BAB II TINJAUAN UMUM DESA PAKRAMAN ABANGAN
2.1. Letak geografis Desa Pakraman Abangan Desa Pakraman Abangan termasuk dalam wilayah Desa dinas Tegallalang, Kecamatan Tegallalang dan Kabupaten Gianyar. Mengenai batas-batas wilayah desa, Desa Pakraman Abangan menjadikan sungai sebagai pembatas, karena Desa Pakraman Abangan dikelilingi oleh sungai. Sebelah utara dialiri oleh klabah (sungai kecil sebagai pengairan di sawah), sebelah selatan terdapat pangkung (jurang) yang dahulunya dialiri air tetapi sekarang sudah mengering, sebelah timur dialiri oleh sungai tabu, dan sebelah barat dialiri oleh sungai wos. Secara geografis Desa Pakraman Abangan berdampingan dengan beberapa desa yang diantaranya : a. Sebelah Utara
: Desa Pakraman Tegallalang
b. Sebelah Timur
: Desa Pakraman Junjungan
c. Sebelah Selatan : Desa Pakraman Bentuyung d. Sebelah Barat
: Desa Pakraman Klabangmoding
Ditinjau dari susunanya desa pakraman yang ada di Bali memiliki dua susunan yaitu susunan tunggal dan susunan bertingkat. Desa pakraman yang memiliki susunan tunggal terdiri dari 1 banjar, sedangkan desa pakraman yang memiliki susunan bertingkat terdiri dari beberapa banjar, dan sebagain dari banjar itu dibagi lagi dalam kelompok kerja untuk membantu kegiatan dari banjar tersebut yang 1
disebut dengan tempekan, biasanya dalam sistem tempekan berlaku bagi banjar yang memiliki penduduk (krama) yang banyak dan dipimpin oleh kelihan tempekan.1 Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman Pasal 1 angka 5 dikatakan bahwa banjar pakraman merupakan kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari desa pakraman. Dalam hal ini Tjok Istri Putra Atiti juga memberikan definisi tentang banjar dengan menekankan pada fungsinya yaitu: banjar merupakan organisasi tradisional yang bersifat religius dengan menekan fungsinya pada masalah suka duka, khususnya kematian.2 Desa Pakraman Abangan tergolong dengan desa yang memiliki susunan tunggal karena terdiri dari 1 (satu) banjar saja, yaitu Banjar Abangan itu sendiri. Hal ini membuat Desa Pakraman Abangan menjadi desa yang unik, dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak tetapi memiliki sebuah tanggung jawab besar serta harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan desa pakraman tersebut yang memiliki Kahyangan Tiga (Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem) dan Pura Penataran yang berada di lingkungan Desa Pakraman Abangan itu sendiri. Dalam hal ini semua itu merupakan tanggung jawab bagi Krama Desa Pakraman Abangan dalam menjaga, melestarikan dan melakukan upacara-upacara pada setiap Pura tersebut. Akan tetapi keadaan seperti ini tidak membuat surut mental Krama Desa
1
I Gede A.B Wiranata, 2005, Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 50. 2
Tjok Istri Putra Astiti, 2005, Pemberdayaan Awig-Awig Menuju Ajeg Bali, Lembaga Dokumentasi Dan Publikasi Fakultas Hukum Univesitas Udayana, Denpasar, h. 9.
2
Pakraman Abangan dalam sebuah keluhan, karena bagi mereka inilah anugrah yang mesti mereka jalani dengan segala bentuk keterbatasan. Dari wawancara yang dilakukan penulis saat pengumpulan data berlangsung dengan I Made Sudana, S.E (50) Kelihan Dinas Desa Pakraman Abangan pada tanggal 10 November 2014, penulis tertarik dengan kutipan kalimat yang dikatakannya. Dalam kutipannya beliau berkata “Baat Ben Negen Nangging Nu Ngidangn Ngancit” (seberapapun berat keadaan yang dipikul tetapi tetap dapat diatasi). Hal ini didasari karena Krama Desa Pakraman Abangan memiliki jiwa kebersamaan (communal) dalam penyatuan visi dan misi untuk pemberdayaan dan kemajuan desa menuju keadaan tentram, damai dan dapat mencukupi tuntutan hidup mereka (rahayu lan gemah ripah loh jinawi ).
