KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER KHUSUS TAHUN 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN PENGELOLAAN

DANA TRANSFER KHUSUS TAHUN 2018

BOEDIARSO TEGUH WIDODO DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

BALIKPAPAN, 7 MARET 2017

OUTLINE KONDISI KALIMANTAN TIMUR Sosial, Ekonomi dan Layanan Publik

DANA TRANSFER KHUSUS Evaluasi 2016 PELAKSANAAN DANA TRANSFER KHUSUS Tahun 2017 KEBIJAKAN PENGELOLAAN Dana Transfer Khusus Tahun 2018

2

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Layanan Publik (1) : Pertumbuhan, Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan Antarwilayah

KALIMANTAN: 7,9% thd PDB Pertambangan, Industri, Pertanian

SULAWESI: 6,0% thd PDB Pertanian, konstruksi, perdagangan

2,0%

11,1%

4,3%

5,2%

6,5%

3,8%

5,5%

7,4%

SUMATERA: 22,0% thd PDB

1,2% 3% 10,1%

5,6 %

7,5%

11,0%

Pertanian, Industri pengolahan, pertambangan

22,0%

5,9%

5,9%

PAPUA: 2,5% thd PDB

14,7%

Pertambangan, pertanian, dan administrasi pemerintahan

BALI & NUSRA: 13,1% thd PDB Pertanian, pariwisata, perdagangan

JAWA: 58,5% thd PDB Industri pengolahan, perdagangan, konstruksi

Pertumbuhan PDRB, 2016, YoY Tingkat pengangguran 2016 Tingkat Kemiskinan Daerah, per September 2016 Source: BPS

KEMENTERIAN KEUANGAN

3

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Layanan Publik (2) : Gini Ratio, PDRB perKapita, dan Tingkat Kemiskinan Antardaerah PDRB perKapita Prov. Kalimantan Timur termasuk empat besar PDRB tertinggi di Indonesia, dengan Gini Ratio dan Tingkat Kemiskinan dibawah rata-rata nasional. (1)

0,32 (2)

(3)

32,9 (4)

6

Rata-rata Nasional: • Tingkat Kemiskinan 10,7% • Pendapatan perkapita Rp45,18 jt KEMENTERIAN KEUANGAN

4

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Layanan Publik (3) : Pertumbuhan, Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan se-Provinsi Kalimantan Timur 5,3% 5,1%

5,7%

5,1%

4,7%

9,3%

10,5%

1,3%

3,1%

-10,7% 8,0%

5,1% 5,8%

12,1%

10,2% 11,7%

4,8%

5,6%

0,0%

8,3% -1,4%

-1,3% Pertumbuhan PDRB 2015

2,9% 2,6%

9,2%

8,8%

-1,0%

5,9%

7,5% Tingkat pengangguran 2015

7,3% 7,9 1,9%

6,2% Tingkat Kemiskinan Daerah 2015

Source: BPS


5

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Layanan Publik (4) : Ketimpangan Layanan Publik Antar Kab/Kota di Kalimantan Timur Masih terjadi ketimpangan layanan publik antardaerah di Kalimantan Timur

Akses Air Minum Layak

Persalinan dgn Tenaga Kesehatan

PDRB per Kapita

352.9

100% Kota Balikpapan & Kab. Mahakam Ulu

95,1% Kota Balikpapan

145.7

69,2%

79,8 Kab. Paser

48.1

Kab. Paser

4%

Juta Rupiah

Kab. Mahakam Ulu Kota Bontang Kab. Penajam Kab. Berau Paser Utara

Akses Sanitasi

Indeks Pembangunan Manusia

Partisipasi Sekolah hingga SMP

Kota Bontang 89,9% Kab. Berau

88%

Kab. Penajam Paser Utara 36% Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Barat 20,7%

64,9 Kab. Majakam Ulu

Sumber : BPS


71,8

Kab. Kutai Kartanegara

78,8

79,4% SMP

Kota Balikpapan

62,1% Kab. Mahakam Ulu

6

Peningkatan kualitas perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai bukti penguatan Nawacita dan Desentralisasi  Sebagai implementasi Nawacita ke 3: “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka NKRI”

Total TKDD 513,3

623,1

573,7 Belanja K/L 582.9 577.2

710,9 677.6

732.1

764,9 763.6

900 800

700 600 500

20.8

0

0

46.7

400 300 200

573.7

513.3

602.3

60

664.2 704.9

 Setiap Dana Transfer memiliki fungsi yang berbeda:  DBH: Mengatasi Ketimpangan Fiskal antara Pusat dan Daerah.  DAU: Mengatasi Ketimpangan Fiskal antardaerah.

