KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DAK FISIK TAHUN ANGGARAN 2018 SOSIALISASI DAN PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI E-PLANNING DAK
JAKARTA, 10-21 APRIL 2017
Pokok Bahasan
01
03
05
Penganggaran
Kebijakan Pengalokasian DAK Fisik TA 2018
Kebijakan Penyaluran DAK Fisik
02
04
07
Arah Kebijakan DAK Fisik TA 2018
Verifikasi, Penilaian dan Sinkronisasi dan Harmonisasi
Tanya Jawab
KEMENTERIAN KEUANGAN
2
KEMENTERIAN KEUANGAN
Penganggaran
SIKLUS PENGANGGARAN
Daerah & Kementerian Keuangan KEMENTERIAN KEUANGAN
Indikasi Kebutuhan DAK Fisik Arah dan prioritas bidang/subbidang DAK Fisik untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dalam kerangka pembangunan jangka menengah; Kebutuhan tahunan pendanaan prioritas nasional yang akan didanai melalui DAK Fisik; Kebutuhan pendanaan untuk percepatan penyediaan infrastruktur dan sarana dan prasarana dasar, serta percepatan pembangunan daerah perbatasan, daerah tertinggal, dan daerah kepulauan; Kebutuhan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dan kesehatan sebesar 5% (lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Perkembangan DAK dan/atau DAK fisik dalam 3 (tiga) tahun terakhir. KEMENTERIAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
Arah Kebijakan DAK TA 2018
Arah Kebijakan DAK Fisik KEBIJAKAN DAK FISIK 1. Jenis dan bidang DAK Fisik disempurnakan sesuai dengan prinsip money follow program, berbasis proposal, serta sinkronisasi DAK dengan belanja K/L; 2. Penguatan peran Provinsi dalam sinkronisasi usulan DAK Fisik; 3. Menghilangkan kewajiban Dana Pendamping; 4. Penetapan juknis dengan Perpres, dan berlaku 3 tahun; 5. Memperbaiki Penyaluran DAK: a. secara triwulan per bidang; b. penyaluran secara sekaligus sesuai rekomendasi KL dan Bidang yang alokasi sd. 1 Miliar; c. berbasis kinerja penyerapan (performance based); 6. Mewajibkan daerah melaporkan capaian output/outcome.
1. DAK REGULER
Membantu mendanai kegiatan untuk penyediaan pelayanan dasar sesuai UU 23/ 2014 dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan 1. Pendidikan; 2. Kesehatan dan KB; 3. Air Minum; 4. Sanitasi; 5. Perumahan dan Permukiman; 6. Pasar; 7. Industri Kecil dan Menengah (IKM); 8. Pertanian; 9. Kelautan dan Perikanan; 10.Pariwisata; dan 11.Jalan. KEMENTERIAN KEUANGAN
2. DAK PENUGASAN
Mendukung pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2018 yang menjadi kewenangan Daerah, lingkup kegiatan spesifik serta lokasi prioritas tertentu
1. Pendidikan (SMK); 2. Kesehatan (RS Rujukan dan Pratama); 3. Air Minum; 4. Sanitasi; 5. Jalan; 6. Irigasi; 7. Pasar; 8. Energi Skala Kecil; dan 9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. DAK AFFIRMASI
Membantu mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada Lokasi Prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (Area/Spatial Based)
1. Kesehatan (Puskesmas); 2. Perumahan dan Permukiman; 3. Transportasi; 4. Pendidikan; 5. Air Minum; dan 6. Sanitasi
7
Penentuan Jenis/Bidang/Subbidang DAK Fisik BAPPENAS
DJPK
KEMENTERIAN/LEMBAGA
✓ program dan/atau kegiatan yang menjadi prioritas nasional; ✓ lokasi dari program dan/atau kegiatan yang menjadi prioritas nasional; ✓ perkiraan kebutuhan anggaran untuk mendanai kegiatan; dan ✓ data pendukung
✓ kebutuhan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dan kesehatan sebesar 5% (lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan ✓ perkembangan DAK Fisik dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
✓ ruang lingkup, sasaran, dan target manfaat program dan/atau kegiatan; ✓ prioritas kegiatan per bidang/subbidang DAK Fisik; ✓ rincian kegiatan berupa nama kegiatan, target output kegiatan, satuan biaya, dan lokasi kegiatan; ✓ perkiraan kebutuhan anggaran untuk mendanai kegiatan; dan ✓ data pendukung,
KEMENTERIAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