2.2. Keadaan Penduduk Desa Pakraman Abangan Keadaan penduduk di Desa Pakraman Abangan akan dijabarkan dari 3 (tiga) aspek yang terdiri dari jumlah penduduk, tingkat pendidikan penduduk dan mata pencaharian penduduk di Desa Pakraman Abangan karena ini merupakan suatu hal krusial sebagai data pendukung dan pedoman penting dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Ketiga aspek ini dapat dijabarkan secara rinci sebagai berikut: A. Jumlah Penduduk Desa Pakraman Abangan Krama Desa Pakraman Abangan terdiri dari 106 kepala keluarga (KK) yang terbagi menjadi 2 (dua) terdiri dari 103 kepala keluarga (KK) laki-laki dan 3 kepala keluarga (KK) perempuan. Secara keseluruhan Krama Desa Pakraman Abangan memiliki jumlah penduduk sebanyak 516 orang. Apabila di rinci 3
berdasarkan jenis kelamin, maka akan tampak seperti dalam table di bawah ini : Tabel 2.1 Jumlah Penduduk NO 1 2
JENIS KELAMIN JUMLAH Laki-laki 242 Orang Perempuan 274 Orang 516 Orang JUMLAH Sumber : Diolah dari catatan Kelihan Dinas Desa Pakraman Abangan pada tanggal 24 Agustus 2014. Dari jumlah penduduk Desa Pakraman Abangan secara global sebanyak 516 orang, 8 orang diantaranya adalah penduduk pendatang dan pengusaha pariwisata. 6 orang (diantaranya 5 orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang berjenis kelamin perempuan/ dari 6 orang tersebut 3 orang adalah Warga Negara Asing) hanya terikat oleh ikatan dinas saja dan sisanya lagi 2 orang (yang berjenis kelamin laki-laki/ salah satunya adalah Warga Negara Asing yaitu Hank Holmen penduduk pendatang biasa tanpa mendirikan usaha/ hanya memiliki tanah diatas tanah Desa Pakraman Abangan dan Warga Negara Indonesia I Wayan Duarta pihak Puri Sunia Resort ) sudah masuk ikatan adat di Desa Pakraman Abangan. Perlu ditekankan dalam hal ini Hank Holment menggunakan jasa orang dari Padang Tegal, Ubud sebagai jaminan untuk tinggal dan menetap di Desa Pakraman Abangan sebagai warga desa dalam hal melakukan ayah-ayahan desa. Diantara 8 orang tersebut 3 orang diantaranya adalah pengusaha pariwisata dan 3 orangnya sisanya hanya penduduk pendatang biasa.
4
B. Tingkat pendidikan penduduk Desa Pakraman Abangan Di Desa Pakraman Abangan tingkat pendididkan penduduknya bervariatif, mayoritas penduduknya hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Petama (SMP) akan tetapi dengan berkembangnya jaman sebagaian penduduk Desa Pakraman Abangan sudah mengenyam pendidikan sampai dengan bangku Sekolah Menengah Atas
(SMA)/ Sekolah Menengah Kajuruan
(SMK) bahkan sampai Perguruan Tinggi. Untuk penjabaran secara rinci tentang tingkat pendidikan penduduk di Desa Pakraman Abangan dapat dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut : Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan NO 1 2 3 4 5 6 7
PENDIDIKAN JUMLAH Buta Huruf 17 Orang Tidak Tamat SD/ Sederajat 24 Orang Tamat SD 120 Orang Tamat SMP 87 Orang Tamat SMA 71Orang Tamat D 1 1 Orang Tamat S 1 5 Orang 325 Orang JUMLAH Sumber : Diolah dari catatan Kepala Desa (Perbekel) Desa Dinas Tegallalang pada tangga 28 Desember 2012 Pada tabel tersebut sebagian penduduk Desa Pakraman Abangan telah mengenyam pendidikan formal dan sebagaian lagi merupakan balita dan lansia. C. Mata pencaharian Penduduk Desa Pakraman Abangan Di Desa Pakraman Abangan mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian (bertani) tetapi sebagian penduduknya juga bekerja sebagai PNS (Pegawai