 DAK FISIK: Mengatasi ketimpangan

100 0

2013 LKPP

 Kebijakan dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai salah satu instrument penting desentralisasi fiskal berperan strategis untuk:  Perbaikan pelayanan dasar publik yang lebih berkualitas.  Penurunan kesenjangan antar daerah.  Pengentasan kemiskinan.  Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2014 LKPP

2015 LKPP Dana Desa


2016 Realisasi

2017 APBN

infrastruktur layanan publik.  DAK Nonfisik: Mendukung operasionalisasi layanan publik.  DID: memberikan reward utk daerah berkinerja baik.  Dana Desa: untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

7

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016 (1): Realisasi Sementara APBN 2016

Realisasi mencapai Rp710,9 T, lebih tinggi dari realisasi belanja K/L Rp680,8 T Realisasi tahun 2016 terhadap realisasi tahun 2015: • secara nominal lebih tinggi Rp87,2 T (13,99%) • secara persentase (91,5%) lebih rendah 2,3%, terutama berkaitan dengan: KEMENTERIAN KEUANGAN

 Lebih rendahnya realisasi DBH Rp18,5 T dari pagu APBN-P 2016 (Penundaan Tw. IV Rp11,5 T dan penghematan alamiah Rp7 T),  Lebih rendahnya realisasi Dana Transfer Khusus Rp47,1 T dari pagu APBN-P 2016, terutama karena: • Penghematan alamiah DAK Non Fisik Rp32,5 T, • Penyerapan DAK Fisik yang belum optimal Rp14,6 T.

8

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016 (2):

Penghematan DAK Fisik Rp14,6 T, karena penyerapan belum optimal

NO

URAIAN

1 2 3 4

Reguler IPD Affirmasi Tambahan Total

Pagu 51.996,39 24.861,40 2.605,73 10.345,85 89.809,37

TIDAK SALUR* Salur TW/ TW/ TW/ TW IV TAHAP I TAHAP II TAHAP III 0 337,37 1.570,25 5.246,73 44.835,11 0 85,67 691,23 2.297,84 21.786,66 0 33,83 127,41 338,39 2.113,01 6.472,72 141,20 587,43 3.144,51 75.207,50 141,20 1.044,30 5.533,40 7882,96

(dalam miliar Rp)

JUMLAH 7.154,35 3.074,74 499,64 3.873,15 14.601,87

% TIDAK SALUR 14% 12% 19% 37% 16%

 DAK Fisik sebagian tidak tersalurkan, karena daerah belum memenuhi syarat penyaluran: • Tidak menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output. • Menyampaikan laporan melampaui batas waktu pelaporan. • Menyampaikan laporan, namun tidak lengkap/tidak sesuai.  Kebiasaan daerah utk menumpuk permintaan penyaluran pada akhir tahun, dan belum tertib sesuai triwulan/tahapannya.

→ Kekurangan pembayaran DAK Fisik direncanakan di-carry over pada APBN-P 2017. → Usulan Kriteria Daerah untuk rencana carry over DAK Fisik: • Bidang DAK Fisik yang output kegiatannya telah mencapai 100%. • Bidang DAK Fisik yang telah menyampaikan laporan pada 2016. • Telah mendapatkan rekomendasi hasil verifikasi secara fisik dan administrasi atas laporan pelaksanaan DAK Fisik TA 2016. KEMENTERIAN KEUANGAN

9


Pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2016 di Kalimantan Timur Miliar rupaih

