MANAJEMEN PERADILAN AGAMA I.
PENDAHULUAN Sesuai dengan surat Direktur Pembinaan Tenaga Tehnis Peradilan Agama adalah kehormatan bagi saya untuk menyampaikan beberapa catatan kecil sekilas Manajemen Peradilan Agama, bagi saudara-saudara Hakim Pengadilan Agama se-Indonesia. Pasal 11 ay. 4 Undang-Undang no. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang Mahkamah Agung RI. Sebagai pengadilan negara tertinggi mempunyai kekuasaan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dibawahnya. Dalam pelaksanaan pengawasan peranan hakim menjadi penting sebab pelaksanaan pengawasan di pengadilan tingkat pertama dalam prakteknya dilakukan oleh para hakim dengan adanya hakim pengawas bidang, dengan dikordinasikan oleh wakil ketua pengadilan agama. Surat edaran No. 2 tahun 1988 tentang pedoman pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua pengadilan menyatakan bahwa sebagi unsur pimpinan pengadilan ketua dan wakil ketua bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggungjawab atas terselenggaranya peradilan yang baik dengan jalan melakukan kegiatan perencanaan (Planning and programming), pelaksanaan (executing) dan pengawasan (controlling) sebagai bagian dari manajemen. Dalam penyusunan rencana kerja baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek ketua mengikut sertakan seluruh jajaran termasuk para hakim. Dalam rangka pelaksanaan tugas baik tugas yustisial, non yustisial, ekstra yustisial/ tugas tambahan, administrasi pengawasan peradilan dipertanggungjawabkan kepada ketua/wakil ketua pengadilan, dan dapat mendelegasikan kepada hakim, dan oleh karena itulah dikenal apa yang disebut dengan hakim pengawas bidang. Membicarakan Manajemen Peradilan Agama tidak bisa terlepas membicarakan administrasi.
II.
ADMINISTRASI PERADILAN Administrasi dilingkungan peradilan adalah spesifik, hal ini yang ditegaskan dalam UU.2/1986 tentang peradilan umum, UU.5/1986 tentang peradilan tata usaha
1
negara serta UU. 7/89 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan UU.3/2006. Penjelasan Undang-undang No. 7/1989 tentang peradilan agama menyatakan bahwa mengingat luas lingkup, tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan pengadilan, penyelenggaraan administrasi pengadilan dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya. Menurut jenisnya administrasi pengadilan dibedakan menjadi dua yakni administrasi umum dan administrasi perkara/administrasi kepaniteraan, sedangkan menurut penanganannya dilakukan oleh sekretaris dan panitera. Pembedaan dan pemisahan ini melahirkan dua unit kerja yakni kepaniteraan dan kesekretariatan, panitera dibantu wakil panitera menangani administrasi kepaniteraan/perkara dan sekretaris dibantu wakil sekretaris akan menangani administrasi umum (man, money and material). Seperti diketahui tugas pokok pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili
dan
menyelesaikan
perkara
yang
diajukan
kepadanya.
