MENUJU PERADILAN AGAMA BENGKULU

MENUJU PERADILAN AGAMA BENGKULU NAN SEJUK, MODERN, DAN MERAKYAT Sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Disampaikan Dalam Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Bengkulu Jumat 31 Juli 2015

Moto Kerja: Dalam membangun Peradilan Agama di Provinsi Bengkulu pada pertengahan Tahun 2015 ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini di wilayah Provinsi Bengkulu, maka Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mengangkat moto: MENUJU PERADILAN AGAMA BENGKULU NAN SEJUK, MODERN, DAN MERAKYAT Moto ini merupakan suatu semboyan, pedoman dan prinsip yang menggambarkan semangat dan arah kinerja Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ke depan yang harus dilaksnakan dalam jangka pendek guna mewujudkan Peradilan Agama Bengkulu yang lebih maju. Makna Moto Kerja: Moto ini mengandung makna sebagai berikut: Sejuk, artinya dingin, segar, senang, lega, nyaman, dan hilang rasa susahnya. Marilah kita ciptakan kesejukan di setiap unit kerja kita ini suasana yang dingin, segar, senang, lega, dan nyaman agar kita dapat mengabdi lebih baik lagi dengan memberi pelayan prima kepada masyarakat sehingga mampu menghilangkan rasa susah pencari keadilan. Kesejukan yang hendak kita ciptakan adalah kesejukan hati, kesejukan lingkungan kerja, dan kesejukan pelayanan bagi pencari keadilan. Modern, artinya suatu pola pikir dan pola tindak yang sesuai dengan tuntutan zaman. Zaman sekarang merupakan era teknologi informasi dan terwujudnya perlindungan hukum dan kedilan. Merakyat, artinya mendekat, melayani, dan melindungi rakyat pencari keadilan. Peradilan Agama adalah milik rakyat yang harus selalu mendekat kepada rakyat, berada dan melekat di hati rakyat. Moto ini dicetuskan dalam upaya mempercepat tercapainya visi Mahkamah Agung, yaitu: TERWJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG Program Pelaksanaan Moto Kerja: Dengan berpedoman kepada moto tersebut, maka disusunlah program dan panduan kerja yang menjadi prioritas saat ini, dengan mengacu kepada misi Mahkamah Agung, sebagai berikut:

1

Pertama: Mewujudkan Peradilan Agama Nan Sejuk 1. Menciptakan suasana sejuk lahir dan batin dalam lingkungan kerja di setiap Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan semangat saling asah, asih, dan asuh sesuai ajaran agama Islam. Manfaatkan manajemen “wal ‘ashri”. 2. Ketua, Wakil Ketua, dan Panitera/Sekretaris Pengadilan merupakan sebuah Tim Kerja yang solid dan kompak, oleh karenanya mereka harus satu kata, satu kebijakan, satu langkah, dan tidak dibenarkan bertindak sendiri-sendiri tanpa seizin atasan dan sepengetahuan pejabat lainnya yang terkait. 3. Segenap aparatur pengadilan wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku bagi dirinya dalam kegiatan sehari-hari, baik kegiatan dinas maupun kegiatan pribadi, yaitu: Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 4. Pada setiap rumah ketua, wakil ketua, hakim, panitera, jurusita, dan pegawai pengadilan di depan rumahnya dipasang tulisan: “MAAF TIDAK MENERIMA TAMU YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERKARA” Tulisan tersebut dapat dibuat dengan rapi, jelas dan seragam pada setiap warga pengadilan setempat. 5. Mengubah paradigma lama ke paradigma baru dengan pola pikir yang menyejukkan: Dari semangat memerintah ke semangat memberi kesempatan berinovasi. Dari semangat memberi sanksi ke semangat memberi solusi. Dari semangat bekerja sendiri-sendiri ke semangat bekerja dalam tim kerja yang solid. Dari semangat mencari kesalahan ke semangat membina dan melindungi. Dari semangat memikirkan diri sendiri ke semangat memikirkan kepentingan bersama dan kepentingan Lembaga. Dari pola pikir sempit seolah-olah semua jabatan dan penghasilan yang diperoleh merupakan hasil dari usaha pribadi dan menjadi hak pribadi ke pemikiran yang luas dan realistis bahwa semua yang ada ini merupakan bagian dari dan merupakan hasil usaha Mahkamah Agung. Kita semua merupakan bagian dari Mahkamah Agung. 6. Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama merupakan bagian dari Mahkamah Agung. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, PTA dan PA tidak boleh mengecewakan Mahkamah Agung dalam bentuk apapun. 7. Setiap PA dan PTA wajib memasang foto resmi YM Ketua Mahkamah Agung di ruang kerja Ketua Pengadilan. 8. Menyukseskan semua Program yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dengan mengacu kepada visi dan misi Mahkamah Agung. Termasuk di dalamnya program Turnamen PTWP untuk memperebutkan Piala Ketua Mahkamah Agung. 9. Semua pimpinan harus memiliki pola pikir dan pola tindak sebagai pemimpin yang baik yang mampu bertindak sebagai komandan, manajer, guru, orang tua, dan sekaligus sebagai kawan dalam suka dan duka bagi segenap warga peradilan di Bengkulu. 10. Pimpinan pengadilan harus mengutamakan untuk memikirkan anak buahnya sendiri, baik mengenai ketrampilan, karir, maupun masa depannya yang cerah, sebelum mengambil orang dari luar untuk menduduki suatu jabatan yang kosong. Kecuali jika di tempat kerja tersebut