450 .0

400 .0

350 .0

120 .0%

385.2 347.0

100 .0%

300 .0

80. 0%

250 .0

90.1%

60. 0%

200 .0

150 .0

100 .0

108.2 85.0 74.4 82.4 79.2 81.7 64.5 61.8 71.449.2 76.8 65.1

50. 0

95.8%

68.9%

99.1%

96.9%

78.5%

0.0

ALOKASI

87.6%

165.9 145.6 139.7 129.1 77.8%

96.0%

40. 0%

78.0 76.6 57.4 23.1 73.6%

30.2%

20. 0%

0.0 %

REALISASI

• Secara keseluruhan, realisasi DAK Fisik 2016 untuk wilayah Kalimantan Timur mencapai 83,8% dari pagu total Rp1,3 triliun. • Daerah dengan realisasi terendah adalah Kab. Mahakam Ulu yang hanya mencapai 30,2%, sementara yang tertinggi adalah Kab. Kutai Barat mencapai 99,1%. KEMENTERIAN KEUANGAN

10

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016 (4): Realisasi penyaluran DAK Nonfisik berdasarkan pada kebutuhan riil di daerah triliun rupiah

URAIAN Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1) Bantuan Operasional Sekolah 2) Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 3) Tunjangan Profesi Guru PNSD 4) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 5) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi 6) BOK dan BOKB 7) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan

2015 Alokasi Realisasi 102,7 31,3 70,3 1,1 0,1 -

97,4 31,3 65,2 0,8 0,1 -

2016 %

Alokasi Realisasi

94,82% 121,2 99,99% 43,9 2,3 92,86% 69,8 75,62% 1,0 58,56% 0,4 3,6 0,3

89,3 43,9 2,3 39,2 0,8 0,2 2,6 0,2

% 73,64% 100,00% 100,00% 56,14% 80,36% 49,83% 73,90% 89,84%

Penghematan alamiah Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada TA 2016, terutama dari penghematan Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebagai akibat dari: (i) berkurangnya jumlah guru bersertifikasi yang berhak memperoleh TPG, dari sekitar 1,3 juta guru menjadi 1,2 juta guru; dan (ii) adanya sisa dana TPG tahun-tahun sebelumnya yang masih berada di kas daerah sebesar Rp19,7 triliun.


11


Pelaksanaan DAK Nonfisik Tahun 2016 di Kalimantan Timur

800 .0

110 .0%

100.0%

700 .0

100 .0%

90. 0%

600 .0

674.1

674.1 80. 0%

500 .0

70. 0%

400 .0

60.3%

60. 0%

300 .0

63.7%

282.6

57.8%

200 .0

40.2%

170.3

86.3

100 .0

83.9

48.5

64.0

57.3%

25.7

0.0

57.5% 42.5%

49.5 2.4 1.0

60.3% 183.9

62.9% 132.6

84.6

50. 0%

48.6 61.3

38.5

79.9

59.1% 35.6

40. 0%

117.1

Alokasi Realisasi %

30. 0%

21.0 20. 0%

•

Secara keseluruhan, realisasi DAK Nonfisik 2016 untuk wilayah Kalimantan Timur mencapai 75,3% dari pagu total Rp1,7 triliun atau sebesar Rp1,3 triliun.

•

Daerah dengan realisasi terendah adalah Kab. Kutai Barat yang hanya mencapai 40,2%, sementara yang tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Timur mencapai 100%.


12

Pelaksanaan DAK Fisik TA 2017 (1): Kebijakan dan Alokasi

1331

140 0

92%

90%

89.5%

120 0

88.5%

1116

1038

86.2%

100 0

88%

86%

83.8%

800

84%

82.8% 82%

583 600

516

80%

79.1%

 Mempertajam fokus bidang/sub bidang DAK Fisik untuk mendukung pencapaian prioritas nasional.  Mengalokasikan DAK berdasarkan usulan daerah prioritas nasional.

Fisik dan

 Memberikan afirmasi untuk daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi.

78%

400

Milyar 200

190 170

211

260 167

224

232

76%

192

74%

0

72%

2011

2012

2013 Pagu

2014 Realisasi

2015

2016

2017

%

Pada tahun 2017, alokasi DAK Fisik se-Prov. Kaltim sebesar Rp1,04 triliun.


