PENGALOKASIAN DANA TP DAN DAK
Disampaikan oleh: IR. JUNAIDI RIFAI, MM KEPALA SUBDIT EVALUASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN Dalam Acara: “DISKUSI TENTANG SINKRONISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN DENGAN DAK” Jakarta, 25 Maret 2014
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan - Kesempurnaan
1
Outline Pengalokasian Dana TP • • • •
Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Alur Belanja APBN Ke Daerah Pokok-pokok Kebijakan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Rekomendasi Menteri Keuangan
Pengaloksian DAK • • • • • • •
Dasar Hukum Definisi DAK Prinsip-prinsip DAK Peran K/L Tahap Perencanaan dan Pengalokasian DAK Formula DAK dan Data Penetapan Alokasi dan Dana Pendamping
2
PENGALOKASIAN DANA TP
3
PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Pasal 3 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
ಯ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.ರ
4
ALUR BELANJA APBN KE DAERAH Daerah
Pemerintah Pusat Mendanai kegiatan 6 Urusan (Absolut)
Belanja Pemerintah Pusat
Melalui Angg.K/L
diselenggarakan Sendiri oleh Pemerintah • Sebagian dapat diselenggarakan Sendiri oleh Pemerintah;
Mendanai kegiatan di luar 6 Urusan Absolut
• Sebagian dapat diselenggarakan melalui asas Dekonsentrasi; • Sebagian dapat diselenggarakan melalui asas Tugas Pembantuan.
Mendanai Program Nasional
Belanja APBN
Melalui Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP)
Dana Perimbangan
Transfer ke Daerah
Dana Otsus Dana Penyesuaian
• • •
DBH DAU DAK
PNPM ; BOK ; Jamkesmas
Subsidi ; BLT Pajak SDA
Penyelenggaraan Desentralisasi
(Masuk APBD) 5
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Sumber Pendanaan
Provinsi Desen TP
Desen
Kab/Kot a TP
NEW
Desa
SUMBER PENDANAAN
DUB
Dana Transfer
TP
Dana Transfer
Deko n
ADD, dll
Untuk Provinsi dan Kab/Kota berupa urusan wajib dan pilihan
Sendir i
Pusat Dana Alokasi Desa (DAD)
Diluar 6 urusan absolut
politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; Moneter & fiskal nasional agama.
DAD
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Concurrent (Urusan Bersama)
6 Urusan absolut
Penyelenggaraan Urusan / KEWENANGAN
Prinsip: MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY
Berskala Desa 6
POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
7
DASAR HUKUM PENGELOLAAN DANA DEKON/TP
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaha Daerah; PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewengan serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi PMK 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang disempurnakan dengan PMK 248 Tahun 2010 SEB 3 Menteri tentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan K/L di Daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur Selaku Wakil Pemerintah
8
DEFINISI
Dekonsentrasi (DK) adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah (WP) dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 9
PRINSIP PENGELOLAAN DANA DEKON/TP Pendanaan Dekon/TP hanya dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat di daerah (PP 38/2007) Pendanaan Dekon/TP seluruhnya bersumber dari APBN, K/L tidak diperkenankan meminta Daerah menyediakan dana pendamping (cost sharing) Kegiatan Dekon/TP yang didanai mengacu pada RKP dan Prioritas Nasional Pendanaan Dekon/TP memperhatikan keseimbangan pendanaan di daerah dan kebutuhan pembangunan daerah agar tepat sasaran dan tidak terkonsentrasi pada daerah tertentu K/L wajib memberitahukan kegiatan Dekon/TP kepada Gubernur/Bupati/Walikota sebelum pelimpahan/penugasan dalam rangka mendukung terwujudnya sinergisitas pusat dan daerah Pengelolaan Dana Dekon/TP dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel guna mewujudkan LKPP yang Wajar Tanpa Pengecualian 10
PRINSIP PENDANAAN DEKON/TP Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L juga harus memperhitungkan kebutuhan anggaran:
biaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD; biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan yang belum dihibahkan; honorarium pejabat pengelola keuangan dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan; dan biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pengalokasian Dana Dekon dan Dana TP memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah (besarnya transfer ke daerah dan kemampuan keuangan daerah), dan kebutuhan pembangunan di daerah
Formulasi Keseimbangan Pendanaan di Daerah dituangkan dalam bentuk Rekomendasi Menteri Keuangan, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan masukan bagi K/L dalam menentukan lokasi dan alokasi Dana Dekon dan Dana TP 11
KARAKTERISTIK KEGIATAN DK/TP Dekonsentrasi
• •
• •
Sifat kegiatan non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap Kegiatan non-fisik, antara lain berupa: sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian. Pendanaan hanya diperuntukkan mendukung peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat Menggunakan Akun Belanja Barang sesuai dengan peruntukannya
Tugas Pembantuan Sifat kegiatan fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset pemerintah.
