KATA PENGANTAR. Dengan Semangat Perubahan. Kita Tingkatkan Profesionalisme dan. Pelayanan Prima Menuju Peradilan Yang Agung

KATA PENGANTAR

Diawali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt atas terselenggaranya Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Se Sumatera Utara Tahun 2011 yang diselenggarakan di Parapat Kabupaten Sumalungun pada tanggal 25 sampai dengan 27 Januari 2011 dengan thema : Dengan Semangat Perubahan Kita Tingkatkan Profesionalisme dan Pelayanan Prima Menuju Peradilan Yang Agung Bersama ini kami sajikan hasil Rapat Kerja Daerah secara sederhana yang berisi pengarahan dan pengesahan Hasil Pembahasan Materi Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Se Sumatera Utara Tahun 2011yang merupakan himpunan rumusan yang dilakukan oleh Komisi-komisi yang terdiri dari :  

Komisi I : Bidang Managemen Peradilan

Komisi II : Bidang Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tenaga Teknis Komisi III : Bidang Permasalahan Teknis Dan Administrasi

Diharapkan sajian Hasil Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Se Sumatera Utara Tahun 2011dapat bermanfaat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Parapat, 27 Januari 2011

Panitia Pelaksana

HASIL RUMUSAN RAPAT KERJA DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN DAN PENGADILAN AGAMA SE SUMATERA UTARA TAHUN 2011

Pada hari Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu sebelas pada Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Se Sumatera Utara bertempat di Niagara Hotel International Parapat tahun 2011 dengan thema “Dengan Semangat Perubahan Kita Tingkatkan Profesionalisme dan Pelayanan Prima Menuju Peradilan Yang Agung.”

Memperhatikan

: 1. Pengarahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan; 2. Pengarahan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan; 3. Paparan dari Bapak Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Membaca

: Paparan yang disajikan 1. Permasalahan 2. Rekomendasi.

Mendengar

: 1. Tanggapan Para peserta 2. Penjelasan dari a. Pemakalah b. Narasumber

Menimbang

: bahwa

setelah

mendengar paparan serta pendapat yang

berkembang didalam komisi-komisi perlu menetapkan Program tersebut dan menyimpulan sebagai berikut :

A. PROGRAM BIDANG MANAGEMEN PERADILAN 1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi 2. Peningkatan Penyelesaian perkara. 3. Peningkatan Tertib administrasi perkara 4. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan 5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 6. Melaksanakan Pos Bakum sesuai dengan SEMA No.10/2010. 7. Peningkatan Publikasi Putusan 8. Peningkatan Penyampaian salinan putusan. 9. Meningkatkan penyerahan akta cerai 10. Peningkatan kelengkapan berkas banding, kasasi dan PK 11. Melaksanakan itsbat rukyatul hilal Program tersebut telah dijabarkan di dalam Penetapan Kinerja dan Matrik Rencana Kerja Tahunan sebagimana terlampir pada Form 1 dan Form 2.

B. PROGRAM

BIDANG

DUKUNGAN

MANAGEMEN

DAN

PELAKSANAAN

TENAGA TEKNIS. 1 Penyelenggaraan operasional/ Pemeliharaan Perkantoran 2 Peningkatan Pembinaan dan Konsultasi 3 Peningkatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian 4 Peningkatan Pembinaan Administrasi Umum 5 Peningkatan Pembinaan Administrasi Keuangan 6 Peningkatan Transparansi Peradilan 7 Peningkatan Kualitas SDM 8 Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan

Program tersebut telah dijabarkan di dalam Penetapan Kinerja dan Matrik Rencana Kerja Tahunan sebagimana terlampir pada Form 1 dan Form 2.

SAMBUTAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN PADA ACARA PEMBUKAAN RAKERDA PTA MEDAN TANGGAL 25 JANUARI 2011 DI PARAPAT

Assalamu‟alaikum Wr.Wb Alhamdulillahirobbil „alamin. Puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Swt karena atas rahmatnya pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menghadiri Rapat Kerja Daerah PTA Medan yang kita laksanakan di Parapat, Kota Wisata terkenal di Sumatera Utara. Shalawat dan salam kita sampaikan keharibaan Nabi Muhammad Saw yang telah meninggalkan kepada kita dua pedoman penting dalam kehidupan kita yaitu al qur‟an dan sunnah. Saudara peserta Rakerda yang berbahagia. Tanpa terasa oleh kita waktu setahun yang lalu dengan sangat cepat telah berlalu dan banyak sekali hal-hal positif yang telah kita lakukan sesuai dengan tupoksi kita sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya di lingkungan Peradilan Agama terutama dalam menerima dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Disamping itu tentu kita juga patut

mencatat masih banyak kekurangan

yang harus kita perbaiki terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Karena itulah kita melaksanakan Rakerda yang diikuti oleh Pimpinan PTA bersama

dengan

seluruh

Hakim

Tinggi

dan

Pejabat

Kepaniteraan

dan

Kesekretariatan serta seluruh Pimpinan Pengadilan Agama se Sumatera Utara (Ketua, Waka dan Pansek). Dipilihnya Parapat sebagai tempat Rakerda bukanlah untuk tujuan rekreasi sambil Rakerda atau Rakerda sambil rekreasi tapi semata-mata untuk menciptakan

suasana benar-benar nyaman sehingga mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran yang cemerlang dari kita semua untuk menuju perobahan-perobahan yang lebih baik dalam usaha kita bersama untuk meningkatkan kinerja dan prestasi kerja. Adapun tema Rakerda kita tahun ini adalah “ Dengan Semangat Perubahan Kita Tingkatkan Profesionalisme dan Pelayanan Prima Menuju Peradilan Yang Agung”. Berdasarkan tema tersebut maka ada beberapa

missi dan persoalan

penting yang menjadi bahasan kita bersama : 1.

Semangat Perubahan - Bagaimana menimbulkan semangat perubahan di setiap insan peradilan terutama menghadapi era perkembangan Tehnologi Informasi dan tuntutan masyarakat dalam bidang percepatan pelayanan. - Bagaimana merubah sikap mental kita menjadi pelayan dan bukan minta dilayani oleh masyarakat pencari keadilan, apalagi setelah kita mendapatkan remunerasi dan segala fasilitas kerja yang diperlukan

sudah tersedia

meskipun belum semuanya cukup. 2.

Reformasi Birokrasi Banyak hal yang harus dilaksanakan oleh kita bersama guna memahami dan mensukseskan Reformasi Birokrasi yang meliputi beberapa Quick Win yaitu : - Transparansi Putusan - Pengembangan Tehnologi Informasi - Pengelolaan PNBP - Penegakan Kode Etik Hakim - Analisisis dan evaluasi pekerjaan - Pelayanan Publik

3.

Evaluasi Kinerja Dalam Rakerda ini kita bersama mengadakan evaluasi (muhasabah) terhadap pelaksanaan tugas kita Tahun 2010 dalam berbagai bidang seperti teknis

yustisial, administrasi perkara, kesekretariatan dan

pembangunan serta

pengembangan IT, pelayanan public dan partisipasi dari lembaga yang menjadi binaan kita (IKAHI, PTWP, Yayasan dan Dharmayukti Karini serta Koperasi). Dari evaluasi tersebut kita susun program kerja tahun 2011 ini. 4.

Pelayanan Prima Saudara-saudara yang kami hormati Selama Tahun 2010 kita telah menyelesaikan/memutus perkara sebagai berikut : a. Tingkat Banding 160 perkara dengan sisa hanya 2 perkara (1,2 %). 70 % dari perkara yang diputus tersebut diselesaikan di bawah 2 bulan sesuai dengan S.O.P perkara banding saat ini, tapi ada sekitar 1 % diselesaikan di atas 6 bulan. b. Tingkat Pertama 7.688 perkara dengan sisa tahun 2010 berjumlah 1.296 perkara (14,4 %). 5.059 perkara (65 %) dari perkara yang diputus tersebut diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 bulan, dan ada 144 perkara (1,8 %) diselesaikan di atas 6 bulan. Lima besar Pengadilan Agama yang paling banyak menerima perkara tahun 2010 adalah : 1. PA. Medan sebanyak 1.749 perkara 2. PA. Lubuk Pakam sebanyak 1.154 perkara 3. PA. Rantauprapat sebanyak 919 perkara 4. PA. Stabat sebanyak 773 perkara 5. PA. Kisaran sebanyak 685 perkara Adapun jenis perkara yang diterima urutannya sebagai 1. Cerai Gugat

= 5.005

perkara

2. Cerai Talak

= 2.164

perkara

3. Isbat Nikah

=

354

perkara

4. Waris

=

201

perkara

5. Lain-lain

=

228

perkara

berikut :

Kami berharap dalam rakerda ini kita bersama dapat memikirkan bagaimana upaya yang harus kita lakukan untuk memberikan pelayan prima, memberikan rasa keadilan sebagai ciri utama penegakan hukum Islam. 5.

Pembinaan SDM Sesuai dengan tema Rakerda pembahasan tentang peningkatan kwalitas SDM peradilan secara terus menerus harus ditingkatkan, baik untuk Hakim, Panitera, Jurusita maupun Pegawai lainnya di bidang kesekretariatan (supporting unit). Kami berharap koordinator wilayah pembinaan yang telah kita bagi dapat berperan dengan baik untuk mengkoordinasi diskusi-diskusi/pertemuan berkala antara PA terdekat. Saudara-saudara peserta Rapat Kerja Daerah yang kami hormati Dalam Rapat Kerja Daerah tahun ini kita mengundang Pejabat Walikota

Tebing Tinggi (Kepala Dinas Infokom Sumatera Utara) untuk memberikan ceramah dengan topik “ Kehumasan Dalam Membina Hubungan Antar Lembaga dan Peningkatan Kerja”. Hal ini dimaksudkan untuk memotivasi kita meningkatkan hubungan kerja dengan pihak eksekutif sebagai pimpinan wilayah dimana kita secara bersama-sama diamanahkan oleh Negara memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepada seluruh panitia Rakerda baik Steering Comitte maupun Organizing Comitte kami ucapkan terima kasih atas keseriusannya mempersiapkan pelaksanaan Rakerda ini dengan baik, semoga apa yang direncanakan dapat berjalan tanpa ada kendala. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada saudarasaudara Ketua, Wakil Ketua dan Pansek PA. Se Sumatera Utara yang telah hadir untuk mengikuti Rakerda Tahun 2011 di Parapat. Kepada seluruh peserta Rakerda diharapkan berperan aktif dalam semua kegiatan Rakerda, sehingga harapan kami agar ketika Rakerda ditutup nanti hasil Rakerda Tahun 2011 dapat dibawa pulang oleh semua peserta untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya marilah bersama-sama kita membuka Rakerda Tahun 2011 ini dengan sama-sama membaca Basmallah. Semoga Allah memberikan taufiq dan hidayahnya kepada kita . Amin.

Parapat, 25 Januari 2011 Ketua PTA Medan

DRS. H. SOUFYAN M. SALEH, SH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN NOMOR : W2-A/110/HM.01.1/I/2011 TENTANG PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN DAN PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA UTARA TAHUN 2011 KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN Menimbang

: Bahwa untuk menyelenggarakan pelaksanaan tugas pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama SeSumatera Utara Tahun 2011 dipandang perlu melaksanakan Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara Tahun 2011 guna mengevaluasi Program Kerja Tahun 2010 dan menetapkan langkah-langkah serta program kerja tahun 2011;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI; 4. Keputusan Presiden RI. Nomor 29 Tahun 1989. 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : Kep/004/ SK/II/1992. MEMUTUSKAN

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN TENTANG PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN DAN PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA UTARA TAHUN 2011;

Pertama

: Menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara Tahun 2011;

Kedua

: Rapat Kerja Daerah tersebut adalah diselenggarakan pada tanggal 25 s.d 27 Januari 2011 bertempat di Hotel Niagara parapat;

Ketiga

: Peserta Rapat Kerja Daerah adalah Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera/Sekretaris, Pejabat struktural / fungsional Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Ketua, Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama se-Sumatera Utara;

Keempat

: Biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah dibebankan pada anggaran DIPA Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor :0311/005-01.2.01/02/2011, Tanggal, 20 Desember 2010, tahun 2011;

Kelima

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan Pada tanggal : 13 Januari 2011 Ketua

Drs. H. Soufyan M. Saleh. SH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN NOMOR : W2-A/111/KP.04.6/I/2011 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGARAH DAN PANITIA PELAKSANA RAPAT KERJA DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN DAN PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA UTARA TAHUN 2011 KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN Menimbang

kelancaran Pelaksanaan Rapat Kerja : 1. Bahwa untuk Daerah di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara Tahun 2011 dipandang perlu membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI; 4. Keputusan Presiden RI. Nomor 29 Tahun 1989. 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : Kep/004/SK/II/1992. MEMUTUSKAN

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGARAH DAN PANITIA PELAKSANA RAPAT KERJA DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN DAN PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA UTARA TAHUN 2011;

Pertama

: Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran I dan lampiran II Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara Tahun 2011.