 Melakukan sinkronisasi rencana kegiatan dalam pengalokasian DAK:  antar bidang/subbidang DAK,  antardaerah, dan  antara DAK dengan pendanaan selain DAK. dengan mengoptimalkan peran Provinsi.  Mempercepat penetapan petunjuk teknis DAK dan pemberlakuan petunjuk teknis min 3 tahun yang ditetapkan dalam Perpres.

13

Pelaksanaan DAK Fisik TA 2017 (2): Perbaikan Mekanisme Penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan & capaian output


14

Pelaksanaan DAK Fisik TA 2017 (3): Transisi Penyaluran Melalui KPPN mulai 2017 JAN MINGGU 3

PENYUSUNAN POKJA DJPK & DJPB

JAN MINGGU 3-4

FEB MINGGU 1-4

PENYUSUNAN PROSES BISNIS

PENYIAPAN REGULASI: REVISI PMK 187/2016

JAN MARET

PENYUSUNAN SOP LINK

FEB MARET

PENYIAPAN PERANGKAT (APLIKASI)

MARET

SOSIALISASI KEPADA SELURUH KPPN & PEMDA

APRIL

PENYALURAN TRIWULAN I

1. PELAKSANAAN PENYALURAN MELALUI KPPN DITARGETKAN MULAI BULAN APRIL 2017 (TRIWULAN 1) 2. PERLU MEMPERHITUNGKAN MASA TRANSISI: • PERALIHAN KPA DARI DJPK KE DJPB • PERALIHAN DIPA, PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar), DAN PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) KEMENTERIAN KEUANGAN

15

Pelaksanaan DAK Fisik TA 2017 (4): Percepatan Pelaksanaan Melalui Perpres No.123 Tahun 2016 Tentang Juknis DAK Fisik

TUJUAN:  Memberikan informasi yang cepat kepada pemerintah daerah mengenai ruang lingkup menu kegiatan dan sasaran/target DAK Fisik per bidang sebagai dasar penyusunan APBD;  Mempercepat penetapan Juknis tepat waktu sebelum TA dimulai;  Memberikan panduan bagi pemerintah dalam melaksanakan/mengelola kegiatan DAK Fisik.

PENETAPAN DAN MASA BERLAKU:  Perpres No. 123 Tahun 2016 tentang Juknis DAK Fisik telah ditetapkan 30 Desember 2016 (1 bulan sejak Perpres Rincian APBN 2017 ditetapkan);  Perpres berlaku 3 tahun untuk memberikan panduan yang bersifat jangka menengah bagi Pemda;  Perubahan atas ketentuan Perpres diatur dengan Peraturan Menteri.

MANFAAT:  Memberikan kepastian bagi Pemda dalam melaksanakan DAK Fisik;  Mempercepat pelaksanaan DAK Fisik di daerah dengan penetapan juknis yang tepat waktu;  Memperkuat landasan hukum pelaksanaan DAK Fisik.

MATERI JUKNIS, antara lain:  Ketentuan umum pelaksanaan DAK;  Tatacara pelaksanaan DAK masingmasing bidang;  Tatacara pelaksanaan sisa DAK;  Penetapan target/sasaran output kegiatan perbidang/subbidang;  Tatacara pelaporan teknis/capaian output kegiatan.


16

Pelaksanaan DAK Nonfisik 2017: Kebijakan dan Alokasi

DAK NONFISIK SE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2017 Rp1,76 triliun

798.4 697.5

 Pengalokasian DAK Nonfisik berdasarkan atas biaya satuan (unit cost) dikalikan jumlah kebutuhan berdasarkan data dari K/L teknis terkait  Memberikan Tunjangan Khusus kepada Guru PNSD di desa sangat tertinggal untuk memberikan kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas.

59.8 124.2

46.3

23.1 3.0

11.7

BOS

BOP PAUD

TPG

TAMSIL

TKG

BOKB

KOP & UKM

ADMINDUK


 Mengalokasikan dana administrasi kependudukan yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan.

