KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA MELALUI KPPN TAHUN 2017
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN Integritas
Profesionalisme
Sinergi
AGUSTUS 2017 Pelayanan
Kesempurnaan
PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA TA 2017 PELAKSANAAN PENYALURAN
1. Penyaluran melalui KPPN dilaksanakan berdasarkan PMK nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan PMK nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2. Penyaluran DAK Fisik Triwulan I dan Dana Desa Tahap I TA 2017 dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Ditjen Perimbangan Keuangan (Dit. Dana Perimbangan dan Dit. Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan) yang ditindaklanjuti Direktur PA selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa untuk disampaikan kepada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 3. Penyaluran DAK Fisik Triwulan II, III. IV dan Dana Desa Tahap II 2017 dilaksanakan berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output yang dilaporkan dan di-input oleh Pemda melalui Aplikasi berbasis web (OMSPAN) 4. Pelaksanaan penyaluran oleh KPPN dilakukan oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang terdiri dari PPK BUN dan PPSPM BUN melalui aplikasi SAKTI. 5. Pencairan dana dilakukan melalui penerbitan SP2D yang ditujukan ke rekening Pemerintah Daerah (pencairan dana dari RKUN ke RKUD). 2
Tujuan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN JAMBI 5 KPPN
KALTIM KALSEL 5 KPPN 5 KPPN
RIAU 3 KPPN
SULBAR 2 KPPN SULSEL 9 KPPN
KALTENG 4 KPPN
SUMBAR 6 KPPN SUMUT 11 KPPN
SULTENG 4 KPPN
KALBAR 6 KPPN
ACEH 7 KPPN
Pemerintah telah berkomitmen secara bertahap meningkatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Saat ini alokasi anggaran TKDD di APBN 2017 telah melampaui alokasi anggaran Kementerian/Lembaga.
MALUKU UTARA 2 KPPN MALUKU 4 KPPN
Sebagai konsekuensinya diperlukan pelayanan, koordinasi dan monitoring evaluasi yang lebih efektif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran Pusat dan Daerah.
SULTRA 4 KPPN GORONTALO 2 KPPN
KEPRI 2 KPPN
PAPUA BARAT 3 KPPN
SULUT 4 KPPN
BABEL 2 KPPN
PAPUA 7 KPPN
SUMSEL 5 KPPN BENGKULU 4 KPPN LAMPUNG 4 KPPN BANTEN 3 KPPN
Mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan terhadap Pemerintah Daerah melalui 171 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di seluruh Indonesia
NTT 6 KPPN
DKI JKT 10 KPPN
NTB 4 KPPN
JABAR 12 KPPN DIY 3 KPPN JATENG 15 KPPN JATIM 15 KPPN BALI 3 KPPN
Tujuan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN diseluruh Indonesia
Meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah
3
ALUR PENYALURAN DAK FISIK & DANA DESA SECARA UMUM PERSIAPAN
PROSES PENYALURAN DAK FISIK/DANA DESA DI KPPN
PELAPORAN
Menyusun RPD
DIPA Petikan
DJPK
REKAPITULASI
KPA Penyalur
DOK. PERSY.
OM SPAN
REKAPITULASI DOK.
PERSY.
Data Supplier
Koordinator KPA
SK PPK-PPSPM UNDUH ADK DIPA DARI RKAKL DIPA ONLINE
Data Supplier VERIFIKASI
Kanwil DJPBN PENGUJIAN
PPK
UNGGAH ADK DIPA KE SAKTI SPP-LS
SKPRTD DAK Fisik/ SKPRDD
KPA Penyaluran SP2D
PENGUJIAN
SKPRTD DAK Fisik/ SKPRDD
PEMDA
PPSPM
Khusus Dana Desa SPM-LS
RKUN
RKUD
RKD
ALUR PERSIAPAN PENYALURAN DAK FISIK & DANA DESA DJPK
Koordinator KPA
KPA Penyaluran Pasal 4
SK PPKPPSPM Menerbitkan DIPA Petikan DAK Fisik & Dana Desa
Menetapkan SK PPK - PPSPM
Pasal 7 DIPA Petikan
Menyampaikan DIPA Petikan DAK Fisik & Dana Desa Ke KPA Penyaluran melalui Koord, KPA
DIPA Petikan
Menyampaikan DIPA Petikan DAK Fisik & Dana Desa Ke KPA Penyaluran
Menyampaikan SK ke PPSPM disertai spesimen tanda tangan PPK
PPSPM
PPK
KPA Penyalur
RKAKL DIPA ONLINE
Unduh ADK DIPA dari RKAKL DIPA Online
Unggah ADK DIPA ke Sakti
Menyampaikan SK PPK – PPSPM ke KPPN beserta spesimen tanda tangan PPSPM dan cap/stempel Satker
Menyampaikan SK ke PPK
DIPA Petikan