Kedua

: Panitia mempunyai tugas dan tanggungjawab mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan demi terselenggaranya Rapat Kerja Daerah yang dimaksud serta melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini di bebankan kepada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor :0311/005-01.2.01/02/2011, Tanggal, 20 Desember 2010.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan Pada tanggal : 13 Januari 2011 Ketua

Drs. H. Soufyan M Saleh. SH

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN NOMOR : W2-A/111/KP.04.6/I/2011 TANGGAL 13 JANUARI 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGARAH RAPAT KERJA DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA UTARA TAHUN 2011

Pembina Penanggungjawab Ketua Sekretaris Anggota

: : : : :

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Drs. H. Harun S, SH., MH Drs. H. Muhsin Halim. SH 1. Drs. H.Jamilus. SH. MH 2. Drs. Hasan Usman. 3. Drs. H. Jamil Ibrahim SH.MH 4. Drs. H. Abdul Muin A Kadir. SH 5. Drs. H. Dirwan. SH 6. Drs. H. Abdul Munir S . SH 7. Drs. H. Muchtar Yusuf. SH 8. Drs. H. Rizwan Syamsuddin 9. Drs. H. Abu Bakar . SH.MH 10. Drs. Muhammad Is. SH 11. Drs. H. Nurmatias. SH

Pengadilan Tinggi Agama Medan Ketua

Drs. H. Soufyan M Saleh. SH

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN NOMOR : W2-A/111/KP.04.6/I/2011 TANGGAL : 13 JANUARI 2011 TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA RAPAT KERJA DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN DAN PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA UTARA TAHUN 2011 Pembina Penanggungjawab Ketua Sekretaris Bendahara Seksi-seksi I. Perlengkapan/ Dokumentasi

: : : : :

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Tukiran, SH Darsono, SH Solehan

:

1. 2. 3. 4.

II. Akomodasi/ Konsumsi

: :

1. Drs. Abdul Khalik, SH 2. Hj. Ainul Mardiah, SH 3. Maidah Arfiah. SH

III. Acara/ Persidangan

:

1. 2. 3. 4.

Harean Rambe, S. Ag Baharuddin Ahmad, SH Suwito, SH Addelaida Rangkuti, SH

IV. Kesekretariatan :

1. 2. 3. 4.

Ismail Usman, SH., MH Partiwi Rianti. SE Kiman Edy Sahputra

Zulfikar Arif Rahman Purba, SH Pebrianda, S.Kom Wartimin Johan

Pengadilan Tinggi Agama Medan, Ketua

Drs. H. Soufyan M Saleh. SH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN NOMOR : W.2A/112 /KP.04.6/I/2011 TENTANG PENUNJUKAN PESERTA RAPAT KERJA DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN DAN PENGADILAN AGAMA SE SUMATERA UTARA TAHUN 2011 KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN Menimbang

: Bahwa untuk mengevaluasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Se Sumatera Utara tahun 2010, maka perlu menunjuk Peserta Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Se Sumatera Utara tahun 2011

Mengingat

: 1.Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ; 2.Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 ; 3.Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 ; 4.Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 ; 5.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Kep/004/SK/II/1992.

:

MEMUTUSKAN Menetapkan

: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Tentang Penunjukan Peserta Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama se Sumatera Utara Tahun 2011

Pertama

: Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam kolom dua dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom tiga daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Peserta Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Sumatera Utara tahun 2011. : Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Se Sumatera Utara diselenggarakan pada tanggal 25 s.d 27 Januari 2011. di Hotel Niagara Parapat;

Kedua

Ketiga

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

yang

Keempat

: Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini di bebankan kepada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor :0311/005-01.2.01/02/2011, Tanggal, 20 Desember 2010.

Kelima

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan Pada tanggal : 13 Januari 2011 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan

Drs. H. Soufyan M Saleh. SH

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN NOMOR : W.2A/112 /KP.04.6/I/2011 Tanggal 13 Januari 2011 TENTANG PENUNJUKAN PESERTA RAPAT KERJA DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN DAN PENGADILAN AGAMA SE SUMATERA UTARA TAHUN 2011

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Unit Kerja PTA Medan PTA Medan PTA Medan PTA Medan PTA Medan PTA Medan PTA Medan PTA Medan PTA Medan PTA Medan PTA Medan PTA Medan PTA Medan PTA Medan PTA Medan PTA Medan PTA Medan PTA Medan PTA Medan PTA Medan PTA Medan PTA Medan PTA Medan PA. Medan PA. Medan PA. Binjai

Nama Drs. H. Soufyan M. Saleh, SH Drs. H. Syahron Nasution, SH. MH Drs. Hasan Usman Drs. H. Jamilus, SH. MH Drs. H. Abdul Muin A Kadir, SH Drs. H. M. Jamil Ibrahim, SH Drs. H. Harun S, SH. MH Drs. Abd. Munir S, SH Drs. H. Rizwan Syamsuddin, SH., MH Drs. H. Muchtar Yusuf, SH., MH Drs. H. Muhsin Halim, SH., MH Drs. M. Dirwan, SH Drs. H. Abu Bakar, SH., MH Drs. Muhammad Is, SH Drs. H. Nurmatias, SH Tukiran SH Harean Rambe, S.Ag. Darsono, SH Baharuddin Ahmad, SH Drs. Abd. Khalik, SH Maidah Arfia, SH. Ismail Usman, SH. MH Zulfikar Arif Rahman Purba, SH Drs. Misran, SH Hilman Lubis, SH Drs. H. Almihan, SH. MH

Jabatan Ketua Wakil Ketua Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi PanSek Wapan Wasek Pan. Banding Pan. Hukum Kepeg Keuangan Umum Waka PanSek Ketua

No 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA. PA.

Unit Kerja Binjai Binjai Kabanjahe Kabanjahe Kabanjahe Rantauprapat Rantauprapat Rantauprapat Tanjung Balai Tanjung Balai Tanjung Balai Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli Sidikalang Sidikalang Sidikalang Tebing Tinggi Tebing Tinggi Tebing Tinggi Pematangsiantar Pematangsiantar Pematangsiantar Balige Balige Balige Sibolga Sibolga Sibolga Padangsidimpuan Padangsidimpuan Padangsidimpuan Lubuk Pakam Lubuk Pakam Lubuk Pakam Kisaran Kisaran Kisaran

Nama Drs. Ahmad Musa Hasibuan Amrani, SH Drs. Zulkifli Siregar, SH Drs. M. Amin, SH., MH Jasman, SH Drs. H. Husin Ritonga, MH Kastel Bahri, SH Salim Umar Capah, S.Ag Drs. H. Paet Hasibuan, SH. MH Drs. Mahruddin Andry, MH H. AlpunKhoir Nasution, S.Ag. MH Drs. Jamalaba Malau, MH Drs. Indra Wisol Rosman Zega, S.Ag Drs. H. M. Hatta Nasution, SH Drs. Mawardi Lingga, SH Drs. Syaifuddin Nandang Hasanudin, SH Drs. Bakti Ritonga, SH., MH Drs. Rizal Siregar, SH Drs. Nizamuddin, SH Drs. H. Rusli, SH A. Sanusi B, S. Ag Drs. Mazharuddin Drs. Al Azhari, SH., MH Dra. Zuhairah, SH Drs. Syaibani, SH Drs. H. Riswan Lubis, SH Khamami, S.Ag Drs. H. Haspan Pulungan, SH Drs. Ahmad Yakin Siregar, SH Nelson Dongoran, S. Ag Dra.Hj. Neliati, SH Drs. Syahrial Anas, SH Syahbuddin Nasution, SH. H. Abd. Rahim, SH Dra. Jubaedah, SH Saiful Alamsyah, S.Ag, SH. MH

Jabatan Waka PanSek Ketua Waka PanSek Ketua Waka PanSek Ketua Waka PanSek Ketua Waka PanSek Ketua Waka PanSek Ketua Waka PanSek Ketua Waka PanSek Ketua Waka PanSek Ketua Waka PanSek Ketua Waka PanSek Ketua Waka PanSek Ketua Waka PanSek

No 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA

Unit Kerja Simalungun Simalungun Simalungun Stabat Stabat Stabat Pandan Pandan Pandan Tarutung Tarutung Tarutung Panyabungan Panyabungan Panyabungan

Nama Drs. Basuni, SH M. Thohir Nasution, SH., MA. Wardiah A. Nasution, SH Drs. Syaifuddin, SH., M. Hum Drs. Amir Hamzah, SH Parluhutan, SH Drs. Miranda Drs. Alimuddin, SH. MH Drs. M. Nasir Drs. Darmansyah Hsb, SH. MH Drs. Mahmud Dongoran, MH Drs. Aidil Drs. Sahnan, SH. MH Drs. Buriantoni, SH Drs. Ali Mukti Daulay

Jabatan Ketua Waka PanSek Ketua Waka PanSek Ketua Waka PanSek Ketua Waka PanSek Ketua Waka PanSek

Medan, 13 Januari 2011 Ketua

Drs.H. Soufyan M. Saleh. SH

KEBIJAKAN STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN TAHUN 2011

Pendahuluan Alhamdulillahirabbil‟alamin, kita kembali dapat bertemu dalam Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan di kota wisata Parapat. Mungkin kita masih ingat bahwa tema Raker kita tahun yang lalu adalah “Dengan Rapat Kerja Daerah Kita Wujudkan Badan Peradilan Yang Agung” dan Sub Thema “Kita Jaga Kemandirian Peradilan Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan dan Kita Tingkatkan Kwalitas Kepemimpinan, Kredibilitas serta Transparansi Badan Peradilan Agama”. Rapat kerja Daerah kita tahun ini menetapkan thema “ Dengan Semangat Perubahan Kita Tingkatkan Profesionalisme dan Pelayanan Prima Menuju Peradilan Yang Agung”. Hal ini relevan dengan tema Rakernas Mahkamah Agung di Balik Papan Tahun 2010 yaitu “Dengan Semangat Perobahan Memperkokoh Landasan Menuju Peradilan Yang Agung”. Peserta Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Medan, tahun ini banyak perbedaan dengan peserta Rapat Kerja Daerah tahun yang lalu baik dari jajaran Pengadilan Agama maupun dari unsur-unsur Pengadilan Tinggi Agama Medan terutama dari unsur Hakim Tinggi. Hal ini terjadi karena banyaknya mutasi di jajaran Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama tahun yang lalu. Meskipun personil peserta Rapat Kerja Daerah berbeda dengan tahun yang lalu, namun semangat dan suasana serta harapan dan cita-cita tetap sama yaitu memelihara

kebersamaan,

integritas,

profesionalisme

untuk

meningkatkan

pelayanan prima menuju peradilan yang agung, berwibawa dan dihormati. 1. Visi Misi dan Motto Tahun yang lalu kita sudah memastikan/mensosialisasikan Visi – Misi dan menetapkan Motto masing-masing. - Motto Pengadilan Tinggi Agama Medan adalah “ Keadilan prioritas pelayanan kami”.

- Motto Pengadilan Agama Medan: “ Melayani dengan hati dan hati-hati “ - Motto Pengadilan Agama Kabanjahe: “Dengan keadilan dan semangat kerja, kami siap melayani anda” - Motto Pengadilan Agama Pematangsiantar “ Cepat, mudah dan murah komitmen pelayanan kami”. - Motto Pengadilan Agama Stabat: “ Prima dalam layanan patuh pada aturan” Penetapan Motto ini sangat penting untuk menyamakan persepsi dan menyatukan

sikap

dan

langkah

untuk

menggapai

Visi

–

Misi

Organisasi/Lembaga. Visi

Pengadilan Tinggi Agama Medan adalah”"Terwujudnya Peradilan Agama yang

bersih dan Bermartabat menuju Peradilan yang Agung".

Misi Pengadilan Tinggi Agama Medan : 

Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama.



Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan.



Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern.



Meningkatkan krediblitas, transparansi dan akuntabilitas Peradilan Agama.

2. Penyelesaian Perkara Penyelesaian

perkara

ditingkat

pertama

semakin

baik. Temuan-temuan

kejanggalan menurut laporan Hakim Tinggi Pengawas masih ada tapi sudah lebih minim. Kepercayaan masyarakat juga semakin meningkat.

Hal ini ditandai dengan

semakin bertambahnya jumlah perkara di tingkat pertama dari tahun ketahun, seperti data penerimaan perkara 5 tahun terakhir : Tahun 2006

: 3.848 perkara

Tahun 2007

: 4.395 perkara

Tahun 2008

: 5.664 perkara

Tahun 2009

: 6.482 perkara

Tahun 2010

: 7.952 perkara

Evaluasi penyelesaian perkara ( teknis dan administrasi serta pelayanan dan lain-lain) akan diimformasikan oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan secara khusus.

3. Justice for all Pemerintah sedang menggiatkan program mengatasi kemiskinan. Mahkamah Agung juga telah menggulirkan program-program bantuan bagi orang miskin yang memerlukan pelayanan pengadilan, seperti bantuan perkara prodeo, siding keliling dan Posbakum. Justice for all - All for Justice, kesan bahwa pengadilan hanya untuk orang yang berduit

harus dihilangkan.

Orang miskinpun berhak mendapatkan

keadilan dan pelayanan pengadilan dengan baik.

4. Revitalisasi Fungsi PTA Ada 3 fungsi penting Pengadilan Tingkat Banding yaitu : - Fungsi mengadili - Fungsi membina dan mengawasi Pengadilan di bawahnya (BINWAS) Vourpost MA - Memberi pertimbangan hukum Pengadilan

Tinggi

Agama

Medan

telah

menunjuk

Hakim

Pengawas

Bidang/Daerah di bawah koordinasi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : W2.A/2876/PS.00/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 yang meliputi bidang : 1. Tehnis Yustisial : Drs. H, Abdul Muin A. Kadir, SH 2. Administrasi Perkara/Bindalmin : Drs. H. Muhsin Halim, SH., MH 3. Administrasi Kesekretariatan (Umum dan Pelayanan Publik) : Drs. H. Harun S, SH., MH 4. Administrasi Kesekretariatan (Kepegawaian dan Kode Etik) : Drs. H. M. Jamil Ibrahim, SH., MH 5. Administrasi

Kesekretariatan

(Keuangan

dan

Pengembangan

IT)

:

Drs. H. Jamilus, SH., MH Pada tahun ini Pengadilan Tinggi Agama Medan akan menata kembali tata ruang gedung Pengadilan Tinggi Agama Jalan Kapten Sumarsono, termasuk perubahan untuk ruangan pustaka dan mushalla.