17

Kebijakan Umum DAK Fisik Tahun 2018 • Penyempurnaan Jenis & Bidang DAK Fisik sesuai prinsip money follows program, berbasis proposal, serta sinkronisasi DAK dg belanja K/L. • Pengalokasian DAK berbasis target output per bidang, kebutuhan daerah, dan kinerja penyerapan dana dan capaian output/outcome. • Penguatan peran Propinsi dalam sinkronisasi usulan DAK Fisik daerah. • Pelaksanaan penyaluran DAK Fisik melalui KPPN, dengan meningkatkan kualitas pelaporan output DAK Fisik (berbasis spatial)  digunakan sebagai bahan informasi dalam pengambilan kebijakan (rewards and punishment pengalokasian DAK Fisik).


18

Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018 (1): Tahap Perencanaan Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi

Bappeda

Pemerintah Kab/Kota Bappeda


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Penentuan Jenis/Bidang/Subbidang/Menu Kegiatan DAK Fisik Sinkronisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik Penentuan target output DAK Fisik secara Nasional Penentuan Lokus dan output DAK Fisik untuk mendukung prioritas nasional Penentuan Juknis/Standar Teknis Kegiatan DAK Penyiapan aplikasi (e-Planning) Verifikasi dan Penilaian Proposal usulan DAK Sebagai koordinator dalam pelaksanaaan kegiatan DAK: 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan prioritas pembangunan daerah (RKPD) Provinsi 2. Mengkoordinasikan penyusunan proposal usulan DAK 3. Melakukan Sinkronisasi Usulan DAK dengan RPJMD dan RKPD 4. Mengkoordinasikan Penentuan target dan lokasi output DAK Fisik yang mendukung prioritas nasional dan prioritas daerah Sebagai wakil pemerintah pusat: 1. Melakukan sinkronisasi Usulan DAK dari Kabupaten/kota diwilayahnya dengan Prioritas Nasional (RPJMN, RKP) & RPJMD dan RKPD Provinsi 2. Membuat rekomendasi atas usulan DAK dari Kabupaten/Kota 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan prioritas pembangunan daerah (RKPD) Kab./Kota 2. Mengkoordinasikan penyusunan proposal kegiatan DAK dari semua SKPD 3. Melakukan sinkronisasi Usulan DAK semua SKPD dg RPJMD dan RKPD Kab./Kota 4. Mengkoordinasikan penentuan target dan lokasi output DAK Fisik Kab./ Kota yang mendukung prioritas nasional dan prioritas daerah 19

Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018 (2): Prinsip-Prinsip Pengalokasian DAK Fisik Usulan kegiatan harus: 1. Menjadi kewenangan daerah; 2. Bagian dari RPJMD dan RKPD yang telah disinkronisasi dengan prioritas nasional; dan 3. Kegiatannya harus menghasilkan output/ outcome yang bermanfaat langsung bagi masyarakat

Usulan kegiatan harus disinkronisasikan antara: 1. Bidang yang satu dengan bidang lainnya; 2. Daerah yang satu dengan daerah lainnya, termasuk antara kabupaten/kota dengan provinsi; dan 3. Kegiatan DAK dengan kegiatan yang didanai dari non DAK


Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Daerah

Prinsip Sinkronisasi Pendanaan Pembangunan Daerah

Prinsip Pengalokasian DAK Berbasis Kinerja Penyerapan

Pengalokasian DAK diprioritaskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah yang terkait dengan: 1. pelayanan dasar untuk pemenuhan SPM; 2. pengembangan industri, perdagangan, pariwisata, sektor perekonomian lainnya

Pengalokasian DAK memperhitungkan tingkat penyerapan DAK dan capaian output/outcome tahun sebelumnya, dengan tujuan agar: 1. Daerah punya komitmen untuk melaksanakan apa yang telah diusulkan; 2. Daerah melaksanakan DAK sesuai dengan terget output dan lokasi kegiatan serta batas waktu yang ditetapkan.

