lalu, dan dengan semangat reformasi tentunya kita akan memulai dengan

PIMPINAN SIDANG/KETUA KOMISI

N (Ir. Sadjarwo Sukardiman,

MM)

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara ketua Bappenas beserta yang

terhormat seluruh jajarannya. Yang saya hormati, Saudara Dirjen Anggaran beserta jajarannya. Dan yang terhormat rekan-rekan anggota komisi

tV DPR RI.

Dengan

mengucapkan syukur Alhamdulillah pada malam ini kita memulai dengan pertemuan rapat

dengar pendapat dengan yang terhormat rekan-rekan Kepala Bappenas bersama yang terhormat Dirjen Anggaran, dengan Komisi [V. Dalam rangka kita memulai melakukan persiapan penyusunan Anggaran RAPBN 2001, dimana anggaran 2001 merupakan mulainya

kita melakukan pemulihan dan kebangkitan kembali, diharapkan demikian, setelah anggaran 2000 ini transisi, yang segala sesuatunya tentunya harus kita selesaikan di tahun 2000 ini.

Berbicara mengenai persiapan anggaran, tentunya kita akan mengevaluasi pekerjaanpekerjaan lalu, dan dengan semangat reformasi tentunya anggaran 2001 yang akan datang.

dari anggota Komisi

kita akan memulai

dengan

Di dalam hal ini perlu kami sampaikan, bahwa yang hadir

tV berjumlah 31 anggota, dari 54 anggota Komisi IV.

Sehingga telah

memenuhi qtnrum untuk bisa berlangsungnya rapat dengar pendapat ini sesuai Pasal

(1) tatib DPR. Dengan demikian rapat ini akan kita mulai pada sekarang

ini

9l

ayat

19.30 sampai

dengan 23.30 waktu lndonesia bagian barat, sesuai dengan Pasal 68, dalam soal waktr.r. Di dalarn kesempatan ini karni telah menyampaikan pefianyaan tertulis kepada yang terhonnat

Kepala Bappenas, yang menyangkut berbagai hal menyangkut kebijaksanaan operasional dalam pelaksanaan GBHN 1999. Dengan demikian diharapkan, dalam kita mernulai dengan anggaran 2001 nanti cukup jelas pelaksanaan di lapangan dengan semangat mendaerahkan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknis fisik. sehingga rrraksud dari otonomi daerah dapat

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan-pertanyaan memang didasari atas hasil

kurjungan Komisi tV baik ke Sumatera Barat, Jambi, Irian Jaya, h'ian Barat dan Maluku, sesuai dengan apa yang telah disernboyankan sebagai Kawasan Indonesia Timur. Namun rupanya hasil-hasilnya perlu nrendapatkan penjelasan dari Saudara Kepala Bappenas. Dan

juga dari pengalaman lalu, tenryata tugas DPR di dalanr anggaran sartrpai satuan tiga, tidak menjangkau bantuan luar negeri yang akhimya kita belum jelas pelaksallaan di lapangannya,

baik pengendaliannya, urauplrrr manfaat dan target yang disasar. Saudara Kepala Bappenas dan Dirjen Arrggaran yang sava homati, dalam kesempatarr ini

kanri akau nlenyampaikan waktu kepada Saudara Kepala Bappenas dan Dirjen Anggaran t>'anl't<.t.F

R

apat Deryt<+r Pe-n^dapat dengtan'

K ott+j u

f y DP/? R.t -

untuk menyampaikan penjelasan-penjelasan yang sifatnya prinsipil secara garis

besar,

namun nantinya"akan dijabarkan lebih ditail oleh kawan-kawan Komisi IV. Untuk itu waktu

kami persilakan untuk Saudara Kepala Bappenas, dan nanti mengenai anggaran, bantuan luar negeri dan sebagainya nanti dari yang terhormat Saudara Dirjen Anggaran. Waklu kami persilakan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dengan ini rapat kami buka.

KEPALA BAPENNAS @r. Djunaedi Hadisumarto) Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam bagi

kita semua. Bapak Pimpinan Sidang, Ibu, dan Anggota Komisi tV yang kami hormati,

Atas pertanyaan tertulis yang telah Bapak dan Ibu ajukan beberapa hari yang lalu, kami telah menyampaikan jawaban tertulis kepada Pimpinan

Komisi IV. Pada kesempatan ini

perkenankan kami menyampaikan pokok-pokok dari jawaban tertulis tersebut.

Kami mulai dengan pertanyaan mengenai peranan Bappenas dalam proses penpsunan kebijaksanaan dalam kerangka melaksanakan amanat GBHN. Sesuai dengan Keppres 138

Tahun 1999, Bappenas berkewajiban menyusun rencana pembangunan nasional yang sekarang

ini

dinarnakan PROPENAS, yang

di

dalamnya rneliputi pula pembangunan

infrastruktur. Dalarn menyustul PROPENAS ini Bappenas berkoordinasi dengan berbagai lernbaga dan menampung secara terbuka masukan dari kalangan-kalarrgan pemerintah, masyarakat, rnaupun dari aspirasi daerah. Sampai saat ini, pen)rusunan PROPENAS telah sarnpai pada tahapan final dan dalam waktu

dekat akan kanti serahkan oleh Presiden kepada DPR untuk konsultasi. Ini sesuai anranat

dali Tap [V dari GBHN tahur 1999, di mana kemudian nantinya akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Selanjutnya PROPENAS akan dirinci dalanr Rencana Pembangupan

Tahuran atau Repeta yang nternuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Ncgara tahunan di mana ini nantinya akan diur-rdangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana pembangutan nasional ini akan dijabarkan dalanr Rencana Strategis oleh departemen atau lembaga terkait, dan dalarn PROPEDA oleh clae rah. ini salah satu ciri nrengapa sudah terjacli

A-atu,Lr tp

R ap

at: D engra.r f enaap at azngan,

K oma u

U O fn fe t -

desentralisasi dari perencanaan. Sehingga Propenas itu hanya mengacu pada isu-isu nasional besar, sedangkan Renstra-Renstranya dilakukan baik oleh departemen teknis maupun oleh

propinsi ataupun kabupaten atau kotamadia.

Kemudian mengenai

alir

proses penentuan kebijaksanaan yang ditempuh dengan

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya

ketiga Peraturan Perundang-Undangan tersebut pembagian tugas dan tanggung jawab antar tingkatan pemerintah yaitu: Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/I(ota menjadi lebih jelas. Dalam proses peralihan, tentu ada Pemda yang belum dapat melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya. Untuk menanggulangi hal tersebut, daerah-daerah yang bersangkutan dapat melimpahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah Propinsi maupun kepada Pemerintah Pusat.

Selanjutnya mengenai pertanyaan tentang kebijakan yang disusun Bappenas dalam menyiapkan rencana program Bidang-Sektor dalam kerangka menyelenggarakan keandalan

kemampuan pelayanan infrastruktur, saat

ini

Bappenas menyiapkan rencana program

pembangunan yang didasarkan pada Garis-garis Besar Haluan Negara yang dijabarkan ke dalam kerangka ekonomi makro dalam jangka pendek dan menengah. Berdasarkan kerangka

tersebut kemudian ditetapkan strategi, kebijakan, sefia program masing-masing sektor temrasuk kendala yang dihadapi, dalam dokumen PROPENAS yang saat

ini

sudah dalam

tahap penyelesaian.

Dalanr draft PROPENAS tersebut, infi'astruktur diperlukan terutama sebagai penunjang pokok untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan. Secara singkat rencana pembangunan infi'astruktur dalam

lima

talrun

nrerrdatang mencakup tiga strategi pokok. Pertoma, mempertahankan tingkat jasa pelayanan

prasarana. Kedua, melanjutkan restrukturisasi dan refornrasi

di

bidang prasaratra. Datt

keliga, meningkatkan aksesibilitas niasyarakat terhadap jasa pelayanan prasaratra terutarna dalanr penyediaan prasarana perintis.

Beralih pada masalah penggalian dan penyerasian anggaran Pusat dan Daerah, dapat kanti sampaikan bahwa dengan bellakunya Undang-Undang Nonror

25 tahun i999,

daerah

Plopirrsi dan Kabupaten/l(ota memiliki sumber penerirlaan daerah sebagai berikut: perlamct

traru k-t'"P Ra.pa.t' Dengtar Pendctpat deagla,tu Kot n4 0 fV Dfr?

-

Rf

dari Pendapatan Asli Daerah atau PAD; kedua dari Dana Perimbangan yang terdiri dari bagian daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus; ketiga pinjaman daerah yang

bersumber dari dalam dan luar negeri; dan keempal penerimaan lain-lain yang sah. Dari keempat sumber tersebut, dana perimbangan merupakan komponen baru yang dilaksanakan sebagai perwujudan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Selama masa transisi,

yaitu Tahun Anggaran 1999/2000 dan Tahun Anggaran 2000, Bappenas telah ikut mendorong pros€s des,entralisasi dengan rnelakukan secara konsisten upaya pengalihan DIP

sektor menjadi dana pembangunan daerah atau DPD, yang penggunaannya banyak ditentukan oleh daerah sendiri. Sedangkan mengenai dana bantuan luar negeri, dalam Pasal 11 sampai dengan 14 Undang-

Undang Nomor 25 tahun 1999 diatur ketentuan daerah dalam melakukan pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri itu melalui pemerintah pusat yang berarti bahrva pemerintah

pusat akan melakukan evaluasi dari berbagai aspek mengenai dapat tidaknya usulan

pinjaman daerah untuk diproses lebih lanjut. Pinjaman tersebut dilakukan

dengan

memperhatikan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajibannya dan dengan persetujuan

DPR Propinsi atau DPR Kabupaten/I(ota. Dalam hal pemerintyah daerah tidak

dapat

memenuhi kewajiban pembayaran atas pinjaman daerah, maka pemerintah pusat dapat memperhitungkan kewajiban tersebut dengan Dana Alokasi Umum kepada daerah.

Berbagai aturan pokok yang telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tersebut masih perlu dielaborasi dalam berbagai peraturan telaris pelaksanaan. Saat ini

tengah disiapkan peraturan pemerintah mengenai perimbangan keuangan dan pinjaman

daerah, yang dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan. Disamping menyiapkan

itu,

juga Rencana Undang-Undang Pinjaman Luar Negeri dan

Bappenas

pedoman

penyllsunan kerangka acuan kerja, studi kelayakan, dan standar penilaian yang digunakan

untuk penyusllnan rencana dan penilaian prograrn dan proyek pembangunan, khtrsusnya yang dibiayai dengan pinjarnan luar negeri.

Mengenai alir proses sumber dana luar negeri pada Pemerintah Pusat (Depadenten, Daerah)

dari berbagai bentuk pinjaman untuk progranr proyek infiastruktur dapat karni jelaskan bahwa kebijaksanaan dan program pinjaman atatr l'ribal'r luar negeri dikoorclinasikan oleh

Kantor Mer-rko Ekuin, Departemen Keuangan, dan Bappenas. Langkah ini diternpuh agar pelaksanaaunya konsisten dengan kebijaksanaall makro ekonomi dan keuansan nasional. tt'a*u/
Selanjutnya penjabaran kebijakan tersebut dalam bentuk perencanaan dan usulan proyek pembangunan yang akan dibiayai dari pinjaman dan atau hibah luar negeri dilakukan oleh Bappenas bersama-sama dengan departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departeman

teknis selaku penanggung jawab sektor. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku saat ini, khususnya untuk tahun anggaran

2000 proyek-proyek pembangunan termasuk proyekaroyek infrastruktur yang diusulkan untuk dibiayai dana luar negeri disampaikan oleh departemen atau kmbaga Pernerintah

Non Departemen yang benangkutan kepada Bappenas. Selanjutnya Bappenas melakukan penilaian atas usulan-usulan tersebut yang k€mudian disarnpaikan kepada negara-negara potensial pemberi pinjaman. Apabila telah dicapai kesepakatan dengan pemberi pinjaman atau hibah luar negeri, kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk persetujuan antar pemerintah dan/atau naskah perjanjian pinjaman luar negeri. Dalam hal perjanjian hutang luar negeri maka Menteri Keuangan yang akan menandatangi pinjaman luar negeri tersebut. Kesepakatan

ini menjadi dasar

penyusunan dokumen anggaran bagi proyek-proyek yang

dibiayai pinjaman maupun hibah luar negeri.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, pada dasarnya Pemerintah Daerah dapat melakukan peminjaman dari sumber dana luar negeri.

Namun hal

ini memerlukan

persetujuan Pemerintah Pusat. Mengingat sampai saat ini

peraturan mengenai tata cara perninjaman tersebut belum ditetapkan, sesuai dengan ketentuan yang pada saat

ini

rnasih berlaku, proyek-proyek yang diusulkan Pemerintah

daerah untuk dibiayai sumber dana luar negeri dikoordinasikan dan disampaikan ke Pemerintah Pusat melalui Departemen atau Lembaea Pemerintah Non Departemen telmis terkait.

Dalam hal sistem pengendalian pelaksanaan proyek Bappenas rnelakukan apa yang disebut sebagai Evaluasi Kinerja Proyek Pembangr.uran atau disingkat EKPP. EKPP mensyaratkan

agar setiap proyek pembangunan yang diusulkan sejak tahap perencanaan

telah

mengidentifikasi indikator-indikator kinerja dalanr suatu spektrr.rnr perencanaan yang lengkap yang rneliputi: inputs, outpuls, results, bene.fits, dan intpacls. Selanjutnya hasil

analisis EKPP diserahkan kepada instansi terkait untuk dryadikan bahan nrasukan dalanr penyllsunan progranl

tz'ct

ttt krt-p

R

di tahun

anggaran nrendatang. Dengan adanya ketetapan tersetrut

apa.t Den6ral- Penfurpat' dzn6ra,n,

Kot

nt-t, f V D PR -Rf

diharapkan pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan lebih efektifdan efisien serta terarah pada pencapaian sasaran sesuai rencana.

Di samping me'lalui

mekanisme di atas, pada masing-masing program juga dikembangkan

mekanisme pengendalian pelaksanaan program, antara lain dengan memberikan bantuan teknis kepada daerah untuk membantu mempercepat proses pelaporan pelaksanaan program

di

daerah; memperbaiki format-format pelaporan; serta penyempurnaan mekanisme

pemantauan lapangan.

Beralih kepada masalah kebijaksanaan Tata Ruang Nasional. Berdasarkan arahan GBHN,

maka program penataan ruang akan diarahkan untuk: pertama

meningkatkan

penyelenggaraan kegiatan perencanaan tata ruang yang efektif, transparan dan partisipatif;

yang kedua mengembangkan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan ruzrng yang tertib berdasarkan rencana tata ruang; dan ketiga meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang

untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pendayagunaan sumber daya alam

secara

berkelanjutan.

Untuk rnencapai tujuan di atas kebijaksanaan yang diambil adalah: pertama memantapkan

sistem perencanaan tata ruang dengan meningkatkan ketersediaan rencana tata ruang wilayah, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan khusus yang dilakukan secara transparan, partisipatif, dan sesuai dengan kaidah perencanaan; yang kedua meningkatkan ketertiban pemanfaatan ruang melalui penyediaan rencana rinci tata ruang

dan melengkapinya dengan kebijakan, peraturan-peraturan, standar mekanisne perijinan dalanr pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang; yang ketiga meningkatkan

kapasitas kelembagaan penataan ruang melalui pengembangan prosedur dan mekanisme, pengembangan organisasi, pemasyarakatan prinsip penataan t'uang, termasuk mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam penyusunan rellcana, perwujudan pernanfaatan ruang, dan

pengeridalian pemanfaatan ruatrg. Adapun kebijaksanaan operasionalnya adalah: pertoma penrantapan sistem pel'encanaan tata ruaug, kedua peningkatan ketertiban penranfaatan rtrallg, dan ketiga pettgenrbangan kapasitas kelenrbagaan perrataart rllaug. Mengenai kebijakan pengembatrgan dan penrbaugturan Kawasan Tir-nur lndonesia atau K'll, pada waktll yang lantpau kebijakan pengenrbangan tersebut lebih didasarkan pada upaya utrtuk tnet'uperkecil ketidakseirubangan penrbangunan antara I(awasap Barat I'clo'esia dan

/7 a-p

at

D engr+zr

f enda,p a.t d*-ngaa, K o**l u f V D fl ? R I -

Kawasan Timur lndonesia, sehingga kebijakan Pemerintah waktu itu juga lebih berorientasi pada sektor-sektor pembangunan ekonomi. Hasil dari kebijaksanaan tersebut sudah mulai nampak meskipun belum secara signifikan.

Kemudian mengenai p€rsyaratan per€ncanaan pada Departemen/Instansi atau Daerah pelaksana progam proyek kawasan peng€mbangan ekonomi terpadu, Bappenas telah membentuk Badan Pengelola KAPET untuk mengkoordinir seluruh kegiatan

di

masing-

masing KAPET. Lingkup kegiatan unit ini adalah dalam mengembangkan sistem informasi

dan database KAPET, pelayanan dan perizinan investasi, serta publikasi dan p,romosi rencana pengembangan ekonomi terpadu sesuai dengan r€ncana induk kawasan. Sedangkan

kepada departemen, arahan khusus yang diberikan adalah agar mendukung atau memprioritaskan aktivitas sektomya untuk menunjang pembangunan

di KAPET.

Kepada

Pemda diharapkan dapat mensinergikan perencanaan pengembangan KAPET dengan progam-program pembangunan daerah lainnya. Dengan perencanaan yang komprehensif

dan terkoordinasi tersebut, diharapkan KAPET berkembang menjadi

pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi, khususnya di luar Jawa dan Bali pada era otonomi daerah.

Terakhir mengenai banyaknya tuntutan berdirinya propinsi baru, kami berpendapat bahwa tuntutan-tuntutan tersebut agaknya layak disikapi sebagai keinginan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang sejalan dengan desentralisasi dan otonomi yang diharapkan pada

akhirnya bermuara pada peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan nrasyarakat. Namun demikian, dalarn suasana keterbatasan dana dan sumber daya manusia

yang kita hadapi sekarang ini, tuntutan tersebut perlu dipertirnbangkan secara lebih mendalam terutama ditinjau dari aspek pembiayaannya. Berdirinya pemerintahan daerah

yang baru akan membutuhkan suprastruktur, sarana, prasafana, serta konsekuensi biaya yang tidak sedikit. Demikian Bapak Pimpirlan pokok-pokok jawaban tertulis yang telah kanti sampaikan. Kiranya ini menjadi bahan untuk pendalaman selanjuttrya. Terima kasih. Wassalarnu'alaikum waraltnratullal-ri wabarakatuh.

PIMPINAN SIDANG/KBTUA KOMISI IV (Ir. Sadjarwo Sukardiman, MM)

Terima kasih yang terhorrnat Saudara Ketua Bappenas. Berikutnya saya nrohonkan penjelasan dari Saudara Dirjen Anggaran. Meskipun ticlak acia pertanyaan tertulis narlun

tra+u krt-p

R

apaf Dengar fen&zpat dengan' K otn&u f V D{4

-

R

I

pada garis besamya Komisi

IV ingin mendapatkan penjelasan mengenai

kebijaksanaan

prioritis anggaran. Juga menyangkut mengenai bantuan luar negeri. Alirnya, dan juga apakah itu dalam bentuk loanmauptxr bentuk trade. Kami persilakan.

DIRJEN ANGGARAN @r. Anshari Ritonga) Yang saya honnati, ketua Komisi

IV

dan seluruh anggota dewan, rekan dari pemerintah.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampaikan pada Tuhan Yang Matrakuasa. Pada malam

puji syukur

hari ini kami

kita

mendapatkan

kesempatan dan sangat berbahagia, bisa dimintakan penjelasan mengenai anggaran. Sebenarnya khususnya dengan pinjaman tadi, rekan kami dari Ketua Bappenas telah menjelaskan secara umum tentang prosedur peminjaman. Namun dalam kaitan pemasukan

pinjaman dalam anggaran kami dapat menjelaskan yaitu kami bagi dalam tiga hal. Yaitu dalam perencanaan pinjaman tersebut, dimasukan dalam anggaran dalam satu pihak, y4ng kedua adalah pernrosesan memperoleh pinjaman tersebut untuk merealisasi anggaran. Dan

yang ketiga adalah pelaksanaan daripada pinjaman tersebut untuk disesuaikan dengan anggaran yang kita kenal dengan satuan tiga. Sehubungan dengan ini perkenankan kami menjelaskan sedikit secara kronologis dalam pen)rusunan anggaran yang kemungkinan oleh

rekan saya dari panitia anggaran telah dijelaskan kepada Bapak, namun tidak ada salahnya kami jelaskan biar nampak di mana masuknya perencanaan tersebut dan di mana masuknya nanti ada pencantuman di dalarn APBN dan seterusnya pelaksanaan. Pertama-tama tentunya adalah kepada Bapak, sudah dikirimkan baik dari Menteri Keuangan dan juga mungkin dari Bappenas untuk peftama memberikan daftar usulan proyek dan daftar usulan kegiatal. lni

yang narrti mungkin ditindaklanjuti dengan proses yang sesuai kesepakatan dengan panitia anggaran yang

akan Bapak

laksanakan dari tanggal 19 sampai

kerjamrya. Berdasarkan usulan-usulan

itu rranti

5 Juli dengan mitra

akan nrasuk kepada pemerintah turtuk

nrembuat suatu perencanaan berapa kebutuhau anggaran peurbangunan dan

ber.apa

kebr.rtulian aliggaran rutin. Berdasarkan asumsi-asunrsi makro yang sudah disepakati antara

pemeriutah dan anggota deu'an kemarin, itu bersanra panitia anggaran, maka dibuat rencana

penerimaan. Oleli karerta itu retrcana penerimaan yang dibuat berclasarkan asumsi-asumsi

makro yang disepakati dan rencaua pengeluaran atau belanja baik turttrk rutin dar-r pembangunan akau menentukan nanti berapa defisit yang disetujui. Dari defisit tersebut trand krt-p

R

ap a,t D e-ngra*. ? en dztp

af

dz.ngt a,/u K ot

tu,ft/ f )/ D fl ? F I -

maka akan dibagi sumbemya, sebagain dari penerimaan dalam negeri, baik merupakan divestasi atau penjualan aset dan yang kedua adalah dari pinjaman luar negeri.

Nah

di sinilah mulai masuknya dari perencanaan.

Maka berapa pinjaman yang akan

disetujui anggota dewan adalah sebesar yang disetujui untuk defisit yang dimasukan di anggaran. Nah

di sinilah yang kami katakan perencanaan jumlah pinjaman. Proses dalam

pengesaharurya nanti, kemarin sudah disepakati, dengan panitia anggaran adalah pertama

jumlah yang disepakati ini tentunya belum kita bicarakan dari mana diperoleh, tetapi angka pinjaman itu disetujui. Penuangannya itu nanti dalam penyusunan satuan tiga, satuan tiga itu

adalah sampai kepada proyek, akan dijelaskan mana yang dibiayai dari pinjaman.

flash back kembali kepada antara 19 Juni sampai 5 Juli di mana

Berdasarkan penuangan dalam satuan tiga, tentu kalau saya anggota dewan yang terhormat, sesudah nanti proses

Komisi

I

sampai D( bekerja atau rapat kerja dengan mitra kerjannya akan membahas DUP

dan DUK yang diusulkan oleh departemen terkait atau instansi terkait sehingga Bapak anggota dewan yang terhormat dapat menyusun skala prioritasnya. Oleh karena itu, nanti satuan tiga yang diusulkan pemerintah, kita sudah sepakat

ini

akan dibahas oleh panitia

anggaran. Mekanismenya adalah satuan tiga yang disampaikan oleh pemerintah, nanti oleh

panitia anggaran akan diserahkan pada konisi-komisi untuk dibahas dengan metoda kerjanya, untuk memabahas satuan tiga. Dengan demikian pada prinsipnya atau kita katakan

kemarin seperti yang disepakati pemerintah dan anggota dewan,

di sinilah

persetujuan

pefiama. Jadi persetujuan tidak sarna dengan ratifikasi, itu kernarin jadi pembicaraan, tujuan

kita bahwa penggunaan dari pinjaman ini sudah disetujui, pengunaan yaitu sesuai dengan satuan tiga yang dibahas. Nah tinggal permasalahan sekarang adalah, dananya itu dari mana.

Itu belum ditentukan. Biasaya kalau tahun lalu waktr-r kita membahas pada anggaran tahrur

itu

2000, dimana panitia anggaran pada waktu

sudah memang begitu aktif, sesudah

disampaikan nota keuangan pada awal Januari. Maka pada rapat CGI pada bulan Pebruari,

ditentukanlah komitmen yang diperoleh dari negara-rlegara donor yang waktu itu sudah

dilaporkan 5,1 miliar, sehingga di Konrisi

IX

sebagai mitra kerja dari perrrerintah pada

waktu itu, diputuskan bahrva yang disetujui dari pinjaman itu, sebesar defisit yang disetujui

yaitu sebesar 4, 3 miliar. Dalam pelaksanaannya nraka pemerintah akan nrertcari diarrtara lender atau donatur yang akan

kita pakai tentu

siapa

berdasarkan pertinrbangan-

pertimbangan kondisi mulai daripada tingkat bunga yang paling nrene,untungkan, grass periode-nya yang paling lama, /ive lime atan masa pembayarannya yang lebih lama dan ttzzru,Lt1p

R

apa-t Dengar Pendapaz- de.ngrz.tt, KotnLl

u

f y D{47

-

R

I

kondisi-kondisi yang paling riogan. Dalam kesepakatan kdmarin, apabila dari kondisikondisi yang disepakati yang nanti dalam tahun 2001 yang akan kita terapkan ada yang tidak

dapat dipenuhi maka pemerintah harus memberitahukan dulu pada komisi-komisi atau pantia anggaran atas perubahan ini. Dengan demikian, dengan penggunaan dari pinjaman tersebut, mulai tahun 2001 kita harapkan sudah dengan persetujuan Bapak penggunaannya.

Karena sudah dituangkan memang dalam satuan tiga yang sudah dibahas sebelumnya. Permasalahan ialah, bahwa belum jelas dari siapa pinjamannya baru belakangan kita laksanakan. Perlu kami tambahkan bahwa commitment

fee misalnya kemarin dengan CGI

yang kita peroleh 5,1 miliar, itu belum tentu kita realisasi. Kita akan berupaya semaksimal

mungkin, dengan dana kita yang ada dengan kemampuan kita yang ada dari penerimaan dalam negeri. Apabila memang dari penerimaan dalam negeri tidak mendukung barulah kita manfaatkan komitmen yang sudah kita sepakati yang jumlahnya 4,3. Oleh karena itu, bisa saja nanti jumlah pinjaman yang kita setujui, temyata realisasinya lebih

kecil daripada yang

diharapkan. Belum tentu itu suatu ya atau tidak keberhasilan. Mungkin adalah keberhasilan

kita dalam memacu penerimaan dalam negeri. Namun apabila jumlahnya lebih besar dari itu, maka tetap seperti pembicaraan kemarin, harus lebih dahulu, dibicarakan dengan panitia,

Komisi D(. Demikian tambahan dari kami Pak, kurang lebihnya. Demikian terima kasih.

PIMPINAN SIDANGIKETUA KOMTSI IV (Ir. Sadjanvo Sukardiman, MM) Terima kasih. Yang terhormat Saudara-Saudara anggota dewan. Kesempatan kita wrtuk niernperdalam, mempertajam, hal-hal yang perlu kita mintakan penjelasan lebih lanjut. Waktu kami persilakan. Kita catat dulu.....Sebelah kanan.

ANGGOTA DBWAN (I Gusti Ngurah Sebudhie

- Fraksi rNllpotri)

....Pin-rpinan. Yang terhormat Ketr.ra Bappenas, Dirjen Anggaran, Bapak-Bapak dari tipt pernerintah. Saya hanya mohon penjelasart Pak, dinrana kejelasan yang saya minta acJala5 kejelasan kesepakatan yang kemarin antara Panitia Anggaran DPR dengan penrerintaS yang kebetulan Bapak Ketua Bappenas nlaupun Dirjen Anggaran dap ctari BI hadir sernua di sitLr.

Yang pertanla dari mekanisme dan siklLrs penrbicalaan pendahLrluan, penyampaian, dan petlrbahasan dan penetapan APBN 2001 ini kita kan untuk masing-prasing Ko'risi I sa'tpai traz
krtp

R a.p

ai D eagar

P e.ndap a"t

de-nf t eut,

K ot

nL t, f V D pR R I -

t0

D( itu mulai membahas mulai tanggal 19,20, dan seterusnya sampai

5

juli. Dari Komisi [V

Pak itu dimana nanti tanggal kalau misalnya di Komisi IV mulai tanggal 13 Pak, gitu. Tentu itu nanti di dalam pembahasan ini sesuai dengan kesepakatan yang kemarin itu kita akan membahas mengenai daftar usulan kegiatan. Kemudian daftar usulan pembangunan, atau

proyek. Dari daftar usulan kegiatan ini tentu dari yang sudah dibahas kemarin itu mengambil

dari realisasi anggaran rutin bulan Mei tahun 2000. Kemudian estimasi, formasi, mutasi, serta fungsi pokok dari organisasi. Kemudian pengamh pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 22 dan 25 tahun 99. Sedangkan terhadap daftar usulan pembangunan proyek itu skala prioritas mengacu kepada konsep Propenas. Nah ini mengenai Propenas

ini Pak kan

Komisi IV tidak semuanya punya.Baru panitia anggaran aja mempunyai. Nanti saya mohon penjelasan mengenai skala prioritas. Kemudian kebijaksanaan ekonomi makro, Undang-

Undang Nomor

22 dan 25 yang

sudah nanti akan diberlakukan. Oleh karena

itu Pak,

pertanyaan saya yang pertama Pak apakah antara Bappenas, Dirjen Anggaran, kemudian departemen-departemen maupun kementerian negara sudah sinkron mengenai rencana pembahasan yang rnulai tanggal 19

itu tentang DUK maupun DUT, karena di kesepakatan

kita kemarin itu ada klausul yang menyatakan bahwa kalau departemen ataupun kementerian negara sampai pada tanggal 12 Juni itu tidak menyerahkan daftar usulan proyek maupun

usulan kegiatan

ini, dipakai yang lalu. Kan begitu. Nah sekarang sudah tanggal 6 Pak.

Kemudian berkaitan dengan itu Pak, mengenai skala prioritas tentunya kami di Koniisi IV

itu kan ada Sub Komisi. Di masing-rnasing Sub Komisi juga tentunya akan mentberikan

IV ini kan akan muncul prioritas tertentu juga.

prioritas-prioritas tertentu. Nah dari Kornisi

Demikian juga nanti di antardepaftemen. Yang menjadi pertanyan saya mengenai prioritas

itu untuk pernbahasan seterusnya kan lnengacu pada konsep dari Propenas, untuk

skala

prioritas ini. Padahal kita sarna sekali belum pernah mendiskusikan dengan mitra kerja kita yang sebelum taliggal

l2 Jtuli ini. Sehingga kita akan membicarakannya setelah tanggal

19.