5
Negeri Sipil), pegawai swasta dan ada pula yang membuka usaha sendiri (berwiraswasta). Secara rinci akan dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut: Tabel 2.3 Mata Pencaharian NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MATA PENCAHARIAN JUMLAH Petani 155 Orang Buruh Tani 10 Orang Pegawai Swasta 55 Orang Pegawai Negeri Sipil 4 Orang Pedagang 8 Orang Pengrajin 2 Orang Peternak 7 Orang Tukang Bangunan 15 Orang ABRI 1 Orang Pelukis 3 Orang 260 Orang JUMLAH Sumber : Diolah dari Catatan Kepala Desa (Perbekel) Desa Dinas Tegallalang pada tangga 28 Desember 2012 Akibat perkembangan jaman dan laju kegiatan pariwisata yang fleksibel dan dinamis pada dewasa ini, di Desa Pakraman Abangan sudah di rambah oleh kegiatan pariwisata yang semakin tahun semakin menunjukkan perkembangan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya ada sarana/ akomodasi penunjang kegiatan pariwisata di Desa Pakraman Abangan seperti banyaknya berdiri hotel, villa dan lain-lain yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Usaha Pariwisata yang ada di Desa Pakraman Abangan yang merupakan milik dari penduduk pendatang adalah: 1. Hotel Puri Sunia Resort 2. Villa Ochid
6
3. Dandan Sari Warga asli Desa Pakraman Abangan juga tidak mau kalah dan sudah mulai berpikir berkembang dengan mendirikan usaha sebagai penunjang kegiatan pariwisata dilingkungannya antara lain dengan berdirinya Cafe Coffee yang bernama Labak Sari. Pengusaha pariwisata maupun penduduk pendatang yang dalam hal ini sudah masuk ikatan adat di Desa Pakraman Abangan dikenakan ayahan patus karena sudah masuk Krama Desa Pakraman Abangan diluar sumbangan sukarela (punia). Tetapi dalam hal ini pengusaha pariwisata maupun penduduk pendatang yang sudah masuk ikatan adat dikenakan patus yang lebih karena ayahannya digantikan dengan uang. D. Sistem keanggotaan Desa Pakraman Abangan Pada dasarnya secara umum sistem keanggotaan (pakraman) dalam suatu desa pakraman yang ada di Bali bervariasi tetapi dalam garis besarnya menjadi 2 yang terdiri dari: 1. Sistem keanggotaan (pakraman) berdasarkan ngemong ayahan; sistem ini umumnya di anut pada desa pakraman yang masih sangat kuat pengaruhnya dari tanah adatnya. Ngemong ayahan artinya memegang/ menguasai tanah milik desa (tanah ayahan desa atau tanah karang desa). Berdasarkan sistem ini maka status keanggotaan desa pakraman (krama desa) akan dibedakan menjadi 2 kelompok. Pertama, kelompok krama yang menguasai tanah milik desa sehingga dikenakan kewajiban (ayahan) penuh kepada desa dan kelompok ini disebut krama ngarep atau istilah lainnya sesuai dengan adat 7
(dresta) setempat. Kedua kelompok krama yang tidak menguasai tanah milik desa sehingga tidak dikenakan kewajiban (ayahan) penuh kepada desa yang disebut krama pengele, krama roban, krama ngempi dan sebagainya. Kewajiban-kewajiban yang dikenakan terhadap krama pengele ini bervariasi antara desa pakraman yang satu dengan desa pakraman yang lain sesuai dengan awig-awig yang berlaku desa pakraman tersebut. 2. Sistem
keanggotaan
(pakraman)
berdasarkan
mapikuren.
