proposal based) dan sistem pelaporan monitoring dan evaluasi. 5.
Meningkatkan alokasi anggaran Dana Insentif Daerah (DID) untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, perekonomian dan kesejahteraan daerah.
6.
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dana otsus Provinsi Papua, Papua Barat, dan Provinsi Aceh, serta Dana Keistimewaan DIY.
7. Meningkatkan alokasi Dana Desa hingga 10% dari dan diluar transfer ke daerah sesuai Road Map Dana Desa 2015-2019, untuk memenuhi amanat UU No. 6 Tahun 2014.
KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH KE DEPAN
5
PERUBAHAN POSTUR TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TA 2015
TA 2016 & TA 2017
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
I. TRANSFER KE DAERAH
A. Dana perimbangan 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus B. Dana Otonomi Khusus C. Dana Keistimewaan Yogyakarta D. Dana Transfer Lainnya
I. TRANSFER KE DAERAH
A. Dana perimbangan 1. Dana Transfer Umum (General Purpose Grant) a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum 2. Dana Transfer Khusus (Specific Purpose Grant) a. Dana Alokasi Khusus Fisik b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik 1. BOS 2. BOP PAUD 3. TPG PNSD 4. Tamsil PNSD 5. P2D2 6. BOK dan BOKB 7. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan
B. Dana Insentif Daerah C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY II. DANA DESA
II. DANA DESA
6
KEBIJAKAN DANA TRANSFER UMUM KE DEPAN (DANA ALOKASI UMUM) KEBIJAKAN DAU TA 2016 1.
2.
3.
4.
Menerapkan formula DAU konsisten melalui pembobotan: o Alokasi Dasar; o Komponen Kebutuhan Fiskal; o Komponen Kapasitas Fiskal.
KEBIJAKAN DAU KE DEPAN secara
Menetapkan besaran pagu DAU Nasional sebesar 27,7% dari PDN Neto yang ditetapkan dalam APBN, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (sebagai equalization grant) yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson yang paling optimal, melalui pembatasan porsi alokasi dasar dan mengevaluasi bobot variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, dengan arah mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Menetapkan besaran DAU yang bersifat final (tidak mengalami perubahan), dalam hal terjadi perubahan APBN yang menyebabkan PDN Neto bertambah atau berkurang.
Jangka Pendek (TA 2017) •
Perbaikan Formula khususnya perhitungan Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal sesuai dengan variabel yang sudah ditentukan di UU Nomor 33 Tahun 2004.
•
Perbaikan transparansi perhitungan DAU dengan mempertimbangkan bobot variabel dalam jangka menengah (tidak berubah tiap tahun).
•
Masa transisi penerapan revisi UU 33/2004 (dengan menghilangkan AD) bobot atau peranan AD secara bertahap terus dikurangi sehingga jika perubahan UU 33/2004 disepakati untuk menghilangkan AD maka formula baru akan lebih mudah dirancang tanpa AD.
Jangka Menengah Revisi UU 33/2004 dinyatakan bahwa formulasi DAU diubah dengan menghilangkan AD dan menerapkan konsep Celah Fiskal.
Jangka Panjang •
• •
Formula DAU berdasarkan cluster, misalnya berdasarkan kepadatan penduduk untuk Kab./Kota atau luas wilayah untuk Kabupaten dan jumlah penduduk untuk Kota. Kebutuhan dearah diukur dari kebutuhan riil daerah yang dikaitkan dengan kinerjanya dari estimasi menurut fungsi dan cakupan pelayanan. Pengukuran Kapasitas Fiskal menggunakan varibel potensi berdasarkan rasio agregat (PAD + DBH Pajak) dan DBH SDA dengan basis terkait (average effective taxes/revenue rate)
7
KEBIJAKAN DANA TRANSFER UMUM KE DEPAN (DANA BAGI HASIL) KEBIJAKAN DBH TA 2016
KEBIJAKAN DBH TA 2017 DBH PAJAK
1.
Mempercepat pengalokasian DBH Pajak melalui percepatan penyediaan data rencana dan prognosa penerimaan pajak
2.
Penggunaan Biaya Pemungutan PBB sebesar 9% yang merupakan bagian daerah digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah (block grant).
3.
Membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10% secara merata kepada seluruh Kab./Kota
4
Mempercepat penyelesaian Kurang Bayar DBH SDA
. 5.
Memperluas penggunaan DBH CHT yang semula berdasarkan UU No. 39/2007 tentang Cukai hanya dapat digunakan untuk mendanai: • peningkatan kualitas bahan baku, • pembinaan industri, • pembinaan lingkungan sosial, • sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau • pemberantasan barang kena cukai ilegal Menjadi dapat juga digunakan untuk kegiatan yang lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah (block grant) dengan porsi 50%.
DBH SDA 1
Mempercepat penetapan alokasi DBH SDA melalui percepatan penyampaian data dari Kementerian Teknis
2.
Menetapkan alokasi DBH SDA secara tepat jumlah sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah penghasil;
3.
Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP yang dibagihasilkan ke daerah;
4.
Mempercepat penyelesaian Kurang Bayar DBH SDA;
5.
Mempertegas penerapan prinsip: • By Origin; yaitu : (a) Daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar (b) Daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu; • Realisasi : penyaluran DBH SDA berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan
6.
Menegaskan sifat DBH SDA sebagai dana block grant dengan menghilangkan earmarked 0,5% dari migas untuk bidang pendidikan
1. Menambah cakupan DBH PBB termasuk PBB sektor lainnya (a.l. PBB Perikanan, Kabel bawah laut) diluar sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan. 2. Melakukan pembagian DBH kepada daerah penghasil berdasarkan prinsip by origin. 3. Mempercepat penyelesaian kurang bayar/kurang salur dan lebih bayar/salur kepada daerah. 4. Memperbaiki pola penyaluran (triwulan I 30%, triwulan II dan III masing2 25% dan triwulan IV based on prognosa realisasi penerimaan negara.
8
KEBIJAKAN DANA TRANSFER KHUSUS KE DEPAN (DANA ALOKASI KHUSUS) KEBIJAKAN DANA TRANSFER KHUSUS KE DEPAN KEBIJAKAN DAK TA 2016 KEBIJAKAN DAK TA 2017 (DANA ALOKASI KHUSUS)
1. Mendukung implementasi Nawacita: • Ketiga: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI; • Kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; • Keenam: meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; • Ketujuh: kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor domestik. 2. Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur publik daerah; 3. Mendukung pemenuhan anggaran pendidikan (20%) dan kesehatan (5%) dengan tetap menjaga lingkungan hidup dan kehutanan; 4. Mengakomodasi usulan kebutuhan dan prioritas daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional (Proposal Based), 5. Memperkuat kebijakan afirmasi untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan, tertinggal, dan pesisir/kepulauan; 6. Mempercepat pengalihan anggaran belanja K/L (dekonsentrasi dan tugas pembantuan) yang sudah menjadi urusan daerah ke DAK; 7. Merealokasi dana transfer lainnya (BOS, TPG, TAMSIL, dan P2D2) ke dalam DAK non fisik; 8. Menyesuaikan kewajiban penyediaan dana pendamping DAK sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
1. PENINGKATAN PAGU Meningkatkan anggaran DAK, termasuk dari pengalihan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang sudah menjadi kewenangan daerah ke DAK. 2. FOKUS PADA PENCAPAIAN TARGET PRIORITAS NASIONAL Mempertajam fokus DAK Fisik untuk bidang/sub bidang infrastruktur publik dan sarana/prasarana pelayanan dasar berdasarkan prioritas nasional dan kewilayahan, termasuk untuk daerah perbatasan, tertinggal, dan kepulauan). 3. BERBASIS PROPOSAL Pengalokasian DAK Fisik berdasarkan usulan daerah dengan mempertimbangkan prioritas nasional. 4. SINKRONISASI DAK DENGAN PENDANAAN LAINNYA Pengalokasian DAK disinergikan dan disinkronisasikan dengan pendanaan lainnya guna mendukung pencapaian prioritas nasional. 5. PERUBAHAN ALOKASI BERDASARKAN KEWENANGAN Merubah alokasi DAK Fisik dan DAK Nonfisik sesuai dengan perubahan kewenangan yang diatur dalam UU No.23/2014 (pendidikan SMA/SMK, Kehutanan, Energi skala kecil).