KPA Penyaluran Menerima DIPA Petikan DAK Fisik & Dana Desa
KPPN Selaku Kuasa BUN
OM SPAN
Menetapkan SKPRTD DAK Fisik/SKPRDD
SKPRTD DAK Fisik/ SKPRDD
Menyusun SKPRTD DAK Fisik/ SKPRDD
SKPRTD DAK Fisik/ SKPRDD
5
ALUR PENYALURAN DAK FISIK PEMDA
DJPK
Koordinator KPA
KPA Penyaluran
Menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran
Menyusun RPD Perda APBD
REKAPITULASI
REKAPITULASI
KPA Penyaluran
HANYA TW I Perda APBD
Pasal 11 OM SPAN
softcopy
Rekap Perda
OM SPAN
Monitor
OM SPAN
Pasal 13 REKAPITULASI
Pasal 32
Data Supplier
Pasal 28 Data Supplier
TW I Lap. Real. Penyerapan Dana & capaian output thn lalu
PENGUJIAN
OM SPAN
REKAPITULASI
Dok. Persyaratan Lainnya
•
KPPN Selaku Kuasa BUN
Data Supplier
Pasal 25
Data Supplier
SP2D
VERIFIKASI
Pasal 29 Surat Pemberi tahuan
PPK
TW II Lap. Real. Penyerapan Dana & capaian output tw I, Daftar kontrak keg. (jika kontraktual)
• •
SPP-LS
SKPRTD DAK Fisik
Pasal 31
TW III •
• •
PENGUJIAN
Lap. Real. Penyerapan Dana & capaian output tw II
Pasal 30
TW IV
PPSPM
Lap. Real. Penyerapan Dana & capaian output tw III, lap. nilai rencana penyelesaian keg.
Pasal 31
RKUD
SPM-LS
RKUN
6
ALUR PENYALURAN DANA DESA PEMDA
DJPK
Koordinator KPA
KPA Penyaluran Menyusun RPD
Menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Perda APBD
REKAPITULASI
REKAPITULASI
KPA Penyaluran
HANYA TAHAP I Perda APBD softcopy
OM SPAN
OM SPAN
Rekap Perda
Monitor
OM SPAN
DOK. PERSY.
Pasal 11
Surat Pemberitahuan
Perbup/walkot pembagian penetapan rincian setiap desa, Lap.realisasi penyaluran thn lalu, Lap. konsolidasi realisasi penyerapan & capaian ouput thn lalu
• • •
PENGUJIAN
OM SPAN
Pasal 13 REKAPITULASI DOK.
REKAPITULASI
PERSY.
Hardcopy Dok. Persyaratan Lainnya
TAHAP I
KPPN Selaku Kuasa BUN
Pasal 32
Data Supplier
Pasal 28 Data Supplier
Data Supplier
Pasal 25
Data Supplier
SP2D
VERIFIKASI
Pasal 29 PPK
SPP-LS
SKPRDD
Pasal 31 TAHAP II • •
Lap.realisasi penyaluran tahap I, Lap. konsolidasi realisasi penyerapan & capaian output tahap I
PENGUJIAN
Pasal 30 PPSPM
DESA Pasal 18
RKD
RKUD
Pasal 31
SPM-LS
RKUN
7
ALUR PELAPORAN & AKUNTANSI PEMDA
KPA Penyaluran
Kanwil DJPBN
Koordinator KPA
DJPK
Menyampaikan LKT & LRT
LKT & LRT
LKT & LRT
Pasal 34
LKT & LRT
LKT & LRT
Tembusan REKAPITULASI LKT & LRT
LAP. REALISASI PENYALURAN, Pasal 36 PENYERAPAN & CAP. OUTPUT DFDD
UAKPA BUN
REKAPITULASI LKT & LRT
LAP. REALISASI PENYALURAN, PENYERAPAN & CAP. OUTPUT DFDD
UAKKPA BUN
LAP. REALISASI PENYALURAN, PENYERAPAN & CAP. OUTPUT DFDD
PPA BUN
Pasal 39
Proses Beban Transfer DFDD Realisasi Transfer DFDD Piutang transfer DFDD Utang Transfer DFDD Pasal 38
REKAPITULASI LKT & LRT OM SPAN
OM SPAN
-
REKAPITULASI LKT & LRT
Rekon. data
KPPN selaku Kuasa BUN
LAP. KEUANGAN TK UAKPA BUN: - LRA - NERACA - LAP. OPERASIONAL - LAP. PERUBAHAN EKUITAS - CaLK
LAP. KEUANGAN TK UAKKPA BUN: - LRA - NERACA - LAP. OPERASIONAL - LAP. PERUBAHAN EKUITAS - CaLK
UAPBUN TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA
8
Pokok – Pokok Perubahan pada PMK 112/2017 (Revisi PMK 50/2017) PMK NOMOR 50/PMK.07/2017
BATAS WAKTU PENYALURAN DAK FISIK NON SEKALIGUS (TA 2017)
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN DOKUMEN DAK FISIK NON SEKALIGUS (TA 2017) BATAS WAKTU PENYAMPAIAN DOKUMEN DAK FISIK SEKALIGUS (TA 2017) Dalam hal persyaratan penyaluran triwulan II dan triwulan III khusus untuk: 1. DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB, 2. DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan, 3. DAK Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan, 4. DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan, 5. dan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi tidak dapat dipenuhi
BATAS WAKTU PENYALURAN DANA DESA TAHAP II (TA 2017)
Triwulan II paling lambat tanggal 30 Juni 2017; Triwulan III paling lambat tanggal 30 September 2017; dan Triwulan IV paling lambat tanggal 15 Desember 2017.