Kegiatan fisik, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta dapat berupa kegiatan yang bersifat fisik lainnya - Kegiatan bersifat fisik lainnya antara lain pengadaan barang habis pakai, seperti obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk, atau sejenisnya yang diserahkan kepada pemerintah daerah
Pengadaan aset Belanja Barang Fisik Lainnya Tugas Pembantuan menggunakan akun dengan kode akun 521411
Menggunakan Akun Belanja Modal sesuai dengan peruntukannya
12
Rekomendasi Menteri Keuangan 2013 Keseimbangan Pendanaan di Daerah Dalam Rangka Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan T.A. 2014
Tujuan 1. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, serta proporsional dalam pengalokasian dana Dekon/TP 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dana Dekon/TP 3. Mendukung K/L dalam merencanakan lokasi dan alokasi dana Dekon/TP agar tepat sasaran
Dasar Hukum •
PP 7/2008 Pasal 21 Ayat (2) dan Pasal 50 Ayat (2)
•
PMK 156/2008 (Pasal 8, 9, dan 10) 14
(Intrepretasi UU 17/2003)
Kementerian/Lembaga (COO - Pengguna Anggaran)
Menteri Keuangan (CFO - Pengelola Fiskal dan BUN)
Indikator Teknis
Indikator Umum
Alokasi dan lokasi Dana Dekon/TP
Keseimbangan Pendanaan di Daerah
Renja - KL
Rekomendasi Menkeu
www.djpk.depkeu.go.id
15
Variabel Keseimbangan Pendanaan di Daerah Pertimbangan :
• Transparan dan
Akuntabel • Proporsionalitas • Tidak terkonsentrasi di Daerah tertentu
Variabel Keseimbangan Pendanaan di Daerah
Variabel Kemampuan Fiskal Daerah (KFD)
Agenda Pembangunan Nasional : •Pro-Growth •Pro-Job •Pro-Poor
Variabel Pembangunan di Daerah (IPM)
Sumber Data : - KFD dari Pemda (APBD) dan Depkeu - IPM dari BPS
PAD Lain-Lain Pend yg sah Transfer ke Daerah (DAU, DAK, DBH, Otsus, Penyesuaian Belanja PNSD
Cut Off : Data (n-1) untuk Alokasi (n+1) n = Tahun Proses
Indikator Pembangunan Masyarakat di Daerah, mencakup bidang : Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan rakyat 16
Peta Keseimbangan Pendanaan di Daerah
Prioritas 2
Kuadran II
Kuadran I
KFD di bawah rata-rata nasional namun IPM di atas rata-rata nasional
KFD dan IPM di atas rata-rata Nasional
Non prioritas Keterangan :
KFD = Kemampuan Fiskal Daerah
Indeks KFD
Prioritas 1
www.djpk.depkeu.go.id
Kuadran III
Kuadran IV
KFD dan IPM di bawah rata-rata nasional
KFD di atas rata-rata nasional namun IPM di bawah rata-rata nasional
Reindex IPM
IPM = Indeks Pembangunan Manusia
Non prioritas
17
KELOMPOK DAERAH REKOMENDASI MENKEU TAHUN 2013 HASIL EXERCISE KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH BERDASARKAN INDEKS KFD DAN IPM No
Prop
IKFD
re-IPM
11
Sumsel Bengkulu Kalteng Jabar Bali Sulut DIY Jambi Sumbar Jateng Sumut
0,91 0,77 0,94 0,42 0,73 0,61 0,57 0,66 0,59 0,41 0,54
1,01 1,01 1,04 1,00 1,01 1,06 1,05 1,01 1,03 1,01 1,03
No
Prop
IKFD
re-IPM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Maluku 0,74 2 Gorontalo 0,74 3 Lampung 0,40 4 Sulbar 0,70 5 Banten 0,40 6 NTB 0,55 7 Sultra 0,68 8 Kalbar 0,53 9 Sulteng 0,68 10 Papua 0,84 11 Jatim 0,38 12 Sulsel 0,58 13 Malut 0,85 www.djpk.depkeu.go.id 14 NTT 0,51 1
0,99 0,98 0,99 0,97 0,98 0,92 0,97 0,96 0,99 0,90 1,00 1,00 0,96 0,94
Prioritas 2
Prioritas 1
No
IKFD
re-IPM
DKI Jakarta Kepri Kaltim Riau Babel
2,69 1,55 4,84 1,84 1,00
1,08 1,05 1,05 1,06 1,01
No Prop 1 Aceh 2 Papua Barat 3 Kalsel
IKFD
re-IPM
1,66 2,58 1,11
1,00 0,96 0,97
1 2 3 4 5
Prop
Catatan: Daerah dalam Kuadran III seyogyanya diprioritaskan dalam pengalokasian dana dari K/L, setelahnya adalah Daerah dalam Kuadran II 18
Rekomendasi Menteri Keuangan Dalam Perencanaan Lokasi dan Alokasi Dana Dekon/TP Tahun 2014: 1. Daerah yang direkomendasikan untuk diprioritaskan mendapat alokasi dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan T.A 2014 sebanyak 323 daerah, dengan rincian sebagai berikut : Prioritas 1: Kelompok daerah dengan KFD dan IPM di bawah rata-rata nasional sebanyak 136 daerah, yang terdiri dari 14 Provinsi dan 122 Kabupaten/Kota (Lampiran II.A dan II.B) Prioritas 2: Kelompok daerah dengan KFD di bawah rata-rata nasional namun IPM di atas rata-rata nasional sebanyak 187 daerah, yang terdiri dari 11 Provinsi dan 176 Kabupaten/Kota (Lampiran III.A dan III.B)