5. Pemilihan Pengadilan Agama Terbaik Dalam upaya percepatan pembenahan dan perubahan Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan penghargaan (Awards) “Justice Awards” kepada Pengadilan Agama terbaik dalam bidang : 1.

Pelayanan Publik

2.

Administrasi Perkara

3.

Administrasi Umum

4.

Pengembangan IT

5.

Kebersihan dan Kenyamanan Kantor

Penilaian dilakukan tim Pengadilan Tinggi Agama dan direncanakan akan diumumkan dalam Rapat Koordinasi Tengah Tahunan sekaligus memperingati 7 tahun satu atap pada bulan Mei/Juni 2011.

6. Pembangunan Gedung Kantor Rencana pengadaan tanah untuk pembangunan gedung PTA ternyata belum dapat disetujui oleh Mahkamah Agung RI (Ka. BUA), karena mengutamakan PA yang lebih mendesak dan gedung PTA yang dipakai sekarang baru direhab. Pengadaan tanah mungkin direncanakan kembali tahun 2012 yang akan datang. Dana pembangunan tahun 2011 diarahkan untuk pembangunan gedung PA. Balige, Stabat dan Simalungun. Pada awal Pebruari akan ditugaskan ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan ke beberapa Pengadilan Agama di pulau Jawa yang baru dibangun gedungnya.

7. Pembinaan SDM Pembinaan kwalitas SDM masing-masing peradilan harus dilakukan secara terus menerus. Demikian salah satu arahan Ketua Mahkamah Agung RI pada Rakernas Balikpapan tahun yang lalu. Untuk pembinaan SDM Peradilan Agama di Sumatera Utara, PTA telah melakukan kerjasama dengan UMSU untuk memfasilitasi Hakim, Panitera dan Pegawai lainnya yang berminat melanjutkan pendidikan

magister

(Hukum,

Manajemen

dan

Agama).

Tahun

depan

direncanakan untuk program S3. Selain itu latihan di tempat kerja (DDTK) tahun ini difokuskan bidang kesekretariatan dengan tidak meninggalkan bidang yang lain.

8. Pelayanan Publik Kami mengajak semua Pengadilan Agama di wilayah Sumatera Utara untuk berusaha meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan tanpa memilih (inporsial). Ada beberapa hal yang perlu di tata ulang kembali antara lain : - Tempat parkir yang aman. - Ruang tunggu yang nyaman - Ruang sidang yang representative ( ada kursi – meja baru) - Ruang meja I dan III rapi dan transparansi - SDM yang mengerti/memahami Kalau dana tidak memungkinkan sediakan fasilitas untuk anak-anak, anak-anak penyandang cacat, dan lain-lain. 9. Percontohan dan Museum Peradilan Agama Tahun yang lalu dengan Surat Keputsan Ketua Pengadilan Tnggi Agama Medan telah ditunjuk 5 Pengadilan Agama percontohan yaitu : Pengadilan Agama Medan, Stabat, Lubuk Pakam, Padangsidimpuan dan Kisaran. Dalam Rapat Kerja Daerah ini kami ingin mendengar sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan, hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Dalam kaitan ini kami mengingatkan kembali rencana kita untuk membangun Museum Peradilan Agama yang tempatnya kita pusatkan di Pengadilan Agama Binjai. Kami sangat mengharapkan dukungan dan bantuan peserta Rapat Kerja Daerah. Pembangunan Museum ini dimaksudkan untuk memelihara kesinambungan sejarah perkembangan Pengadilan Agama dari masa ke masa. Melalui Surat W2-A/ 18 / OT.01.2 /I/2011 tanggal 6 Januari 2011 kami telah meminta para Ketua Pengadilan Agama untuk mencari kembali dokumen/ barang-barang yang bernilai sejarah seperti putusan, surat-surat, foto/dokumen, peralatan kantor/sidang dan lain-lain. 10. Lain lain Kami mendapat informasi bahwa penyusunan buku pintar tentang Teknis Peradilan dan Buku Yurisprudensi telah memasuki tahapan akhir. Adapun buku Biografi dan Pemikiran Hakim

di Sumatera Utara juga sudah berjalan. Kita

berharap ketiga buku ini paling lambat pada minggu pertama April 2011 sudah bisa dicetak. Kami pernah menyampaikan beberapa yang lalu hasil evaluasi IT/Website di lingkungan Pengadilan Tingi Agama Medan masih berada di urutan bawah, karena banyak informasi penting (terutama proses penyelesaian perkara tidak dimuat). Adapun laporan keuangan perkara melalui sms (gate way) sudah berjalan dengan baik. Beberapa Pengadilan Agama sedang bekerja

memantapkan

SIADPA dan SIADPTA. Begitu pula penataan ruangan pelayanan dan penataan K3 (keamanan, kebersihan dan ketertiban) di kantor masing-masing. Demikian pula akses untuk mendapatkan berbagai informasi tentang Peradilan Agama sudah lebih serius dipersiapkan seperti adanya brusur-brosur : 1.

Informasi penting tentang pelayanan PA

2.

Larangan pungli

3.

Prosedur berperkara

4.

Biaya perkara

5.

Tata ruang

6.

Nama mediator

7.

Dan lain-lain Demikianlah beberapa hal yang kami aaanggap penting sebagai prinsip-

prinsip kebijakan strategis Pengadilan Tinggi Agama Medan tahun 2011

ini.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari saudarasaudara sekalian. Semoga bermanfaat

PERANAN PENGAWASAN HAKIM TINGGI PENGAWAS DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME DAN PELAYANAN PUBLIK Oleh koordinator: Drs. H. Syahron Nasution, SH, MH

I.

PENDAHULUAN/PENGERTIAN Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh bagian organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan kebijakan yang ditentukan. Sistem pengawasan terbagi dua 1. Internal 2. Eksternal Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan: 1. Pengawasan melekat 2. Pengawasan fungsional Sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan dari luar lingkungan peradilan / Mahkamah Agung, yang dilaksanakan oleh : 1. Komisi Yudisial 2. Lembaga Sosial Masyarakat 3. Masyarakat 4. Dan lain lain Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan peraturan perundangang undagan yang berlaku. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan

kerja

tersendiri

yang

diperuntukkan

untuk

itu.

Dilingkungan

peradilan/Mahkamah Agung, pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

II. PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG DAN PENGAWASAN

PENGADILAN

TINGKAT BANDING. Salah satu fungsi Mahkamah Agung Adalah fungsi pengawasan. Hal ini diatur di dalam 1. Pasal 11 ayat (4) Undang undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan

“MA

melakukan

pengawasan

tertinggi atas

perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan Undang undang” 2. Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang undang No. 14 Tahun 1985 Jo UU No.5 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 menjelaskan “MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaran peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman 3. Pasal 13 ayat (1) Undang undang No.4 tahun 2004 menjelaskan “organisasi, administrasi dan financial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Terbatasnya tenaga fungsional pengawasan yang tersedia pada badan pengawasan Mahkamah Agung terus meningkatkan kuantitas jumlah surat pengaduan

dari

berbagai

daerah,

luasnya

wilayah

pengawasan

yang

membutuhkan perjalanan berhari hari, serta terbatasnya anggaran tersedia sementara setiap pengaduan harus ditindak lanjuti, maka dicarilah langkah langkah

kebijakan

antara

lain:

“Pendelegasian

wewenang

pengawasan

sebagaimana pasal 32 ayat (3) UU No. 5 tahun2004 menjelaskan “kewenangan untuk melaksanakan pengawasan oleh MA dapat didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding di semua lingkungan Peradilan”. Dari penjelasan pasal iniliah , kemudian berkembang istilah bahwa Pengadilan Tingkat Banding adalah merupakan Voor Post (kawal depan) Mahkamah Agung. Perkembangan ini menjadikan beban tugas dan tanggung jawab pengadilan tingkat banding dalam melaksanakan tugas semakin berat dan kompleks. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No.2 tahun 1988 tentang pedoman pembagian tugas antara ketua pengadilan tinggi/negeri dan wakil ketua pengadilan tinggi/negeri antara lain menjelaskan tugas pengawasan ini oleh ketua pengadilan tinggi/pengadilan negeri didelegasikan kepada wakil

ketua. Hal ini harus dibaca dan diberlakukan juga bagi pengadilan tinggi agama atau pengadilan agama

III. BENTUK PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG Ada tiga bentuk pengawasan Mahkamah Agung yaitu: 1. Pengawasan rutin 2. Pengawasan keuangan 3. Pengawasan pengaduan. Pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan pengadilan tingkat pertama secara rutin terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan sesaui dengan kewenangan masing masing. Pengawasan rutin dilaksanakan dengan melaksanakan pemerikasaan terhadap objek objek pemeriksaan yang meliputi: 1. Manajemen peradilan 2. Administrasi perkara 3. Administrasi persidangan dan tekhnis peradilan 4. Admunistrasi umum 5. Kinerja pelayanan public. Pengawasan keuangan dimaksudkan adalah untuk dapat terwujudnya tertib administrasi keuangan APBN dan dana bantuan pihak ketiga baik yang sedang berjalan (Current Audit) maupun yang telah terealisasi (Post Audit). Pengawasan pengaduan adalah untuk merespon keluhan keluhan, baik yang berasal dari pencari keadilan, masyarakat pada umumnya maupun dari internal lembaga peradilan sendiri untuk membuktikan benar tiadak nya hal yang diadukan , meliputi: a. Tingkah laku aparat lembaga peradilan b. Manajemen dan kepemimpinan lembaga peradilan c. Kinerja lembaga peradilan d. Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan. Khusus penerapan pengaduan telah diterbitkan KMA. No.076/KMA/SK/ VII/2009. Tentang pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga peradilan. Antara lain yang perlu diperhatikan:

Pengadilan

tingkat

pertama

wajib

mengirimkan

laporan

hasil

penanganan pengaduan kepada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat banding wajib mengirimkan laporan penanganan pengaduan kepada Badan Pengawasan setiap 3 (tiga) bulan dan setiap akhir tahun. Berkaitan dengan pengawasan ini ada beberapa aturan yang perlu yang diperhatikan: 1. Keputusan ketua Mahkamah Agung RI No: KMA /080/SK/VIII/ 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: KMA /096/SK/X/2006 tentang tanggung jawab pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan pengawasan. 3. Keputusan

Mahkamah

Agung

RI

No.

145/KMA/SK/VIII/2007

tentang

memberlakukan buku IV pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan badan badan peradilan. IV. PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN. Ketua pengadilan tinggi agama medan telah mengeluarkan surat keputusan Nomor: W2-A/2876/PS.00/XI/2010 tentang penunjukkan Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas Daerah. Kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan tentang Hakim Tinggi pengawas bidang, bukan saja sebagai pengawas bidang di Pengadilan Tinggi agama medan saja tapi meluas sampai ke PA lingkungan PTA Medan dengan bidangnya masing masing. Kemudian hasil rakerda 4 (empat) lingkungan peradilan pada tanggal 24 – 26 November 2010 di hotel Danau Toba Internasional Medan antara lain menjelaskan bidang pengawasan: - Pengadilan agama harus mengefektifkan hakim pengawas bidang di bawah koordinasi wakil ketua di segala bidang dengan melaporkannya setiap bulan dan kemudian melaporkannya ke PTA Medan setiap tiga bulan. - Mengefektifkan pelaksanaan KMA 076 tahun 2009 tentang pedoman penanganan pengaduan masyarakat dengan cara membuka SMS dan kotak saran di PTA dan di setiap PA. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka bersama ini hasil temuan hakim tinggi pengawas bidang Pengadilan Tinggi Agama Medan.

BEBERAPA TEMUAN TEHNIS YUSTISIAL DALAM PEMERIKSAAN PERKARA BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN (Drs.H.Abdul Muin A. Kadir,SH).

A. Surat Kuasa. 1. Hakim tidak cermat dalam meneliti keabsahan Surat Kuasa (Syarat formil dan materil). Hakim memberi argumentasi

untuk mendukung

lulusnya Surat

Kuasa tersebut sehingga bisa digunakan Hakim untk menyelesaikan perkara. 2. Melampoi batasan yang ada dalam Surat Kuasa. tapi digunakan/dipakai untuk objek harta bersama

Misalnya objek perceraian yang tidak disebut dalam

Surat Kuasa secara konkrit. 3. Materai ada ditempelkan tapi tidak diberi tanggal, bulan dan tahunnya. B. Penggantian Majelis Hakim ( PMH ) 1. Penggantian Majelis Hakim atau Jurusita Pengganti tidak membuat PMH dan Surat Penugasan baru. Semua tindakan harus dilakukan dengan surat sebagai bukti dalam suatu pristiwa/kejadian. 2. Kalau ada penggantian majelis

dan Jurusita pengganti baik karena

berhalangan tetap atau sementara harus dibuat PMH dan Surat Penugasan baru. C. Perkara Perceraian 1. Dalam perkara perceraian berbeda identitas dalam surat gugatan dengan identitas dalam Buku Nikah. 2. Kalau terjadi perceraian mereka akan mendapat kan Akta Cerai, tetu Akta Cerai harus sesuai dengan apa yang tertulis dalam Akta Nikah/Buku Nikah. D. Pemeriksaan Terlalu Sumir Pemeriksaan

kurang

lengkap,

kurang

sempurna

penggalian

informasi/keterangan terhadap siapa yang diperiksa, objek perkara sehingga susah dan sulit untuk dijadikan penemuan fakta. Akibatnya hakim tinggi harus memerintahkan pemeriksaan tambahan dengan putusan sela, akibatnya perkara a quo bertambah lama penyelesaiannya.

