INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
1
OU T L I N E 1
LATAR BELAKANG DAN FUNGSI TKDD POKOK-POKOK KEBIJAKAN TKDD RAPBN 2018
6
EVALUASI: OUTPUT DAN OUTCOME
2
FILOSOFI DAN TUJUAN DANA DESA
7
EVALUASI: KINERJA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
3
SUMBER PENDAPATAN DESA
8
PEMBELAJARAN
4
PERKEMBANGAN ANGGARAN DAN PENGALOKASIAN DANA DESA
9
TANTANGAN PENGELOLAAN DANA DESA
5
PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA
10
REFORMULASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI DANA DESA
LATAR BELAKANG DAN FUNGSI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
3 Total TKDD
513,3
573,7
623,1
710,9
764,9
Belanja K/L
582.9
577.2
732.1
677.6
763.6
900 800 700 600 500
60
46.7 20.8
0
0
400 300
513.3
200
602.3
573.7
664.2
704.9
100 0 2013 LKPP
2014 LKPP
2015 LKPP
2016 Realisasi
2017 APBN
Dana Desa Transfer ke Daerah
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI” Kebijakan dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai salah satu instrument penting desentralisasi fiskal berperan strategis untuk: Perbaikan pelayanan dasar publik yang lebih berkualitas. Penurunan kesenjangan antar daerah. Pengentasan kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
DAU Untuk mengatasi ketimpangan fiskal antardaerah
DBH Untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal antara Pusat & Daerah
Dana Otsus & Dais Untuk mendukung pelaksanaan Otsus dan Keistimewaan DIY
DID Untuk memberikan reward kepada daerah berkinerja baik
PELAYANAN
DTK Untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur & layanan publik antar Daerah
Dana Desa Untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa
KESEMPURNAAN
4
Pokok-Pokok Kebijakan Transfer ke Daerah dan TOTAL (triliun rupiah) Dana Desa TA. 2018
761,1
Fokus untuk : Meningkatkan pemerataan keuangan antardaerah; Meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik antardaerah; Menciptakan lapangan kerja; dan Mengentaskan kemiskinan.
Penyaluran berbasis kinerja.
Dana Bagi Hasil
Transfer ke Daerah
701,1
Naik Rp3,4 T dari outlook 2017
87, 7
• Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau selain sesuai UU Cukai, juga untuk infrastruktur sesuai prioritas daerah; • DBH Dana Reboisasi, selain Rehabilitasi Hutan dan Lahan juga penanganan kebakaran hutan, penataan batas kawasan, dan pembenihan; serta • 25% untuk belanja infrastruktur.
Dana Alokasi Umum • • • •
398,1
Mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah Pagu bersifat dinamis; Bobot wilayah laut naik menjadi 100%; dan 25% untuk belanja infrastruktur.
Dana Insentif Daerah
8,5
• Memacu perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan pemerintahan umum, layanan dasar publik, dan kesejahteraan.
Naik Rp5,2 T dari outlook 2017
62, • Mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik; 4 • Money follow program; Dana Alokasi Khusus Fisik
• Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi; • Usulan daerah sesuai prioritas nasional; dan • Sinkronisasi dengan belanja K/L.
Dana Alokasi Khusus Nonfisik
123,5
Mengurangi beban masyarakat terhadap layanan publik dengan sasaran, antara lain BOS untuk 47,4 juta siswa, TPG 1,2 juta guru, BOK 9.767 Puskesmas.
Dana Otsus, DTI, dan Dana Keistimewaan DIY Untuk percepatan pembangunan infrastruktur Papua & Papua Barat, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan di Provinsi Aceh.
20,9
Dana Desa
60,0 Naik Rp1,8 T dari outlook 2017
INTEGRITAS
Formula makin fokus untuk pengentasan kemiskinan, melalui: • Penurunan porsi alokasi yg dibagi merata & peningkatan alokasi formula; • Pemberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin; dan • Pemberian afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi.