Padahal untuk paku yang sementara yang akan diberikan dari petnerintah kepada masingntasing depaftemen itr: kan sebelum tanggal

l9

sudah keluar sebagai acuan kita memt'rahas

DUP maupun DUK. Nah di sini saya nrelihat bahwa sebetulnya kita dari Komisi IV dengan

nritra kerja itr"r belurn sempat membahas itu tetapi alurnya kelihatan lebih donrinan dari konsep Propenas

itu

mengenai skala prioritas. Nah ini juea berkaitan, mengenai skala

plioritas ini, apakah semata-rnata basic atau dasarnya dari potensi ekonomi daerah. Atau mungkin karena pembukaan daerah-daearh yang terisolasi ataupun barangkali juga mungkir-r

h'ant

/<.t'r-p R a,p ct

t

D e.nguz,t' P e+rlap aZ' de..ngt

a*

K ot

nq u f V D PR

-

R

f

l1

faktor politik. Misalnya saja Pak, karena kita di komisi IV ini menangani perhubungan Pak,

itu yang kita tinjau kemarin itu kan jalan Wamena ke Jayapura itu yang temyata kalau dulu dengar mau diresmikan

itu ternyata kan samasekali tidak siap itu jalan itu. Nah ini

barangkali dari segi politis barangkali menonjol Pak. Bukan dari segi potensi ekonomi. Nah

oleh karena itu kami mohon penjelasan mengenai skala prioritas itu Pak. Kemudian juga kami minta Pak saya kemarin rnendengar itu bahwa pelaksanaan dari Undang-Undang 25 ini PP-nya sud*r ada. Tapi kami di Komisi

IV belum punya

barangkali ya. Saya kira untuk tementara

(PIMPINAN SIDANG: "Silakan

Pak. Mohon nanti

p

itu Pak. Nanti yang lain-lannya. Terim

dikopi kasih.

Pak Muqowam")

ANGGOTA DEWAN (Drs. Akhmad Muqowam

-

Fraksi PPP)

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, Bapak Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Pertama saya tentu menyampaikan terima kasih atas kedatangan Bapak-Bapak dari Bappenas dan juga dari Dirjen Anggaran departemen Keuangan yang menurut saya adalah

tidak lain sebagai salah satu upaya kita untuk lebih secara intensif melakukan satu upaya reformatif di bidang pembangunan nasional. Oleh karena itu

di lapangan Bappenas dan

Bappeda kemarin itu cenderung untuk secara relatif dinisbikan. Orang kemudian bertanya

bahwa Bappenas itu secara struklural tidak seperti dulu lagi dan fungsi-fungsi pun sudah sedemikian rupa. Padahal kalau kita melihat masa lalu bahwa Bappenas itu merupakan salah

satu lembaga non departemen yang memang mempunyai peran dan fungsi yang sangat sentral di dalam pembangunan nasional. Berkaitan dengan itu Bapak dan Ibu sekalian, saya

ingin mencoba melandaskan pada pertama soal Propenas Pak. Di dalam GBHN di dalam bab

V itu

kalau tidak salah bahwa salah satu kewajiban daripada pemerintah c.q Presiden

adalah harus menetapkan satu Propenas kemudian diwujudkan dalarn satu Repeta. Apa, Repeta kalau nggak salah. Kemarin beberapa depaftemen itu sudah melakukan satu proses penrbahasan tentang pertetapan Repeta rnasing-masing departemen. Yang saya tidak tahu apakah

itu kemudian dilakLrkan koordinasi dengan Bappenas atau tidak. Yang saya khawatir

kalau departemen semua

ini

lepas-lepas

depiirtemetr atau ego departemen

ini

itu akan terjadi satu ego sektoral masing-masing

Pak. La

ini

rnenrang sebuah pilihan yarrg

beresiko ketika tidak ada GBHN seperti yang dulr.r. KalaLr l3appenas pada

cr,rkr,rp

aklir talnrn ini

baru akan utenetapkan Propenas, ya tentu saya sccara politis ntungkin akan lebih baik kalau n"ruu*n?

K apat

Dengan feadapa,t dengaat

K ontzt

t f V DPR -Rf

I2

datang itu sebelum Agustus begitu. Sehingga di dalam sidang tahunan Agustus yang akan

menjadi bagian yang harus dipertanggungjawabkan oleh Presiden kepada majelis secara keseluruhan. Itu tentang Propenas. Sehingga nanti pada derivasinya kepada Repeta, kemudian juga kalau ada

di sini adalah rnengenai

Renstra dan sebagatnya

itu

lebih

di komprerrensif. Termasuk adalah tadi kalau saya kaitkan dengan Pak Ntonga tadi adalah dalam rangka p€nyusunan anggaran Pak. Karena mu{ai Juni ini sarnpai dengan Nopember kita tahu bahwa hak budget yang ada di DPR akan dilaktrkan s€cara optimal dan di dalam yang tahun anggaran 2000 kemarin itu memang beberapa komisi sudah melakukan kajian cukup intensif. Kaitannya dengan Pak Ntonga juga Pak, pinjaman luar negeri atau BLN tadi pak. pertama tentu mata rupiah yang dipakai adalah tentu banyak sekali itu. Lalu yang kedua di balik angka-angka bantuan itu Pak, yang menurut kami agak menyulitkan misalnya

adanya bantuan teknik yang semua

itu balik ke mereka semua.

Sedangkan

kita

secara

juga Pak, populer barangkali sedang dijajah oleh mereka-mereka yang punya duit' Dan adalah mau secara ke dalam sendiri, kalau departemen-departemen seperti yang kemarin itu tidak mau harus diterima. Dalam konteks ini menurut saya dalam rangka pemberdayaan juga rakyat, pemberdayaan instansi, pemberdayaan pemerintah ini adalah ada baiknya bahwa bantuan luar negeri, pinjaman luar negeri, atau apa-apa yang dari luar negeri itu adalah tidak secara serta merta kita terima sebagai bagian dari atas nama meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu kaitan Repeta dan juga kaitan dengan BLN.

Kenrudian mengenai Undang-Un dang22 dan 25 tahun 99, ,vang mohon maaf ini Pak Ngurah Sebudhie, saya sudah mencoba mencermati dan sudah cukup beberapa lama Peraturan pernerintah Nomor 25 ini ada di tangan saya. La ini Pak. peftanyaan dari ba$'ah ini sering

muncul bahwa

ini

adalah merupakan satu praktik dari teori residual begitu, apa residu.

Sehilgga apa-apa yang tidak tertulis itu menjadi kewenangan dari daerah otonom tingkat II. problem adalah SDM. Apakah apresiasi tingkat II itu sudah begitu bisa mencenra terhadap hal seperti ipi. Saya khawatir justru kita-kita yang ada di pusat ini yang justrr-r karena tidak bistr n eljabarkar.r upaya lebih lanjut, ya sudal.rlal'r kasiir ke tingkat

II. Padalial asuntsi kita

tacli Pak Kepala Bappenas menyanlpaikan acla kendala SDM. La

ini sa1'a pengin sebuah

kontentar yang cukup akademis begitu ya lnengenai teori residu yang dipakai dalam Ur.rclalg-Uldang 25 ini Pak. Saya khawatir beberapa daerah tingkat II sekali lagi kalau niisalpya seperti di -Iogya nrisalnya, itu tidak ada problenr. Tapi daerah-daerah I'ang jauh dari plsat kajian-kajian otonomi daerah tentu akan berproblenr. La kenrudian dalani kaitarl tt'anl'krtp RaPa.t'

De.+Vt'r./'

PeadaP{at deAgan,

K otrui

t IV DflQ

-

R

I

l3

dengan ini juga adalah mengenai ada pemerintah yang belum dapat melaksanakan tugas dapat melimpahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemerintah dan pemda propinsi.

Ini soal mekanismenya bagaimana Pak? Kembali lagi bahwa kalau saya membaca PP 25 ini Pak, kebijakan masih cukup sentralistis. Tingkat tr ada di situ secara eksplisit, eh tingkat I,

otonomi tingkat sedang

I.

Sedangkan tingkat

uji coba, sedang melakukan

bahwa pemerintah pun

tr seperti itq

sehingga saya khawatir bahwa kita ini

satu experience begitu ya. Sedang melakukan exercise

ini bisa kita ujicobakan. Dalam hal ini

Bappenas untuk menyampaikan sesunggutnya

di

saya

juga minta Pak dari

antara pilihan-pilihan yang banyak dari

sisi teori akademik begitu apakah sudah merupakan pilihan yang betul-betul Saya khawatir negara

ini

sedang mencoba-coba dan selalu

jitu begitu Pak.

trial by error terus menerus

begitu. Kawan saya mengatakan malah lebih baik dari yang lain. Kemudian kaitannya dengan Tap MPR

IV 99 Pak. Kalau tidak salah pemerintah juga sudah mengeluarkan Inpres

7 Tahun 99, tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang di mana sangat jelas di

situ bahwa kalau saya melihat di sini tentang poin ketiga perencanaan sesuai tercantum dalam diktum kedua mencakup uraian tentang visi, misi, dan seterusnya. Kemudian uraian

tentang tujuan sasaran dan aktivitas organisasi, uraian tentang cara pencapaian tujuan sasaran tersebut. Yang

ingin saya tanyakan adalah, ada kesan bahwa Bappenas itu sekadar

merencanakan. Tetapi tidak sampai pada evaluasi pengawasan bahkan akuntabilitas dari

kinerja instansi pemerintah itu Pak. La kemudian juga sudah ada pula misalnya di sini pedoman pelaporan akuntabilitas kinerja penerintah. Oleli karena itu Bapak dari Bappenas dan juga Dirjen Anggaran barangkali, adanya satu upaya yang konstruklif menurut saya

bahwa inilah sebagai satu upaya yang konklet di tingkat instansi pemerintah, upaya untuk

melakukan satu pengawasan yang rigid, efisiensi yang cukup berarti, signifikan begitu. Kemudian efektvitas yang berarli, sehingga apa?

Ini

secara tidak langsung juga akan

tnembantu upaya pemerintah dalant rangka menipiskan, ini menghilangkan rasa berat, KKN yarrg ada

di anggaran kita ini Pak. Sehingga kalau itu

Bappenas,

dari

anggaran, kemudian ada Inpres

sudah dikeroyok sanra-salna baik dari

7

Tahun 99, kemudian

Lembaga

Administrasi Negara juga sudah nrertciptakatt ini, nrenurut saya tinggal bagaintana aplikasi ke depan ini Pak. Sekali lagi bahrva kalau l
A.ant krtp

R

apat

ini nrau mendirikan

De.r%/a/- Pe.ndctpat dr,nga,ru K ot twt t

I lt Dfl?

.

F

I

itu gitu ya. Sehingga secara ...., ne.qara serrdiri katanya.

t4

Jadi itu Pak, jadi saya ingin- mencoba kesan yang muncul atau paling tidak saya, bahwa upaya-upaya yang lebih korektif, lebih evaluatif, lebih kuantitatif, lebih transparan, lebih

jujur dan sebagainya ini saya mencoba mengkaitkan dengan adanya Instruksi Pemerintah, Instruksi presiden bukan Instruksi Pemerintah, tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang dimana di situ saya juga menanyakan kenapa di situ misalnya lembaga

non departemen tidak dimunculkan semacam misalnya Bappenas.

Di sini hanya disebut

misalnya hanya... oh disebut, para pimpinan lembaga pemerintah non departemen, maaf ini-

La kaitannya &ngan ini menurut saya adalah tolonglah kepada Bappenas ini agar hal-hal yang cukup menjadi kegalauan kita di dalam bemegara berbangsa ini menjadi lebih terkurangi begitu. Lalu yang keempat itu mengenai bantuan luar negeri yang tadi sudah saya sedikit sampaikan, ini Pak Ritonga tentu ini. Ya kita ini taruh misalnya tadi saya sampaikan negara dalam keadaan SOB, hutang kita sudah sekian 100 sekian miliar dollar. Kita masih

mau utang lagi. DSR kita saya ndak tahu sudah berapa itu. Berapa persen ini Pak? Debt

Service Ratio kita. Saya meminta kepada Bappenas itu menjadi bemper pemerintah dalam kaitannya bantuan luar negeri Pak. Artinya tidak sekadar mengeruk utang dari luar negeri,

tapi juga ada keberanian menolak. Udahlah kalau nggak begini nggak pakai, misalnya begitu. Sebab kapan lagi sebagai bangsa ini kalau misalnya pride kita juga tidak muncul ke permukaan, dan kita selalu diperintah-perintah rnisalnya oleh semacam [vIF, Bank Dunia.

ini yang kadang-kadang, ketika saya berhadapan dengan Bapak di Bappenas ini juga wah ini saya harus hati-hati Pak. Pertama adalah bahwa di situlah da1 sebagainya na

sesturgguhnya banyak pakar-pakar yang memang profesional consern

di

bidang

pembangunan nasional ini. Kernr-rdian barangkali

ini yang terakhir tentang program

penataatr ruallg. Diarahkan pada

sistenr perencanaan sistem tata nrang kemudian peningkatan kapasitas kelembagaarl penataan ruang.

Ini Pak Komisi tV ini kebetulan paftner kita adalah juga Kimbangwil

Peke{aar-r lJmum yang dari nrasa ke masa kalau

tentang larangan aclalah

ini

dart

kita lihat di daerah banyak sekali Perda

ini di daerahnva Pak Rasyid ini tidak boleh dibanqun yang lain. Kemudian di beberapa

larangan itu. Misalnya cli Setlarang

di daerair Gereja Blendr"rk

daelah yang banyak peninggalan-peninggalan itu, nlacarn rnisalnya

di Srondol

kalau di

Senrarang ittr, tidak boleh diadakan pelebaran clan sebagainya. Dari Perda-Perda yang rnr-u'rcul

tcntang tata rutrng irri nampaknya Bappenas pcrlu tnemikirkan tentang sattt tata

rLrang secara riasional. Sehingga dulr-r Bandung .vang dikenal sebagai Pat'is t'et1 Javo, tt'a.nt k+'q

R

ap

&t

D er

Va/'

Pe,ndap

at

den g cut'

K ot r'u4 u

I )/ D PR

-

R

I

l)

ternyata juga sudah seperti apa Pak, ya Java van Paris sekarang. Jadi kota-kota lama, itu

menurut saya tata ruang ifu tidak hariya berdimensi masa lalu. Tapi juga berkaitan dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam kaitannya dengan sekali lagi Pak, tata ruang

IV ingin juga mencoba untuk melakukan inisiatif RLrU Pak. Nah oleh karena itu berkaitan dengan tata ruang ini Bappenas lah

dan kalau teman-teman di Komisi tentang bangunan

yang cukup layak, kompeten untuk memberikan kontribusinya

di

dalam satu wujud

peraturan perundangan tentang tata ruang ini agar kritik kita kepadatata ruang ini tidak apa

namanya, tidak lagi mengkhawatirkan. Kemudian yang terakhir mengenai KAPET Pak.

KAPET atau apa ini, yang kelima atau yang terakhir ini. Beberapa KAPET Pak, saya sekali lagi apa yang tertuang di dalam tulisan itu adalah pendekatannya baru dan masih economic

oriented atau minded begihr. Memang itu tidak bisa disanggah bahwa itulah salah satu aplikasi dari upaya untuk menumbuhkan satu daerah tertentu. Namun demikian beberapa

KAPET yang ada, saya pemah ke beberapa KAPET yang menurut saya sekali lagi pada tingkat perencanaan oke, tapi pada tingkat implementasinya Pak. Saya lihat dulu di Batu

Licin, ada proyek PU di situ yang tidak jelas arah dan jluntrungnya. Tapi karena itu sudah merupakan satu program yang harus dilakukan dengan satu asumsi sudah diketahui Bappenas dan Departemen Pekerjaan Umum pada waktu itu juga sudah tahu, ya akAimya

apa yang diperlukan

di dalam suatu sistem di KAPET itu, itu tidak terisi dengan

penrbangunan yang menurut saya pada waktu itu masih top down begitu. Oleh karena itu

tentang KAPET saya minta satu konsep, satu pemikiran dari Bappenas yang lebih jelas selringga KAPET itu tidak kepet-kepet tetapi betul KAPET yang memang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Pak Arnin yang tahu itu. Ya tidak sekadar kepet-kepet begini aja

begitu. Ha itu lah Pak lima hal yang ingin saya sampaikan dan sekali lagi saya berharap bahrva apa yaltg ingin saya sampaikan

ini

merupakan bagian kontribusi saya kepada

keinginan saya kepada Bappenas dan Pak Ritonga uttuk memberikan jawaban yang nrenrbuka cakarvala pernikiran kita lah. Terima kasih. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. (PIMPINAN SIDANG : "Selani tttnva silakart Pak Karinrun").

ANGGOTA DEWAN (H. Karimun Usman - Fraksi PDIP) 'l-erinra kasih kepada Saudara Pimpinan. Rupanl,a saya dilarang nrakan ini. Yang terhortnat Saudara pimpinarr beserta seluruh rekan-rekan

Komisi IV. Yang terhomrat Saudara Ketua,

tra,ralz'q Il apaf Detgtar Pe,autaPat deng*ru K olt

I V DPR

ot u

-

R

I

l6

Kepala Bappenas dengan seluruh jajaran. Dan yang terhormat Saudara Dirjen Anggaran serta jajarannya. Saya ingin sedikit kembali ke belakang. Kebetulan juga saya baru selesai rapat Bamus, Badan Musyawarah. Betul evaluasi. Jadi temyata memang kesimpulan Pak

Mus tadi,' pemerintah kurang mengantisipasi atau menganggap suatu yang gampang sehingga prioritas-prioritas yang pemah dilontarkan oleh Komisi fV atau DPR dalam sidang paripumanya itu tidak pemah diperhatikan. Sehingga apa yang terjadi

disebut Kongres Masyarakat Papua,

jadi ini tadi di

ini hari, apa yang

Bamus disimpulkan bahwa

kekurangtanggapnya pemerintah, termasuk dalam hal ini Bappenas, saya dengan tanda kutip

ikut andil. Karena Bappenas tidak memprioritaskan daerah-daerah yang pemah kita katakan: Aceh, Ambon, Irian. Mudah-mudahan dalam tanda kutip tidak. Cuma mungkin lupa. Karena apa? Kalau

kita sebut prioritas, tentunya mestinya apa yang diberikan pada tahun 99-2000

tentu pada tahun 2000 itu diberikan lebih atau sama. Tetapi ini hari kita lihat di dalam

prioritas anggaran yang ditempatkan kepada tiga daerah itu,

itu sama sekali tidak

menunjukkan prioritas. Nah inilah akibat-akibat karena selalu dianggap bahwa rakyat-rakyat

di daerah pedalaman itu tidak bisa bicara. Tapi sekali bicara, itu sudah akibatnya

sudah

sangat sangat merus.., apa namanya menjadi suatu dampak yang sangat besar. Bukan hanya

di dalam negeri tapi di luar negeri. Nah oleh karena itu saya minta kepada Bappenas

dan

Anggaran tentunya supaya kepada tiga daerah ini betul-betul diprioritaskan. Jadi tidak masih

di dalam satuan dua ini masih bisa dikutak-katik. Jadi nanti kita perdalam pada departemendepartemen terkait sektor apa yang harus dipertajam. Lalu saya ingin mengingatkan bahwa dalanr masalah bantuan luar negeri yang sudah ...loan agreement-nya sudah disetujui 2 atau 3 talrun yang lalu terutama Northern Stunatera Irigasi Agreecttlhtreitu sampai

ini liari tidak

tidak bergerak, jadi sedangkan kita commitrnent fee nasili kita bayar. Dan juga nasib grald ...untuk Banda Aceh. Itu jtrga tidak terlihat. Nah lalu dalam hal ini saya ingin ada,

nienyatakan, sejauh maua peran daripada Bappenas atau konsultan kita kalau dibanding dengan konsultan asing.

Ini

sering konsultan kita

itu

dikalahkarr oleh konsultan asing.

Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang nraLl dikerjakan itr,r selalu terhalang oleh konstrltarl. Kalau ntemallg kita halus ditekan setelah kita rnendapat bantr"ran lalu ditekatt olelt konsultan asirrg lagi, jadi kita tidak bisa bekerja tepat pada waktr-urya. Sehingga kita contntitme nt fee-

nya kita bayar tapi uangnya belum kita pakai. Nah ini yang salah siapa, apa Bappenas apa anggaran, apa deparleuren yang..., rur-rtuk.iasa pelayanan terntasuk

tra,ru,U'rp

R

ini kita pertanyakan. Laltt masalalt di sini disebtrt adalah

irigasi. Saya ingin katakan bahwa kalati hanya irigasi, berarti

a,przt Denga.t' PendaPa,t dengan,

K ott

Lu,

f V Dfre' RI

t7

banjir dan sebagainya tidak ada yang menampung. Saya minta supaya ini dirubah menjadi sektor pengairan. Kalau kita bicara pengairan,

di dalamnya sudah ada irigasi 7,8 hektar.

Karena kalau sektor pengairan itu ada pengendalian banjir. Ada air baku ada air minum ada penggelontoran dan sebagai.tya dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara hanya irigasi itu

air untuk irigasi di mana diambilnya. Dan di sini juga menyangkut masalah konservasi. Jadi kalau bicara pengairan itu maka sangat luas. Tapi kalau irigasi hanya hanya

memberi air kepada sawah-sawah yang sudah ada. Kalau memang sarana dan prasarana pengairannya tidak baik, ini akibatnya petani akan demo di DPR. Jadi kalau pada saat saat

yang lalu kita selalu mendengar bahwa tinggal landas tinggal landas, karena mengejar industri temyata sekarang pekerja-pekerja industri apakah itu pegawai atau buruh hampir 2 atau 3 ribu ada di DPR ini, demo. Tetapi kita belum melihat sampai ini hari petani sawah ada di DPR. Oleh karena itu sektor pengairan ini harus diamankan dan harus menjadi satu sektor yang menjadi tulang punggung bagi ekonomi rakyat. Jadi oleh karena itu kembali lagi

bahwa kepada loan yang sudah jalan, itu supaya ada tindakan.., yang sudah ditandatangani maksudnya, supaya ada tindakan. Jangan kita hanya bayar commitment

fee tapi loan-nya

tidak kita pakai. Masa tiga tahun sudah didisain loan aggreement-sya tetapi sampai ini hari

masih belum bisa kita pakai. Nah

ini kenapa? Salah di

mana? Kalau memang kita

kembalikan saja, jadi tidak perlu harus kita minta bantuan kalau kita dimainkan untuk tidak bisa kita pakai. Dan kepada tiga daerah tadi saya ingin tekankan, karena pengalaman yang

lalu kepada daerah-daerah yang lagi berrnasalah itu luar negeri tidak mau masuk. Apa itu OECF, apa itu Bank Druria, apa itu ADB. Oleh karena itu kepada daerah yang bermasalah: Irian, Ambon, Aceh, itu supaya diberi alokasi APBN. Jadi yang lnana daerah yang bisa diterima yang mau dibantu, kasihlah anu ..., loan-nya ke daerah yang bisa masuk bantuan asing. Tapi pada daerali-daerah bermasalah buktinya grand

jeka wfiuk kota Banda Aceh

tidak bisa masuk. Nah ini tolong supaya juga Bappenas itu mendesak, karena di Banda Aceh

itu aman tidak ada apa-apa. Jadi supaya dikatakan di Banda Aceh aman, tidak ada prasalah. Ada GAM, tapi GAM itu kan laki-laki. Itu anak saya nan.)anya Agarn. Jadi oleh karela itu saya minta supaya dialokasikart dana APBN nrurni kepacla 3 daerah yang bernrasalah. Dan

kepada

3 daerah yang bernrasalalt ini

saya nrinta kepada Dirien Anggarap karena selalu

nrendapat bantuan pada pertengahan tahun. I{atakanlah tahun ini tairun sarnpai 2000, sanrpai

bulan 12. Jadi tidak kepada Maret. Sedanqkan kadang-kadang ABT atau sunrbansan dan sebagainya apa nanlanya nggak tahu saya, datangnya pada bulan 10, pada bulal 9, pacla tt'a,u,Lrtp

F ap at- D e,agral. P e,nd.rp af dz;.r.gra-t

t, K ot t tt t

r l y D f 1?

-

R

f

l8

bulan 11. Ini sama saja dengan kita kasih uang ini kamu buang atau kamu bagi-bagi saja. Jadi tidak mungkin konstruksi atau bantuan itu bisa berjalan dengan baik karena kita dikejar

dengan penutupan tahun anggaran. Jadi oleh karena

itu

kepada tiga daerah

ini

yang

bermasalah termasuk Poso barangkali, itu supaya diberi kuncuran. Jadi boleh meluncur. Ini

kebetulan Dirjen Anggaran dan Bappenas di sini. Karena sangat sangat menetukan adalah

Dirjen Anggaran. Jadi tidak ada alasan kalau ini harus.., itu terserah bagaimana caranya karena nanti daripada uang diberi pada bulan I

I

suruh habisin akhir.....

....yang saya ingin katakan sementara, barangkali nanti kalau ada tambahan. Terima kasih ((Sementara kita Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. (PIMPINAN SIDANG:

pindah ke sayap kanan dulu. Silakan Pak Yoseph").

AI{GGOTA DEWAN (Yoseph Umar lladi

SP, SmF

- Fraksi

PDIP)

Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati Bapak Kepala Bappenas dan Dirjen, Bapak

Dirjen Anggaran dan seluruh rekan-rekan anggota Komisi IV yang terhormat. Pertanyaan saya hanya satu saja, yaitu menyangkut masalah pinjaman luar negeri yang tadi sudah banyak ditanyakan oleh pendahulu kita yaitu yang terhormat Pak Muqowam. Saya ingin

melilrat nengenai sejauh mana peluang atau kesempatan kita k-hususnya DPR dan lebih

konkret lagi Komisi yang terkait dengan anggaran tadi, yaitu mampu menjangkau atau melakukan pengawasan terhadap apa saja persyaratan-persyaratan yarlg n-rengikuti pinjaman yang kita peroleh Pak. Karena nampaknya ini seperti tadi disebutkan bahu'a pada penentuan

nrengenai berapa jumlah pinjarnan itu yang ter-eantung dari berapa defisit antara rencana

penerimaan dan anggaran belanja, tapi belurn bisa diketahui secara persis darimana pinjaman ini nantinya diperolah, dari negara rllalla. Dan itulah yalig menyebabakan kita barangkali tidak r-narnpu menjangkau apakah nantinya pinjaman-pinjat"nan ,vang dipetoleh

dari negara-negara teftentu itu mengandung persyaratatr-persyaratan )'ang temyata ittr menrbebani dan ntemberatkan keuangan kita. Artinya keuangart nrasyarakat. melnberatkan nrasyarakat. Karena inilah kiranya yang menjadi kenclala kita atar-r ekses-ekses yang kita

tidak bisa pantau setelah kita rnenyetujui besanrya junrlah pinlantan tadi. Nah ini

saya

memberi contoh Pak, mengenai persoalan ini )'ang tadi akhimya kita n-rasih sebenamya kita nrenrpunyai pride tapi kita terpaksa terkandr-urg clalant pinjaman tadi, didikte oleh pihak

trcma,U'rp

R

apat- Dengtar Pe,+ulzrpctt dengu.t+t'

K ot

nu t

f )z D/1? Rf -

19

negara donor. Persoalan mengenai misalnya contoh pembangunan double track

Cirebon yang dibiayai oleh OECF.

Di

sana ternyata setelah

di Cikampek

kita bandingkan

dengan

pembangunan yang dibiayai oleh APBN rupiah mumi, jauh lebih murah dari yang dibangun

oleh berdasarkan dana yang dibiayai oleh OECF. Tentu persyararan-persyaratan itu tadi tidak bisa melakukan sejauhmana pengawasan kita sampai kesana yang akhirnya memberatkan keuangan negara. Itu yang pertama, contoh yang pertama Pak. Contoh yang kedua, masalah persoalan pengadaan kapal pencegah bencana yang dalam anggaran tahun

2000 yang lalu itu telah secara tegas dimasukkan dan mendapat persetujuan dari DpR. Nah

dana untuk pengadaan kapal pencegah bencana tadi berasal dari OECF. Yang bahkan tendemya telah dilaksanakan pada tahun 1998 yang lalu kemudian tender tersebut akan

berakhir nanti bulan Juni ini, 23 Juni tahun 2000.

Ini

apa yang menyebabkan sehingga

negara donor tadi itu tidak segera mencairkan pinjamannya untuk pengadaan kapal pencegah

kecelaakan itu. Apakah

ini

dugaan kita dan

ini menjadi suatu pertanyaan, karena terkait

dengan industri kapal yang tidak dimenangkan oleh negaray^ngdari mana industri tersebut

negara donor berada. Seperti diketahui bahwa ada tender tersebut dimenangkan oleh perusahaan kapal di Belanda yang harganya 36%o lebih murah dari industri kapal yang dari Jepang. Nah tetapi atas alasan dan pertimbangan tertentu yang saya mendengar karena itu

persoalan diskriminasi dan unfairness, kemudian negara tersebut OECF tidak mau atau belurn bersedia mencairkan itu. Bahkan mendesak untuk dilakukan tender ulang. Nah ini

sekaligus mohon komentar juga dari Bappenas sejauh mana Bappenas

ikut

arlinya

ini, karena ini menyangkut citra dari tender itu sendiri yang dilaksanakan secara intemasional. Nah hal-hal senlacam ini Pak, saya ingin Bapak dari menyelesaikan persoalan

Dirjen Anggaran maupult dari Bappenas sejauh mana kita juga bisa sampai pada peluang trntuk melakukan pengawasan terhadap persyaratan-persyaratan yang rernyata menlbebankan bahkan nrendesak kita, sepeftinya seperti bentuk kolonialisnie baru dengan

pinjaman tadi. Nah

ini

barangkali yang ingin karni nrendapatkap penjelasan secara

ri'ci

uautiuya. Terirna kasih pimpinan. (PIMPINAN SIDANG: "silakan pak Kiai Nurlradi lskandar").

h'azu,Lrip fr LapLat Derxglal- penrfapat d"Agan,

Kotil 0 f V D/1? R I -

20

ANGGOTA DEWAN @r. KH. Noer Iskandar Albarsany' MA

-

Fraksi PKB)

Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-Saudara Pimpinan dan rekan-rekan Komisi IV. Dari Bappenas dan sekaligus dari Dirjen Anggaran saya ingin

memperhatikan satu poin saja

di halaman 14 itu

ada mengenai pembangunan Kawasan

Timur Indonesia, dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia. Sebelumnya ingin

saya

sampaikan cerita sedikit ketika kami melaksanakan kunjungan kerja ke Papua atau kemarin

Irian Jaya, ada perbincangan bahwa pertama APBN yang lalu atau yang baru lalu saja itu temyata dikurangi. Tidak seperti yang diinginkan oleh masyarakat Papua. Yang kedua setelah kita melihat kenyataan pembangunan infrastruktur yang ada di sana dan juga yang

lain-lain, maka untuk menggambarkan kesemangatan mengembalikan

kepercayaan

masyarakat Papua yang sudah terzalimi, istilah Pak Amin Rais, sekian tahun itu maka teman

saya

ini

berkata: kami akan usulkan agar pembangunan

di Jawa sementara distop

dan

dipusatkan di Irian Jaya atau Papua. Karena itu maka saya punya keinginan menyambung lidah keinginan masyarakat Papua agar Bappenas dan Dirjen Anggaran dapat merencanakan

prioritas

ini dengan

nyata tidak seperti yang kernarin yang justru

ikut

menambah

kekecewaan masyarakat di sana. Meskipun berita yang sebenamya saya tadi pagi ngecek,

nelpon ke Jayapura, tidak seperti yang kita dengarkan di televisi atau mungkin kita baca di koran. Tidak sebesar itu. Karena itu sekali lagi dalanr rangka mencegah keinginan sebagian masyarakat Papua dan untuk menyenangkan masyarakat di sana yang sudah, anggaran )'ang

kernarin saja sudah temyata tidak sesuai dengan keinginan mereka, bagairnana kalau persiapan dalarn rangka mempersiapakan penyusunan RAPBN yang akan datang

ini kami

mengususlkan agar Irian Jaya dapat diprioritaskan oleh Bappenas dan Dirjen Anggaran.

terima kasih. Assalanu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: "Silakan Pak Indra Prajit").