E. Amar Putusan Perkara Kewarisan Amar putusan perkara kewarisan tidak menurut urutan sebagaimana ditentukan Pasal 49 ayat (3) UU No.7 Th 1989; yaitu siapa2 yang menjadi pewaris, siapa saja ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing2, kemudian melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. F. Pemeriksaan Saksi 1. Pemeriksaan saksi kurang lengkap, tidak ditanyakan tentang bagaimana cara pengetahuannya terhadap peristiwa a quo, hakim tidak mengejar kebenaran materilnya, padahal perlu dikejar/diketahui. 2. Tentang keterangan beberapa orang saksi narasinya persis sama

(Copy

paste). 3. Persiapkan dan kejar pertanyaannya sehingga fakta dapat diketemukan. 4. Hakim tidak memberi kesempatan bertanya atau menanggapi kepada pihak2 terhadap saksi. G. Mediasi 1. Mediasi hanya formalitas terhadap perkara non perceraian. Seharusnya sampai pada kaukus dan/atau upaya lainnya menurut teori mediasi yang kita pelajari. 2. Kalau mediasi gagal mediator dan kedua belah pihak harus menandatangani laporan tsb. H. Amar Putusan 1. Mengenai penentuan besarnya nafkah anak, biaya hadlanah, dll, menetapkan dahulu baru kemudian menghukum pada point berikutnya. 2. Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak menggunakan versi seperti itu, tetapi langsung terus dengan menghukum. 3. Sedangkan

penetapan

besarnya

nafkah

tersebut

terdapat

di

dalam

pertimbangan hukum. I.

Pasal 84 UU No. 7 thn 1989 1. Ex. Pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 tidak diikuti lagi. 2. Rakernas Mahkamah Agung di Balikpapan tahun

2010 dan Yurisprudensi

Mahkamah Agung, hakim secara ex officio harus memasuk kan di dalam amar putusan tentang kewajiban panitera untuk menyampaikan salinan putusan/ penetapan Ikrar Talak kepada PPN/KUA setempat.

3. Harus dibuat pertimbangan hukum tentang perintah tersebut. J.

Asas Audit alteram partem 1. Hakim lalai menerapkan asas audi et aterem partem (asas berimbang) di dalam proses persidangan. 2. Hal seperti terkesan bagi para pihak bahwa hakim memihak.

K. Jawaban tertulis 1. Jawaban tertulis, replik dan duplik dilampirkan saja dalam Berita Acara Persidangan, tidak ada renvoi. 2. Penyusunan Beria Acara Persidangan secara kronologis. Jawaban, replik, duplik, kesimpulan akhir para pihak dijadikan lembaran Berita Acara Persidangan, dengan merenvoi dan memberikan halaman sesuai dengan jumlah halaman Berita Acara Persidangan. L. Perkara Cerai Talak 1. Dalam perkara cerai talak hakim tidak memberitahukan pihak isteri tentang hak2 nya dan tidak menanyakan apakah memohon hak- haknya sebagai akibat talak yang akan dijatuh kan oleh suami. 2. Karena tidak diketahui maka didiamkan saja.

BIDANG ADMINISTRASI PERKARA (BINDALMIN) (Drs.H.Muhsin Halim,S.H,M.H.)

A.

Dasar hukum 1. UU No.7 Tahun 1989 tdo UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama tdo UU No.50 Tahun 2009 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/004/SK/II/92 Tanggal 24 PEBRUARI

1992

Tentang

Susunan

Dan

Tatakerja

Kepaniteraan

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 3

4

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/019/SK//VIII/1991 Tanggal 19

Agustus 1991 Tentang Pola Pembinaan Dan Pengendalian

Administrasi

Peradilan.

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

KMA/032/SK/IV/2006tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. B.

POLA PROSEDUR PENERIMAAN PERKARA 1. Mengusahakan mempercepat prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama melalui meja I, meja II, dan penyerahan putusan dan akta cerai dari meja III sesuai SOP 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan administrasi prosedur perkara dengan mengefektifkan instrumen. 3. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pola bindalmin harus didukung dengan aplikasi SIADPA dan SIADPTA. 4. Petugas yang terbukti melalaikan prosedur diperiksa sesuai aturan. 5. Prosedur perkara prodeo berpedoman pada psl 56 UU No.48 tahun 2009, psl 60 B UU No.50 tahun 2009 serta SEMA No.10 tahun 2010, demikian juga sidang keliling dan Posbakum. Sesuai dengan anggaran yg tersedia dalam DIPA.

C.

Pola register perkara 1. Register perkara adalah merupakan daftar yang memuat secara lengkap dan rinci mengenai suatu perkara, sehingga semua kegiatan perkara yang terjadi harus dimuat dalam kolom-kolom register perkara. 2. Pengisian buku-buku Register harus dilakukan dengan tertib dan

3. Cermat serta tulisan bersih. 4. Mengoptimalkan kecocokan pengisian semua buku register yang saling berhubungan, terutama dengan berkas perkara dengan mengefektifkan instrumen. 5. Penutupan buku-buku register harus tertib dan tepat waktu. 6. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan oleh hakim pengawas bidang secara rutin. D.

Pola keuangan perkara 1. Semua kegiatan yang terjadi dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara, harus ditransfer ke dalam Buku Induk Keuangan Perkara yang bersumber dari isi buku bantu harian kasir. 2. Buku Induk Keuangan Perkara ditutup setiap akhir bulan oleh Panitera dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama. 3. Pengisian kolom-kolom dalam Buku Induk Keuangan Perkara segera setelah buku bantu (BB 1) diterima dari kasir. 4. Dalam rangka pengawasan, KPA, KPTA, MA, sewaktu-waktu dapat memeriksa Buku Induk Keuangan Perkara tanpa menunggu akhir bulan.

E.

Pola laporan perkara 1. Laporan sebagai alat pantau segala tingkah laku dan perbuatan hakim dan pejabat kepaniteraan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai kawal depan dari Mahkamah Agung RI. 2. Sebagai bahan untuk meneliti kebenaran dan evaluasi yang dibutuhkan oleh PA dan PTA sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung No. KMA/009/ SK/III/1988. 3. Sebagai bahan dan dasar bagi MARI untuk mengevaluasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh PTA dan sebagai bahan dan dasar bagi PTA untuk mengevaluasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh PA. 4. Sebagai bahan untuk mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapai. sehingga didalam mengambil keputusan dalam rangka pembinaan lebih lanjut dapat dilasanakan sesuai dengan rencana. 5. Pengisian laporan harus benar dan akurat karena yang dilaporkan adalah kegiatan yang sudah dilakukan, baik bulanan, tiga bulanan, empat bulana , tengah tahunan dan tahunan.

6. Hakim pengawas bidang harus melakukan pengawasan dan pembinaan dan membuat laporan kepada Ketua dibawah koordinator Wakil Ketua. F.

Pola Kearsipan Perkara Jenis Arsip Berkas Perkara: 1. Arsip Berkas Perkara Berjalan. 2. Arsip perkara a). Arsip Berkas Perkara Berjalan adalah merupakan berkas perkara yang sudah selesai diputus oleh Pengadilan Agama, akan tetapi perkara tersebut masih ada upaya hukum dari pihak berperkara misalnya ada Permohonan Banding, Kasasi dan PK. Demikian juga halnya perkara yang sudah BHT,akan tetapi ada permohonan eksekusi dari penggugat dan belum ada penyelesaian (Eksekusi) .- Seperti juga halnya dalam perkara Cerai Talak, sepanjang belum ada sidang penyaksian Ikrar Talak, masih merupakan berkas berjalan. Berkas Berjalan disimpan atau di bawah pertanggung jawaban Panitera Muda Gugatan atau Panitera Muda Permohonan Meja I .

G.

Hasil Rakernas 2010 di Balikpapan Bidang Administrasi Peradilan. 1. Hakim secara ex officio harus memasukkan dalam putusan tentang kewajiban Panitera untuk menyampaikan salinan putusan/penetapan ikrar talak kepada pejabat terkait. 2. Menyamakan pola tindak dan pola pikir untuk mengoptimalkan pelaksanaan pola bindalmin di PA dan PTA. 3. Sedapatnya PA , PTA mempedomani SEMA nomor 10 tahun 2010 lampiran B bagi penerapan bantuan hukum. 4. Mendukung pola bindalmin segera aktikan SIADPA dan SIADPTA. Dengan monitor dari pimpinan dan pejabat. 5. Melaksanakan

pembinaan

tehnis oleh

Hakim

dan

Panitera

untuk

peningkatan profesional petugas dan pegawai. 6. Pungutan PNBP diurus dengan tertib berpedoman pada PP 53 tahun 2008, dan pungutan Palembang.

biaya proses tetap mengacu hasil Rakernas 2009 di

7.

Menggunakan intrumen pengambilan sisa panjar selesai pembacaan putusan/sidang ikrar talak dan menyiapkan loket khusus pengembalian sisa panjar.

8. Melaporkan perkara prodeo, sidang keliling dan posbakum melalui sms gateway ke PTA dan BADILAG.

PENGAWASAN BIDANG UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK (Drs.H.Harun S, SH.MH)

Visi PTA Medan “Terwujudnya Peradilan Agama yang bersih dan bermartabat menuju Peradilan yang Agung” Misi PTA Medan 1. Meningkatkan profesinalisme aparatur Peradilan Agama. 2. Mewujudkan Pelayanan Prima yang berkeadilan. 3. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang modern. 4. Meningkatkan Kredibilitas transparansi dan Akuntabilitas Peradilan. Motto “Keadilan Prioritas Pelayanan Kami” Untuk mewujudkan Visi Pengadilan Tinggi Agama yakni Terwujudnya Peradilan yang bersih dan bermartabat menuju peradilan yang Agung salah satu misinya adalah mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan. Untuk mencapai Visi itu Ketua PTA Medan telah mengeluarkan SK No: W2A/2876/PS.00/XI/2010 tentang tentang penunjukkan Hakim Pengawas Bidang yaitu : 1. Bidang Taknis Yustisial ( Drs.H. Abdul Muin A. Kadir,SH) 2. Bidang Administrsi Perkara (Bindalmin) (Drs.H.Muhsin Halim,SH.MH) 3. Bidang Administrasi Kesekretariatan Kepegawaian dan Kode Etik (Drs.H.M. Jamil Ibrahim,SH.MH). 4. Bidang Adminstrasi Kesekretariatan Umum dan Pelayanan Publik (Drs.H.Harun S,SH.MH) 5. Bidang Administrasi Keuangan dan Pengembangan IT (Drs.H. Jamilus,SH.MH) Semua bidang-bidang tersebut dikoordinir oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan yaitu Drs.H. Syahron Nasution,SH.MH. Pengawas Bidang yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Medan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan bukan saja mengawasi di Pengadilan Tinggi Agama Medan juga ikut mengawasi dan membina Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam rangka membantu hakim-hakim tinggi pengawas daerah. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh hakim-hakim tinggi pengawas daerah ke

Pengadilan Agama pada tahun 2010 dan hasil pemantauan laporan Pengadilan Agama serta pengaduan dari masyarakat dan pegawai baik melalui surat kaleng maupun SMS ke Pengadilan Tinggi Agama Medan maka perlu mendapat perhatian kita bersama dengan serius dan perlu kita cari solusinya bersama yaitu menyangkut masalah umum dan pelayanan publik. I. Umum Yang menyangkut dengan masalah administrasi umum yaitu masih terfokus pada tata persuratan,perpustakaan,inventaris,kearsipan dan tata ruang. Permaslahan SIMAK BMN 1. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) a) Internal ( Sub.Umum dan Keuangan) b) KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) c) Persediaan (Stock Opname) Dalam laporan BMN masih banyak yang tidak menyertakan lampiran Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Yakni : a) Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal (Per-Bulan) b) Lampiran BAR KPKNL (Per Semester dan Per Tahun) c) Lampiran BAR Stock Opname/Persediaan (Per Semester) 2. Masih ada Pengadilan Agama yang belum ada CALKBMN (Catatan Atas Laporan Keuangan Barang Milik Negara) dalam laporan. 3. Penginputan Barang seperti komputer PC masih banyak masuk ke aset tetap lainnya, seharusnya di aset tetap dengan nama P.C Unit. Aset tetap lainnya harus digunakan untuk barang-barang yang akan dihapus dan barang yang tidak termasuk dalam barang aset tetap (seperti buku/tanaman). 4. Setiap Barang yang masuk dari satker yang masih dalam satu atap dengan Mahkamah Agung RI harus di inputkan ke transfer masuk bukan ke hibah. 5. Masih terdapat aset negara berupa tanah yang belum mempunyai

bukti

kepemilikan (sertifikat) dan bukti kepemilikan belum atas nama Mahkamah Agung RI; 6.