Yang
melaksanakan tugas-tugas administrasi dalam rangka mencapai tugas pokok tersebut adalah panitera, baik administrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan. Sedangkan pelaksana tugas administrasi umum adalah sekretaris. Sebagai pelaksana administrasi perkara, persidangan dan eksekusi, panitera berkewajiban mengatur (manage) tugas Wapan, Panmud, Panitera pengganti, juru sita. Sebagai pelaksana administrasi perkara panitera bertanggung jawab atas pengurusan perkara putusan penetapan, dokumen, akta, buku daftar, biaya, uang titipan pihak ke tiga yang disimpan di kepaniteraan dan tugas-tugas managerial lainnya. Demikian juga sebagai sekretaris ia harus mengatur tugas wakil sekretaris dan seluruh pejabat stuktural yang membantunya. Semuanya adalah sangat erat kaitannya dengan tugas-tugas manajemen yakni rangkaian perbuatan menggerakan karyawan pengadilan agama dan mengerahkan fasilitas kerja agar tujuan dapat tercapai. Kedudukan Panitera/Panitera Pengganti adalah sangat penting dalam pengadilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, karena panitera pada sebuah pengadilan merupakan unsur pembantu pimpinan dengan tugas-tugasnya bersinggungan dengan pelaksanaan hukum, khususnya hukum acara perdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 keputusan KMA RI. No. 0041/SK/II/1992 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, tugas pokok kepaniteraan adalah memeberikan pelayanan tehnis
2
dibidang administrasi perkara dan administrasi lainnya berdasarkan peraturan perudangan yang berlaku. Tugas pokok kepaniteraan tidak bisa dipisahkan dari tugas pokok Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang dalam pelaksanaannya diperlukan kerja administrasi, adapun fungsinya adalah : 1. Penyusunan : kegiatan pelayanaan administrasi perkara serta pelaksanaan koordinasi & sinkronisasi persidangan. 2. Pengurusan daftar perkara & Administrasi keuangan perkara, administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata. 3. Penyusunan : statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara & yurisprudensi. 4. Pengurusan : administrasi pembinaan hukum agama & hisb ru’yat 5. Lain-lain berdasarkan peraturan yang berlaku III.
POLA BINDALMIN Dalam rangka fungsi pengawasan, sekaligus demi terwujudnya tertib administrasi perkara di Pengadilan, Mahkamah Agung RI, telah menetapkan pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara bagi semua lingkungan peradilan yang
disebut
dengan
POLA
BINDALMINDIL
yakni
SK.
MARI
No.
KMA/019/SK/VIII/1991 untuk Peradilan Umum, SK. KMA/001/SK/I/1991 untuk Peradilan Agama dan SK. KMA No. : KMA/036/SK/VII/1993 untuk PTUN. POLA BINDALMINDIL tersebut memuat lima bidang. 1. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara (tingkat pertama banding kasasi dan peninjauan kembali). 2. Pola tentang register perkara. 3. Pola tentang keuangan perkara. 4. Pola tentang laporan keuangan. 5. Pola tentang kearsipan perkara. 1. Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Perkara Sebagaimana diketahui bahwa tugas pokok pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Yang melaksanakan tugas-tugas administrasi dalam rangka mencapai tugas pokok tersebut adalah panitera. Panitera sebagai pelaksana kegiatan administrasi pengadilan memiliki 3 macam tugas pokok, yaitu : 1) Sebagai pelaksana administrasi perkara. 2) Sebagai pendamping hakim dalam persidangan. 3) Sebagai pelaksana putusan pengadilan dan tugas-tugas kejurusitaan lainnya.
3