2

11.

12. 13.

14. 15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22. 23. 24.

tidak ada atau kekurangan tenaga yang kualitasnya sesuai dengan job yang dibutuhkan. Warga Peradilan Agama merupakan satu kesatuan keluarga besar yang setiap anggotanya wajib menjaga nama baik lembaga dan nama baik anggota keluarganya. Menutup aib lebih baik daripada membuka aib. Menyebarkan nama harum lebih baik daripada meyebarkan isu negatif, apalagi menebar fitnah. Pembinaan aparatur pengadilan dilakukan dengan manajemen “amar ma’ruf nahi munkar.” Dalam menyelesaikan masalah diatasi dengan manajemen “bilhikmah.” Setiap aparatur pengadilan harus bersedia dengan senang hati menerima masukan dan kritik membangun dari orang lain dan tidak boleh ada rasa ketersinggungan. Katakan kepada teman anda: “Anda puas beritahukan kepada teman anda, anda kecewa beritahukan kepada saya.” Menciptakan suasana sejuk pada halaman kantor dan ruang kerja pengadilan dengan penghijauan dan penempatan hiasan alami dan lukisan yang Islami dan menyejukkan. Menata ruang pelayanan pada penerimaan tamu, meja informasi dan pengaduan, pelayanan administrasi pada meja I, kasir, Meja II, dan meja III dalam bentuk satu pintu sedemikian rupa sehingga terasa praktis, nyaman dan sejuk agar mampu menyejukkan hati pencari keadilan. Menata petugas pelayanan pada resepsionis, meja informasi dan pengaduan, dan pelayanan administrasi layanan hukum dan keadilan menggunakan busana yang rapi, menarik dan menyejukkan dengan penampilan yang ramah, sopan, jelas, profesional dan amanah. Ruang mediasi dihiasi dengan hiasan yang indah menyejukkan seakan menjadi ruang pelaminan yang merindukan kedamaian dan cinta kasih dengan mediator yang ramah, terampil dan tampil dengan pakaian yang berwibawa namun menyejukkan. Ruang sidang disamping memenuhi persyaratan formal dan resmi sebagai lembaga peradilan harus pula ditata dengan rapi, nyaman, dan aman dengan memberi hiasan, ornamen, dan penghijauan sebagai sebuah taman yang sejuk untuk memecahkan masalah-masalah rumit yang sedang disandang oleh pencari keadilan. Hakim dan panitera yang bersidang harus tampil resmi namun dengan sikap yang ramah dan bahasa yang menyejukkan dengan tutur kata yang lembut dan menggugah kesadaran dan sensitifitas nurani keadilan hakim dan kejujuran pencari keadilan. Keamanan di lingkungan kantor harus dijaga dengan baik dengan menciptakan sistem keamanan secara berjenjang dan berlapis mulai dari halaman pengadilan, ruang tunggu sampai di dalam ruang sidang oleh petugas keamanan yang terlatih dan terampil. Sistem keamanan yang diterapkan di PA Manna dapat dikembangkan dan disempurnakan untuk dapat diterapkan di Pengadilan Agama lainnya. Tempat duduk tamu laki-laki dan perempuan dewasa sedapat mugkin dipisahkan. Model yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Argamakmur dapat disemprnakan dan dan diterapkan pad Pengadilan Agama lainnya. Membebaskan seluruh area pengadilan dari sampah, asap api, asap rokok, puntung rokok dan noda-noda lainnya demi menjaga kebersihan, kesehatan, kesejukan, dan keamanan. Menyediakan tempat merokok (area smoking) di tempat terpisah (isolasi) yang tidak mengganggu kesehatan orang lain, keamanan dan keindahan area kantor. Semua tulisan yang mengesankan perselisihan dan pertentangan antara pencari keadilan diganti dengan kata yang mencerminkan fungsi layanan pengadilan yang santun dan menyejukkan. Seperti:  Kata perkara diganti layanan hukum dan keadilan.