Adanya aset Barang Milik Negara (BMN)yang tidak ditemukan dan masih tercatat dalam Laporan SIMAK-BMN;

7. Pungutan dalam pengelolaan BMN yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum diterapkan secara tertib.

8. Masih ada Pengadilan Agama yang belum menggunakan Kop. Surat sesuai dengan buku I Mahkamah Agung RI edisi 2007. 9. Masih ada Pengadilan Agama yang belum membuat usulan ke Pengadilan Tinggi Agama untuk diterbitkan surat penunjukkan Rumah Dinas. 10. Masih ada Pengadilan Agama yang belum menginventarisir BMN aset tetap dengan

opname

fisik

agar

barang

yang

rusak

berat

diusulkan

penghapusannya ke BUA Mahkamah Agung RI. 11. Masih ada PA yang melakuakan penghapusan BMN baik gedung, kendaraan, meubelair tidak mengacu ke surat BUA No : 28/BUA/S-Kel/I/2010, tanggal 28 Januari 2010. 12. Masih ada Berita Acara Opname Fisik Persediaan di akhir semester dan akhir tahun dalam laporan ke SIMAK BMN tidak dilampirkan dari beberapa Satker Pengadilan Agama Sumatera Utara. 13. Masih ada PA yang belum memperhatikan kebersihan dan keindahan kantor. 14. MAsih ada PA yang belum menata perpustakaan dengan baik bahkan ada pustaka itu tidak diurus. 15. Masih ada PA yang belum membuat penunjukkan kendaraan dinas dan inventaris lainnya. 16. Masih PA yang arsip surat penting/SK yang belum tersimpan dengan rapi dan malah sulit dicari. II. Pelayanan Publik a. Menyediakan Information Desk (Meja Informasi). b. Menyediakan ruang tunggu yang nyaman dan sejuk. c. Menyediakan papan informasi. d. Menyediakan informasi profil dan dasar pengadilan (denah kantor, statistic, bagan structural dll). e. Menyediakan sarana ruang tunggu berupa air minum dan surat kabar,TV,Wifi. f.

Menyediakan toilet umum.

g. Menyediakan kotak saran. h. Menyediakan tempat parkir yang nyaman. i.

Menyediakan brosur-brosur untuk berperkara.

j.

Dan lain-lain yang menyangkut kenyamanan pihak-pihak berperkara.

k. Menempatkan petugas-petugas yang ramah, good performance. l.

Dan lain-lain yang menunjang terhadapa pelayanan public.

Solusi dari permasalahan tersebut 1. Meningkatkan tertib pengelolaan surat dan fungsi arsip, sesuai dengan arsip dinamis. 2. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan perpustakaan. 3. Meningkatkan pengelolaan tertib administrasi barang milik Negara. 4. Meningkatkan fasilitas pembangunan gedung perkantoran dan rumah dinas Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Se Sumatera Utara. 5. Meningkatkan

pelayanan

ketentuan yang berlaku.

terhadap

masyarakat

pencari

keadilan

sesuai

BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN IT (Drs.H. Jamilus,SH.MH)

I.

DASAR HUKUM 

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP).



UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.



UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan UU Peradialan Agama.



SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (SK 1-144).

II. MANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA LEMBAGA PERADILAN Membantu Pengadilan mencapai tujuan-tujuan strategisnya seperti: 

Efisiensi proses kerja pengadilan.



Menjamin adanya konsistensi hukum dan kualitas pembuatan putusan.



Meningkatkan akses informasi terhadap pengadilan.



Terbentuknya organisasi pengadilan yang berbasis kinerja yang transparan dan akuntabel.

III. PRISIP-PRISIP KETERBUKAAN INFORMASI 1. Maximum Access, Limited Exemption (MALE);  Informasi terbuka seluas-luasnya.  Pengecualian informasi bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak melalui uji konsekuensi dan kepentingan publik, masa retensi, penghitaman dan pengaburan. 2. Informasi harus dapat diperoleh cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. 3. Penyelesaian sengketa yang cepat, kompeten, dan independen. 4. Sanksi bagi penghambat keterbukaan informasi publik.

IV. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA 1. Profil Pengadilan. a. Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan;

b. Struktur organisasi Pengadilan; c. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan; d. Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan; e. Profil singkat pejabat struktural; dan f.

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK.

2. Prosedur beracara, untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan. 3. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara, serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan. 4.

Agenda sidang, pada Pengadilan Tingkat Pertama.

5. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan pengadilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta Hakhak pokok dalam proses persidangan. 6. Tatap-tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Pegawai. 7. Laporan ringkasan keuangan. 8. Laporan ringkasan invertaris.

V. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT DAN DAPAT DIAKSES PUBLIK 1. Seluruh Putusan dan Penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi). 2. Informasi dalam Buku Register Perkara. 3. Tahapan suatu perkara, dalam proses penanganan perkara. 4. Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara. 5. Laporan penggunaan biaya perkara. 6. Informasi

tentang

organisasi

administrasi

kepegawaian

dan

keuangan.DiantaranyaProfil Hakim dan Pegawai yang meliputi: Nama, Riwayat pekerjaan, Posisi, Riwayat pendidikan, Penghargaan yang diterima. 7. Informasi pengawasan dan disiplin.

VI. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN Sepanjang tidak akan merugikan, setelah melalui uji konsekuensi : 1. Penegagkan hukum. 2. Perlindungan kepentingan Hak Intelek Tual dan Persaingan Usaha. 3. Pertahanan dan keamanan Negara. 4. Megungkap kekayaan alam Indonesia. 5. Ketahanan ekonomi nasional. 6. Kepentingan hubungan luar negeri. 7. Mengungkap rahasia pribadi.

VII. Pelaksanan Pelayanan informasi dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) sebagai berikut: a. Atasan PPID dijabat oleh Pimpinan Pengadilan; b. PPID dijabat oleh: 

Panitera atau Wakil Panitera, mengenai informasi yang berkaitan dengan perkara;



Sekretaris atau Wakil Sekretaris, mengenai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan

organisasi;

c. Petugas informasi dijabat oleh Panitera Muda Hukum atau pegawai

lain

yang ditunjuk Ketua Pengadilan; d. Penanggungjawab Informasi dijabat oleh Pimpinan unit kerja eselon IV.

setingkat

EVALUASI KEPEGAWAIAN PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA UTARA DAN PERMASALAHANNYA (Drs.H. Jamil Ibrahim,SH.MH)

Jumlah Pegawai Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama SeSumatera Utara Berjumlah : 491 Orang dengan rincian sebagai berikut: 1. Hakim

: 202

orang

2. Pejabat Kepaniteraan

:

79

orang

3. Pejabat Panitera Pengganti/JSP

:

83

orang

4. Pejabat Kesekretariatan

:

59

orang

5. Pegawai

:

68

orang

6. Pegawai Honor

:

177

orang

Secara umum tentang kepegawaian sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun masalah-masalah yang ditemukan dari hasil evaluasi adalah sebagai berikut : I.

Masalah Pengiriman Kenaikan Pangkat. Kelengkapan berkas ada yang tidak memenuhi ketentuan Surat Ditjen Badan Peradilan Agama

Mahkamah Agung Nomor: 1950/DJA.2/KP04.1/VI/2008

Tanggal 17 Juni 2008 dan masa pengirimannya sebagai berikut; a. Kenaikan Per-April pengiriman ke PTA paling lambat 10 Januari. b. Kenaikan Per-Oktober Pengiriman ke PTA paling lambat bulan Mei. Adapun Realisasi kenaikan pangkat sebagai berikut : Periode April 2009; Target : 52 orang; Terealisasi : 49 orang. Catatan ; 1. Kenaikan pangkat pilihan kurang 1 bulan dari tanggal pelantikan. 2. Kuliah jarak jauh antara Sidikalang ke Medan. 3. Belum mengikuti ujian dinas ke gol III. Periode Oktober 2009; Target 33 Realisasi 33 orang Periode April 2010: Target 111 orang Terealisasi 101 orang Catatan : 1. Meninggal dunia. 2. Maksimal pangkat III/c 3. Belum memiliki sertifikat ujian dinas

4. Belum memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat pilihan Untuk Periode Oktober 2010 Target :46 orang Terealisasi: 42 orang Mengenai biaya usul kenaikan pangkat tidak dibebankan biaya pengiriman

II. Evaluasi Laporan Daftar Hadir yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama ditemukan ada yang tidak objektif dengan melampirkan hasil print out dari Scan Finger.

III. Masalah cuti tahunan ada yang tidak sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung Kepada ketua PTA.Palembang tanggal 21 Desember 2009 Nomor : 469 /Bua.2/07/XII/2009 tentang petunjuk cuti tahunan (foto copy terlampir).

IV. Masalah Pakaian Dinas di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama belum Seragam dan ini harus disesuaikan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.Nomor 033/SK/V/2004 tanggal11Mei 2004 tentang pedoman pelaksanaan penggunaan pakaian dinas dilingkungan MARI. Dan Surat Edaran PTA. Medan Nomor W2A/1413/Kp.04.6/VI/

2010

tentang Instruksi

Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan

Penegakan Disiplin Kerja dan

Pengadilan Tinggi Agama

dan

Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara.

V. Masalah Pengangkatan Pegawai Honorer menjadi wewenang PA. Merekrutnya disesuaikan dengan kebutuhan dan dana yang tersedia di DIPA PA.yang bersangkutan. VI. Pegawai yang belum mendapatkan SK Konversi NIP Berjumlah : 15 orang.

KODE ETIK HAKIM 1. Pengertian Etik Etik merupakan filsafah moral berupa nilai luhur sebagai hasil dari nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Untuk seorang hakim telah ditetapkan sepuluh macam kode etik yang perlu dipelihara dan dijunjung tinggi. Berperilaku adil, berperilaku jujur, arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah diri dan bersikap profesoial. 2. Pelaksanaan dan Penjabaran. Pelaksanaan kode etik atau PPH bertujuan diantaranya menjalankan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial RI, dan Visi Misi Pengadilan Tinggi Agama Medan . Seorang hakim harus melaksanakan : Tri Prasetya Hakim di Indonesia. 

Menjunjung tinggi citra dan wibawa hakim.



Berpegang tegung kode kehormatan hakim.



Menjunjung tinggi dan mempertahankan jiwa Korp hakim.

Hakim pada masa kini sangat dituntut beberapa hal sebagai berikut : 

Tidak meminta atau menerima hadiah/pemberian baik yang dapat merugikan negara (korupsi) dan dapat menghilangkan citra dan martabat hakim baik dalam bentuk pribadi dan Korp.



Membangun citra peradilan yang bersih dan bermartabat, citra mana sedang disorot, dicaci dan diremehkan.



Membangun kebersaman menuju Peradilan yang agung melalui berbagai pembinaan, pelatihan dalam rangka mewujudkan Negara hukum yang disegani dan dihormati. Pelaksanaan dan penjabaran kode etik hakim atau PPH di Pengadilan

Tinggi Agama Medan akan dilaksanakan mulai pada tahun ini yang anggarannya telah tersedia dalam DIPA PTA. Medan (Orientasi Perilaku Hakim).

LAPORAN PANITIA PADA PEMBUKAAN RAPAT KERJA DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN DENGAN PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA UTARA TANGGAL 25-27 JANUARI 2011 DI HOTEL NIAGARA PARAPAT KABUPATEN SIMALUNGUN Assalamu‟alaikum wr.wb Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Yth. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Yth. Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan Yth. Para Ketua, Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara. Yth. Para Undangan dan hadirin sekalian Bapak dan ibu yang kami muliakan. Pertama dan utama marilah senantiasa kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT, atas segala anugerah berupa kenikmatan dan keimanan serta kebahagiaan yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang menjelang sore hari kita telah sampai ditempat tujuan yaitu Niagara Hotel Internasinal di Parapat. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutNya sampai akhir zaman. Selanjutnya kami atas nama panitia pada kesempatan ini terlebih dahulu menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak/ibu seluruh peserta rapat kerja daerah, yang telah dapat datang dan menghadiri acara pembukaan kegiatan ini tepat pada waktunya, meskipun kami tahu bahwa kondisi dan situasi tempat tugas kita sangat jauh dari tempat ini, namun semua itu tidak menjadikan alasan yang berarti bagi kita untuk menepati jadual yang telah berikan oleh panitia, mudah-mudahan ini merupakan cerminan semangat pengabdian bagi kita semua selaku aparatur dan pejabat negara, yang akan mendedikasikan pikiran dan tenaga untuk perubahan yang lebih baik, sehingga apa yang akan kita kerjakan akan dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan Blue Frime Mahkamah Agung jilid II untuk menuju Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Amin. Dan mengawali pertemuan kita saat ini kami juga mengucapkan selamat datang di kota touris Parapat Kabupaten Simalungun, semoga bapak/dan ibu sekalian bisa menikmati keindahan dan kesejukan suasana Danau Toba sambil mengikuti jalannya rapat kerja.

Bapak Ketua Yth dan hadirin yang kami muliakan. Berkenaan dengan persiapan rapat kerja daerah tahun 2011 yang kita laksanakan ini, izinkanlah kami selaku panitia penyelenggara menyampaikan laporan sebagai berikut : Bahwa rapat kerja daerah Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara tahun 2011 ini, bukanlah merupakan rapat kerja yang dilaksanakan secara rutinitas atau hanya merupakan budaya dan kebiasaan saja yang tanpa makna. Meskipun pada kenyataannya bahwa rapat kerja semacam ini kita laksanakan pada awal tahun setiap waktunya. Tetapi marilah rapat kerja ini kita jadikan momentum yang sangat tepat untuk memulai perubahan. Karena kita telah dingatkan dengan laporan penilaian hasil audit BPK terhadap lembaga peradilan yang hingga saat ini masih mendapat status disclaemer. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini kita harus berusaha untuk menghilangkannya dan sesuai Thema rapat kerja “ Dengan Semangat Perubahan Kita Tingkatkan Propesionalisme Dan Pelayanan Prima Menuju Peradilan Yang Agung” sekaligus kita berusaha agar lembaga kita menjadi lembaga yang akuntabel. Akuntabilitas kinerja yang akan kita tingkatkan harus diawali dengan

suatu

perencanaan program yang baik yang didalamnya terurai beberapa kegiatan yang terarah, terencana serta dapat diukur baik dengan kuantitas maupun kualitas. Karena Program Kerja yang akan kita susun dan rumuskan adalah merupakan proses manajemen yang harus dilakukan pada tahap pertama. Bahwa rapat kerja daerah ini akan dilaksanakan selama 3 hari akan dimulai hari ini Selasa tanggal 25 Januari 2011 dan akan berakhir pada tanggal 27 Januari 2011, dengan melibatkan para pejabat selaku pemangku kepentingan menurut tingkatannya yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera/Sekretaris, Pejabat Struktural Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Para Ketua,Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara yang jumlah pesertanya sebanyak 79 orang. Adapun materi rapat yang akan dibahas sebagai berikut : A. Paparan Kebijakan Umum Pengadilan Tinggi Agama. B. Paparan tentang pengawasan C. Paparan tentang informasi teknologi dari Walikota Tebing Tinggi. D. Paparan tentang permasalahan bidang administrasi.

