buletin
PAHLAWAN INEDEPENDENSI - INTEGRITAS - PROFESIONALISME Edisi XIV, Juni 2013
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Dari Redaksi
T
ahun 2013 telah kita laluiseparuh jalan, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur diakhir pertengahan tahun ini telah menyelesaikan seluruh kewajiban pemeriksaan Laporan Keuangan pemerintah Daerah (LKPD) TA 2012 atas 40 entitas di Provinsi Jawa Timur. Perwakilan BPK di provinsi paling timur Pulau Jawa ini patut berbangga hati karena dapat menyelesaikan seluruh pemeriksaan LKPD secara tepat waktu sesuai amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Prestasi ini tak terlepas dari kerja kerqas semua unsur di Perwakilan BPK RI Jawa Timur, mulai dari seluruh pejabat struktural, para pemeriksa dan staf penunjang dan pendukung. Prestasi lain yang perlu disyukuri adalah peningkatan perolehan opini LKPD se-Provinsi Jawa Timur. Hal ini ditandai dengan bertambahnya pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari 11 entitas pada LKPD Tahun Anggaran 2011 menjadi 13entitas pada LKPD Tahun Anggaran 2012. Peningkatan perolehan opini LKPD ini menandakan bahwa Pemerintah Daerah se-Jawa Timur telah bekerja keras dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dan serius menjalankan rencana aksi dalam rangka pengelolaan ke u a n ga n n e ga ra / d a e ra h ya n g te r b u ka d a n bertanggungjawab untuk kemakmuran rakyat
Daftar Isi Hal. 1
- Dari Redaksi - Penyerahan LHP
Hal. 2
- Opini LHP
Hal. 3.
- Forum Koordinasi
Hai. 4
- Penandatanganan Keputusan Bersama
Hal. 5
- Peradilan Semu - Wisdom Corner
Hal. 6
- Dialog Ketua - Pembahasan TLHP
Hal. 7
- Tari Remo
Hal. 8
- Galeri Foto - Redaksi
B
adan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada hari selasa tanggal 28 Mei 2013 menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) TA. 2012 pada sidang paripurna di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Penyerahan dilakukan oleh Tortama Keuangan Negara V BPK RI Heru Kreshna Reza kepada Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Imam Sunardhi yang disaksikan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Muzakkir beserta beberapa Pejabat Struktural BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Setelah pelaksanaan penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Jawa Timur, kemudian dilanjutkan penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten/Kota di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jl. Raya Juanda, Sidoarjo yang melengkapi 38 LHP atas LKPD Kota/Kabupaten di Wilayah Jawa Timur serta 1 LHP atas Laporan Keuangan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Opini Hasil Pemeriksaan LKPD TA. 2012 dari 39 Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten serta 1 LHP LK BPWS adalah 2 opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 11 opini Wajar Tanpa Pengecualian... bersambung ke Hal. 2
BULETIN
PAHLAWAN lanjutan dari Hal. 1
Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), dan 27 Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dibanding dengan tahun lalu opini yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan. Tahun lalu BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur memberikan 11 opini WTP, 27 opini WDP dan 1 opini TMP.