ANGGOTA DEWAN (Indra Prajitno

-

Fral<si Kcsatuan Kebangsaan Indonesia)

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sauclara Ketua...., dau yang terhontrat anggota nta,jelis yang saya hormati. Saudara Ketua atau Kepala Bappenas dan Dirjen

Anggaran serta senlua jajarannya yang saya hormati. Saya hanya ingin urenauyakan beberalta hal.

tt'tuu k rtp

R

Di dalam Bappenas nrenyusun Propeta,

apat

Dengt
Pend"aPat dezlgtv+u

K

Propenas, nrauplrn Progratl Tahunatr,

otlit, f l/ D{n? R I -

lt

ini apakah dari

Bappenas

daripada Bappenas

ini

juga sebelum menwsun itu turun ke lapangan. Karena program

sudah berkembang

di luar itu

pemerintahan sekarang

ini

tidak

bergerak sama sekali. Tapi setelah dijelaskan oleh Saudara Kepala Bappenas tadi ada program tahunan. Tapi yang saya tanyakan di sini apakah sebelum membuat program ini

dari Bappenas itu melihat keadaan di lapangan. Karena saya sendiri baru-baru ini telah mengadakan kunjungan kerja ke hian Jaya, di sana itu pembangunan antara satu departemen

dan departemen yang lain ini sangat sangat sangat rancu. Misalnya dari kecamatan ke kecamatan itu memang tidak ada jalan. Saya di sana selamaT hari itu hidupnya di udara. Pesawatnya kecil miliknya misionaris. Hidupnya hanya deg-degan karena mau nabrak gunung. Jalannya itu dari kecamatan ke kecamatan saja ndak ada. Apa Bappenas mengerti masalah ini? Ada daerah

di Timika itu ada kekayaan alam yang luar biasa, misalnya

ada

kopi arabica.Dari pelabuhan tempat kecamatan itu jauhnya hanya 75 kilo. Tapi perkebunan

kopi ini peninggalan Belanda maupun minyak ndak bisa digarap karena memang tidak ada jalan. Sehingga kopinya itu jatuh dengan sendirinya thukul lagi. Ini perencanaannya bagaimana

ini? Sedangkan apa yang dibuat jalan tembus, mungkin Bapak-Bapak dari

Bappenas juga ndak tahu bahwa itu tidak berfungsi sama sekali. Sehingga

itu hanya proyek

mercusuar. Inilah yang menimbulkan kecemburuan sosial antara Jawa dan luar Jawa. Jadi

ini betul-betul di dalam membuat program ini hendaknya disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Begitu juga di dalam membuat program ini apakah Bappenas juga mengadakal koordinasi dengan departemen-departemen terkait. Karena pada hakekatnya departemen itu

juga menyalahkan satu sama lain. Juga pemah menyatakan bahwa pemerintahan sekarang ini tidak bergerak sama sekali. Lri sejauh ntana koordinasi Bappelas untuk menjabarka' prograln-program

ini

kepada depaftemen maupun mensosialisasikatr program

masyarakat. Mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nornor

ini

22 maupull 25,

kepada

saya ipi

ditugaskan rakyat Jawa Timur untuk menjadi perwakilan rakyat ini. Apakah Bapak juga taliu bahwa 37 daerah tingkat

II di Jawa Tinrur nrungkin yang siap untuk melaksanakan oto'onti

daerah ini kira-kira paling-paling hanya 7 daerah. Jarva Timur ini. Yang bisa hidup sendiri.

Menghidupi sertdiri. Sekarang timbul pernrasalahan perbatasan

di laut. Antar.a perbatasarr

laut Pasurtran Sidoarjo inipun Irelayan sudah perang. La ini apakali sudah dipikirkan juga oleh Bappenas? UntLrk nrengantisipasi sepelti apa yang terjadi cli Jawa Timur ini. Inilah settletttara yang bisa saya taltyakan kepada Satrclara Kapala Bappenas scntoga di dalanr

h'cz.ru,Ut?

7?

apa-t De,a6rat- Peadap&t de.+gtz*

K ot

ni|

u

f V Dfi? f f

22

membuat program ini betul-betul disesuaikan dengan keadaan

di

lapangan. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. (PIMPINAN SIDANG.'"Pak Syaiful").

ANGGOTA DEWAN (Ir. T. Syaiful Achmad, BMUE

-

Fraksi Reformasi)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan. Pertamatama tentu saya mohon ljin dulu kepada Pak Ketua, saya akan bicara lagi tentang Aceh. Dan

juga kawan-kawan supaya tidak bosan. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh

Pak Iskandar, Pak Karimun, dan Saudara saya, bahwa kita lupa sebenamya dulu pernah dikenal itu three trouble hotspot. Tiga daerah bergolak, itu mulai tahun yang lalu istilah ini telah menggelinding. Tapi mungkin karena kepeakan kita yang kurang, sense of crisis yang sangat kurang dari pemerintah sekarang

ini. Akibatnya sekarang tidak three lagi, tinggal

two. Jadi two trouble hotspot, tinggal dua lagi. Jadi yang dua inipun kalau nanti sense of crisisnya nanti tidak ada, saya pikir nanti akan nol, jadi ndak ada lagi two trouble hotspot ndak ada lagi nanti. Sudah habis. Sudah mengikuti Timtim. Jadi oleh karena itu harapan kita kepada perancang nasional ini dan juga Dirjen Anggaran supaya dapat memperhatikan dua atau

two trouble hotspot ini. Baiklah saya akan masuk ke Aceh. Saudara yang terhormat,

sebenamya kelemahan kita malam

ini adalah kita belum memiliki DIP. Fungsi DPR sebagai

pengawasan sebenarnya kurang dapat

kita lakukan evaluasi hari ini karena kita tidak

memiliki alat evaluasi. Harusnya kita ini telali meniiliki perencanaan lima tahunan, tahunan, dan kemudian DIP sendiri. Dari itulah baru kita bisa pebincangkan kalau tidak kita kan

ngoulorlg apa namanya filosofi kembali. Tapi oleh kalenanya kebetulan Aceh punya alat untuk mengontrol atau mengevaluasi ini. hri ada 10 butir rekornendasi Pansus Aceh. 10 butir rekourandasi pansus Aceh ini telah diplenokan pada tanggal 16 Desenrbar tahurr 1999, saya

ulangi lagi ini telah diserahkan kepada Menko Polkarrr yaittr Saudara Wiranto. Berarti maknanya pemerintah berhak wajib menindakianjuti daripada

l0 hasil

pansus

itti, ini tolong

dicatat betul-betul supaya kita bisa l-nellgacu pada aturan rrainnya. Jadi atas dasar tersebut

kami dan kawan-karvan pulang ke Aceh. Mencoba nrengevaluasi daripada 10 butir

pansr"rs

ini. Kemudian saya coba evaluasi daripada pl'ogranr tahun 2000 ini. Saya coba walapur tidak merniliki alatnya, tidak punya DIP

saya

coba ntenggunakan satuau tigzr r.valaupun -l'api satuan tiga sudah kedaluwarsa karena suclah nggak cocol< lagi. nautun clcnrikian saya sa1,a

coba evaiuasi atas dasar tersebut. Jadi olch kalena itu prosranr tahun 2000 fi.anl.krtP

R

czpat Dertg.tu. Pe,nda,paf dengotn,

K or nt.r t'

f V DPI?

-

/?

I

ini akan saya 23

bawa, maksud saya ini akan kita kembangkan ke program 2001 nanti. Dan di sini saya juga

minta nanti program tahun 2000 ini Bappenas dan Ditjen Anggaran bisa mengevaluasinya.

Mana-maiayangtelah terpenuhi mana-mana yang tidak. Jadi oleh karenanya saya coba apa, saya memang sudah coba menulis dan ini

juga tembusannya saya berikan kepada Pak Ketua

Komisi, tapi mungkin tadi pagi tidak masuk kantor jadi nggak dilihat. Nggak apa-apa, tapi saya bawa. Tadi Pak Saudara Ketua Bappenas dan Dirjen Anggaran,

itu dalam l0 btrtir

rekomendasi Pansus Aceh, salah satu butirnya itu berbicara tentang fisik. Yang 9 lagi itu ndak saya bincangkan di sini karena itu bukan kapasitas Bapak. Jadi dari

yang kedua

ini bunyinya

saya baca

ini, dan ini mengikat

l0 butir ini butir

Saudara-Saudara pemerintah,

mengikat sekali tni. Pertamc, menghidupkan kembali pelabuhan bebas Sabang, itu pertama.

Kedua, mempercepat pelaksanaan pembangtrnan lapangan terbang Iskandar Muda, kemudian pembangunan kembali pelabuhan Ulele

di Banda Aceh dan Pelabuhan....di

Lokhsumawe. Tiga, pembangunan kembali kereta api Aceh. Empat, memberi kompensasi kepada pelanggar ini, yang kena DOM nggak apa-apa,lima langswrg. Lima. membangrur

kembali dan merehabilitasi fasilitas umum seperti rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, pasar, fasilitas umum lainnya yang sudah rusak. Ada

4 ini yang menjadi tanggung jawab

Bappenas dan Dirjen Anggaran. Dari 4 ini Saudara sekalian, yang tercapai adalah, ini hasil

evaluasi, empat ini pulang kampung dulu mengevaluasi. Dari 4 ini apa sih yang diperbuat

oleh pemerintah. Pertama pelabuhan bebas Sabang.

lni

keurbali evaluasinya,

ini hasil

evaluasinya, pelabuhan bebas Sabang. Dalam tahap mempersiapkan draf Undang-Undang

ini

sudah oke, mungkin dalam tahun sebentar lagi Pak Yusril akan menjadikan Sabang

sebagai

free trade

dan

free port. lni Undang-Undangnya sudah dipersiapkan. Tapi namun

ada nanrunnya. Sebagai sebuah free

port dat f'ee trade tni prasarana dan sarananya

harus dipersiapkan. Kan bukan kertas doang

kan

itu yang uarnanya Undang-Undang. Tapi harus

ada fasilitas fisiknya. Anggaran yang diusulkan oleh saudara Walikota dulu, kalau saya nggak salah 600 santpai 700 nriliar. Ternyata yarlg sanrpai yang ada

rniliar doaug,

kalar-r nggak salah.

rtrenriliki DIP jadi tidak pelabr"rhan lar-rt. Ha

di

sarla cuma ada

5

Nanti kalau salah saya tolong nanti. Karena kanri tidak

tahLr berapa yang

keluar. Kedua pernbangr-rnan lapangan terbang darr

ini penrbanglrnan airport Iskanclar Muda, alhamdulillah airport Iskandar

Muda ini telah 90% selesai, dan kami nrengucapkan terinra kasih yang tak terhinsga kepacla

Bapali I(etua Bappenas kepada Dirjen Anggaran bahr.r,a lahurr kenrarin sr-rdah errbarkasi pet'tanra

haji dari Aceh. Nah mudah-mudahan kalau panjang unrur saya akan naik haji lagi

h-azu,A-tp ft apa.t De4gctr Pe,adapat de+tgra+v

K oaru

t f L/ DP/? R,/ .

24

lewat Aceh, karena lewat Jakarta apa namanya bukan tidak sah, kurang afdol gitu. Jadi mudah-mudahan dari sana lagi. Ha ini alhamdulillah sudah. Tapi namun demikian sebagai Sabang tadi yang dikembangkan sebagai sebuah free trade danfree

port danjuga sebagai

pusat MTGT Aceh itu tentu kita harapkan lapangan terbang Iskandar Muda itu betul-betul

siap sebagai lapangan terbarrg internasional. Oleh karenanya fasilitas seperti terminal ini masih babak belur betul. Fasilitas terminalnya, kemudian landasannya, landasannya itu baru

2500 meter. Jadi kita minta jadi 3000 meter. Sekali main jadilah dia, jangan berkali-kali main. Kemudian airport Cut Bau, ha ini juga sudah, saya ucapkan terima kasih, ini hampir selesai. Tinggal sedikit ini. Ha yang ketiga ini pelabuhan Ulele yang sering disampaikan

oleh Pak Karimun. Tentang pelabuhan Ulele ini kemarin kita sudah sepakat sebenamya, sepakat dengan Menteri Keuangan bahwa akan ada uang 15 miliar, kemarin. Ngomong-

ngomong di luar ini, belum di dalam. Temyata cuma turun

I

miliar. Jadi coba bayangkan

dari rencana 15 miliar yang turun satu miliar. Kata Menteri Keuangan pada waktu itu bahwa

itu akan dibantu oleh Gus Dur dari bantuan luar negeri yang 96 juta dollar US itu. Tapi

di ambil uang itu? Mekanismenya tu bagaimana? Apakah bisa bagi goreng pisang, tanpa DIP? Nah seperti kasus 2 juta dollar yang kemarin dari Pangeran Brunai, apakah bisa

apakah bisa bagi-bagi tanpa pertanggung jawab. Nah

ini dulu 96 juta dollar US, saya ulangi

itu disampaikan oleh Saudara Presiden di rapat konsultasi pertama, di sana, 96 juta dollar US. Oleh karena itu bagaimana mekanismenya. Barangkali 14 miliar ini bisa diambil dari

itu, karena ini Pak Bambang di luar rapat. Ha ini satu. Kalau memang juga tidak, berarti apa? Berarti tahun 2001 inilah. Ha pembangunan

ini

pelabuhan Ulele. Satu yang paling seru adalah

KA Aceh. Jadi pembangunarl KA Aceh, kereta api Aceh ini saya baca yang

jelas kalirnatnya supaya tidak salah saya bicara, pembangunan KA Aceh ini ibarat ..., ini bahasa Aceh, dalam kurung orang menggantang asap. Bagairnana tidak, dalam

2 talitur

anggaran proyek lTanya tersedia dana 25 milar. Dalam dua tahur. Kebutuhan senluanya sebesar 3,5

triliun. Jadi untuk membangun KA Aceh membutuhkan waktu 204 tahun kalau

model begini. Dulu Belanda mernbangun KA hanya butr"rh u'aktu l5 tahun,

jadi

1903 sampai

1918. Untuk niendekati pelaksanaan nrodel Belanda ini RI harus nrenyediakan dana sebesar

230 miliar setahun. Kalau pemerintah Gus Dur ingin rnerealisasi janjinl'a untuk menyelesaikan KA Aceh dalanl masa pemerintahan Gus Dur, harus mempersiapkan clana sebanyak 705

miliar setahun. Kemudian nrenrbanguu rurnah ibaclah, ini

runrah-nrnrair

sekolah, ir-ri yang waktu DOM dan pasca DOM ini sudah 6-i7o terbancun. Tapi akhir-akhir

A'crru*t'Q

R

apa,t Dagqzr PendaPat denga.w

K ot rtid

o.

I y DPF -Ff

ini dibakar lagi. Jadi dibakar lagi, berarti akan

ditambah lagi yang dibangun. Jadi inilah

bagaimana evaluasi yang telah kita lakukan temyata sangat jauh dari harapan-harapan kita.

Apa yang kami..., kita minta Saudara Dirjen Anggaran dan Saudara Kbtua Bappenas bahwa anggaran yang telah kami susun untuk dua tahun 2000 kemarin, tolong dievaluasi kembali,

diberi tahu kamilah, karena kami tidak memiliki DIP, itu mana-mana yang telah dicapai mana-mana yang tidak. Kalau memang tidak, itu kita tindaklanjuti pada tahun 2001. Jadi

biar dia itu menurut ke atas. Jadi ini beberapa dulu harapan kami, jadi semoga apa yang dikatakan oleh kawan-kawan jangan sampai three hotspot, three trouble hotspot medadi

two trouble hotspot tinggal one trouble hotspot, zero trouble hatspot. Jadi kalau sudah kejadian ini maka selesailah sudah republik ini. Jadi kepada Saudara Ketua Bappenas dan Dirjen Anggaran inilah beberapa masukan dari kami. Dan saya sudah tulis ini. Jadi

atas

mohon ketua saya akan serahkan pada malam ini supaya beliau itu tidak lupa. (PIMPINAN

SIDANG: "Pak Malkan Amin, persilakan")

ANGGOTA DEWAN (H.M Malkan Amin) ...beserta para deputi yang mendampingi beliau. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah

menyangkut mengenai masalah KAPET Pak, walaupun tadi Pak Muqowam sudah, yang

terhormt Pak Muqowam sudah..., mungkin sisi pandang saya yang berbeda sama beliau.

Tapi sebelumnya saya mohon rnaaf akan saya utarakan sedikit bahwa KAPET ini tnerupakan satu kebijkan pemerintah pusat yang mencerminkan rasa tidak ikhlas pemerintah

pusat dalarn rnemberikan kewenangan penuh kepada daerah. Terutama nrendekatnya pelaksanaan penuh Undang-Undang Nomor

di

25 dan 22, yang

saat-saat

seharusnya

korrdisi sekarang itu sudah harus bisa digunakan menjadi momentun't exercise

di dala'r

penerapan Undang-Urtdang tersebut secara penuh. Mengapa saya katakan denrikian? Karena kalar'r dalam ulasan Bapak yang lnenyangktrt nrasalah

KAPET, rneltgapa ticlak perneri'ta5

pusat dalam hal ini meurberikan kewenatrgan kepada penrerintah daerah. Dengan pepreriptalr

pusat nrenetapkan aturan yang ketat, dengan kriteria-kriteria seperti apa yalg disa'rpaika.

Bapak tadi

di

dalaltr paper atau jawaban 13apak tersebut, yang pacla akhinrya selurulr keplttusatl-keputusan ittl bisa diambil oleh penrerintah claerah. Bukankah nrereka-rrereka yang ada

di

daerah lebih mengetahr-ri seltrk-bcluk nrengerrzri pernbangunan

di

daerahnya

dibandingkan dengatr apa yang tenran-ternan yang terhornrat tacii suclah utarakan. Ini banyak tt'a.nl*rq

/? a-p

at

Dengra,r- Pe.ruJczpctt de.ag.a+u K ot rt4 t

Il/

Dfl? F.t -

26

sekali keluhan di daerah yang menyatakan kita seolah-olah dicekoki oleh pemerintah pusat, dipaksakan untuk membuat program seharusnya belakangan

ini

melaksanakan program

ini padahal

sebelumnya,

tidak seperti itu karena kondisinya tidak. Memang saya sendiri melihat ini sudah ada perbaikan-pertaikan dari Bappenas. Ya kira-kira satu tahun atau

dua tahun terakhir ini. Namun saya ingin mengingatkan kepada Pak Djunaedi barangkali ada

baiknya kalau kita menyadari pada malam hari ini untuk lebih memberikan kesempatan kepada daerah Pak. Jadi kesan saya bahwa KAPET ini adalah pencerminan rasa ketidakikhlasan pemerintah pusat dalam memberikan kewenangan kepada daerah. yang kedua menyangkut mengenai satuan tiga dari anggaran pembiayaan dan belanja negara kita.

Apa tidak bisa dipikirkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas beserta tentunya dengan Departemen Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran, untuk satuan

tiga itu menjadi hak milik daripada pemerintah

daerab?

Tidakkah negaru kita ini sudah

dibagi habis wilayahnya ke daerah-daerah? Sehingga satuan tiga itu tidak lagi dibuat di tingkat pusat. Alokasi dana itu ditentukan kepada daerah-daerah berdasarkan rumusan yang tepat. Rumusan apa yang dipakai saya kira di Bappenas ini ahlinya Pak. Dia menggunakan rumusan konsumsi apa yang mau dipakai untuk menetapkan daerah ini anggarannya sekian.

Lalu dana ini mau diapakan, itu tergantung dari daerah-daerah yang bersangkutan. Sehingga peranan Dewan Perwakilan Daerah, apakah itu propinsi maupun daerah kabupaten, itu bakal lebih besar kesempatannya memberikan pengawasan, dan rnungkin dia lebih ketat daripada pengawasan yang diberikan oleh pusat. Jadi ini apa yang saya katakan in Pak. Dan yang kedua, nrenghindari resiko terjadinya pembayaran conrmitment fee yang seperli Saudara yang terhotmat Saudara Karimun tadi katakan, saya ingin juga nantinya pada saatnya rninta penjelasan dari Pak Djunaedi beserta seluruh deputinya nrenyangkut menganai masalah

" "pinjaman luar negeri itu tidak digurakan

akan diken akan fee, dan kalau

rllmusannya sepetti apa Pak? Kanii dari Koniisi

ili.

dikenakal/ee itu

IV ini ingin tahu, setiap tahunnya

pernerirrtalr darr rakyat lndonesia membayar./Ze karena ketidaknrarnpuan

kita ste-rnanagc

pinjanran luar negeri atau karerta salah proseclur atau karena tic'lak siapnya lapangarr trteneriura dana bantuan luar negeri tersebut. Dan 1,ang terakhir pak Djunaecii, apakalr perlgallggaran kita, pengalokasiatr dana kita akan sepe rti ini konclisi.ya? Atauka6 ada perubahan-perubahatr mettdasar yartg akan uren-iacli ponclasi atau fuudamental konsepkonseptlya di masa datang untuk pembangunan {lsik nasiona} kita. Sekian Sauclara pi'rni.a.

h'ant b.tp

R

ctpctt

Dengar pend"qpat-

d€_r1rta.n, K ol

rA i f y DpR

-

R

I

21

dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. (PIMPINAN SIDANG "Selanjutnya Pak Hardisoesilo)

ANGGOTA DEWAN (H. Hardisoesilo

-

F'raksi Partai Gotkar)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Pimpinan, para anggota yang saya hormati. Saudara Ketua garis miring Kepala Bappenas yang saya hormati, dan Bapak Dirjen Anggaran, sengaja saya sebut Bapak ini.

Yang pertama ini Pak, Saudara Ketua DPR eh Komisi [V, sering salah nyebut. Tadi juga beberapa anggota. Nomenklatumya

itu "kepala"

atau "ketua" Pak? Atau memang ada

perubahan. Saya tahu "kepala", kalau "ketua" itu lembaga tinggi yang tidak pakai staf; itu

pak, "kepala". Tapi sering disebut "ketua" Pak. Mohon penjelasan nomenklatur baru atau lama, begitu. Itu pembukaannya. Saya sangat menghargai dan cukup bangga tapi sekaligus trenyuh begitu, ada pemyataan bahwa dalam draf Bappenas yang Bapak susun bersamasama dengan instansi terkait, infrastruktur dikatakan diperlukan terutama sebagai penunjang

pokok untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan. Jadi ada semangat yang mengatakan infrastruktur penting sebagai upaya rnengatasi krisis dan pemulihannya. Mengatasi krisis dan pemulihannya bahasa GBHN. Pengerliannya juga, perlu ada pengertian bersama dulu Pak, mengatasi krisis

Apakah kalau sudah sampai

97

pertumbuhan ekonomi

6% itu

ini

selama kami menjadi anggota DPR Kolnisi

apa.

men_satasi kr.isis.

pemulihannya, meningkatkan dan selanjutnya. Tapi yang saya pertanl'akan selama

itu

di sini kesan

IV. yang nomenklarurnl'a

aclalah

Komisi Transportasi dan Infrastruktur, oleh karena itu setiap tllisan Bapak infrastruktur saya kaitkan dengan prasarana. Seolah-olah bairrva sektor ini kurang mendapat perhatian.

Kita bisa tnenrberikan contoh,

palir-rg

tidak apa-apa yarlg disampaikal ole6 para anggota

yang terhortlrat, dari hasil pengarnatannya di daerah. Kita lihat kondisijalan kita. Kita lihat

kondisi trattspoftasi kita. Pak nrenterinya sendiri. Bapak Agurn nrelyatakan, transportasi kita sudah harrlpir kolaps. Nah

di mana pernyataan itr: bisa kita cerminkan sekarang. pertanyaan

pokoknya adalah seberapa jauh Bappenas telah nrengevaluasi tentans kondisi krisispya infi'astrLrktur dan sektor trattsportasi kita. Untuk bisa nrenrbcr.i ganrbaran ke depaplyir bagainrana

olLtu krtP

sili kita? Setclah tahu evalLrasinya. yaire

I? ap ct

t

p eag a"- penrlap a.t: dengr an, K ot ru,t ; / y

-jelas dari ungkapan_ungkapan r.ang ada

D f1? - R

I

28

Nah, kondisi infrastruktur kita dan kondisi utilitas dan otoritasnya sangat memprihatinkan'

itu yang kedua. infrastruktur Selanjutnya dalarn kaitan ini kebijaksanaan sekarang tadi disampaikan bahwa lni dalam pengertian transportasi sekarang kebijaksanaannya tidak bernwmsa sektoral' masih perlu kami mendapat penjelasan, peng€rtiannya bagaimana ini? Sektor transportasi lebih bersifat dan infrastruktur sekarang pendataannya bukan sektoral. Kemudian nanti akan menyusun strategis, sehingga Bappenas mungkin menyusun lencana strategis, departemen juga daerah' lni rencana strategis tentang sehor transportasi dan infrastruktur ini, begitu

pada masa berkaitan, pertanyaannya berkaitan dengan pernyataan pada rapat terdahulu, meminta kepada sidang yang lalu, seolah-olah dalam tanda kutip bahwa Kepala Bappenas yang para anggota dewan yang terhormat ini agar bisa mendorong daerah alokasi anggalan sektor dikelola oleh daerah itu bisa memenuhi estimate-estimate ekonomi makro terhadap

kita masih ini. Menurut saya kalau pendekatannya strategis dilepaskan kepada daerah negara Negara Kkesatuan Repblik Indonesia, sehingga bukan federasi tapi otonomi, maka pengendalian Secala terpusat untuk evaluasi, untuk pengembangan dan sebagainya secala terpusat masih diperlukan. Kaitan inilah kami mohon untuk mendapat penjelasan lebih lanjut. Selanjutnya pertanyaan berkaitan dengan hubungan antara tata ruang wilayah dengan propinsi baru. Pada pertemuan terdahulu juga sudah ada pertanyaan dari anggota dewan yang terhormat, bisa nggak sebetulnya sih, Bappenas apakah dalam satu tahun anggaran atau

mungkin setengah tah.un anggaran, dapat memberikan satu gambaran bahwa Indonesia ini pantesnya propinsinya 50 atau 30. Atau 40. Dengan segala yang ingin dikembangkan, dalam

kaital ekonomi, i1fi'astruktur dan lain sebagainya. Sehingga kalau persyaratan-persyaratan it1 sudah bisa digambarkan oleli Bappecla, hanya tinggal pendekatan politis nantilah satu wilayah itu, bisa menuntut menjadi propinsi. Pada waktll yang lalu kebetulan mungkin kebetr-rla1r kita sudah capek selllua, peftanyaan selllacaltl ini kur:ang bisa dijawab' kurang"', Bapak kurang mau meljawab pertanyaan ini. Ini saya uiangi pefiatryaatr ini. Sebab kalau sungguhpun Undang-Undar.rg tentang pengenibangatt rvilayal-r adrninistrasi dall lain sebagailya, perlu ada badan otonorni ..badan pertirtrbangan otonomi daerah dan sebagainya. Talpa dilandasi oleh pererrcauaan makro kami ktratir -iadi seperti sekarang ini, hanya istr

politik. ltu pertanyaannya yang...Selanjutnya ini nrutrgkirt berkaitan dengatt Bappenas clarr Dirjep Alggaran. I{ita menrahanri bah*,a sudah nrLrlai dikenrbangkati ada penrikiran bahwa nupgkil lrautan ciirien pajaknya menrahzrnri kalau ttattg rakyat dari pajak dan sebagainya tra+uLrt p

R cLPat

D"Aflar Pend.zpat dengt
29

dikumpulkan kemudian dialokasikan untuk kepentingan seluruhnya. Tapi kalau begitubegitu terus ini seperti tidak ada anggaran yang ktrusus membina satu sehor, khususnya infrastrukfur ini. Maka ada pemikiran-pemikiran tentang tffi, kalau di pengairan mungkin ada water tax, kalat di infrastruktur jalan misalnya road tax dan sebagainya. Tapi ada satu alokasi anggaran berdasarkan kondisi anggaran itu sendiri bisa ditetapkan satu UndangIJndang, apakah itu nanti istilahnya in marking atau ... dan sebagainya. Nah di dalam infrastruktur ini pemikiran Bappeda, eh maaf Bappenas, habis ketua Bappedanya jadi Ketua

Komisi sih. Dulu waktu Golkar. Jadi pemikiran-pemikiran terobosan apakah untuk ini? Satu contoh misalnya pemikiran kalau misalnya seseorang memiliki mobil yang sekarang boleh masuk semewah-mewahnya, diijinkan oleh Menteri Perdagangan dan Industri, dibandingkan

mereka yang memiliki mobil sedeng-sedeng saja, bukannya mobilnya Pak Edwin Pardede yarrg mercy Pak maksud saya. Nah dia itu tetap membayar PKB, BPNKB, tapi ditambah

sesuatu alokasi anggaran khusus

itu digunakan untuk menangani masalah jalannya

infrastruktur. Jadi ada alokasi dari kegiatan sektor itu untuk kembali ke sektor itu, katanya seperti dana reboisasi. Betul-betul hanya boleh dana reboisasi, tidak lagi boleh dipinjamkan pada Bob Hasan. Tapi kalau kepada Aceh atau Papaua, saya setuju. Jadi

ini yang perlu di...., pertanyaannya adalah...bukan dari dana rebosiasi itu ya? Jadi pertanyaannya pak, terobosan pemikiran-pemikiran yang sudah dikembangkan ini kapan akan kita berlakukan? Apakah sudalr siap instansi terkait, pemerintah ini untuk rnemberlakukan pada anggaran 2001 yang

akan datang. Sebab menurut saya, paling tidak pandangan kami kalau

ini tidak

segera

dilakukan pembangunan infrastruhur kita akan selalu tertinggal dengan tuntutan masyarakat

yatlg demikian besar, apalagi dikaitkan dengan untuk mengembangkan

sentra-sentra

ekonomi, mau masuk pelabuhan, dan sebagainya dan sebagailya. Itu baru infrastruktur yang

unlum sifatnya. Nah ini mohon niungkin pada nralam hari ini bisa diberikan gambaran kepada kita mengenai hal tersebut. Selanjutnya inijuga mungkin pertirnbangan dari Dirjen Anggaran dan Bappenas, seperti tadi saya urgkapkan pacia awal, sarana transportasi kita ini urestinya sudah kolaps, hampir kolaps kalau menurut Menteri Perirubupgal. Apakah tidak pertrah,

di dalam kerangka utengatasi

lcLisis dipertinrbangkan untuk

ntelnberikal perhatian

atau alokasi khusus sehingga alat transpoltasi kita itu bisa cukup nrenradai bail< dili5at clari

kelaikannya, keselatuatanrtya, yang sekalang ini katanya kanibal dan sebagainya. Kata yapg serit'tg

jalan di jalan tol Cikanipek itr.r hanrpir setiap hari itg kita lihat bis .rogok ba''ya

lepas dan sebagainya, dan liecelakaan-kecelakaan yang berkaitan clengan kurangnyzr h'atu krtp F apczt De,agnzr Pe%Lapal' de.nga,n,

Kot nr.t u fV Dp,tZ R -

I

30

perbaikan sarana tersebut. Apakah tidak dipikirkan oleh Pak Dirjen dan Pak Kepala Bappenas ini? Ya sekarang kasih alokasilah. Apakah dalam bentuk memberikan fasilitas

kredit murah, atau kredit pro$am sehingga sarana transportasi baik kapal terbang, kapal laut, maupun bis dan sebagainya itu bisa memadai bagi kebutuhan masyarakat kita, yang mungkin kira-kira dengan itu maka pembangrrnan ekonomi seperti tadi Bapak sebut itu akan bisa kita sampaikan. Nah, mohon hal ini menjadi pemikiran. Berkali-kali komisi ini Komisi

IV ini

meminta kepada Menteri Perhubungan, cobalah. Dulu katanya dialokasikan ada

subsidi. Tapi nyatanya pelaksanaannya hanya untuk bis kota. Kemudian untuk mau diberikan kepada transportasi lairurya, ah takut ah, nanti dipakai oleh mercy-nya suku cadang

itu dipakai untuk mobil

mercy-nya Pak Erwin Pardede lagi. Nah sehingga ada

keragu-raguan terus, dalam pelaksanaan ini. Jadi kami mohon kemauan politik pemerintah khususnya Kepala Bappenas dan tentunya Dirjen Anggaran yang sangat menguasai masalah

alokasi dana kita itu mohon pada malam ini memberikan gambaran kepada para anggota

Komisi

fV ini, supaya nanti bisa lebih

segar pada waktu pertemuan atau rapat dengan

Menteri Perhubungan. Dalam kaitan ini juga saya ingin mempertanyakan pemikiranpemikiran yang berkembang pada waktu penyusunan anggaran tahun 2000 yang lalu. Dalam

kaitan pemeliharaan infrastruktur. Jalan khususnya. Untuk menjaga jalan itu tatap layak sesuai dengan kondisinya, pemerintah menetapkan adanya jembatan timbang. Selain untuk menjaga jalan itu digunakan pada kekuatan gandar tertentu sesuai dengan kelasnya maka

jembatan timbang juga digunakan sebagai alat untuk mencatat lalu lintas komoditas antar

propinsi maupurl antar kabupaten. Dari hasil peninjauan kami ke daerah, jernbatan tirnbang

ini sudah tidak

berfungsi sebagaimana hal tersebut. Juga terkait kepada tidak adanya

koordinasi yang baik untuk memasukkan kendaraan truk-lah. Depaftemen perindustrian rnemungkinkan untuk jurnlah tonase lebih daripada 10 ton. Sedangkan dulu Bina Marga, entah sekarang di Menneg PU atau Kimbangwil, itu mernbangun hanya ketnampuan l0 ton.

