e-Journal Nama Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 7, No: 1, Tahun 2017)
SINERGI DESA ADAT DAN DESA DINAS DALAM PENGELOLAAN ASET DESA UNTUK MEWUJUDKAN HARMONISASI (STUDI PADA DESA ADAT DAN DESA DINAS SAMBANGAN) I Ketut Teguh Yudha Satrya Ni Kadek Sinarwati, Nyoman Trisna Herawati Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {
[email protected],
[email protected],
[email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Budaya Bali memiliki dua bentuk desa, yaitu (1) Desa Adat dan (2) Desa Dinas, adanya dualisme desa dalam pengelolaan aset selalu memicu adanya konflik, akan tetapi berbeda dengan desa sambangan justru dengan adanya dualisme desa hubungan kedua desa tetap harmonis dan masih tetap eksis. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui sinergi dan integrasi harmonisasi Desa Adat dan Desa Dinas Sambangan di dalam mengelola aset desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah melalui tiga tahapan, yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) Menarik simpulan (verifikasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Desa Adat dan Desa Dinas Sambangan sudah bersinergi secara positif dalam pengelolaan aset desa. Salah satu sinergi Desa Adat dengan Desa Dinas Sambangan adalah saat terjadinya kekurangan tenaga parkir dan tenaga guide untuk mengantar tamu, Desa Adat dan Desa Dinas sepakat membuat badan kelompok untuk membantu kegiatan, disamping itu dalam pembuatan program kerja, pembuatan anggaran untuk pengelolaan aset desa dilakukan rapat koordinasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Adanya sinergi positif antara Desa Adat dan Desa Dinas membuat harmonisasi muncul secara tidak langsung dalam aktivitas bermasyarakat. 2) Adanya dualisme desa yang ada di Desa Sambangan, dilihat dari integrasi di dalam pengelolaan aset desa terjalin dengan harmonis dan baik dengan melakukan koordinasi satu sama lain baik dari Desa Adat dan Desa Dinas. Desa Adat selalu membantu Desa Dinas dalam proses pengelolaan aset desa sehingga hubungan antara Desa Adat dan Desa Dinas sangat harmonis. Kata kunci: Sinergi, Desa Adat, Desa Dinas, Pengelolaan Aset Desa, Harmonisasi Abstract In the culture of Bali, there are two forms of the village, namely: 1) Village People and 2) Village Office, when viewed in theory is the dualism village in asset management has always triggered the conflict, but in contrast to the village Sambangan precisely with the dualism village relations between the two villages remain harmonious and still exist. The purpose of this study was to determine the synergy and harmonization of integration Village People and the village of Dinas Sambangan in managing the assets of the village. This study uses a qualitative method. Data analysis technique used is through three stages, namely: 1) data reduction, 2) data display, and 3) Attractive conclusion (verification).
e-Journal Nama Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 7, No: 1, Tahun 2017) The results showed that: 1) the Indigenous Villages and Countryside Department Sambangan already positive synergy in the management of rural assets. One synergies Indigenous Village by the Village Office Sambangan is the time of the shortage of parking and your power to bring guests, Village People and the Village Office agreed to make the body to assist the group. Besides, in the manufacture of the work program, the manufacture of the village of RAB for asset management coordination meeting to reach a mutual agreement. The existence of positive synergy between Indigenous Villages and Village Office makes harmonization appears indirectly in social activities. 2) The presence of dualism villages in Sambangan village, seen from the asset management integration within the village intertwined with harmonious and well in coordination with one another both on the Village People and the Village Office. Village People always helps villages in the Department of the asset management process so that the relationship between the village and the village of Desa Adat very harmonious Department. Keywords: Synergy, the Village People, Village Office, Asset Management Village, Harmonization
