MENUJU INTEGRITAS, AKUNTABILITAS DAN PROFESIONALISME DALAM PERADILAN

MENUJU INTEGRITAS, AKUNTABILITAS DAN PROFESIONALISME DALAM PERADILAN Gilles Blanchi

(Chief Technical Advisor / Project Manager SUSTAIN) Public Discussion, 19 December 2016

Manajemen sumber daya manusia yang transparan: Instrumen Kunci  Isu penting dalam peradilan:  Kurangnya transparansi dalamj enjang karir para hakim  Adanya kesan bahwa promosi, demosi dan transfer tergantung keputusan pimpinan (arbitrary)

 “Sistem Satu Atap” -> Manajemen SDM merupakan hak prerogatif Mahkamah Agung (MA)  Untuk menghindari pengambilan keputusan yang sewenang-wenang, MA perlu memiliki kebijakan yang kebijakan yang jelas

Kebijakan Sumber Daya Manusia di dalam dunia peradilan  Perencanaan SDM dan Analisa Beban Kerja

 Menganalisa dan mengevaluasi beban kerja setiap satuan kerja oleh Biro Kepegawaian: pada 2008 didukung oleh USAID, pada 2016 bersama SUSTAIN (27 pengadilan 17 propinsi)

 Temuan:

 Indikasi kurangnya hakim pada level Pengadilan Negeri  Beberapa pengadilan punya beban perkara lebih ringan, contohnya Pengadilan Tinggi Agama di beberapa propinsi  Situasi defisit hakim di Pengadilan Negeri dan Tata Usaha Negara sangat penting, dibandingkan Pengadilan Agama atau Pengadilan Militer

 Adanya kebutuhan untuk menerapkan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi dengan pengertian yang tepat dan praktis

 SUSTAIN mendukung FGD untuk sosialisasi tentang CBHRM, sosialisasi tentang Analisa Kerja, Kamus Kompetensi dan Kriteria Evaluasi Kinerja

HAKIM BERKUALITAS

Pelatihan bagi staf pengadilan  Saat ini PUSDIKLAT MA menangani: 1.

2.

Pelatihan teknis hakim, panitera, dan kelengkapan lainnya (juru sita, staf IT) Pelatihan kepemimpinan and manajemen

 Pendidikan dasar hakim telah mengalami peningkatan (dengan dukungan dari proyek oleh dukungan Uni Eropa dan Belanda)  MA memiliki inisiatif untuk Bimbingan Teknis yang disetujui oleh LAN untuk memberikan spesialisasi bagi hakim (perkara anak, kejahatan perikanan, komersial, perburuhan, korupsi)  Kendala: upaya pemberian spesialisasi hakim tidak sejalan dengan kebutuhan pengadilan; Biro Kepegawaian tidak memiliki akses terhadap data hakim tersertifikasi; MA belum memiliki data yang komprehensif tentang pelatihan yang diterima hakim

Perlunya informasi yang komprehensif tentang hakim dan staf  MA membutuhkan database komprehensif tentang yang diperbarui secara reguler dan dapat diakses oleh biro-biro yang membutuhkan  SUSTAIN mempertimbangkan bahwa integrasi data penting untuk meningkatkan integrasi Sistem Peradilan Pidana (seperti tujuan Ketua MA)  Upaya mengintegrasikan SIPP perlu dikaitkan dengan komputerisasi data administrasi peradilan, data pelatihan oleh Pusdiklat, dan data manajemen personalia (SIKEP)  Seluruh hal di atas akan menjamin bahwa pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih baik

PERADILAN YANG INDEPENDEN DAN AKUNTABEL

Pengawasan peradilan  Sistem pengawasan telah berkembang: internal dan eksternal. Tujuan dari sistem ini agar hakim dapat menjadi independen dalam putusannya  Pengawasan MA dan Komisi Yudisial/KY tidak luput dari kontroversi namun hubungan keduanya terus berlangsung dan membaik, contohnya: keputusan bersama memberi sanksi kepada Ketua Pengadilan yang melakukan tindakan tercela  SUSTAIN bekerja untuk mendukung peningkatan pengawasan internal dan eksternal.  Badan Pengawasan MA memiliki tugas besar dengan jumlah 42 hakim dan 13 yustisial utk mengawasi 7000 hakim di kurang lebih 900 pengadilan  SUSTAIN mendukung Bawas melakukan pelatihan untuk hakim Bawas dan pelatihanbersama KPK di sembilan lokasi utk pelaporan harta kekayaan – hasilnya adalah peningkatan kepatuhan  Sosialisasi Zona Integritas  Peluncuran Aplikasi SIWAS yang terbuka untuk semua pencari keadilan dan staf pengadilan apabila ingin membuat pengaduan

Integritas & akuntabilitas: paradigma baru sistem peradilan Indonesia  Integritas sistem peradilan -> Bukan hanya mengenai tingkah laku, perilaku dan perkataan; tetapi pola pikir  Ada kalanya isu etika dan integritas misalnya konflik kepentingan dianggap bertentangan dengan budaya setempat -> jika kita ingin mendukung cetak biru peradilan, alasan ini tidak dapat ditolerir.  Jika tradisi memberikan hadiah bertentangan dengan kode etik, maka hindarilah menerima/memberi hadiah.Kode etik harus ditegakkan.  SUSTAIN akan terus mendukung MA untuk mencapai peradilan yang transparan dan akuntabel.