Prioritas Penggunaan Dana Desa

FACT SHEET Prioritas Penggunaan Dana Desa Satu hal yang membedakan antara UU No. 6/2014 (UU Desa) dengan UU sebelumnya yang mengatur tentang desa adalah adanya klausul khusus tentang dana desa. Dana desa merupakan dana yang dialokasikan dari APBN untuk desa. Sebelumnya, alokasi APBN untuk desa diperoleh melalui dana perimbangan atau transfer ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten.

Sejarah Pembahasan Dana Desa Merujuk pada catatan anotasi UU Desa yang disusun oleh PATTIRO (2015), is lah dana desa pada awalnya d ak tercantu m d alam RUU yan g d iu s u lkan Pemerintah. Pada dasarnya pemerintah memang sejak awal dak menyetujui gagasan tentang alokasi APBN untuk desa. Hal ini seper disampaikan oleh Sudir Santoso dari Parade Nusantara dalam RDPU dengan Pansus DPR pada 24 Mei 2012, bahwa pihaknya ditentang keras oleh Menteri Keuangan ke ka mengusulkan dana desa dari APBN. “Pak Sudir, dak bisa ada alokasi dana dari APBN langsung diberikan dok : www.batasnegeri.com kepada desa. Mengapa? Karena itu bertentangan dengan UU No. 33/2004 tentang Sistem Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Yang dimaksud pusat dan daerah itu adalah kabupaten dan kota. Ar nya, desa bukan pemangku anggaran,” begitu argumentasi Menteri. Padahal menurut Sudir, desa perlu mendapatkan alokasi langsung dari APBN agar pembangunan dan perekenomian dapat tumbuh dan berkembang. Dalam hitung-hitungan Sudir, selama ini proses penganggaran untuk desa dak rasional dan dak profesional. Desa hanya mendapatkan bagian 1,3% dari keseluruhan nilai APBN, sedangkan 80% penduduk Indonesia nggal di desa. “.... Parade Nusantara meminta minimal 10%. Kalau 10% ini dikabulkan, berar ada angka Rp130 triliun, karena keseluruhan APBN Rp 1.300 triliun, ke ka dibagi 71 ribu desa sesuai dengan luas wilayah dan jumlah penduduk, rata-rata se ap tahun akan mendapatkan Rp 1,3 miliar. Dan saya yakin, akan segera tumbuh dan berkembang perekonomian sehat di ngkat lini desa.”

Hanya Satu Sumber Pendapatan Dana desa bukan satu-satunya sumber pendapatan desa. Sumber pendapatan desa yang lain adalah pendapatan asli desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan par sipasi, gotong royong, dan lain-lain; bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota; hibah dan sumbangan yang dak mengikat dari pihak ke ga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

www.pa ro.com

PATTIRO

@InfoPATTIRO

Yayasan Pa ro

Fact Sheet - Prioritas Penggunaan Dana Desa Dibanding dengan sumber pendapatan lain, dana desa rela f lebih pas secara besaran. Dana desa yang telah ditransfer oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2015 seluruhnya sebesar Rp 20,8 triliun atau 3% dari total transfer ke daerah yaitu Rp 643,8 triliun. Pada 2016 alokasi dana desa meningkat menjadi sebesar Rp 46,98 triliun atau 6,5% dari total transfer ke daerah sebesar Rp 723,2 triliun. Berdasarkan pagu indika f APBN yang telah disusun oleh Kementerian Keuangan, tahun depan dana desa ditargetkan 10% dari dana transfer ke daerah. “Tahun 2017, dana desa akan mencapai 10% dari dan di luar transfer ke daerah, persis sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa,” tegas Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro seper diku p situs Setkab, h p://setkab.go.id/soal-pagu-indika f-2017-menkeupenerimaan-pajak-naik-rp-30-triliun-dana-desa-naik10/