Triwulan II paling lambat tanggal 21 Juli 2017; dan Triwulan III paling lambat tanggal 20 Oktober 2017. Triwulan IV paling lambat tanggal 15 Desember 2017.
PMK NO 112/PMK.05/2017
Triwulan II paling cepat bulan Mei 2017 dan paling lambat tanggal 8 September 2017; Triwulan III paling cepat bulan September 2017 dan paling lambat tanggal 31 Oktober 2017; dan Triwulan IV paling cepat bulan November 2017 dan paling lambat tanggal 31 Desember 2017.
Triwulan II paling lambat tanggal 31 Agustus 2017; Triwulan III paling lambat tanggal 21 Oktober 2017; dan Triwulan IV paling lambat tanggal 15 Desember 2017.
Paling lambat tanggal 21 Juli.
Paling lambat tanggal 31 Agustus.
Tidak ada pengecualian untuk bidang-bidang tertentu, apabila persyaratan tidak terpenuhi maka tidak dapat salur pada triwulan berikutnya.
Penyaluran triwulan II dan/atau triwulan III dapat disalurkan sekaligus pada triwulan IV
Tahap II paling cepat bulan Agustus 2017 sebesar 40% (empat puluh persen).
Tahap II, pada bulan Agustus 2017 sebesar 40% (empat puluh persen).
9
Pagu dan Realisasi Penyaluran DAK Fisik Per tanggal 22 Agustus 2017
Rp 58,34 T
PAGU DAK FISIK
47,49 % Rp 27,71 T
REALISASI
Penyaluran per triwulan
Realisasi Berdasarkan Jenis DAK FISIK DAK AFFIRMASI PAGU: Rp 3,48 T
100 % Rp 17,4 T
6%
Rp 17,4 T Rp 14,5 T
18
DAK PENUGASAN PAGU: Rp 34,47 T
16
71 %
14
Rp 10,28 T
12
35%
DAK FISIK
10 8
59%
6 4
DAK REGULER PAGU: Rp 20,40 T
2 0 Pagu TW I
Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Integritas
Profesionalisme
Sinergi
Real. TW I
Pelayanan
Pagu TW II
Real. TW II
Kesempurnaan
Monitoring Penyaluran DAK Fisik per 22 Agustus 2017 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35
PROPINSI JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN LAMPUNG KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA MALUKU BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA BENGKULU MALUKU UTARA BANTEN KEP BANGKA BELITUNG GORONTALO KEPULAUAN RIAU PAPUA BARAT SULAWESI BARAT KALIMANTAN UTARA TOTAL
PEMDA 28 36 6 39 24 34 20 13 12 18 16 15 15 14 11 16 14 25 18 12 10 11 23 30 11 11 9 8 7 8 14 7 6 541
PAGU DIPA 3.227.452.079.000 3.252.827.505.000 473.323.901.000 4.143.383.094.000 2.357.689.049.000 3.351.776.961.000 1.845.492.162.000 1.213.756.678.000 986.249.191.000 1.881.545.393.000 2.031.907.908.000 2.489.926.758.000 1.521.593.072.000 1.121.855.755.000 1.038.952.797.000 1.880.042.183.000 1.897.944.546.000 3.143.302.065.000 1.565.543.723.000 1.723.449.181.000 874.687.079.000 1.685.504.560.000 2.891.283.557.000 3.963.515.682.000 1.017.960.814.000 1.268.183.786.000 764.191.849.000 647.657.159.000 704.765.155.000 664.932.819.000 1.252.804.841.000 801.011.569.000 657.697.565.000 58.342.210.436.000
REALISASI TRIWULAN I 966.660.069.000 972.303.573.000 139.940.017.000 1.238.971.083.000 705.167.061.000 1.001.876.074.000 532.521.560.000 362.105.170.000 295.292.015.000 563.407.211.000 609.995.707.000 745.636.932.000 454.986.306.000 334.056.694.000 310.449.002.000 562.923.371.000 567.871.661.000 940.192.316.000 468.073.568.000 515.231.908.000 260.785.657.000 504.471.282.000 851.847.715.000 1.187.895.186.000 304.520.227.000 381.734.429.000 228.066.159.000 193.514.801.000 209.788.939.000 199.040.418.000 374.941.148.000 240.012.245.000 196.310.086.000 17.420.589.590.000