PENDAHULUAN Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia yang mendatangkan wisatawan. Pulau Bali terkenal di mancanegara dan nusantara, sehingga banyak dikunjungi oleh wisatawan. Dalam budaya Bali terdapat dualisme desa yaitu desa adat dan desa dinas. Desa dinas berwenang mengatur hal-hal yang bersifat administrasi kenegaraan dan desa adat lebih merujuk pada hal-hal yang bersifat keagamaan dan budaya. Salah satu Desa di Bali yaitu Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali kini berkembang menjadi kawasan wisata spiritual karena memiliki panorama alam yang sangat tenang dan indah. Kawasan wisata Desa Sambangan ini merupakan salah satu aset yang sangat berharga untuk di kelola untuk dapat menghasilkan pendapatan. Tinggi rendahnya pendapatan yang di dapatkan desa semuanya tergantung pada pengelolaan dan tata kelola baik di dalam menggunakan kawasan wisatanya sebagai objek wisata. Selain aset kawasan wisata dan lahan parkir yang dimiliki desa, terdapat pula aset berupa pengelolan air minum yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari desa dalam penggunaan air. Pengelolaan aset air minum ini juga dapat dikategorikan aset berharga pula sesudah aset kawasan wisata dan lahan parkir
karena bisa menambah Pendapatan Asli Desa. Bila dibandingkan dengan daerahdaerah lain, integrasi desa di Kabupaten Buleleng seharusnya berada pada level atas jika dikaitkan dengan pengelolaan desanya. Selain itu, desa yang menjadi subyek dalam penelitian ini, berdasarkan data yang diperoleh, memiliki struktur kepengurusan desa, sistem pemerintahan, dan penataan desa yang baik. Desa Dinas Sambangan ini mampu mengembangkan aset desa dengan kekayaan alam desa lewat pembentukan PAM Desa dan Desa Pakraman dapat menerapkan awig-awig yang tegas bagi setiap krama desanya, selain itu sistem pengelolaan aset desa pun sangat terstruktur dengan baik, dengan kesinergisan antar prajuru desa mampu menjadikan Desa Pakraman Sambangan memiliki aset desa yang cukup besar. Tingkat pencapaian keberhasilan dalam mengelola aset desa, tidak terlepas dari komitmen di antara krama desa setempat. Tentunya keberhasilan tersebut, di dukung dengan sistem pengelolaan aset desa yang baik dan bertanggung jawab, yang nantinya dapat terintegrasi di antara sesama desa dalam satu wilayah. Integrasi menurut Pitana (1993), adanya dominasi kultur pada suatu desa, dengan toleransi kebudayaan yang tinggi. Seperti yang kita ketahui, kultur dan tradisi pada masingmasing desa turut mempengaruhi sistem pemerintahan yang dijalankan, begitu pula dalam mempertanggungjawabkan
e-Journal Nama Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 7, No: 1, Tahun 2017) keuangan desa lewat sebuah laporan keuangan yang disusun. Adanya integrasi antar desa, maka keharmonisan kedua desa pun dapat tercipta dengan baik. Desa Adat dan Desa Dinas Sambangan sudah sangat harmonis di dalam berbagai hal. Terutamanya di dalam pengelolaan aset desa dan kegiatan-kegiatan untuk keberlangsungan masyarakat setempat. Dilihat secara teori memang dengan adanya dualisme desa dalam pengelolaan aset selalu memicu adanya konflik, akan tetapi berbeda dengan desa sambangan justru dengan adanya dualisme desa hubungan kedua desa tetap harmonis dan masih tetap eksis, untuk itu adapun latar belakang kenapa peneliti menggunakan obyek dan fenomena ini sebagai penelitian dikarenakan oleh beberapa faktor: 1) Desa Pakraman Sambangan merupakan desa pakraman termuda di daerah buleleng yang mana terbentuknya desa pakraman ini terbentuk setelah desa dinas terbentuk terlebih dahulu pada tahun 1932 kemudian baru lahirnya desa pakraman pada tahun 1988 yang dibentuk didasari oleh undangundang yang mengharuskan untuk dibentuknya desa pakraman, awalnya semua aset dimiliki oleh desa dinas saja akan tetapi setelah dibentuknya desa pakraman maka sebagian aset diberikan ke desa pakraman yang selanjutnya dikelola untuk tujuan pembangunan desa dan lain sebagainya. 2) Adanya dualisme desa, secara umum akan memicu konflik peran antara desa dinas dan desa pakraman akan tetapi justru berbanding terbalik dengan Desa Sambangan karena dengan adanya dualisme desa dalam pengelolaan aset, hubungan kedua desa terjalin harmonis. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, adapun judul penelitian ini adalah “SINERGI DESA ADAT DAN DESA DINAS DALAM PENGELOLAAN ASET DESA UNTUK MEWUJUDKAN HARMONISASI (Studi Pada Desa Adat Dan Desa Dinas Sambangan)” Najiyati dkk (2011), mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau
perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Sinergi dapat terbangun melalui dua cara yaitu: 1. Komunikasi dan, 2. Koordinasi. Menurut Arifin (2000) mengenai komunikasi yang merupakan proses yang secara umum digunakan manusia dalam melakukan interaksi sosialnya. Komunikasi menurut beberapa ahli diantaranya adalah menurut Everett Rogers dalam Hafied Cangara (1998:20) Komunikasi didefinisikan sebagai “proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk merubah tingkah laku mereka”. Menurut Ndraha (2003) koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan satu tidak merusak keberhasilan lainnya. Hasibuan (2006: 85) berpendapat bahwa Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. UU No. 32 Tahun 2004, mengartikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bali bertahan dengan dualisme kepemimpinan desa, yang memiliki fungsi masingmasing. Ketika UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, yang tidak mengakui keberadaan desa adat, Pemerintah Bali pada kala itu mengeluarkan Perda Bali Nomor 6 Tahun 1986 tentang Desa Adat, untuk tetap mengakui kedudukan desa adat dalam pemerintahan di Bali. Peraturan ini kemudian diperbaharui melalui Perda Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, sehingga terjadilah dualisme pemerintahan di Bali,
e-Journal Nama Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 7, No: 1, Tahun 2017) dimana Desa Dinas berwenang mengatur hal-hal yang bersifat administrasi kenegaraan, dan Desa Adat lebih merujuk pada hal-hal yang bersifat keagamaan dan budaya. Nama Desa Adat juga berubah menjadi desa pakraman semenjak Perda Bali Nomor 3/2001 diundangkan, namun esensinya tetap sama. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah”. Jenis aset desa menurut Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdiri atas: Tanah kas desa, Tanah ulayat, Pasar desa, Pasar hewan, Tambatan perahu, Bangunan desa, Pelelangan ikan, Pelelangan hasil pertanian, Hutan milik desa, Mata air milik desa, Pemandian umum dan, Aset lainnya milik desa yang terdiri dari: 1. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 2. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, 3. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, 4. hasil kerja sama Desa dan, 5. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Di Bali terdapat dua jenis desa, yaitu: desa pakraman dan desa dinas. Menurut Astara (2010), desa dinas dan desa pakraman berada dalam kondisi harmonis dan terjalin hubungan komunikasi antara unsur-unsur desa dinas dan desa pakraman dalam susunan struktur pemerintahan. Keharmonisan desa dinas dan desa pakraman memunculkan “satu badan dua kepala”. Keharmonisan hubungan antara Desa Dinas dan Desa Pakraman menurut Pitana (1994) karena ada kemungkinan antara lain: (1) satu desa dinas mempunyai wilayah dan penduduk yang sama dengan satu desa pakraman, (2)
satu desa dinas meliputi beberapa desa pakraman, (3) satu desa pakraman teridri dari beberapa desa dinas, (4) satu desa dinas meliputi beberapa desa pakraman dan sebagian dari desa pakraman lain. Terkait Integrasi menurut Dewi (2016) adalah suatu bentuk kerja sama dari seluruh anggota masyarakat, mulai dari individu, keluarga, lembaga, dan masyarakat secara keseluruhan sehingga terwujudnya solidaritas sosial, rasa kebersamaan antar hubungan masyarakat secara harmonis dalam kerja sama kelompok yang mempunyai sifat, sikap, dan watak yang berbeda. Hal yang sama juga terkait dengan integrasi masyarakat secara normatif yang tertuang dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 tentang Desa Pakraman pasal 3 ayat (7), bahwa toleransi antar warga/krama dari desa pakraman serta saling menghormati perbedaan kultur yang ada dalam membina rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. METODE Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, serta dari sumber sukunder yaitu hasil dokumentasi yang terkait dengan penelitian. Subjek atau informan dari penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, yakni memilih orang-orang yang dinilai memiliki pengetahuan dan menguasai objek penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) dalam Moleong (2005), yaitu teknik analisis interaktif (interactive model of analysis) dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) Reduksi data (data reduction), 2) Penyajian data, (data display), 3) Menarik simpulan (verifikasi). HASIL DAN PEMBAHASAN Sinergi Desa Adat dan Desa Dinas dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Sambangan Desa Sambangan memilliki beberapa aset desa antara lain: (1) PAM