E. Evaluasi Program 2010 F. Penyusunan Program 2011

Dan rapat kerja ini bertujuan untuk menyusun program kerja tahun 2011 yang berorientasi kepada tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan serta memilih penetapan kinerja sebagaimana yang diatur dalam surat Peraturan MenPAN Nomor : PER/09/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah. Bahwa pembiayaan rapat kerja ini ditanggung sepenuhnya oleh negara sesuai anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Medan Tahun 2011. Kemudian sebelum kami mengakhiri laporan ini izinkan kami atas nama seluruh panitia SC dan panitia OC menyampaikan maaf dengan hati ikhlas jika didalam penyelenggaraan rapat kerja ini terdapat hal hal yang kurang sempurna, mudah-mudahan segala kekuangannya akan menjadi koreksi dan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan. Yth Oleh karena seluruh persiapan dalam kegiatan ini telah diselesaikan dan seluruh perserta sudah hadir seluruhnya, kami mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan berkenan memberikan kata sambutan dan arahan kepada seluruh peserta agar kegiatan dapat berjalan lancar dan tertib, dan pada akhirnya juga kami mohon kiranya bapak berkenan membuka rapat kerja daerah tahun 2011 Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Pengadilan Agama SeSumatera Utara secara resmi.

Terima kasih Wassalamu‟alaikum Wr.Wb Medan, 25 Januari 2011 Panitia Penyelenggara

T u k I r a n, SH

KEHUMASAN DALAM MEMBINA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN PENINGKATAN KINERJA* *Oleh: Drs. H. Eddy Syofian, M.AP**

Assalamu„alaikum wr, wb. Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi Kita Sekalian. Yang saya hormati : 

Kepala Pengadilan Tinggi Agama Medan,



Para Kepala Pengadilan Agama se-Sumatera Utara,



Panitia Rakerda Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama seSumatera Utara,



Para Narasumber dan Moderator,



Para Peserta Rakerda, Hadirin dan Undangan yang berbahagia.

Syukur Alhamdulillah kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Ridho-Nya, kita masih terus dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal‟afiat, guna mengikuti acara “Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama se-Sumatera Utara”. Dengan harapan semoga Rakerda ini berjalan sukses dengan melahirkan program kerja yang lebih realistis dan benar-benar dapat dilaksanakan, yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat Sumatera Utara. Seiring dengan itu juga, saya ucapkan terimakasih kepada Panitia Rakerda yang telah berkenan untuk mengizinkan saya mengisi acara Rakerda ini, pada sesi yang mengambil thema “Kehumasan Dalam Membina Hubungan Antar Lembaga dan Peningkatan Kinerja”.

Hadirin Peserta Rakerda yang berbahagia, Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih kritis dan cenderung terjadi perubahan yang cepat di masyarakat. Kondisi

seperti

mengantisipasi

ini

menuntut

keinginan

instansi/organisasi

masyarakat/publik

untuk

untuk

mengakomodir

memperoleh

dan

informasi.

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan perkembangan yang cukup

pesat pada media massa cetak dan elektronik. Menjamurnya berbagai media massa dan derasnya arus informasi yang menerpa masyarakat belum merupakan jaminan akan memberi pencerahan kepada masyarakat, bahkan dalam beberapa kasus justru membuat bingung masyarakat.

Sementara itu muncul pendapat bahwa dengan berkembangnya teknologi informasi, maka informasi diserahkan kepada masyarakat dan tidak lagi diurus oleh pemerintah. Peran pemerintah lebih dititik beratkan hanya sebagai pembuat kebijakan, regulasi dan fasilitasi.

Dengan kondisi tersebutlah, diperlukan kelembagaan Humas (Hubungan Masyarakat) dalam setiap instansi pemerintah untuk mengimbangi arus informasi di masyarakat yang sewaktu-waktu dapat merugikan instansi pemerintah. Humas atau yang lebih dikenal sebagai PR (Public Relation) merupakan salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dari mitra organisasi/instansi atas dasar menghormati kepentingan bersama.

Pembentukan Humas instansi berfungsi untuk menterjemahkan kebijakan kepada intern (pegawainya) atau masyarakat/publik dan untuk memonitor setiap sikap dan tingkah laku publik/masyarakat untuk disampaikan kepada pimpinan instansi sebagai bahan pengambil keputusan.

Hadirin Peserta Rakerda yang berbahagia, Hal yang perlu menjadi perhatian kita saat ini, yaitu „Tantangan Humas ke Depannya‟, selain Era Keterbukaan Informasi, hal lainnya yaitu Penetrasi Media di Indonesia Sumber: Media Scene 2009; Televisi 92,1%, Radio 47,3%, Surat Kabar 25,1%, Majalah 13,1%.

Pertumbuhan pengguna situs berakhiran .id rata-rata tumbuh sekitar 53% per tahun (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dan Dirjen Aplikasi Telematika Departemen Komunikasi dan Informatika).

Tahun 2008 tercatat lebih dari 50 ribuan situs asal Indonesia (Federasi Teknologi Informasi Indonesia). Jumlah Blogger di Indonesia 130.000 (2007). Pada 2009 menjadi 1 juta blogger (estimasi Menteri Muh. Nuh). Pengguna Internet di Indonesia (2009) mencapai sekitar 25 juta (perkiraan APJII) – 37,5 juta (versi Nielsen Media Research).

Selain itu, pada tahun 2010 - Pemerintah mentargetkan seluruh desa dan kecamatan di Indonesia telah terhubung dengan infrastuktur telepon dan internet (Pidato Presiden SBY pada Sidang Paripurna DPD-RI, 19 Agustus 2009, di Jakarta), ada 130 juta pengguna HP di negeri ini (Kompas, 20 Oktober 2009), Pengguna internet akan meningkat menjadi 58 juta (est Nielsen Media Research/Media Scene 2009). Adapun Pengakses internet terbesar di Indonesia berusia 15-30 tahun (Penelitian Yahoo dan Taylor Nelson Sofres Indonesia).

Hadirin Peserta Rakerda yang berbahagia, Sehubungan dengan fenomena hal tersebut di atas dan seiring dengan diterapkannya sistem politik terbuka pada masa reformasi, lembaga pemerintah mau tidak mau harus mengubah cara pandangnya terhadap publiknya. Peran pemerintah di sini semakin berkurang, sedangkan peran masyarakat semakin besar. Paradigma ini membawa pengaruh pada kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Jika dahulu perilaku pemerintah diposisikan lebih tinggi daripada rakyat atau bahkan mungkin berperilaku seolah – olah pemerintahan adalah sistem yang tertutup "tidak butuh siapa – siapa" maka patternnya kini menjadi pemerintah dan rakyat memiliki posisi yang setara. Perubahan paradigma ini berhubungan juga dengan perubahan pola komunikasinya yaitu komunikasi yang interaktif dan transaksional.

Seiring dengan perubahan cara pandang tersebut maka sudah seharusnya setiap aparat pemerintah sebagai pelayan masyarakat memiliki kemampuan berhubungan dengan publiknya secara timbal balik. Sejalan juga dengan fungsinya sebagai pelayan masyarakat maka pemerintah harus mampu menempatkan diri sebagai mitra masyarakat dengan mampu melayani masyarakat secara prima.

Mungkin terdengar agak janggal membahas Humas atau Public Relations di lembaga pemerintah. Apakah benar lembaga pemerintah yang nota bene adalah lembaga non profit memerlukan humas atau Public Relations?

Untuk menjawab hal ini perlu dipahami terlebih dahulu apa itu terminologi Humas atau Public relations. Memang sangat banyak definisi mengenai humas, beberapa yang akan dikutip di bawah ini hanya sebagian kecil saja mengenai humas:

Pengertian awal PR : “Kegiatan komunikasi satu arah yang berbasiskan kegiatan propaganda dan komunikasi persuasive” ( name calling-glitering generality-transfer-testimoniplain folks – card staking-bandwagon )

Perkembangan lebih lanjut : “Kegiatan komunikasi dua arah, yang mengedepankan kaidah pertukaran (exchange), timbal balik (reciprocity) dan kesepahaman bersama (mutual understanding)”, termasuk “Manajemen Perubahan” (Cutlip, dkk, 2006:4)

Humas merupakan terjemahan bebas dari istilah Public Relations, adalah semua bentuk komunikasi yang terselenggara antara organisasi yang bersangkutan dengan siapa saja yang berkepentingan dengannya.

Humas adalah keseluruhan upaya yg dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dlm. rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dgn segenap khalayknya. (Institute of Public Relations – Nov. 1987)

Humas diartikan sebagai segenap kegiatan dan teknik/kiat yg digunakan oleh organisasi atau individu utk. menciptakan atau memelihara suatu sikap dan tanggapan yg baik dari pihak luar terhadap keberadaan dan sepakterjangnya. (Kamus Fund and Wagnal, American Standard Desk Dictionary terbitan 1994 ):

Humas adalah suatu seni sekaligus disiplin ilmu sosial yg menganalisis berbagai kecenderungan, memprediksikan setiap kemungkinan konsekuensi dari setiap kegiatannya, memberikan masukan dan saran-saran kepada para pemimpin organisasi, dan mengimplementasikan program-program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan atau kepentingan khalayaknya. ( Pertemuan Asosiasi-Asosiasi Humas seluruh dunia di Mexico City, Agustus 1978 ). The British Institute of Public Relations: “Public Relations activity is management of communications between an organization and its public”(aktivitas PR adalah mengelola komunikasi antara organisasi dengan publiknya ). “Public relations practice is deliberate, planed, and sustain effort to establish and maintain mutual understanding between an organization and its public”(Praktek PR adalah upaya-upaya yang berkelanjutan, direncanakan dan disengaja untuk membangun dan menjaga saling pengertian antara organisasi dan publiknya).

Kata Kunci Konsep Public Pelations: 1. Deliberate, suatu kegiatan yang disengaja, memiliki tujuan tertentu. 2. Planned, suatu kegiatan yang terencana bukan sporadis. 3. Performance, kegiatan yang dapat diukur atas kinerjanya. 4. Public interest, kegiatan untuk melayani kepentingan publik 5. Two-way communications, kegiatan yang tidak hanya mementingkan distribusi informasi tetapi juga feedback dari publiknya. 6. Management function, kegiatan yang menjadi bagian dari pengambilan keputusan manajemen puncak (top management).

Humas Pemerintah dalam era keterbukaan:  Menyikapi perubahan, terutama dalam tatanan demokrasi dan transparansi, tentunya membawa dampak yg cukup signifikan terhadap bidang tugas kehumasan umumnya.  Untuk itu, humas pemerintah dituntut utk melakukan reposisioning peran, tugas dan tg. jawab.

 Peran humas pemerintah tidak hanya sebagai “image building institution” tapi juga mensosialisasikan setiap kebijakan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung ke masyarakat melalui berbagai media dan sarana yang dimiliki.

Humas Pemerintah Adalah segenap tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi dalam usaha membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan membina martabat instansi

dalam

pandangan

masyarakat

guna

memperoleh

pengertian,

kepercayaan, kerjasama dan dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok fungsinya.

Tugas Humas Pemerintah Pada intinya tugas humas pemerintah adalah : 1. Meningkatkan pelancaran arus informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau sebaliknya, 2. Membangun koordinasi dan melaksanakan penyebarluasan informasi ttg kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, 3. Membangun citra positif organisasi.

Peran Humas Pemerintah Humas pemerintah memiliki Peran Ganda : Keluar

menyampaikan informasi atau pesan-pesan sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan lembaga/instansi kepada masyarakat sebagai khalayak sasaran.

Ke dalam wajib menyerap reaksi, aspirasi atau opini khalayak untuk kepentingan instansi, atau untuk kepentingan tujuan bersama.

Membina Hubungan 1. Berbicara mengenai humas maka mau tidak mau kita harus membicarakan mengenai stakeholders. stakeholders atau pihak – pihak yang berhubungan dan memiliki potensi untuk berhubungan dengan organisasi harus secara cermat dikenali;

2. Hubungan masyarakat berarti berbicara mengenai bagaimana berhubungan dengan stakeholders dan berarti pula bagaimana cara melayani mereka, terutama melayani secara prima. melayani mereka secara prima bukan berarti menjadi "hamba" bagi stakeholders melainkan menjalin hubungan secara prima yang didasari azas saling menguntungkan dengan hasil akhir goodwill atau reputasi positif.

