KEBIJAKAN DAK FISIK TAHUN 2018

REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN DAK FISIK TAHUN 2018 - Direktur Otonomi Daerah Bappenas -

1

Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2018 REPUBLIK INDONESIA

DAK TA.2018 DAK REGULER

DAK AFIRMASI

Tujuan: Untuk penyediaan pelayanan dasar sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan

Tujuan: Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang fokus pada Lokasi Prioritas (Kecamatan) pada Kab/Kota yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (Area/Spatial Based).

1. Pendidikan 10. Pariwisata 2. Kesehatan dan 11. Jalan KB 3. Air Minum 4. Sanitasi 5. Perumahan dan Permukiman

1. Kesehatan (Puskesmas) 2. Perumahan dan Permukiman

6. Pasar

DAK PENUGASAN Tujuan: Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2018 yang menjadi kewenangan Daerah dengan lingkup kegiatan yang spesifik serta lokasi prioritas tertentu.

3. Transportasi

1. Pendidikan (SMK) 2. Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama) 3. Air Minum

4. Pendidikan 5. Air Minum

4. Sanitasi 5. Jalan

6. Sanitasi

6. Irigasi

7. IKM

7. Pasar

8. Pertanian

8. Energi Skala Kecil

9. Kelautan dan Perikanan

9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

• Terdapat penambahan 4 bidang DAK Reguler baru yaitu Air Minum dan Sanitasi untuk mendukung pemenuhan target pelayanan dasar (SPM) serta Pasar dan Jalan untuk mendukung ketersediaan sarpras dalam mendukung pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan. • Terdapat penambahan 3 bidang DAK Afirmasi baru yaitu Pendidikan, Air Minum, dan Sanitasi, untuk menunjang pelayanan dasar di wilayah afirmasi, menu dimungkinkan sama dengan DAK Reguler, tetapi lokasinya dikunci. • Selain 8 bidang DAK Penugasan Eksisting Tahun 2017, terdapat penambahan 1 bidang DAK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sebelumnya berada di bawah Bidang DAK Penugasan Irigasi dan Sanitasi Tahun 2017. Pemisahan bidang DAK dilakukan agar implementasi kegiatan dapat berlangsung lebih baik dibandingkan tahun 2017. • Terdapat bidang – bidang yang kemungkinan sama atau terdapat di lebih dari 2 jenis DAK, namun berbeda dalam 2 fokus menu kegiatan dan lokasinya.

EVALUASI PELAKSANAAN DAK FISIK* REPUBLIK INDONESIA

Pengusulan yang paralel antara Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis menyebabkan terjadinya perbedaan versi proposal.

Terdapat perubahan menu DAK setelah sosialisasi kepada Pemda.

Tindak Lanjut: Memajukan waktu proses perencanaan DAK dan konsistensi menu di level Pusat

Keterbatasan waktu dalam menyiapkan proposal usulan dan keterlambatan proses penyusunan kebijakan DAK.

*Berdasarkan hasil studi World Bank (2017)

Pasca penerapan DAK proposal based, penetapan alokasi DAK tidak berkorelasi kuat dengan kebutuhan daerah.

Tindak Lanjut: Membuat satu portal untuk pengusulan DAK dan sosialisasi penggunaan aplikasi kepada daerah

Meski tersedia aplikasi, 8 dari 9 daerah masih memberikan proposal fisik karena kurangnya kapasitas SDM dan infrastruktur IT, serta menginginkan bukti fisik penerimaan proposal.

3

REPUBLIK INDONESIA

01

LANGKAH PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN DAK FISIK TAHUN 2018 : PENGUSULAN DAK FISIK TAHUN 2018 MELALUI APLIKASI E-PLANNING Instruksi Bapak Presiden RI mengenai “Satu usulan dengan menggunakan teknologi informasi”;

01 Instruksi Presiden

02 03 04

Penyusunan aplikasi e-planning DAK ini menjadi satu portal pengusulan DAK Fisik dari pemerintah daerah yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder (lintas K/L dan lintas Pemerintah Daerah).

04 Pengintegrasian Aplikasi Kementerian Lembaga

Dilakukan pengintegrasian e-planning DAK ke eplanning Bappenas.