20

Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018 (3): Rancangan Jenis dan Bidang DAK Fisik Berbasis kebutuhan per bidang (sector based), untuk urusan wajib layanan dasar

Berbasis kewilayahan (area based), untuk Lokpri pada kategori daerah perbatasan, kepulauan dan tertinggal

Berbasis program prioritas nasional (program based), sesuai Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018


DAK REGULER

DAK AFIRMASI

DAK PENUGASAN

1. Pendidikan 2. Kesehatan dan KB 3. Jalan 4. Air Minum 5. Sanitasi 6. Perumahan dan Permukiman 7. Pasar 8. IKM 9. Pertanian 10. Kelautan dan Perikanan 11. Pariwisata

1. Kesehatan (Puskesmas) 2. Perumahan dan Permukiman 3. Transportasi 4. Pendidikan 5. Air Minum 6. Sanitasi 1. Pendidikan (SMK) 2. Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama) 3. Air Minum 4. Sanitasi 5. Jalan 6. Irigasi 7. Pasar 8. Energi Skala Kecil 9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

21

Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018 (4): Peran Strategis BAPPEDA Dalam Penyusunan Proposal DAK Sekda mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bappeda, BPKAD, dan SKPD Menyusun usulan awal DAK & Data Pendukung sesuai prioritas dalam RKPD/RPJMD mengacu pada prioritas nasional dalam RKP/RPJMN

Verifikasi & pembahasan berdasarkan kriteriakriteria a.l.:

Bappeda a. b. c. d.

Kesesuaian thd RKPD/RPJMD; Kesesuaian thd RKP/RPJMN; Sinkronisasi usulan kegiatan antar SKPD; Urutan prioritas kegiatan per bidang.

SKPD

a. Kesesuaian usulan kegiatan thd SPM; b. Kewajaran target output kegiatan; c. Lokasi pelaksanaan kegiatan. USULAN AWAL DAK & DATA PENDUKUNG

BPKAD

a. Standar biaya daerah; b. Mempertimbangkan kinerja pelaksanaan DAK (penyerapan dan capaian output) SKPD 3 th. sebelumnya; c. Menilai kewajaran nilai usulan dari SKPD.

USULAN DAK FINAL PERBIDANG/SUBBIDANG dan DATA PENDUKUNG


a. Menyusun rekapitulasi Usulan DAK semua bidang/subbidang/ subjenis DAK; b. Menyusun surat pengantar kepala daerah BERKAS c. Mengajukan usulan DAK USULAN perbidang/subbidang, DAK rekapitulasi usulan DAK, dan surat pengantar usulan DAK kepada kepala Daerah

22

Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018 (5): Mekanisme Pengalokasian

PENILAIAN DAN HASIL PENILAIAN USULAN DAK DI PUSAT K/L Teknis

Bappenas

Kemenkeu

Provinsi

Penilaian mengacu pada: a. data teknis Usulan DAK; b. perbandingan data teknis usulan daerah dengan data teknis K/L; c. tingkat pencapaian SPM; d. target output dan outcome: • jangka menengah; • per tahun secara nasional; • dari dana TP dan KP. KEMENTERIAN KEUANGAN

Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada: a. Data teknis Usulan DAK; b. lokasi prioritas; c. Sinkronisasi kegiatan sesuai RKPD dan RPJMD dengan prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN.

Menilai satuan biaya: a.Standar Biaya Masukan; b.Standar Biaya Keluaran usulan K/L; c. Indeks kemahalan konstruksi. d.kinerja penyerapan DAK dan tingkat capaian output fisik tahun sebelumnya.

a.Rekomendasi atas kegiatan dari usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota b.Sinkronisasi kegiatan antara Kab./Kota dengan Provinsi dan antar Kab./Kota dalam lingkup Provinsi

23

Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018 (6): Rencana dan Arah Kebijakan Pelaksanaan DAK 2018 Pelaksanaan berdasarkan pada Target Output yang ditetapkan. Acuan pelaksanaan adalah Perpres Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Fisik.

tentang

Penyaluran didasarkan pada kinerja penyerapan dana dan ketercapaian output per bidang DAK Fisik. Penyaluran dilakukan oleh KPPN untuk efisiensi, efektivitas, dan governance.


24

Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018 (7): Tahap Monev Pemerintah Pusat

1. Mengetahui capaian target output DAK Fisik secara nasional dalam pemenuhan prioritas nasional; 2. Sebagai dasar pengambilan kebijakan RKP dan DAK Fisik tahun berikutnya.