Sebagai pelaksana administrasi perkara Panitera berkewajiban mengatur tugas (Wapan dan Panmud). Sebagai pendamping hakim/ majelis dalam persidangan, panitera berkwajiban mencatat jalanya persidangan dan dari catatan disusun berita acara persidangan. Dalam hal panitera berhalangan maka dibantu oleh para panitera pengganti. Sebagai pelaksana administrasi perkara panitera bertanggung jawab atas pengurusan perkara, penetapan, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, yang disimpan di kepaniteraan. Prosedur penerimaan perkara di lingkungan peradilan melalui apa yang dikenal dengan sistem meja, sebagai kesatuan kelompok kerja yaitu meja I, meja II berdasarkan penetapan tentang radius oleh ketua pengadilan kemudian menuangkannya dalam SKUM. Prosedur tersebut baik mengenai penerimaan perkara, penerimaan permohonan banding, kasasi, PK termasuk permohonan grasi / remisi untuk perkara pidana di Peradilan Umum. 2. Pola Register Perkara. Pemahaman dan pengetahuan tentang pola register perkara bagi hakim tinggi pengawasan adalah penting dalam kaitan dengan pengawasan. Hal ini mengingat register perkara di pengadilan memiliki fungsi-fungsi : 1) Sebagai uraian keadaan perkara sejak semula / mulai didaftarkan sampai dengan diputus – serta dilaksanakan. 2) Menggambarkan kegiatan hakim dan panitera yang pada akhirnya dapat diketahui data pribadi yang bersangkutan. 3) Menggabarkan tentang formasi hakim & panitera. 4) Terhidarnya dari sifat keraguan terhadap data-data, sebagai pusat ingatan dan sumber informasi. 5) Monitoring hilangnya berkas. Adapun macam-macam register di PA : 1) Register Induk Perkara Gugatan (29 kolom) 2) Register Induk Perkara Permohonan (15 kolom) 3) Register Permohonan Banding (17 kolom) 4) Register Permohonan Kasasi (29 kolom) 5) Register Permohonan Peninjauan Kembali (PKJ - 15 kolom) 6) Register Surat Kuasa Khusus (5 kolom) 7) Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak (8 kolom) 8) Register Penyitaan Barang Bergerak (8 kolom) 9) Register Eksekusi (9 kolom) 10) Register Akta Cerai (8 kolom)
4
11) Register Permohonan Pembagian Harta Peninggalan diluar sengketa (ex. Pasal. 107 ayat 2 UU. 7/89) (6 kolom) Sering dijumpai pengisian buku-buku register tidak dikerjakan secara serius, tidak proporsional, terdapat kekosongan padahal perkara sudah putus / minutasi, tulisan kurang baik / tak terbaca, menggunakan tinta yang bermacammacam, penggunaan Re Type bukan peraf / renfoi. Untuk itu perlu petugas khusus yang bertanggung jawab dengan instrumen-instrumen khusus setiap mutasi kegiatan dalam rangka pengisian kolom-kolom yang ada pada buku register tersebut. 3. Pola Tentang Keuangan Perkara. Pasal 121 ayat 4 dan Pasal 145 (4) RBG menyatakan bahwa biaya perkara besarnya ditentukan oleh Ketua Pengadilan. Suatu perkara di pengadilan baru dapat di daftar apabila biaya sudah dibayar sesuai asas “Tidak Ada Biaya, Tidak Ada Perkara”, asas yang dianut kedua perkara adalah biaya kepaniteraan dan biaya proses. Biaya kepaniteraan meliputi pungutan-pungutan sebagai pelayanan pengadilan yang harus disetor ke kas negara, seperti biaya pencatatan atas pendaftaran perkara, redaksi atau leges yang dipungut saat diputusnya perkara
yang
diajukan.
Sedang
biaya
proses
merupakan
biaya-biaya
pelaksanaan peradilan dalam rangka menyelesaikan suatu perkara seperti : biaya panggilan penggugat / tergugat / saksi, sita, eksekusi, pemeriksaan setempat, pemberitahuan amar putusan dari lain-lain atas perintah ketua pengadilan. Buku keuangan perkara meliputi buku jurnal perkara dan buku induk keuangan perkara. Buku jurnal mencatat tentang kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang perkara untuk setiap perkara untuk tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Jurnal keuangan perkara adalah pertanggung jawaban panitera terhadap pihak ketiga selaku pembayar panjar biaya perkara, dibuat berbeda dan terpisah untuk tiap perkara sejak diterima dan berakhir dengan menutup buku jurnal setelah perkara diputus. Adapun buku jurnal tersebut terdiri enam kolom meliputi : 1) Buku Jurnal Perkara Permohonan 2) Buku Jurnal Perkara Gugatan 3) Buku Jurnal Perkara Banding 4) Buku Jurnal Perkara Kasasi 5) Buku Jurnal Perkara PK 6) Buku Jurlan Perkara Eksekusi Semua kegiatan pencatatan buku jurnal setiap harinya dilaporkan ke panitera untuk dimasukkan dalam buku induk keuangan perkara.