2. Kementerian/Lembaga menyusun indikator teknis untuk menentukan besaran alokasi dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan di daerah dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan daerah sebagai wujud transparansi dan akuntablitas perencanaan. 3. Kementerian/Lembaga menerapkan kebijakan reward dan punishment dalam perencanaan lokasi dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan mempertimbangkan aspek kinerja daerah. 4. Kementerian/Lembaga wajib melakukan koordinasi dengan Gubernur sebelum penyusunan Rencana Kerja K/L (Renja-K/L) dalam rangka sinergi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 19
PENGALOKASIAN DAK
20
DASAR HUKUM DAK
UU 17/2003
• Tentang Keuangan Negara • Pasal 8 : Menkeu mempunyai tugas menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro serta menyusun rancangan APBN dan APBN P • Pasal 22 : Dana Perimbangan dialokasikan berdasarkan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
UU 33/2004
• Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah • Berisi Besaran DAK dalam APBN, Definisi, Kriteria Pengalokasian dan Kewajiban Dana Pendamping DAK
PP 55/2005
PMK PMT PMD
• Tentang Dana Perimbangan • Berisi Proses Perencanaan, Perhitungan, Penganggaran, Pelaporan dan Pemantauan dan Evaluasi DAK
• Permenkeu Tentang Pedoman Umum dan Penetapan Alokasi DAK Perdaerah • Permenkeu tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah • Permenkeu tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah (NEW) (PMK 165/2012) • Permen Teknis Tentang Petunjuk teknis Penggunaan DAK Per Bidang • Permendagri Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Administrasi Keuangan DAK di APBD
Pengertian Dana Alokasi Khusus (1)
dana yang bersumber dari Pendapatan APBN
dialokasikan kepada daerah tertentu
untuk membantu
mendanai kegiatan khusus
yang merupakan urusan daerah
sesuai prioritas nasional
Tujuan DAK membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.
Pengertian Dana Alokasi Khusus (2)
Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Membantu dalam arti “bukan penyediaan dana yang utama” dan/atau “bukan menggantikan yang semua sudah ada”. Demikian juga hanya “diberikan kepada daerah/bidang yang menurut kebijakannnya harus dibantu”. Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana FISIK pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Kewenangan daerah, bukan kewenangan pusat.
Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. RKP disetujui DPR,selanjutnya dimuat dalam Nota Keuangan dan RAPBN.
Prinsip-prinsip DAK ■ kegiatan yang akan didanai DAK dimuat dalam RKP sebagai prioritas nasional, ■ kegiatan yang didanai bersifat fisik dan merupakan kewenangan daerah, ■ kegiatan dan alokasi DAK dibahas dengan DPR RI dan disahkan dalam UU APBN, ■ pengalokasian DAK menggunakan formula indeks dari tiga kriteria, yaitu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis, sehingga dimungkinkan tidak semua daerah bisa mendapatkan DAK, ■ DAK masuk APBD dan disalurkan dari Kas Negara ke Kas Daerah,
■ daerah wajib menyediakan dana pendamping minimal 10% dari besaran dak yang diterimanya juga untuk fisik.
Peran K/L Dalam Pengalokasian DAK
1. Mengusulkan program/ Kegiatan yang akan didanai DAK 2. Menyampaikan kriteria teknis beserta data teknis untuk pengalokasian DAK 3. Menyusun Petunjuk Teknis penggunaan DAK 4. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan DAK di Daerah 5. Menyampaikan Laporan pelaksanaan DAK di Daerah
Tahapan Perencanaan dan Pengalokasian DAK
1) Penetapan Program dan kegiatan DAK; 2) Perhitungan DAK; 3) Penetapan Alokasi, Penggunaan dan Penganggaran DAK; dan 4) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan DAK
Penetapan Program Dan Kegiatan DAK DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional yang dimuat dalam RKP tahun anggaran bersangkutan. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan RKP. Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.