Pemerintah Provinsi

Sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan DAK: 1. Mengetahui capaian target output DAK Fisik dari Kab/Kota dalam wilayahnya dan target output yang menjadi kewajiban provinsi dalam pemenuhan prioritas nasional; 2. Sebagai dasar dalam mengkoordinasikan penyusunan RKPD tahun berikutnya; 3. Sebagai dasar dalam mengkoordinasikan penyusunan proposal DAK Fisik tahun berikutnya. Sebagai wakil pemerintah pusat: Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi usulan proposal DAK Fisik dari Kab/Kota di wilayahnya pada tahun berikutnya.

Bappeda

Pemerintah Kab/Kota

Bappeda


1. Mengetahui capaian target output DAK Fisik setiap SKPD di Kab./Kota; 2. Sebagai dasar dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan prioritas daerah dalam RKPD tahun berikutnya; 3. Sebagai dasar dalam mengkoordinasikan penyusunan proposal DAK Fisik semua SKPD kab./Kota tahun berikutnya

25

Arah Kebijakan DAK Nonfisik 2018 Pengalokasian berdasarkan kebutuhan riil dan kapasitas daerah Peningkatan kebijakan afirmasi terhadap daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (perbatasan) Peningkatan kualitas DAK Nonfisik melalui penerapan performance based dan pemantauan penggunaan DAK Nonfisik JENIS DAK FISIK 2018 a. b. c. d. e. f. g. h.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Tunjangan Profesi Guru PNSD Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus BOK dan BOKB Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM & Ketenagakerjaan Bantuan Pelayanan Administrasi Kependudukan


26

Sinergi antar Organisasi Perangkat di Daerah untuk Mendukung Pelaksanaan Kebijakan DAK Fisik yang Optimal

SEKDA

BAPPEDA

BPKAD

Sinergi Pembangunan di Daerah

SKPD

Bappeda  mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik di daerah. KEMENTERIAN KEUANGAN

DPRD

APIP

BPKAD  Pengelola DAK Fisik di RKUD, dan sebagai koordinator dalam penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik di daerah, baik dari sisi penggunaan dana dan pencapaian output/outcome.

27

Urgensi memahami kebutuhan daerah dalam penyusunan usulan DAK Fisik: Data Infrastruktur dan Kondisi Sosial, Ekonomi & Layanan Publik Daerah Kab. Berau Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Paser Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda Kab. Penajam Paser Utara Kab. Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur Daerah Kab. Berau Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Paser Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda Kab. Penajam Paser Utara Kab. Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur

Total Panjang Jalan

Kondisi Tidak Mantap

Km

Km

1.288,93 2.193,02 1.635,15 1.105,764 1.005,192 501,18 195,337 691,465 940,76 233,693 1.640,07

519,69 812,67 455,44 343,41 389,972 17,3 10,316 120,728 197,11 62,676 637,06

(%) 40,3% 37,1% 27,9% 31,1% 38,8% 3,5% 5,3% 17,5% 21,0% 26,8% 38,8%

Jumlah Puskesmas Rawat Inap 9 17 13 18 9 9 1 6 9 4

Jumlah Sekolah*

Non Rawat Inap 8 13 5 1 8 18 5 18 2 1

SD 156 456 208 202 215 174 56 226 104 36

SMP 44 131 52 78 64 60 33 91 29 11

Pendapatan/kapita Pertumbuhan Persalinan dg Tenaga Anak 12-23 bln dapat Ekonomi* Kesehatan* imunisasi campak* Juta rupiah* 145,70 5,1% 97,72% 79,18% 179,07 -10,7% 99,53% 84,63% 144,60 -1,4% 83,41% 85,53% 292,06 1,3% 83,77% 82,53% 145,92 -1,0% 79,79% 97,60% 120,32 2,6% 100,0% 80,08% 352,88 5,8% 99,37% 91,21% 63,00 0,0% 95,65% 86,07% 48,13 1,9% 94,94% 96,39% 74,65 3,1% 100% 89,53% 146,46 -1,3% 94,83% 84,94%

Keterangan: • ** tahun 2014 dan * tahun 2015 • Jumlah sekolah berdasarkan data rekapitulasi penerima BOS. • Data jumlah puskesmas dari Pusdatin Kemenkes. •KEMENTERIAN Data jalan bersumber dari KemenPUPERA KEUANGAN • Data lainnya bersumber dari BPS.