Beh-un urusarulya dengan polisi lalu lintas, belurn urlrsanrlya dengatt kelaikan dengan departenren perhubungan, dan lraffic engineering-rtya dan sebagainya. Nah pada waktu peuyr.rsrulan yang

lalu, seolal-r-olah ada satu kesepakatan kita tidak ntengartggarkatt jenrbatan

tirrrbarrg, dan kita minta ditinjau kebijaksanaan nrengerlai adanyajernbatart tinrbang. KalaLr

perlu dicabLrt, atau diganti dan sebagainya. Sebab fiurgsi itu strdah tidak jalan. Bohong itu

kalau dikatakan truk itu lewal tonase nrentbawa baranq tonasenya lebih besar kemudian -l'etap barangnya ditunurkan. Tapi l,ang jelas dilepaskan. aja jalannl,a rusak. Mohor"r

h.a'nt

b'q

R &P

a.t

D eng

ar

Pen"cltzp

at deng cr-w K otut r, f )/ D ?R

-

R

I

31

penjelasan mengenai

k.iii"kr*aan ini. Terakhir

dan betul-betul terakhir tadi para anggota

yang terhormat ini, khususnya saya perhatikan Pak Saiful dan Pak Karimun, mengesankan seolah-olah bahwa hasil akhir tender itu ada di Bappenas. Kita tahu lah proses jaman dahulu.

Bahwa hasil akhir itu kalau nggak Dirjen Anggaran dan Bappenas, lalu menteri seldornya atau menteri teknisnya suruh tanda tangan persetujuannya. Tapi pada waktu pertemuan yang

lalu, dinyatakan bahwa peranan Bappenas itu sudah sangat dikurangi. I{anya untuk proyekproyek strategis atau yang bagaimana lupa lagi saya kriterianya itu. Dalam kaitan ini saya

ingin menanyakan tentang peran Bappenas dikaitkan di Menteri Negara PU sekarang ini ada badan apa, BP4 apa itu namanya. Pokoknya kalau tender 50 miliar ke atas mesti lewat beliau. Nah itulah Pak. Beliau itu mantan sekjen Gapensi, jadi hafal. Kalau saya nggak mau

tahu, tahunya itu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana peranan Bappenas dan Dirjen Anggaran dalam kaitan dengan badan ini? Apakah badan ini juga anggota-anggotanya dari Bappenas, atau badan itu sendiri dalam Menteri Negara PU? Menteri Negara PU juga mitra

kerja kita. Nah, dalam kaitan ini pertanyaan yang kaitan ini adalah, apakah badan ini di dalam penyelenggaraan anggaran 2000 sudah berfungsi atau belum pada pertemuan terakhir

tahun yang lalu dengan menteri negara PU sudah dibentuk Keppresnya, sudah ditetapkan

eselon satunya, tapi belum tahu darimana eselon duanya, dan seterusnya. Belum ada petunjuknya. Jadi pertanyaannya apa sudah berlaku apa belum. Saya kira demikian Saudara

Ketua, terima kasih atas kesempatannya. Mohon rnaaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. (PIMPINAN SIDANG: "Saya teruskan Pak Yap Salossa").

ANGGOTA DEWAN (Drs. Jacobus Perviddya Salossa

-

Fraksi Partai Golkar)

Terima kasih Pak Ketua atas kesempatan yang diberikan. Bapak sekalian yang

saya

hormati. Satu nringgr-r ini, bangsa Indonesia iui rasanya nracaln saya rasa di Jakarta senlua perhatian perhatian ditLrjukan ke lrian. Ya Paplra. Kata Papua itu yang sekarang bikin semua orang telinga beldiri dan mulai urerasakan nrengapa ada rnasalah di sana. Jadi ini khustrs ke Bappenas ini. Setelah nrendengar

ini orang irian nrau nrerdeka, versi Bapak ini

1'ang saya

mau deugar ini. Karena Presiden rnenyatakan nrenolalt itu hasil kongres. Menteri HAM tuenyatakan bahwa tidak mengakui itu hasil kongres. Kcnrudian nrenteri liLrkunr nrenyatal<arr

bahwa kottgres itu ntelanggar hukunr, dan dianggap itu nrakar. Sekarang kira-kira dari A'a'ru

krrp

R

ct-pclt Det

qar

Pet

u/,c?ct

t

d.e,ngtzlw K ot nit t

I L/ D{77

-

R

I

1a )L

ini

Bappenas

setelah mendengar Papua merdeka

ini kira-kira apa yang mau dikeluarkan

untuk Irian ini? Ya. Jadi saya minta, Bapak harus kemukakan ini, harus mulai berpikir sekarang. Sebab kalau tidak

dipikir lagi ya

saya

pikir nanti terlambat lagi. Sebab semua yang

berkembang sekarang ini, itu datang dari kesalahan kita menangani daerah Irian Jaya itu.

kita merancang pembangunan Irian Jaya itu. Kalau Bapak-Bapak ini ingat waktu Bung Kamo mengumandangkan Trikora itu mengatakan bahwa bebaskan

Kesalahan sejarah,

Irian itu, lepaskan dari penjajah. Apa itu makna dari penjajah? Penjajah itu bahwa ada orang yang terbelakang sana, orang yang buta huruf sana, orang yang bodoh di sana, yang harus

kita bebaskan dari penjajah yang memperlakukan mereka. Seperti itu. Temyata sudah sekian puluh tahun ini, kondisi y"ng ada itu masih ada lagi. Ada rakyat Irian yang masih banyak yang masih pakai koteka. Masih tinggal di hutan-hutan, masih banyak yang buta huruf. Lalu apa yang dilakukan pemerintah selama

ini dalam kurun waktu 35 atau 36 tahun ini? Karena

itu, saya melihat bahwa selama ini pemikiran dan perencanaan kita kepada daerah ini menganut asas, apa itu, asas pemerataan yang sama saja. jadi Irian itu konsep pembangunannya seperti di Jawa, sama seperti di Kalimantan, sama seperti di Surnatera, sama seperti

di

daerah-daerah lain. Harusnya musti ada semacam kebijakan khusus. lni

daerah terbelakang. Manusia masih pakai koteka hidup di jaman batu. Harusnya musti harus

dibuat satu konsep pemikiran atau konsep perencanaan khusus untuk mengatur daerah itu.

Yang kita lakukan ini saya pikir Bappenas juga harus bertanggung jawab terhadap kalau h'ian lepas ini. Karena merancallg satu pembanguran yang terlalu universal untuk lndonesia

tanpa melihat kondisi objektif yang ada di daerah yang bersangkutan. Sekarang rakyat di

Irian itu sadar bahwa dia masuk dalam republik bukan datang membebani republik seperti Timor Tirnur. Dia masuk ke republik ini dengan membawa saham yang besar juga untuk republik irri. Bagaimana pemerintah ini mengembalikan itu kepada daerah itu. Share yang diberikan daerah itu secara nasional harusnya dikembalikan dengan diirnbangi dengan lebih

baik lagi

di daerah. hri

malah dikembalikan,

ini

saya nlau tanya lagi nanti ke Dirjen

Anggaran ini, berapa prosen dari anggaran yang dikenrbalikan oleh pemerintah ke daerah

dari share dali

claeral-I

yang disr"unbangkan untuk penrerintah pr.rsat. Jadi yang dianrbil dali

Irian itu berapa prosell yang dikenrbalil
lcbih baik, tapi tolong cliungkapkan di sini sup:rya kita bisa tahu persis. Dari freeport

sa-ja

nierrurut yang saya dengar, saya ticlak pllnya clata yang ahurat, tapi itu kalau dihitLrng itu

ttz+ntlq'Q

R

tzptat Deng,u- Penda,pa,t dzng<*n.

K ot rult u

f L/ D P/?

-

Kf

JJ

sekitar, yang dia bayar dalam bentuk pajak dan sebagainya itu kepada pemerintah itu sudah

mendekati

I

milar dollar. Kalau tidak salah dulu itu sekitar 770 sekian juta US. Satu tahun.

Dan freeport yang waktu itu yang membayar terbesar negara ini. Yang kembali ke daerah itu berapa prosen. Kalau di hitung-hitung yang begitu, l0o/o saja dikembalikan

itu sudah luar

biasa itu. Nah, karena itu mohon Bapak-Bapak dengan melihat perkembangan politik yang

terjadi seperti ini, menangani daerah hian itu jangan dengan menangani hanya sepintas lalu aja. Harus ada safu program secara khusus untuk membangun daerah itu. Dulu pemerintah

yang lalu,

itu

mengetrapkan kebijakasanaan pembangunan Indonesia Timur.

Itu

satu

kebijakan atau kemauan politik yang baik, tapi itu lips service aja. Namanya pembangunan Kawasan Indonesia Timur, tapi sama saja, pembangrrnannya sama dengan yang ada di daerah-daerah lain. Tidak ada nilai tambah lebih dari itu. Sama seperti daerah lain. Karena

itu

kepada Bappenas saya mohon lagi sekali supaya coba memberikan perhatian secara

khusus bagaimana memikirkan untuk daerah-daerah yang sedang seperti tadi dikatakan bergejolak ini bagaimana ada program khusus, ada kebijakan khusus yang harus diterapkan

untuk daerah-daerah itu. Bukan hanya Irian saja, Maluku sekarang saya lihat. Ada masalah masalah di Maluku. Saya belum melihat bahwa pemerintah pusat ini memiliki satu program khusus menangani Maluku. Maluku itu sudah hancur total. hrfrastruktur publik itu semuanya

ini menurunkan anggaran seperti yang lalu lalu aja. Kita cuma ya kasih sektor ini sektor ini, begitu seperti yang lalu lalu. Harusnya itu dalam satu paket secara rusak. Tapi kita

khusus dalam program khusus menangani daerah

ini sehingga

tuntas persoalannya. Tidak

seperti yang sekarang kita tangani begini-begini terus. Nanti tetap akan begini.

lni Maluku

rusak, ini nanti butuh lagi sekian puluh tahun yang akan datang baru bisa bangun kembali

Maluku seperti semula. Bapak sekalian, dalam rangka itu juga saya ingin meminta penjelasan menyangkut beberapa kebijakan ataupun prograrn-program )'ang pemalr dilaksanakan. Seperti kebijakan pembangunan penerobosan isolasi atau dikenal dengan trans

lrian. Itu sudah mengeluarkan dana yang cukup besar. Lalu nrenurut sumber yang saya dapat, itu sebagian besar ruas-ruas jalan itu nremperoleh dana dari bantuan luar negeri. Da1 karetra krisis ekonomi, kurang lebih dua tahur-l terakhir

ini progranr-progrant itu tidak jalan.

Seperti jalan Jayapura-Wanrena itu sudah tidak ditangani lagi selanra 2 tahun ipi. Apalagi yang dari Merattke ke Tanah Waroko. I(errudian dari Nabirei ke peclalamal, kenrgdian clari

Solong ke Manokwari, dan sebagainya itu nras-nras.ialan itu ditangani tapi karena clananya terbat:is karena bantuan iuar negeri yane dananya jLrga sanipai hari

h'cr n

tkrtp

R ctp

ctt

D enguzr- Pet

ulap

at denga,n,

K ot

t

U u f V D pR

-

R

f

ini tidak tahtr jelas. )+

Kemudian ada lagi di sektor perhubungan. Singkatnya saya tidak bisa sebut satu-persatu dari prograiTr

itu, nanti akan dibahas. Bahwa program-program yang sudah dilakukan artinya

sudah kita menginvest dana, apakah itu bantuan luar negeri apakah itu dari APBN, program-

program seperti ini jangan sampai terus ditinggal lagi menjadi program yang mubazir. Dengan begini nanti rakyat tidak percaya lagi, ini pemerintah

ini cuma datang pua-pura

bangun jalan, tapi jalannya begini-begini aja rusak lagi. Kembali tidak digunakan. Saya

melihat adanya ketimpangan, saya pemah ke Jogya, dari Yogya ke Kaliurang tunm tidak ada

ke desa-desa itu. Semua jalan yang saya lalui itu semua pakai aspalnya itu sudah hotmix. Kemarin saya dari Bukit Pelangi mau ke Sentul, saya lihat di jalan-jalan itu jalannya bagus

di aspal bagus. Tapi orang-orang yang tinggal di situ juga kurang-kurang. Saya berpikir, ini apa lebihnya orang-orang

di sini bisa dibangun jalan yang bagus? Sedangkan di Irian untuk

dapatjalan yang begini aja aspal pun susah. Padahal uang yang dipakai bangunjalan disitu

itu saya pikir mungkin juga uang dari Irian juga. Jadi ya secara proporsionallah. Artinya perencanaan pembangunan itu dilihat juga dari share yang diberikan daerah itu untuk kepentingan nasional di sini kembalikan lagi secara proporsional untuk daerah itu supaya pertumbuhan ekonomi didaerah itu, pembangunan daerah itu juga maju. Jangan cuma

itu memberikan sumbangan pada pemerintah pusat, lalu daerah itu tinggal terbelakang terus. Akibatnya seperti yang kemarin itu, jadi mereka minta ya lebih baik daerah-daerah

begini ini lebih baik kita merdeka sendiri supaya ngurus diri sendiri. Jadi begitr.r. Jadi saya ntinta Bapak-Bapak supaya memberi perhatian yang baik dalant perencanaan di depan, ke depan

ini, supaya memberikan perhatian khusus bagi daerah-daerah ini. Khusus itu bukan

berarti bukan harus memberi uang khusus ke sana. Tapi perhatian khusus karena potensi daerah itu juga memberikan dukungan bagi kepentingan nasional. Jadi tidak rugi kalau Bapak-Bapak memberikan uang yang banyak ke sana tidak rugi. Pasti akan lebih banyak lagi kembali ke pusat untuk membantu daerah-daearh lain juga. Jadi Bapak-Bapak sekalian,

ini saya bicara beginijangan pikir...ini I(arena kondisi seperti

n1acal11

saya ungkapkan apa yang harus saya kenrukakan.

begini sr-rdah dirasakan puiuhan tahun. Jadi kita jacli

rasa

bahwa ya ini cuma begitri-begini, ini orang masih uriskin, nrasih terbelakang nrasih begini,

kol< tidak pernah dibangun secara baik, begitu. Inilah beberapa hal yang saya ingin satupaikau di sini, urudah-mudahart mendapat perhatian dan perhatian dari Bapak sekalian. J'crirrra kasih. (Pinrpirtrut sidons;"St lakan Pak l-lafiz")

h'at tt

b'tp

7?

ap a.t D en g at.' P endap tzt dorgr.at't K ot ru., u f y D pR R f -

35

ANGGOTA DEWAN (Ir. Achmad Hafiz Zawawi, MSc

-

Fraksi Partai Golkar)

Makasih Saudara Pimpinan. Saudara Ketua Bappenas dan jajarannya, serta Saudara Dirjen Anggaran. Kegagalan kita dalam menetapkan strategipembangunan yang akan kita jalankan

...arah negara ini. Kalau pada hari ini kita cemas akan kehilangan Irian dan cemas akan kehilangan Saudara Yap Salossa, saya yakin lima tahun ke depan kalau diantara kita tidak bisa merumuskan pembangunan secara benar kita akan kehilangan bagian-bagian lain dari daerah kita. Dan kita harus sudah siap untuk itu. Yang kedua, kita sebetulnya tidak hanya

melakukan pergeseran dalam cara-cara kita menenfukan strategi pembangunan. Dan dalam cara-cara kita dalam menyusun program-program pembangunan. Tapi menurut saya, kita

juga harus melakukan reformasi di dalam menetapkan dan memperluaskan strategi

dan

itu adalah bahwa kita ingin menetapkan Jika pada masa lampau sebagaian besar diantara kita menyatakan bahwa

kebijakan pembangunan. Salah satu reformasi Bappenas.

Bappenas itu cenderung hanya tempat dimana dapat mengkordinasikan, proyek-proyek atau

program sektoral. Tetapi pada saat ini kita ingin menempatkan Bappenas itu pada tempat yang lebih tinggi, yaitu dimana dia memang betul-betul memformulasikan strategi dan kebijaksanaan pembangunan secara benar. Oleh karena kebijakan yang sentralistis,

ini lah

akibatnya. Kita pemah mengatakan bahwa kita perlu melakukan pembangunan dari bawah,

temyata

itu hanya retorika yang sangat amat omong kosong. Jadi saya kira apa yang

disampaikan saudara Yap tadi, harus menjadi renungan kita selnua. Saudara-saudara, hal

yang ingin saya sampaikan adalali bahwa, satu saya ingin mengatakan

ntengenai

perencanaan, kedua masalah allggaran, ketiga nrasalah kebijaksanaan pembangunan.

Mengenai pe[encanaan anggaran, pengalaman kita dalam hal duduk bersarna-sama clengan pemerintah, ada lial-hal yang pada masa transasisi keurarin liarus kita benahi, pada rnasa

yallg mendekati norural ini. Yakni dalanr nrenentukan skala prior.itas, kita

sekarang

dihadapkan pada satu situasi bahr.va kepentingan daerah nrenonjol. Bahrva wakil-wakil rakyat di DPR ini tidak hanya dimonopoli satu golongan teftentu. Ini tentu meperltr-rkag cli

lllalla, sektor apa, bagaimana junrlahnya, itu akarr nrenjadi besar sel
R

ap a.t D e-.t tgtat- P en dap

ai

dz.ng a.n, ft ot t i t I u fi /

Z) pR - R

f

36

yang ada di daerah kita masing-masing berdasarkan kepentingan kita juga masing-masing. Padahal skala prioritas itu harus kita tetapkan secara nasional. Oleh karena itu, perlulah kiranya untuk hal semacam ini dipikirkan. Karena pengalaman waktu men5rusun anggaran yangpada rapat kerja lalu itu saya perhatikan itu sangat menonjol dan bukan tidak mungkin

itu akan mempengaruhi kita dalam men)rusun dan menetapkan skala prioritas. Berkaitan dengan itu pula, saya mengharapkan ada semacam guide line dalam memutusk'an apa yang saya sebut sebagai loan yang sudah di-schdedule-kan, pada waktu kita menyusun anggaran,

loan tni untuk apa, besamya kok begitu besar. Lalu pihak pemerintah mengatakan bahwa ini sudah di-schedule-kan sudah beberapa tahun. Nah apakah pada masa 2001

ini,

kita

melakukan hal yang sama. Oleh karena sudah di-schedule-kan, kita harus menerima. Karena

itu juga saya mengusulkan juga, atau bertanya, apakah sudah ada guide line, untuk memutuskan bagaimana cara kita untuk rnenentukan prioritas itu. Saya ambil contoh bahwa

kita harus membangun jalan kereta api, double track, dari Bekasi ke Cirebon, pokoknya daerah Timur situ dengan biaya yang sangat besar. Apa betul,

ini harus diskala prioritaskan

karena alasan ini sudah kita jadwalkan bertahun-tahun, atau sudah kita persiapkan. Padahal

rakyat sudah sangat menunggu, kalau kita sangat menunguu bahwa kereta harus bagus, tapi

rakyat menunggu lebih membutuhkan supaya bisa berpakaian dengan baik, bisa punya rumah dengan baik dan bisa jalan lebih baik. Oleh karena itu saya minta perhatian masalah ini. Yang ketiga, masalah KAPET. Saya sependapat dengan saudara Malkan tadi, dari dua kali masa persidangan saya termasuk orang yang bersikap

klitis terhadap masalah KAPET ini.

KAPET ini sebenam,va rnasih konsep Sentralisasi. Masih menganggap daerah tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Saya menganggap bahwa pusat peftumbuhan selnacam KAPET

ini, tidak hanya semacam intervensi pernerintah terliadap perturnbuhan suatu daerah, tetapi juga memberi sr.rbsidi, sebenarnya. Padahal sebagaimana kita harapkan sekarang, biarkanlah daerah itr"r berturnbult dan berkembang berdasarkan mekanisme pasar saja. Kecuali memang

daerah itr-r, yang harus kita bantu, tetapi tidak perlu dengan sellacaul KAPET itu, karena pacla dasarnya kapet pun.., kalau seperti sekarang ditenrpatkan

di

clepartenren Kimbangwil,

itu cenderung hanya sesuatu yang lebih banyak nrudaratnya, nrubazir. Yartg kecutpat, dalalrt kerangka Bappenas setragai institLrsi yang nlcugurlrsi nrasalah bautr.ral lLrar negeri bersanra-santa dengan Departenren l(euangan dalanr l
tt'c+.n t

krlP

R

ap

at

D e.ngt zt - Penda/:

tzt dengr at+.

K ot.tzit

t n/

D pR R f -

37

saya ingin menanyakan sesutu yang sedang populer saat

ini. Menurut pendapat Bapak, baik

itu Kepala Bappenas athupun Dirjen Anggaran, sebetulnya, apakah layak retender proyek PLN yang lalu?l dan dalam.., menurut aturan-aturan perundang-undangan kita yang berlaku,

dan aturan perundang-undangan internasional, apakah itu layak? Dan apa implikasinya terhadap kredibilitas kita. Dan apakah juga sebetulnya, tidak ada intervensi dari luar terhadap kita, ataukah sebaliknya bukan kita yang mengundang intervensi itu.

Supaya kita

melakukan p l0Xretender PLN ini? Retender PLN yang Pak Yusuf Kalla. Saya kira itu hal yang perlu saya samapaikan. Saya kira satu lagi, mungkin terakhir, saya ingin menanyakan bagaimana konsep subsidi

dari pemerintah terhadap pelayan publik yang berkaitan dengan transportasi. Karena seperti

kita ketahui, pemerintah ingin menaikkan tarif angkutan ekonomi dan di dalam tarif itu sebenarnya terdapat.. yang kalau pemerintah ingin membantu masyarakat miskin maka

tarif

itu tidak harus naik sebesar yang diusulkan. Tetapi pemerintah memberikan subsidi kepada pengguna jasa transportasi. Demikianlah Pak Ketua dan para hadirin sekalian. Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV (Mohamad Sofhian Mile - Fraksi Partai Golkar) Terima kasih, kalau diperkenankan saya akan mempergunakan hak saya sebagai anggota bukan sebagai pimpinan. Saya ingin memulai dari tiga tugas utama DPR sebagai satu lembaga tin_egi. Ada tugas yang

namanya legislasi, kontrol dan budgeting. Kalau tugas yang nanlanya legislasi dan infonlasi

ini sudah sangat menonjol, dan keliliatannya produk Undang-Undang yang dilahirkan oleh dewan bersama pernerintah sudah cukup baik. Dan beberapa masalah yang dianggap cukup

mendesak melalui suatu instrLlmen Undang-Undang,

itu

kelihatannya sudah dilahirkan

dewan walaupun belunr optimal.

Yang kedua adalah nrasalah tugas kontrol, kalau tugas koutrol itu dalanr era reformasi satrgat nrenonjol dilakukan oleh DPR, rneskipun kita juga sering dihaclapkan pacla kekr.rraugan data yang

valid dan objektif serta reliabel.

Satu tugas DPR yang kelihatannya belum berjalan baik secara fungsional. itu adalah fungsi

perlytlsunall allggararl. Itu yang belttttt bcrjalan baik. DPI{ sclanra ini. selanra penrerintah

trtz.na'U-rp

R

apct Deng,zr

PendzzTt

at dengatv K or n[J o. f )./ DpF

-

Ff

38

orde lama, baru, jaman Habibie sampai pada jaman Presiden yang kita cintai ini, Gus Dur,

itu belum berjalan baik. Tapi melalui komisi ry DPR RI dan diikuti juga dengan komisikomisi lain pada penyusunan anggaran tahun 2000 kemarin, kita coba mengembalikan fungsi budgeting dari DPR itu untuk duduk bersama-sama pemerintah menyusun anggaran.

Meskipun

itu belum

berjalan baik, karena temyata pihak DPR

itu belum mampu

memberikan secara konseptual apa-apa yang jadi aspirasi dan apa yang disampaikan oleh suatu rapat kerja, atau ditingkat panitia anggaran, belum begitu apllycable. Apa yag sudah

diputuskan dewan, tidak aplikabel. Artinya setelah kita pelajari apa yang ada di dalam DIP,

meskipun DIP itu juga kita tidak terima, padahal DIP

itu

sebagai panduan kita dalam

melakukan reses ke daerah, itu juga tidak berjalan baik. Pada kesempatan ini, inisiatif yang

dilakukan oleh Bapak pimpinan untuk melakukan rapat dengar pendapat dengan saudarasaudara dari Bappenas dan

Dirjen Anggaran, tentunya untuk mengantisipasi anggaran pada

tahun 2001, harapannya fungsi budgeting dari DPR dan pemerintah dapat berjalan dengan

baik. Kita tahu bahwa dalam sejarah masa lampau fungsi Bappenas itu sangat menonjol, bukan rahasia lagi, bahwa pengusaha yang datang dari kabupaten yang sangat terpencil, dia

bisa merubah keputusan yang diambil DPR, melalui Bappenas. Itu bukan rahasia, saya punya bukti-bukfi yang sangat solid, yang sangat realable soal hal-hal seperti ini. Nah oleh karena itu kita hindari hal-hal semacam

ini di

masa yang akan datang. Adanya konsep

tentang Kawasan Timur Indonesia, adanya konsep mengenai KAPET yang oleh beberapa

temen tadi sudah dikonsultasikan secara tajam, saya melihat

ini

adalah semacam suatu

gerakan politik yang sifatnya suatu psyco political touch, bukan problem solving approach.

Nah kalau ini masih berjalan terus, saya khawatir ancaman terhadap disintegrasi bangsa ini bukart main-maiu. Apa yang terjadi di Papua, apa yang ter.yadi

di

daerah-daerah lain, ini

bukan isapan jempol. Nah oleh kareua itu jangan sampai kita, atau rnohon maaf Bappenas,

ini disalahkan. Atau ada lembaga lain yang disalahkan. Karena yang mereka tuntut itu bukan etnosi untuk merdeka, tetapi yang rnereka rasakan selarna bergabung bersama Republik

yang kita cintai ini. Aspek keadilan

itu tidak

ada. Tidak penrah bersentuhan dengarr

kehidupan mereka. Teman-teman komisi satr"r DPR

Ill

pada ntasa reses kemarin mercka juga

Ilelakr-rkan t'eses ke sana. Dan dari hasil pertemuan nrerel
kita di Papua, apa yang kalian inginkan tentang nrerdeka, apakah nrerdeka

? Btrkan. Dan ketika dikasih alternatif

lair-r, apakah keadilan

?

yang kanri

turltut adalah keadilan tLran. Jadi keadilan yarrg nrereka tidal< r'asakan selanra ini. Apakah

fi'ct tt 1/<.t'q

Rtlptzt De4lgczt' Pe.nd+tpctt

de,ngr-rzw

Kotltt tuIl/

DP/?

-Rf

itLr

39

di Aceh, di Irian di daerah-daerah yang sedang bergolak. Nah kalau tentang keadilan maka kita lihat adalah keadilan terhadap pelaksanaan pembangunan yang sedang berlangsung. Nah itu sangat dirasakan di daerah-daerah perkotaan. Di daerah-daerah terpencil atau yang

itu tidak tersentuh mereka. Oleh karenanya saya kira pada kesempatan ini marilah kita bangun semangat untuk memberikan aspek keadilan pada semua lapisan. Dan sedang bergolak

kita harus memberikan prioritas utama pada daerah-daerah yang sedang bergolak.

Saya

setuju dengan pendapat teman-teman tadi, meskipun diungkapkan secara emosional, tetapi masih dalam konteks yang rasional saya pikir. Apakah itu Irian, Aceh, dan daerah-daerah bergolak lainnya. Saya

pikir kesempatan ini, masih bisa dipergunakan untuk, mungkin saja ada yangnamanya

ABT, Anggaran Biaya tambahan. Perlu kita prioritaskan apakah itu di Aceh, Irian daerah bergolak yang laiin.

kita orang politik punya

atau

Ini tidak ain-main, saya tahu jadwal Papua merdeka. Mungkin

ke sana. Berbeda dengan Bapak-Bapak, mungkin ya. Pada saat Desember nanti ada kejutan baru, itu berjalan bulan per bulan. Pak Yap tidak akses

mengungkapkan hal itu, tapi kita punya data-data untuk itu, dan kalau perhatian kita kurang

dan kalau perhatian kita bukan ungkapan-ungkapan yang saya bilang tadi Psyco political Touch saja, bukan itu. Tapi betul-betul problem solving approach, yang kita butuhkan. Nah

oleh karena itu saya usulkan kongkritnya saja. Beberapa yang disampaikan oleh Pak Yap, oleh Pak Karimun dan beberapa oleh teman-teman lain, tentang aceh, h'ian dan daerah bergolak laitr, mari kita rumuskan itu. Atau mungkin Bapak-Bapak dari Bappenas dan Dirjen Anggaran, mari kita putuskan itu. Kita masukan dalam anggaran biaya tambahan itu. Yang di Irian. Saya pikir masih ada dana simpanan yang masih ada, yang barangkali kita tangguhkan dulu daerah lain. Ancaman Papua merdeka itu bukan hal yang main-main. Saya

kira itu sebagai penutup pertanyaan saya. Terima kasih, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

ANGGOTA DEWAN (Ir. Daniel Budi Sefiawan, MM

- Fraksi

pDIp)

Terirlia kasih Pimpinan. Mencermati media masa beberapa saat lalu, maka pemerintah Jawa Timur menyatakan akan nreurinta kenrbali 409lo daripada penclaltatan pajak yang disetor.kan

ke pusat. Yang besarnya kurang lebih

6

rurcuurut hcrnat kanri, apakah dalam hal

tt'r+nt,Lt.tp

R apctt De,agt

zt- Pe-rul+zpaZ d
triliLrn dari

triliun yang dia setorkan. .lacli ini Bapali Dirjcn Artlgaran dapat ntertrber.ikan

K ot n+t u

1-5

f V Dfl?, R I

40

gambaran korelasi antara potensi-potensi daerah yang menyetorkan pendapatan ke Pusat, dengan dana pembangunan yaiig didistribusikan kembali ke daerah tersebut. Kami ingin

tahu bagaimana korelasinya, apakah mempunyai pola ataukah tidak ada polanya, ataukah hanya berdasarkan improvisasi saja, mungkin dari pihak anggaran ketika menyusun APBN.