Hubungan Kerja 1. Ke dalam organisasi a. Pengelola/anggota

kehumasan

pemerintah

harus

loyal

kepada

instansinya, memiliki kinerja berkomunikasi dan integritas moral secara efektif, baik dalam jalur formal maupun informal dengan para pegawai instansi tempat pengelola/anggota kehumasan pemerintah. b. Pengelola/anggota kehumasan pemerintah sebagai aparat pemerintah di bidang

kehumasan

di

samping

berfungsi

untuk

membantu

memaksimalkan upaya organisasi instansi yang diwakilinya dalam rangka menjaga dan meningkatkan citra organisasi yang baik, juga berkewajiban menyebarluaskan kebijakan pemerintah dan membina hubungan antara pemerintah dengan masyarakat agar dapat berjalan secara lancar dan harmonis. 2. Ke luar organisasi a. Dengan sesama aparat humas: pengelola/anggota kehumasan pemerintah wajib memelihara hubungan kerja sama yang baik dan menciptakan komunikasi yang efektif serta harmonis dengan setiap aparat humas, antara lain dengan cara: 1) Menyajikan informasi yang lengkap, akurat dan komprehensif dan terpadu; 2) Tukar

menukar

informasi

sehingga

setiap

pengelola/anggota

kehumasan pemerintah dapat mengetahui suatu kebijakan dari tangan pertama; 3) Aktif berpartisipasi dalam forum komunikasi dan forum kehumasan serta kegiatan lainnya;

4) Menyebarluaskan informasi, kepada masyarakat umum melalui media yang tersedia. b. Dengan media massa pengelola/anggota kehumasan pemerintah wajib menjalin kerjasama dan menciptakan iklim kerja yang harmonis dengan media massa sebagai salah satu mitra kerjanya, dengan menyediakan dan memberikan pelayanan yang jujur dan terbuka guna memperlancar tugas dan fungsi media massa sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada pada instansi tempat kerjanya. c. Dengan rekan seprofesi pengelola/anggota kehumasan pemerintah wajib menunjunjung tinggi profesi kehumasan dan berupaya terus menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta motivasi kerja baik secara perorangan maupun kelompok serta bertekad memajukan profesi kehumasan di Indonesia. d. Dengan masyarakat umum pengelola/anggota kehumasan pemerintah wajib mewujudkan citra yang baik dan positif dari pemerintah atau instansinya dengan menampilkan seikap, perilaku dan kepribadian yang diterima oleh masyarakat.

Hadirin Peserta Rakerda yang berbahagia, Ada sepuluh „Dosa‟ yang kerap dilakukan Humas di Indonesia, yaitu: 1. Mengukur Hubungan Dengan Uang 

Budaya pers Negara berkembang



Perilaku mayoritas

2. Menyembunyikan Fakta dan Data 

Budaya perusahaan/lembaga tertutup



Memang curang



Kelemahan riset

3. Salah Menentukan Media 

Surat kabar, majalah, tabloid, televise, internet, dsb



Segmen pembaca, pendengar, pemirsa



Luasnya jangkauan sirkulasi

4. Tidak memahami karakter dan cara kerja orang-orang pers/media 

Seniman, cuek, slebor, sok pinter, tidak kenal tata karma, panjang akal, cenderung licik, menyebalkan



Pantang menyerah, anti protokoler, butut, dsb.

5. Kurang menguasai persoalan yang menjadi tanggungjawabnya 

Bukan top level



Tidak mau belajar



Tidak kreatif

6. Tidak mau membuat dan menyampaikan siaran pers yang efektif 

5W + 1H



Tidak mengkaitkan dengan news peg.



Cara penyampaian yang salah

7. Tidak mengikuti perkembangan berita di media massa 

Tidak siap menjawab



Tidak menarik sebagai teman bicara



Wawasan sempit

8. Tidak mampu membina hubungan jangka panjang dengan

orang-

orang pers/media 

Menghubungi jika perlu



Menghindar jika bermasalah



Personalitas lemah

9. Salah memilih mitra dikalangan pers 

Tidak memahami struktur organisasi pers

10. Tidak mampu meyakinkan pimpinan tentang pentingnya kehumasan 

Kultur perusahaan/lembaga



Wartawan sebagai musuh



Penguasaan terhadap ilmu kehumasan

fungsi

Hadirin Peserta Rakerda yang berbahagia, Adapun kualifikasi dan keahlian Humas Profesional: 1. Mampu berkomunikasi dengan semua orang yang memiliki aneka ragam karakter. 2. Memiliki integritas personal. 3. Memiliki kepribadian yang menarik. 4. Memiliki inovasi dan kreativitas. 5. Memiliki akses informasi yang seluas-luasnya. 6. Mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media komunikasi humas. 7. Memiliki jaringan sosial dengan berbagai kelompok masyarakat, seperti media, lsm, dan pemerintah. 8. Mampu mengorganisasikan berbagai kegiatan komunikasi dan humas. 9. Mampu melakukan penelitian dan mengevaluasi hasil kegiatan humas. 10. Mampu menulis untuk publikasi organisasi. 11. Mampu berbahasa inggris aktif, lisan dan tulisan. “Membangun hubungan dengan stakeholders bukanlah hal yang mudah tetapi bukan berarti tidak perlu dicoba. memang apa yang ada bukan sesuatu yang baku tetapi semuanya dapat diramalkan, direncanakan, diimplementasikan dan dievaluasi kembali. Public Relations atau Humas harus mampu mengembangkan standar pelayanan bagi organisasinya”. Adapun ukuran kualitas pelayanan: 1. Reliability (keandalan), 2. Responsiveness (ketanggapan), 3. Competence (kemampuan), 4. Acess (mudah diperoleh), 5. Courtesy (keramahan), 6. Communication (komunikasi), 7. Credibilty (kredibilitas), 8. Security (keamanan), 9. Understanding (saling memahami) dan 10. Tangibles (terukur).

Hadirin Peserta Rakerda yang berbahagia, Diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menuntut Humas Pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya.

Lahirnya UU KIP berdasar pada UUD 1945 Pasal 28 huruf F, yang mengamanatkan

bahwa:

”Setiap

orang

berhak

untuk

berkomunikasi

dan

memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Selain itu, keterbukaan informasi publik juga merupakan cara mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Dengan pemberlakuan secara efektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka diperlukan antisipasi dan kesiapan seluruh aparatur birokrasi di daerah. Di antaranya, ketersediaan sistem pengelolaan informasi yang komprehensif, serta membuat dan mengembangkan sistem penyedia layanan informasi secara cepat.

Mengingat UU KIP menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik baik bagi penyedia atau penyelenggara dan pengguna informasi publik, maka Humas punya peran penting dan strategis di era keterbukaan informasi publik. Humas adalah kegiatan komunikasi dalam organisasi yang berlangsung dua arah

dan timbal balik. Posisi Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh suatu manajemen organisasi.

Sasaran humas adalah publik internal dan eksternal, dimana secara operasional humas bertugas membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya dan mencegah timbulnya rintangan psikologis yang mungkin terjadi diantara keduanya.

Humas

berperan

menjembatani

antara

kepentingan

pemerintah

dan

masyarakat daerah di satu pihak dengan pihak-pihak lain dalam meningkatkan kinerja pembangunan di masyarakat serta kegiatan pemerintahan. Jadi salah satu peran Humas adalah membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan membina martabat instansi dalam pandangan masyarakat, guna memperoleh pengertian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.

Sejarah singkat UU KIP : a. Inisiatif DPR dengan nama awal RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP). b. Tahun 2005, RUU

KMIP diajukan kepada pemerintah untuk dimintakan

tanggapan dan Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan HAM

ditunjuk oleh

Presiden untuk membahas RUU tersebut bersama DPR; c. Disahkan pada Sidang Paripurna DPR pada tanggal 30 April 2008 menjadi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; d. Diundangkan pada Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846 dan berlaku 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

Filosofi UU KIP : a. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan dijamin konstitusi (pasal 28 f UUD 1945); b. Mewujudkan

penyelenggaraan

negara

pemerintahan yang baik (Good Governance);

yang

transparan

dan

tata

c. Mendukung

penyelenggaraan

negara

yang

demokratis

berdasarkan

transparasi, partisipasi, dan akuntabilitas; d. Memotivasi Badan Publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan bebas dari KKN; e. Mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat.

Definisi Informasi Publik : Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU KIP ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Jenis-Jenis Informasi : 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; 4) Informasi yang dikecualikan; 5) Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan.

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (Pasal 9 UU KIP) •

Informasi mengenai laporan keuangan dari Badan Publik;

•

Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;

•

Informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (Pasal 10 UU KIP) Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, seperti bencana alam, endemi (wabah penyakit), dan sebagainya.

Informasi yang dikecualikan (Pasal 17 UU KIP) •

Informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum;

•

Hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

•

Informasi yang apabila dibuka dapat membahayakan keamanan dan pertahanan negara;

•

Informasi yang mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

•

Informasi yang merugikan ketahanan ekonomi nasional dan hubungan luar negeri;

•

Informasi yang mengungkapkan akta otentik bersifat pribadi (wasiat seseorang);

•

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan (PasaL 52 UU KIP) Informasi publik selain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan, yang dapat diperoleh berdasarkan permintaan. Pengertian Badan Publik meliputi: •

Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif;

•

Badan

lain

yang

fungsi

dan

tugas

pokoknya

berkaitan

dengan

penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari

anggaran

pendapatan

dan

belanja

negara

dan/atau

anggaran

pendapatan dan belanja daerah; dan •

Organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Komisi Informasi adalah lembaga independen yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi.

Komisi Informasi terdiri dari: •

Komisi informasi pusat, beranggotakan 7 (tujuh) orang;

•

Komisi informasi provinsi, beranggotakan 5 (lima) orang;

•

Komisi informasi kabupaten/kota (jika diperlukan), beranggotakan 5 (lima) orang.

Penyelesaian sengketa Informasi Publik Sengketa informasi publik diselesaikan melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi oleh komisi informasi •

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan mengedepankan asas musyawarah untuk mencapai mufakat (win-win solution) dengan perantara komisi informasi;

•

Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui lembaga pemutus: •

Ajudikasi non-litigasi adalah penyelesaian sengketa ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan;

•

Ajudikasi litigasi adalah penyelesaian sengketa ajudikasi di pengadilan.

Penyelesaian sengketa Informasi Publik (gugatan & kasasi) •

Apabila sengketa informasi tidak dapat diselesaikan pada tingkat komisi informasi, penyelesaian sengketa dilanjutkan dengan pengajuan gugatan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah badan publik negara dan pengajuan gugatan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah badan publik non pemerintah.

•

Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara / pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada mahkamah agung selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara / pengadilan negeri.

Dasar Hukum Penyusunan RPP •

Pasal 20 ayat (2) UU KIP: “Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan peraturan pemerintah.”

•

Pasal 58 UU KIP: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ganti rugi oleh badan publik negara diatur dengan peraturan pemerintah”

Pertimbangan tertulis Badan Publik •

Badan publik membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

•

Pertimbangan tertulis tersebut ditetapkan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) atas persetujuan pimpinan badan publik yang bersangkutan, dan dapat diakses oleh setiap pemohon informasi publik.

Jangka waktu informasi yang dikecualikan (Pasal 17 UUKIP) •

Informasi yang terkait dengan proses penegakan hukum: 30 (tiga puluh) tahun

•

Informasi terkait perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat: 30 (tiga puluh) tahun

•

Informasi terkait pertahanan keamanan negara, kekayaan alam, ketahanan ekonomi nasional, kepentingan luar negeri: tidak terbatas (informasi ini dapat dibuka atas izin presiden ri berdasarkan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik).

•

Informasi terkait isi akta otentik pribadi atau wasiat, rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat antar/intra badan publik: tidak terbatas

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) •

PPIDdi lingkungan Badan Publik negara yang berkedudukan di pusat adalah jabatan struktural eselon 1B atau eselon 2B.

•

PPID di lingkungan Badan Publik negara yang berkedudukan di daerah Provinsi adalah jabatan struktural eselon 2B atau eselon 3B.

•

PPID di lingkungan Badan Publik negara yang berkedudukan di daerah kabupaten/kota adalah jabatan struktural eselon 2B, eselon 3B, eselon 4B atau jabatan fungsional.

(Eselonisasi PPID setingkat lebih rendah dari pimpinan badan publik yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugasnya PPID dapat dibantu oleh pejabat fungsional). •

PPID selain di lingkungan badan publik negara ditetapkan oleh pimpinan badan publik yang bersangkutan.

Pelayanan Informasi Publik •

Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat dan benar, dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga tidak menyesatkan.

•

Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Ketentuan mengenai sanksi  Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).  Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak 10 juta rupiah.

Pidana Denda •

Pembayaran pidana denda yang menjadi tanggung jawab badan publik negara, dibebankan pada apbn/apbd sepanjang pejabat publik yang bersangkutan melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya (Intra Vires).

•

Apabila pejabat publik terbukti melakukan tindakan di luar tugas pokok dan fungsinya dengan melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya (Ultra Vires), pembayaran pidana denda menjadi tanggung jawab pejabat publik yang bersangkutan.

Ganti Rugi Ganti rugi berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Iinformasi Publik yang mengakibatkan adanya kerugian materil yang diderita oleh penggugat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Ketentuan Peralihan  UU KIP berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan. hal ini didasarkan pada pertimbangan hal-hal sebagai berikut:  Pelaksanaan sosialiasi / edukasi;  Penyusunan rancangan peraturan pemerintah;  Pembentukan komisi informasi beserta juknis dan juklak-nya;  Persiapan infrastruktur ICT.  Penyusunan

dan

penetapan

peraturan

pemerintah,

petunjuk

teknis,

sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksaaan undang-undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Hadirin Peserta Rakerda yang berbahagia, Penutup  Sehubungan dengan Keterbukaan Informasi Publik, maka Humas Pemerintah harus memperkuat data base sebagai sumber informasi; mampu melakukan defining problems of public relations atau fact finding; membuat planning and programming; mampu membuat taking action and communicating; evaluating program; melakukan strategi media relations yang efektif ;serta selain menggunakan media massa, juga perlu membuat house journal (media lembaga) yang efektif.  Langkah humas ke depan, tercakup menentukan tujuan komunikasi dan tujuan

organisasi;

menentukan

public

sasaran;

menerapkan

strategi

komunikasi efektif; bagaimana merancang dan menyampaikan pesan kepada khalayak, saluran media apa yang dapat mencapai khalayak serta siapa sumber informasi utama.