Sebagaimana dilihat dari asal usulnya, dana desa dimaksudkan untuk mendorong pembangunan dan perekonomian di ngkat desa. Untuk memas kan bahwa penggunaan desa sesuai dengan tujuan awalnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Ter nggal dan Transmigrasi (PDTT) menerbitkan Peraturan Menteri No. 21/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Dalam Permen tersebut dinyatakan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dimana dalam pelaksanaannya dirumuskan dalam prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepaka dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Polemik Prioritas Penggunaan Awal tahun ini, publik dihadapkan dengan polemik terkait dengan prioritas penggunaan dana desa. Polemik tersebut berawal dari pernyataan Presiden Joko Widodo, sebagaimana dilansir oleh situs berita Pelita Ja m, yang meminta agar penggunaan Dana Desa 2016 benar-benar d i a ra h ka n p a d a s e k to r ya n g p ro d u ķ f u nt u k desa.Presiden juga menggarisbawahi prioritas dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang swakelola, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring melalui cara mengajak masyarakat untuk rembug desa. Hal itu disampaikan dalam silaturahim dengan Para Kepala Desa dan Perangkat Desa Seluruh I n d o n e s i a d i A s ra m a H a j i Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah pada penghujung tahun 2015.

Pada saat bersilaturahmi dengan perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat sipil, 13 Januari 2016, M e n t e r i m e nya t a ka n b a h w a p e m b a n g u n a n infrasktuktur yang dimaksud adalah pembangunan penunjang perkembangan desa seper jalan, irigasi, fasilitas air bersih, dan sebagainya. Menteri menyatakan bahwa kebijakan ini didasarkan pada keputusan presiden. Pernyataan tersebut terus diulang dalam berbagai kesempatan, termasuk pada poster yang di-upload melalui akun twi er resmi Kementerian.

Banyak yang menilai bahwa pernyataan lisan Menteri tersebut inkonsisten dengan Permen yang diterbitkannya sendiri, yakni Permen Desa dan PDTT No. 21/2015 dok : www.desanengkelan.wordpress.com sebagaimana diuraikan di atas. Merujuk pada Permen tersebut, Merujuk pada pernyataan Presiden ternyata infrastuktur bukan satu-satunya tersebut, Menteri Desa PDTT Marwan Jafar prioritas. Permen menyatakan bahwa prioritas dana menegaskan kembali prioritas penggunaan dana desa desa juga dapat digunakan untuk pembiayaan 2 0 1 6 h a nya d i fo ku s ka n u n t u k p e m b a n g u n a n pengembangan usaha ekonomi masyarakat, termasuk infrastruktur. h p://pelitaja m.com/otoda/item/318-presiden-dana-desa-harus-tepat-sasaran/318-presiden-dana-desa-harus-tepat-sasaran h p://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/01/13/o0w2w6219-menteri-desa-dana-desa-diprioritaskan-untuk-infrastruktur

Pusat Telaah dan Informasi Regional - 2016

Fact Sheet - Prioritas Penggunaan Dana Desa sarana dan sarana pelayanan pendidikan, sosial dan kebudayaan. Secara norma f, Permen ini sudah jauh lebih maju dengan Permen yang sama tahun sebelumnya yaitu Permen Desa dan PDTT No. 5/2015, karena prioritas pembangunan yang didorong lebih beragam sehingga makin membuka peluang Desa untuk melakukan agenda pembangunan yang beragam pula. Perbandingan kedua Permen ini selengkapnya dapat dilihat di pada Tabel. Inkonsistensi ini menimbulkan ke dakpas an pada tataran implementasinya. Banyak Desa merasa bingung dalam menyusun perencanaan pembangunan, apakah mengacu pada pernyataan lisan atau peraturan Menteri. Dari hasil studi yang dilakukan oleh PATTIRO di Desa Panggungharjo dan Tirtonirmolo di Kabupaten Bantul, Desa Pejengkolan dan Petanahan Kabupaten Kebumen, dan Desa Burumbung dan Tualang di Kabupaten Siak menunjukkan bahwa dak semua Kepala Desa sepakat dengan usulan prioritas penggunaaan dana desa untuk infrastruktur. Namun demikian mereka menerima saja karena sudah ada instruksi dari atas. Selain untuk infrastruktur, sebagian besar Kepala Desa menganggap bahwa penggunaan untuk pemberdayaan juga pen ng, meskipun dari sisi administrasi pembangunan infrasturktur lebih mudah karena lebih terlihat. Lebih tegas lagi, penolakan anggaran untuk infrastruktur disampaikan oleh Wargiya , Ketua Umum DPP Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Dalam diskusi publik yang diselenggarakan PATTIRO pada 10 Maret 2016, Wargiya dak setuju jika 100% dana desa hanya untuk infrastruktur. Hal ini dak sesuai dengan UU Desa. Desa seharusnya memiliki wewenang untuk mengatur anggarannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sangat disayangkan jika dana desa 100% hanya untuk infrastruktur, karena kebutuhan masyarakat masih banyak, seper pendidikan, kesehatan, usaha kecil, ekonomi krea f yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Penentuan Berdasar Demokrasi Desa Catatan kri s yang dapat diberikan terkait dengan polemik tersebut adalah bahwa dalam konteks yang lebih substan f, pernyataan lisan Menteri bertolak belakang dengan semangat yang diusung oleh UU Desa