% 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
REALISASI TRIWULAN II 491.224.811.050 682.069.488.400 61.491.330.100 860.529.972.250 306.810.950.620 390.422.747.050 345.434.276.950 103.810.699.620 161.828.215.000 352.722.736.000 489.577.752.030 331.168.602.000 262.447.234.750 234.237.437.840 669.417.534.200 390.054.926.000 357.962.594.000 744.939.901.950 305.548.873.000 265.442.480.700 131.866.312.500 298.721.149.000 392.313.917.300 332.208.832.010 86.915.035.000 216.437.056.000 130.328.387.000 92.425.072.000 107.081.373.000 54.129.838.000 121.284.806.000 156.915.809.660 357.168.666.000 10.284.938.816.980
% 15 21 13 21 13 12 19 9 16 19 24 13 17 21 64 21 19 24 20 15 15 18 14 8 9 17 17 14 15 8 10 20 54 18
REALISASI_TOTAL 1.457.884.880.050 1.654.373.061.400 201.431.347.100 2.099.501.055.250 1.011.978.011.620 1.392.298.821.050 877.955.836.950 465.915.869.620 457.120.230.000 916.129.947.000 1.099.573.459.030 1.076.805.534.000 717.433.540.750 568.294.131.840 979.866.536.200 952.978.297.000 925.834.255.000 1.685.132.217.950 773.622.441.000 780.674.388.700 392.651.969.500 803.192.431.000 1.244.161.632.300 1.520.104.018.010 391.435.262.000 598.171.485.000 358.394.546.000 285.939.873.000 316.870.312.000 253.170.256.000 496.225.954.000 396.928.054.660 553.478.752.000 27.705.528.406.980
Kementerian Keuangan % 45,17 50,86 42,56 50,67 42,92 41,54 47,57 38,39 46,35 48,69 54,12 43,25 47,15 50,66 94,31 50,69 48,78 53,61 49,42 45,30 44,89 47,65 43,03 38,35 38,45 47,17 46,90 44,15 44,96 38,07 39,61 49,55 84,15 47,49
Pagu dan Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahap I Per tanggal 31 Juli 2017
Progress Penyaluran Dana Desa Tahap I
Rp 60 T
Rp 35,8 T
60
59,7 % 50 Penyaluran Dana Desa Tahap I kurang dari 60% karena ada desa hilang dan terdapat sisa dana di RKUD yang belum digunakan
TRILIUN RUPIAH
40 30 20
Penyaluran RKUD ke RKD
10
Realisasi
Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Integritas
Periode
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 17
Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Periode 7 Periode 8 Periode 9 Periode 10 Periode 11 Periode 12 Periode 13 Periode 14 Periode 15 Periode 16 Periode 17 Total
Jml
Pemda 92 56 41 31 30 31 23 32 30 32 15 13 6 2 0 0 0 434
RKUN
RKUD
Rp 35,8 T
Rp 35,8 T
Pagu
No.
Profesionalisme
Sinergi
Nilai Rekomendasi (Miliar Rp) 7.784,4 5.251,8 3.615,1 2.253,9 2.304,0 2.976,9 1.789,1 2.217,8 2.353,2 2.676,4 1.171,50 831,2 334,4 210,0 45,4 20,5 3,2
Realisasi
(Miliar Rp)
35.838,8
13.036,2 3.615,1 2.253,9 2.304,0 2.976.9 1.789,1 2.217,8 2.353,2 2.676,4 1.171,5 831,2 334,4 210,0 45,4 20,5 3,2 35.838,8
RKD
Rp 31,1 T 86,8 %
Pelayanan
Kesempurnaan
12
Monitoring Penyaluran Dana Desa Tahap I dari RKUD ke RKD NO
PROVINSI
(1) (2) 01 ACEH 02 SUMATERA UTARA 03 SUMATERA BARAT 04 RIAU 05 JAMBI 06 SUMATERA SELATAN 07 LAMPUNG 08 BENGKULU 09 BANGKA BELITUNG 10 BANTEN 12 JAWA BARAT 13 JAWA TENGAH 14 DI YOGYAKARTA 15 JAWA TIMUR 16 KALIMANTAN BARAT 17 KALIMANTAN TENGAH 18 KALIMANTAN SELATAN 19 KALIMANTAN TIMUR 20 BALI 21 NUSA TENGGARA BARAT 22 NUSA TENGGARA TIMUR 23 SULAWESI SELATAN 24 SULAWESI TENGAH 25 SULAWESI TENGGARA 26 GORONTALO 27 SULAWESI UTARA 28 MALUKU UTARA 29 MALUKU 30 PAPUA 31 KEPULAUAN RIAU 32 SULAWESI BARAT 33 PAPUA BARAT 34 KALIMANTAN UTARA Grand Total