Penghitungan Alokasi DAK Per Daerah
(Pasal 53 PP 55 tahun 2005) Setelah menerima usulan kegiatan khusus dari Menteri Teknis terkait, Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK (Pasal 54 PP 55 tahun 2005) Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: • Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; • Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing Daerah. Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
28
FORMULA PERHITUNGAN DAK PER DAERAH 1. Menentukan daerah penerima dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria, yaitu: Kriteria Umum (KU)
Kriteria Khusus (KK)
Kriteria Teknis (KT)
KU = (PAD + DAU + DBH – DBH DR) - Belanja Gaji PNSD Daerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK Berupa : a. Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan Karakteristik daerah, yang meliputi: (1) Daerah Tertinggal; (2) Daerah perbatasan dengan negara lain; (3) Daerah rawan bencana; (4) Daerah Pesisir dan/ atau Kepulauan; (5) Daerah ketahanan pangan; (6) Daerah pariwisata b. Seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait yang memuat indikator-indikator yang mencerminkan kebutuhan teknis
2. Menghitung DAK per daerah menggunakan indeks dari KU, KK dan KT
29
Kriteria Umum
Kriteria Khusus
Kriteria Teknis
PAD
T- 2
Daerah & KemKeu
DAU
T- 2
KemKeu
DBH
T-2
KemKeu
Belanja Gaji PNSD
T-2
Daerah & KemKeu
Daerah Tertinggal
T-1
Kem PDT
Daerah Perbatasan
T-1
BNPP
Daerah Rawan Bencana
T-1
BNPB
Da Ketahanan Pangan
T-1
Kem Pertanian
Da Potensi Pariwisata
T-1
Kem Bud Par
Daerah Pesisir
T-1
Kem Kelautan & Per
Kondisi Infrastruktur Per Bidang Per daerah
T-1
K/L terkait
Sesuai dengan PMK 165/2012 Data kewilayahan dan indeks teknis disampaikan paling lambat pada bulan Juli
Kriteria Teknis
BAGAN PERHITUNGAN ALOKASI DAK Kriteria Umum
Kriteria Khusus
KEMAMPUAN KEUANGANDAERAH (IFN < 1) YES
PERATURAN PERUNDANGAN
NO
2
NO
4
KARAKTERISTIK DAERAH (IKW)
1
INDIKATOR KEBUTUHAN TEKNIS
YES
INDEKS TEKNIS IT = (Indikator Teknis) INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT-1) = (0,5 IFW + 0,5 IT) ?
INDEKS FISKAL & WILAYAH (IFW) = (0,5IFN-1 + 0,5IKW)
YES
3
IFW > 1
NO
IFWT-1 > 1
NO
DAERAH TIDAK LAYAK
YES
DAERAH LAYAK INDEKS TEKNIS IT = (Indikator Teknis) ; IT > 0 INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT-2) = (0,2 IFW + 0,8 IT) ?
No
DAERAH TIDAK LAYAK UNTUK BIDANG TERTENTU
Yes
BOBOT DAK Per Daerah Per Bidang (BD) = IFWT-2 * IKK ALOKASI DAK per BIDANG (ADB) = (BD/BD)* PAGU per BIDANG
ALOKASI DAK Utk DAERAH (AD) = (ADB1)+(ADB2)+….(ADBn)
31
Penetapan Alokasi, Penggunaan Dan Penganggaran DAK • •
•
• •
Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan segera setelah UU APBN diterbitkan. Berdasarkan penetapan alokasi DAK, menteri teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK , paling lambat 2 (dua) minggu setelah PMK ditetapkan. Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas
Dana Pendamping •
Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya.
•
Dana Pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.
•
Daerah dengan kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan menganggarkan Dana Pendamping. – Yang dimaksud daerah dengan kemampuan keuangan tertentu adalah daerah yang selisih antara penerimaan umum APBD dan Belanja Pegawainya sama dengan 0 (nol) atau negatif.
Trend Dana Alokasi Khusus
Jutaan
DAK 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000
2010 2011
20,000,000
2012 2013
15,000,000
2014 10,000,000 5,000,000 DAK
2010 21,133,382,500,00
2011 25,232,800,000,00
2012 26,115,948,000,00
2013 31,697,143,000,00
2014 33,000,000,000,00
34
KEMENTERIAN KEUANGAN Jl. DR Wahidin No. 1, Gedung Radius Prawiro Jakarta Pusat, Indonesia, 10710 Telp. +6221-3509442 Fax. +6221-3509443 Website : http://www. djpk.depkeu.go.id
Terima Kasih 35
