INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN DESA 1
2
FILOSOFI DAN TUJUAN DANA DESA Dana Desa Untuk Peningkatan Kualitas Hidup FILOSOFI
TUJUAN Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur & mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asalusul dan/atau hak tradisional
Rp
mengentaskan kemiskinan
memajukan perekonomian desa mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
peningkatan pelayanan publik di desa
memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan
SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
3
SUMBER PENDAPATAN DESA Pasal 72 ayat (1) UU 6/2014 tentang Desa
Pendapatan Desa
1,3 M/desa
1 Pendapatan Asli Desa 1,14 M/desa
2 Alokasi APBN :
• Dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata & berkeadilan • 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap
85,3
3 Bagian dari Pajak Daerah & Retribusi Daerah
772 jt/desa
(PDRD) kab/kota Paling sedikit 10%
57,3
• ADD: 35,5 M • Bagi Hasil PDRD: 2,8 M • DD 46,98 M
97,2
• ADD: 34,1 M • Bagi Hasil PDRD: 3,2 M • DD 60 M
4 Alokasi Dana Desa (ADD)
Minimal 10% dari Dana Perimbangan yang diterima kab/kota dikurangi Dana Transfer Khusus
• ADD: 33,8 M • Bagi Hasil PDRD: 2,7 M • DD 20,76 M
5 Bantuan keuangan dari APBD
2015
6 Hibah dan Sumbangan pihak ketiga
PROFESIONALISME
2017
(miliar Rp)
7 Lain-lain Pendapatan yang sah INTEGRITAS
2016
SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
Alokasi
Penanggulangan Kemiskinan dan Dukungan Masyarakat Berpendapatan Rendah
Rp292,8 T
melalui program bantuan sosial, subsidi, dan Dana Desa (triliun rupiah)
Subsidi *)
161,6
PKH
17,3
*) diluar subsidi pajak
Program Indonesia Pintar
JKN bagi warga miskin/PBI
Bantuan Pangan
Bidik Misi
Dana Desa
10,8
25,5
13,5
4,1
60,0
Output Ang ka s e m e ntara
Program Keluarga Harapan 10 juta RTS
Subsidi dan Bantuan Pangan • Sasaran keseluruhan 15,6 juta KPM
Penerima Bantuan Iuran dalam rangka JKN 92,4 juta jiwa
Penyediaan Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif 106,7 rb KK
Program Indonesia Pintar 19,7 juta siswa
Dana Desa 74.958 Desa
• Perluasan BPNT 18
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
5
EVALUASI: OUTPUT DAN OUTCOME DANA DESA “Dana Desa berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan perbaikan layanan publik”
OUTPUT BELANJA K/L INFRASTRUKTUR Rp 30,7 T Jalan Nasional
14.983,1 km Jembatan
10.590,73 m Bendungan
37 unit Irigasi
1.025 km Sanitasi
983.250 KK Air Bersih SPAM Perkotaan :2.924 lt/dt SPAM Regional :300 lt/dt SPAM Kawasan Khusus :75 lt/dt Perumahan 14.795 unit
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
DANA DESA BIDANG PEMBANGUNAN 2016
Rp 40,8 T
DANA DESA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2016 Rp 3,1 T
Jalan Desa 66.179 Km
Kursus pelatihan kerajinan tangan (handycraft)
Jembatan 511.484 M
Pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda
Unit Embung 686
Pelatihan e-marketing & pembuatan website industri rumah tangga
Unit Drainase & Irigasi 65.573
Pelatihan benih kerapu, tukik serta budidaya cemara & bakau
MCK 36.951 Unit
Pelatihan kuliner & pengembangan makanan lokal
Air Bersih 15.948 Unit
Posyandu Polindes Pasar Desa PAUD
: 7.428 Unit : 3.100 Unit : 1.810 Unit : 11.221 Unit
SINERGI
Pelatihan pengolahan & pemasaran hasil pertanian Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga Pelatihan business plan
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
6
EVALUASI: PEMBELAJARAN Data 2017 untuk bulan Maret
Dana desa mampu meningkatkan kualitas hidup, namun belum signifikan dampaknya terhadap produktivitas ekonomi masyarakat desa
20.00 15.00 10.00
Dana Desa
5.00 -
400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 -
Persentase Penduduk Miskin di Perdesaan (%)
Adanya penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin, serta rasio gini di perdesaan, menunjukkan kesejahteraan yang semakin merata, dan bukan kemiskinan yang makin merata.