Mungkin pertanyaan ini sudah ditanyakan juga oleh rekan-rekan kami terdahulu. Bagaimana uang yang dikembalikan oleh daerah. Itu yang ke satu. Yang kedua dengan adanya Undang-

Undang nomor 22 dan 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan pembagian pendapatan pusat dan daerah, apabila pembangunan masih disentralisasi di Pusat, menimbulkan tidak mempunyai jiwa reformasi. Tidak mempunyai jiwa otonomi, oleh karena itu berbagai pihak

atas ketidakpuasan terhadap pembangunan

di

daerah

itu timbul

apakah mungkin bahwa pendapatan-pendapatan yang disetor ke pusat

transparan oleh daerah dan daerah

itu mulia

pemikiran-pemikiran,

itu dpat dibuka

secara

memperoleh hak otonominya dan mulai

membangun kembali daerahnya sesuai dengan rencana daerahnya tersebut. Dan mungkin

justru dibalik pendapatannya diperoleh dari daerah dan sekian persen diserahkan ke pusat dan baru dialokasikan pada daerah-daerah lain. Untuk hal

ini bagaimana pendapat Kepala

Bappenas maupun Bapak Dirjen Anggaran. Kemudian lagi

di dalam pemungutan pajak ini,

Asli daerah dan pajak-pajak yang dipurgut dan disetorkan ke pusat, kami melihat hal ini sebagai dualisme yang terjadi di masyarakat. apa yang dikatakan dengan Pendapatan

Akibat dari pada pendapatan asli daerah ini, masing-masing daerah tingkat dua bersaing di dalam kleatifitas bagaimana memungut pajak dari rakyat. Dengan segala cara membuat retribusi yang ini, yang itu.., dan ini sangat membebani masyarakat dan membangun satu persepsi yang negatif terhadap pemerintah tentunya. Saya akan berikan contoh, karena ini di

Komisi

fV yang berhubungan

dengan infrastruktur. Karena pendapatan asli daerah ini

digairahkan maka masing-nrasing kabupaten atau daeralr tingkat dua membangun terminal-

terminal, kemudian mobil penurnpang, rnobil barang diharuskan melewati metryetorkan uang. Kita bisa bayangkan bahwa dari Surabaya ke Jakarta

yang

dengan

ntelewati

pantura itu ntelewati kurang lebih 25 dati nreter lrrereka

II dan itu sentuanya nrenrungut. Setiap 20 kilo harus nreuyetorkan Llang itu. Ini nreninrbulkan cal'a-cara nternungtrt pajak

yang tidak elegan. Dan kita penrah menrpunyai pengalarnan ketika Pak Marie Muhantnrad, saat .iadi dirjen pajak atatr Menteri Keuangan itr,r saya lupa. Bahwa setelah PPh itu

ditttrutrkan bahwa penghasilan pajak

itu lebih tinggi

prosentasenya. Ketika

itu

35%,

dittrt'tttikan 30ah ternyata memperoleh pajak yang crrkup tinggi. Yang kedua dari paJak

h'ct-nt

b-tp

R apa,t

De,nttctt. Pendtzpctt dzngczzt,

K ot

t

ttl 0 I

)z'

DpR

-

R

f

4l

.

kendaraan bermotor, berapa pun ditentukan oleh'pemerintah rakyat senantiasa membayar pajak kepada negeri tercinta ini. Tetapi kita yang tidak pernah mampu dan tidak mempunyai kepekaan dan bagaimana beretika memungut pajak dengan baik. Sehingga hasil dari pajak

itu dapat digunakan untuk membangun masyarakat, ymg lebih sejahtera kembali. Untuk itu kami berharap bahwa departemen keuangan yang dalam hal ini diwakili Dirjen Anggaran, dan Kepala Bappenas untuk justru membuat rambu-rambu di dalam memungut pajak. Kalau

kita membuat seratus item pungutan pajak dengan sepuluh item pemungutan pajak, mungkin akan lebih efektif dan efesien dengan sepuluh item itu. Dari pada seratus dan menjemukan dengan cara-cara yang tidak elegan, dengan memberikan beban-beban biaya yang tidak pasti

terhadap sektor real,

ini sangat mengerikan. Padahal apabila ke depan

pembangunan kita

akan bertumpu pada penghasilan pajak itu sendiri dan tidak mengharapkan hutang dari luar

negeri yang semakin membengkak. Oleh karena

itu kami

berharap,

departemen keuangan memformulasikan kembali, supaya ada filosofi

di Komisi fV

ini

di dalam memungut

pajak. Supaya ada etika di dalam memungut pajak. Juga ada filosofi di dalam membuat

APBN. Oleh karena itu kami juga merasa perlu untuk memiliki bagaimana pola yang dikehendaki pusat terhadap daerah

di dalam membangun daerahnya masing-masing.

Demikian pertanyaan kami, sekian terima kasih.

ANGGOTA DEWAN [Dra. Hj. Nurbalqis

-

Fraksi PBB)

Terima kasih saudara pimpinan. Bapak Kepala Bappenas dan Dirjen Anggaran yang saya hormati. Dikeheningan malam yang sejuk ini, saya teringat pembangunan sebuah waduk, sistem penerangalr listrik, jalan air tanah di Cililin Bogor Jawa Barat yang ide awalnya untuk kepentingatt dan kemaslahatan rakyat di sana. Namun kemudian terbukti semua itu hapya

ltntuk Kebun Buah Mekar Sari yang konon dinriliki oleh keluarga Cendana. Pertanyaan kami adalah satu, berapa besar biaya rlegara yang telah dihabiskan oleh proyek tersebut. Kedua, kami mohon kiranya pemerintah dapat menganrbil alih dari kepeniilikan Kebun Bualt Mmekar Sari tersebut untul< kepentingan dan kenraslahatan rakyat. Terinra kasih.

h'ct

u,U1-p f?a-pat

De,rryr
Pe-at&tpa,t dengczm, Kotttt.t t I'It Dfi? -RI

42

ANGGOTA DEWAN (Drs. H Rachman Sulaiman

Fraksi Reformasi)

-

Terima kasih. Lei lagi-lagi Papua. Kebetulan saya warga Papua ini. Tadi rekan-rekan kami terdahulu telah menyampaikan Pak Budi, Karimun, Syaiful dan Yap Salossa, Tentang Papua atau

kian

Jaya. Pertanyaan

kami singkat saja, sehubungan dengan pertanyaan rekan-rekan

kami terdahulu tadi, sebagaimana kita ketahui bahwa, ada proyek m€rcusuar barangkali, Bappenas sudah tahu. Bahwa di papua itu, seperti yang dikatakan pak Yap Salosa tadi, bahwa ada tembus jalan raya Jayapura Wamena, Jayapura Merauke. Nah saya selaku orang

Papua, merasa heran. Pada saat diresmikan oleh Presiden bersamaan dengan peresmian

Kapet

di Biak pada tanggal 20 Januari 98, bahwa ada jalan tembus dari Jayapura ke

Wamena, saya selaku warga Papua, tidak pernah melihat dan tidak pemah merasakan apa itu

jalan raya tembus Jayapura Wamena. Kami tahu bahwa memang pernah bupati berjalan kaki

10 tahun lalu dari Wamena ke Jayapura. Tapi itu pun dengan menggunakan perahu menyeberang sungai dari sungai satu ke dua dan seterusnya. Panjang jalan

itu sekitar

585

kilo meter dan telah diresmikan Presiden pada tahun 1986. Dengan biaya 268 milyar. Nah baru-baru ini kami dari Komisi fV, telah turun ke bawah melihat apakah gerangan betul ada

jalan raya itu. Kami menggunakan Helikopter, kemudian di bantu oleh dua pesawat dari Misionary bersama-sama Kapten Heri. Setelah kami lihat memang jalan itu ada. Tetapi hanya

jalan seadanya saja dibuat. Nah sepanjang lima kilo meter, itu ada rusak berat. Ya..,

sama sekali tidak bisa dilalui. Memang jalan

ini ada dibuat dari Jayapura sampai ke Tengon.

Sepanjang 272 Kllo meter. Dari Tengon ke Kota Wamena. kita harus menerobos Gunung,

membuat terowongan seperti

di Mekah dan Mina. Tetapi ini tidak mungkin,

kalar.r tidak

nenggunakan alat-alat yang canggih. Nah yang perlu kami tanyakan di sini, sejauh mana tanggung jawab dan pengawasan Bappenas terhadap proyek mercusuar itu. Dan apakah benar ada dan sudah berapa anggaran yang dihabiskan, dan kaparr proyek Sebab ada jalan sekitar

ini bisa selesai.

i00 meter yang tidak bisa sama sekali dilalui oleh kendaraan. Karena

jalan itu dibuat di atas purdak gunung. Alat-alat berat saja tidak bisa mendaki, pasti

dia

tlltttdur. Dan ini kanti telalr melihat sel-nlla. Kanri kurang lebilt 10 orang langsutg turutr nrelii-rat situasi ini.

Nah

di sisi lain, pimpinan

ployeknya sudah tiga l
sr-rdah

petrsiun, kedtra kita pindah ke .ialan Jayapura Meraulie. Jalan Jayapura Merauke terbetik

belita bahwa distop antara perbatasan PNG. l(arena .lalan t,ang clirencanakan dibuat antara

tt'r+ n,t k t'tp R ctV.t

nt D engar

? enzLzp ctl. de,ngrat

u K ot

ttLl, f V D pR

-

R

I

/a +)

Merauke-Jayapura, melewati batas PNG. Sehingga diprotes PNG. Itu antara lain makanya di

Stop. Oleh karena itu sekali lagi, barangkali, yang lebih bertanggung jawab dalam hal ini adalah Bappenas. Sampai-sampai kami para anggota pada saat mengadakan lcunjungan ke Wamena, kami diprotes untuk menginjakan kaki di kota Wamena. Karena hanya janji-janji belaka. Nah aldrimya rekan kami disamping sempat diculik kurang lebih 2 jam barangkali.

Erwin Pardede, ini orangnya. Alhamdulillah, ketikapara kru Fokker 27 Merpati, menunggu,

dia muncul. Maka sandera barangkali selamat lah dia. Untuk hal itu maka sekali lagi barangkali, Bappenas tunm ke bawah melihat proyek mercusuar ini. Terima kasih.

INTERUPSI (H. Noer Namry Noor, SE - Fraksi PPP) Pak... lnterupsi pak Ketua, maaf ada satu hal yang tertinggal, kami akan sampaikan pada malam

ini

yang penting juga. Begini, Bapak Kepala Bappenas dan Dirjen Anggaran. Tentang

BUMN, sebenarnya BUMN yang sudah tua yang diberi hak monopoli yang

seharusnya

sudah tidak membebani negara lagi, tapi sebaliknya justru diharapkan mempunyai kontribusi

terhadap pendapatan negara. Tetapi kenyataannya BTIMN-BUMN sebagai media

KKN

saja. Dan itu terus saja dilakukan pemerintah dengan penyertaan modal

yang tidak pernah mendapatkan return dari hasil penyertaan modal

sepakat pada malarn

itu banyak digunakan

itu. Untuk itu Komisi IV

ini bahwa ntelalui Dirjen Anggaran untuk menghentikan

penyertaan-

penyedaan modal yang tidak ada gunamya itu. Dan mulai meninjau kembali BLMN-

BUMN itu supaya BUMN ini betul-betul profesional dan betul-betul memberikan return atau yang tidak bisa diprofesionalkan harus dipikirkan dan diarnbil langkah yang tepat. Apabila kita lakukan penyeflaan modal dan tidak ada retttrn, akan lebih berguna untuk membangur saudara-saudara kita di daerah seperti tadi yang telah dir,urgkapkan oleh rekanrekan tadi.

Dan ini penting. Dan pada nralant ini pula karni menyarnpaikan, bahwa dari hasil dengar

tadi, maupun bulan Pebrr"rari lalu, bahwa Konrisi IV ini sepakat tttrtttk tidak nren.rberikan PMT apabila nranajenren atau direksi Garr-rda itu tidak nreng-

pendapat dengatr PT Garuda

(tt'tt1otttlce,

tidak memberikan suatu transparansi KI(N yang terjadi di dalant

penrsahaau

tersebttt. Olelt karena ini kami t-nohon sekiranya Bapak Dirjen Anggaran alian bisa nreninjau

h.a.nt

krtp R apctt Dengtcu- Pendapat' dz

ryr
ottza

L

f V D/I?

-

R

I

14

hal-hal yang sangat penting dan pglicy-policy yang akan menentukan arah dan kehidupan

kita ke depan.

bangsa

..... mohon maaf Pak karena sudah larut malam. Ada satu pertanyaan yang kami butuhkan sekali jawaban Bapak dari Bappenas untuk kami gunakan dalam rapat-rapat yang akan

datang dengan departemen yang terkait. Pertanyaannya kalau penjelasan Bapak tadi mengatakan bahwa prioritas ke depan ini adalah sektor infrastruktur di mana hal ini karena

sebagai pokok penunjang daripada pembangunan ekonomi.

Di

mana tadi seperti

mempertahankan prasarana, dan meningkatkan prasarana. Yang kami ingin tanyakan ialah

kalau ini sektor yang diprioritaskan apakah dalam penyusunan anggaran yang akan datang

ini

ada wilayah yang diprioritaskan. Kalau sektor sudah diprioritaskan, wilayah juga ada

diprioritaskan, maka keduanya ini kami mohon jawaban malam ini untuk bisa kami gunakan mempertajam dengan

lagi penyusunan anggaran terhadap

departemen-departemen yang terkait

hal ini. Kemudian yang kedua kami Cuma mendukung, karena ini amanah selama

kami berkunjung ke Irian Jaya. Dikatakan tadi mempertahankan prasarana yang ada dan meningkatkan yang ada, ada beberapa dermaga

di

sana selesai. Tetapi belum pemah

digunakan karena tidak ada jalan penghubung ke dermaga tersebut. Itu di daerah Mimika. Ada lapangan terbang tapi tidak pernah digunakan karena tidak pemah diselesaikan, ialah di daratan Sorong. Ada jalanan sudah diresmikan tapi tidak pemah dilewati, ialah Jayapura-

Wametta. Saya minta apa yang dikatakan mempertahankan prasarana yang ada dan meningkatkan yang ada

ini dialokasikan ke

sana Pak. Saya kira demikian terima kasih,

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. (PIMPINAN SIDANG: "Oke paling terakhir Pak Erwin Rosidi)

ANGGOTA DEWAN (Envin Pardede

-

Fraksi PDIP)

Maaf Ketua, karena tadi saya rapat di BORT jadi nggak enak kalau nggak beftan1'a sedikit. Barangkali sudah ditanya tadi tapi nggak apa-apalah. Cunra saya pertanyakan satu Pak, bagaintalta cara Dirjen Anggaran atau Bappenas nrengkoreksi anggaran? Karena kebiasaalr

yang kita detrgar biasanya itu dikoreksi dari harga. Jadi biasanya orang yang menylrsr:n arrggaran itLr dirtrat'k-up sanrpai antara 100 hingga

perak

200%..ladi kalau harga unrpanranya

ittl dibikin dtrlu 25 perak. Karena menunrt mercka

tt'rtn*Lt't p

R rzp ctt

D eng a

r

P ettrlap

at

det tg.ct+t,

K ot

nU r

I lt D /)R

-

R

I

l
cii Bappenas

-5

atall

A<

T.J

dianggaran itu yang dikoreksi dari hiiganya,tapi asal coret saja. Apakah tidak boleh kita

ganti mungkin prioritas, p-rioritas .daripada item dari pekerjaannya dikurangi. Tetapi diumumkan bahwa pengajuan itu harus benar-benar riil harga di lapangan supaya jattgan juga kita seperti 32 tahun yang lalu membodohi diri. Kira-kira begitu Pak. Apakah masih berlaku sistem yang terjadi 32 tahun yang lalu, atau ada perubahan di jaman era reformasi ini. Terima kasih.

PIMPINAN SIDANG/KETUA KOMISI IV Qr. Sadjarwo Sukardiman, MM) Demikian yang terhormat Pak Djunaedi dan Pak Anshari, semua ungkapan dari rekan-rekan anggota Komisi

tV....

INTERIJPSI Pimpinan, sekali lagi saya interupsi saja. Keinginan saya adalah tolong dibacakan siapasiapa saja yang menanyakan pada malam hari ini. Terima kasih.

PIMPINAN SIDANG/KETUA KOMISI IV (Ir. Sadjarwo Sukardiman, MM) Sebelum memberi kesempatan kepada Bapak Ketua Bappenas, Kepala Bappenas dan Dirjen

Anggaran. Yang peftama menanyakan adalah: Pak Sebudhie, Pak Muqowam, Saudara Karimun, Pak Yoseph Umar Hadi, Pak lndra Prajitno, Pak Syaiflrl, Pak Nurhadi Iskandar, Pak Malkan Amin, Pak Hardisoesilo, Pak Daniel, Ibu Balqis, Pak Rahman, Pak Hafiz, Pak Salossa, dan Pak Sofuan.

Cocok? Darl Pak Erwin Pardede.

INTERUPSI Interr.rpsi. Satu menit saja Saudara I(etua, satu Itrenit. Saya iltgin ltanya rttengingatkart baltwa

sckalang

tt-tr-ru1

b-q

di Aceh terjadi jeda kemauusiaan. I(csenrpatatr

R czpat Dengtct

r Pen clapa"t dengtoz+u K ttttut 0 f V DPft

-

R

I

selaura

3

bLrlan

ini

saya ttrinta

46

Bappenas Pemerintah tidak menyia-nyiakan waktu ini. Jadi setelah itu kita nggak tahu apa yang akan

terja{i kalau kita terlambat mengambil bagian di dalamnya. Terima kasih.

Saya kira

itu di mana-mana, termasuk ancaman untuk PON XV di Jawa Timur. Silakan

Saudara Kepala Bappenas dan yang terhormat Dirjen Anggaran. Mohon untuk mengatur waktunva.

KEPALA BAPENNAS (Dr. Djunaedi Hadisumarto) Bapak Pimpinan, dan Ibu dan Bapak Anggota Komisi

fV yang kami hormati.

Ijinkanlah

kami menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian nantinya akan dibantu oleh rekan-rekan yangada baik oleh Dirjen Anggaran maupun juga rekan-rekan dari Bappenas.

Mengingat banyaknya pertanyaan mengenai Propenas, ijinkan kami menjelaskan sedikit mengenai proses Propenas. Proses Propenas itu dipersiapkan sejak bulan Desember tahun

yang lalu melalui berbagai pertemuan baik dengan unsur-unsur departemen, pemerintah,

LPND, masyarakat perguruan tinggi, dan terakhir diadakan pertemuan di beberapa kota besar sambil mengundang rekan-rekan dari daerah sekitamya. Pertemuan diadakan di Jakarta sendiri kemudian

kemudian

di

di

Yogyakarta,

di Banjannasin, di Makassar, di

Padang, dan

Surabaya. Dan Denpasar juga. Pada dasamya berbeda dengan repelita,

Propenas menggunakan pendekatan atau agenda kebijakan. Jadi kita ingin memuat program-

program pembangunan yang pokok, yang penting, yang mendasar dan mendesak uttuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Usul dalam Propenas inipun berlaku

mulai tahun 2001 sampai 2005 sehingga ini mendasarkan satu filosofis sebetulnya bahwa nantinya kalau ada pemerintalran baru pada tahun 2004 ntaka untuk tllenyusult anggaran 2005 itu paling tidak ada pedomannya untuk mellgacu pada perencanaan arlggaran. dalam Propenas diidentifikasikan berbagai nrasalah pokok yang kemudian rnendasari perencanaan

itu sendili. Kalau boleh saya beberapa bacakan singkatan dari perniasalahan pokok. Yang pertattra tentu saja tadi sepelti disampail
lbu

nrunculnya gejala

disintegrasi bangsa datr nrerebaknya konflik sosial. Itr.r menjadi salah satu yang perlLr kita

siltapi. Lelnahnya penegakan ltukurr dan hak asasi nranusia. Lambatnya

pe

uruliharr

ekonotni. Rendahnya kese.jahteraan rakyat. i.enrahnyzr ketahanan budaya nasional. Kurang berl<en-rbaltgnya kapasitas penrbangLlnan daerah diur nrasyarakat. Sehubr.rngan clengan hal itLr

tt'a'nt krlp

R

apal' Dang
K cx

ncJ,

f y D/>R

-

R

f

4l

maka

di dalam skala prioritas

pembangunan, kita mempertimbangkan 5 agenda pokok di

dalam pembangunan itu sendiri. Yaitu yang meliputi: yang pertama membangun sistem

politik yang demokratis, serta mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini antara lain adalah membangun sistem politik yang demolaatis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan secara bersama. Agenda

ini meliputi 3 upaya penting.

Pertama

diperlukan upaya untuk melakukan reposisi lembaga-lembaga legislatif, eksekutif termasuk

TNI/Polri dan pegawai negeri sipil, serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender melalui penyempumaan terhadap konstitusi dan Perundang-undangan. Kemudian berlanjut yang kedua, agenda, adalah mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih. Saya kira

ini

adalah aspirasi dari anggota dewan maupun masyarakat antara lain adalah

penegakan hukum, penegakan HAM, masalah penuntasan berbagai kasus korupsi, kolusi,

dan sebagainya. Agenda ketiga adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.

Di sini terletak

antara lain hal-hal

yang kita ingin tonjolkan di dalam langkah-langkah unfuk memulihkan pemulihan ekonomi yang lebih cepat dari sekarang dewasa ini.

Yang keempat adalah membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya. Ini merupakan salah satu bagian dari agenda, dan kemudian yang terakhir yang tidak kalah

pentingnya adalah meningkatkan pernbangunan daerah yang tercerrnin dalam masalah

otonomi dan pengembangan wilayah. Itu inti pokok dari Propenas. Ya mudah-mudahan dalam hari-hari ini akan disampaikan secara resmi oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan

Rakyat untuk nantinya dikonsultasikan dan diputuskan n-renjadi ketetapan eksekutif untuk dipakai sebagai acuan. Dalam rangka ini pada bulan-bulan Januari Pebruari, sarnpai kemarin

akhir bulan Mei, konsultasi dengan lembaga perrerintahan baik deparlemen tek-nis aupun

LPND dilakukan secara intensif, ada yang memberikan masukan, ada yang

hanya

memberikan secara lisan. Namur demikian senruanya itu kentudian kita tuangkan ke dalam suatu kerangka sebagai pedoman

di dalam pereucanaan

penting sebetulnya yang tnelandasi Propertas

ini

pembangunan

itu sendiri. Yang

adalah bahwa Depaftemen

rnaLlpurl

petnerintah daerah baik itu Propinsi, atau Kabupaten, atau Kotarnadia, rnereka berkervajiban

untuk tnente{enrahkan kepada Propeda mauplrn l{enstra-Renstra strategis dari clepartemen masit'tg-masing.

Itti adalah rneniawab mengenai masalah khususnya Bapak Sebudhie clan

altggota yaltg utelnpeftanyakan nrengeuai Propenas.

tt'arukr't? Rrzpcrt Deng"zr Penzl.zz.przt

d.engczrt,

Kolztli f )./ D?l? -/if

48

Dalam kaitannya dengan pengisian DUP maupun DUK, sebenamya pada tanggal24 Mei yang lalu departemen teknis maupun LPND telah diberitahukan agar sudah mulai menyusun

DUP maupun DIIK untuk disampaikan kepada kami. Sebetulnya bukan tanggal 12 tapi tanggal 9 Juni supaya dengan demikian bisa disusun lebih awal untuk disampaikan kepada

..melalui panitia anggaran agar dibahas bersama. Tidak lain tujuannya adalah agar jauh sebelumnya anggota dewan khususnya yang ada

di

dalam panitia anggaran itu bisa

mengetahui sampai seberapa jauh nantinya usulan-usulan dari dopa*emen itu, baik yang

imnyangkut anggaran pembangunan maupun anggaran rutin bisa menjadi acuan di dalam menentukan besarnya angggaran. Dan pada akhimya yang terpenting kaitannya dengan anggaran

ini adalah bersama-sama dengan panitia anggaran akan ditentukan berapa besamya

defisit yang akan kita tetapkan pada tahun anggaran 2001. Defisit inilah seperti tadi dikatakan oleh Saudara Dirjen Anggaran akan menentukan juga berapa besarnya antara lain besamya pinjaman luar negeri yang akan kita anggarkan sehingga kalau melihat jadwalnya pada bulan Oklober tanggal 17 pada waktu ada sidang CGI

itu, kita sudah bisa mengancar-

ancarkan berapa kebutuhan dana yang perlu nantinya mendapat persetujuan oleh DPR saat ada katakanlah sebelum anggaran

ini ditetapkan melalui Undang-Undang. Menurut rencana

dari jadwal panitia in sebelum Desember kira-kira semuanya bisa selesai.

INTERUPSI lnterupsi Pimpinan.

lni

perbandingan Pak Djunaedi, PP kemarin

itu sebelum

ditetapkan

sudalr disosialisasi sedemikian rupa. Hasilnya toh juga hanya demikian, PP 25. Yang ingin saya tanyakan adalah dalam kaitan anggaran

ini

seberapa yakin Bapak punya tingkat akurasi

daripada usulan dari daerah itu seiringga itu berdasar prioritas yang ada. Pengalanran PP itu Pak. Terima kasih.

(KEPALA BAPPENAS: "Kalau boleh diperjelas Pak")

Jadi begini Pak. Kita ini selalu berpikir bahwa bottorn-up bagLrs. Kemarin nrenteri Otononri

Daerah itu

di dalam rattgka memutuskan rnenetapkan tentang PP 25, itu yane

notabenc

sudali distudi ke barvah, kritikal ke bawah, ternyata tidak ada satupun atau sangat sedikit

sekali pertganrhnya kepada perubalian dari konsep PP ini. Kenrtrdian ,vang kedua ya kita talttt baitwa jadinl,n seperti ini. Yane ingin saya tanyakan adalah scberapa yakin Bappenas cli drtlartt proses bollorn-tt1t anggaralt irri itrr Lrisa bcrdaslrlkarr n;rdrr rrr.ior.itrs r:rrr9 acll lladir

hzznt,U.tp

R

apat Dengzl- Pe+ubpat dengatt,

K ot

n,ui,

fl/

D?R F f -

49

masing-masing. Sebab saya sendiri tidak yakin. Saya khawatir bahwa negara APBN itu hanya diatur dari patron-patron saja. Terima kasih.

ini

dalam

KEPALA BAPENNAS (D.. Djunaedi Hadisumarto) Terima kasih Pak. Saya kira saya sependapat bahwa PP 25 tahun 2000 itu belum sepenuhnya sempuma. Hanya kalau kita tidak mulai ini tentu ada aspek politis yang lebih Bapak Ibu ketahui daripada kita yang ada di pemerintahan bahwa daerah itu menuntut agar pada

tanggal 1 Januari itu pelaksanaan Undang-Undang 22 dan 25 ifi dilaksanakan. Saya kira yang mungkin daripada pihak pemerintah yang penting adalah bahwa khusunya dari

pemerintah pusat itu mempunyai komitmen untuk melaksanakan Undang-Undang 22 dan25

ini dan ini juga saya sampaikan

kepada rekan-rekan saya dari departemen teknis diantara

tanda kutip rela untuk menyerahkan kewenangannya kepada daerah sehingga kalau kita ingin pada sekarang ini sesempuma mungkin saya kira kita terlalu harapan terlalu tinggi Pak. Namun demikian saya percaya bahwa di dalam perjalanan kalau kita tidak mulai dari sekarang tentunya akan lebih lama

lagi. Karena proses daripada pengalaman untuk

merencanakan dan sebagainya harusnya memang kita mulai dari sejak awal, tapi saya kira ada beberapa kendala yang kita juga ketahui, sumber daya manusia dan seba_eainya. Namun demikian saya, atau kami, masih mempunyai kepercayaan bahwa kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi kita akan berani memulai suatu hal yang baru. Khususnya rangka pelaksanaan Undang-Undang nolnor 22 dan 25 ini. Dan ko'ritmen

ini

di

dalarn

saya kira

merupakan salah satu juga suatu tantangan sebenamya khususnya sanipai seberapa jauh kita bisa rnenyerahkan hal-hal, penganggaran dan sebagainya itu kepada daerah. itu mengenai Propenas dan DUP dan DUK. Bapak, yang terhorniat Muqowanl, nlengenai kernbali Undang-Undang atau pp 25 yang... nlemarlg kalau dilihat secara harfiah hal-hal yang tidak diatur itu seola6-olah dilimpahkan kepada daerah. Sedangkan hal itu yang diatur kernuclian adalah rnengenai hak penreriltalr

pusat lllaupLlll pada tingkat plopinsi. Mudah-nrudahan ini nanti clalan perjalanan sela'j't'ya, kare.a nrasih ada tarrapa' baru atalr sat. babak ba*r ya.q ,iu'gki. rebirr penting lagi yaitLr pelaksanaan pcraturan pemerirrtah yanq nrenyzrnglcut Uudang-Undang 25 yaittt llrengenai hubungan fiskal antara pusat clan claelah. ini yang saya kira akan lebih

h'a'U /<4'q

R

ap at D et qr rz-r p emdczp

rtt

r.fe+ tg4z.n, K ot

nt r,

fl / D pR R f -

50

mewarnai masalah otonomi itu karena di sini tersangkut utama utamanya pembagian antara pembagian keuangan pusit daerah dan pembagian pendapatan daerah dengan pusat. hri yang

nanti akan diharapkan bisa memenuhi target atau sasarannya selesai sebelum 1 Januari. Kembali juga ada banyak yang merasakan bahwa ini sesuatu yang amat pelik dan kompleks namun kami sendiri percaya bahwa ini merupakan salah satu tantangan kita bersama dalam rangka memberikan otonomi dan desentralisasi kepada daerah.