PROFESIONALISME
4
SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
5
FILOSOFI DAN TUJUAN DANA DESA Dana Desa Untuk Peningkatan Kualitas Hidup
FILOSOFI
TUJUAN Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur & mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asalusul dan/atau hak tradisional
Rp
mengentaskan kemiskinan
memajukan perekonomian desa mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
meningkatkan pelayanan publik di desa
memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan
SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
6
SUMBER PENDAPATAN DESA Pasal 72 ayat (1) UU 6/2014 tentang Desa
1,3 M/desa* Jml. Desa: 74.954
Pendapatan Desa 1,14 M/desa* Jml. Desa: 74.754
1 Pendapatan Asli Desa 2 Alokasi APBN :
• Dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata & berkeadilan • 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap
85,3 772 jt/desa* Jml. Desa: 74.093
3 Bagian dari Pajak Daerah & Retribusi Daerah
• ADD: 35,5 T • Bagi Hasil PDRD: 2,8 T • DD 46,98 T
(PDRD) kab/kota Paling sedikit 10%
57,3
97,2
• ADD: 34,1 T • Bagi Hasil PDRD: 3,2 T • DD 60 T
4 Alokasi Dana Desa (ADD)
Minimal 10% dari Dana Perimbangan yang diterima kab/kota dikurangi Dana Transfer Khusus
• ADD: 33,8 T • Bagi Hasil PDRD: 2,7 T • DD 20,76 T
5 Bantuan keuangan dari APBD
2015
6 Hibah dan Sumbangan pihak ketiga
PROFESIONALISME
2017
(triliun Rp)
7 Lain-lain Pendapatan yang sah INTEGRITAS
2016
* rata-rata per desa SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
PERKEMBANGAN ANGGARAN & PENGALOKASIAN 8,5% TKD 60,000
6,4% TKD (triliun Rp)
“Dana Desa adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kab/Kota dengan besaran 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap, dan dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan”
DANA DESA WUJUD APBN PRO RAKYAT
46,982
CARA PERHITUNGAN
3,2% TKD
Porsi Alokasi Dasar (Untuk Pemerataan)
20,766
Porsi Alokasi Formula (Untuk Keadilan)
2015
2016
TA 2016 Rp46,9 Triliun
(Alokasi Dasar: Formula)
Ratarata/Desa (juta)
Alokasi max (juta)
Alokasi min (juta)
Rasio
90:10 80: 20 75: 25 0:100
280 280 280
1.121 1.961 2.382
254 228 215
1:4 1:8 1:11
280
8.768
13
1:662
(full formula)
INTEGRITAS
10%
2017
TA 2015 Rp20,7 Triliun
Proporsi
90%
PROFESIONALISME
Ratarata/Desa (juta) 628
628 628 628
Alokasi max (juta)
Alokasi min (juta)
BOBOT
7
1. 2. 3. 4.
Jml. Penduduk Desa (25%) Angka Kemiskinan Desa (35%) Luas Wilayah Desa (10%) Tingkat Kesulitan Geografis Desa (30%)
PERTIMBANGAN TA 2017 Rp60,0 Triliun
Ratarata/Desa
Alokasi
Alokasi
max min 1. Memperhatikan aspek pemerataan dan(juta) keadilan;Rasio (juta) (juta) 2. Rasio570 penerima Desa terkecil adalah 1:4 Dana800 2.819 dan terbesar 1:4 2.221 726 512 1:8 800 4.838 652 1 :7 3.813 yang483 paling rendah 1:4; 1:10 800 5.848 616 1:10 4.610 3. Standar deviasi palling rendah. 48 1:340 800 20.992 62,670 1:335 16.555
SINERGI
Rasio
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
8
PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN PRIORITAS PELAKSANAAN
PENGGUNAAN DANA DESA diprioritaskan untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
TENAGA KERJA SETEMPAT BAHAN BAKU LOKAL
PEMBANGUNAN DESA
Sarana Prasarana, Pelayanan Sosial Dasar, Sarana Ekonomi Desa, Pembangunan Embung, Pelestarian Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana Alam
SWAKELOLA
3 , PENYALURAN 6 penyaluran Dana Desa berdasarkan pada kinerja penyerapan anggaran dan capaian output yang dikan melalui KPPN setempat.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Peningkatan Kualitas Pelayanan Sosial Dasar, Pengelolaan Sumber Daya Lokal, Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif, Penguatan Kapasitas terhadap Bencana, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Tata Kelola Desa yang Demokratis
Penyelenggaraan pemerintahan Pembinaan kemasyarakatan
Diarahkan untuk mendukung pengembangan: Satu Desa Satu Produk Unggulan Jaring Komunitas Wiradesa Lumbung Ekonomi Desa (Sumber Daya desa untuk kesejahteraan) Lingkar Budaya Desa (pembangunan bagian dari laku budaya).