Aplikasi e-planning DAK Fisik ini akan disinkronkan dengan sistem serupa di K/L Pengampu DAK.

03

02

Sosialisasi Aplikasi ePlanning DAK

Satu Portal Aplikasi Pengusulan DAK Fisik

4

REPUBLIK INDONESIA

No.

Pembagian Peran dalam e-Planning DAK Fisik Instansi

Peran dalam e-planning DAK

1.

Pemerintah Kab/Kota

• •

Mengusulkan proposal dan data teknis DAK Tahun 2018 Menyampaikan data realisasi DAK tahun 2015 – 2016

2.

Pemerintah Provinsi

• • •

Mengusulkan proposal dan data teknis DAK Tahun 2018 Menyampaikan data realisasi DAK tahun 2015 – 2016 Memberikan rekomendasi terhadap usulan Pemerintah Kab/Kota

3.

Kementerian PPN/ Bappenas

•

Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara usulan pemerintah daerah dengan lokasi prioritas Melakukan penilaian tehadap usulan pemda berdasarkan kriteria kesesuaian dengan Lokasi Prioritas dan target PN

• 4.

Kementerian Keuangan

• • •

Melakukan verifikasi terhadap usulan Pemda Melakukan penilaian terhadap usulan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan negara Mengalokasikan DAK per-daerah sesuai hasil penilaian usulan

5.

Kementerian Dalam Negeri

•

Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dengan urusan daerah sesuai UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5.

K/L (teknis)

•

Melakukan verifikasi terhadap usulan Pemda sesuai dengan kebijakan dan target DAK 2018 yang telah dirancang 5 Melakukan penilaian terhadap usulan pemerintah daerah

•

Poin Penting Dalam Pengisian Aplikasi E-planning DAK Fisik (1/4) REPUBLIK INDONESIA

Input aplikasi dilakukan oleh Bappeda dengan berkoordinasi bersama SKPD terkait dan DPPKAD.

01 02 03 04

Terdapat 3 (tiga) hal yang diisi: a.Data realisasi DAK tahun 2015 – 2017 b.Data teknis dan data dukung per-bidang DAK Tahun 2018 c.Usulan kegiatan DAK Tahun 2018 Data teknis: melekat pada bidang, bersifat umum/makro daerah, dan hanya diisi satu kali, sementara Data pendukung melekat ke kegiatan, lebih spesifik, dan tergantung kepada jenis kegiatan. Data teknis bersifat WAJIB diisi, selain usulan kegiatan tahun 2018. 6


Bappeda tidak hanya mengkoordinasikan data yang diinput dalam aplikasi, tetapi juga melakukan verifikasi data tersebut (usulan, data teknis dan realisasi).

05 06 07

Usulan kegiatan DAK Tahun 2018 harus: a. Merupakan urusan daerah sesuai UU 23/2014 (prov/kab/kota) b.Sesuai dengan kebutuhan daerah (representatif) c. Spesifik hingga ke lokus tertentu (kecamatan/desa/ruas-ruas tertentu) d.Usulan anggaran harus rasional dan mempertimbangkan kapasitas fiskal negara

Data teknis yang disampaikan harus: a. Akurat (up to date) b. Telah dilakukan verifikasi oleh Bappeda (sistem kontrol) 7


Surat pengantar diprint dari Sistem dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan dicap basah, kemudian di-upload ke dalam sistem.

08 09 10

Hardcopy Surat Pengantar dan Rekapitulasi dikirim dan ditujukan kepada 4 instansi: Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan K/L teknis Pengampu DAK.

Bappeda provinsi memberikan rekomendasi terhadap usulan kegiatan pemerintah kabupaten/kota melalui fitur penilaian di dalam aplikasi e-proposal.