Hal. 2
opini LHP lkpd ta 2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Entitas Prop. Jatim Kota Surabaya Kab Sidoarjo Kab Gresik Kab Sampang Kab Sumenep Kab Bangkalan Kab Pamekasan Kab Lamongan Kota Mojokerto Kab Mojokerto Kab Jombang Kab Tuban Kab Bojonegoro Kota Madiun Kab Madiun Kab Pacitan Kab Ponorogo Kab Ngawi Kab Magetan Kota Kediri Kab Kediri Kab Trenggalek Kab Tulungagung Kab Nganjuk Kota Blitar Kab Blitar Kota Malang Kab Malang Kota Batu Kota Pasuruan Kab Pasuruan Kota Probolinggo Kab Probolinggo Kab Lumajang Kab Situbondo Kab Bondowoso Kab Jember Kab Banyuwangi BP BPWS
Opini WTP DPP WTP DPP WDP WDP WDP WDP WTP WDP WDP WTP DPP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP DPP WDP WDP WDP WDP WDP WTP DPP WTP DPP WTP DPP WDP WTP DPP WDP WDP WDP WDP WTP DPP WDP WDP WDP WTP DPP WTP DPP WTP WDP
BULETIN
PAHLAWAN FORUM KOORDINASI ANTARA BPK DENGAN APH SE-JAWA TIMUR engan semakin meningkatnya permintaan penghitungan kerugian negara/daerah dan keterangan ahli dari Aparat Penegak Hukum (APH), Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 Juni 2013 mengadakan acara Forum Koordinasi antara BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan APH di wilayah Provinsi Jawa Timur Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Acara yang diselenggarakan di Auditorium Perwakilan Provinsi Jawa Timur tersebut, dihadiri oleh Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Direktur Reserse Kriminal Polda Jawa Timur, Kapolres/Wakapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri, dan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres se-Jawa Timur. Narasumber acara forum koordinasi adalah Kaditama Binbangkum (Nizam Burhanuddin), Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Arminsyah, SH, M.Si), dan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Brigjend. Pol. Drs. Moechgiyarto) sebagai narasumber, serta Kasubdit. Binbangkum (Herry Riyadi) sebagai moderator.
D
pemberian keterangan ahli dari APH, serta 10 permintaan lainnya masih dalam proses pengkajian atau penyelesaian penghitungan kerugian negara/daerah. Adapun hambatan-
b.
Jangka waktu pemberian data dan dokumen tambahan yang dibutuhkan oleh BPK sangat lama dan tidak semua data dan dokumen tersebut dapat dipenuhi oleh APH, c.
Waktu pelaksanaan persidangan untuk pemberian keterangan ahli tidak dapat pasti,
d. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang bersifat rahasia sehingga pemeriksa yang bertindak sebagai ahli kurang mendapatkan referensi atas kasus yang sedang disidangkan, e. P e r m i n t a a n p e n g h i t u n g a n kerugian negara/daerah pada waktu pemeriksaan LKPD atau semester I. Pemaparan kedua disampaikan oleh Ka d i ta m a B i n b a n g ku m , N i za m Burhanuddin, menyatakan bahwa diperlukan adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara BPK dan APH sehingga hasil yang diperoleh bisa membantu kelancaran tugas masingmasing. Untuk mewujudkan maksud tersebut, saat ini BPK sedang memperbaharui MoU antara BPK dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara RI agar isi MoU menjadi lebih intensif dan efektif sehingga koordinasi dan komunikasi dapat dilaksanakan secara baik.
Pada pembukaan, Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Muzakkir, menjelaskan bahwa tujuan diadakannya acara forum tersebut adalah untuk memberikan pemahaman atas tugas dan wewenang masing-masing pihak dalam upaya pemberantasan korupsi, mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing secara seimbang dan proporsional dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, serta tercapainya koordinasi dan kerjasama dalam melakukan penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK.
hambatan yang sering ditemukan dalam proses penghitungan kerugian negara/daerah dan pemberian keterangan ahli antara lain:
Selama ini Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menindaklanjuti 16 permintaan penghitungan kerugian negara/daerah dan
a. Data maupun dokumen-dokumen pendukung yang diserahkan oleh APH kepada BPK tidak lengkap,
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Arminsyah, dan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Brigjend. Pol. Drs. Moechgiyarto, sangat mendukung diadakannya forum ini dan mengharapkan adanya followup dari MoU yang sudah disepakati bersama tersebut, misalnya dengan membuat action plan atas MoU tersebut dan menjalin koordinasi dan komunikasi melalui acara formal maupun informal agar tujuan MoU antara BPK dengan Kejaksaan dan Kepolisian dapat berjalan sesuai tujuan dari dilahirkannya MoU tersebut.
Hal. 3
BULETIN
PAHLAWAN Penandatanganan Keputusan Bersama tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data adan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur sampai dengan hari ini Selasa, 14 Mei 2013 secara resmi telah menandatangani Keputusan Bersama tentang P e t u n j u k Te k n i s Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dengan dua puluh lima entitas pemeriksaan dari total tiga puluh sembilan entitas pemeriksaan di wilayah Jawa Timur.