sendiri, yang hendak mendorong terwujudnya proses demokra sasi di ngkat desa. Pada tataran yang ideal, proses perencanaan pembangunan ditentukan bersama oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa sendiri dalam forum Musyawarah Desa atau Musdes. Namun kemudian, Musdes sebagai salah satu perangkat demokrasi di Desa dak bermakna lagi karena prioritas pembangunan telah ditentukan dari atas, melalui pernyataan lisan Menteri yang bersifat instruk f tersebut. Peluang untuk menentukan skala prioritas pembangunan berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa melalui Musdes yang juga dimandatkan oleh Peraturan Menteri No. 21/2015 tersebut juga semakin tertutup. Lazimnya, se ap kebijakan yang dikeluarkan hendaknya dituangkan dalam dokumen tertulis sehingga memiliki legi masi yang kuat dan pertanggungjawabannya pun dapat dipas kan. Kebijakan lisan ini semakin dak memberikan kejelasan mengingat dasar hukum yang dijadikan acuan juga dak jelas. Meskipun Menteri menyatakan bahwa fokus anggaran 100% merupakan kebijakan yang diambil berdasarkan keputusan presiden, namun dak jelas pula mana keputusan presiden dimaksud. Keputusan presiden sebagaimana dimaksud menteri tampaknya juga dak tertuang dalam dokumen tertulis, selain hanya pernyataan lisan juga. Te r k a i t d e n g a n p o l e m i k t e r s e b u t , d a l a m perkembangannya Menteri Marwan menegaskan kembali bahwa selain infrastuktur, pembangunan sektor lain juga perlu diprioritaskan. “Bidang kesehatan dan pendidikan juga perlu diprioritaskan, diantaranya Posyandu dan PAUD,” ujarnya sebagaimana dilansir oleh situs Kementerian Sosial. Lebih lanjut Menteri Marwan menambahkan jika infrastruktur serta sarana dan prasarana desa sudah baik, maka dana desa dapat digunakan untukpemberdayaan masyarakat desa, seper pengembangan Badan Usaha Miliki Desa (BUM Desa), pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Center). Dalam realisasinya, masyarakat berhak menentukan secara mandiri penggunaan dana desa sesuai dengan Musdes.

h ps://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&ﬁle=ar cle&sid=18996


Tabel Perbandingan Pengaturan Penggunaan Dana Desa Menurut Permendesa PDTT No. 5/2015 dan Permendesa PDTT No. 21/2015

Permendesa PDTT No. 5/2015


· u n t u k m e n d a n a i p e l a k s a n a a n kewe n a n ga n

· keadilan, dengan mengutamakan hak atau

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

kepentingan selur uh warga desa tanpa membeda-bedakan.

· untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.

· kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

Aspek Prinsip penggunaan Dana Desa

· tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geogras, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, ser ta per ubahan atau perkembangan kemajuan desa, meliputi: (1) kekerabatan Desa; (2) hamparan; (3) pola permukiman; (4) mata pencaharian; dan/atau (5) tingkat perkembangan kemajuan Desa.

Tujuan

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: a. b. c. d.