11 Semua usulan berasal dari data e-proposal (input Rakortek di bulan Februari) sehingga usulan baru juga harus disampaikan melalui aplikasi e-proposal. 8


12 13 14 15

Kriteria skoring oleh Bappeda provinsi (based on scoring system di Rakortek) : • Kondisi saat ini • Pengaruh fungsi pelayanan • Manfaat bagi daerah • Luas cakupan dampak • Tingkat urgensi • Dukungan administrasi (kelayakan teknis, sosial, ekonomis dan lingkungan, DED, dan RAB) • Ketersediaan tempat/lahan

Perhatikan jadwal pengisian aplikasi e-planning DAK: • Sosialisasi (10-21 April 2017) • Periode penyampaian usulan (24 April – 15 Mei 2017) • Konfirmasi usulan (Juli – Agustus 2017) Pengisian harus dilaksanakan secara tepat waktu dan seluruh pihak harus berpartisipasi aktif. User name yang digunakan = user name dalam e-planning

9

RANCANGAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAK FISIK TA. 2018 REPUBLIK INDONESIA

Penetapan Prioritas Nasional Desember 2016

Tujuan: Penetapan PN, PP, dan KP untuk tahun 2018 Peran: Bappenas

RAPIM Penentuan Bidang DAK 20 Februari 2017

Tujuan: Membahas dan menyepakati arah kebijakan dan Bidang DAK Tahun 2018 Peran: Bappenas (Melalui RAPIM)

Penetapan Perpres Juknis Desember 2017

Tujuan: Penetapan dan Sosialisasi Petunjuk Teknis DAK Tahun 2018 kepada daerah Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis

Trilateral Meeting DAK 23 Maret 2017

Tujuan: Membahas dan menyepakati kebijakan sasaran, menu, lokasi prioritas, dan kriteria teknis DAK Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis

Penetapan Perpres Pagu Alokasi DAK

November 2017

Tujuan: Alokasi ditetapkan yang akan memuat alokasi, menu, dan lokus prioritas Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis

Konsolidasi dan Uji Coba Sistem E-Planning untuk Proposal DAK

30-31 Maret 2017 Tujuan: Finalisasi sistem eplanning sebagai portal utama pengusulan proposal DAK oleh Daerah Peran: Bappenas, Kemenkeu.

Rapat Paripurna DPR RI Oktober 2017

Tujuan: Penyampaian hasil pembahasan Peran: DPR RI, Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis

Sosialisasi Rancangan Awal Kebijakan DAK 10-21 April 2017

Tujuan: Sosialisasi arah kebijakan, bidang, dan menu kegiatan kepada daerah sekaligus bimbingan teknis kepaada Pemda Peran: Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri dan K/L Teknis

Rakor Pusat II Okt 2017

Tujuan: Penyesuaian Lokus Kegiatan, menu dengan Pagu Definitif per Daerah Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis

Penyampaian Proposal Penilaian Proposal Usulan oleh Daerah DAK April-Mei 2017 Mei-Juni 2017 Tujuan: Penerimaan proposal usulan sekaligus melakukan verifikasi awal terkait kelengkapan proposal (rekapitulasi usulan, usulan per bidang, dan data teknis) melalui sistem e-planning Peran: Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri dan K/L Teknis

Tujuan: Menilai proposal usulan DAK berdasarkan format penilaian (lokasi prioritas, kriteria teknis, serta rekomendasi menu dan lokus) yang telah ditetapkan dalam Trilateral Meeting DAK Peran: Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri dan K/L Teknis

Penyusunan Rancangan Awal Juknis dan Juklak Sept 2017 Tujuan: Rapat Panja TKDD Penyusunan draft awal petunjuk teknis Sept 2017 pelaksanaan DAK Tujuan: berdasarkan hasil Pembahasan Materi kesepakatan dalam TM TKDD dalam RUU APBN DAK fan Nota Keuangan Peran: Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan DPR RI, Bappenas & K/L Teknis Kemenkeu

Forum Konfirmasi Bersama Pusat-Daerah Juli-Agustus 2017 Tujuan: Konfirmasi hasil penilaian proposal usulan DAK kepada daerah, serta pembahasan menu dan lokus DAK Peran: Bappenas, Kemenkeu,Kemendagri dan K/L Teknis, DPD

Rakor Pusat Agustus 2017 Tujuan: Penyesuaian Lokus Kegiatan, menu dengan Pagu Indikatif Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis

Sidang DPOD terkait Kebijakan DAK Agustus 2017 Tujuan: Penyampaian kebijakan DAK 2018 sebelum dibahas bersama legislatif Peran: DPOD, Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu, dan 10 K/L Teknis

REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

11

KEBIJAKAN DAK FISIK TAHUN 2018

Recommend Documents