Kebijakan Pengalokasian DAK Fisik TA 2018
MEKANISME PENGALOKASIAN DAK Penetapan Bidang/Subbidang/ Menu kegiatan dan format/template Usulan DAK
Pemberitahuan Bidang/Subbidang/ Menu kegiatan dan format/template Usulan DAK kepada daerah
Maret
Pertimbangan DPD atas arah kebijakan DAK September
Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK oleh daerah
April
Penghitungan alokasi sementara DAK per Bidang/Subbidang/ Subjenis per Daerah Agustus-September
April -Mei
Penentuan pagu per Bidang/ subbidang/subjenis berdasarkan kebutuhan daerah dan ketersediaan pagu DAK dalam RAPBN Agustus
Pembahasan RUU APBN (Panja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa) Oktober KEMENTERIAN KEUANGAN
Verifikasi dan Penilaian Usulan DAK oleh K/L, Bappenas, dan Kemenkeu Juni-Juli
Sinkronisasi & harmonisasi perencanaan DAK antar kab./Kota dan antara kab./Kota dengan provinsi berdasarkan RKPD dan RPJMD serta RKP dan RPJMN, dengan memperhatikan masukan dari DPD dan DPR Akhir Juli
Penetapan Alokasi DAK per Daerah Oktober 10
10
PENYUSUNAN USULAN DAK FISIK
Sekda
Bappeda
SKPD TEKNIS
Mempertimbangkan: 1. kesesuaian usulan kegiatan dengan prioritas nasional dan prioritas daerah; 2. sinkronisasi usulan kegiatan antarbidang; 3. skala prioritas kegiatan per bidang/subbidang; 4. target output kegiatan yang akan dicapai, termasuk untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum; 5. lokasi pelaksanaan kegiatan; 6. satuan biaya masing-masing kegiatan; dan 7. tingkat penyerapan dana dan capaian output DAK dan/atau DAK Fisik dalam 3 (tiga) tahun terakhir. KEMENTERIAN KEUANGAN
SKPKD
a.Surat pengantar kepala daerah. b.Rekapitulasi usulan DAK;
BERKAS USULAN DAK
11
PENYAMPAIAN USULAN DAK FISIK K/L TEKNIS a. Surat pengantar kepala daerah. b. Rekapitulasi usulan DAK; dan c. Usulan DAK per bidang/ subbidang
a. Surat pengantar kepala daerah. b. Usulan DAK per bidang/ subbidang
KEMENKEU dan BAPPENAS BERKAS USULAN DAK
a. Surat pengantar kepala daerah. b. Rekapitulasi usulan DAK; dan c. Usulan DAK per bidang/ subbidang
GUBERNUR a. Surat pengantar kepala daerah. b. Rekapitulasi usulan DAK; dan c. Usulan DAK per bidang/ subbidang
April KEMENTERIAN KEUANGAN
15 Mei 12
VERIFIKASI DOKUMEN USULAN DAK FISIK No.
Uraian
K/L Teknis
Bappenas
Kemenkeu
1
kelengkapan dan kesesuaian usulan DAK Fisik dengan surat pemberitahuan;
√
√
√
2
kesesuaian antara rekapitulasi usulan DAK Fisik dengan rincian usulan DAK Fisik per bidang/subbidang;
√
√
√
3
kesesuaian usulan DAK Fisik antara dokumen fisik (hardcopy) dengan dokumen elektronik (softcopy); dan
√
√
√
4
batas waktu penyampaian usulan DAK Fisik.
√
√
√
KEMENTERIAN KEUANGAN
13
PENILAIAN KELAYAKAN USULAN DAK FISIK (PEDOMAN) NO
K/L TEKNIS
BAPPENAS
KEMENTERIAN KEUANGAN
1
Kesesuaian usulan kegiatan dengan jenis-jenis kegiatan per bidang/subbidang DAK fisik.
Target output dan lokasi prioritas kegiatan per bidang/subbidang per tahun secara nasional;
Kesesuaian usulan kegiatan dengan menu kegiatan per bidang/subbidang DAK fisik yang ditetapkan oleh
2
Usulan target output kegiatan dengan memperhatikan: ✓ data teknis kegiatan pada data pendukung usulan DAK Fisik; ✓ perbandingan data teknis kegiatan pada data pendukung usulan DAK Fisik dengan data teknis yang dimiliki oleh kementerian/lembaga teknis; ✓ tingkat capaian Standar Pelayanan Minimum bidang/subbidang yang terkait oleh daerah; ✓ target output/manfaat kegiatan per bidang/subbidang DAK yang diusulkan oleh daerah dalam jangka pendek dan jangka menengah; dan ✓ target output/manfaat per bidang/subbidang DAK secara nasional dalam jangka pendek dan jangka menengah.
Target output dan lokasi prioritas kegiatan per bidang/subbidang dalam jangka menengah secara nasional; dan
Kementerian/lembaga teknis; Kewajaran nilai usulan kegiatan dan indeks kemahalan konstruksi; dan
3
Kewajaran nilai usulan kegiatan.