Mengenai akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan Bappenas untuk dikerahui baru pertama

kalinya mempunyai seorang inspektur utama yang sebelumnya juga tidak pemah ada. Ilri

juga merupakan salah satu upaya kita untuk juga agar pengawasan internnya dapat pula berjalan di samping kita juga mempunyai kewajiban evaluasi program pembangunan yang ada. Dan

ini dilakukan

secara reguler kemudian untuk disampaikan kepada departemen

sebagai umpan balik. (INTERIIPSI: "Saya interupsi Pak. Nama jabatannya inspektur itu apa Pak?")

lnspehur utama. Ini Ibu ini inspektur utamanya. lni baru juga pertama kali ada. Seperti juga Bapak tanyakan istilah Ketua atau Kepala memang peraturannya kepala. Sebetulnya kalau orang mengatakan"what's in a name?" Yang penting bagaimana kita bekerjanya. Saya kira

begitu. Mengenai penataan ruang.

ini

saya kira merupakan hal yang dipertanyakan oleh

Bapak Malkan dan beberapa Bapak yang lain. Salah satu yang rnenjadi acuan di dalam masalah tata ruang

ini adalah

adanya ketentuan Keppres yang beru lahir belum lama ini,

yaitu perbaruan Keppres Nomor 62 tahun 2000 di mana ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, BKTRN, itu adalah Menko Ekuin, dengan anggota Menteri Kimbangwil, Menteri

LH, dan sebagainya. Kita akan mencoba

r.rntuk merencanakan tata ruang

ini

sebagaimana

aspirasi yang ada. Mengenai KAPET karena ini tadi ban1,'ak disinggung ntengenai KAPET, satu hal, tadi ada yang minta peninjauan secara akadeniis. Ijinkanlah saya juga memberikarr tartggapan secara objektif. Pada waktu KAPET dilahirkan. ide

KAPET itu sendiri sebetulnya

tidak begitu jelek. Artinya ada suatu keinginan untuk membangun luar Jarva dan Bali. sentra-sentra pertumbuhan. Nanrurr kemudian yang tadinva, seingat saya,

itu ditujukan

ke

rvilayah titrur, ditr-rjukan juga ada KAPET-KAPLll' di bagian barat. N4enjadi rancu kembali karena pirupinan KAPET itu adalah seorang nrenteri. Di rnana kenrudian alasan dari seorang

ntetrteri itLr di dalanr rangka pelaksanaan KAPE-f nraka apabila pinrpinaunya adalah seorang Inetrteri t'uaka ini bisa lebih nrendorong percepatan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh

tt'cz' n,t

b'tp

R

ap &t D e,.ng.cu' Pendzp at' deng an,

f

ot nr.t u

I /

D PR R I -

5l

KAPET. Hal ini kemudian akan di ..sekarang ini sedang dikaji kembali dan dari pandangan

*kami

sebetulnya kepemilikan KAPET itu perlu dikembalikan kepada pemerintah daerah.

karena bagaimanapun juga tadi saya sependapat, yang mengetahui masalah daerah

pemda sendiri. Nah,

ini ada ironisnya Pak. Ada kawan-kawan di

itu adalah

daerah yang masih tetap

menganggap kiranya orang dari Jakarta yang masih ada memimpin.

Ini yang ironi

yang

sekarang mungkin masih terbawa arus yang lama. Sedangkan sebenamya pada intinya kita

ingin mengembalikan kepemilikan, rasa milik KAPET itu adalah daerah, bukan oleh orang

pusat. Katakanlah begitu.

Nfr,

bahwa nantinya mereka

itu

kekurangan tenaga dan

sebagainya, saya kira tidak menjadi soal untuk mengadakan rekrutmen dari luar daerah

Ini yang ingin kita kembangkan dalam kaitannya dengan KAPET karena pada dasarnya KAPET itu sekarang tidak mengenal lagi keistimewaan-keistimewaan. Idealnya tersebut.

Pak seperti KAPET, mereka itu akan membuat suatu bonded area atau bonden zone, yang

bisa memberikan kebebasan untuk berbagai investasi dan sebagainya sepanjang ada di dalam kawasan berikat tersebut.

Ini merupakan salah salah satu acuan yang kita

usulkan

untuk me-rview kembali masalah KAPET. Pak Karimun Usnan dan Bapak-Bapak....

INTERUPSI lnterupsi Pak. Menyangkut, penjelasan Bapak menyangkut KAPET tadi Pak,

jadi

saya

melihat program KAPET ini karena ada kebijaksanaan nasional seperti itu, terus dijalankan saja begitu semua di daerah.. Seperti di Irian itu Biak, KAPET Biak. Sampai hari ini tidak ada

arli apa-apa

itr-r,

KAPET itu. Padahal potensi di daerah itu, sebenamya daerah itu dulu

yang berkembang adalah

di Sorong. Sorong itu

daerah industri, daerah perdagangan, darr

lahannya sudah siap semua, rnalah dikasih ke Biak. Sampai hari tanahnya jr-rga mungkin susah didapat. Lalu tidak ada aktivitas

Hattya yang sudah bertumbuh

di situ

ini lahannya nggak

ada,

di Biak itu, sampai hari ini.

sepefti pabrik kayLr lapis, pengalengan ikarr, itu

sebelunr KAPET itu ada sudah ada di situ. Jacli aktivitas I(APET di sana saya pikir nrungl
perlu ditinjau kembali. Sayn lebili cendenrng Biak

itu

clikenrbangkan sebagai pusal

pengertrbattgan parirl,isata. Jacli bukan daerah inclLrstli, KAPET itu. Jacli lebih baik dibuat sebagai satu daerah khusus untuk pengenrbangan pariwisala.

tVant kt.r-p Rapa,t De*6rcu, Pendc?at dergran,

( ottztt, f /

Dpl? R,t -

52

KEPALA BAPENNAS @r. Djunaedi Hadisumarto) Terima kasih Pak Salossa. Saya kira saya sependapat, kebetulan saya agak mengenal Irian. Dan memang sebagai Bapak katakan, pada waktu Biak ditetapkan itu seingat saya Pak, pada

waktu itu ingin dijadikan seperti bonded island, yang kemudian karena adanya pro dan kontra kemudian tertinggal. lni banyak terjadi di berbagai...namun demikian saya kira soal

KAPET ini perlu ditinjau kembali, didudukkan kembali agar katakanlah penetapan daerahdaerah dan sebagainya itu akan dikembalikan kepada pemilikan oleh pemerintah daerah setempat. Mengenai Aceh dan daerah-daerah yang

ini Pak, sebenamya kalau kita melihat

anggaran an sich Pak ya, anggaran dari ...ini bisa saya gambarkan...untuk Aceh anggaran pembangunan saja Pak ya, untuk tahun 199912000 itu hanya 630 miliar. Untuk tahun 2000 selama 9 bulan itu meningkat menjadi 930. Kemudian untuk Irian Jaya atau Papua dari742

milair pada tahun 199912000 menjadi I triliun koma 2 pada..untuk Maluku dari 480 sampai 517 untuk 9 bulan pada tahun anggaran 2000 ini. Dan

... (interupsi anggota:'Itu

termasuk

BLN Pak? Mohon maaf Pak) Tidak termasuk BLN. Rupiah mumi Pak. Maluku dari 480 tahun yang lalu untuk tahun 2000 ini 517. Dan sebagaimana tadi aspirasi dari anggota dewan

bahwa untuk daerah-daeral"r bergolak ini ada peluncuran anggaran nanti pak Dirjen bisa

menjelaskan memang dimungkinkan ada peluncuran-peluncuran anggaran. Untuk, khususnya untuk daerah Aceh, besok kami akan ada pertemuan dengan Bapak Gubernur

Aceh dan Bupati, ini juga untuk menindaklanjuti berbagai hal, karena ada dana-dana yang juga perlu untuk kita percepat. Salah satu Pak Karimun yang karni sangat concern adalah pembangunan PLTA listfik di Besangan. Ya. Di Aceh Tengah. Masalahnya sampai hari ini

tidak ada konsultan atau pemborong yang mau ke sana. Sehingga kita perpanjang...kita minta kepada ADB untuk memperpanjang pinjamannya agar nantinya menunggu waktu yang baik. Nah kemarin kami mendapat surat dari Pak Gubernur yang sudah meminta agar

dapat diamankan nantinya pembangunan itu. Mudah-mudahan

ini lnsya Allah kalau kita

bertemu akan kita konkretkan sampai seberapa jauh. Karena kita tidak batalkan. Semula ada

berita bahwa seolaii-olah pemerintah akan membatalkan pinjamannya. Tapi kita putuskan bahwa pinjaman tidak dibatalkan, akan diteruskan proyeknya. Karena dari sisi ekonomisnya

PLTA ini sangat penting. Harusnya 2002 itu sudah harus berjalan.

tra.nt/
R ap

at

Oe.nguv

Pe.n

dapa.t deaqwru

K

on6t f V Dfl?

-

Ff

53

INTERUPSI (H. Karimun Usman

- Fraksi PDIP)

Irrterupsi Pak, sa1'a ada apa namanya, tertarik dengan PLTA itu tadi. Saya kira masalah pembangunan prasarana yarlg dibangun

di Aceh, tidak

ada satupun yang dirusak oleh,

terkecuali hanya sarana sosial, sekolah, kantor camat, tapi kalau pembangunanpernbangunan vital: bendungan, pelabuhan, dan itu tidak ada. Jadi saya kira kalau masih mendengar bahwa rnasih tidak arnan dalam pembangunan itu saya tidak sependapat.

Itu perusahaan daerah hanya disuruh sub dengan 40Yo atau 60%. Paling tinggi. Tapi harus

join.., apa namanya konsorsiumlah, dengan perusahaan daerah maksudnya

perusahaan

nasional daerah. Jadi barangkali saya dengan tanda kutip, mereka punya link sendiri-sendiri

ke kiri dan ke kanan. Jadi itu pasti akan anlarl. Jadi oleh karena itu. Tapi kalau dibiarkan mereka jalan sendiri dari Jakarla lalu berjalan, na itu bukan hanya pernbangurannya saja tapi

rnungkin orangnya juga tidak aman. Oleh karena itu tolong diberi kepercayaan diyakinkan

bahwa negara donor untuk masalah-masalah

itu saya jamin tidak akan apa-apa. Cuma

barangkali perlu ada solusi tendemya itu agak diperlunak. Kalau perlu sepakat dengan Bappenas dan deparlemen terkait ya diadakan penunjukan orang-orang yang menrang bisa

dipercaya dan punya kernanrpuan untuk itu. Jadi juga tidak menunjuk orang-orang yang tidak profesional di bidang itu. Saya kira itu. Terinra kasih.

KEPALA BAPENNAS (Dr. Djunaedi Hadisumarto) Terima kasih Pak Karinrun, nanti kami akan tindak lanjuti dengan Bapak Gubemur Aceh.

Mengenai masalah sektor pengairan dan sebagainya mungkin nanti Saudara Bambang

Bintoro akan menjelaskan, karena kita itu berpikiran memang seperti Bapak. Bahkan di dalam program fatsal, kita rnelihat air itu bukan hanya irigasi Pak, tapi air secara totalitas.

Dari Bapak Umar Hadi, mengenai proyek-proyek yang kemudian lebih rnahal

dan

sebagainya dan bagaimana komisi DPR mengawasi pinjaman dan sebagainya. Saya kira permasalahan nanti juga rekan saya Pak Dirjen Anggaran juga bisa menambahkan, pada dasamya sebenarnya pemerintah itu bisa menerima ataupun bisa menolak tawaran daripada

pinjarnan. Karena apa yang terjadi pada sidang CGI itu adalah komitmen daripada negaranegara pemberi pinjaman, tentunya nantinya apalagi dalam era sekarang

ini jumlahnya

ditetapkan oleh persetujuan DPR, maka hal-hal yang berkaitan dengan pinjaman DPR itu traaa*rtp

R a.p at D engrar

Pe,n"dapat dz*tgtaa? K an4
I V D% F f -

54

tentunya mengenai provisinya dapat diketahui dari pertemuan-pertemuan tersebut. Yang mengenakan commitment fee Pak, sebetulnya itu hanya bank dunia dan ADB. Sedangkan negara-negara pemberi pinjaman secara bilateral mereka tidak mengenakan commitment fee.

Bapak Nurhadi Iskandar, ini mengenai KTI dan ...saya kira tadi sudah saya sampaikan mengenai RAPBN Irian Jaya, mudah-mudahan ini memberikan harapan. Untuk salah satu contoh bahwa kita itu cukup tanggap bukan ini untuk memberikan suatu hal yang baru, pada

waktu kernarin Gubernur dan Ketua DPRD Irja datang untuk melaporkan kebakaran kantor

gubemur, kita segera memberi tambahan anggaran APB Pak sebesar

5 miliar

untuk

memperbaiki instalasi listrik yang rupanya sejak tahun 73 itu tidak pemah diperbaiki. Dan

juga untuk memberi peralatan sementara memenuhi beberapa komputer dan Sambil

juga

sebagainya.

memberikan kelonggaran untuk mengadakan penggunaan dana yang

dialokasikan kepada propinsi untuk digunakan dalam rangka tanggap darurat. Mohon kiranya diketahui bahwa di dalam sejak tahun lg98ll999 dantahun l9ggl2000 bahkan tahun

2000 ini khususnya dua tahun terakhir kemarin, DIP itu sudah diserahkan kepada daerah.

jadi untuk Bappenas itu tidak lagi mengarahkan DIP apalagi untuk tahun 2000 ini kembali diserahkan kepada daerah. Hanya DIP pusat yang ada

di

Jakarta yang dilakukan oleh

departemen teknis dengan departemen keuangan. Apabila ada proyek-proyek yang lintas sektor, yang bisa tidak terselesaikan baru kita dinrinta menjadi fasilitator dalam penyelesaian

DIP-DIP tersebut. Tapi prinsipnya kita percaya kepada daerah. Pak Hendra juga bertanya masalah Irian Jaya, saya kira hal-hal yang berkaitan dengan apa yang disampaikan nanti rekan saya juga akan menyarnpaikan. Mengenai kesiapan kabupaten

untuk menerima otonomi, saya kira sebagaimana tadi saya sampaikan pada dasarnya yang mungkin kita ambil hikmahnya tentunya bahwa mudah-mudahan di dalam masa transisi pelaksanaan Undang-Undang 22 dan 25 itu yang akan dimulai pada

I Januari tahun 2001,

itu kita bisa secara bertabap untuk memperbaikinya sambil berjalan. Tentu tidak sempuma

tapi kami masih berkeyakinan bahwa daerah tentunya sedikit demi sedikit akan mampu untuk menangani masalah tersebtrt. Bapak Syaiftrl, yang terhormat. Mengenai status SOB tadi sudah saya sampaikan, dokumen besok

juga akan kami bahas bersama Saudara Gubernur Aceh, sebetulnya masalah-masalah

yang ada kaitannya dengan Freeport Sabang itu sepengetahuan saya dulu akan dibantu oleh

lra*tkrtp

R ap

a.t De.ngar Pen dap a.t cle.nglal ru K onhn f V Dn R f -

55

anggaran dari Pelindo Urrdang diundangkan,

I. Tapi

errtah bagailnana apakah nanti, karena

ini setelah Undang-

ini akan nernadift'ee trade zone kernbali.

Bapak Malkarr menganai KAPET tadi sudah, memang perlu satuan tiga itu memang milik daerah Pak. Jadi kalau yang dana yang sudah dialokasikan ke daerah daerah, bukan lagi

milik

itu menrang ntilik

siapa-siapa. Ini juga menjadi masalah nantinya

di dalam rangka

anggaran tahun 2001, kalau nanti sudah ditentukan anggaran yang untuk daerah tentunya

panitia anggaran juga tidak akan bisa melihat sampai seberapa jauh dengan pernerintah daerah DPRD setempat.

di dalam

Ini yang saya kira perlu

kaitarurya

sebagai salah satu

konsekuensi apabila kita mengalokasikan dana tersebut langsung ke daerah- Untuk Bapak

Ibu ketahui mulai tahun 98199 kami itu memasang pada setiap tanggal

I April pada tahun

yang berjalan suatu iklan di koran daerah mengenai anggaran pembangunan yang diterirna daerah. Sangat menarik tidak ada umpan balik Pak. Tidak ada yang menanyakan apakah ini anggarallnya terlalu kecil atau terlalu besar. Tahun 9912000 demikian juga kami pasang. Tahun 2000

ini I April juga kami pasang. Kami terima

beberapa surat ucapan terima kasih

dari pengusaha yang nlengatakan mereka nlengetahui berapa besar anggaran yang ada di daerah. Tapi mungkin rekan-rekan saya

di pemerintahan daerah belum nlenyadari bahwa

angka-angka tersebut sebetulnya bisa dijadikan suatu acuan sampai seberapa jauh dana-dana tersebut itu nanti sanlpai atau tidak di daerah. Ini juga memerlukan proses. Saya juga tidak bisa mengharapkan bahwa hal itu kemudian terjadi demikian saja. Tapi kenyataan tahun ini

atau pada bulan-bulan yang lalu kami nrenerinta beberapa surat ucapan terima kasih, nrembesarkan hati saya bahwa upaya karni untuk mensosialisasi anggaran yang diberikan kepada daerah atau kepada masyarakat

itu sekarang itu mendapat tanggapan yang cukup

baik. Pak Hardisoesilo, kepala itu sudah, Propenas. Tadi

sudah saya sampaikan

juga Pak.

Mengenai pajak, alokasi. Ada satu hal Pak yang menarik Pak. Mungkin dalam Komisi tV ini

bisa ditindaklanjuti. Semasa karni berdinas

di

Departemen Perhubungan kami pernah

nrengusulkan apa yang dinarnakan dengan road user tox, pajak atas penggunaan jalan. Jadi

truk yang besar itu harusnya rnembayar pajak yang lebih besar dan sebagainya. Kemudian ear nzark untuk perbaikan jalan maupun juga usaha transportasi. Hal ini sampai sekarang belum ada. Mungkin ini bisa menjadi satu pemikiran dari Komisi [V untuk rnemikirkan road

user tax

ini

sebagai salah satu cara untuk rnernberikan pajak bagi kendaraan sehinggaada

rasa keadilan bahwa

truk yang katakanlah tekanan gandamya itu merusak jalan, lebih dari

kapasitas, akan membayar lebih mahal pajaknya daripada kendaraan-kendaraan yang tidak tra/a*.r.P F ap at De,ngar ?endaP at d?.ryter1, K on4t I V D PR

-

R

l

56

merusak jalan.

Ini

saya kira perlu kita hidupkan kembali, dan saya mohon

ini mungkin

bisa

dijadikan inisiatif dari Komisi IV untuk membuka kembali masalah-masalah yang berkaitan dengan road user tax.

Hal-hal yang berkaitan dengan tadi mengenai badan baru yang ada kaitannya

dengan

Keppres 12 Pak mengenai pengadaan terpusat, memang kalau kita lihat secara pribadi melihat bahwa pada tahun 99 itu ada Keppres 6 yang melimpahkan kewenangan kepada menteri dan kepada pimpro proyek-proyek dan tender-tender proyek. Tidak ditangani lagi

terpusat. Kemudian pemerintah berganti, kemudian kembali ada Keppres 12 yang memusatkan kembali, dan pemerintah. Mungkin

di lain pihak ada Keppres 18 yang mengenai pengadaan

ini bisa di...karena mitra kerja Komisi IV itu

menyangkut Menteri

Negara Pekerjaan Umum, tentu ini menjadi salah satu mungkin yang perlu didalami atau

diperlanyakan dalam rangka rapat kerja dengan Menteri Negara PU. Kami sendiri berpendapat bahwa Keppres

l8 tahun 2000 mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan

barang dan jasa pemerintah itu cukup fleksibel dan sebetulnya sudah mendesentralisasi masalah-masalah itu.

Dari Bapak Yacobus Salossa saya kira apa yang disampaikan saya kira saya share masalahmasalah Irian Jaya Pak. Saya mengerti apa yang Bapak rasakan. Dan juga saya kira benar bal-rwa penyamaan pembangunan untuk seluruh wilayah dengan pola yang sama, saya kira sudah tidak tepat pada

..., karena daerah-daerah itu berbeda. Pengalaman.....

INTERUPSI .....lnterupsi Pak, sebelum melanjutkan Pak. Ada pertanyaan saya mengenai pendapat Bapak tentang jembatan timbang yang pada waktu yang lalu sudah disepakati untuk di ...terima kasih.

KEPALA BAPBNNAS (Dr. Djunaedi Hndisumarto) Mohon maaf Pak, jembatan timbang. Saya mengalami waktu itu jembatan timbang ditutup oleh Pak Domo Pak. Oleh karena banyak pungli. Tapi entah bagaimana kemudian timbul

lagi oleh karena pertimbangan rasionalitas agar jalan tidak rusak. Saya pribadi tt

a,nl*rtp frapat Dergtar Pendapat dengan Kornuuf V Dfle -RI

memang

51

sejak dulu tidak bisa percaya bahwa jembatan timbang itu merupakan suatu alat yang bisa nrencegalr. Sanrpai ada usulan kalau tidak salah nrcbile play station. Itu

tersebut kebetulan diajukan dan kemudian kami sudah ada

di

juga

rencana

Bappenas, kami katakan

bahwa ini juga tidak akan menjawab masalah jembatan timbang. Masalahnya kembali. Saya

kernbali, kalau road user tax

itu diberlakukan, rnungkin masalah tekanan gandar yang

berlebihan dan sebagainya itu bisa kita kurangi secara tidak langsung. Karena truk yang mempunyai beban yang besar

itu akan membayar...nya jauh lebih besar dari kendaraan

pribadi. Ini yang mungkin perlu untuk kita disain Pak, karena road user tax ini belurn ada. Sehingga kalau ini menjadi inisiatif dari Komisi

IV baik untuk disebarluaskan. Karena ini

pada waktu tahun 80-an dengan susah payah kami rnenggarap, Pak Bambang Bintoro ada di

sini, tapi tidak gol karena waktu itu mungkin orang belum waktunya orang nenerima bahwa kendaraan-kendaraan berat yang merusak jalan itu harus membayar lebih banyak.

INTERUPSI Mohon ketegasan Pak. Jadi saya bisa mengatakan kepada Pak Menteri Perhubungan Bappenas pun juga tidak setuju adanya jerrrbatan tinrbang,

itu yang ingin saya...terima

kasih.

KEPALA BAPENNAS (Dr. Djunaedi Hadisumarto) Betul Pak. Kalau bisa diusulkan road user tax Pak sebagai katakanlah solusi yang lebih memadai dan lebih adil dibandingkan..karena

jujur saja Pak dulu yang namanya jembatan

timbang Cibitung, mungkin Bapak belum pernah kesana, itu yang paling galak di sana Pak. Setiap truk lewat. O ya.

(INTERUPSI: "maaf Pak. Orangnya Pak").

Dan kebetulan juga kawan-kawan saya juga Pak. Pak Hafiz saya kira saya bisa menghayati

apa yang dinamakan reformasi strategi pembangunan. Saya kira apa yang tadi

saya

sampaikan, Propenas ini mungkin hanya 300 lembar, tidak seperti Repelita yang dulu 3000

lembar yang toh orang tidak baca. Dan kita hanya fokus kepada hal-hal yang sangat vital atau sangat penting dalarn kaitannya dengan agenda yang lirna tadi. Dalam agenda yang

lima tadi nanti di dalam lampirannya itu karni berikan satu matriks kebijakan. Di situlah Rapa.tDengarf eadapaf dzatan'Kotu:*'rf VDPR-RI

58

sebetulnya kita harapkan nantinya departemen teknis ada yang sudah mempunyai respons

untuk membuat suatu Renstra departemen itu bisa memakai rambu-rambu dalam kaitannya

itu sendiri. Satu pertanyaan yang sulit saya jawab, apakah layak retender proyek PLN. Kami tidak menangani tendemya Pak. Jadi agak sulit untuk dengan pembangunan

menjawab.

INTBRUPSI Kenapa saya tanyakan? Saya diskusi dengan kawan-kawan

ini,

apakah memang betul

relevan kita menanyakan di sini? Kalau kata kawan-kawan sih memang relevan, berkaitan bahwa Bappenas memang berkoordinasi dengan Departemen Keuangan dan Kantor Menko

Ekuin dalam menentukan proyek-proyek PLN itu. Oleh karena itu kami mengharapkan

..,

sebetulnya Bappenas sendiri kan mengetahui sebetulnya prosedur, legal prosedur pak. Jadi

kalau legal prosedur diketahui kemudian ada diulang, sebetulnya kalau kita mengacu kepada prosedur ini, bagaimana? Saya sebetulnya tidak peduli apakah itu apa dan proyeknya siapa.

Tapi kalau kita lakukan begini itu kan preseden, preseden itu bukan menyangkut seseorang tapi menyangkut republik pak. Jadi oleh karena itu saya merasa bahwa kami berhak untuk menanyakan

itu sebagai kontrol terhadap proyek bantuan luar negeri. Itu

sebabnya saya

menanyakan Pak.

KEPALA BAPENNAS (Dr. Djunaedi Hadisumarto) Sebetulnya yang lebih tepat menjawab adalah eksecuting agecy-nya Pak. Karena begitu kita

approve loan-nya dan sebagainya kita limpahkan kepada eksekuting agency-nya untuk melaksanakan tender dan sebagainya. Dan kalau tender

itu dibatalkan oleh eksekt$ing

agency-nya kita juga tidak bisa ikut serta di dalam kaitannya dengan pembatalan tersebut.

INTERUPSI Interupsi, barangkali ada yang miss ini Pak antara kita ini. PI-N, Perusahaan Listrik Negara, Pak,

jadi oleh karena itu, ini

tya.ntknp

R apot

kebetulan isu yang sekarang

De.ngwr Pea.daPat denga n' K otn*tz

f V D P|e

-

F

I

ini

mengl'rangat

itu adalah

59

kaitannya Pak Yusuf Kalla. Di mana penrerintah sekarang menetapkan retender. Pikiran kita adalah, itu kan dulu pinjaman luar negeri. Yang kemudian masuklah bukaka konsorsium itu.

Yang kita tanyakarr adalah pefiama bahwa PLN itu menggunakan PLN, perusahaan listrik lnenggu...eee negara itu menggunakan pinjarnan luar negeri. Dalarn konteks ini kalau ada

upaya rnelakukan retender,

itu

menurut Bappenas bagaimana? Sebab kita tahu

agen

digembar-gemborin dalam rangka PLN, BLN dari luar itu adalah Bappenas begitu. Artinya

punya kebijakan, punya kewenangan, punya satu kaitan fungsi yang sangat dekat dengan Bappenas. Jadi pertanyaan Pak

Hafiztadi adalah, retender ini bagaimana? Kaitannya dengan

PLN yang dari BLN tadi. Makasih.

KEPALA BAPENNAS (Dr. Djunaedi Hadisumarto)

Betul Pak. Kalau pinjaman luar negeri itu sudah dialokasikan, kemudian namanya eksektiing agenq)-nya itu tadi adalah PLN, lraka kernudian tanggung jawab PLN u'tuk nrenenderkan dan membatalkan kalau dia membatalkan dan sebagainya. Jadi karni sebagai Bappenas

itu tidak ikut serta di dalam penenderan. Alokasi anggarannya ya. Dan kemudian

tanggung jawab eksekuting agency-nya.

INTERUPSI Jadi begini Pak. Yang karni tanyakan di sini bukan itu. Ini persoalan tender yang sudah jadi.

Tendemya sudah dimenangkan, sudah selesai proseesnya. Kenapa kok jadi.., apakah itu menurut prosedur itu seseorang yang sudah memenangkan tender dalarn proses tender itu,

itu lalu dibatalkan lagi. Batalkan. Menurut Bapak, karena ini bantuan luar negeri, dan juga apa itu prosedur itu benar atau

tidak. Itu saja yang mau kita tanyakan itu. Terima kasih.

KEPALA BAPENNAS (Dr. Djunaedi Hadisumarto) Mungkin kalau boleh saya tanya, pada waktu pemenang tender itu sudah jadi ketetapan awarding itu sudah diberikan atau belum Pak?

trana*rQ

F ap

at De,ngar Pen^da.pat dzata*v K o*ntat I V DPF

-

R

I

60

INTERUPSI (HM. Malkan Amin

- Fraksi Partai Golkar)

Saya interupsi Pak Djunaedi. Saya Malkan Pak. Jadi yang dipertanyakan teman-teman ini

di PLN yang pemenangnya sudah ditetapkan. Yaitu PT Bukaka join dengan Wijaya Karya, join dengan Mega Teknik. Ketiga-tiganya ini perusahaan nasional, adalah suatu tender

dan dia merupakan penawaran terendah diantara semua peserta tender yang ada. Jadi kalau

kita melihat masalahnya tidak ada masalah. Tiba-tiba dibatalkan tender ini dan dianjurkan

untuk diretender. Ada kesan orang banyak bahwa sebenarnya pemerintah, kita katakan pemerintah karena menteri Ekuin yang membatalkan dengan surat pembatalannya. Seolaholah mau memberikan kesempatan kepada pihak lain, yaitu ada urutan yang lebih tinggi dari

..., jadi kami sebagai anggota DPR bertanya, selama ini kita dididik oleh bangsa ini oleh pemimpin kita selah-r mencari lovvest responsible. Ya. Itu didikan yang kita terima dari negara

ini Pak. Tibatiba

sekarang

ini ada the lowest mau diserahkan kepada yang lebih

tinggi. Tetapi ini belum sempat tidak bisa karena mungkin aturannya tidak diminta diretender. Dan kalau

ini diretender, selain daripada waktunya,

v)oste time jvga masalah-

masalah yang lain. Kita menguji akal sehat, barangkali Pak kepala beserta seluruh deputi

yang ada.

Ini

masalah masalah nasional. Dan

ini

pendidikan bangsa. Kalau tidak ada

ketegasan dari Pak Djunaedi sebagai Kepala Bappenas kemudian siapa lagi pejabat di negara yang kita cir-rtai

di negara ini untuk kita mintai pendapat ini. Kami tahu posisi Bapak

ballwa tidak mungkin Bapak bisa mengatakan. Sekarang kami ingin mari hati nurani Bapak

kembali mengatakan apakah ini? Dan kalau ini perintah Presiden, apakah bijaksana Presidennya seperti ini begitu? Kita ini reformasi Pak. Kita bicara blak-blakan aja. Jadi ada

sesuatu penganiayaan

di

dalam prosedur

di

dalarn ketetapan. Wong sudah mau

ditandatangani kontraknya kok dibatalkan. Jadi loan agency-nya segala macam itu sudah ndak ada rnasalah. Dan ini saya punya keyakinan, pak Djunaedi juga tahu ini persoalan Pak. Saya kira

ini teman-teman untuk mengakhiri ini

saya kira

ini cuma sekedar teman-teman

fre..., bukan,'sekaligus juga menguji Pak Djunaedi itu apa masih memungkinkan kita itu bertanya kepada seorang pejabat petinggi negara kita dengan harapan-harapan mendidik

kita, kami-kami ini Pak untuk menjadi anggota DPR yang masih mungkin bisa menjadi baik di masa-masa datang. Saya kira demikian Pak Djunaedi. Terima kasih.

tra,

ntkrt p

F ap a.t

Dengar eendap

a.t dz-nga/t K o*d*t

f V D % frf -

6l

INTERUPSI Menrperjelas Pak Djunaedi, jadi saya kira ini sunbemya dari OECF. Kita melihat dari PLN maupun dari Pelni, itu juga tender ulang. Sumbemya OECF. Pelni juga demikian. tender kapal yang tadi disampaikan oleh Pak Yoseph, temyata yang dimenangkan oleh negara lairr

non Jepang diretender kembali, atau tidak diakui. Jadi apakah persyaratan OECF memang demikian? Nah ini sebetulnya bagaimana kita mengantisipasi itu. Terirna kasih.

INTERUPSI hrterupsi Saudara Ketua. pada tender

lni

sarna halnya saya ingin tanyakan apa tindakan dari Bappenas

di Citandui, Proyek Citandui

Segara Anakan.

Itu bantuan ADB dan itu sudah

diputuskan pemenangnya. Sudah dikerjakan. Tiba-tiba ada pengaduan dari luar, ADB sendiri menghentikan pekerjaan ini. Apa tindakan Bappenas dan apa tindakan pemerintah

karena yang menghentikan

ini

lain-lain. Bukan pihak pernerintah tapi ADB yang

menghentikan. Kita sudah bayar uangnya dengan uang muka. Tapi uang ADB-nya tidak mau turun bahkan dibatalkan. Bahkan nrenuduh pemborong-pemborong pengusaha kita ini

sebagai

KKN. Nah ini karrri nrohon klarifikasi, kenapa kok ADB bisa begitu

saja

rnelangkahi pernerintah lndonesia? Terima kasih.