e-Journal Nama Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 7, No: 1, Tahun 2017) Desa, (2) Obyek wisata, dan (3) lahan parkir. Melihat tujuan penelitian ini yaitu, Sinergi Desa Adat dan Desa Dinas dalam Pengelolaan Aset Desa, sinergi ini dapat diartikan sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik (Najiyati dkk, 2011). Fokus Penelitian ini terletak pada pengelolaan aset obyek wisata dan lahan parkir karena obyek wisata dan lahan parkir ini di kelola oleh Desa Adat dan Desa Dinas, sedangkan dalam pengelolaan PAM Desa, sepenuhnya di kelola oleh Desa Dinas tanpa campur tangan dari desa adat. Desa Adat dan Desa Dinas Sambangan sudah bersinergi dengan baik dalam pengelolaan aset desanya. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dengan kepala Desa pada hari selasa tanggal 3 januari 2017 (I Nyoman Selamat Arya S.sos, 57 tahun) yang menjelaskan masalah pengelolaan aset, beliau mengatakan, Kalau disini itu kan, aset desanya lahan parkir, obyek wisata, dan PAM Desa, cuma PAM desa ini kami desa dinas yang mengelola. Nah, untuk pengelolaan lahan parkir dan obyek wisata ini kami bersama desa adat yang bertanggung jawab. Kami membuat badan kelola yang dinamakan darwis (sadar wisata), pengelolaan disini seperti, pegawai yang mengatur lahan parkir, dan pemandu obyek wisata. Dalam pengelolaan anggaran, kami mendapatkan kontribusi 20% dari hasil pengelolaan lahan parkir dan obyek wisata, kemudian desa adat mendapatkan 20%, dan 60% untuk banjar dinas dan banjar adat, serta insentif untuk pengurus-pengurus. Hal serupa juga di dukung hasil wawancara dengan sekretaris desa pada hari selasa tanggal 3 Januari 2017 (Putu Murtiyasa, 46 Tahun) yang terlukis pada kutipan wawancara dibawah ini, Aset desanya disini cuma lahan parkir, obyek wisata dan PAM
Desa. Kalau obyek wisata dan lahan parkir itu kami yang mengelola. PAM Desa juga termasuk aset desa, Cuma disini desa dinas yang mengelola. Kami desa dinas dan desa adat pada saat rapat waktu ini sudah membuat kelompok pembantu yang dinamakan Darwis (Sadar Wisata). Jadi nantinya kelompok darwis ini yang mengatur parkir dan mengantar tamu ke obyek wisata. Kemudian kalau untuk hasil pengelolaannya ini kita sama-sama mendapat kontribusi 20%, nah sisanya itu kita sudah sepakat untuk berikan ke banjar dinas, banjar adat dan ke kelompok darwis 60%. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan kelian adat pada hari rabu tanggal 4 Januari 2017 (I Nyoman Wijaya, 53 Tahun) yang mengatakan, Aset desa yang kami miliki disini itu lahan parkir dan obyek wisata dik, niki (ini) sangat menambah pemasukan keuangan kami di desa adat dan desa dinas, niki (ini) juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat disini. Pengelolaan aset desa niki (ini), kita desa adat dan desa dinas yang mengelola. Tiang (Saya) dan pak mekel juga waktu rapat niki (ini) selaku perwakilan dari desa dinas dan desa adat sepakat membuat badan pembantu pengelola. Nantinya dia yang akan membantu mengelola lahan parkir dan obyek wisata. Sehingga, ya katakanlah karena banyaknya kendaraan dan tamu yang berkunjung tidak terjadi kemacetan dan kebingungan para tamu untuk ke obyek wisata. Kami juga mengkontribusikan 30% ke kelompok darwis agar mereka lebih semangat untuk membantu mengelola aset kita ini, kemudian sisanya itu kami desa adat desa dinas mendapat 20%, dan lagi 30% kami berikan ke banjar dinas, banjar adat yg merupakan tempat lokasi lahan parkir dan obyek wisata itu. Berdasarkan kutipan wawancara dari tiga narasumber di atas dapat disimpulkan