PAGU DIPA (Rp) (3) 4.892.571.795.000 4.197.972.490.000 796.538.971.000 1.269.305.925.000 1.090.942.601.000 2.267.261.445.000 1.957.487.721.000 1.035.340.413.000 261.661.579.000 1.009.506.961.000 4.547.513.838.000 6.384.442.058.000 368.567.559.000 6.339.556.181.000 1.616.725.259.000 1.148.904.929.000 1.430.375.412.000 692.420.247.000 537.258.505.000 865.014.066.000 2.360.353.320.000 1.820.518.240.000 1.433.826.019.000 1.482.032.772.000 513.958.123.000 1.161.358.872.000 832.406.416.000 961.602.798.000 4.300.947.518.000 228.182.536.000 461.094.687.000 1.364.412.395.000 369.938.349.000 60.000.000.000.000
PENYALURAN RKUN KE RKUD JUMLAH JUMLAH DANA (Rp) DESA (4) 6.497 5.418 928 1.592 1.399 2.859 2.435 1.341 309 1.238 5.312 7.809 392 7.724 2.031 1.434 1.865 841 636 995 2.996 2.257 1.842 1.917 657 1.508 1.064 1.198 5.420 275 575 1.743 447 74.954
(5) 2.929.865.690.479 2.461.476.018.721 446.864.374.400 760.376.959.339 653.659.999.149 1.354.343.584.601 1.174.232.301.270 620.716.550.300 156.996.945.000 604.800.761.175 2.727.628.651.093 3.830.405.647.461 221.140.534.000 3.798.705.711.046 969.168.039.898 684.991.177.808 855.736.810.798 411.625.175.481 322.355.057.400 518.650.761.634 1.411.617.722.014 1.090.438.884.880 856.422.949.824 883.787.882.793 306.556.018.400 694.688.113.864 498.845.241.400 573.153.983.295 2.567.129.097.033 136.909.520.000 276.380.921.000 817.736.308.704 221.453.068.791 35.838.860.463.051
PENYALURAN RKUD KE RKD JUMLAH JUMLAH DANA (Rp) DESA (6) 4.264 3.674 784 1.532 1.371 2.843 2.385 1.317 301 1.220 5.193 6.873 391 7.632 1.858 1.298 1.833 614 636 993 2.498 2.150 1.727 1.898 655 1.472 1.014 946 3.441 273 567 1.257 414 65.324
(7) 1.933.868.132.665 1.440.807.753.553 390.254.595.996 721.095.472.056 633.345.935.978 1.351.033.573.753 1.146.787.595.011 609.910.808.954 151.930.134.452 597.288.644.200 2.658.403.084.459 3.471.738.872.696 220.537.734.400 3.755.718.217.810 868.407.231.482 614.984.519.861 841.565.570.751 304.087.800.736 322.355.102.778 515.481.000.548 1.241.412.952.958 1.045.039.824.451 805.750.964.053 876.781.094.845 307.293.781.800 636.501.074.563 465.822.787.707 443.176.969.826 1.518.712.401.544 135.929.848.180 272.747.724.233 591.562.488.637 205.317.365.966 31.095.651.060.902
Kementerian Keuangan PERSENTASE RKUD KE RKD (%) (8) 66,0% 58,5% 87,3% 94,8% 96,9% 99,8% 97,7% 98,3% 96,8% 98,8% 97,5% 90,6% 99,7% 98,9% 89,6% 89,8% 98,3% 73,9% 100,0% 99,4% 87,9% 95,8% 94,1% 99,2% 100,2% 91,6% 93,4% 77,3% 59,2% 99,3% 98,7% 72,3% 92,7% 86,8%
LAPORAN KEUANGAN PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA RINGKASAN LK TINGKAT UAKKPA BUN TRANSFER DAK FISIK & DANA DESA SEMESTER I TAHUN 2017
PENGATURAN TERKAIT LAPORAN KEUANGAN PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA No
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa STATUS SELESAI menyusun Lap. Keuangan tingkat UAKPA BUN 21 JULI 2017
1.
2.
Direktorat PA selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK STATUS SELESAI Fisik dan Dana Desa menyusun laporan keuangan 25 JULI 2017 tingkat UAKKPA BUN. Ditjen Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun Lap. Keuangan tingkat UAPBUN.
STATUS SELESAI 31 JULI 2017
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UABUN menyusun laporan keuangan tingkat UABUN.
3. . 4.