KEPALA BAPENNAS (Dr. Djunaedi Hadisumarto)

Baik Pak. Secara jujur mengenai tender PLN ini, saya tahu tapi saya juga tidak tahu sepenulurya. Hanya saya tahu bahwa

itu

dibatalkan oleh PLN. Sama halnya dengan

pembatalan yang diusulkan oleh Jepang terhadap kapal disaster ship. Itu ada surat resmi dari Departemen Perhubungan yang diutujukan kepada JBIC,yaituJapan Bankfor International

Cooperation, yang memprotes. Yang

..., dan kernudian surat itu

ditembuskan kepada

Bappenas sehingga kami tahu. Dan kami tanyakan kepada JBIC-nya apakah memang ada

persoalan unfairness sebagaimana yang dituduhkan.

Ini

menjadi satu masalah karena

itu perusahaan Belanda, yang dua-duanya Jepang dan Belanda itu anggota dari OECD yang mana mereka harus saling menghormati di dalam tender

rupanya pemenangnya

intemasional. Kasus mengenai Segara Anakan trand*rLP

R ap

at Dengt'ar fen"dap a"t d"e.ngta,n,

K o141.{4.t

itu kalau tidak salah ada kita

f y Dfr?

-

R

f

meminta 62

pertanggtmgjawaban ADB apakah pembuktian KKN itu sudah terbukti atau belum. Sampai sekarang belum ada jawaban dari ADB. Tapi ada pertanyaan dari Bappenas kepada ADB

untuk mempeftanggungjawabkan tuduhan KKN tersebut. Itupun berasal sebetulnya dari adanya laporan kepada ADB terhadap masalah

KKN tersebut.

INTERUPSI Interupsi Pak Djunaedi. Saya pikir pertanyaan teman-teman saya merasa kasihan kepada Bapak. Jadi ini tidak usah dijawab. Artinya saya memahami posisi Bapak dan semua

ini

kami

tidak mau posisi Bapak jadi sulit. Kami tidak punya kewenangan untuk ini Pak. Jadi

tidak usah dijawab tapi kami mohon ini menjadi perhatian, karena untuk mendidik bangsa di masa datang. Makasih Pak Djunaedi.

INTERUPSI (H. Hardisoesilo

- Fraksi

Partai Golkar)

Interupsi Saudara Ketua. Hardisoesilo Pak. Sebetulnya..., boleh

ijin

Pak? Terima kasih.

Sebetulnya kita memahami bahwa bukan karena kewenangan sehingga tidak bisa menjawab.

Tapi yang kita inginkan itu opini Bapak sebagai Kepala Bappenas terhadap kasus semacam

ini. Kalau bisa ditambahkan tadi yang kasusnya PLN, katanya persaingan antara Maroko ini dan Swiss. Danapun sama-sama dari Jepang. Jadi lain kalau tadi dari Jepang dananya, OECF, Belanda yang menang atau Korea yang menang. jadi yang kita mohon bukan kewenangan Bappenas tapi opini Bapak bagaimana. Terima kasih.

KEPALA BAPENNAS (Dr. Djunaedi Hadisumarto)

Baik Pak. Sebetulnya ini kan kembali, sepanjang kalau tadi saya kemukakan

bahwa

eksekuting agency-nya belum menentukan pemenangnya, itu suatu protes dari mana kita nggak tahu, kalau kasus PLN ini yang saya dengar ada protes kemudian diretender.

INTERUPSI

trcllltkn?

Ra-Pa-t

Dengar Pendapat clz-ngw*

Kotnz,tt,

fy Dfr -Rf

63

Interupsi. Jadi yang peftama adalah bahwa PLN itu berkait dengan BLN. Lalu bab ini sudah

ditetapkan Pak, tidak dalam proses pernilihan. Tapi sudah ditetapkan pemenangnya Pak. Sudah tender intemasional lagi.

konteks

Itu di Paiton II Pak. Jawa Timur sarnpai Jawa Barat. Dalam

ini adalah Klaten sampai di Tasikmalaya. La ini Pak ...

sudah jelas tadi, opini

Bapak selaku pejabat yang sudah cukup banyak berpengalaman dengan BLN ini bagaimana Pak? Begitu Pak.

I(EPALA BAPENNAS (Dr. Djunaedi Hadisumarto) Jadi kalau kita bicara prinsip Pak ya, seperti Bapak tanyakan tadi. Apabila suatu tender, apalagi tender internasional itu dilakukan secara prosedural dan transparan dan kernudian telah ditunjuk pemenangnya dan diputuskan tentunya harus di-under.lni pandangan prinsip yang harusnya dilakukan. Nah di dalam persoalan yang itu karni tidak tahu sampai seberapa

jauh katakanlah ada hal-hal yang lain. .....dihormati...

INTERUPSI Interupsi pimpinan, interupsi ketua. Saya sebetulnya hanya ingin apa nanranya, meref...

.... Sebaiknya saya bacakan saja.

Kebijaksanaan dan program pinjaman dan hibah luar

negeri dikoordinasikan oleh kantor Menteri Menko Ekuin, Departemen Keuangan dan Bappenas agar konsisten dengan kebijaksanaan makro ekonomi dan keuangan nasional.

Selanjutnya penjabaran kebijaksanaan tersebut dalam bentuk perencanaan usulan proyek pembangunan yang akan dibiayai dari pinjarnan dan hibah luar negeri dilakukan oleh

Bappenas bersama-sama dengan depaftemen, setrip garis miring LPND teknis selaku penanggung jawab sektor. Jadi dalam hal ini tentu adalah sangat, apa namanya, sangat tidak,

naif kalau dikatakan bahwa Bappenas tidak rnengetahui itu. Jadi saya hanya merespon begini saja Pak. Oleh karena apa? Di depan ini kan banyak yang terjadi serupa sangat

Pak. Dan kita ingin rnendudukkan Bappenas dalam konteks bersama-sarna Dirjen Anggaran

untuk merencanakan, mengatur, mengontrol kebijakan pembangunan dan pembangunan, begitu Pak. Oleh karena itu

proyek

ini kami tanyakan. Jadi kalau misalnya...,

dan

tadi saya sangat normatif itu menanyakan Pak. Kalau dikembalikan kepada prosedur yang tentu setiap pejabat publik itu mengetahui prosedur itu, itu sebetulnya bagaimana. Karena ini kan yang kita pikirkan bukan hanya soal Pak Yusuf Kalla, barangkali kecil Pak Yusuf Kalla. tTa4u*/.QreaPatDengarPe,ndapatdz.rtgalrKotzttztf VDPF,FI

64

Tapi kan republik Pak. Kelangsungan republik. Ya dulu. Ini kelangsungan republik kita Pak. Kalau ini tidak terjadi ya reformasi apa yang kita lakukan? Tidak ada reformasi. Selanjutnya yang ke depan akan terjadi lagi Pak. Rakyat akan marah-marah lagi. Itulah konteks saya

Pak. Jadi saya tidak bermaksud untuk menyudutkan Bapak. Semata-mata ingin mendudukkan supaya proporsionalitas daripada persoalan ini. Terima kasih.

INTERUPSI (M. Sofhian Mile

- Wakil

Ketua Komisi IV/Fraksi Partai Golkar)

Pak Ketua, saya ingin menggunakan hak saya lagi sebagai anggota. Namanya interupsi saya. Saya ingin melanjutkan apa yang dikatakan Pak Malkan. Tentunya kita tidak bermaksud

untuk menyudutkan Bapak dan saya juga tidak ingin jawaban Bapak itu keliru. Artinya kita memperoleh jawaban yang keliru dari Bapak. Oleh karena itu mungkin, karena tadi Bapak

katakan belum mengetahui persis, tahu tapi tidak sepenuhnya otomatis juga jawabannya

juga tidak,.. bisa keliru. Oleh karena itu saya pikir mungkin jawabannya juga kalau toh tidak akan memuaskan kita, dan juga jawabannya tidak benar atau keliru, ya mungkin Bapak bisa

cari data dulu lalu bisa dijawab secara tertulis. Terima kasih.

INTERUPSI Saya interupsi Saudara Pimpinan. Pak Djunaedi yang saya sangat hormati. Saya kira sekarang kita berada

di alam reformasi Pak. Apa sih reformasi itu bila kita

dengan Orde Baru. Hanya ada satu kalimat kalau reformasi

ini

bandingkan

sekarang adalah perubahan

pola pikir dan perilaku. Jadi kalau perilaku dan pola pikir kita sebagai petinggi-petinggi di negara

ini belum berubah, maka itu artinya kita masih berada dalam kondisi Orde Baru. Dan

saya sadar betul bahwa kita

ini sekarang tidak ada lagi yang mau dtuduh sebagai Orde Baru.

itu marilah kita bersama-sama menunjukkan sikap bahwa kita berada pada era reformasi ini, denlan merobah pola pikir dan perilaku. Saya yakin dan percaya Pak Karena

Djunaedi. Saya kenal betul Bapak walaupun Bapak kurang mengenal saya. Bapak termasuk pemimpin yang kami pilih secara tepat duduk di situ. Karena itu marilah didik generasi

muda yang ada

di

Bappenas supaya menjadi Pak Djunaedi-Djunaedi

di

masa datang.

Demikian terima kasih.

tran*,Lrtp Fa,pat Dengfar Pe4dapat

dengta,rl, Kortxlru

fy Dffi -Rf

65

INTERUPSI Interupsi Pirnpinan..., interupsi dari sebelah kiri. Jadi supaya interupsi tidak hanya berat sebelah saja

di pihak

sana Pak. Tapi

juga dari sebelah sini. Supaya kamera juga menyorot

kemari juga. Nggak, saya menitipkan kalau di dalam usulan Pak Sofuan tadi, dalarn jawaban

tertulis kalau memang

itu dilihat jawaban secara komprehensif

sekarang, terutama

pertanyaan tadi mengenai masalah retender juga yang diusulkan atau dituntut oleh negara

..

.

oleh OECF khususnya dalam kaitan pengadaan kapal pencegah kecelaakan. Jadi preventer disaster ship. Yang

itu

sudah tegas-tegas dan jelas dan itu juga dialamatkan kepada

Bappenas. Saya tidak hanya menanyakan mengenai opini, tapi sikap dari Bappenas sendiri

di dalam rangka untuk rneng-counler mengenai keinginan dari pihak OECF tadi meminta supaya retender. Karena jelas-jelas ini sudah langkah-langkah apa yang dilaksanakan

menyangkut kredibilitas kita di mata intemasional karena nrenyangkut tender intemasional. Jadi saya rnohonkan juga nanti perlu juga ada penjelasan dari Bappenas mengenai sikap apa

pemerintah.., Bappenas khususnya, untuk permintaan retender

tadi. Terinta

kasih.

(PIMPINAN SIDANG: "Kanri persilakan").

KEPALA BAPENNAS (Dr. Djunaedi Hadisumarto) Baik Pak, kami akan melaksanakan apa yang diminta oleh anggota dewan yang terhormat. Mengenai Bapak Sofyan mengenai...., saya kira mudah-rnudahan derrgan proses yang disepakati pada tanggal 5 Juni yang lalu. Mungkin Bapak juga sudah rnenerima tata urut daripada bagaimana nanti bentuk daripada anggaran yang akan dibicarakan dan disepakati bersama ini, maka katakanlah hak budget, akan bisa lebih rnenonjol. Dan rnungkin satu yang

perlu kita pikirkan bersama adalah mengenai berapa besarnya defisit yang kita akan setujui bersama. Karena ini juga menyangkut nanti kepentingan daerah

itu begitu besar. Di lain

pihak tentu tergantung daripada berapa besar nanti penerimaan pajak dalam negeri. Penjualan aset dan sebagainya. Dan

ini yang menjadi salah satu tantangan kita

Karena saya kira dari aspirasi yang saya tangkap pada malam

ini tentunya

bersama.

konsekuensi

anggaran terhadap pembangunan daerah-daerah khususnya tiga daerah tersebut akan sangat besar.

traru*l Q F apat Denga/' Pe'ndaPa"t daq@n, K ottzQt I V D PR

-

R

f

66

Mengenai pembagian pajak dari Pak Daniel Budi Setyawan saya kira ini Pak Ritonga untuk

membahasnya. Mengenai PMP sepanjang saya nanti mungkin dikoreksi Pak Ritonga, sepanjang tahu saya untuk beberapa tahun terakhir sudah tidak ada lagi penyertaan modal

pemerintah ke BUMN. Kecuali kalau itu yang dimaksud adalah rekapitulasi bank-bank pemerintah dengan obligasi, ha itu memang ada. Yang itu merupakan juga semacam bill out dari perusahaan-perusahaan itu.

Mengenai PAD, Pak Budi Setyawan benar. Ini bisa menimbulkan perrnasalahan tersendiri. Namun kalau kita mengacu pada Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah yaitu Nomor 18 Tahun 97. Saya kira itu sudah ada rambu-rambu, undang-undangnya. Sehingga dengan

demikian ini yang mungkin, yang juga nanti katanya akan diminta untuk direvisi untuk memperlonggar agar daerah itu bisa mengajukan berbagai pungutan baru. lni masih ada saya

kira dilema yang kita perlu disikapi di kemudian hari, seberapa jauh otonomi itu

bisa

menimbulkan upaya-upaya untuk meningkatkan PAD.

lni mengenai waduk Cililin

Jawa Barat, Ibu, mengenai Mekarsari saya kira akan kami catat

sebagai salah satu catatan usul karena

ini bukan wewenang dari keuangan maupun Bappenas

untuk melimpahkan. Dari Bapak Rusman Sulaiman ini mengenai jalan raya nanti mungkin Pak Bambang Bintoro bisa cerita sepanjang pembangunan jalan. Mengenai Bapak yang terhormat Noor Namri Noor, infrastruktur Pak. Infrastruktur sebetulnya merupakan hal yang

sangat

vital dalam rangka recovery dari perekonomian kita karena pada

dasarnya

permasalahan infrastruktur itu adalah suatu hal yang kita definisikan secara luas baik sarana

maupun prasarana. Dan masalah-masalah yang masih tertinggal

infrastruktur itu

di dalam kaitannya

di dalam pembangunan

dengan anggaran tahtm 2001 nanti Pak Bambang

Bintoro jelaskan, kita mempunyai sr.ratu studi akan kebutuhan, maintenance, maupun pembangunan dari jalan-jalan di Indonesia yang cukup mengagetkan jika kita menyebutkan

angkanya sampai kira-kira 14 triliun Pak, seluruh Indonesia.

Ini yang kita coba untuk

bagaimana menyikapi secara tahunan berapa yang kita bisa sisihkan untuk memperbaiki -saja atau maintenance terlebih dulu, belum mengenai permasalahan perluasan jalan dan sebagainya.

Ini

merupakan concern dari kita dan ...dari Pak Erwin Pardede mengenai

koreksi anggaran silakakan Pak Dirjen Anggaran. Silakan Pak Dirjen.....

tra,nt krt-p R ap at Dengtar Peldap at d?.494Lru K otyn*O f V D fl?

-

R

f

67

PIMPINAN SIDANG/KETUA KOMISI IV (Ir. Sadjarwo Sukardiman, MM) Eee sebetttar Pak. saya akan meminta persetujuan dari anggota dewan. Sesuai dengan keputusan DPR-RI Nomor l6/DPR-RI l9-2000 tentang tata terlib Pasal 68 bahwa rapat ini

kalau malam hari dilakukan antara jam l9.00 sampai dengan 23.30. dalam Pasal 93 ayat2: apabila acara yang dilakukan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal

di

atas, 68, telah habis waktunya, rapat bisa

ditundai penyelesaiannya secara acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya, atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat. Jadi saya

kira kita harus

mernilih dua altematif ini. Dan kalau kita lihat dari yang terhormat Oirjen Anggaran, saya

kira inforrnasi nantinya sangat kita perlukan dalam kita bertemu dengan

rekan-rekan

departemen di dalam rangka nrembicarakan perencanaan anggaran, bagaimana kalau ini kita teruskan? Apakah disetujui sampai jam 12 tengah malam?

INTERUPSI (I Gusti Ngurah Sebudhie

-

Fraksi TNI/Polri)

Ya Pak Ketua. Saya setuju, dan saya kepingin klarifikasi dua hal. Peftama

adalah,

peftanyaan saya Pak, belum dijawab.

PIMPINAN SIDANG/KETUA KOMISI IV (Ir. Sadjarwo Sukardiman, MM) Sebentar-sebentar,

ini kita diskusi dulu. Nanti kita mohon dari..., kalau sudah disetujui yang

terhormat Dirjen Anggaran saya mohonkan untuk menyampaikan secara singkat. Kira-kira

l0 menit cukup

Pak. Terus nanti kita akan nencoba memberikan satu kesimpulan. Tentunya

yang pokok-pokok saja, karena semuanya sudah terekam dalam pembicaraan sampai malam hari

ini dari sore

ini, dan rnohon rekan-rekan juga mohon maaf membatasi diri, untuk kita

selesaikan rapat ini pada

jam l2 nanti. Bagaimana

setuju? Jawaban serentpak: Setuju....

(ketok palu). Silakan Saudara yang terhormat Dirjen Anggaran.

R apa-t

Deagrar

feld"apaf az.ngta*t

K omtfu,

f V Dffi R f -

68

DIRJEN ANGGARAN (Dr. Anshari Ritonga) Terima kasih Bapak yang terhormat dan seluruh Anggota Dewan yang saya hormati. Saya secara singkat saja karena sebagian besar sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Bappenas.

Dari Bapak

I

Gusti Ngurah, nampaknya sudah dijawab keseluruhan. Hanya persoalan

mengenai data bulan Mei, itu dengan catatan sudah kita sepakat apabila itu belum ada sampai 12 nanti berdasarkan asumsi-asumsi makro yang kita buat, sudah termasuk inflasi dan sebagainya. Yang kedua kalaupun itu tidak ada, masih ada dua kali pembahasan kita....

Jadi masih cukup waktu bagi Bapak untuk berdiskusi dengan masing-masing departemen.

Dari Pak Ahmad yaitu mengenai pinjaman. Ya betul, ranrbu-rambu pinjaman sudah

ada,

terutama ada empat kriteria yang menjadi perhatian. Tingkat bunga, grass periodnya, lama

untuk masa cicilannya, dan persyaratan-persyaratan yang mengikat lainnya. Ini

sesuai

dengan kesepakatan kemarin, pada saat nanti sudah menentukan satuan tiga mana yang

dibiayai oleh pinjaman

ini

akan disampaikan kepada panitia anggaran, persyaratan itu,

dengan adanya batas-batas.

Mengenai ..., KAPET saya tidak akan komentari lagi, dengan persyaratan sebenarnya kami sepakat, dan waktu kami di Dirjen Pajak juga termasuk yang ingin supaya ini dibubarkan.

Ya. Karena dari dulu itu sama sasamba itu sebenarnya sangat Samarinda dan Balikpapan

tidak masuk akal kalau itu berdua sebagai KAPET. Karena sudah kota internasional. Mengenai pendapat dari Pak Haji Karim Usman, maaf Karimun Usman, mhon maaf Pak ya.

Mengenai comitment fee, ini tadi sudah dikatakan memang sudah jelas besamya karena sekaligus menjawab pertanyaan Pak Josep Umar Hadi dan Pak Malkan, menanyakan besarnya, comitment fee-nya itu untuk

....itu 0,7syo, yang Jepang sama sekali 0%. Ada yang

lain harrya satu dua itu antara 0 sampai dengan % %o. (INTERUPSI: "lnterupsi. Yang saya maksud commitment fee tadi untuk northem Sumatera. . ..").

Betul, akan saya jawab semuanya. Mengenai Northem Sumatera ini sudah, ini memang tadinya ada dua kemungkinan penundaan. Delay itu ada dua, cencel itu ada dua. Pertama dari pihak lender. Karena iklim yang tidak kondusif di negara kita menjelang bulan Oktober

waktu itu menjelang pemilu. Yang kedua dari kita sendiri terutama daerah-daerah yang daerah pembangunan

di

di Aceh yang

ada

di Maluku. Karena contoh misalnya

ada pembangunan

Maluku, kita sendiri anggaran strdah tersedia membangun, 100 gedung, apa tuh

rehabilitasi, langsung pada bulan berikutnya dibakar lagi. Sehingga sampai sekarang ini tt

a'n*krP F ap at Dengwr fend.a.p at

cl"e,ngalv K olnl,tu

I y D%

-

R

f

69

kondusif untuk menyelesaikan semua bangunannya. Namun khusus untuk Northern Sumatera, sudah dibahas terakhir Pak. ini sudah ..presiden sudah setuju. Jadi akan ditindaklanjuti. Ini yang banyaknya 113,7 juta. Tadi sudah dijelaskan diturrda untuk iklim yang

nlemang apabila 1'ang selama ini karena permasalahan yang ada iklim yang tidak kondusif,

sekarang sudah memungkinkan,

ini

sudah diluncurkan. Sudah memungkinkan untuk

diluncurkan. Nantun, tetap, sekaligus menjawab pertanyaan dari anggota dewan....maaf rnungkin Bapak saya tidak bisa..biar saya lebih cepat Pak. Apabila memang yang disepakati

itu tidak dipaksakan, tidak dipaksakan untuk dilaksanakan. Apabila tadinya dicancel tadinya kernbali minta diapa, kita evaluasi kembali. Pak Ketua Bappenas sudah mengatakan tadi. Tidak otomatis harus langsung kita cairkan. Tidak. Akan kita lihat kembali. Malah akan kita bicarakan, kalau perlu kita realokasi pada yang lebih rnernbutuhkan. Apabila dia tidak setuju, lebih baik kita cancel. Kepada Pak...., ya, mengenai pemberian ABT yang menurut Bapak...Nopember,

ini

ada

dua permasalahan yang ada. Peftama apabila yang bemama BT adalah tambahan dana karena ini dianggap kurang, kita memang sengaja tidak kita berikan langsung. Karena sedapat murgkin yang sudah ada

itu dilaksanakan dulu. Dilaksanakan dulu, baru nanti

nrenurut kita buat. Apabila itu adalah yang belum tercover, memang sedapat mungkin akan

dipertinlbangkan. Jadi tidak nlemang sanrpai yang terakhir. Kalau memang

ini yalg

dirnaksudkan. Kalau persetujuan nanti bulan Maret sehingga tidak cukup tender sehingga ini mengalami kesulitan sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakaluya. I1i akan nenjadi perhatian.

Mengenai pertanyaan anggota dewan, Pak Yosep Umar Hadi, sebagaimana dapat rnengikuti..., ya dapat mengikuti pelaksanaan...., dengan pembahasan satuan tiga penggunaannya sudah jelas dapat diikuti. Tapi siapa rnenjadi lender dan sebagainya. Apabila sudah ada realisasi dari pernbahasan kemarin, lagi dipikirkan jalan apakah nanti sudah cukup dengan persetujuan Undang-Undang APBN. Dari sebagai anggota panitia anggaran kemarin

Pak Heri, itu rnungkin perlu ratifikasi. Oleh karena itu nanti akan ada pe'rberian melalui

Komisi D(, sesudah ada realisasinya siapa jadi lendernya dan sebagainya akan kita laporkan realisasainya. Mengenai dari Bapak Kiai Haji Nur Iskandar

Al Barsani, ....Iskandar ya? Nur

Iskandar? Saya salah, mohon maaf Pak. Oh gitu? Nggak saya lihat dari daftar nama pak, mohon maaf. Ya kalau memang kita rnaksudkan ini rnau diprioritaskan Jawa dulu, yang lain

tt a'ru-kn? R apat De,ngra.r Pendap a"t d?.ngtan, K oni*t

I V DpR R f -

70

tidak ada ini adalah memang ada dari Bapak mengenai melalui panitia anggaran karena akan

I

D( untuk bekerja dengan mitra kerjanya, sebab pada umumnya masing-masing departemen yang mengalokasikan ini mengajukan kita dilaksanakan Komisi

berdasarkan

sampai

TUK dan DUK yang ada. Jadi kita membuat ini berdasarkan masukan dari

DUK dan TUK yang dilaksanakan oleh masing-masing departemen. Itu yang kita kompilasi. Banr berdasarkan baku-baku yang ada kita berikan arahan kepada komisi, aa kepada panitia yang akan diberikan nanti kepada Komisi

I

sampai

fX untuk di

bahas dengan departemen

yang lain. Apabila memang Bapak sepakat semuanya dengan catatan tentu kita tidak membawa ego daripada Komisi atau ego daripada sektor yang kita bawa saya pikir ada baiknya. Tapi yang menentukan itu tentu adalah usulan masuk daripada floor yaitu mulai

daripada departemen-departemen yang memasukkan dalam DUK dan TUK-nya. Oleh karena

itu waktu Bapak nanti

membahas masing-masing Komisi dengan mitra kerjanya,

tolong kalau memang benar-benar kita lihat kalau ada dibuat oleh departemen yang terkait, mengalokasikan ke Jayapura, silakan. Kalau sudah usulan dari masing-masing departemen sudah demikian persetujuan dari semua, dari Komisi sudah demikian bagi Bappenas dengan Departemen keuangan hanya merealisasi yang sudah disepakati nanti.

INTERUPSI (Jacobus Perviddya Salossa

-

Fraksi Partai Golkar)

Intertrpsi Pak, menanggapi sedikit, jadi kalau memang seperti itu sekarang nasib proyekproyek yang sudah jalan ya, terutama yang proyek yang sumber dana dari luar negeri itu.

Tadi saya kernukakan beberapa data aja, di Irian itu ruas jalan semuanya itu hampir pakai dana BLN itu. Dan banyak yang sudah tidak jalan karena dananya tidak ada. Selalu diperjuangkan ke pusat bilang masih ada dana. Saya pemah pertanyakan, satu tahun yang

lalu, waktu dengan menteri perhubungan yang lalu, soal pernbangunan bandara Sorong itu. Dia jawab bahwa dana itu dari BLN dari IDB. Lalu bilang dananya tidak ada, jadi tunggu kalau memang ada dana baru kita akan pikirkan. Bagaimana proyek yang sudah dibangun sudah sekian tahun.yang lalu tinggal, sukur-sukur kalau masih bagus, jangan sampai rusak

lagi itu uang sekian miliar yang sudah ada itu, jadi mubazir. Nasib jalan Wamena, nasib jalan Merauke trans yang tadi disebut semua itu akan mengalami seperti itu. Apa pemerintah tidak merasa rugi? Sudah sekian ratus juta apa triliurn apa miliar dana yang sudah dibuang.

Kalau memang begitu lebih baik uang itu jangan bangun jalan. Lebih baik bangun tuh penduduk yang ada yang masih pakai koteka, pakai apa itu bodok masih segala macam itu.

tralwfrr[P Rapat Dengnr Pend,clpat

d<.nga,ta,

Korrurt

Iy Dfie -RI

7l

Daripada seperti nracam begitu. Jadi maksudnya begini Pak, proyek-proyek seperti ini harus mendapatkan prioritas sekarang dalam anggaran

ini. Jangan sampai dibiarkan lagi nanti

kalau datang korrsultasi sini dananya tidak ada Pak, jadi tunggu lagi. Ya tunggu sukur, kalau

itu anggaran itu tunggu masih baik karena dia bisa jalan kaki ke sini. Tapi kalau orang dari Jayapura dari Merauke dari Fakfak datang ke sini

itu sudah

berapa

juta uang yang dibuang

untuk datang konsultasi ke sini. Itu Pak, terima kasih.

DIRJEN ANGGARAN (Dr. Anshari Ritonga) Mohon maaf Pak Salossa mungkin nanti yang menjawab Pak Bintoro, mohon maaf Pak ya. Pak Bintoro nanti yang jawab, ya Pak? Jadi saya lanjutkan mohon maaf pak.

INTERUPSI (Ir. Ahmad Hafizzawawi,MSc.

-

Fraksi partai Golkar)

Maaf Pak. Interupsi ketua. Hafiz Pak. Saya sebetulnya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ritonga tadi dan apa yang disebut oleh Saudara Iyas tadi, itulah sebabnya saya

tadi menanyakan sebetulnya apa sih instrumen kita dalam menentukan

prioritas yang berkaitan dengan BLN? Sekarang ini kan daftar tunggu dari proyek-proyek itu banyak sekali, sudah panjang sekali. Bagaimana kita mernutuskan itu, begitu? Aceh butuh,

Irian butuh. Nah apa kebijaksanaan makro kita dan apa guideline mikro kita supaya kita tid..antara sektor satu dan sektor lairutya, antara wilayah satu dan wilayah lainlya tidak berebutan, gitu Pak. Itu pokok pefianyaan saya tadi. Terirna kasih.

DIRJEN ANGGARAN (Dr. Anshari Ritonga)

. Baik Pak. Tentu saya tidak akan jawab Pak, apa, saya sudah rnengingat betul dari pak Hafiz tadi Pak yang saya cari-cari namanya, betul Pak. Yang saya cari memang dari pak Hafiz Pak. Betul. Selanjutnya menjawab pertanyaan Pak Hardisoesilo mengenai pemberian subsidi

kredit kepada transpoftasi sekaligus juga peftanyaan dari Pak Hafiz juga pak,

sama

mengenai subsidi, mengenai transportasi. Sebenamya sudah banyak yang kita berikan secara

tidak langsung. Waktu saya dirjen Pajak, itu semua kepada pembelian barang angkutan trant*n? R apa.t De+Wta4. ?e,r,Ldap a,

d"n€ta,r.v K onut

f V D% Rf -

72

umum, kapal, dan sebagainya semuanya bebas pajak. Ya. Sudah itu untuk kendaraankendaraan yang digunakan untuk transportasi juga PPN BM-nya dibebaskan. Jasa-jasa yang

menyangkut angkutan itu juga dibebaskan. Yang kedua waktu kemarin terpikir sebenamya salah satu daipada BBM adalah juga termasuk untuk BBM yang termasuk untuk angkutan

umum yang dipermasalahkan bagaimana caranya yang angkutan umum dibebaskan, tapi yang tidak angkutan umum kena. Yang akhimya kemarin masih belum jalan. Jadi sudah ada memang yang ditempuh pemerintah untuk upaya memberikan subsidi terhadap transportasi

umum ini. Masalah yang ada ialah apabila kepada onderdil waktu itu menjadi kesulitan bagi

Direktur Jenderal Pajak adalah, susah membedakan onderdilnya itu apakah kalau sudah Kijang, kijang itu untuk angkutan umum atau untuk bus. Itu permasalahan waktu itu Pak. Oleh karena itu sesuai dengan ini maka subsidi untuk transportasi diberikan bukan langsung direct berupa uang tapi ada merupakan fasilitas yang lain. Sedangkan mengenai pajak. Ya? Saya dikasih tahu Bappenas

ini mengenai kredit Pak. Jadi subsidi melalui kredit. Jadi tidak

langsung direct. Sedangkan mengenai pajak yang dipungut dan didistribusikan kembali nrelalui APBN ya, kalau option tadi sudah dijawab sarannya, option sebenamya yang pemah

kita tenrpth. Option itu adalah disamping pungutan yang jelas ada option yang untuk daeralrnya. Tadi sudah diberikan saran misalnya untuk jalan highway ya.Tetapi yang akan saya berikan

di sini adalah sedikit mengenai bagaimana mendistribusikan melalui APBN. Ini

sekaligus menjawab dari Bapak ...pertanyaan dari salah satr-r anggota dewan, bagaimana.., ya Pak Daniel kalau nggak salah, sekaligus saya jawab, bahwa dari pajak yang dipungut itu seluruh baik dari pajak berdasarkan Undang-Undang perpajakan baik dari Undang-Undang

Nomor

18

juga Undang-Undang Nomor 20 itu PNPP, itu masih menjadi penerimaan rutin.