e-Journal Nama Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 7, No: 1, Tahun 2017) bahwa desa adat/pakramandan desa dinas sudah bersinergi dalam mengelola aset desa. Desa adat/pakraman dan desa dinas membuat suatu badan kelompok yang dinamakan darwis, kelompok darwis ini akan membantu dalam pengelolaan aset lahan parkir dan obyek wisata agar tidak terjadinya kemacetan dan parkir yang tidak beraturan serta adanya guide memudahkan para tamu untuk berkunjung ke obyek wisata tersebut. Dalam pengelolaan obyek wisata ini hasil parkir dan hasil obyek wisata dikontribusikan ke Desa Dinas 20%, ke Desa Adat 20% dan 60% diberikan ke banjar adat dan banjar dinas, termasuk juga insentif penguruspengurus, dengan adanya kelompok Darwis ini sangat membantu dalam pengelolaan aset desa. Selain penjelasan di atas beberapa hal yang menjadi penjabaran sinergi pengelolaan aset telah dipaparkan secara lengkap di bawah ini, sebagai berikut: 1. Komunikasi Desa Adat dan Desa Dinas Dalam menghasilkan suatu Sinergi yang baik antara desa adat dan desa dinas di desa sambangan dapat di ungkapkan sejauh mana komunikasi yang terjalin di dalam dualisme desa itu terwujud. Komunikasi yang dimaksud disini menurut Arifin (2000) merupakan proses yang secara umum digunakan manusia dalam melakukan interaksi sosialnya. Desa adat dan desa dinas sambangan sudah melakukan komunikasi dengan baik dalam pengelolaan aset desanya. Hal ini di dukung dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada hari selasa tanggal 3 januari 2017 dengan Kepala Desa Sambangan (I Nyoman Selamat Arya, S.Sos, 57 tahun) menjelaskan tentang masalah komunikasinya dengan desa Adat beliau mengatakan, Bukan lagi sering ya, tapi selalu melakukan komunikasi dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan terkait dengan aset desa, contohnya ya di daerah krisna kita ambil sekarang seperti lahan parkir yang kita kelola bersama antara desa adat dan desa dinas, nanti setelah mendapatkan hasil desa
adat selaku kelompok darwis ini melakukan paruman (rapat) dengan desa dinas, atau saya yang mewakilinya, sehingga disini kita selalu komunikasi dalam pengelolaan aset desa, dan dalam pembagian keuangannya itu desa adat dan desa dinas mendapatkan kontribusi 20% dari hasil obyek wisata dan lahan parkir, sehingga ini dapat menambah kas desa dinas. Hal serupa juga didukung hasil wawancara pada hari selasa tanggal 3 januari 2017 dengan Sekretaris Desa (Putu Murtiyasa, 46 tahun) yang terlukis pada kutipan wawancara di bawah ini, Sering dik, komunikasinya itu seperti misalnya kurangnya tenaga di desa pakraman untuk mengelola parkir itu, nah desa adat berkoordinasi langsung kepada desa dinas, sehingga desa dinas disini bisa langsung mengambil keputusan yang baik, agar tidak ada kendala seperti itu lagi. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara pada hari rabu tanggal 4 januari 2017 jawaban dari Kelian Desa Adat (I Nyoman Wijaya, 53 tahun) yang mengatakan, Pasti tiang (saya) melakukan komunikasi dik, seperti pengelolaan aset obyek wisata dan lahan parkir tersebut, setelah beberapa bulan berjalan parkir itu, kami disini kualahan dalam bidang tenaga parkir, kemudian tiang (saya) langsung saja kordinasikan ini kepada pak mekel, karna kurangnya tenaga parkir, dan banyaknya tamu yang berkunjung, agar dicarikan tenaga lagi untuk mengelola aset parkir ini. Nah kemudian hasilnya kontribusikan ke desa dinas 20%, ke desa adat kami 20%, dan 60% kami berikan ke banjar adat dan banjar dinas, termasuk juga insentif pengurus-pengurus. Berdasarkan kutipan wawancara dari tiga narasumber diatas terlihat komunikasi yang terjalin antara desa adat dan desa dinas sambangan sangat terjalin harmonis. Komunikasi yang harmonis tercermin dari cara desa adat dan desa
e-Journal Nama Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 7, No: 1, Tahun 2017) dinas saling memberikan informasi untuk mencapai suatu kebijakan atau kesepakatan dalam pengelolaan aset desa. Memang benar, dalam pengelolaan aset desa tentu komunikasi menjadi hal yang harus dipupuk dan dijalin antara desa adat dan desa dinas, dengan komunikasi yang baik setiap permasalahan yang terjadi dan setiap tindakan yang akan diambil merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Komunikasi ini sangat penting dalam berinteraksi sosial utamanya pada dualisme desa (desa adat dan desa dinas). Ini dapat dijelaskan dalam pengelolaan obyek wisata dan lahan parkir dikelola bersama dan selalu dikomunikasikan baik dalam hal permasalahan, kebijakan, dan tindakantindakan. Sehingga apapun program yang dilaksanakan antara desa adat dan desa dinas tersebut dapat terlaksana bersama secara transparan. Dalam pengelolaan obyek wisata ini hasil parkir dan hasil obyek wisata dikontribusikan ke Desa Dinas 20%, ke Desa Adat 20% dan 60% diberikan ke banjar adat dan banjar dinas, termasuk juga insentif pengurus-pengurus. 