3

 

Kata pihak yang berperkara diganti dengan kata pencari keadilan. Tempat pendaftaran perkara diganti dengan Ruang layanan administrasi hukum dan keadilan.  Orang miskin dapat berperkara secara gratis diganti dengan orang yang kurang mampu dapat memperoleh layanan hukum dan keadilan secara gratis.  Dan lain sebagainya. 25. Pengawasan dilakukan secara rutin untuk mendeteksi dan mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran dan/atau kesalahan, membetulkan yang salah dan melengkapi yang kurang. Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan dan menjatuhkan sanksi hukuman. 26. Pada setiap pengadilan disediakan ruang bermain anak, ruang menyusui, sarana layanan bagi penyandang disabilitas, dan layanan lain yang diperlukan pencari keadilan. 27. Pada setiap Kantor Pengadilan diusahakan memiliki Musholla yang representatif dengan dana gotong royong, seperti yang dilaksanakan di PA Lebong. Marilah kita syukuri nikmat Allah dengan cara menabung dan membangun rumah kita masing-masing di akhirat nanti melalui pembangunan Masjid Baitullah. Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa membangun Masjid, maka Allah akan membangun Istana untuknya di Surga nanti. Kedua: Mewujudkan Peradilan Agama Nan Modern 1. Mendorong semua unsur aparatur pengadilan untuk menciptakan ide-ide pembaruan hukum dan peradilan serta pembaruan lingkungan kerja maupun pembaruan sistem pelayanan guna mewujudkan Peradilan Agama Bengkulu Nan Modern dan Merakyat. 2. Milikilah semboyan bahwa Peradilan Agama Bengkulu harus maju, harus lebih maju, bahkan harus paling maju dari yang lain. Siapa takut? 3. Mengubah pola pikir hakim dan pejabat pengadilan dari paradigma sebagai penguasa ke paradigma pemberi layanan hukum dan keadilan. 4. Mengubah pola pikir dari hakim sarjana fikih menjadi hakim sarjana syariah. 5. Mengubah pola pikir hakim konservatif ke hakim progresif. 6. Mengubah pola pikir hakim jumud ke hakim mujtahid dan mujaddid. 7. Menumbuhkan pola pikir hakim untuk membangun dan melaksanakan sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan dengan berkiblat kepada semangat proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Tahun 1945. 8. Hakim harus berpegang teguh pada komitmennya dalam memeriksa dan mutus perkara, yaitu: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 9. Hakim harus mampu melakukan pembaruan hukum melalui putusan-putusannya demi mewujudkan keadilan dalam setiap kasus yang dihadapi. 10. Hakim harus berani melakukan terobosan hukum demi menemukan keadilan untuk diberikan kepada pencari keadilan. 11. Hakim bersama seluruh pejabat dan pegawai pengadilan harus mampu memanfaatkan teknologi informasi guna menunjang tugas pokok dan fungsi pengadilan. 12. Semua Pengadilan Agama wajib mempersiapkan diri untuk meraih Sertipikat ISO. Upaya ini kita mulai dari Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu untuk tahun 2016. 13. Hakim harus mampu mewujudkan putusan yang bermutu, yakni putusan yang tertata dengan baik, runtut, sistematis, tidak mengandung term-term yang multi tafsir, mengandung kejelasan, dan mengandung pembaruan hukum Islam. 14. Uraian fakta dalam duduk perkara dibuat secara runtut berdasarkan urutan waktu kejadian. 4