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
9
EVALUASI: OUTPUT DAN OUTCOME DANA DESA “Dana Desa berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan perbaikan layanan publik”
OUTCOME
OUTPUT BELANJA K/L
DANA DESA
DANA DESA
BIDANG PEMBANGUNAN 2016
INFRASTRUKTUR Rp 30,7 T
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2016 Rp 3,1 T
Rp 40,8 T
Jalan Nasional
14.983,1 km Jembatan
10.590,73 m Bendungan
37 unit Irigasi
1.025 km Sanitasi
983.250 KK
Jalan Desa 66.179 Km
Kursus pelatihan kerajinan tangan (handycraft)
Jembatan 511.484 M
Pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda
Unit Embung 686
Pelatihan e-marketing & pembuatan website industri rumah tangga
Unit Drainase & Irigasi 65.573
Pelatihan benih kerapu, tukik serta budidaya cemara & bakau
MCK 36.951 Unit
Pelatihan kuliner & pengembangan makanan lokal
Air Bersih SPAM Perkotaan
:2.924 lt/dt
SPAM Regional
:300 lt/dt
SPAM Kawasan Khusus
:75 lt/dt
Perumahan 14.795 unit
INTEGRITAS
Rasio Gini
Setelah diberlakukannya Dana Desa, terjadi perbaikan pemerataan pendapatan di perdesaan, yang ditunjukkan dengan menurunnya rasio Gini di perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 pada tahun 2016.
Pelatihan pengolahan & pemasaran hasil pertanian
Air Bersih 15.948 Unit
Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga
Posyandu Polindes
: 7.428 Unit : 3.100 Unit
Pasar Desa PAUD
: 1.810 Unit : 11.221 Unit
PROFESIONALISME
Penurunan rasio Gini tersebut diikuti dengan menurunnya persentase dan jumlah penduduk miskin di perdesaan, yang berarti naiknya tingkat kesejahteraan yang semakin merata.
Pelatihan business plan
SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
10
EVALUASI: KINERJA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN REALISASI 2017 TAHAP I
KINERJA PENGGUNAAN 2016
KINERJA PENYALURAN 2016
Pembangunan Rp40,54 T (87,7%)
Rp161 M
Sisa DD di RKUN
Pagu
18.7
27.9
18.8
28.1
Rp35,8 T
Realisasi Tahap I
Tahap II
Kinerja penyaluran tahap I dan II 46,6T (99,4%), tidak tersalur sebesar Rp0,3T (0,64%).
Pemberdayaan Masyarakat Rp3,17 T (6,8%) Penyelenggaraan Pemerintahan Rp1,68 T (3,6%) Pembinaaan Kemasyarakatan Rp0.84 T (1,8%)
Kendala penyaluran DD dari RKUN ke RKUD: a. Perkada tatacara penghitungan DD belum sesuai ketentuan. b. Laporan realisasi penyaluran dan penggunaan belum disampaikan. c. Daerah mengajukan penyaluran tahap II pada 2 bulan terakhir. Akhir 2016: DD tidak tersalur dari RKUN ke RKUD sebesar Rp302,7M, terdiri dari: • 4 daerah (255 desa) tidak menyampaikan persyaratan penyaluran sebesar Rp79,2M; • 98 daerah akibat Dana Desa TA 2015 masih mengendap di RKUD sebesar Rp203,7M; dan • selisih jumlah desa sebesar Rp19,8M.
Penggunaan Dana Desa di luar bidang prioritas.
Kendala penyaluran DD dari RKUD ke RKD: a. APBDesa belum/terlambat ditetapkan b. Perubahan regulasi c. Dokumen perencanaan & laporan penggunaan belum ada d. Pergantian kepala desa Sampai dengan 31 Juli 2017: DD TA 2016 belum tersalur dari RKUD ke RKD: Rp109,3 M, terdapat di 90 daerah (546 desa).
Desa belum mengenal mekanisme uang persediaan, sehingga dana yang telah disalurkan ke RKDesa, ditarik dan disimpan di luar RKDesa.
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
Sudah tersalur dari RKUD ke RKD
1
Pekerjaan yang diutamakan secara swakelola dikerjakan oleh pihak ketiga.
Belanja di luar yang telah dianggarkan dalam APBDesa.