Komponen LK LRA LO -
Anggaran Realisasi
Pendapatan Beban Surplus/Defi sit Neraca Aset Kewajiban Ekuitas LPE Ekuitas Awal Surplus/Defi sit LO Transaksi antar entitas Ekuitas Akhir
DAK Fisik
Dana Desa
Jumlah
58.342.210.436.000 17.445.201.328.120
60.000.000.000.000 34.394.437.863.231
118.342.210.436.000 51.839.639.191.351
17.449.388.584.120 (17.449.388.584.120)
258.809.200 34.394.437.863.231 (34.394.179.054.031)
258.809.200 51.843.826.447.351 (51.843.567.638.151)
4.187.256.000 (4.187.256.000)
-
4.187.256.000 (4.187.256.000)
(17.449.388.584.120)
(34.394.179.054.031)
(51.843.567.638.151)
17.445.201.328.120
34.394.179.054.031
51.839.380.382.151
(4.187.256.000)
-
(4.187.256.000)
Laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Integritas
Profesionalisme
Sinergi
Pelayanan
Kesempurnaan
14
MONITORING DAN EVALUASI PENYALURAN DANA DESA SPI, SISKEUDES Penggunaan
KEMEN DES
Pemberdayaan Masyarakat
BPKP PEMDA
Pengeluaran RKUD ke RKD
KEMEN DAGRI
KEMENKEU PEMERINTAHAN DESA
Dana Desa
KANWIL / KPPN
Penggunaan
Tata Kelola alokasi Metode: 1. Data OM SPAN 2. Data Penyaluran oleh PEMDA 3. Kuesioner 4. FGD
penyaluran capaian output
Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Integritas
Profesionalisme
Sinergi
Pelayanan
Kesempurnaan
15
Alur Pikir Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa
KEBIJAKAN
PENYALURAN
OUTPUT
OUTCOME
DAK FISIK
REALISASI ANGGARAN
OUTPUT / PENGGUNAAN
KEBIJAKAN PEMDA
SINKRONISASI
PROVINSI K/L SUMBER LAIN
DANA DESA
REALISASI ANGGARAN
OUTPUT / PENGGUNAAN
MON SAKTI OM SPAN
MON SAKTI OM SPAN
KEBIJAKAN PEMDA
KPPN FGD KUNJUNGAN SIMTRADA STUDI KASUS
KANWIL FGD KUNJUNGAN STUDI KASUS
ILUSTRASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA KANWIL DJPB
KPA Penyalur
Persiapan Pemantauan dan evaluasi
Persiapan Pemantauan dan evaluasi OM SPAN
Dok. Persyaratan Penyaluran (hardcopy) • Rencana Kegiatan • SKPRTD; SKPRDD • Rekomendasi
• • •
• •
•
•
• •
• • •
Pembagian dan penetapan besaran Dana Desa; Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD; Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi penyerapan Dana Desa; Sisa Dana Desa di RKUD; Pencapaian output Dana Desa; Outcome dari kegiatan yang dilakukan;
Pelaporan Pemantauan dan evaluasi
Laporan KPA
Menganalisa dan membadingkan dana OMSPAN dengan Data KPA Penyalur
• •
OM
SPAN Melaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Secara Nasional Menerima Laporan dan melakukan Evaluasi Laporan Kanwil Menyusun Laporan
8
Menganalisa dan membadingkan dana OMSPAN dengan Data Kanwil
Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi
Dana Desa
Lap. Real. Penyaluran dari RKUD, Pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK Fisik Capaian keluaran (Output) Prediksi DAK Fisik tidak memenuhi syarat penyaluran; Permasalahan yang dihadapi
•
Melaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Menerima Laporan dan melakukan Analisis Laporan KPA Penyalur Menyusun Laporan
Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi
DAK FISIK
•
Tim Pemantauan •
Tim Pemantauan
Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi
•
Persiapan Pemantauan dan evaluasi
OM SPAN
softcopy
Koordinator KPA
Laporan Pemantauan dibuat Triwulanan, Disampaikan ke Kanwil DJPB paling lambat 5(lima) hari kerja setelah Triwulan berakhir
• • • • •
ketepatan waktu dan jumlah penyaluran penyerapan/realisasi, dan capaian keluaran (output). Analisa Laporan KPA sinkronisasi pengelolaan anggaran pusat, Laporan KPA daerah, dan desa.
Pelaporan Pemantauan dan evaluasi •
Laporan Kanwil
Laporan Pemantauan dan Evaluasi dibuat Semesteran, Disampaikan kepada Koordinator KPA secara Semesteran paling lambat 10(sepuluh) hari kerja setelah Semester berakhir
• • • • •
9
Analisa Laporan Kanwil penyerapan/realisasi, dan capaian keluaran (output). Membuat rekomendasi sinkronisasi pengelolaan anggaran pusat, daerah, dan desa.