5
Buku induk keuangan perkara dalam bentuk tabelaris mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara untuk semua perkara yang masuk di pengadilan dan dicatat setiap hari. Buku tabelaris tersebut ditutup setiap akhir bulan oleh panitera dan diketahui oleh Ketua Pengadilan, sewaktu-waktu dalam rangka pengawasan dapat di periksa dan ditutup oleh ketua pengadilan atau MARI. 4. Pola Tentang Laporan. Sebagaimana disebutkan dimuka bahwa MARI melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yaitu terhadap penyelenggaraan peradilan dan tingkah laku serta perbuatan hakim disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehaikman. Laporan tersebut meliputi keadaan perkara, kegiatan hakim, keadaan perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali perkara eksekusi dan juga laporan tentang keuangan perkara. Laporan tentang keadaan perkara menggambarkan keadaan perkara sebenarnya sejak diterima hingga selesai diputus dan minutrasi. 5. Pola Tentang Kearsipan Perkara Mengenai kerasipan ini pasal 282 HIR menyatakan bahwa, “segala keputusan-keputusan selalu harus tinggal tersimpan dalam persimpanan surat (arsip) pengadilan dan tidak dapat dipindahkan kecuali dalam hal-hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang”. Kearsipan di lingkungan peradilan menjadi tanggung jawab panitera. Ketentuan undang-undang mengatakan bahwa panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, dokumen, buku daftar, akta, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat lain yang disimpan di kepaniteraan. Hal yang harus mendapat perhatian bahwa semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh dibawa keluar dari ruang kepaniteraan kecuali atas izin ketua pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang. Penataan
arsip
harus
diselenggarakan
sedemikian
rupa
karena
mempunyai nilai administratif, hukum, viscal, research dan dokumentasi. Secara umum ada tiga jenis pola penataan arsip yaitu alphabetical filling (abjad), subjectical filling (subjek) dan geografical filling (tempat asal). Berdasasrkan SK. KMA. 001/SK/I/1991 maka jenis penataan arsip berkas perkara dapat digolongkan pada jenis subjectifical filling dan sekaligus berdasar numeric filling yaitu berdasar nomor perkara, dimana penyusunan arsip berkas perkara digolongkan pada jenis perkara gugatan, permohonan, permohonan pertolongan pembagian harga peninggalan diluar sengketa, perdata, pidana dan lain-lain.
6
Di peradilan dikenal istilah berkas perkara yang masih berjalan dan arsip berkas perkara. IV.
Berkaitan dengan pelaksanaan Pola Bindalmin di Pengadilan Agama bagi Hakim pengawas bidang perlu dicermati beberapa hal dalam melaksanakan tugas pengawasan, antara lain 1. Apakah prosedur penerimaan perkara sudah didasarkan pada sistem meja oleh panitera muda atau petugas yang ditunjuk. 2. Apakah petugas tersebut yang menakis biaya perkara berdasarkan penetapan radius oleh ketua pengadilan untuk kemudian dituangkan dalam SKUM, SKUM nihil untuk perkara prodeo. 3. Apakah kasir telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan dan tertib baik mengeni pungutan biaya perkara berdasarkan SKUM, penomoran perkara, sistem loket, pencatatan biaya perkara dalam buku jurnal dan pencatatan hak-hak kepaniteraan. 4. Apakah pencatatan Hak-Hak Kepaniteraan (HHK) dari buku induk Keuangan perkara kedalam buku induk HHK dilaksanakan dengan tertib. 5. Apakah buku-buku register yang ada telah di isi dengan benar sesuai dengan ketentuan, dengan cara meminta beberapa berkas perkara secara sampling untuk di klarifikasi. 