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
PEMBELAJARAN
Indikator Kemiskinan di Perdesaan 25.00
Pemanfaatan Dana Desa perlu diarahkan, selain untuk infrastruktur, juga fokus pada produktivitas ekonomi masyarakat
Percepatan pertumbuhan ekonomi desa
Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan
SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
Belanja Pemerintah Pusat diarahkan untuk (triliun rupiah)
Kemiskinan dan Kesenjangan 71,2
Infrastruktur 409,0
Program perlindungan sosial (PKH) --> Naik dari 6 juta menjadi 10 juta KPM
Pembangunan Jalan
Perluasan Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) dari rastra
Pembangunan Irigasi
856 km
781 km
Pelayanan KesehatanPBI 92,4 juta jiwa
Rasio Elektrifikasi 95,15 %
Pendidikan Program Indonesia Pintar 19,7 juta siswa Bidik misi 401,5 ribu mahasiswa
Perumahan 7.062 unit
Sektor Unggulan
34,8
*)
Pertanian • Peningkatan Produksi pangan dan pem ban gunan sarpras • Pengemban g an hortikulrtura
Pariwisata • Pengembangan 10 destinasi wisata • Peningkatan wisatawan • Promosi pariwisata Perikanan • Peningkatan daya saing produk olahan perikanan • Bantuan kapal nelayan 1048 unit • Kelestarian lingkungan
Aparatur Negara dan Pelayanan Masyarakat
369,2 Peningkatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
Kesejahteraan aparatur dan pensiunan THR Kenaikan uang lauk pauk TNI/Polri Rp5 ribu dari Rp55.000 menjadi Rp60.000/org/hari Perbaikan sistem dan manfaat pensiun
*) Alokasi Kementan,
PROFESIONALISME
SINERGI
201,6 **) Pertahanan Pencapaian MEF tahap 2 dan pen gemban gan industri pertahanan Keamanan Pemeliharaan keamanan dan ketertiban dan penyelidikan/ pen yidikan pidana Demokrasi Penyelenggaran pilkada 2018 dan persiapan pemilu 2019 **) Alokasi Kemenhan,
KKP, dan Kemenpar
INTEGRITAS
Pertahanan Keamanan dan Demokrasi
12
Polri, KPU, dan Bawaslu
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Alokasi
Rp761,1 T
Fokus untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antardaerah.
(triliun rupiah)
Dana Bagi Hasil
Transfer ke Daerah
Rp701,1 T
• •
•
87,7
Memperluas penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT); DBH Dana Reboisasi (DR) untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan kegiatan pendukungnya 25% untuk belanja infrastruktur
Dana Alokasi Umum
398,1
• Pagu bersifat dinamis; • Bobot wilayah laut naik menjadi 100% • 25% untuk belanja infrastruktur
8,5
Dana Insentif Daerah
(TriliunRupiah)
Dana Desa
Rp60,0 T
INTEGRITAS
• Memacu perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan
•
Formula makin fokus untuk pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan geografis, melalui : • Penyesuaian bobot variabel berbasis angka kemiskinan diperbesar. • Afirmasi kepada desa sangat tertinggal dan tertinggal dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi
PROFESIONALISME
SINERGI
Dana Alokasi Khusus Fisik • • • •
62,4
Mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik; Money follow program; Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi; Usulan daerah sesuai prioritas nasional.
Dana Alokasi Khusus Nonfisik
123,5
Mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik dengan sasaran : • BOS untuk 47,4 juta siswa; • TPG 1,2 juta guru; • BOK 9.767 Puskesmas.
Dana Otsus, DTI, dan Dana Keistimewaan DIY • Untuk percepatan pembangunan infrastruktur Papua & PapuaBarat.
20
20,9
20
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
9
PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN PRIORITAS PELAKSANAAN
PENGGUNAAN DANA DESA diprioritaskan untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
TENAGA KERJA SETEMPAT
PEMBANGUNAN DESA Sarana Prasarana, Pelayanan Sosial Dasar, Sarana Ekonomi Desa, Pembangunan Embung, Pelestarian Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana Alam PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Peningkatan Kualitas Pelayanan Sosial Dasar, Pengelolaan Sumber Daya Lokal, Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif, Penguatan Kapasitas terhadap Bencana, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Tata Kelola Desa yang Demokratis
BAHAN BAKU LOKAL SWAKELOLA
3 , PENYALURAN 6 penyaluran Dana Desa berdasarkan pada kinerja penyerapan anggaran dan capaian output yang dikan melalui KPPN setempat.
Diarahkan untuk mendukung pengembangan: Satu Desa Satu Produk Unggulan Jaring Komunitas Wiradesa Lumbung Ekonomi Desa (Sumber Daya desa untuk kesejahteraan) Lingkar Budaya Desa (pembangunan bagian dari laku budaya).
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
10
REFORMULASI PENGALOKASIAN DANA DESA IMPLIKASI REFORMULASI KEBIJAKAN PENGALOKASIAN
REFORMULASI KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN Dana Desa = 10% dari dan di luar Dana TKD
mengatasi kemiskinan;
Memerhatikan pemerataan & keadilan, untuk:
Perbaikan ketimpangan fiskal antardesa dengan meningkatkan DD/kapita di desa dengan populasi penduduk besar dan sebaliknya;
Pengentasan kemiskinan Perbaikan kualitas hidup masyarakat Desa Mengatasi kesenjangan penyediaan sarpras pelayanan publik antardesa. Afirmasi bagi desa sangat tertinggal dan tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi.
Memperbaiki ketimpangan antar desa dalam alokasi dana desa dengan Indeks Gini yang rendah; Distribusi Dana Desa yang lebih sesuai dengan sebaran jumlah penduduk miskin; dan
Penyempurnaan formula distribusi Dana Desa melalui: Penyesuaian bobot: 1. variabel jumlah penduduk miskin; dan 2. indeks kesulitan geografis.
Memberikan afirmasi kepada Desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi.
memperbaiki porsi pemerataan dan keadilan
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
TERIMA KASIH
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
