KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA Evaluasi Tahun 2016, Tantangan Tahun 2017 & Perencanaan Tahun 2018

DISAMPAIKAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DALAM SOSIALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2017

JAKARTA, 2 Maret 2017

OUTLINE DESENTRALISASI FISKAL TUJUAN, PENINGKATAN ANGGARAN & REFOCUSING POSTUR TKDD EVALUASI PELAKSANAAN TKDD APBNP TAHUN 2016 KEBIJAKAN DAN TANTANGAN TKDD APBN 2017 PERENCANAAN TKDD APBN 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN

2

Desentralisasi diwujudkan melalui penyerahan kewenangan disertai dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan Pasal 18, Bab VI UUD 1945: Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah provinsi & daerah provinsi dibagi atas kab & kota, masingmasing mempunyai pemda. Pemerintah provinsi, kabupaten,& kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

508

491 341

294 26

1998

30

2000 Prov.

34

33

2010

2015

Kab./Kota

 Pasca Krisis Ekonomi 1997/1998, terjadi perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, termasuk Tata Pemerintahan di Indonesia.  Pelaksanaan amanat UU No. 22 dan 25 Tahun 1999, dikenal dengan istilah big bang, menandai era baru tata pemerintahan di Indonesia yakni dengan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi.  Desentralisasi memberikan konsekuensi pada pola:  Hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.  Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Money follows function

Desentralisasi Kewenangan (otonomi) disertai dengan Desentralisasi Fiskal, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber pendanaan (revenue) dan pengelolaan belanjanya (expenditure) KEMENTERIAN KEUANGAN

Pemerintahan Daerah

HKPD

UU No. 22/1999

UU No. 25/1999

UU No. 32/2004

UU No. 33/2004

UU No. 23/2014

RUU HKPD

Coverage HKPD  Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah  Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab./Kota  Antar Pemerintah Daerah  Pemerintah Daerah dengan Lembaga Lainnya

3

Peningkatan kualitas perimbangan keuangan pusat dan daerah perlu diikuti perbaikan kualitas belanja di daerah Total TKDD 513,3 Belanja K/L 582,9

623,1

573,7 577,2

732,1

710,9 677,6

764,9 763,6

900 800 700 600 500

20,8

0

0

400 300

573,7

513,3

200

602,3

60

46,7

664,2

704,9

100 0

2013 LKPP

2014 LKPP

2015 LKPP Dana Desa


2016 Realisasi

2017 APBN

 Kebijakan dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai salah satu instrument penting desentralisasi fiskal berperan strategis untuk:  Perbaikan pelayanan dasar publik yang lebih berkualitas.  Penurunan kesenjangan antar daerah.  Pengentasan kemiskinan.  Peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Sejak era Kabinet Kerja, Alokasi TKDD dalam APBN mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga volumenya lebih besar dibandingkan dengan belanja KL: bukti penguatan desentralisasi dan implementasi Nawacita ke 3: “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”

4

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016 (1): Pengendalian Belanja dalam APBNP 2016

 Target pendapatan terlalu optimis (over target)  Implikasi: anggaran belanja membengkak/terlalu besar (melampaui kapasitas fiskal) over spending Implikasi  Dengan adanya over target pendapatan dan over spending, dapat berpengaruh thd besarnya defisit yang melebar  Perlu penyesuaian untuk mengamankan KEMENTERIAN KEUANGAN pelaksanaan APBNP TA 2016

Solusi:  Revisi target penerimaan perpajakan  Pengendalian belanja pusat dan daerah  Pelebaran defisit secara terkendali

5

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016 (2): Pengendalian Belanja TKDD dalam APBNP 2016 TANTANGAN 1. Pemulihan ekonomi global yang lambat 2. Penurunan Harga Komoditas Utama 3. Risiko pasar finansial yang meningkat

DAMPAK 1. Shortfall penerimaaan perpajakan 2. Menyebabkan APBN mengalami pelebaran defisit

Langkah Pengamanan APBNP 2016  Optimalisasi Peningkatan Penerimaan Perpajakan  Pengendalian Belanja Negara • Penghematan Belanja K/L Rp114,7 T • Penghematan Belanja TKDD Rp72,9 T  Penghematan alamiah o DBH 4,2 T o DAK Fisik 6,0 T o DAK Nonfisik 23,8 T o Dana Desa 2,8 T  Penundaan o DAU 19,4 T o DBH Pajak 16,7 T

 Menjaga Defisit prognosis APBNP 2016 tetap dibawah 3,0% thd PDB  Realisasi APBNP 2016: • •