6. Demikian juga atas buku-buku jurnal dan induk apakah telah dibuat/diisi dengan benar. 7. Apakah laporan baik bulan, empat bulanan, enam bulanan (Perdata, Pidana yang dimohonkan banding/kasasi PK / eksekusi / Kegiatan hakim) telah dilaksanakan dengan baik tepat waktu. 8. Apakah pemberkasan dan pengarsipan berkas telah dilaksanakan dengan benar, baik pengelompokan, penyelesaian, minutasi, pembendelan / penjahitan / lak stempel. 9. Apakah administrasi persidangan telah dilaksanakan dengan benar baik : waktu penyampaian berkas (Panitera/Ketua/PMH), keadilan dalam penentuan majelis waktu persidangan dan hal-hal lain berkaitan. 10. Apakah pemanggilan para pihak oleh juru sita/JSP telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, baik menyangkut penandatanganan instrumen yang berwengan, pengeluaran ongkos oleh kasir, sampai panggilan pada pihak-pihak, tenggang waktu berkaitan dengan patut dan resmi. 11. Apakah persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan baik mengenai, waktu, ketidak hadiran salah satu dari majelis / ketua / anggota, tempat, pemeriksaan setempat, pengunduran. 7
12. Apakah
berita
acara
persidangan
telah
dibuat
dengan
benar
/
baik
penandatanganan, penanggung jawab, penyusunan berita acara, pencatatan dalam buku register, kerapihan/pencoretan/renvoi. 13. Apakah minutasi telah dilaksanakan dengan baik, menyangkut ketetapan batas waktu minutasi, dalam hal ini ketua majelis/hakim bertanggung jawab atas ketetapan batas waktu minutasi dan pada kulit berkas perkara dituliskan tanggal dan bunyi amar putusan serta tanggal minutasi selesai. Paling lambat sebulan setelah pembacaan putusan, berkas perkara sudah diminutasi. 14. Apakah pelaksanaan putusan (eksekusi) telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara menyangkut prosedur anmaning, sidang insidentil. Berita acara, pihak-pihak terkait, saksi dan lain-lain. Setelah membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi peradilan (Pola Bindalmin) selanjutnya kita akan bicarakan sekitar manajemen V.
HAKEKAT MANAJEMEN Istilah manajemen berasal dari kata management (Inggris), turunan dari kata “to manage” yang berarti mengurus atau tata laksana atau ketatalaksanaan. Sehingga manajemen dapat diartikan bagaimanana cara manajer mengatur, membimbing dan memimpin semua orang yang menjadi pembantunya agar usaha yang sedang digarap dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Definisi manajemen antara lain : 1)
Harlold
Koonts dan O, Donel : ”Manajemen adalah berhubungan dengan
pencapaian suatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang-orang lain” 2)
George R Terry : “Manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
3)
James A.F. Stonen : “Manajemen adalah seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang-orang.
4)
Encyclopedia Americana (a.1) : Pencapaian sasaran organisasi terjadi melalui penggunaan manusia (man), bahan produksi (materials) dan mesin (machines). Bila kita teliti dari pengertian-pengertian yang ada maka dapat di temukan
bahwa istilah manajem mengadung tiga pengertian yakni. Yaitu Pertama :
Manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen.
Kedua
:
Manajemen sebagai suatu proses
Ketiga
:
Menajemen sebagai seni.
8
Dapat disimpulkan bahwa manajemen berarti proses pencapaian tujuan melalui kerja orang lain. VI.
PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN Untuk dapat mencapai tujuan (termasuk tupok pengadilan) secara efektif dan efesien
maka
harus
didasarkan
pada
prisnsip-prinsip
managemen.