15. Pertimbangan hukum hakim harus memuat: pokok masalahnya, pembuktian masing-masing pihak, analisis hakim atas pembuktian, dan dengan mempertimbangkan setiap petitum demi petitum. 16. Uraian mengenai fakta hukum sebagai hasil analisis pembuktian disusun secara jelas dan kronologis berdasarkan hukum kausalitas atau hukum sebab dan akibat. 17. Setiap pertimbangan hukum pada setiap petitum harus memuat dasar hukum, sumber hukum, dan alasan hukum yang dijadikan dasar dalam memutus perkara. 18. Amar putusan hakim secara yuridis harus bersifat eksekutabel (dapat dieksekusi). 19. Pada saat sidang pengucapan putusan/penetapan, maka putusan/penetapan harus sudah jadi dan siap ditandatangani. 20. Salinan putusan/penetapan harus sudah siap diberikan kepada pihak yang meminta paling lambat tujuh hari sejak putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 21. Format putusan dan salinan putusan harus dibuat sesuai dengan standar baku yang berlaku. 22. Uraian dalam putusan dibuat secara jelas sebagaimana karya ilmiah, menggunakan kalimat baku (SPOK dan DM), dan diberi judul-judul kecil guna memudahkan dalam menyusun putusan dan memudahkan pihak lain dalam membaca dan memahami putusan hakim. 23. Format penulisan putusan mengacu kepada Ejaan Bahasa Indonesia Yang Diperbarui (EYD). 24. Meningkatkan mutu SDM Pengadilan melalui peningkatan jenjang pendidikan Strata-2 Ilmu Syariah pada IAIN Bengkulu. Perlu dicatata bahwa pesertanya sangat luar biasa dengan mencapai angka di atas 60 peserta. 25. Menambah jumlah panitera pengganti sesuai formasi yang berlaku dengan cara memberi kesempatan magang kepada pegawai dengan diangkat sebagai PP Lokal untuk dipersiapkan menjadi PP Definitif bagi yang memenuhi syarat, yakni syarat administrasi sesuai Undang-Undang Peradilan Agama, lulus ujian Calon PP dengan mendapat Sertipikat, dan bersedia ditempatkan di semua Pengadilan Agama di wilayah PTA Bengkulu. 26. Melaksanakan penertiban administrasi dan pengelolaan aset Negara. Kita bersyukur bahwa Kesekretariatan PTA Bengkulu telah memperoleh penghargaan sebagai Pengelola Aset Negara terbaik. 27. Mendorong Kesekretariatan Pengadilan untuk mempertahankan prestasi yang telah diperoleh. 28. Mendorong Kepaniteraan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja agar menghasilkan prestasi yang memuaskan. Diantaranya adalah melaksanakan perintah Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1002-1/SEK/KU.01/4/2015 tanggal 22 April 2015. 29. Mendorong para hakim untuk terus meningkatkan mutu putusan dengan memanfaatkan Buku Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim. Ketiga: Mewujudkan Peradilan Agama Nan Merakyat 1. Hakim dan seluruh aparatur Pengadilan harus berpikir dan berjiwa besar untuk melayani dan melindungi rakyat pencari keadilan. 2. Pengadilan ini dibentuk dan diselenggarakan adalah untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada rakyat pencari keadilan berdasarkan syariah Islam. 3. Hakim wajib memahami, menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat agar putusannya mencerminkan rasa keadilan yang merakyat. 4. Hakim Peradilan Agama adalah hakim di mata hukum dan ulama di mata umat. Sebagai Ulama, hakim dan aparatur peradilan agama harus merakyat, membimbing rakyat, dan memakmurkan masjid untuk membina rakyat. Hakim dan aparatur pengadilan merupakan 5