Penerimaan rutin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 maka 25%o dari penerimaan rutin

itu dialokasikan kepada pemerintah daerah. Ya yang di mana l0% dari itu adalah untuk daerah tingkat I90% untuk daerah tingkat II dengan bobot yang ada. Di samping itu maka dari sumber daya yang ada di daerah dibagi dua. Yang pertama sebagaipertama sebagai yang kedua adalah sebagai dana alokasi umum. Dana alokasi umum yang25%. Yang bagi hasil

kita lihat ada yang 100% seluruh untuk daerah, misalnya PBB. Walaupun pembagiannya 90%o

dan l0%o, itu 100% sudah pemerintah daerah. Yang kedua adalah BPI{BB, walaupun

80o/o

trntuk daerah

20o/o pusat, yang 20%o pusat adalah

untuk BPN. Dengan BPN berada di

bawah Departemen Dalam Negeri, pada prinsipnya nanti juga 100% untuk daerah. Yang

lainnya itu hampir sebagian besar sudah 80% untuk daerah berdasarkan Undang-Undang

tra.n* krE

R ap

ai

D engta-r Pendap a"t de ng a./t K or nit,

f y Dfl ? F f -

IJ

Nomor 25, kecuali rnigas. Yaitu nrinyak l5% untuk daerah 85% untuk pusat, dan gas 30%

tttttuk daerah dan 70Yo untuk pusat. hrilah pengalokasiannya Pak. Selanjutnya pertanyaan

dari anggota dervart yang terhormat Pak Jacobus Salossa. Peftama berapa persen dari anggaran yang dikembalikan ke Irian? Ya mohon maaf Pak, saya nggak hafal lagi berapa pendapatan dari lrian, berapa persen antara

jadi saya nggak

bisa jawab sekarang. Sebab Bapak mengatakan

..., kalau APBN sudah diberitahu oleh Pak..., Bapak Kepala Bappenas

tadi. Tapi hasil yang dari sana mulai daripada freeport dan perusahaan yang lain saya nggak bisa hapal Pak. Karena masalah penerimaarl saya bukan dirjen Pajak lagi, harus cari data

dari Dirjen Pajak. Pada prinsipnya setuju sepenuhnya pada usulan agar daerah Irian Jaya mendapat perhatian. Tentu tetap dalam batas-batas sesuai dengan kemampuan dana yang ada. Demikian juga dari pertanyaan dari lnsinyur Ahmad

Hafiz Zawawi, apakah sudah ada

guideline? ideline? Sudah terjaXtadi Pak. Berikutnya dari Pak Mohammad Soffan saya pikir rnaaf Pak' Mohon maaf lagi Pak, ntohon maaf lagi. Ya? Dengan mekanisme penyusunarl

APBN yang baru yang sudah kita jelaskan kemarin memang betul-betul kita adalalr mencoba memfungsikan kembali atau nrernberikan fungsi budgeting dari anggota DpR. Kltusus untuk Undang-Undang APBN memang kita sadari bahwa hak inisiatifnya itu ada inisiatif untuk membuat rancangan Undang-Undang APBN adalah dari pe'rerintah. Namun dengan tidak mengurangi hak Bapak itu, pembahasan. Mulai dari awal sudah

kita ikut

seftakan sarnpai nanti pembahasan satuan tiga juga diikutsertakan, sampai menentukan kepada asumsi-asumsi makro sudah kita ikut serlakan sampai kepada penentuan pinjarnan

luar negeri. Inilah kita untuk mengembalikan memfungsikan fungsi APBN tahun 'rulai APBN 2001. dan kami sepakat ntisi daripada APBN adalah untuk perekat bangsa, baik melalui dana alokasinya, baik juga dengan pembangunan-pembangunan sektor apabila kita buat lebih merata. Hanya ntasalalmya adalah bagaimana dengan keterbatasan dana i'i kita dapat mernbuat prioritas betul-betul dengan melepaskan egoisme sektoral. anggaran saja atau Bappenas.

Ini adalah

Ini tidak

hanya

semua pihak. Sering terjadi yang sudah diputuskan

di satu komisi, ya satu komisi sepakat sernua misalnya subsidi dihapuskan, di satu pihak satu komisi menyatakan tidak setuju. lni yang menjadi permasalahan. Demikian pertanyaal dari Pak Daniel Budi Setyawan. Mengenai

40%o

dari daerah Jawa Timur. ya. Mengenai 40o/o dari

Jawa Timur kita harus kembalikan kepada panitia sharing yang ada, berdasarkan teori yang lnana yang kita pakai. Di satu pihak memang berdasarkan teori bahwa memang daerah yang memang potensinya lebih besar pantas mendapat penghasilan yang lebih besar. Ini yang

tra'lu*nQ R ap at

Deagtaa.

f endapaZ-

dz*tgaa1, K ozru:at f V D ffi - R f

74

masuk sekarang. Sehingga

di

satu pihak yang ada pertambangannya mengharapkan 70Yo

pertambangannya harus ke sana. Ya misalnya freeport mengharapkan sekian persen untuk Jayapura lalu datang kota-kota besar mengharap sekian persen pajaknya harus untuk daerah tersebut. ...

....daripada bagi hasil pak. Apabila kita menginginkan demikian itu harus lewat UndangUndang pak.

INTERUPSI Pak Dirjen..., ada hal yang mendesak yang tadi saya tanyakan itu menyangkut soal ABD tadi, dari beberapa daerah yang bergolak tadi, dan itu mengancam integritas kita, maka saya minta pak Dirjen apakah bisa pada tahun anggaran 2000 ini diprioritaskan diberikan ABD. Daerah Irian, Aceh, karena

ini bukan hal yang main-main.

Saya

pikir kalau kita tidak

perdulikan atau kita abaikan ya.., satu dua bulan akan lebih gawat kejadiannya.

DIRJEN ANGGARAN (Dr. Anshari Ritonga)

Ini begini pak kalau bicara anggaran, anggaran itu nanti terpulang kepada anggota

dewan

sendiri. Seperti kemarin adalah sampai satuan tiga. Satuan tiga adalah merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari pada Undang-Undang. Itu timbul persoalan bagi pemerintah. Kalau berubah sedikit anggaran ini, harus dengan persetujuan anggota dewan. Yang kedua

kalau

ini tidak,

karena

sr.rdal-r

merupakan lampiran

dari

Undang-Undang, maka

bagaimanapun tidak bisa kita lakasanakan harus dengan Undang-Undang.

Itu

menjadi

persoalan bagi pemerintah kemarin. Nah baru yang kedua adalah kita menggunakan again

sudah berselimut tiga hasta. Kalau ditarik ke atas terbuka

di

bawah. Ditarik ke bawah

terbuka di atas. Sekarang pelaksanaan itu adalah memang yang kita hadapi adalah masingmasing komisi. Komisi yang memang mengharapkan dan misi yang ada bahwa ini memang

harus dipenuhi. Dari pihak satu komisi, misalnya komisi satu mengatakan ada yang dari

politik harus bicara, kalau tidak, tidak harus dijamah, yang satu dari hankam demikian, diadakan tenaga l6 batalyon ada di Ambon dan dana belum disediakan. Saya tanya kenapa

belum disediakan r.rntuk anggaran yang demikian. Apakah ada maksud propinsi tra.n*krtp Rapat

Dengr+t

r

Pen

dapat dengw* Kont*t fy Dffi -Rf

75

mengusulkan, negara saya tidak aman setahun. Tolong sediakan dana untuk pengamanan.

Ini tidak tnuncul, sehingga belum apa-apa sudah mengusulkan ABT. Mengenai kondisi budget, sepefii 1'attg sudah diungkapkan kepada Bapak, mulai tahun 1999 sampai 2000, lnemang betul 2 tahun yang pelurn pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnnya. Kalau boleh tambahkan rvaktu sedikit, kalau boleh setengah menit, peftama kita lihat, waktu kita membuat anggarall itu pertarna, tahun yang lalu sehingga berkelanjutan sampai sekarang, ini

waktu itu tersusun angaran 1999-2000, tidak pemah terpikir oleh kita Tirn-Tim akan lepas. Karena kita susun data itu berdasarkan data oktober 1998. Tahu-tahu April nrisalnya

masuk, ini dalarn hanya tempo beberapa bulan, Tirn-Tim lepas mempunyai biaya kontigensi

,

yang namanya bukan kontigensi bias lagi. Mulai keamanannya, pengungsinya, sampai pada faktor-faktor yang lain. Demikian juga kontigensi budget yang biasanya ada budget

tawuran anak-anak, gunung berapi, dan sebagainya, temyata dalam tahunan, empat propilsi

yang terus menerus secara tulus harus

di

mentinta kondisi budget. Mulai dari pada

Kalimantan Barat, masuk pada Singaraja, masuk pada Mataram, demikian juga Aceh yang terus ntenerus sampai tahunan, demikian juga anrbon dan Maluku. Tahun ini sudah dapat dikatakan timbul kembali, yang tadinya masing-masing propinsi, yang tadinya baik masing-

masing depaftenlen tidak ada nreminta untuk biaya penganrarlan, sekarang sudah terjadi kontigensi budget, baru April sudah minta ABT untuk penganlanan. Karena di sana nrasiS ada

l6

Batalyon di Ambon, demikian juga di Acelr, demikian juga untuk nrenghadapi yang

di Medan. Ini jadi dengan demikian pak Sof,an, tepat pak mendapatkan perhatian. Maka instruksi dari Bappenas dan Anggaran adalah tolong manfaatkan dana yang ada. Coba ada

relokasi, robah kembali prioritasnya itu oleh depaftemen yang punya arlggararl. Itu yang pertama kita laksanakan. Sehingga kalau ada misalnya pertarna rnasih ada toleransinya, yang prioritas kita dahulukan. Narnun dalarn batas-batas yang ada memang kondisi budget kita tetap seperti yang dikatakan pak Jun tadi sudah di didrop malah lima rniliar duluan. Tetapi kita berhasilkan pak. Jadi kalau boleh, untuk selama ini baik ke Aceh ada kita

berika'

tambahan, Ambon juga kita

berikan, Maluku utara juga dapat kita berikan tetapi

dalarn

batas-batas yang ada. Poso lagi diproses pak, ehh..., saya belum tahu pak.

INTERUPSI

tra'r4z'knP fr apa.t De.ngtar fe.aAap a.t

deaw*

K onifut

f V Dffi R f -

76

Sebentar, interupsi Pak, tentang sikap dari Bapak Dirjen Anggaran terhadap PMP pada

BUMN yang sudah tidak eksis lagi. DIRJEN ANGGARAN (Dr. Anshari Ritonga) Ya betul makanya kita sampaikan di sini. Mengenai ini sebenamya sudah seperti dijawab

tadi dari Bapak penanya, selama ini kita lihat mungkin bukan penambahan..,

&pa..,

penyertaan modal. Kalau tujuannya perusahaan-perusahaan.., untuk apa namanya, untuk yang masih public services, keperintisan, mungkin diberikan pinjaman. Bukan penyertaan

modal. Yang kemarin hanya untuk bank negara. Seingat saya belum ada pak. Terakhir kepada pak Erwin. Mekanisme pembebasan PPnBM baru..,

ya kalau ditelusuri

dari

kita harapkan tidak lagi di cut yang angka-angka yang masuk dari usulan departemen itu menjadi 200%. Jadi tidak lagi departemen-depoartemen membuat usulan, pembahasan

saya btrat 200% toh nanti akan dipotong 50Yo. Saya harapkan tidak, karena mulai dari usulan yang pertama Bapak sudah ikut membahasnya.

INTERUPSI Tapi tolong pak, karena barangkali ini bisa diumumkan pada setiap departemen. Karena setiap kali kita bicara dengan departemen, selalu mengatakan demikian. Ini suatu kebiasaan

yang tidak bisa diubah katanya. Jadi mungkin lebih baik ada ketentuan-ketentuan yang merupakan edaran, terima kasih.

DIRJEN ANGGARAN (Dr. Anshari Ritonga) Baik akan kami perhatikan Pak. Terima kasih pak.

INTERUPSI Sebentar Bapak pimpinan, mengenai tadi dikatakan kalau tidak ada penyetaan modal dari

pemerintah lagi, kecuali perbankan. Saya ingin klarifikasi untuk Garuda Pak. l

l

Boeing 737

yang dikatakan direksi Garuda sebagai penyertaan modal, apakah betul itu pak ?

tratAkrq

R apa.t De.ngra.r Pe*udap

at dengwru K ottt

*u

f y Dn

-

pf

11

DIRJEN ANGGARAN (Dr. Anshari Ritonga) Sampai sekarartg, karena bertepatan dengan saya sebagai Dirjen Baru,

jadi saya tidak

bisa

jawab sekarang. Karena saya belum tahu permasalah yang sebenarnya, karena saya nasi6 baru. Waktu setengah tahun saya apakah ada itu.

KEPALA BAPENNAS (Dr. Djunaedi Hadisumarto) Setahu saya, itu waktu pemerintah masa lalu. Oleh karena masalah sebenamya, keterbatasan

daripada dana yang harus dijamin, maka pernerintah menjamin pemberian kredit yang harus dikernbalikan garuda kepada pemerintah. Penyefiaamya pada Boing 747, sedangkan 737 penyertaan itu harus dikembalikan pada suatu ketika.

INTERUPSI Ilustrasi saja Pak, jadi kalau seluruh aset Garuda dijual, untuk menutup hutang, kita masih tekor 134 juta US Dolar. Hasil tadi pagi. Jadi tadi begini, kalau kita tihat penjelasap

Di{en Anggaran' kelihatamya memang kita belum ada yang bisa menjawab, bagaiprala kita menentukan prioritas anggaran. Apakah dengan Propenas nanti, kita bisa menentukan prioritas anggaran, prioritas lokasi, dan prioritas program. Ini mohon nanti diberi penjelasan oleh Pak Kepala Bappenas. Silakan pak.

KEPALA BAPENNAS (Dr. Djunaedi Hadisumarto) Dalarn kesepakatan antara anggota dewan yang ada di panitia, sepakat untuk menggunakan Propenas itu sebagai kerangka acuall. Sehingga dengan dernikian dapat dikatakan bahwa

dalam rangka tahun anggaran 200 1 terah rnengacu pada propenas sebagai acuan.

INTERUPSI

tt'a,ru'kn?

R a.p a.t

De,*ga.r ee,n"dap a.t deagaav

K otru;at

f V Dffi R f -

78

Mohon klarifikasi sebentar pak, dalam pembahasan dengan panitia anggara sebenamya, kalau ada penyertaan modal untuk BUMN itu harus dilaporkan. Mungkin saja yang akan datang akan ada, tapi itu harus dilaporkan. Harus dilaporkan kepada anggota dewan, kalau

tidak salah begitu ya pak Heri ya, bahkan harus disetujui. Jadi sudah ada, mungkin saja besok akan ada, tapi harus disetujui. Demikian pak.

DEPUTI

III

BAPPENAS

Ini mengenai pembangunan

sarana

di Irian. Saya kira memang untuk jalan-jalan yang lintas

wilayah. Ini merupakan policy pada waktu kita punya anggaran cukup besar pada waktu itu

pak. Kita membangun jalan lintas Kalimantan, Sulawesi, jadi semua daerah mempunyai

jalan lintas. Demikian juga di Irian. Dan belum selesai, kita mengalami krisis. Sehingga pada saat krisis

ini seperti kita ketahui anggaran untuk prasarana, itu mengalami

penurunan

yang sangat besar. Karena sebagian besar dari dana yang ada digunakan untuk membantu program-program yang berkenaan dengan masalah-masalah sosial, Karena itu dengan dana

yang terbatas kita melakukan kajian bahwa, baiknya dilakukan prioritas pada biaya pemeliharaan. Jadi sementara ini memang sebagian besar pendanaan dari prasarana dipakai

untuk pemeliharaan. Hal ini juga berlaku untuk lrian, sementara itu adalah dilakukan juga perbaikan-perbaikan terase karena kebetulan jalan yang tadi sudah saya ceritakan yang tadi dibangun itu memang sudah melalui suatu wilayah yang secara fisik sangat sulit. Sehingga

ini perlu perbaikan-perbaikan

terase, agar jalan

itu bisa dilalui dengan baik. Dan ada

kemiringan yang cukup tajam, yang ini barangkali perlu dikoreksi. Kernudian juga mengenai

pembangunan jembatan, salah satu yang memang belum tersambung, karena ada pembangr.rnan jembatan yang belum selesai,

ini

sudah diupayakan sekarang dengan dana

dari GPIC, dan itu kita harapkan bisa membuat jalan Wamena Jayapura itu bisa berfungsi. Kemudian mengenai bandara Sorong, itu setelah mengalami kemunduran dan pembahasan yang lama dalam ADB, karena kita memang harus men-skill down pembangunan bandara

untuk lndonesia Timur, itu untuk Sorong sudah disetujui dan kita harapkan ini sudah bisa dilaksanakan mulai tahun ini Pak. Sava kira itu tambahan dari kami Pak. Terima kasih.

tra.ntkrtp Ra.pa.t'DeAgar PendaPa.td"engnn, Komrtt fV D% -RI

79

PIMPINAN SIDANG/KETUA KOMISI IV (Ir. Sadjanvo Sukardiman, MM) Terinta kasih pak, jadi untuk jalan raya Jayapura sepanjang 565 km, tanpa kontrol poin. Jadi bayangkan Jakarta Surabaya tanpa srop over, sehingga orang akan takut lewat sana selama

ntungkin tiga hari, tiga rnalam, Ini mohon pernbangunan listrik ini betul-betul dilaksanakan. Dan juga potensi Membramo,

ini saya kira perlu dikernbangkan oleh

Bappenas untuk apa

dan sebagainya. Demikain Saudara-Saudara sekalian.., saya kira kita sudah....

INTERUPSI lnterupsi Bapak Ketua.., lima detik saja. Tadi terlanjur Pak Dirjen Anggaran mengatakan karena KAPET jangkauan ingin dibubarkan.., untuk Aceh itu it's oke tidak usah dibubarkan. Karena justru KAPET

itu di Aceh sebagai salah satu ujung tornbak untuk pengembangan

sabang. Terima kasih.

PIMPINAN SIDANG/KETUA KOMISI IV (Ir. Sadjarwo Sukardiman, MM) Dibubarkan kecuali Aceh, gitu ya Pak. Saudara-saudara yang saya hormati, biasanya kita akan menskor waktu sekitar

l0 rnenit untuk

merangkum kesimpulan, namun

ini kita sudah

ntenyiapkan kesirnpulan, bila mana diseapakati kita akan membacakan secara garis besar karena tadi harnpir sernua jawaban merupakan subtansi dari pertanyaan-pertanyaan yang disanpaikan, dan kita akan memakai rekaman sepanjang sore sampai malam hari ini, yang nantinya akan secara tertulis akan kita sarnpaikan kepada yang terhormat pak Junaidi, dan yang terhormat Dirjen Anggaran dan kepada kita semua untuk nanti sernua dikoreksi dan sama-sama akan kita pakai sebagai kesepakatan untuk langkah kerja

di tahun 2001. Untuk

itu kami persilakan saudara wakil ketua.

WAKIL KETUA KOMISI (M. Sophian Mile - Fraksi Partai Gotkar) Terima kasih. Sebelumnya akan kami klarifisir, terutama untuk pak Heri yang sudah melotot

ke sini. Saya bukan disiapkan untuk juru baca. Tapi kebetulan tadi pak Ketua menerima

interupsi bertubi-tubi tvan4*n?

R ap at

dari sebelah kiri,

Dengtar Penda.par dzAran'

K on4itt

sehingga saya harus membantu untuk

f y Dm R f -

80

lembar yang kami terima, sebetulnya dari delapan merumuskannya. Jadi rumusan sementara poin, kami mencoba merumuskan menjadi yang ada, masing-masing setiap lembar ada 7 dari dan belum terakomodir seluruh keinginan enam poin saja. Kalau toh ini masih kurang Kami kesimpulan, demikian juga dari pemerintah' teman-teman untuk diangkat sebagai satu menambah sesuai dengan rekaman yang ada' akan meninjau kembali, memperbaiki, atau

Yang pertama, Komisi IV DPR

Yang pertama komisi

tv

keuangan' DPR RI Bappenas dan Dirjen Anggaran departemen

budgeting DPR, bersama pemerintah sesuai sepakat terus mempercepat pelaksanaan fungsi penyusunan Propenas dan Repeta yang menjadi kehendak Undang-Undang. Yang kedua' dalam GBHN 1999 haruslah ditetapkan kewajiban pemerintah sebagai mana tertuang [v berketetapan untuk kiranyanya kedua hal bersama antara pemerintah, dan DPR. Komisi sidang tahunan bulan Agustus tahun 2000 tersebut dapat disahkan sebelum pelaksanaan perhatian yang sungguh-sdungguh terhadap mendatang. Ketiga, dalam rangka memberikan maka DPR Rl bersama Bappenas dan Dirjen daerah, terutama daerah yang sedang bergolak, prioritas ABT Tahun 2000 pada Anggaran Departemen keuangan, sepakat memberikan dan Sulawesi Tengah sesuai usulan Pak daerah lrian jaya, atau Papau, Aceh, Mah'rku Empat, Komisi lv DPR RI mendesak Malkan, dengan kekuatan anggaran yang tersedia. Kapet' Kelima untuk mencari alternatif pada pemerintah untuk meninjau kembali penetapan perlu diangkat kembali konsep road pengganti terhadap penghapusan jembatan timbang' /cx ini, nanti lengkapnya bahannya kita user tax. Kita belum terima bagaiman roacl ttser dilakukan dari harga Yang keenam dalam rangka koreksi anggaran agar tidak

mintakan.

lebih besar dari harga real' satuan, dengan dernikian tidak perlu diperbesar sampai masing-masing pengurangan anggaran dilakukan dari pengurangan satuan pekerjaan dari melalui ketua akan diminta persetujuan sektor. Itulah enam butir kesimpulan yang mungkin dewan yang terhormat' terhadap pemerintah mauapttn kepada anggota teman-teman

baik

Terima kasih.

MM) PIMPINAN SIDANG/KETUA KOMISI IV (Ir. Sadjarwo sukardiman', Rekan-rekarr yang saya hormat1 " ' (kaset terputtts)

trarukrtp

R ap a-t

y Dengar Pen'4ap at c/z*tgta'* K o'n+tt f D n

-

F

f

8l

WAKIL KETUA KOMISI IV (M. Sophian Mile - Fraksi Partai Golkar)

....... Dalant rangka melakukan koreksi

anggaran agar tidak dilakukan pada harga satuan,

dengan demikian tidak perlu diperbesar dari harga real. Pengurangan anggaran,

ini

saya

memark up juga dari ternan-teman. Pengurangan anggaran dilakukan dari pengurangan satuan kerjaan dari masing-masing sektor.

Mungkin substainnya sudah dipahami, rnungkin

redaksinya diperbaiki. Terirna kasih.

PIMPINAN SIDANG/KETUA KOMISI IV (Ir. Sadjarwo Sukardiman, MM)

Ini kesimpulan garis besar, sedangkan keseluruh kesimpulan yang rekan-rekan terhonnat sampaikan itu juga nanti akan kita jadikan lampiran yang tidak terpisahkan dari kesirnpulan

ini. Setuju.

INTERUPSI Sebelum ditutup, saya ingin mengingatkan tentang Kapet sabang

itu tadi. Kapet

boleh

dibubarkan kecuali Kapet sabang. Kemudian juga saya sependapat dengan Irian bahwa ada program khusus untuk daerah khusus yang sedang bergolak.

INTERUPSI Pengefiian ditinjau kembali itu bisa dihapus, bisa diperkuat pak.

INTERUPSI (H. Malkan Amin

-

Fraksi Partai Golkar)

Bisa Ketua?, untuk kesimpulan yang ketiga tadi, perlu klarifikasi. Tadi itu mungkin ada sekedar tambahan tapi saya khawatir

itu nanti terlulis Pak Sofran. Tadi tersebut atas utusan

Pak Malkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua saya sepakat subtansinya sudah bisa kita paharni tapi mohon nanti redaksi untuk keenam itu bisa diperbaiki, sehingga mudah untuk

dimengerti. Terus yang ketiga barangkali kalau ada usul Pak Syaiful mengenai prioritas R apai

Deryar fe,n dap a-t deAra,n, K otniat f V Dffi frf -

82

Aceh, tadi sudah begitu banyak kita bicarakan tadi dan sudah banyak teman-teman berbicara, harus dicantumkan juga mengenai usulan kita prioritas untuk Irian. Terima kasih.

INTERUPSI Saudara Ketua, saya ingin tambahkan. Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, saya kira

sektor pengairan itu perlu menjadi prioritas dari prasarana. Dari Komisi IV ini. Karena apa?

Kita melihat selama ini yang demo ke sini adalah orang-orang industri, petani tidak. Maka

itu harus tetap dipelihara agar menjadi prioritas supaya petani tidak demo kesini. Terima kasih.

INTERUPSI Soal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tadi di Bappenas sudah ada peraturan tentang

itu, kemudian lnpres 7/99 sudah ada, kemudian keputusan LAN sudah

ada

juga. Kalau tidak

salah didalam pertanyaan saya dan dijawab pak Junaidi tadi masuk, tapi ini penting ketika

kita bicara akuntabilitas publik, tetapi kita tidak bicara tentang akuntabilitas pemerintah. Padahal selama

ini kita tahu bahwa APBN ini yang melaksanakan

adalah pemerintah. Jadi

harus jelas ada akuntabilitasnya kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Makasih.

INTERUPSI (Drs. Jacobus Perviddya Salossa

-

Fraksi Partai Golkar)

Pak Ketua, saya masih ada usulan. Saya merekam dari laporan komisi pada waktu pembacaan

di Pleno dan tadi sudah juga kita angkat. Jadi proyek-proyek yang bersumber

dari bantuan .luar negeri, itu menurut kami hasil pantauan kami di daerah itu banyak masalah. Dan ini sudah banyak dana yang dikeluarkan. Bisa saja proyek-proyek itu tidak bisa dilanjutkan karena alasan dana. Karena itu mesti diputuskan disini bahwa perlu ada

komitmen bahwa proyek-proyek yang sudah dilaksanakan harus diteruskan. Jadi mohon supaya itu dicantumkan dalam kesimpulan ini. Terima kasih.

tr,antkrP Rapat-Deagucr

Pe.nda?Da"f de,ngcvn

Konbt,fV Dn -fZI

83

PIMPINAN SIDANG/KETUA KOMISI IV (Ir. Sadjarwo Sukardiman, MM) Bagaimana usulan Pak Salossa ini? tentunya prioritas lokasi, anggaran dan program memenuhi syarat pak. Sesuai Propenas. Jadi kita mengacu pada Propenas.

INTERUPSI Lalu proyeknya itu dulu tidak sesuai, apakah memang dulu waktu dimunculkan proyek itu apakah tidak sesuai dengan Propenas itu.

INTERUPSI hri proyek sudah mengeluarkan dana banyak, investasinya sudah banyak, jadi saya mohon

'

agar itu dilanjutkan saja. Saya beri contoh, ada pendapat bahwa jalan trans Irian itu tidak

perlu lagi dilanjutkan. Lalu untuk apa dana-dana yang sudah kita keluarkan itu, untuk bangun jalan itu. Proyek itu karena sudah membuang dana yang cukup besar, harus terus diteruskan agar efektif, jangan sampai bikin proyek lalu tidak jalan, uang sudah buang, lalu

tidak dilanjutkan. Jadi ada komitmen di sini bahwa proyek-proyek yang sudah ada dari dana terutama dari PLN (Pinjaman Luar Negeri) itu harus terus dilanjutkan. Terima kasih.

PIMPINAN SIDANG/KETUA KOMISI IV (Ir. Sadjarwo Sukardiman, MM) Jadi catatannya Pak, itu dilanjutkan dan disernpumakan gitu. Setuju?

INTERUPSI Ya.. ini jangan sampai menjadi permasalahan di komisi lain, masalah lahan garnbut sejuta itu, itu adalah yang jadi persoalan, terbengkalai, jadi mungkin jadi perhitungan. Itu ditinjau kembali.

RapatDe*tgaree.ndapaf dengaaa,Koniatf VDffi -FI

84

INTERUPSI

Ini sebelum ditutup,

saya ingin

klarifisir dari Bapak-Bapak Bappenas dan Dirjen Anggaran

ini, ini sekali lagi untuk, ini bukan karena lndonesia Bagian Timur minded ya, tapi ini masalah Irian, lni kan masalah yang pada satu pekan terakhir ini bermasalah untuk masalah yang sangat rumit sekali. Jadi masalah tuntutan yang jadi masalah Pak Yap Salossa ini, bukan tuntutan satu orang. Tapi itu rakyat Papau memang. Rakyat Irian Jaya. Nah bila hal

ini memang bisa kita lokalisir

dana-dana yang tersedia, saya

sebagai bangsa ya kita sepakat saja, Komisi

fV

pikir tidak ada salahnya kita

bersama pemerintah mengalokasi ke sana

anggarannya. Artinya ya mungkin dari 10 tuntutan ya mungkin tidak l0-nya, ya mungkin

kita bisa berikan 7-8.Ya political will dari kita sebagai orang pusat. Saya kira itu.

INTERUPSI Tapi ini tetap juga panitia anggaran yang memutuskan. Kalau usulan, bicara pada panitia anggaran, panita anggaran yang memutuskan. Maka saya katakan sebenarnya, apabila

komisi-komisi sudah satu sepakat, dengan ini toh nanti juga yang menentukan panitia anggaran.

PIMPINAN SIDANG/KETUA KOMISI IV (Ir. Sadjarwo sukardiman, MM) (?) Ditutup setuju Pak, pak Dirjen Anggaran?

INTERUPSI, Saya kornentar dulu Pak Ketua, kalau

itu usulan dari Dirjen Anggaran, Komisi IV itu

menggunakan alat fraksi untuk mengamankan anggota-anggota

bisa

di panitia anggaran, jadi

bisalah kita lakukan demikian. Terima kasih.

trarakrr.p

R apct

Dengar ?eru{apat dengw* Kott tl t f V DP/? -Kf

85

PIMPINAN SIDANG/KETUA KOMISI IV (Ir. Sadjanvo Sukardiman, MM) Memang

ini kesepakatan bersanta, dan didukung oleh semua fi'aksi di Kornisi tV. Begitu

Pak? Baik Bapak-lbu sekalian, Bapak Kepala Bappenas yang saya honnati, dan Bapak

Dirjen Anggaran. Kita sampailah pada rnengakhiri dengar pendapat ini. Dan

pada

kesempatan terakhir, saya mintakan saran dan pendapat dari Bapak Kepala Bappenas untuk

menyampaikan penutupnya. Silakan.

KEPALA BAPENNAS (Dr. Djunaedi Hadisumarto) Bapak Pimpinan,

Ibu dan Bapak

IV

anggota Komisi

yang kami hormati. Kepada

ini, saya dengan setulus hati mengucapkan terima kasih. Dan saya kira bagi karni tentunya ini suatu pelajaran juga untuk menampung berbagai masukan dari kesempatan pagi hari

komisi-kontisi yang tidak langsung nenjadi mitra dari Bappenas. Oleh karena

ini

akan

memperkaya khasanah kita di dalarn melihat permasalahan-permasalahan pada sektor-sektor

yang ada

di luar jangkauan rnitra kerja

Bappenas. Tidak lain bahwa kami membuka diri

untuk setiap kali ada permasalahan baik secara formal mauapun inforrnal untuk konsultasi atas halJral lain yang memang nlungkin perlu untuk diketahui Bapak dan Ibu terhornrat.

Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan saya harapkan nanti pada waktu Propenas disampaikan pada DPR, Bapak-Bapak bisa rnenelaah lebih lanjut dan untuk senrentara akan

kami sampaikan kepada Bapak Pimpinan konsep yang nantinya akan disarnpaikan kepada ketua DPR oleh Bapak Presiden, tapi secara dibawah tangan kami bisa sampaikan kepada

Bapak untuk menjadi bahan acuan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

{.rF*

tralu*rq fr apat

Dezgar ferdapat'

de,ngta4? Kornltt

t f y Dn

-

R

I

86