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa

Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa.

pemenuhan kebutuhan dasar; pembangunan sarana dan prasarana Desa; pengembangan potensi ekonomi lokal; pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi : a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu dan pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak

Program dan kegiatan Pembangunan, meliputi : a.

b. c.

d.

e.

Pe m b a n g u n a n , p e n g e m b a n g a n , d a n pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana sik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman; Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau Pembangunan dan pengembangan saranaprasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.


Fact Sheet - Prioritas Penggunaan Dana Desa

Aspek

Permendesa PDTT No. 5/2015 Pembangunan sarana dan prasarana Desa, dapat meliputi : a. b. c. d. e. f. g. h.

i.

pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa; pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; pembangunan dan pemeliharaan embung Desa; pembangunan energi baru dan terbarukan; pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; pembangunan dan pemeliharaan ser ta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Permendesa PDTT No. 21/2015 Mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi :

a.

Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;

b.

Desa ber kembang, memprioritaskan p e m b a n g u n a n s a ra n a d a n p ra s a ra n a pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa;

c.

Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

Pengembangan potensi ekonomi lokal dapat meliputi : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.

pendirian dan pengembangan BUM Desa; pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa; pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa; pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa; pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; pengembangan benih lokal; pengembangan ternak secara kolektif; pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; pengelolaan padang gembala; pengembangan Desa Wisata; dan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dapat meliputi: a. komoditas tambang mineral bukan logam, b. komoditas tambang batuan, antara lain: c. rumput laut; d. hutan milik Desa; dan pengelolaan sampah.



Aspek



Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, dapat mencakup :

Untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat d e s a d a l a m p e n ge m b a n ga n w i r a u s a h a , peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain :

a. b.

c. d.

e. f.

g.

peningkatan kualitas proses perencanaan Desa; mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya; pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui : 1) kelompok usaha ekonomi produktif; 2) kelompok perempuan; 3) kelompok tani; 4) kelompok masyarakat miskin; 5) kelompok nelayan; 6) kelompok pengrajin; 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 8) kelompok pemuda; dan 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

a.

peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;

b.

dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa

c.

bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;

d.

Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);

f.

Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan

g.

Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;

h.

Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau

i.

Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu : a.

Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha



Aspek


Permendesa PDTT No. 21/2015 produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau b.

c.

Partisipasi Masyarakat

D e s a b e r ke m b a n g, m e m p r i o r i t a s k a n pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan; Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner denga menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui : a.

Pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (crisis center) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan atau website LAPOR Kantor Sekretariat Presiden;

b.

Pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

c.

Studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk desa-desa dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan.


PATTIRO (Pusat Telaah & Informasi Regional) yang didirikan pada 17 April 1999 merupakan sebuah lembaga riset dan advokasi yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Berfokus pada ga sektor, peningkatan kualitas pelayanan publik, perbaikan pengelolaan keuangan publik, dan reformasi kebijakan publik, PATTIRO mendedikasikan diri untuk mewujudkan tata ke l o l a p e m e r i nta h a n ya n g b a i k d a n meningkatkan par sipasi publik di Indonesia. Kegiatan kegiatan PATTIRO antara lain adalah melakukan peneli an dan menyelenggarakan lokakarya serta pela han melalui asistensi teknis dan pembentukan komunitas. PATTIRO juga mengembangkan berbagai inovasi untuk memperbaiki kualitas pengelolaan pelayanan publik di seluruh Indonesia. Melalui jaringan PATTIRO Raya yang tersebar di 15 wilayah, PATTIRO bekerja di 17 provinsi dan lebih dari 70 kabupaten/kota di Indonesia. Berkat hasil kerjanya, sejak tahun 2011 hingga 2015, PATTIRO meraih penghargaan dari Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat sebagai salah satu lembaga think tank terbaik di b i d a n g r i s e t d a n a d vo ka s i ke b i j a ka n .

Jalan Mawar, Komplek Kejaksaan Agung Blok G.35 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 - Jakarta, Indonesia Telepon : 021 - 7801314 Fax : 021 - 7823800


Prioritas Penggunaan Dana Desa

Recommend Documents