Mapikuren
berdasarkan berumah tangga. Berdasarkan sistem ini maka keanggotaan seorang menjadi krama desa dimulai setelah yang bersangkutan berumah tangga (kawin). Dalam sistem ini tidak ada perbedaan status krama desa seperti dalam sistem ngemong karang ayahan, Sehingga krama desa mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap desa. Desa pakraman dengan sistem ini umumnya diatur oleh desa pakraman yang tidak mempunyai tanah adat atau tidak kuat pengaruh tanah adatnya. Desa Pakraman Abangan yang terdiri dari 1 (satu) banjar saja memiliki 2 (dua) jenis krama yaitu krama ngarep dan krama ngempi. Krama ngarep merupakan krama memiliki tanggung jawab meneruskan kewajiban orang tuanya dalam meayahayahan (nyaluk ayahan tua) atau ngayahin tanah pekarangan desa (ayahan desa), sedangkan krama ngempi yaitu yang didasari oleh sistem kepala keluarga (KK) bagi mereka yang masuk banjar setelah melangsungkan suatu perkawinan, akan tetapi tidak memiliki kewajiban besar terhadap banjar dan masalah tanah pekarangan desa atau (ayahan desa). Perlu ditekankan dalam hal ini, bagi krama yang telah 8
melangsungkan suatu perkawinan, akan dinyatakan menjadi krama desa beserta mendapat kewajiban dalam bentuk ayah-ayahan setelah disiarkan dalam paruman desa yang berlangsung setiap 1 tahun sekali pasca Hari Raya Nyepi. Krama Desa Pakraman Abangan memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan suka-duka dilingkungannya. Untuk keadaan sukanya dapat berupa pada acara-acara keagamaan yang berkaitan dengan keadaan suka seperti upacara perkawinan, potong gigi (metatah), upacara-upacara yang berkaitan dengan tahaptahap kehidupan manusia, dan lain-lain sedangkan untuk keadaan dukanya dapat berupa upacara yang berkaitan dengan kematian (ngaben) dan sebagainya. Pada kegiatan suka seperti perkawinan dan potong gigi (metatah) yang terjadi di Banjar Abangan, Desa Pakraman Abangan, krama
ngarep wajib dikenakan
ayahan patus berupa beras 1 kilogram dan gula 1 kilogram. Perlu ditekankan disini patus untuk perkawinan dan potong gigi dipisahkan satu sama lain, andaikata salah satu krama melangsungkan upacara perkawinan dan potong gigi diambil sekalian pada hari itu juga, maka krama yang lain mesti memberi patus itu 2 kali, pertama untuk perkawinan dan kedua untuk potong gigi. Disaat kegiatan perkawinan dan potong gigi (metatah) yang datang adalah semua krama banjar tanpa membedakan krama ngarep dan krama ngempi serta dengan mebawa ayahan patus yang seperti telah disebutkan diatas. Untuk kegiatan duka seperti ada kematian, setiap krama banjar wajib datang, baik krama ngarep maupun krama ngempi dan dikenakan ayahan patus berupa beras 1 kilogram dan uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah). Dalam hal dana yang 9
terkumpul dari semua krama biasanya akan di beri sepenuhnya bagi pihak keluarga dari orang yang meninggal tersebut apabila dari pihak keluarga tersebut langsung melaksanakan upacara ngaben, sedangkan apabila pihak keluarga
hanya akan
mengubur jenazah dari orang yang meninggal tersebut dan akan melakukan upacara ngaben secara bersama/ kolektif, maka dana yang diberikan hanya 50% dari dana yang terkumpul dan 50%nya lagi akan dipakai untuk subsidi dalam upacara ngaben bersama (ngaben kolektif). Sedangkan di sisi lain Krama Banjar Desa Pakraman Abangan juga memiliki suatu hak. Hak yang di peroleh oleh krama banjar adalah hak perlakuan yang sama dalam hal suka duka semasih mengikuti aturan-aturan (awig-awig dan perarem) yang berlaku dalam lingkungannya.
2.3. Struktur Organisasi dan Kepengurusan Desa Pakraman Abangan 2.3.1 Struktur Organisasi Desa Pakraman Abangan Sesuai dengan salah satu isi otonomi desa pakraman yaitu kehidupan untuk menyelenggarakan kehidupan organisasinya, yang dalam hal ini bermakna bahwa desa pakraman diberikan suatu hak-hak yang salah satunya adalah hak untuk berorganisasi. Desa pakraman memiliki otonomi untuk membuat struktur kepengurusan desa pakraman itu sendiri sebagai wadah untuk menjalankan otonomi di desa pakraman tersebut salah satunya dalam kegiatan sosial dan agama.