Target output dan prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
Alokasi dan kinerja penyerapan DAK fisik serta tingkat capaian output tahun sebelumnya.
KEMENTERIAN KEUANGAN
14
PENGHITUNGAN ALOKASI DAK FISIK
K/L
• TARGET OUTPUT • UNIT COST
• SKALA PRIORITAS BAPPENAS
• SATUAN BIAYA KEMENKEU • KINERJA PENYERAPAN
Sinkronisasi & harmonisasi perencanaan DAK antar kab./kota dan antara kab./kota dengan provinsi berdasarkan RKPD dan RPJMD serta RKP dan RPJMN, dengan memperhatikan masukan dari DPD dan DPR
Total Kebutuhan dana perbidang
Total Volume Output Kegiatan = (total Volume Ouput Kegiatan yang disetujui K/L ) x (skala prioritas dari Bappenas) x (tingkat penyerapan dana dari Kemenkeu) Kebutuhan Dana per Kegiatan = (total Volume Ouput Kegiatan) x (satuan biaya yang telah disetujui Kementerian Keuangan)
KEMENTERIAN KEUANGAN
Total Kebutuhan Dana
Total Kebutuhan Dana = total kebutuhan dana per kegiatan per daerah
Bila total kebutuhan dana ≠ pagu DAK RAPBN, maka dilakukan penyesuaian total kebutuhan dana per bidang/subbidang berdasarkan pagu DAK RAPBN
Total Kebutuhan Dana vs Pagu DAK RAPBN
Alokasi Sementara DAK per daerah
• Output kegiatan disesuaikan dengan pagu DAK • Output kegiatan yang telah disesuaikan dikalikan dengan standar biaya satuan untuk mendapatkan alokasi sementara DAK per daerah • Alokasi sementara DAK per daerah mempertimbangkan keseimbangan alokasi DAK antar daerah dan alokasi DAK tahun sebelumnya.
15
PENETAPAN ALOKASI DAK FISIK
Pertimbangan DPD atas arah kebijakan DAK
Alokasi Sementara DAK per daerah
KEMENTERIAN KEUANGAN
Pembahasan RUU APBN (Panja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa)
Penetapan Alokasi DAK per Daerah
16
MEKANISME PENGALOKASIAN DAK FISIK PEMDA Usulan Daerah
K/L TEKNIS Usulan Daerah
BAPPENAS Usulan Daerah
DPD RI
DPR RI
pertimbangan DPD kepada DPR terkait dengan kebijakan DAK dalam RUU APBN
Pembahasan RUU APBN dan Penetapan Alokasi DAK
KEMENKEU Usulan Daerah
Verifikasi
Verifikasi
Verifikasi
Usulan Daerah yang telah diverifikasi
Usulan Daerah yang telah diverifikasi
Usulan Daerah yang telah diverifikasi
Penilaian Kelayakan
Penilaian Kelayakan
Penilaian Kelayakan
Target output kegiatan dan satuan biaya yang disetujui
Prioritas kegiatan dan lokasi
Satuan Biaya dan kinerja penyerapan DAK T-2
Total kebutuhan dana
Penyesuaian total kebutuhan dana dengan pagu DAK RAPBN KD >
Pagu DAK per bidang
Pagu alokasi DAK per bidang dan Alokasi DAK sementara per daerah
KD = PAGU
17
KEMENTERIAN KEUANGAN
Kebijakan Penyaluran DAK Fisik
Penyaluran DAK Fisik (1) Besaran per Triwulan
30%
paling cepat Februari paling lambat April
TW I
25%
25%
paling cepat April paling lambat Juli
paling cepat Juli paling lambat Oktober
TW II
TW III
paling cepat Oktober, paling lambat Desember sebesar selisih antara dana yang telah diterima di RKUD dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan
✓ DAK yang disalurkan (TW IV) sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai output 100%; ✓ Mengurangi/menghilangkan Sisa DAK yang ada di RKUD; ✓ Perencanaan Kas Pemerintah menjadi lebih terukur dan sehat; dan ✓ Mendisplinkan daerah dalam perencanaan kas. KEMENTERIAN KEUANGAN
TW IV
Penyaluran DAK Fisik (2) PERSYARATAN: Triwulan I ✓ APBD TA berjalan ✓ laporan realisasi penyerapan dan capaian output kegiatan TA sebelumnya .