Defisit Rp305,4 T Rasio Defisit : PDB (2,46)%

6

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016 (3): Realisasi Sementara APBN 2016

Realisasi tahun 2016 terhadap realisasi tahun 2015: • secara nominal lebih tinggi Rp87,2 T (13,99%) • secara persentase (91,5%) lebih rendah 2,3% terutama berkaitan dengan:  Lebih rendahnya realisasi DBH Rp18,5 T dari pagu APBNP 2016 (Penundaan Tw. IV Rp11,5 T dan penghematan alamiah Rp7 T),  Lebih rendahnya realisasi Dana Transfer Khusus Rp47,1 T dari pagu APBN-P 2016, terutama karena: • Penghematan alamiah DAK Non Fisik Rp32,5 T, • Penyerapan DAK Fisik yang belum optimal Rp14,6T. Realisasi mencapai Rp710,9 T, lebih tinggi dari realisasi belanja K/L Rp680,8 T KEMENTERIAN KEUANGAN

Penundaan DAU tidak jadi dilaksanakan dan seluruh DAU yang semula sebagian ditunda sudah ditransfer pada bulan Desember 2016 Bebarapa kebijakan untuk pelaksanaan TA 2017 berdasarkan evaluasi tahun 2016:  DAK Fisik: carry over sebagian penyaluran TA 2016

 DBH: Penyelesaian Kurang Bayar  DAU: Penghitungan beban pengalihan urusan konkuren dari Kab./Kota ke Provinsi dan dari Provinsi ke Pusat

7

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016 (4): Dana Desa REALISASI PENYALURAN Tahap I

Tahap II

PENGGUNAAN 6,8%

28,1 triliun

1,8%

27,9 triliun; 99,2% 18,8 triliun 18,7 triliun; 99,5% Pagu

Realisasi

0,02% 3,6%

Penyelenggaraan pemerintahan Pembangunan Pemberdayaan masyarakat Pembinaan kemasyarakatan

Tahap I + II = Rp 46,6T dari 46,9T (99,4%) 87,7%

EVALUASI PENYALURAN  Kendala penyaluran DD dari RKUN ke RKUD: • Peraturan Bupati/Walikota ttg tata cara penghitungan DD setiap Desa belum sesuai dengan ketentuan. • Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi penggunaan belum disampaikan atau disampaikan secara terpisah. • Sebagian daerah mengajukan penyaluran tahap II pada bulan terakhir tahun anggaran, mengakibatkan menumpuknya permintaan penyaluran.  Kendala penyaluran DD dari RKUD ke RKD: • APBDesa belum/terlambat ditetapkan • Perubahan regulasi • Dokumen perencanaan belum ada • Laporan penggunaan belum dibuat • Pergantian kepala desa KEMENTERIAN KEUANGAN

EVALUASI PENGGUNAAN  Penggunaan Dana Desa di luar bidang prioritas.  Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai.  Pekerjaan yang diutamakan secara swakelola dengan memberdayakan masyarakat setempat dan bahan baku lokal, dikerjakan seluruhnya oleh pihak ketiga/penyedia jasa.  Pemungutan dan penyetoran pajak tidak sesuai.  Desa belum mengenal mekanisme uang persediaan, sehingga dana yang telah disalurkan ke RKDesa, ditarik dan disimpan di luar RKDesa.  Belanja di luar yang telah dianggarkan dalam APBDesa.

8

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN 2017 (1): Dana Perimbangan

Dana Transfer Umum ditingkatkan dan didorong seoptimal mungkin untuk peningkatan kualitas layanan publik DANA BAGI HASIL (DBH) Tujuan mengatasi ketimpangan fiskal vertikal, dengan fokus alokasi kepada daerah penghasil.

DANA ALOKASI UMUM (DAU) Tujuan mengatasi ketimpangan fiskal horizontal

Alokasi 2017 Rp92,8 T naik Rp2,3 T dari Rp 90,5 pada realisasi APBNP 2016

Alokasi 2017 Rp410,8 T

Kebijakan

Kebijakan

 Perluasan diskresi penggunaan DBH CHT, Dana Reboisasi dan 0,5% Tambahan DBH SDA Migas agar penggunaan dana lebih optimal dan mengurangi SiLPA.  Percepatan penyelesaian kurang bayar DBH sesuai kemampuan keuangan negara  masih terdapat sisa kurang bayar dan penundaan Tw IV 2016 sebesar Rp14,5 T yang perlu diusulkan dalam RAPBNP 2017