SINERGI
Penyaluran dari RKUN ke RKUD (per 16 Agustus 2017):
• Realisasi penyaluran Rp35,8T atau 99,5% dari pagu Tahap I Rp36T, untuk 434 daerah (100%) yang terdiri dari 74.910 desa. • Sisa Dana Desa Rp161M, antara lain karena masih terdapat sisa Dana Desa di RKUD yang diperhitungkan dalam penyaluran Tahap I.
Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai.
Pemungutan dan penyetoran pajak tidak sesuai.
Rp31,1 T
Sudah tersalur dari RKUN ke RKUD
2
Penyaluran dari RKUD ke RKD: • Realisasi penyaluran sebesar Rp31,1T (86,3% dari pagu Tahap I Rp36T), untuk 65.324 desa (87,2% dari 74.910 desa penerima Dana Desa)
3
Kendala penyaluran dari RKUD ke RKD: • APBDesa belum/terlambat ditetapkan; • Laporan penggunaan belum dibuat.
10
IMPLIKASI: Sisa DD di RKUN sebesar Rp161 M menjadi Sisa Dana di RKUN (hangus).
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
11
STATUS DESA PER WILAYAH
Dari 75.954 Desa sebagian besar tersebar di Jawa-Bali yang mencapai 31,4% dan Sumatera yang mencapai 31,2%. Sementara itu yang lainnya tersebar di Sulawesi (11,8%), Kalimantan (8,9%), Papua (8,5%), Nusa Tenggara (5,4%) dan Maluku (2,9%). Dari jumlah tersebut, sebagian besar Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal lebih banyak berada di Papua yang mencapai 97%, Kalimantan (84,8%), Maluku (85%), dan di Sumatera (74,1%), sedangkan di Jawa-Bali mencapai 31,2%. NUS-RA
KALIMANTAN SUMATERA
5321
395
13 3571
927
66
827
1
70
2570 (65,1%)
SULAWESI
2582
79
1
26
832 (39,3%)
(9,8%)
988
(59,5%) (46,7%)
5161
PROFESIONALISME
Total: 6.269 Rp5,665 T
854
12784
INTEGRITAS
(79,1%)
MALUKU
270
(30,1%)
Total: 23.116 Rp19,187 T
4960
Total: 3.946 Rp3,225 T
Total: 6.580 Rp5,258 T)
156 JAWA-BALI 263 (1,1%) 2960 6953
12
(17,9%)
(46,9%)
(59,6%)
Desa Mandiri Desa Maju Desa Berkembang Desa Tertinggal
171
1126
(37,9%)
3089
Total: 23.005 Rp17,997 T
PAPUA
476 (12,1%)
2497
(15,5%)
13705
3
Total: 8.677 Rp6,873 T
SINERGI
Total: 2.116 Rp1,794 T
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
12
EVALUASI: PEMBELAJARAN Dana desa sebagian besar telah dipergunakan untuk pembangunan, namun masih perlu upaya yang lebih kuat lagi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat desa
Pemanfaatan Dana Desa perlu diarahkan, selain untuk infrastruktur, juga fokus pada produktivitas ekonomi masyarakat
Percepatan pertumbuhan ekonomi desa
Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
13
TANTANGAN PENGELOLAAN DANA DESA
“Diperlukan penguatan peran dan sinergi antarkementerian untuk menghadapi tantangan pengelolaan Dana Desa” TANTANGAN
KEBIJAKAN
Penggunaan Dana Desa belum Optimal
Mengarahkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan pelayanan dasar desa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
Peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa
Sinergi penyelenggaraan pelatihan tatakelola desa & pelatihan pengelolaan dana desa
Peningkatan kualitas dan akuntabilitas pelaporan
Percepatan rekrutmen pendamping desa yang berkompeten
Pengelolaan Dana Desa lebih baik
Mengoptimalkan peran perwakilan Kemenkeu di daerah dalam hal penyaluran dan monev
Optimalisasi penggunaan Dana Desa untuk percepatan pembangunan dan perekonomian
Kapasitas Perangkat Desa belum memadai Penyediaan Pendamping Desa: •Kompetensi belum memadai •Proses rekuitmen lama •Mobilisasi yang terlambat Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dana desa
INTEGRITAS
IMPLIKASI
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
KEBIJAKAN DAN IMPLIKASI
14
REFORMULASI PENGALOKASIAN DANA DESA IMPLIKASI REFORMULASI KEBIJAKAN PENGALOKASIAN
REFORMULASI KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN
mengatasi kemiskinan;
Menyempurnakan kebijakan pengalokasian, untuk:
Perbaikan ketimpangan fiskal antardesa dengan meningkatkan DD/kapita di desa dengan populasi penduduk besar dan sebaliknya;
Pengentasan kemiskinan Perbaikan kualitas hidup masyarakat Desa Mengatasi kesenjangan penyediaan sarpras pelayanan publik antardesa. Afirmasi bagi desa sangat tertinggal dan desa tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi
Penyempurnaan melalui:
formula
distribusi
Dana
Memperbaiki ketimpangan antar desa dalam alokasi dana desa dengan Indeks Gini yang rendah;
Desa
Distribusi Dana Desa yang lebih sesuai dengan sebaran jumlah penduduk miskin; dan Memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempuyai jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi
Penyesuaian bobot: 1. variabel jumlah penduduk miskin; dan 2. indeks kesulitan geografis.