Prinsip
manajemen adalah dasar-dasar atau pedoman kerja yang bersifat pokok yang tidak boleh diabaikan oleh setiap manajer/pimpinan dalam hal ini Panitera/Sekretaris. Dalam prakteknya harus diusahakan agar prinsip-prinsip manajemen ini hendaknya tidak kaku, melainkan harus luwes, yaitu bisa saja diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Menurut Henry Fayol, prinsip-prinsip manajemen terdiri dari empat belas macam, yaitu : 1) Pembagian kerja yang berimbang Dalam membagi-bagikan tugas dan jenisnya kepada semua kerabat kerja, seorang manajer hendaknya tidak bersifat pilih kasih atau pilih bulu, melainkan harus bersikap sama baik dan memberikan beban kerja yang berimbang. 2) Pemberian kewenangan dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas Setiap kerabat kerja atau karyawan hendaknya diberi wewenang sepenuhnya untuk
melaksanakan
tugasnya
itu
dengan
baik
dan
mempertanggung
jawabkannya kepada atasan langsung. 3) Disiplin Disiplin ialah kesedian untuk melakukan usaha atau kegiatan nyata (bekerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya) berdasarkan rencana, peraturan dan waktu (waktu kerja) yang telah ditetapkan. 4) Kesatuan perintah Setiap karyawan atau kerabat kerja hendaknya hanya menerima satu jenis perintah dari seorang atasan langsung (WAPAN, WASEK, PANMUD, SUBPAN, KAUR), bukan dari beberapa orang yang sama-sama merasa menjadi atasan para karyawan/kerabat kerja tersebut. 5) Kesatuan arah Kegiatan hendaknya mempunyai tujuan yang sama dan dipimpin oleh seorang atasan langsung serta didasarkan pada rencana kerja yang sama (satu tujuan, satu rencana, dan satu pimpinan). 6) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi Ketika seseorang sedang bekerja sebagai kerabat kerja, maka semua kepentingan pribadi harus dikesampingkan/diabaikan atau disimpan dalam hati. 7) Penggajian 9
Pemberian gaji dan cara pembayarannya hendaknya diusahakan sedapat mungkin bisa memuaskan (sesuai dengan ketentuan perundangan) 8) Pemusatan wewenang (sentralisasi) Wewenang
atau
kewenangan
untuk
menentukan
kebijaksanaan
umum
hendaknya dipegang oleh administrator (sentralisasi). 9) Jenjang Jabatan (Hirarki) Para karyawan harus tunduk dan taat kepada atasan secara hirarchis (manajemen tingkat rendah, menengah dan atas) 10) Tata tertib Di dalam tata tertib terdapat perintah dan larangan, perizinan dan berbagai peraturan lainnya yang menjamin kelancaran pekerjaan segenap kerabat kerja tanpa kecuali. 11) Keadilan Segenap karyawan harus dianggap sama pentingnya dan sama baiknya serta kalau terjadi perselisihan antar mereka tidak boleh ada yang dibela, melainkan harus dilerai melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan rasa kekeluargaan. 12) Pemantapan jabatan Setiap pejabat atau karyawan hendaknya tidak sering diubah-ubah tugas dan jabatannya. 13) Prakarsa Prakarsa atau inisiatif yang timbul di kalangan kerabat kerja hendaknya mendapat penghargaan/sambutan yang layak. 14) Solidaritas atau rasa setia kawan Rasa setia kawan biasanya muncul berkat kerja sama dan hubungan baik antara kawan. Hal ini hendaknya dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang positif, konstruktif dan rasional. Selanjutnya, bagaimana kalau prinsip-prinsip manajemen di atas tidak dilaksanakan di Pengadilan Agama? Sudah pasti tujuan yang telah ditetapkan sulit untuk dicapai. Ambil contoh prinsip pembagian kerja yang berimbang. Jika prinsip ini tidak dilaksanakan maka akan timbul ketidak harmonisan diantara para kerabat kerja/karyawan. Karena ada yang diberi tugas yang banyak dan ada pula yang sedikit, padahal mereka memiliki kemampuan yang sama. Contoh lain, dalam prinsip kesatuan perintah. Jika prinsip ini tidak dilaksanakan maka kerabat kerja/karyawan akan bingung. Sebab perintah yang diterima bermacam-macam serta dari sumber yang berbeda-beda sehingga tujuan yang utama tidak akan tercapai. 10
VII.
FUNGSI MANAJEMEN. Dimaksud dengan fungsi manajemen (sering disebut unsur manajemen) atau kegiatan manajemen yang memiliki peranan chas dan bersifat saling menunjang untuk
mencapai
tujuan
yang
telah
ditetapkan
sebelumnya.