 Untuk bisa membangun citra positif pemerintah, humas harus bekerja secara profesional dan konsisten, selain harus ada upaya perbaikan kinerja pemerintahan yang bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.  Oleh karena itu berbagai institusi pemerintahan harus segera melakukan perbaikan sarana kerja dan peningkatan pengetahuan serta wawasan petugas/pejabat humas, guna menyikapi tantangan berat itu.

Hadirin Peserta Rakerda yang berbahagia, Demikianlah materi tentang kehumasan yang dapat saya sajikan pada hari ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sukses Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama se-Sumatera Utara.

Wassalamualaikum Wr Wb. Medan, 26 Januari 2011

Drs. H. Eddy Syofian, M.AP.

INSTRUKSI KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN NOMOR : W2-A/535/OT.01.1/I/2011 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN RAPAT KERJA DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN DAN PENGADILAN AGAMA SE SUMATERA UTARA TAHUN 2011 KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Se Sumatera Utara tahun 2011 Nomor : W2-A/534/OT.01.1/I/201, tanggal 27 Januari 2010, maka dipandang perlu mengeluarkan Instruksi tentang pelaksanaannya. Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ; 2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ; 3. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 ; 4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 ; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 ; 6. Keputusan KMA. RI Nomor : Kep/004/SK/II/1992. 7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1996. MENGINSTRUKSIKAN

Kepada

: 1. 2. 3. 4.

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Medan; Ketua Pengadilan Agama Se Sumatera Utara; Wakil Ketua Pengadilan Agama Se Sumatera Utara; Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Se Sumatera Utara.

Pertama

: Untuk segera menjabarkan dan melaksanakan Hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Se Sumatera Utara tahun 2010 Nomor W2A/534/OT.01.2/I/2011 sebagai Pedoman Kerja Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Se Sumatera Utara Tahun 2011 sesuai dengan bidang tugas dan wewenang masing-masing.

Kedua

: Segera membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk lingkungan masing-masing satuan Kerja baik bidang Kepaniteraan maupun bidang Kesekretariatan dan bidang pelayanan Publik.

Ketiga

: Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Keempat

: Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal Ketua,

: :

Medan 27 Januari 2011

Drs. H. Soufyan M. Saleh, SH.

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN NOMOR : W2-A/534/OT.01.2/I/2011 TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN RAPAT KERJA DAERAH TAHUN 2011 SEBAGAI PEDOMAN KERJA PENGADIALAN TINGGI AGAMA MEDAN DAN PENGADILAN AGAMA SE SUMATERA UTARA TAHUN 2011 KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN Menimbang

: Keputusan Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Se Sumatera Utara yang diselenggarakan dari tanggal 25 s.d 27 Januari 2011di Parapat.

Mengingat

: Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama di dalam pembangunan hukum bagi masyarakat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama se Sumatera Utara tersebut di atas sebagai program kerja Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Se Sumatera Utara Tahun 2011. M E M U TU S K A N

Menetapkan : Pertama : Mengesahkan hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Se Suamtera Utara Tahun 2011 sebagai pedoman kerja tahun 2011 sebagaimana terlampir. Kedua : Keputusan Rapat Kerja tersebut untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Se Sumatera Utara. Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal Ketua,

: Medan : 27 Januari 2011

Drs. H. Soufyan M. Saleh, SH

C. BIDANG PERMASALAHAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI 1. Permasalahan Teknis Persidangan. a. Mendukung untuk menerapkan hasil

keputusan dalam buku pintar

Bintek ; b. Permasalahan : Kuasa hukum yang terdiri dari beberapa orang harus menandatangani surat Kuasa secara formil dan hadir dipersidangan secara inperson dan apabila ada beberapa kuasa yang tidak menanda tangani

maka terhadap yang tidak menanda tangani surat kuasa

tersebut tidak diperbolehkan mengikuti jalannya persidangan ; c. Surat Kuasa Khusus yang hanya mencantumkan untuk salah satu jenis perkara

tidak dibenarkan lagi untuk dijadikan surat Kuasa Khusus

untuk gugatan lainnya dan dalam surat kuasa khusus harus mencantumkan tempat beracara (PA, PTA, MA); Misalnya Surat Kuasa khusus yang digunakan untuk cerai gugat tidak diperbolehkan lagi untuk dijadikan surat kuasa khusus harta berama ; d. Surat Kuasa Istimewa dapat dibuat dihadapan Panitera yang ditanda tangani penerima dan pemberi kuasa dan Panitera ; e. Perempuan tidak boleh menerima Kuasa Istimewa untuk pengucapan ikrar thalak didepan persidangan ; f. Sidang perdamaian harus menghadirkan inperson, tidak dapat hanya dihadiri kuasanya kecuali negeri

Tergugat atau Termohon berada diluar

dapat memberikan kuasa istimewa dan surat kusa istimewa

tersebut tidak dapat dipergunakan untuk sidang selanjutnya ; g. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 komisi III

sependapat dengan hasil rakerda empat badan

peradilan tahun 2010 ; h. Permohonan/Gugatan perceraian

yang diajukan oleh anggota

TNI/POLRI tetap memperhatikan tatacara pelaksanaan perceraian bagi anggota TNI/POLRI ;

2. Permasalahan Administrasi Perkara. a.

Besaran

Biaya Discente ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama

masing-masing dan dituangkan dalam Surat Keputusan ; b.

Untuk menyambuti temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan perlu menciptakan sistim akuntasi dalam hal keuangan perkara secara menyeluruh dalam bentuk Buku Kas Keuangan Perkara sehingga perlu peninjauan

terhadap POLABINDALMIN tentang

keuangan perkara ; c.

Seluruh kekurangan biaya perkara yang dalam proses banding , Kasasi maupun

PK adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk

memerintahkan para pihak menambah panjar biaya perkara ; d.

Besarnya Radius panggilan agar dikordinasikan dengan Pengadilan Negeri setempat agar tidak terjadi perbedaan yang signipikan ;

e.

Pemungutan PNBP supaya konsisten sesuai PP 53 tahun 2008

3. PERMASALAH ORGANISASI NON DINAS. a.

IKATAN HAKIM INDONESIA ( IKAHI ) 1) Mendukung pelaksanaan program kerja IKAHI . Daerah Sumatera Utara. 2) Mengaktifkan kegiatan IKAHI

Pengadilan Agama Se Sumatera

Utara dibidang kajian hukum dan Pedoman perilaku Hakim. 3) Memfungsikan Medan

Anggota IKAHI Daerah yang berasal dari

untuk pembinaan kepada anggota IKAHI

PTA

Cabang

Pengadilan Agama Se Sumatera Utara . 4) Mengupayakan dan mengusulkan agar setiap anggota IKAHI Cabang PTA Medan dan IKAHI cabang PA se Sumatera Utara memiliki kartu anggota IKAHI dari pengurus IKAHI pusat. 5) Mengupayakan agar setiap anggota IKAHI PTA dan PA se Sumatera Utara menjadi peserta dana sosial Hakim, dan memperoleh kartu anggota. 6) Mendukung hasil kesepakatan Pengurus IKAHI Daerah tentang uang duka bagi Hakim sebesar Rp.100.000.- (seratus ribua rupiah). 7) Mengupayakan bantuan bagi hakim dan keluarganya yang tersangkut dengan hukum;

b. IKATAN PANITERA SEKRETARIS PERADILAN INDONESIA (IPASPI) 1) Melaksanakan

program

kerja

IPASPI

pusat

sebagaimana

mestinya. 2) Mengaktifkan kegiatan IPASPI dan menerbitkan Kartu Anggota IPASPI 3) Mengaktifkan iuran anggota masing masing cabang sesuai kesepakatan

guna untuk menunjang kegiatan IPASPI yang telah

di programkan 4) Mengupayakan bantuan bagi seluruh jajaran Kepaniteraan dan Kesekretariatan dan keluarganya yang tersangkut dengan hukum,

c. PERSATUAN TENIS WARGA PERADILAN ( PTWP ) 1) Mendukung program kerja PTWP daerah Sumatera Utara; 2) Melaksanakan pembinaan secara berkala oleh pengurus PTWP Daerah kepada anggota PTWP Cabang Pengadilan Agama Se Sumatera Utara; 3) Mengadakan tournament perorangan untuk memperkuat tim PTWP Pengadilan Agama 4) Mempersiapkan pelaksanaan turnamen tenis PTWP. Daerah Sumatera Utara pada bulan Juni 2012 di Tebing Tinggi; 5) Mempersiapkan Team PTWP Daerah Sumatera Utara untuk mengikuti

Turnamen

PTWP

Nasional

tahun

2012,

dengan

melakukan latihan latihan yang efektif dan pertandingan uji coba baik diwilayah Sumatera Utara maupun wilayah lainnya. 6) Mendukung

penyempurnaan

pembangunan

lapangan

tenis

Persatuan Tenis Warga Peradilan Daerah Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan biaya swadana dari PTWP Daerah, PTWP cabang PTA Medan dan Pengadilan Agama Se Sumatera Utara maupun sumbangan lainnya; 7) Mengaktifkan iuran anggota PTWP Daerah PTA Medan sesuai ketentuan PTWP Pusat dan iuran lain sesuai program kerja Persatuan Tenis Warga Peradilan Agama Sumatera Utara .

Daerah Pengadilan Tinggi

d. BAPOR 1) Membentuk pengurus BAPOR

di PTA Medan dan setiap

Pengadilan Agama se Sumatera Utara. 2) Menentukan olah raga yang diminati selain olah raga tenis dan melaksanakan kegiatan tersebut sebagaimana mestinya. 3) Megadakan

iuran untuk BAPOR sesuai ketentuan Pengadilan

Agama masing-masing.

e. KOPERASI 1) Meningkatkan usaha koperasi Pengadilan Tinggi Agama Medan dan masing-masing Pengadilan Agama Se Sumatera Utara yang dapat mensejahterakan anggota. 2) Membuka unit-unit usaha baru yang layak dan menguntungkan ; 3) Melaksanakan RAT setiap akhir tahun.

f.

KORPRI Meningkatkan peran serta anggota KORPRI dalam mendukung program kerja masing masing unit kerja termasuk program kerja organisasi non dinas yang telah ditetapkan.

g. DHARMA YUKTI KARINI Meningkatkan dukungan kegiatan-kegiatan Dharmayukti karini.dan Keluarga Besar Ibu-Ibu Pengadilan Agama

h.

DANA SANTUNAN HAKIM DAN PEGAWAI 1) Menetapkan dana santunan hakim sebesar Rp.15.000 dan pegawai sebesar Rp.10.000 setiap orang setiap bulan.terhitung mulai berlaku bulan Maret tahun 2011 ; 2) Menetapkan pemberian santunan kepada hakim yang meninggal dunia,

kepada keluarganya

sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta

rupiah)

dan

yang

bagi

pegawai

meninggal

dunia

keluarganya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

kepada

3) Menetapkan memberikan santunan kepada hakim

yang pindah

tugas dari wilayah Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara dan yang pensiun sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dan kepada pegawai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan bahwa hakim atau pegawai tersebut telah bertugas dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara minimal selama 18 bulan dan telah ikut aktif membayar iuran santuanan hakim dan pegawai tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Medan setiap bulan.

i.

UNIT PENGUMPUL ZAKAT 1) Membentuk organisasi Unit Pengumpul zakat disetiap Pengadilan Agama yang belum memiliki UPZ. 2)

Meningkatkan kegiatan dan aktifitas UPZ disetiap Pengadilan Agama Se Sumatera Utara.

3) Mendistribusikan zakat sebesar 25% oleh

UPZ dan 75%

dikembalikan kepada yang bersangkutan ;

4. LAIN-LAIN ; a.

Masalah Visi misi Pengadilan Agama SeSumatera Utara tetap sama namun

moto

masing-masing

Pengadilan

diserahkan

kepada

Pengadilan yang bersangkutan dan segera dibuat dan mengirimkan motto tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Medan ; b.

Merekomendasikan

agar

para

pimpinan

pengadilan

agar

lebih

memperhatikan pemerataan fasilitas para hakim dan seluruh jajaran pengadilan ; c.

Mensukseskan

program Justice Award

2011 dan sekaligus

melaunching buku Pintar Bintek, Biografi; d.

Melaksanakan Study Banding ke Negara –Negara Asean Dana Swadana

dengan

Tim Perumus 1.

Drs. H. Syaifuddin, SH., M.Hum

2.

Drs. Darmansyah, SH., MH

3.

Drs. Misran, SH

4.

Drs. H. Haspan Pulungan, SH

5.

Drs. Al Azhari, SH., MH

6.

Drs. Abd. Khalik, SH

7.

Syaiful Alamsyah, S.Ag., SH., MH

8.

Drs. H. Paet Hasibuan, SH., MA.

9.

Drs. Jamalaba Malau, MH

10. Drs. M. Amin, SH., MH 11. H. Hilman LUbis, SH 12. Salim Umar Capah, S.Ag 13. Darsono, SH 14. Drs. NIzamuddin