Pelaporan Pemantauan dan evaluasi •
Laporan Pemantauan
Laporan Pemantauan dan Evaluasi dibuat Semesteran, Disampaikan kepada PPA BUN secara Semesteran
17
MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAK FISIK DAN DANA DESA
Pihak yang melakukan pemantauan dan Evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, meliputi: 1. Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa; 2. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 3. KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Pihak yang dilakukan pemantauan dan Evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, antara lain: 1. Pemerintah Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 2. Desa; dan 3. Satker Kementerian/ Lembaga (K/L). Metodologi Pemantauan dan Evaluasi: 1. KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa: dapat menggunakan Analisa Deskriptif dan Analisis Vertikal 2. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan: Analisa Komparatif, analisis spasial, dan analisis Horizontal. 3. Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa: memberikan rekomendasi tindak lanjut dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Integritas
Sumber Data Data pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat berupa: 1. Data Sekunder: Perpres APBN, data dari aplikasi OMSPAN, data dari aplikasi MON SAKTI, data dari SIMTRADA, Peraturan Daerah, Perkada, Perdes, Data BPS, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Kajian Fiskal Regional, Pelaporan Pemerintah Daerah secara berkala,Hasil pemantauan dan evaluasi periode sebelumnya, dan/atau Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain berupa hasil audit, publikasi, buku, dan karya ilmiah lainnya; dan/atau 2. Data Primer: Kuisioner, Wawancara, Forum Group Discussion, Hasil pertemuan dengan instansi terkait, Seminar, Rakor, Kunjungan Lapangan.
Profesionalisme
Sinergi
Pelayanan
Kesempurnaan
18
MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI PADA KPA PENYALUR DAK FISIK DAN DANA DESA Persiapan pemantauan KPA Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa: 1. Menyiapkan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang disampaikan oleh pemerintah daerah di wilayah kerjanya masing-masing, melalui: a) Unduh dokumen dalam bentuk softcopy dari aplikasi OMSPAN; b) Menggunakan dokumen dalam bentuk hardcopy dalam hal dokumen dalam bentuk softcopy tidak tersedia. 2. Dokumen rencana kegiatan dan target capaian realisasi dan output; 3. Dokumen rekomendasi penyaluran, SKPRTD dan SKPRDD. 4. dokumen proyeksi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sampai akhir tahun anggaran
Pemantauan Dana Desa, KPA Penyalur melakukan analisa terhadap: 1. Penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa; 2. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD; 3. Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi penyerapan Dana Desa; 4. Sisa Dana Desa di RKUD; 5. Pencapaian output Dana Desa;
Pemantauan DAK Fisik, KPA Penyalur melakukan analisa terhadap: 1. Realisasi pencairan dana DAK Fisik dari RKUD; 2. Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK Fisik; 3. Capaian keluaran (Output); 4. Prediksi DAK Fisik tidak memenuhi syarat penyaluran; 5. Proyeksi penyaluran sampai dengan akhir tahun anggaran; dan Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK Fisik.
Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Integritas
Profesionalisme
Sinergi
Pelayanan
Kesempurnaan
19
Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Kab. Klaten
Uraian
PAGU
REALISASI
%
DAU
1.305.212.809.000
825.311.520.000
63%
DBH
37.630.290.000
29.856.310.451
79%
DAK
377.518.633.000
210.626.667.245
56%
55.646.870.000
55.646.870.000
100%
311.087.447.000
186.652.467.200
60%
2.087.096.049.000
1.308.093.834.896
63%
Dana Insentif Daerah Dana Desa Jumlah
100%
79%
63%
56%
DAU
DBH
DAK PAGU
REALISASI
Dana Insentif Daerah
60%
Dana Desa
%
Total Pagu TKDD Rp 2,09 Triliun, realisasi Rp 1,3 Trilun (s.d. 18 Agustus 2017)
Perbandingan Alokasi DAKFisik Kabupaten Klaten – Provinsi Jawa Tengah Pendidikan 17,13 Milyar Realisasi 9,42 Milyar
Pagu Nasional
Jawa Tengah
Provinsi Lain
Kesehatan 24,27Milyar Realisasi 13,35 Milyar
Kab. Lain
58,3 T
Pertanian 5,94 Milyar Realisasi 3,26 Milyar
3,25 T Jawa Tengah
Rp 3,25 T 5,6%
