LAPORAN PENELITIAN KELOMPOK TIM EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA PENSIUN SEKTOR KORPORASI
disusun oleh: Asep Ahmad Saefuloh Ahmad Sani Alhusain Sahat Aditua F. Silalahi T. Ade Surya Achmad Wirabrata
BIDANG PENGKAJIAN PUSAT PENGKAJIAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 2014
RINGKASAN EKSEKUTIF
1.
Dana Pensiun memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian karena selain menjamin kesejahteraan tenaga kerja setelah mereka memasuki masa pensiun. Dana pensiun dapat membantu perkembangan sektor riil melalui usaha investasi. Dengan besaran dana yang dikelola mencapai puluhan triliun maka dampak investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun akan sangat signifikan. Di sisi lain, dengan angka pertumbuhan yang dialami oleh Dana Pensiun, maka perlu kiranya Pemerintah memberikan perhatian terhadap beberapa isu dan permasalahan yang hingga saat ini masih muncul seputar pengelolaan Dana Pensiun.
2.
Untuk melihat lebih jauh bagaimana pengelolaan Dana Pensiun maka perlu melakukan penelitian lebih lanjut. Permasalahan yang akan dikaji lebih mendalam adalah: Bagaimanakah gambaran umum perkembangan pengelolaan Dana Pensiun saat ini khususnya di sektor korporasi, termasuk permasalahan apa yang dihadapi oleh lembaga pengelola Dana Pensiun?; Bagaimana perkembangan pengelolaan Dana Pensiun di daerah?; dan, bagaimanakah kebijakan yang dapat diambil Pemerintah untuk mendorong kinerja pengelolaan Dana Pensiun yang lebih baik kedepannya, termasuk bagaimana pengelolaan Dana Pensiun dikaitkan dengan pelaksanaan jaminan sosial?
3.
Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisa perkembangan Dana Pensiun di Indonesia adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan
untuk
memahami
fenomena
atau
gejala
sosial
dengan
lebih
menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji dengan menempatkan teori pada data yang diperoleh. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah studi literatur, FGD, dan studi kasus. 4.
Berdasarkan perspektif ekonomi kelembagaan, maka penyelenggaraan Dana Pensiun diatur dalam UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Program pensiun yang
diselenggarakan adalah adalah PPMP dan PPIP, sedangkan Bentuk organisasi Dana Pensiun yang beroperasi di Indonesia adalah DPPK dan DPLK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pensiun sudah menunjukkan perkembangan yang berarti terutama dilihat dari jumlah kepesertaannya. Sampai dengan September 2013 terdapat 267 Dana Pensiun di mana dengan proporsi DPPK yang lebih besar. 5.
Dalam perkembangannya Dana Pensiun juga tidak luput dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik yang bersifat investasi maupun kelembagaan. Permasalahan yang dihadapi bidang investasi adalah secara umumnya investasi (portofolio Dana Pensiun) yang dilakukan masih dominan pada pasar modal dan pasar uang, belum memasuki sektor riil sehingga kontribusi langsung pada pembangunan belum maksimal (indirect investment). Sedangkan secara kelembagaan permasalahan krusial yang dihadapi adalah masalah perlindungan bagi peserta.
6.
Sejalan dengan perkembangan di pusat, Dana Pensiun juga beroperasi di daerah. Berdasarkan studi kasus pada perusahaan BUMN, BUMD, dan swasta di DIY dan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa yang utama adalah pelaksanaan program Dana Pensiun merupakan bagian dari Program Pensiun. Umumnya perusahaan lebih mengutamakan melaksanakan Program Pensiun sebagaimana yang diatur dalam UU Jamsostek dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun karaktersitik dari penyelenggaraan Dana Pensiun di daerah adalah: 1)
Perkembangannya tidak terlepas dari perkembangan di pusat. Perusahaan yang memiliki cabang di daerah, maka pengelolaan Dana Pensiunnya menginduk ke kantor pusat perusahaan tersebut;
2)
Bagi perusahaan yang mapan, sudah mampu mendirikan Dana Pensiun sendiri;
3)
Perusahaan menjadi mitra pada DPPK; dan,
4)
Perusahaan belum menerapkan Dana Pensiun, tetapi hanya memfasilitasi untuk pegawai secara mandiri menjadi peserta dari DPLK. Dari studi kasus juga memperlihatkan bahwa program pensiun yang diselenggarakan berbentuk PPMP dan PPIP.
7.
Untuk perkembangan ke depan, terkait Dana Pensiun ini masih menemui beberapa kendala, yaitu: 1)
Perkembangan kelembagaan ekonomi yang dalam dua dasawarsa terakhir ini berkembang prinsip syariah tentu akan mendorong tumbuhnya prinsip syariah terhadap Dana Pensiun, namun pengaturan saat ini belum ada;
2)
Pendirian Dana Pensiun dengan mitra yang sangat banyak menimbulkan permasalahan tersendiri karena kebijakan berada pada pendiri sehingga beban kerugian yang muncul akan dibebankan pada pendiri; dan,
3)
Untuk mencapai GPFG, maka Pengurus Dana Pensiun diwajibkan untuk mengikuti Fit and Proper test sedangkan pengawasnya tidak, padahal ini penting agar pengawasan terhadap pengelolaan Dana Pensiun dapat merangsang investasi Dana Pensiun tetapi sekaligus memegang prinsip kehati-hatian.