B
Penandatanganan Keputusan Bersama yang dilakukan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur BPK RI, Drs. Muzakkir dengan masingmasing Kepala Daerah ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan kewenangan BPK RI dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Keputusan Bersama ini tidak mengatur penambahan atau pengurangan kewenangan BPK RI dalam mengakses dokumen pengelolaan dan pertanggungjawaban ke u a n ga n n e ga ra u nt u k kepentingan pemeriksaan, juga tidak menambah atau mengurangi kewajiban para p e n g e l o l a ke u a n ga n n e ga ra u n t u k m e n y e r a h k a n d o k u m e n pertanggungjawaban keuangan negara yang diminta oleh BPK sesuai ketentuan undangundang, melainkan secara khusus mengatur mekanisme pemerolehan data elektronik yang akan dan hanya dipakai untuk kepentingan pemeriksaan BPK.
Hal. 4
Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data lebih lanjut diharapkan akan membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara (Pusat Data BPK RI). Pusat data tersebut dapat dimanfaatkan oleh BPK RI maupun oleh masing-masing entitas. Pusat data oleh BPK dimanfaatkan dalam pemeriksaan secara elektronis sehingga pemeriksaan bisa berjalan dengan lebih mudah, cepat, dan lebih efektif. Sementara bagi entitas, pusat data tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam melakukan monitoring dan pengendalian
satuan kerja yang ada, serta program dan kegiatan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Pemeriksaan data berbasis elektronik atau eaudit merupakan pengembangan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI dengan memanfaatkan teknologi komputer dan komunikasi sebagai sarana pengumpulan dan analisa data. Kemajuan teknologi di bidang komputerisasi dan komunikasi mendorong BPK RI untuk melakukan pengembangan kompetensi pemeriksanya. Salah satu kompetensi yang ingin dikembangkan di masa mendatang adalah kompetensi pemeriksaan berbasis elektronik, sehingga akan memperluas cakupan pemeriksaan serta lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih efektif. Penandatanganan Keputusan Bersama ini merupakan salah satu langkah dalam proses pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK. Salah satu kunci keberhasilan tercapainya k e s e p a k a t a n penandatanganan Keputusan B e r s a m a t e n t a n g P e t u n j u k Te k n i s Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk akses data adalah adanya komitmen dari semua pihak yang menyadari pentingnya manfaat dari Keputusan Bersama ini. BPK yakin, komitmen tersebut muncul karena keinginan kuat dari seluruh jajaran untuk mewujudkan tata pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang baik (good governance).
BULETIN
PAHLAWAN Auditor Perwakilan Jawa Timur Ikuti Acara Peradilan Semu uasana sore itu tampak tegang, para peserta tampak serius m e n y i m a k s e t i a p l o n t a ra n pertanyaan dari hakim kepada ahli yang sedang duduk untuk memberikan keterangan atas kasus yang sedang disidangkan. Tetapi persidangan tersebut bukan terjadi di ruang sidang, melainkan di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur saat pelaksanaan Peradilan Semu (Moot Court) pada Jumat 21 Juni 2013. Diketuai oleh Dr. I Made Sukadana, Majelis hakim yang terdiri dari para hakim tipikor m e m i m p i n j a l a n ny a a c a ra peradilan semu tersebut. Dua jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Cun Indra Pranwa, S.H. dan Adi Prasetyo, S.H. berperan sebagai jaksa penuntut umum, sedangkan penasehat hukum diperankan oleh Pengacara Chusosi Syakur, S.H.. Ruang auditorium yang ditata menyerupai ruang sidang membuat pelaksanaan peradilan semu mendekati situasi nyata persidangan. Meskipun bukan peradilan yang sesungguhnya, Supatman, auditor Sub Auditorat Pemeriksa IV Jawa Timur yang berperan sebagai ahli tampak serius dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.