Untuk meningkatkan kualitas belanja dan mendorong pembangunan ekonomi, minimal 25% Dana Transfer Umum (DBH + DAU) digunakan untuk belanja infrastruktur layanan dasar publik yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi KEMENTERIAN KEUANGAN

naik Rp25,4 T dari Rp385,4T dari realisasi APBNP 2016

 Alokasi telah memperhitungkan pengalihan urusan pendidikan SMA/SMK dan urusan lainnya dari kab./kota ke provinsi.  Formulasi 2017 memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan meningkatkan bobot luas wilayah laut, yaitu: • untuk provinsi naik dari 40% menjadi 45% • untuk kab/kota naik dari 45% menjadi 50%.  Alokasi DAU Kab/kota tahun 2017 tidak turun dibandingkan tahun 2016.  Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat berubah sesuai perubahan PDN neto  implikasi: daerah harus menyusun strategi penyesuaian dalam APBDP 2017

9

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN 2017 (2): DAK Fisik dan DAK Nonfisik Alokasi dan Penyaluran Dana Transfer Khusus Berbasis Kinerja Pelaksanaan DANA ALOKASI KHUSUS FISIK (DAK Fisik) Tujuan mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik Alokasi 2017 Rp58,3 T turun Rp16,9 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp75,2 T Kebijakan  berdasarkan usulan daerah dan diselaraskan dg prioritas nasional dengan afirmasi untuk daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi.  Sinkronisasi rencana kegiatan DAK Fisik antar bidang/subbidang, antardaerah, dan antara DAK dengan pendanaan lainnya, dengan mengoptimalkan peran Provinsi.  Petunjuk teknis ditetapkan dalam Perpres dan dapat berlaku lebih dari satu tahun.  Penyaluran berbasis kinerja penyerapan dan pelaksanaan fisik, dan disalurkan melalui KPPN setempat guna efisiensi dan meningkatkan governance:  Sinergi DJPK dan DJPB  perubahan peraturan (Revisi PMK 48 jo 187 PMK.07/2016) serta pembuatan aplikasi penyaluran  Permintaan penyaluran dan verifikasi kepada unit yg terdekat dg daerah (governance lebih terjaga) KEMENTERIAN KEUANGAN

DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK

(DAK Nonfisik) Tujuan mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik Alokasi 2017 Rp115,1 T naik Rp 8,4 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp89,3 T

Kebijakan  Alokasi disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah, berdasarkan jumlah sasaran yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan  Juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah, serta menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu

10

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN 2017 (3): Dana Insentif Daerah dan Dana Desa DANA INSENTIF DAERAH Tujuan Memberikan rewards kepada daerah yang berkinerja baik dalam:  kesehatan fiskal & pengelolaan keuangan daerah.  pelayanan dasar publik.  ekonomi dan kesejahteraan Alokasi 2017 Rp7,5 T • naik Rp 2,5 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp5 T • daerah penerima DID sebanyak 317 daerah: 21 provinsi, 232 kabupaten 64 kota Evaluasi DID 2017  Jumlah penerima DID naik dari 271 menjadi 317, Jumlah daerah yang lulus passing grade naik dari 109 menjadi 121;  Jumlah daerah penerima AM naik dari 228 menjadi 279, Jumlah daerah penerima AM dan AK naik dari 66 menjadi 83.


DANA DESA Tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi: • Menjaga tingkat konsumsi Rumah Tangga • Peningkatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur utk mendorong stabilitas harga dan distribusi yang merata. Alokasi 2017 Rp60,0 T naik Rp13,4 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp46,6 T Kebijakan  Prioritas penggunaan: • membiayai pembangunan • pemberdayaan masyarakat  Pelaksanaan diutamakan melalui: • Swakelola dengan menyerap tenaga kerja setempat dan kegiatan yang mendorong masyarakat produktif secara ekonomi  Kab/Kota diwajibkan menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) sekurangnya 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK (Pasal 72 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa).

11

Time Schedule Transisi Penyaluran Melalui KPPN

JAN MINGGU 3

PENYUSUNAN POKJA DJPK & DJPB

JAN MINGGU 3-4

FEB MINGGU 1-4

PENYUSUNAN PROSES BISNIS

PENYIAPAN REGULASI: REVISI PMK 187/2016

JAN MARET

PENYUSUNAN SOP LINK

FEB MARET

PENYIAPAN PERANGKAT (APLIKASI)