10
Desa Pakraman Abangan memiliki beberapa organisasi dalam menjalankan sistem administrasi dalam kerangka pemerintahan di Desa Pakraman Abangan yang terdiri dari : a. Kebandesaan Kebandesaan adalah suatu lembaga yang memiliki kewanangan memegang
kekuasaan
tertinggi
(ekskutif)
dalam
menyelenggarakan
kehidupan Krama Desa Pakraman Abangan berdasarkan kepada dasar norma yang dimiliki oleh Desa Pakraman Abangan antara lain awig-awig, perarem, dresta dan lain-lain. b. Pecalang Pecalang
adalah
satgas
(satuan
tugas)
keamanan
tradisonal
masyarakat Bali yang mempunyai wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah desa
pakraman. Tugas
Pokok
pecalang
adalah
mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman pelaksanaan Tri Hita Karana, baik didalam maupun diluar desa pakraman yang bersangkutan bersama aparat terkait lainnya.3 Kedudukan pecalang semakin legal dan konstitusional dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman pada pasal 17, yang menyebutkan:
3
A. A Ayu Ngurah Harmini, 2005, “Study Manajemen Komunitas Di Obyek Wisata Wenara Wana, Padang Tegal, Ubud, Menuju Pariwisata Berkelanjutan”, Tesis S2, Program Kajian Pariwisata, Universitas Udayana, Denpasar h. 57.
11
Ayat 1. Keamanan dan ketertiban wilayah desa pakraman dilaksanakan oleh pecalang Ayat 2. Pecalang melaksanakan tugas-tugas keamanan dalam wilayah desa pakraman dalam hubungan tugas adat dan agama Ayat 3. Pecalang diangkat dan diberhentikan oleh desa pakraman melalui paruman desa. Di Desa Pakraman Abangan pengakuan serta pelaksanaan tugas dan wewenang dari pecalang telah dituangkan dalam Perarem Desa Pakraman Abangan No. 03/ DP/ Abangan/ 2014 Indik Pecalang Pawos 5 Swadarmaning Pecalang 1. Ngupada Desa : Pecalang punika setata ngunya, mangdene setata raket lan urati ring kewentenan genah krama desa. 2. Atitikrama : Setate ngicenin pemargi sane patut lan nuntu krama desa ngupadi anut petitis (sopan santun). 3. Jaga Bhaya Desa : Setate siaga ring ketreptian lan ketentraman desa. Terjemahan besarnya dalam bahasa Indonesia atau sebagai berikut: 1. Ngupada Desa, mempunyai makna bahwa pecalang harus selalu dekat dengan desa pakraman dan warganya. Jangan sampai seorang pecalang hidup jauh dari desanya. Dengan dekat dan diam di desa akan lebih terjamin adanya komunikasi dalam rangka mengarahkan krama desa.
12
2. Atitikrama, selalu memberikan petunjuk yang benar kepada krama desa. Petunjuk yang dimaksud dapat berupa arahan dan dapat juga contoh keteladanan dan apabila pecalang sudah dapat menjalankan itu maka pecalang akan disegani dan berwibawa di mata krama desa. 3. Jaga Bhaya Desa, memiliki arti menjaga desa agar selalu berada dalam keadaan baik. Dari kewajiban Jaga Bhaya Desa ini termasuk didalamnya adalah melakukan ronda keliling di desa pakraman untuk menjaga dan mencegah timbulnya bahaya c. Lembaga Pekreditan Desa (LPD) Lembaga Pekreditan Desa (LPD) di Provinsi Bali, adalah sarana operasional yang dimiliki desa pakraman dan merupakan sarana unit operasional yang berfungsi sebagai wadah kekayaan desa pakraman berupa uang dan surat-surat berharga lainnya. Kehadiran lembaga pekreditan desa merupakan salah satu alat kebijaksanaan srategis untuk dapat menjangkau kelompok masyarakat pedesaan dalam usaha mempercepat peningkatan taraf hidup masyarakat.
4
Secara legal dengan dasar pijakan konstitusional
pembentukan LPD terdapat pada BAB IV Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 18 dan Pasal 18 B ayat 2. Ketentuan konstitusi ini oleh Pemerintah Provinsi Bali ditindaklanjuti dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang 4
I Gede Paramartha, dkk, 2004, Pecalang Perangkat Keamanan Desa Pakraman Di Bali,, Penerbit Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Udayana, h. 70.