2. Koordinasi Desa Adat dan Desa Dinas Sinergi dalam suatu organisasi desa akan berjalan dengan baik ketika di dukung juga dengan adanya suatu koordinasi. Koordinasi menurut Ndraha (2003) dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan satu tidak merusak keberhasilan lainnya. Desa adat/pakraman dan desa dinas sambangan telah menerapkan/melakukan koordinasi yang baik. Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada hari selasa tanggal 3 Januari 2017 dengan Kepala Desa Sambangan I Nyoman Selamat Arya, S.Sos, 57 tahun menjelaskan tentang masalah koordinasinya yang sudah berjalan dengan baik dengan desa adat, beliau mengatakan,
kami disini selaku desa dinas sudah pasti selalu melakukan koordinasi. Koordinasi seperti waktu ini ya, pak kelian langsung menuturkan bahwa kurangnya tenaga parkir dikarenakan banyaknya tamu yang berkunjung. Pak kelian meminta saya agar mencarikan tenaga untuk mengelola parkir di daerah obyek wisata. Hal serupa juga didukung hasil wawancara pada hari selasa 3 januari 2017 dengan Sekretaris Desa Putu Murtiyasa, 46 tahun, Beliau mengatakan bahwa: “dalam pengelolaan aset desa kita disini selalu melakukan koordinasi, agar apa yang diinginkan bisa tercapai dan berjalan dengan baik.” Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara pada hari rabu tanggal 4 januari 2017 jawaban dari Kelian Desa Adat I Nyoman Wijaya , 53 tahun yang mengatakan, ya tiang (saya) tetap berkoordinasi, contoh jadi tiap tahunnya dengan adanya BKK (bantuan khusus keuangan) dari gubernur, pasti awalnya RAB, program apa yang akan dikerjakan tahun berikutnya, itu tiang (saya) juga minta mohon bantuan kepala desa, apa yang mesti tiang (saya) lakukan kemudian tiang (saya) rembug kepada prajuru, disetujui kemudian kita bawa ke paruman, dan kemudian masyarakat juga setuju. Artinya program tiang (saya) di desa pakraman tidak mutlak sendiri jadi diketahui oleh kepala desa. Koordinasi lainnya seperti pengelolaan aset obyek wisata dan lahan parkir tersebut, kami disini kualahan dalam bidang tenaga parkir, kemudian tiang (saya) langsung saja koordinasikan ini kepada pak mekel, karna kurangnya tenaga parkir, dan banyaknya tamu yang berkunjung, agar dicarikan tenaga lagi untuk mengelola aset parkir ini. Berdasarkan wawancara dari ketiga narasumber di atas dapat disimpulkan pengambilan keputusan baik dalam pembuatan program kerja, pembuatan
e-Journal Nama Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 7, No: 1, Tahun 2017) RAB untuk pelaksanaan pengelolaan aset desa Sambangan dan kurangnya tenaga parkir dilakukan rapat koordinasi untuk mencapai kesepakatan bersama, koordinasi ini bertujuan agar dalam pembuatan program kerja, pembuatan RAB dan pengelolaan lahan parkir berjalan dengan baik dan tidak kekurangan tenaga parkir sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat setempat, sehingga pihak-pihak yang mengelola aset desa bisa bersama-sama mengatasi apabila ada masalah yang muncul. Integrasi pengelolaan aset desa antara Desa Adat dan Desa Dinas Sambangan dalam mencapai harmonisasi Menurut Dewi (2016) integrasi adalah suatu bentuk kerja sama dari seluruh anggota masyarakat, mulai dari individu, keluarga, lembaga, dan masyarakat secara keseluruhan sehingga terwujudnya solidaritas sosial, rasa kebersamaan antar hubungan masyarakat secara harmonis dalam kerja sama kelompok yang mempunyai sifat, sikap, dan watak yang berbeda. Integrasi saat ini sangat sering terjadi di desa-desa yang menganut sistem dualisme pemerintahan desa sehingga nantinya memicu timbulnya suatu permasalahan. Adanya dua bentuk sistem Desa di Bali memperlihatkan suatu fenomena dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Desa Adat/Pakraman sebagai Desa tradisional dengan kepemimpinannya memiliki pengaruh yang kuat bagi krama/warganya. Kuatnya institusi adat dari aspek sosiologis terkait erat dengan dukungan warga adat terhadap institusi tersebut. Kepatuhan warga terhadap Desa Pakraman membuat partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan Desanya (terutama kegiatan adat) sangat besar. Berbeda halnya dengan Pemerintahan Desa Dinas dari aspek sosiologis lebih lemah, namun memiliki tugas dan wewenang secara formal. Implikasi terhadap masalah ini, penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pembangunan Desa secara material lebih dominan melibatkan