S
Pada awal pelaksanaan acara, Kepala Sekretariat Perwakilan, Teguh, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan diadakannya Peradilan Semu di BPK RI
pemeriksa dalam memberikan keterangan ahli ats kerugian negara/daerah di persidangan serta untuk menyamakan persepsi pemberian keterangan ahli, agar mendapatkan hasil yang efektif. Sebelum praktek peradilan semu dilaksanakan, Kasubdit Bantuan Hukum, Herry Riyadi, memberikan materi Penjelasan Umum dan Teknis Mengenai Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli dalam Proses Persidangan. Pada sesi berikutnya Psikolog, Agus Zunaedi, M.Sc.Psi.QIA memberikan materi tentang Aspek Psikologis dalam Pemberian Keterangan Ahli.
Perwakilan Provinsi Jawa Timur adalah untuk meningkatkan kalitas dan profesionalisme bagi pelaksana khususnya terutama
Selesai pelaksanaan peradilan semu acara dilanjutkan dengan evaluasi terhadap pemberian keterangan ahli oleh Hakim Tipikor, Jaksa Penuntut Umum, pengacara serta psikolog yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang dimoderatori oleh Kepala Seksi Bantuan Hukum Pidana Ditama Binbangkum. Dari hasil evaluasi dan diskusi disimpulkan bahwa untuk m e n j a d i a h l i d a l a m p ro s e s persidangan pemeriksa BPK selain harus memiliki pemahaman atas kasus yang disidangkan, juga harus memahami dan memegang teguh aturan yang mendasari kewenangan BPK dalam proses perhitungan kerugian negara/daerah
Wisdom Corner "Jangan Menilai seseorang dari kesalahanya yang pernah ia buat. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, yang terpenting adalh kita belajar darinya”
"Yang terpenting bukan apa yang kita ketahui, tapi apa yang bisa kita pelajari”
Hal. 5
BULETIN
PAHLAWAN Dialog Terbuka Ketua BPK Dengan Pelajar SMAN 1 Kediri
P
ada hari selasa, tanggal 04 Juni 2013, bertempat di SMAN 1 Kediri Jawa Timur, BPK RI melakukan kegiatan dalam bentuk Dialog Terbuka Ketua BPK RI dengan tema mengenai lebih dekat tugas dan wewenang BPK RI. Dialog bersama Ketua BPK RI ini juga dihadiri oleh Walikota Kediri, Samsul Ashar, Kepala Sekolah SMAN 1 Kediri, Dwi Rajab Januhadi, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Muzakkir, Wakil Kepala Sekolah SMAN 1 Kediri, para guru dan 800-an siswa-siswi SMAN 1 Kediri serta para pejabat di lingkungan BPK RI. Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan bertindak selaku moderator. Acara ini merupakan bagian dari sosialisasi ke-BPK-an antara pimpinan BPK RI dan kalangan akademisi. Dalam acara tersebut, Ketua BPK RI Hadi Poernomo mengatakan, kiat untuk memperoleh kesuksesan, adalah dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan peduli serta adanya izin Tuhan. Pada kesempatan ini, Ketua BPK RI menjelaskan tentang landasan hukum, kedudukan, sumber daya manusia, tugas, fungsi dan kewenangan BPK RI. Ketua BPK RI juga memberikan pesan kepada siswa-siswi SMAN 1 Kediri untuk mengingat jasa guru-guru yang pernah mengajar dan para almamaternya. Walikota Kediri dalam sambutannya sangat mengapresiasi acara ini karena sangat bermanfaat bagi kalangan akademisi terutama pihak sekolah di Kediri. Sementara itu, Dwi Rajab Januhadi, menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan Ketua BPK RI.
pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan
P
ada hari senin tanggal 17 Juni 2013, Baddan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali melaksanakan kegiatan Pembinaan, Evaluasi dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). Acara ini dilaksanakan di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo selama 2 hari yang dimulai pada hari senin tanggal 17 Juni 2013 hingga selasa tanggal 18 Juni 2013. pelaksanaan Pembinaan, Evaluasi dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Muzakkir, Kepala SAP Jatim I, Yuan Candra Djaisin, Kepala SAP Jatim II, Hermanto dan kepala SAP Jatim III, Teguh dan seluruh Inspektur dari 39 entitas di Provinsi Jawa Timur serta seluruh Auditor yang melakukan pemeriksaan.
