Prioritas Penggunaan Dana Desa Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
OUTLINE A. KERANGKA PEMBANGUNAN DESA B. ROAD MAP DAN MEKANISME PENYALURAN DANA DESA C. PEMANFAATAN DANA DESA 2015-2016 D. DAMPAK DANA DESA E. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2017: BENCANA
A. KERANGKA PEMBANGUNAN DESA
KERANGKA PEMBANGUNAN DESA Matra Pembangunan Desa 1. JARING KOMUNITAS WIRADESA (JAMU DESA) Penguatan daya dan ekspansi kapabilitas masyarakat desa
2. LUMBUNG EKONOMI DESA (BUMI DESA) Optimalisasi sumber daya Desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan & ketahanan energi
3. LINGKAR BUDAYA DESA (KARYA DESA) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa
Inovasi Menuju Kemandirian Desa
B. ROADMAP PENYALURAN DANA DESA
ROAD MAP DANA DESA
• Besarnya pemanfaatan jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa dari tahun ke tahun harus mampu membawa dampak signifikan dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan; • Diperlukan upaya refocusing pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung produktivitas Desa, melalui: Pengembangan Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), BUM Desa, Pembangunan Embung, dan Pembangunan Sarana Olahraga Desa.
MEKANISME PENYALURAN DANA DESA
Pencairan Tahap I: Paling cepat Maret, paling lambat Juli. Pencairan Tahap II: Bulan Agustus
RKUN
• Tahap I • Tahap II
Sumber: PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Syarat pencairan RKUN ke RKUD tahap I: 1. Perda APBD. 2. Perbup/perwakot ttg Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa. 3. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa TA sebelumnya. 4. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya. Ket: Capaian output dihitung berdasarkan rerata persentase laporan capaian output dari seluruh desa.
RKUD
• Tahap I • Tahap II
Syarat pencairan RKUN ke RKUD tahap II: 1. Laporan realiasi penyaluran DD tahap I Ket: Paling kurang 90% dari Dana Desa yang diterima RKUD telah disalurkan ke RKD 2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output DD tahap I Ket: Rerata realisasi penyerapan paling kurang 75% dan rerata capaian output paling kurang 50%. Capaian output dihitung berdasarkan rerata persentase laporan capaian output dari seluruh desa.
Syarat pencairan RKUD ke RKD tahap I: 1. PERDES tentang APBDesa. 2. Laporan realiasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya. Ket: Capaian output dihitung berdasarkan rerata persentase laporan capaian output dari seluruh kegiatan.
Penyaluran dari RKUD ke RKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
RKD
• Tahap I • Tahap II
Syarat pencairan RKUD ke RKD tahap II: 1. Laporan realiasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I Ket: Rerata realisasi penyerapan paling kurang 75% dan rerata capaian output paling kurang 50%. Capaian output dihitung berdasarkan rerata persentase laporan capaian output dari seluruh kegiatan.
PELAPORAN DANA DESA Paling lambat, 7 Januari tahun berjalan
Laporan realiasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya Laporan realiasi penyaluran&laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output DD tahun sebelumnya Kepala Desa
Bupati/ Walikota
Laporan realiasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I
Paling lambat, 7 Juli tahun berjalan
Sumber: PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Laporan relisasi penyaluran paling lambat 14 hari sejak DD diterima di RKUD
KPPN/ KPA
Laporan realiasi penyaluran&laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output DD tahap I
Tembusan: Gubernur Mendagri Mendesa, PDTT
Laporan konsolidasi relisasi penyerapan dan capaian output DD tahun sebelumnya paling lambat 14 Januari TA berjalan
Laporan realiasi penyaluran&laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output DD tahap I paling lambat 14 Juli TA berjalan
C. PEMANFAATAN DANA DESA
Transfer RKUD ke RKDes = Rp 18.538.754.674937,- (93,17%) dari RUKD atau 82,72% dari alokasi RKUN
D. DAMPAK DANA DESA
DAMPAK EKONOMI DANA DESA PENURUNAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PERDESAAN (JUTA ORANG) 18 17.9 17.8 17.7 17.6 17.5 17.4 17.3 17.2 17.1 17 16.9
PEMANFAATAN:
DANA DESA
17.89 17.67
• PEMBANGUNAN • PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
17.28
PENYERAPAN TENAGA KERJA LOKAL
PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT
Sumber: BPS
Sejak Dana Desa mulai dialokasikan pada 2015, jumlah penduduk miskin di perdesaan terus mengalami penurunan. Prioritas pemanfaatan Dana Desa yang dirumuskan berdasarkan prinsipprinsip Tri Matra diharapkan mampu menekan angka kemiskinan dan ketimpangan di masa yang akan datang.
PENGURANGAN KEMISKINAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
DAMPAK DANA DESA 2015 DAN 2016 DANA DESA 74.093 DESA
Rp 20,7 T
Alokasi Dana Desa Kontribusi Dana Desa
0,39% 0,019%
Tambahan GDP Pertumbuhan Ekonomi Penyerapan
1.154.035 Tenaga Kerja (orang) Infrastruktur (Sementara)
29.609 Penyerapan (orang) Tenaga Kerja
2015
Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa
85,77% Infrastruktur 4,47% Pemberdayaan
9,76% Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan
2016
Rp 46,98 T
Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa
81,14% Infrastruktur 9,05% Ekonomi, dll.
9,82% Kebutuhan Dasar, Pemerintahan dll.
74.754 DESA Alokasi Dana Desa Kontribusi Dana Desa
0,82%
0,041%
2.477.800 (orang)
136.054 (orang)
(Pemberdayaan)
0,17%
Penurunan Kemiskinan
0,385
Tambahan GDP
Pertumbuhan Ekonomi
Penyerapan Tenaga Kerja Infrastruktur (Sementara) Penyerapan Tenaga Kerja (Pemberdayaan)
Penurunan Kemiskinan
E. PRIORITAS DANA DESA 2017: BENCANA
DATA BENCANA DI INDONESIA SEBARAN BENCANA 2017
BENCANA 2017
Sumber: BPBN, 2017
TUJUAN PENGATURAN PRIORITAS DANA DESA 1. Acuan bagi Desa dalam menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa; 2. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan 3. Acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebihd, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreativitas Masyarakat Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
2017
Prioritas penggunaaan dana Desa dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
Sangat Tertinggal dan/ atau Desa Tertinggal
Desa Berkembang
Desa Maju dan/atau Mandiri
• Penyediaan Sarana Prasarana Dasar sarana prasarana dasar • Pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan
• Pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan • penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan
• Peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan • Perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2017
Jaring Komunitas Wira Desa (Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Dasar)
Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2017
Lumbung Ekonomi Desa (Pengembangan Ekonomi Pertanian Berskala Produktif)
Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi
Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi
Pelestarian lingkungan hidup untuk kemajuan ekonomi
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Lingkar Budaya Desa (Pemberdayaan Masyarakat Desa) ➢ ➢
➢
➢ ➢
mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa
➢ ➢ ➢ ➢ ➢
mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa, melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa,
1
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa
2
Pengembangan kapasitas masyarakat Desa
3
Pengembangan ketahanan masyarakat Desa
4
Pengembangan sistem informasi Desa
5
Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas
6 7
Dukungan Permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya
8
Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup
9
Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga
10 8 9 11
Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa
Desa Membangun Indonesia