masyarakat adat sedangkan Desa Dinas terbatas pada bidang administratif. Permasalahan kemudian muncul apabila pemerintahan Desa Dinas melaksanakan program pembangunan yang menuntut partisipasi masyarakat. Penelitian ini yang dilaksanakan di Desa Dinas Sambangan dan Desa Pakraman Sambangan di dalam mengamati dualisme desa dalam konteks mengelola aset desa. Walaupun Adanya Dualisme desa yang berbeda akan tetapi perbedaan peran ini tidak berdampak di dalam melakukan pengelolaan aset desa. Desa Pakraman selaku desa yang menjalankan program kerja dari desa dinas selalu harmonis dan berinteraksi dengan baik. Dalam pengelolaan aset desanya pun tidak selalu mengalami kendala yang serius. Memang banyak terjadi permasalahan mengenai dualisme desa yang ada di Bali akan tetapi dalam konteks ini Desa Sambangan bisa menjalin hubungan yang harmonis antara desa pakraman dan desa dinas. Inilah mengapa peneliti tertarik melakukan penelitian ini. Secara umum dengan adanya dualisme desa akan mempengaruhi kinerja suatu desa di dalam menjalankan aktivitas operasionalnya untuk menjalankan program rencana kerja. Untuk lebih jelas mengenai integrasi dualisme desa yang terjadi di Desa Sambangan berikut adalah hasil wawancara pada hari selasa tanggal 3 Januari 2017 dengan bapak (I Putu Selamat Arya, S.Sos., 57 tahun) selaku kepala desa Sambangan, Memang benar dengan adanya dualisme desa yang ada di Bali kebanyakan selalu menimbulkan masalah, tetapi berbeda dengan desa kami, walaupun adanya dualisme desa kami tetap harmonis bahkan saling berkomunikasi baik satu sama lain. Dalam mengelola aset desa pun kami selalu dibantu oleh desa pakraman karena keikutsertaanya sangat meringankan beban kami. Hal ini diperkuat juga dari hasil wawancara pada hari rabu tanggal 4 Januari 2017 dengan(Nyoman Wijaya, 53 tahun) selaku Kelian desa pakraman adalah sebagai berikut,
e-Journal Nama Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 7, No: 1, Tahun 2017) Saya sih tidak terlalu membedabedakan yang mana itu desa dinas dan yang mana itu desa pakraman. Saya hanya cukup menjalankan tugas sesuai rencana kerja untuk mensejahterahkan masyarakat melalui pembangunan dan program lain yang dilakukan. Walaupun dualisme desa secara umum memisahkan derajat antara desa adat dan dinas, saya tidak peduli hal itu. Saya pun sering berkoordinasi dengan Pak mekel di dalam melakukan pengelolaan aset desa, dengan berkoordinasi maka akan menghilangkan kesalahpahaman yang mungkin akan terjadi. Pernyatan kedua orang ini dipertegas dengan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 3 Januari dengan sekretaris desa yaitu Bapak (Putu Murtiyasa, 46 tahun) dalam hasil wawancara sebagai berikut, Adanya dualisme desa yang ada di desa Sambangan sangat bermanfaat sekali bagi kami karena lebih memudahkan kita selaku desa dinas di dalam merealisasikan program kerja oleh desa pakraman, bahkan pengelolaan aset desa pun juga kami selalu dibantu. Jadi tidak selamanya adanya dualisme desa selalu berdampak buruk bagi desa itu sendiri, semuanya itu tergantung bagaimana mereka menjalankan program kerja untuk kepentingan umum melainkan tidak mementingkan kepentingan pribadi. Dari beberapa pendapat informan diatas secara umum dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dualisme desa yang ada di Desa Sambangan, dilihat dari integrasi di dalam pengelolaan aset desa terjalin dengan baik dan harmonis dengan melakukan koordinasi satu sama lain baik dari desa adat/pakraman dan desa dinas. Desa adat/pakraman selalu membantu Desa Dinas dalam proses pengelolaan aset desa sehingga hubungan harmonis ini sangat membantu sekali bagi Desa Dinas. Tidak selamanya dualisme desa yang ada di Bali selalu memberikan dampak buruk bagi perkembangan desa, karena sebagian kecil terdapat pula