Hal. 6
BULETIN
PAHLAWAN tari remo Apalagi jika dikaitkan dengan kesenian Jepang, dalam hal ini Tari Yosakoi, karena kedua jenis tarian ini memiliki keindahan yang hampir sama. Tari Remo sering disebut sebagai dengan tari pembukaan acara, dalam suatu hiburan yang dipertontonkan kepada para pecinta seni tari tersebut. Tari Remo kemudian berkembang karena perkembangan seni pertunjukan ludruk. Tari Remo sendiri kemudian berkembang menjadi tari penyambutan tamutamu penting dalam pemerintahan. Tari ini disimpulkan sebagai koreografi yang merupakan pemahaman simbolik, sehingga bisa diitepretasikan bermacam-macam oleh yang melihatnya. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari Remo sehingga menjadi satu pertunjukan yang indah dan menyenangkan dilihat. Alatalatnya adalah gending, gender, gambang, seruling, kenong, slentem, kempul dan gong. Tarian ini menggunakan irama Suroboyo terpongan atau dengan gedong rancak, krucilan dan walang kekek. Tarian ini dapat dilakukan lebih dari satu orang, baik pria dan wanita serta dilakukan bersamaan atau juga bergantian.
T
ari Remo adalah tari yang mengisahkan perjuangan seorang pangeran yang berjuang di medan pertempuran. Untuk menari tari Remo ini dibutuhkan kemaskulinan karena pada umumnya tari remo dibawakan oleh penari lelaki. Pada awalnya, sen tari Remo adalah ta r i ya n g d i g u n a ka n u nt u k d a l a m pertunjukan ludruk. Namun seiring waktu, tari Remo menjadi tari pembuka ludruk, lalu menjadi tari penyambut tamu, pada khususnya tamu penting. Tari Remo sendiri asalnya dari Jombang, Jawa Timur. Kesenian tari Remo sendiri saat ini tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga penari wanita. Hal ini dilakukan untuk menjaga khasanah kekayaan budaya Jawa Timur.
Maka kemudian berkembanglah tari Remo putri yang penarinya memakai sanggul lengkap dengan satu selendang yang disampirkan di bahu, sedangkan penari Remo pria menggunakan busana khas Surabaya dan Jombang. Keindahan tari Remo adalah karakteristik dalam membuat gerakan kaki yang rancak dan dinamis. Pagelaran tari Remo umumnya diiringi dengan alat musik saron, bonang, seruling dan gambang. Tari Remo sekarang bahkan berkembang menjadi tari penyambutan tamu negara seperti tari Yosakoi di Jepang. Banyak sekali penari-penari dari berbagai daerah yang mengikuti Tari Remo dan Yosakoi, dan hal tersebut membuat keseniat tari ini banyak disukai oleh masyarakat.
Tata busana tari Remo dapat dibagi menjadi empat, yakni: - Surabayan - Malangan - Sawunggaling, dan - Remo putri Keempat jenis busana ini hampir sama. Hanya saja pada Remo Surabayan menggunakan lonceng kecil di pergelangan kaki yang mengakibatkan suara yang dinamis. Mengenai celana, Surabayan mengenakan celana pendek selutut, sedangkan malangan menggunakan celana sampai mata kaki. Sedangkan untuk putri menggunakan sanggul dan mekak hitam di bagian dada.
Hal. 7
BULETIN
PAHLAWAN
Perpisahan pegawai BPK RI Pwk. Prov. Jatim
Perpisahan Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan
Kunjungan Itama
Kunjungan Wakil Ketua di ruang PIK
Pengembangan Komunitas Unggulan
Pengembangan Komunitas Unggulan
Redaksi Penanggungjawab : Muzakkir Ketua : Astar Lambaga Wakil Ketua : Agus Adi Priyatno Sekretaris : Isni Anastasia Tim Redaksi : Genera H. Ramadhani, Grandis Z. Syahrulli, Ogan Dinahan, Lian Handika Alamat Redaksi : Jl. Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo Telp./Fax 031-8669244/031-8669206 E-mail :
[email protected] Redaksi menerima saran, kritik, artikel yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dan kegiatanh ke-BPK-an dan lainnya.