5.

6.

7. 8.

9.

10.

11. 12. 13.

14.

15. 16. 17.

panutan praktis dalam kehidupan beragama sesuai tuntunan syariat Islam. Peradilan agama tumbuh dan berkembang dari serambi masjid. Meskipun Peradilan Agama telah mendunia, namun tidak boleh tercerabut akarnya dari masjid. Warga Peradilan Agama tidak boleh jauh apalagi meninggalkan masjid. Warga Peradilan Agama senantiasa siap memakmurkan masjid dimanapun dia berada. Petugas Meja Infomasi harus dibekali ilmu yang cukup dan disediakan Buku Panduan Informasi yang diperlukan pencari keadilan. Model Buku Panduan yang telah dibuat oleh Pengadilan Agama Manna dapat disempurnakan dan diterapakan oleh Pengadilan Agama lainnya. Hakim secara ex officio wajib memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan melalui putusan-putusannya tanpa harus ada permintaan dan tanpa diskriminasi. Pengadilan wajib melaksanakan program justice for all dengan layanan sidang keliling, layanan identitas hukum bagi masyarakat kurang mampu, layanan bantuan hukum, dan layanan lainnya yang diperlukan rakyat pencari keadilan. Menjalin kerjasama dengan Lembaga/Instansi lain guna meningkatkan pelayanan itsbat nikah terpadu agar rakyat memiliki bukti identitas hukum yang pasti, baik berupa akta nikah bagi para orang tua maupun akta kelahiran bagi anak-anak. Dalam pelayanan itsbat nikah harus memperhatikan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Formulir Pencatatan Nikah. Dalam pelayanan eksekusi hak tanggungan harus memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan mengenai eksekusi hak tanggungan oleh Kantor Lelang Negara. Segala bantuan dan sumbangan dari Instansi lain dapat diterima sepanjang tidak berupa uang dan manfaatnya langsung untuk kepentingan rakyat. Pengadilan dilarang menerima bantuan dari Pemerintah Daerah atau Lembaga lainnya dalam bentuk apapun, kecuali berupa tanah atau kendaraan operasional untuk meningkatkan pelayanan kepada rakyat. Pengadilan dilarang menerima bantuan dari Pemerintah Daerah atau dari pihak manapun berupa uang yang SPJ-nya dibebankan kepada Pengadilan. Kecuali bantuan fisik seperti bangunan kantor, pagar dan lain sebagainya yang manfaatnya langsung untuk rakyat dan SPJ-nya menjadi tanggung jawab pemberi bantuan. Seperti bantuan Pemda untuk PA Manna untuk mengatur keamanan dan kenyamanan rakyat pencari keadilan. Merealisasikan rencana pembangunan Gedung baru PA Bengkulu. Merencanakan pembentukan PA di Kabupaten Pemekaran yang belum ada Pengadilan Agama. Mengusahakan peningkatan Kelas PA Curup dan PA Manna.

6

Pengawasan Pelaksanaan Program Kerja: 1. Memerintahkan kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan untuk melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya dan melaporkan secara periodik kepada Ketua PTA Bengkulu. 2. Memerintahkan kepada Para Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang maupun Daerah untuk memantau pelaksanaan program ini dan melaporkan secara periodik kepada Ketua PTA Bengkulu.

Ketua,

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

7