MARET

SOSIALISASI KEPADA SELURUH KPPN & PEMDA

APRIL

PENYALURAN TRIWULAN I

1. PELAKSANAAN PENYALURAN MELALUI KPPN DITARGETKAN MULAI BULAN APRIL 2017 (TRIWULAN 1) 2. PERLU MEMPERHITUNGKAN MASA TRANSISI: • PERALIHAN KPA DARI DJPK KE DJPB • PERALIHAN DIPA, PPSPM, PPSPP, DAN PPK KEMENTERIAN KEUANGAN

12

Pengendalian Belanja APBD Paling lambat tgl 20 bulan berikutnya, Pemda wajib menyampaikan: 1

Perkiraan belanja operasi & belanja modal bulanan untuk 12 bulan

DAU/DBH salurkan tepat jumlah Tepat Waktu

Uang kas dan/atau simpanan pemda di bank jumlahnya tidak wajar*)

2 Laporan posisi kas bulanan

Terlambat DAU/DBH tunda max 50%

3 Ringkasan APBD bulanan

realisasi

DAU/DBH disalurkan dalam bentuk nontunai (SBN)

Keterangan: *) Posisi Kas Tidak wajar adalah selisih lebih posisi kas dan setara kas setelah dikurangi dengan belanja operasi dan 30% belanja modal 3 bulan berikutnya, serta rasionya terhadap penerimaan DAU mencapai di atas 100%. KEMENTERIAN KEUANGAN

13

Pokok-Pokok Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2018 DTU

• Pengalokasian DBH tetap berdasarkan prinsip by origin • Penyempurnaan Formula DAU dengan memperhitungkan pengalihan kewenangan antar tingkat pemerintahan. • Penyempurnaan formulasi penghitungan PDN Neto • Afirmasi kepada daerah kepulauan, tertinggal, dan perbatasan • Penyempurnaan formulasi kebutuhan fiskal daerah (IKK sebagai faktor pengali) dalam penghitungan alokasi DAU • Pemantauan penggunaan DTU untuk belanja infrastruktur layanan publik

DTK

• Penyempurnaan Jenis & Bidang DAK Fisik sesuai prinsip money follow program, berbasis proposal, serta sinkronisasi DAK dg belanja K/L • Penguatan peran Propinsi dalam sinkronisasi usulan DAK Fisik daerah • peningkatan kualitas DAK Nonfisik melalui penerapan performance based & pemantauan penggunaan

DID

• •

Penyederhanaan dan penajaman kriteria pengalokasian DID Penilaian kinerja melalui pengelompokan/ klastering berdasarkan antara lain :  Kinerja tata kelola keuangan daerah  Kinerja pelayanan publik  Kinerja pengentasan kemiskinan

Dana •• Desa

Kebijakan penggunaan untuk mengatasi kemiskinan & kesenjangan, serta kesejahteraan masyarakat desa Penggunaan fokus pada program/kegiatan dengan daya ungkit tinggi dan berdampak langsung thd:  pertumbuhan ekonomi,  peningkatan lapangan kerja,  pengurangan kemiskinan di desa, • Penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan.


14

Rancangan Jenis dan Bidang DAK Fisik Tahun 2018 RANCANGAN BIDANG DAK DAK REGULER Tujuan

Bidang

DAK AFIRMASI

DAK PENUGASAN

Penyediaan pelayanan dasar sesuai UU 23/ 2014 dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan 1. Pendidikan

Percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada Lokasi Prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (Area/Spatial Based). 1. Kesehatan (Puskesmas)

Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2018 yang menjadi kewenangan Daerah, lingkup kegiatan spesifik serta lokasi prioritas tertentu.

2. Kesehatan dan KB 3. Air Minum

2. Perumahan dan Permukiman 2. Kesehatan (RS Rujukan & RS Pratama) 3. Transportasi 3. Air Minum

4. Sanitasi

4. Pendidikan

4. Sanitasi

5. Perumahan dan Permukiman

5. Air Minum

5. Jalan

6. Pasar

6. Sanitasi

6. Irigasi

7. IKM

8. Pertanian

7. Pasar

1. Pendidikan (SMK)

8. Pertanian

8. Energi Skala Kecil

9. Kelautan dan Perikanan

9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

10. Pariwisata 11. Jalan KEMENTERIAN KEUANGAN

15

UPAYA PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Sesuai arahan Menteri Keuangan untuk meningkatkan pengetahuan dan koordinasi terkait pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah....