Triwulan II ✓ laporan realisasi penyerapan dana paling sedikit 75% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output TW I. ✓ Ringkasan kontrak, jika kegiatan secara kontraktual
Triwulan III ✓ laporan realisasi penyerapan dana paling sedikit 75% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output s.d TW II paling sedikit 30%
Meningkatkan pencapaian sasaran target out yang telah ditetapkan pada TA sebelumnya Meningkatkan kemampuan dan komitmen daerah dalam pelaksanaan DAK Fisik; KEMENTERIAN KEUANGAN
Mendorong pencapaian target output yang telah ditetapkan
Triwulan IV ✓ laporan realisasi penyerapan dana paling sedikit 90% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output s.d TW III paling sedikit 65% ✓ nilai rencana penyelesaian kegiatan dalam rangka penyelesaian capaian output 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik.
Penyaluran DAK Fisik (4) BATAS WAKTU PENYAMPAIAN PERSYARATAN:
Konsekuensi persyaratan terlambat: ✓ DAK Fisik TW berikutnya tidak disalurkan Tujuan Penerapan: ✓Penerapan punishment bagi daerah yang tidak tertib dan berkomitmen rendah
Triwulan III paling lambat tanggal 30 September
Triwulan I paling lambat tanggal 31 Maret
Triwulan II
✓Menodorong daerah agar tertib/disiplin anggaran KEMENTERIAN KEUANGAN
paling lambat tanggal 30 Juni
Triwulan III paling lambat tanggal 15 Desember
21
Penyaluran DAK Fisik (3) Penyaluran DAK Fisik bidang tertentu s.d 1 Milyar: ✓ Dapat sekaligus paling cepat April paling lambat Juli ✓ Persyaratan: ▪ perda APBD TA berjalan; ▪ laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik TA ▪ Ringkasan kontrak ✓Batas penyampaian persyaratan 21 Juli ✓Laporan paling lambat November TA berjalan Tujuan Perubahan Penyaluran berdasarkan nilai kontrak dan mempermudah pelaksanaan DAK Fisik yang relatif sederhana dalam pelaksanaannya KEMENTERIAN KEUANGAN
Penyaluran DAK Fisik (4) Penyaluran DAK Fisik yang pembayarannya tidak bisa bertahap: ✓ K/L menyampaikan rekomendasi Bidang DAK yang kegiatan sebagian/seluruh kegiatannya tidak bisa dilakukan pembayaran secara bertahap; ✓ Rekomendasi disampaikan ke DJPK paling lambat Februari; ✓ DJPK menyampaikan rekomendasi K/L kepada KPPN melalui koordinator KPA; ✓ Penyaluran bidang yang kegiatannya bertahap: sebesar persentase triwulanan dari pagu bidang DAK setelah dikurangi kegiatan yang pembayarannya tidak bisa dilakukan bertahap; ✓ Penyaluran bidang yang sebagian/seluruh kegiatan yang tidak bisa bertahap, setelah memenuhi syarat: 1. Rekomendasi dari K/L 2. Perda APBD TA berjalan. 3. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output TA sebelumnya. 4. ringkasan kontrak dan/atau bukti pemesanan barang atau sejenis.
Tujuan Perubahan Mengatur lebih rinci terhadap kegiatan yang pembayarannya sebagian/seluruhnya tidak dapat dilakukan secara bertahap KEMENTERIAN KEUANGAN
Peralihan Penyaluran DAK FISIK PERALIHAN 2017 ✓Penyaluran TW I: a. paling lambat 31 Mei b. laporan persyaratan penyaluran disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. DJPK dalam bentuk data elektronik (softcopy); c. DJPK menyampaikan rekomendasi penyaluran DAK Fisik triwulan I kepada Kepala KPPN. ✓Batas penyampaian persyaratan: a. Triwulan I paling lambat tanggal 19 Mei; b. Triwulan II paling lambat tanggal 21 Juli; c. Triwulan III paling lambat tanggal 21 Oktober; dan ✓Rekomendasi kegiatan DAK Fisik yang pembayarannya baik sebagian atau seluruhnya tidak bisa dilakukan secara bertahap, disampaikan ke DJPK paling lambat April. ✓Penyampaian persyaratan penyaluran kegiatan DAK Fisik yang pembayarannya baik sebagian atau seluruhnya tidak bisa dilakukan secara bertahap paling lambat 19 Mei. KEMENTERIAN KEUANGAN
Ketentuan Lain-lain DAK Fisik tidak terlaksana karena bencana alam dan/atau kerusuhan: ✓ DAK Fisik dapat dialokasikan kembali pada TA berikutnya. ✓ BPKP dan kementerian/lembaga teknis melakukan verifikasi atas nilai DAK Fisik yang tidak terlaksana ✓ Berdasarkan hasil verifikasi, BPKP dan kementerian/lembaga teknis menyampaikan rekomendasi pengalokasian DAK Fisik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
Tujuan Perubahan Memberikan keringanan pelaksanaan DAK Fisik karena keadaan di luar kendali daerah yang sifatnya force major KEMENTERIAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
Tanya Jawab
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TERIMA KASIH