mengurangi proporsi AD dan menambah proporsi AF.
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
REFORMULASI PENGALOKASIAN
15
2017
2018 REFORMULASI DANA DESA PER KAB/KOTA
DANA DESA PER KAB/KOTA 90% Alokasi Dasar
Keterangan: JP : Jumlah Penduduk JPM : Jumlah Penduduk Miskin
LW IKK
: Luas Wilayah : Indeks Kemahalan Konstruksi
10 % Formula
77% Alokasi Dasar
3% Alokasi Afirmasi
25% x JP Desa
Desa Sangat Tertinggal
35% x JPM Desa
Desa Tertinggal
10% x LW Desa
30% x IKK
20% Alokasi Formula
10% x JP Desa
50% x JPM Desa 15% x LW Desa
Yang termasuk dalam kelompok desa dengan JPM terbesar
25% x IKK
Keberpihakan terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan : Alokasi afirmasi terhadap desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin besar. Porsi alokasi formula meningkat dari 10% menjadi 20% , dengan bobot jumlah penduduk miskin yang juga meningkat dari 35% menjadi 50% Distribusi DD lebih merata, yang ditunjukkan dengan rasio ketimpangan distribusi DD perkapita antardesa yang menurun
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
TERIMA KASIH
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
PROFIL DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA KAB. KLATEN
17
ALOKASI DANA DESA
DANA DESA 391
JUMLAH DESA
311,087,447,000
PAGU PERPRES
KLATEN
KPPN
186,652,468,200
TAHAP I (60%)
1000
SISA DD DI RKUD PENYALURAN TAHAP I
186,652,467,200
PENGGUNAAN DANA DESA
DBH DAU DBH + DAU
36,099,972,000 1,237,967,327,000 1,274,067,299,000
10% (DBH + DAU)
127,406,729,900
Dana Desa
311,087,447,000
Belanja Bantuan keuangan kpd Pemdes
572,546,658,000
Belanja Bagi hasil kpd Pemdes
9,445,017,800
Belanja Bantuan Keuangan dikurangi DD (ADD Perhitungan) STATUS ADD
261,459,211,000 MEMENUHI
PEMERINTAHAN (0,7%) PEMBANGUNAN (91,9%)
STATUS DESA
PEMBERDAYAAN (4,9%) KEMASYARAKATAN (2,5%)
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
IDM
NAMA DAERAH Kab. Klaten
SINERGI
JPM
222,478
Desa Sangat Tertinggal
Desa Desa Desa Berkemba Tertinggal Mandiri ng
1
PELAYANAN
97
213
77
KESEMPURNAAN
Desa Maju 3
18
PROFIL DESA PONGGOK, KAB. KLATEN Prestasi :
BUMDes Terbaik 2016 Desa Wisata Terbaik 2017 7,72 km2 2.097 jiwa 56 jiwa
Luas wilayah : Jumlah Penduduk : Jumlah Penduduk Miskin :
Sumber Pendapatan Desa 1. PADes 2. Dana Desa 3. Alokasi Dana Desa 4. Bagi Hasil Pajak/Retribusi 5. Pendapatan Lain-lain Total
Nilai (Rp. Juta)
Belanja Desa 1. Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Belanja Kemasyarakatan 3. Belanja Pembangunan 4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 5.Belanja Tak Terduga Total
Nilai (Rp. Juta)
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
697,5 793,7 345,0 100,7 1.795,0 3.731,9
% 18,7% 21,3% 9,2% 2,7% 48,1% 100,0%
1.347,7 195,8 2.156,7 145,7 15,0 3.860,9
% 34,9% 5,1% 55,9% 3,8% 0,4% 100,0%
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