8.
Terkait dengan UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, maka beberapa substansi perubahan yang penting adalah: 1)
Pengaturan program pensiun berdasarkan prinsip syariah yaitu perlu diatur prinsip pokok pengelolaan program pensiun syariah;
2)
Harus ada pengaturan tersendiri ketika pendirian Dana Pensiun melibatkan mitra yang banyak (kolektif) sehingga beban menjadi tanggungjawab kolektif, oleh karena itu perlu: Pemberian aturan khusus mengenai pengelolaan dana pensiun oleh Dana Pensiun Bersama khususnya mengenai aspek perlindungan kepentingan dan hak dari peserta; dan,
3)
Penegasan kriteria dalam pemilihan pengurus dan dewan pengawas. Harusnya dalam Dana Pensiun Bersama keanggotaan pengurus dan dewan pengawas harus proporsional dan mencerminkan keterwakilan dari seluruh peserta.
4)
Kemudian untuk mencapai GPFG maka kewajiban untuk mengikuti Fit and Proper Test sebaiknya diberlakukan kepada kedua belah pihak baik pengurus maupun pengawas.
5)
Terkait aspek perlindungan terhadap keberadaan dana yang telah terhimpun maka agar ada aturan hukum yang memerintahkan LPS untuk memberikan jaminan terhadap keberadaan dana pensiun. Peran utama LPS dalam hal ini
adalah melakukan pengawasan dan penjaminan agar dana yang terhimpun tidak digunakan oleh Dana Pensiun untuk berinvestasi di instrumen yang memiliki risiko tinggi hanya dikarenakan imbal hasil yang tinggi. Pada prinsipnya perlindungan terhadap keberadaan dana yang telah terhimpun dari karyawan harus dinomor satukan. 6)
Begitu juga perlunya aspek transparansi dalam pengelolaan dan investasi bagi DPLK berukuran besar yang memiliki banyak cabang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Aspek transparansi tersebut bisa diperkuat dengan mekanisme koordinasi dan pembuatan laporan berkala yang bisa diakses tidak hanya oleh kantor pusat tetapi juga oleh kantor cabang yang lain.
9.
Secara kelembagaan revisi UU No. 11 tahun 1992 adalah: 1)
Penyempurnaan ketentuan sanksi administratif yaitu dengan memuat bentukbentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada Dana Pensiun atau pihak terkait;
2)
Pengelolaan program lain oleh Dana Pensiun dengan membuka peluang bagi Dana Pensiun untuk dapat mengelola program kesejahteraan karyawan lain yang pendanaannya ditanggung pemberi kerja;
3)
Penggunaan manfaat pensiun sebagai kompensasi kewajiban pemberi kerja yaitu manfaat pensiun dapat digunakan sebagai kompensasi kewajiban pemberi kerja kepada karyawan dan pembayarannya dapat sekaligus dan dikecualikan dari penundaan pembayaran manfaat pensiun;
4)
Pengaturan pengelola statuter yaitu dalam hal tertentu OJK menetapkan Pengelola Statuter untuk mengambil alih kewenangan kepengurusan Dana Pensiun; Penyempurnaan jenis informasi yang wajib disampaikan Pengurus kepada Peserta yaitu Pengurus wajib menyampaikan informasi mengenai keuangan, kepesertaan, dan Peraturan Dana Pensiun dan setiap perubahannya kepada Peserta;
5)
Pengaturan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yaitu Dana Pensiun wajib memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan antara peserta dengan Dana Pensiun; Pengaturan lembaga dan profesi penunjang, yaitu untuk dapat
memberikan jasa bagi Dana Pensiun, lembaga atau profesi penunjang tertentu harus terdaftar pada OJK; 6)
Pengaturan Pembubaran Dana Pensiun yaitu Dana Pensiun dapat dibubarkan OJK apabila melanggar Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya; dan,
7)
Reorganisasi struktur DPLK yaitu Pendiri DPLK menunjuk pengurus dan dewan pengawas.
10. Perkembangan Dana Pensiun kedepannya, ketika dihadapkan dengan keberadaan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, maka jaminan pensiun merupakan salah satu Program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS. Implementasi program jaminan pensiun SJSN yang bersifat wajib berpotensi mempengaruhi perkembangan industri Dana Pensiun sukarela. Untuk itu ketentuan program pensiun wajib (BPJS ketenagakerjaan) perlu tetap memperhatikan kemampuan pendiri (affordable), dengan implementasi bertahap. Untuk itu harmonisasi terhadap pengaturan sistem pensiun secara menyeluruh merupakan suatu keharusan agar program yang dijalankan berdampak positif bagi seluruh masyarakat. Alternatif pengaturan yang dapat dilakukan adalah memperkenankan pemberi kerja yang telah memiliki program pensiun untuk mengkompensasikan besar manfaat pensiun dari program pensiun yang telah dimilikinya dengan manfaat pensiun dari program pensiun SJSN. Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah dengan menetapkan tingkat manfaat pensiun wajib yang tidak terlalu tinggi sehingga program pensiun sukarela sebagai tambahan manfaat pensiun tetap mendapat ruang.