13
LPD. Perda ini dibentuk berdasarkan kewenangan pemerintah Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana diatur Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih teknis pengaturannya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota. Pengaturan demikian hingga saat ini membuat LPD menjadi lembaga keuangan kultural yang dibentuk dalam visi dan misi kultural dalam sifat yang sangat khas karena dibentuk oleh desa pakraman serta beroperasi di dalam wilayah desa pakraman, dan terbatas melayani warga desa pakraman.5 Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Pekreditan Desa (LPD) pada Pasal 1 angka 10 disebutkan LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa di desa pakraman dalam wilayah Propinsi Bali. Merujuk kepada tujuan dari kehadiran Lembaga Pekreditan Desa di desa pakraman antara lain : 1. Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta menyalurkan modal yang efektif. 2. Memberantas kegiatan gadai gelap dan lain-lain yang berimplikasi terhadap masyarakat pedesaan terutama yang awam akan hal tersebut. 3. Menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan. 5
Ida Bagus Wiasa Putra, 2011, Landasan Teoritik Pengaturan LPD, (Editor), Udayana University Press, h.4.
14
4. Meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang-uang di desa-desa. Lembaga Pekreditan Desa juga dapat dibubarkan, sesuai dengan Perda Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Pekreditan Desa (LPD) Pasal 23 ayat 1 Pembubaran LPD dapat terjadi karena: a. Usul Desa; b. Pencabutan ijin pendirian. Keberhasilan Lembaga Pekreditan Desa (LPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari peran serta awig-awig dan perarem sebagai norma dasar yang dimiliki oleh desa pakraman yang di dalamnya terdapat subtansi tentang tata cara dan pedoman terhadap masyarakat sebagai nasabah dari LPD dalam menabung dan meminjam uang berdasarkan jangka waktunya dan apabila terjadi sebuah wanprestasi maka dalam hal ini awigawig dan perarem yang menjadi dasar penjantuhan sanksi. 2.3.2 Struktur Kepengurusan Desa Pakraman Abangan Sistem pemerintahan desa pakraman dipimpin oleh pengurus desa pakraman yang disebut dengan istilah prajuru/ dulu (paduluan). Sistem pemerintahan desa pakraman bersifat variatif serta dipengaruhi oleh tipe desa yang bersangkutan. Di Bali, desa dikelompokan menjadi 3 yang terdiri dari: a. Desa Baliage, yaitu desa tua di Bali yang masih kuat mempertahankan sistem kemasyarakatan asli yang dalam jaman kerajaan dulu tidak dipengaruhi oleh sistem kemasyarakatan Majapahit. Umumnya desa ini terdapat di daerah 15
pegunungandan jauh dari pusat kerajaan. Contohnya adalah Desa Tenganan Pagringsingan (Karangasem), Marga Tengah (Gianyar), dan lain-lain. Tipe Desa Baliage biasanya menganut sistem kepempinan majemuk yang artinya dipimpin oleh 2 orang pemimpin (2 bandesa). b. Desa Apanage merupakan desa-desa pada jaman kerajaan dahulu yang sangat intensif mendapatkan pengaruh dari sistem kemasyarakatan Majapahit. Umumnya desa ini terletak di daerah Bali dataran dan dekat dengan pusat kerajaan. Contohnya adalah Desa Pakraman Denpasar, Desa Pakraman Kerobokan, dan lain-lain. Tipe Desa Apanage dalam sistem kepemimpinanya menganut sistem tunggal yang berarti di pimpin oleh seorang pemimpin yang disebut (1 bandesa). c. Desa Anyar (baru) yaitu desa yang timbul karena akibat dari perpindahan penduduk yang didorong oleh keinginan mencari lapangan kehidupan. Mereka merabas hutan disuatu daerah dan kemudian membentuk desa. Desa demikian umumnya ditemui pada daerah Kabupaten Jembrana dan Buleleng bagian barat. Contohnya adalah Desa Pakraman Yeh Buah (Negara).6 Di Desa Pakraman Abangan menganut sistem pemerintahan tunggal yaitu dalam struktur prajuru (kepemimpinan) terdapat seorang pejabat puncak yang disebut dengan istilah bandesa. Dalam Awig-awig Desa Pakraman Abangan telah dijabarkan dalam Palet 2 Indik Prajuru Lan Dulun Desa (Penglingsir),
6
I Ketut Artadi, 2009, Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya, Pustaka Bali Post, h. 51.