Banyak
ahli
mengemukakan fungsi-fungsi manajemen yang terkait erat didalamnnya namen apabila di kombinasikan pendapat para ahli maka fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut : 1. Forecasting (Peramalan, Proyeksikan) 2. Planning termsk budgetting (Perencanaan, Penetapan Budget) 3. Organizing (Pengorganisasian) 4. Actuating (Penggerakan) 5. Staffing assembling resources (Penyusunan Personalia) 6. Directing atau commanding (Bimbingan, Perintah) 7. Leading (Pengarahan) 8. Cordinating (Pengkordinating) 9. Motivating (Pemotivasian) 10. Controlling (Pengawasan) 11. Reporting (Pelaporan) Cukup kiranya yang sering kita kenal sebagaimana disebut oleh George R. Terry bahwa fungsi manajemen ada 4 (POAC) yaitu : 1. Fungsi Perencanaan/Planning : yaitu suatu kegiatan membuat tujuan yang harus dicapai dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Apa, Bila, Dimana, Bagaimana, Mengapa harus dicapai dan siapa yang harus bertanggung jawab). 2. Fungsi Pengorganisasian/organizing : Fungsi peroganisasian adalah kegiatan pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki untuk menjalankan rencana yang ditetapkan. Dengan organizing di maksud mengelompokkan kegiatan yang diperlukan yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi setiap unit-unit dalam organisasi serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masingmasing unit. Fungsi ini berhubungan dengan pembagian tugas. Siapa mengerjakan apa dan siapa bertanggung jawab kepada siapa. 3. Fungsi Penggerakkan/Actuating : Fungsi penggerakan adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan bagaimana cara menggerakkan bawahan agar bekerja dengan penuh kesadaran tanpa
paksaan.
Termasuk
disini
fungsi
kepemimpinan
manager
untuk
11
meningkatkan ektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta meciptakan lingkungan kerja yang sehat dinamis dan lain-lain. 4. Fungsi Pengawasan/Pengendalian/Controlling : Fungsi pengawasan/pengendalian
adalah
suatu aktifitas memiliki kinerja
berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan /perbaikan jika diperlukan. Ia merupakan suatu proses untuk mengukur antara perencanaan yang telah dibuat dengan pelaksanaan diharap jangan terjadi kesalahan atau penyimpangan. Sebagaimana disebutkan didepan bahwa ada bermacam-macam fungsi manajemen perlu disinggung fungsi penting yang perlu diketahui oleh calon panitera dan sekretaris ialah : 1. Fungsi Directing atau Commanding : yakni fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah dan intruksi agar tugas dilaksanakan dengan benar. 2. Fungsi leading : dimana seorang manager melakukan kegiatan yang menyebabkan orang lain bertindak. Pekerjaan leading meliputi ; mengambil keputusan, komunikasi agar ada pengertian antar manager dan bawahan, memberi semangat/inspirasi dan dorongan agar bawahan bertindak 3. Fungsi Cordinating : yaitu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan hingga terdapat kerjasama yang terarah dalam mencapai tujuan organisasi cara yang bisa dilakukan memberi instruksi, perintah, pertemuan penjelasan, bimbingan dan nasihat. 4. Fungsi Motivating atau pemotivasian : yaitu pemberian inspirasi semangat atau dorongan pada bawahan agar bawahan melakukan kegiatan secara suka rela sesuai kehendak atasan. VIII.