manfaat dari adanya dualisme desa yang ada di Bali khususnya di dalam mengelola aset desa. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Sinergi Desa Adat dan Desa Dinas dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Sambangan Desa adat dan Desa Dinas Sambangan sudah bersinergi secara positif dalam hal pengelolaan aset desa yang dibuktikan dengan pembentukan suatu badan kelompok yang dinamakan darwis yang berfungsi untuk membantu desa adat dan desa dinas untuk mengatur parkir dan untuk mengantar tamu ke obyek wisata. Sinergi ini juga terbangun karena adanya komunikasi dan koordinasi. Salah satu implementasi dari adanya sinergi desa adat dengan desa dinas sambangan adalah saat terjadinya kekurangan tenaga parkir dan tenaga guide untuk mengantar tamu, desa adat dan desa dinas sepakat membuat badan kelompok untuk membantu kegiatan. Disamping itu dalam pembuatan program kerja, pembuatan RAB untuk pengelolaan aset desa sambangan dilakukan rapat koordinasi antara desa dinas dan desa adat untuk mencapai kesepakatan bersama, sinergi yang ditunjukan sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat setempat sehingga pihak-pihak yang mengelola aset desa bisa bersama-sama mengatasi apabila muncul permasalahan, dengan adanya Sinergi positif yang ditunjukan antara desa dinas dan desa adat membuat harmonisasi muncul secara tidak langsung dalam aktivitas bermasyarakat. Integrasi Desa Adat dan Desa Dinas Sambangan untuk mencapai keharmonisan dalam pengelolaan aset desa Bahwa dengan adanya dualisme desa yang ada di Desa Sambangan, dilihat dari integrasi di dalam pengelolaan aset desa terjalin dengan baik dan harmonis dengan melakukan koordinasi satu sama lain baik dari desa
e-Journal Nama Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 7, No: 1, Tahun 2017) adat/pakraman dan desa dinas. Desa Adat/pakraman selalu membantu Desa Dinas dalam proses pengelolaan aset desa sehingga hubungan harmonis ini sangat membantu sekali bagi Desa Dinas. Tidak selamanya dualisme desa yang ada di Bali selalu memberikan dampak buruk bagi perkembangan desa, karena sebagian kecil terdapat pula manfaat dari adanya dualisme desa yang ada di Bali khususnya di dalam mengelola aset desa. SARAN Adapun saran-saran yang dapat diberikan terkait penulis untuk dikedapannya nanti yaitu sebagai berikut: 1. Untuk menghindari konflik antara desa adat/pakraman dan desa dinas yang mungkin saja terjadi di masa depan seharusnya dalam jangka pendek perlunya Pemerintah Daerah memikirkan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Desa Adat/Pakraman secara rutin bukan insidentil termasuk di dalamnya pemberian nafkah kepada Prajuru Desa (Pengurus Desa Pakraman) sehingga keterlibatan Unsur Adat dalam program pemerintahan Desa Dinas dapat lebih optimal. 2. Dalam jangka panjang yaitu seharusnya Pemerintah membentuk satu wadah berupa Desa Adat/Pakraman yang egaliter, dimana urusan Desa Dinas dijadikan unit dalam Desa Adat/Pakraman tersebut. Desa Adat/Pakraman Egaliter yang dimaksud adalah suatu Desa yang berbasiskan adat Bali yang telah ada akan tetapi juga mengatur kemajemukan yang ada dalam masyarakat.
Harmonisasi Antara Desa Dinas Dan Desa Pakraman (Studi Pada Desa Dinas Dan Desa Pakraman Pangkungparuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)”. Skripsi (tidak diterbitkan). Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja. Everett, M. Rogers. (1998). Pengantar Ilmu Komunikasi. (pp. 20). Prof. Dr. Hafied Cangara, M.Sc. Hasibuan, Malayu S.P. 2006. Manajemen, Dasar, pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara. Moleong, L. J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, cet. XVII Najiyati, Sri dan S.R. Topo Susilo. (2011). Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (The Synergy of Goverment Institutions in The Transmigration Urban Development). Jurnal Ketransmigrasian. Ndraha, Talizidugu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jilid 1-2. Rineka Cipta Jakarta. Pemerintah Provinsi Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali 6 Tahun 1986 Tentang Desa Adat.
DAFTAR PUSTAKA Anwar, Arifin. 2000. Ilmu Komunikasi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Pemerintah Provinsi Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.
Astara, Wesna I Wayan. 2010. Pertarungan Politik Hukum Negara dan Politik Kebudayaan. Denpasar: Udayana University Perss.
Pitana, I Gede. 1993. Subak Sistem Irigasi Tradisional di Bali Sebuah Canangsari. Denpasar: Upada Sastra.
Dewi, Ida Ayu Ketut Susila. 2016. Eksistensi Akuntansi Dalam Ranah Dualisme Desa Untuk Mewujudkan
Pitana, I Gede. 1994. Desa Adat dalam Arus Modernisasi: Dalam Dinamika
e-Journal Nama Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 7, No: 1, Tahun 2017) Masyarakat dan Kebudayaan Bali. Denpasar: Pustaka Bali Post. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa.