Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017 Yogyakarta, 12 Januari 2017
TUGAS KEMENKO PMK
(Sesuai Perpres Nomor 9 Tahun 2015) • Menyelenggarakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian urusan Kementerian/Lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. • Mengkoordinasikan: 1. Kementerian Agama; 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Sosial; 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 8. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan 9. Instansi lain yang dianggap perlu.
TUGAS KEMENKO PMK DALAM RKT 2017 TERKAIT UU DESA Kemenko PMK
Kemendes PDTT, Kemenkeu, Kemendagri, Pemda
Konsolidasi lintas K/L serta PusatDaerah dalam perencanaan, pengendalian dan Pembangunan Desa
Pengawalan implementasi UU Desa secara sistema:s, konsisten dan berkelanjutan Distribusi supervisi, pemantauan DD dan ADD agar berjalan secara efek:f dan efisien
Kemendes PDTT, Kemendagri, Pemda
Sosialisasi dan penyusunan/ revisi berbagai peraturan pelaksanaan UU Desa
ALUR KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENGENDALIAN Membahas topik
tertentu, peserta sesuai dengan topik bahasan
Koordinasi Tk. Eselon I/II dengan K/L Teknis
Rapim Kemenko PMK
Rapat Terbatas
Rakornis
Rakor Tk. Menteri
Sidang Kabinet Terbatas Sidang Kabinet Paripurna
Update Isu/ Arahan Menko/dll
UMPAN BALIK
Agenda pembahasan per bidang (PMK/ Polhukam/Ekonomi/ Maritim), dihadiri anggota kabinet sesuai bidangnya.
Dihadiri oleh seluruh anggota kabinet, paparan oleh tiap Menko
INSTRUMEN PENGAWALAN KEBIJAKAN
SKB 4 Menteri
UU 6/2014 tentang Desa
Optimalisasi pelaksanaan UU Desa
Turunan kebijakan untuk percepatan pembangunan desa
Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Pelaksanaan UU Desa
Penyusunan Peta Jalan pelaksanaan UU Desa
SKB 4 MENTERI Ruang lingkup: a. Dana Desa (Formulasi, Penyaluran, Flexibilitas Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa). b. Pendamping Desa (Pendamping dari SKPD dan Pendamping Profesional). c. Koordinasi antara BUMDes dan Koperasi. d. Pengendalian moratorium penambahan jumlah Desa.
Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan UU Desa Tugas Tim Monev: • Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi alokasi, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa • Mengkoordinasika penguatan kapasitas aparat dan pendampingan desa • Mengkoordinasikan dukungan penguatan peran kecamatan dan SKPD dalam pembangunan dan pemberdayaan desa dan masyarakat • Mengkoordinasikan dukungan program-program K/L dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar • Melakukan inventarisasi masalah dan hambatan serta usulan rekomendasi dalam pelaksanaan UU Desa • Memfasilitasi penyusunan roadmap pelaksanaan UU Desa dan koordinasi pelaksanaan rencana aksi K/L dalam pelaksanaan UU Desa • Memberikan laporan kepada Presiden RI secara berkala tentang kemajuan pelaksanaan UU Desa
DRAFT SUSUNAN TIM MONEV DALAM RANCANGAN KEPPRES KETERANGAN:
PRESIDEN
MENKO PMK KETUA
SEKRETARIS KEBINET WAKIL KETUA
SEKRETARIAT TIM MONEV
UNIT ESELON I KEMENKO PMK
MENTERI DALAM NEGERI ANGGOTA
POKJA I UNIT ESELON I KEMENDAGRI
MENTERI KEUANGAN ANGGOTA
POKJA II UNIT ESELON I KEMENKEU
Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelompok Kerja Kelembagaan Desa POKJA II Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan Pembangunan Desa Kelompok Kerja Pemantauan dan POKJA III Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa MENTERI PPN/ dan Kawasan BAPPENAS Perdesaan POKJA I
PENANGGUNG JAWAB
MENTERI DESA PDTT ANGGOTA
POKJA III UNIT ESELON I KEMENDES PDTT
ANGGOTA
Peta Jalan Pelaksanaan UU Desa Tujuan penyusunan Peta Jalan Pelaksanaan UU Desa: Pertama, menjembatani target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMN dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian dan Lembaga. Kedua, mengonsolidasi keberagaman program dan pelaku yang disebut dalam UU Desa, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Ketiga, peta jalan ini memiliki jangkauan yang lebih panjang, yakni untuk 20 tahun ke depan. Melalui dokumen ini, K/L dan pemerintah daerah dapat memiliki panduan dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja, terutama untuk menjembatani programprogram yang belum mendapatkan arahan yang jelas dalam RPJMN.
REKOMENDASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017 • Pelibatan peran Camat untuk memastikan penggunaan Dana Desa dan melakukan evaluasi pembangunan di daerahnya. • Mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah dalam mengembangkan insentif kepada SKPD dan Kecamatan dalam menjalankan fungsi peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan desa. • Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pemantauan dan evaluasi pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa serta dukungan perangkat kecamatan dan pemerintah daerah. • Optimalisasi peran TKPKD sebagai tim koordinasi pelaksanaan UU Desa di daerah
TERIMA KASIH