MANAJEMEN KONFLIK Kemantapan, kemajuan dalam suatu organisasi sangat ditentukan oleh para pengelolanya karena ia berperan sebagai motor penggerak. Betapapun tinggi tingkat keterampilan dan kinerja yang dimiliki para pelaksana operasional, bawahan tetap perlu memerlukan pengarahan, bimbingan dan pengembangan. Selain juga menghadapi tantangan internal, untuk mana dibutuhkan kemampuan untuk mengarahkan, menggerakan karyawan kearah tujuan yang telah ditetapkan serta menerapkan gaya kepemimpinan secara tepat. 12
Untuk mencapai tujuan organisasi tidak jarang terjadi perbedaan persepsi atau pandangan diantara individu atau kelompok individu dalam menerjemahkan misi organisasi sehingga menimbulkan pertentangan atau konflik. Pandangan lama menganggap konflik sebagai hal negatif, menjurus pada perpecahan; harus dihilangkan menghambat kinerja, sebagai indikasi adanya suatu yang salah dalam organisasi. Saat ini ahli manajemen beranggapan bahwa konflik tak dapat dihindarkan dan keberadaannya dapat memperjelas masalah, mengetahui kekurangan, solusi atas kelemahan dan dapat mengarahkan pada tujuan. Pada dasarnya konflik selalu hadir, dapat berdampak positif dan negatif terhadap kinerja tergantung pada sifat konflik dan pengelolaannya. Tugas Panitera Sekretaris sebagai pimpinan adalah mengelola konflik agar dapat bermanfaat guna mendorong perubahan dan inofasi sebagai realita yang harus di manage. Mengelola konflik merupakan salah satu kunci utama dalam meraih performance yang optimal dalam organisasi. Konflik berarti prilaku anggota organisasi yang dilakukan berbeda dengan anggota yang lain. Konflik timbul disebabkan beberapa faktor antara lain perbedaan persepsi, perbedaan cara merealisasikan tujuan, perbedaan kepentingan, suatu pihak melakukan sabotase terhadap yang lain dan sumber-sumber yang terbatas. Dua penyebab, pertama merupakan jenis konflik yang dapat membuat organisasi dinamis bila dapat di manage dengan tepat, cepat dan professional. Sementara penyebab yang lain merupakan dampak dari mismanagement sehingga konflik semacam itu sejauh mungkin dihindari atau diselesaikan segera mungkin sebelum menimbulkan dampak kontra produktif. Dalam aktifitas organisasi dijumpai bermacam konflik yang melibatkan individu-individu atau kelompok-kelompok : 1. Konflik antar kelompok 2. Konflik intern dan kelompok 3. Konflik antara individu untuk mempertahankan hak 4. Konflik intern individu untuk mecapai cita-cita. Konflik antar individu atau antara kelompok dapat menguntungkan atau merugikan, maka Panitera Sekretaris dituntut memiliki kemampuan tentang manajemen konflik. Manajement konflik adalah cara atau teknik yang dilakukan pimpinan saat menanggapi konflik, termasuk menaksir dan memperhitungkan konflik. Manajemen konflik yang efektif dapat mencapai tingkat konflik yang optimal yaitu : menumbuhkan kreatifitas anggota, menciptakan inovasi, mendorong perubahan dan bersikap kritis terhadap perkembangan. 13
Tujuan memanjemen konflik untuk mencapai kinerja yang optimal dengan cara memelihara konflik tetap fungsional dan meminimalkan akibat konflik yang merugikan. Cara dalam menghadapi konflik (Handoko, Winardi) yaitu : 1. Stimulasi konflik, demi produktifitas perlu dirangsang peningkatan kinerja. 2. Pengurangan/penekanan konflik, substitusi tujuan yang dapat diterima, konflik meninggi menjurus destuktif 3. Penyelesaian konflik; dominasi, kompromis, integratif Teori tentang prilaku konflik (Blake, Mauton, Hall, Thomas) terdapat lima macam cara menghadapi konflik : 1. Menghindar ; tak ingin terlibat, traumatis, tak sopan, merubah pandangan orang lain tak mudah. 2. Akomodasi ; mengalah, memelihara hubungan, memadukan orang yang berpisah, konflik bermakna negatif 3. Kompetisi/persaingan, secara damai berlomba, sebagai permaian untuk dimenangkan. 4. Kompromi; mencari jalan tengah yang dapat diterima, masing-masing mengurangi tuntutan. 5. Bekerja sama /kolaborasi; kesediaan untuk menerima kebutuhan pihak lain, berguna masing-masing pihak. Konflik yang nyata-nyata destuktif harus segera mungkin dicarikan solusinya sebaiknya konflik yang bersifat positif harus di manage secara cerdas dan tepat. Ketidak mampuan atau kegagalan mengelola konflik akan bermuara pada kehidupan organisasi yang apatis, stagnan dan disfungsional. Sumber : Wildan Suyuti Musthopa
tahun 2008
14