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Tujuan • menciptakan kesetaraan pemahaman dan keterampilan para pengelola keuangan daerah di seluruh Indonesia untuk mendukung harmonisasi HKPD Target/Sasaran: • Peningkatan Kesehatan Keuangan Daerah di 200 daerah Modul: • Analisis Potensi Pajak • Penilaian, Pemeriksaan, dan penagihan Pajak Daerah) • Perencanaan dan Penganggaran • Pengelolaan • Belanja Daerah • Penatausahaan Perbendaharaan Daerah • Akuntansi Berbasis Akrual • Pengelolaan Barang Milik Daerah KEMENTERIAN KEUANGAN

Internship Internship Pemda • •

Meningkatkan pengetahuan pengelolaan keuangan daerah Meningkatkan pengetahuan potensi PDRD

Secondment Secondment ke Pemda & KPPN Meningkatkan

•

HKPD Meningkatkan pengetahuan tentang peningkatan potensi PDRD implementasi pada Pemda

•

Internship Kanwil DJPB •

•

Meningkatkan koordinasi dalam bidang:  Pemantauan penerimaan dana transfer & hibah  Pemantauan laporan realisasi penggunaan dana transfer dari Kepala Daerah ke DJPK  Fasilitasi penyampaian informasi keuangan daerah melalui sistem elektronik  Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan Sinergi yang baik DJPK & DJPB

pengetahuan

pengelolaan keuangan daerah dan

Secondment ke Kanwil DJPB •

•

Meningkatkan koordinasi dalam bidang:  Pemantauan penerimaan dana transfer dan hibah  Pemantauan laporan realisasi penggunaan dana transfer dari Kepala Daerah kepada DJPK  Fasilitasi penyampaian informasi keuangan daerah melalui sistem elektronik  Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan Sinergi yang baik antara DJPK dan DJPBN

16

OUTLINE

Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat & Daerah: Pengaturan yang lebih komprehensif mengikuti peningkatan kompleksitas hubungan keuangan antar berbagai level pemerintahan      

Kerjasama dengan pihak ketiga; Kerja sama dengan lembaga atau pemda LN; Pinjaman kepada BUMD; Hibah kepada lembaga nonpemerintah/BUMD; Subsidi kepada BUMD; dan Penyertaan modal kepada BUMD.

Daerah dg LNP & BUMD Desentralisasi Pendapatan:  Pengelolaan PAD  TKDD  Pinjaman Daerah Desentralisasi Belanja:  Belanja sesuai prioritas daerah  Belanja yg ditentukan penggunaannya

    KEMENTERIAN KEUANGAN

Pemerintah Pusat & Daerah

Pendanaan kerja sama Hibah antar Daerah Pinjaman antar Daerah Bantuan keuangan

Hubungan Keuangan

Prov dg Kab/Kota

    

Pendanaan tugas pembantuan; Bagi hasil pajak provinsi; Hibah antar pemerintah; Pinjaman antar pemerintah; Pelaksanaan Dana Otsus & DK DIY;  Sinkronisasi usulan DAK Fisik;  Evaluasi APBD kab./kota.

Antar Daerah

17

Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat & Daerah: Perubahan Substansial dalam rangka terciptanya HKPD yang lebih berkualitas

Optimalisasi peran DAU sebagai equalization grant dengan:

Pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang adil, transparan, & akuntabel:

 menghilangkan Alokasi Dasar, dengan masa transisi.  mengukur Kapasitas Fiskal dengan pendekatan potensi.  mengukur Kebutuhan Fiskal dengan memperkirakan kebutuhan sektoral.  menggunakan cluster provinsi & kab/kota.

Mendorong penggunaan pinjaman daerah sbg sumber pendanaan:

Reformulasi DAK utk menjaga prioritas nasional & keseimbangan layanan publik antar daerah:    

pendekatan proposal based. pendekatan lokasi prioritas. pendekatan unit cost. sinkronisasi & harmonisasi dg Belanja K/L & Daerah.

Mekanisme penyaluran DAK & Dana Desa yang berbasis kinerja:  kinerja output  kinerja penyerapan

 Pengaturan penggunaan DTU setidaknya 25% untuk belanja infrastruktur  Konversi penyaluran DTU bagi daerah yg memiliki kas dan/atau simpanan dalam jumlah tidak wajar.

Rp

Rp

Rp

Rp

 Pembentukan lembaga pembiayaan yang mendapat penugasan khusus (LPPI)  Pengaturan mengenai Obligasi Daerah Syariah

Monev untuk menjaga kualitas belanja daerah  Perluasan objek monev meliputi keseluruhan siklus administrasi pemerintahan, mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan outcome.  Hasil monev menjadi dasar kebijakan TKDD tahun berikutnya.

Pengaturan DID sebagai bentuk reward  Memberikan insentif bagi daerah yang berkinerja baik berdasarkan kriteria tertentu KEMENTERIAN KEUANGAN

18

Terima Kasih


19

KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Recommend Documents