Kelautan & Perikanan 1,69 Milyar Realisasi 931,1 juta
Kab. Klaten
Rp 83,47 M 2,57%
Jalan 21,17 Milyar Realisasi 11,64 Milyar Irigasi 12,33 Milyar Realisasi 6,78 Milyar Pasar 923,9 juta Realisasi 757,7 juta
Total realisasi DAK Fisik untuk Kabupaten Klaten s.d 18 Agustus 2017 sebesar Rp 46,15 Milyar (55,30%)
Perbandingan Alokasi Dana Desa Ponggok – Kabupaten Klaten – Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah
Pagu Nasional Provinsi Lain
Kab. Klaten
Kab. Lain
60 T
Ds. Lain
6,38 T Jawa Tengah
Rp 6,38 T 10,6%
Perbandingan Pagu Dana Desa Tahun anggaran 2015-2017
311,08 M Kab. Klaten
Rp 311,08 M 4,9%
Telah disalurkan dari RKUN ke RKUD Kab. Klaten sebesar
Rp186.652.467.200 (60%) tanggal 18 April 2017 Telah disalurkan dari RKUD ke RKDesa Ponggok sebesar 2015
277,2 juta
2016
622,2 juta
2017
793,67 juta
Rp476.198.000 (60%) tanggal 10 Juli 2017
Desa Ponggok Rp 793,67 juta 0,3%
Rencana Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Pembangunan Infrastruktur (drainase dan daerah aliran sungai) Rp 743,7 juta Pemberdayaan Manusia Rp 50 juta
Pendanaan APBN 2017 di Kab. Klaten 01
Belanja K/L Menurut Bagian Anggaran (Rp. Miliar)
315,4
KEMENTERIAN AGAMA RI
204,9
119,4
POLRI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN RI
37,1
KEMENTERIAN AGRARIA & TATA RUANG/ BPN
18,5
MAHKAMAH AGUNG RI
14
7 K/L lainnya
02
Beberapa Output Strategis Belanja K/L
Infrastruktur Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah 3R Kab. Klaten (1 Kawasan)
Rp 3,85 M
Jalan Nasional Kartosuro - Batas Kota Klaten (1 Paket)
Rp 2,46 M
Pembangunan Manusia Pembangunan Gedung Perpustakaan Kampus III Klaten (1 Paket, 1200 M2)
Rp 6,6 M
Kesejahteraan 48,4
Total Anggaran: Rp 757,7 Miliar
Alat dan Mesin Pertanian (132 unit)
Rp 1,76 M
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (9 unit)
Rp 1,40 M
Ilustrasi Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPA Penyalur Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan KPPN KLATEN Kabupaten Klaten No.
Jenis
(1) 1
(2) Reguler
2
Penugasan
3
Afirmasi
Bidang
Pagu
(3)
Distribusi Penyaluran
(4)
010 Pendidikan 020 Kesehatan 040 Pertanian 050 Kelautan dan Perikanan 120 Jalan 130 Irigasi 140 Pasar -
Realisasi pembayaran dari RKUD melalui SP2D Daerah Triwulan Sebelumnya
Triwulan Ini
(6)
(7)
(5)
Persenta se Sisa Dana di RKUD Kumulatif s.d penyerap an dana Triwulan Ini (8)
17,135,303,000 24,273,690,000 5,939,689,000
9,424,415,000 13,350,529,000 3,266,828,000
1,693,033,000
931,167,000
498,571,000
258,545,800
11.643.645.000 0 6.781.833.000 -
5.388.466.701 0 2.972.584.700 -
0 0 0
21.170.264.000 923.921.000 12.330.607.000 -
(9)
Persentas e Capaian Output
(10)
(11)
3,908,500,000 0 3,908,500,000 41.47 % 5,515,915,000 5,879,553,146 4,661,026,800 10,540,579,946 78.95 % 2,809,949,054 1,380,269,200 230,572,800 1,610,842,000 49.31 % 1,655,986,000
-
757,116,800 81.31 %
0.00 % 0.00 % 0.00 %
174,050,200
0.00 %
5.388.466.701 46.28 % 6.255.178.299 0 0% 0 2.972.584.700 43.83 % 3.809.248.300 -
0.00 % 0.00 % 0.00 % -
LAPORAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2017 KPPN KLATEN Penyaluran dari RKUD ke RKD
Jumlah Desa Penerima Dana Desa
Penyaluran dari RKUN ke RKUD (Rp)
Jumlah Uang (Rp)
Jumlah Desa
Penyaluran (%)
Sisa Dana Desa di RKUD (Rp)
No
Nama Pemda
Pagu DIPA (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
311.087.447.000
391
186.652.467.200
178,966,500,000
391
95.88 %
7.685.967.200
1.
Kab. Klaten
24
Ilustrasi Sinkronisasi APBN, APBD, dan Dana Desa di Kab. Klaten BEBERAPA OUTPUT STRATEGIS BELANJA :
Dana APBN
Dana APBD
Rp 2,46 M
Rp 2 M
Dana Desa
Infrastruktur
Jalan Nasional
Rp 500 JUTA
Pembangunan Manusia Pembangunan Gedung Perpustakaan Kampus III Klaten
Rp 6,6 M
Kesejahteraan Alat dan Mesin Pertanian
Rp 1,76 M
Rp 750 JUTA
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
Rp 1,40 M
Rp 600 JUTA
Total Anggaran:
Rp 757,7 Miliar
Rp
Rp
Komposisi Dana yang Masuk ke Desa DBH Pajak/Retribusi 0.35% Program K/L 0.82% APBD Kabupaten, 37.17%
PAD 0.45%
APBD Provinsi 1.55%
Lainnya 0.48%
Lainnya 6.6% Transfer 2.95%
Dana Desa 56.23%
Dana Desa
Transfer
APBD Kabupaten
APBD Provinsi
Program K/L
DBH Pajak/Retribusi
PAD
Lainnya
26
Terima Kasih Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Integritas
Profesionalisme
Sinergi
Pelayanan
Kesempurnaan
27