Akses Terhadap* Sanitasi

Rasio Gini**

Air Minum

68,2% 59,7% 20,7% 42,0% 54,3% 83,4% 90,0% 87,7% 63,1% 51,8%

APM* SD SMP 97,45% 87,96% 99,47% 76,89% 97,91% 79,44% 98,80% 83,95% 96,70% 67,18% 97,52% 76,97% 93,33% 79,68% 93,63% 84,96% 98,80% 73,91% 94,02% 62,09% 97,00% 79,06%

70,3% 68,9% 67,2% 58,0% 69,2% 95,1% 94,5% 90,0% 62,0% 12,7%

IPM* 72,72 71,78 69,34 70,76 70,30 78,18 78,78 78,69 69,26 64,89 74,17

0,32 0,31 0,28 0,30 0,30 0,34 0,35 0,31 0,32 #NA

Penduduk Miskin* 5,33% 7,99% 8,33% 9,31% 8,76% 2,91% 5,06% 4,82% 7,92% 10,50% 6,23%

28

Terima Kasih

29

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK se-KALIMANTAN TIMUR 2011-2017 berdasarkan Tiga dimensi pembangunan 1,000

919

900

Milyar

800 700 600

493

500 400 300 200 100

83 68

2011

38

77 88

131 46

2012

Pembangunan Manusia

79

2013

50

111 92

29 2014

49

42 2015

Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan

Infrastruktur Air Minum Perumahan, Perumahan dan Permukiman Permukiman, Air Minum & Sanitasi Sanitasi 541 Keluarga Berencana Kesehatan 311 Pelayanan Kesehatan Dasar 264 Kesehatan & KB Pelayanan Kesehatan Kefarmasian 187 149 Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Rujukan dan Pratama Sarpras Penunjang Kesehatan 2016 2017 Pendidikan Pendidikan SD Pembangunan Sektor Unggulan Pendidikan Pendidikan SMA Pendidikan SMK Pendidikan SMP Tambahan DAK Kesehatan

Jalan Perhubungan Transportasi Perdesaan Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lingkungan Hidup Pemadam Kebakaran Prasarana Pemda Prasarana Pemerintahan Sapras Damkar Daerah Sapras Satpol PP Satpol PP Sapras Daerah Tertinggal Sapras Daerah Tertinggal Sapras Kawasan Perbatasan Sapras Kawasan Perbatasan Sarana Perdagangan Sarana Perdagangan, Industri Sarana Perdagangan-Gudang Kecil dan Menengah, dan Sarana Perdagangan-Metrologi Pariwisata Sarana Perdagangan-Pasar Jalan Tambahan DAK Sarana Perdagangan Konektivitas/Transportasi

Energi Skala Kecil Kedaulatan Pangan

Energi Skala Kecil

Irigasi Pertanian

Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan Perikanan

Sarana Perdagangan, Industri Kecil dan Menengah, dan Pariwisata

Industri Kecil dan Menengah

Tambahan DAK

Irigasi

Pariwisata

30

DR. BOEDIARSO TEGUH WIDODO, M.E. DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN Tempat, tanggal lahir : Rembang, 23 Agustus 1958

Alamat Kantor

Riwayat Pendidikan

Riwayat Pekerjaan 2000-2001

Kepala Pusat Analisa Belanja Negara, Badan Analisa Fiskal, Kemenkeu

2001-2004

Kepala Pusat Analisa Pendapatan Negara dan Pembiayaan Anggaran, Badan Analisa Fiskal, Kemenkeu

2004-2012

Direktur Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu

Magister Ekonomi Keuangan Publik (Perencanaan dan Kebijakan Publik) Universitas Indonesia

2012-2013

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kemenkeu

Sep 2013Nov 2013

Plt. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu

Doktor Ilmu Ekonomi Ekonomi Publik Universitas Indonesia

2013-

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu

1970

SD Negeri Kutohardjo V, Rembang

1973

SMP Negeri II Rembang

1976

SMA Negeri II Rembang

1982

Sarjana Ekonomi Ekonomi Umum Universitas Diponegoro

2005

2012

: Gedung Radius Prawiro Lt. 9 Jalan Dr. Wahidin No.1, Jakarta Pusat

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER KHUSUS TAHUN 2018

Recommend Documents