16
(1) Desa Adat Abangan keanter olih Bandesa Adat, (2) Banjar keanter oleh Keliahan Banjar. Adapun struktur prajuru atau kelembagaan Desa Pakraman Abangan sebagai berikut: Bandesa
Petajuh
Kelihan adat
Juru raksa Sumber : Diolah dari catatan dengan Kelihan Dinas Desa Pakraman Abangan pada tanggal 2 november 2014. a. Bandesa Bandesa
dalam hal ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
menyelenggarakan kehidupan krama desa berdasarkan awig-awig dan perareman. Bandesa dipilih dan ditetapkan dalam Paruman desa. Dalam hal ini bandesa memiliki tugas dan fungsi sebagai mana telah di atur dalam Awig-awig Desa Pakraman Abangan Pawos 16 yang terdiri dari: ha. Nganterang permagin sedaging Awig-awig miwah Perarem. na. nuntun tur nganterang krama rawuhing warga desa sami ngupadi manut patitis. (Pancasila, UUD NRI Pasal 18, Perda Provinsi Bali No. 6 Tahun 1986 lan Tri Hita Karana) 17
ca. mawosin kalih niwakang pemutus arep ring wicara warga desa. ra. Maka duta desa metemuang baos ring sape sire ugi Terjemahan besarnya dalam bahasa Indonesia ataupun sebagai berikut: ha. Menjalankan awig-awig mapun perarem. na. Menuntun krama dan warga desa seluruhnya dalam mencapai tujuan bersama seuai Pancasila, UUD NRI Pasal 18, Perda Provinsi Bali No. 6 Tahun 1986 lan Tri Hita Karana. ca. Memberikan keputusan pada warga yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. ra. Mewakili desa dalam melakukan pertemuan dengan siapapun atau pihak luar. b. Petajuh Petajuh
merupakan wakil bandesa dalam tugasnya untuk mengatur dan
menngurus segala hal yang berkaitan dengan desa pakraman c. Kelihan adat Keliahan Adat merupakan pemimpin dalam suatu banjar yang memiliki otonomi dalam permasalahan adat yang ada di banjar tersebut. Kelihan Adat dalam hal ini juga dapat dikatakan merupakan perpanjangan tangan bandesa dalam menerapkan awig-awig dan perarem di suatu banjar yang merupakan daerah otonomi dari desa pakraman.
18
d. Penyarikan Penyarikan memiliki tugas membantu dan mengatur kegiatan bandesa dalam menjalankan otonominya di desa pakraman dalam urusan pendataan. e. Juru raksa Bendahara dalam hal ini memiliki kewenangan terhadap keuangan desa pakraman untuk segala jenis kegiatan yang ada di desa pakraman tersebut. Dalam hal ini bendahara ditunutut harus bersifat transparan dan akuntable. Masa jabatan prajuru diatas adalah 5 tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali, dan hanya dapat dipilih dua kali saja. Masa jabatan dari prajuru dapat berakhir apabila: a. Jangaka waktu masa jabatan berakhir. b. Meninggal dunia. c. Melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan awig-awig, perareman, dresta dan lain-lain. d. Atas permintaan sendiri. Dalam hal ini juga akan di paparkan struktur kepengurusan di Desa Pakraman Abangan dan Desa Dinas Tegallalang dapat dilihat dalam hirarki kepengurusanya sebagai berikut :
19
a. Struktur kepengurusan Desa Pakraman Abangan Bendesa : I Made Sukarja
Kelihan adat/ petajuh: I Made Lodra
Sekretaris : I Wayan Wirta
Bendahara : I Made Pastika Sumber : Diolah dari catatan dengan Kelihan Dinas Desa Pakraman Abangan pada tanggal 2 november 2014. b. Struktur kepengurusan Desa Dinas Tegallalang : Kepala desa (perbekel)
Sekretaris desa
Kaur Pemerinthan
Kaur Umum
Kaur Kesra
Kaur Keuangan
Kelihan Dinas
1. Kepala desa (perbekel): Dewa Nyoman Rai Sutrisna, SP 2. Sekretaris desa: Nyoman Sudana 3. Kaur pemerintahan: Dewa Gde Megayasa, SH 20
Kaur Pembangunan
4. Kaur umum: Ketut Mardika 5. Kaur kesra :Ni NYoman Sasih Pariani 6. Kaur keuangan :Ni Made Wiadiastuti 7. Kaur pembangunan : Ketut Suwira 8. Kelihan dinas : I Made Sudana, S.E Sumber : Diolah dari catatan Kepala Desa (Perbekel) Desa Dinas Tegallalang pada tangga 28 Desember 2012.
21
