DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 22/PB/2006 TENTANG PETUNJUK PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL BAGI PERINTIS KEMERDEKAAN DAN JANDA PERINTIS KEMERDEKAAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan sosial kepada Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan yang dananya bersumber dari Dana Rupiah Murni yang dialokasikan dalam DIPA Direktorat Pemberdayaan Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, perlu diatur Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Sosial bagi Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Sosial bagi Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 214/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL BAGI PERINTIS KEMERDEKAAN DAN JANDA PERINTIS KEMERDEKAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 2. Perintis Kemerdekaan adalah seseorang yang telah berjuang mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan dan disahkan sebagai perintis kemerdekaan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial. 3. Janda/Duda Perintis Kemerdekaan adalah istri/suami yang ditinggal meninggal dunia oleh Perintis Kemerdekaan dan telah disahkan sebagai Janda/Duda Perintis Kemerdekaan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial.
4. Dana Bantuan Sosial kepada Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial bagi Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan adalah bantuan bulanan bagi Perintis Kemerdekaan dan bantuan pengobatan/sewa rumah bagi Perintis Kemerdekaan dan janda Perintis Kemerdekaan. 5. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS, adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah lainnya. 6. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 7. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/KPA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga terkait. 8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 9. Kantor Pos Bayar adalah Unit Pelaksana Teknis PT Pos Indonesia (Persero) yang ditunjuk untuk pembayaran Dana Bantuan Sosial Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan. Pasal 2 Pemberian Bantuan Sosial bagi Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan dimaksudkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Pasal 3 Pencairan dan penyaluran Dana Bantuan Sosial bagi Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan dilaksanakan atas dasar prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. BABII ALOKASI DANA
Pasal 4 (1) Alokasi Dana Bantuan Sosial bagi Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan dituangkan dalam DIPA Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Departemen Sosial. (2) Jumlah dana yang tercantum dalam DIPA merupakan pagu maksimal yang tidak dapat dilampaui. BAB III PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA Pasal 5 (1) Penyaluran Dana Bantuan Sosial bagi Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan dilaksanakan atas kerjasama antara KPA dengan PT Pos Indonesia (Persero). (2) PT Pos Indonesia (Persero) melaksanakan penyaluran Dana Bantuan Sosial berdasarkan suatu perjanjian kerjasama. (3) Penentuan penerima dana ditetapkan melalui hasil koordinasi Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial dengan PT Taspen dan selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial tentang Penerima Bantuan Sosial Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan. (4) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial tentang Penerima Bantuan Sosial PErintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan disampaikan kepada PT Pos Indonesia (Persero). (5) Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial yang berisi data Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan sebagaimana tersebut pada ayat (4), PT Pos Indonesia (Persero) menentukan Kantor Pos Bayar. (6) PT Pos Indonesia (Persero) menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing Kantor Pos Bayar sesuai lokasi penerima Bantuan Sosial bagi Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan. Pasal 6 (1) Pencairan Dana Bantuan Sosial bagi Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan pada KPPN Jakarta III Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilaksanakan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan selama 12 (dua belas)
bulan sesuai dengan jumlah Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan yang diajukan oleh Kuasa PA. (2) Pencairan dan penyaluran Bantuan Sosial bagi Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan di KPPN Jakarta III dilaksanakan dengan mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) oleh Kuasa PA ke KPPN dengan melampirkan: a. Data Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan; b. Rekapitulasi Dana Bantuan Sosial sesuai dengan data jumlah Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan yang dirinci per provinsi, per kabupaten/kota, per kecamatan dan per desa/kelurahan; c. Asli Perjanjian Kerjasama antara Departemen Sosial Republik Indonesia dan PT Pos Indonesia (Persero) mengenai Penyaluran Dana Bantuan Sosial bagi Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan. (3) Atas dasar SPM-LS tersebut, KPPN Jakarta III menerbitkan SP2D dan mentransfer dana ke Rekening KPA yang ada di PT Pos Indonesia (Persero) c.q. Sentral Giro Layanan Keuangan (SGLK) Jakarta. (4) PT Pos Indonesia (Persero) c.q. Sentral Giro Layanan Keuangan (SGLK) Jakarta, harus mentransfer dana tersebut ke seluruh Kantor Pos Bayar dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal pencairan dana oleh Bank Operasional KPPN Jakarta III. (5) PT Pos Indonesia (Persero) wajib menginformasikan kepada Kantor Pos Bayar mengenai transfer dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4). (6) Kantor Pos Bayar melakukan penyaluran Dana Bantuan Sosial bagi Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan sesuai dengan data Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan yang disampaikan oleh PT Pos Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (5). (7) Penyaluran dana oleh Kantor Pos Bayar dilakukan setelah Kantor Pos Bayar melakukan verivikasi mengenai kebenaran dan keabsahan data yang diterima. (8) Kantor Pos Bayar dapat melakukan pembayaran setelah tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak SGLK menerima transfer dana dari Bank Operasional KPPN Jakarta III berdasarkan surat pemberitahuan dari SGLK.
(9) Masa pembayaran adalah 40 (empat puluh) hari sejak Kantor Pos bayar dapat mulai melakukan pembayaran sebagaimana pada ayat (8). BAB IV LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 7 (1) PT Pos Indonesia (Persero) wajib menyampaikan Laporan Transfer Dana beserta salinan Rekening Koran kepada KPA pada hari berikutnya setelah transfer dana yang dilakukan. (2) PT Pos Indonesia (Persero) c.q. Sentral Giro Layanan Keuangan (SGLK) Jakarta wajib menyampaikan Laporan Rekapitulasi Realisasi Penyaluran Dana per Kabupaten/Kota dan Provinsi dari setiap Kantor Pos Bayar kepada KPA dan KPPN Jakarta III selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. (3) Pada akhir tahun anggaran PT Pos Indonesia (Persero) c.q. Sentral Giro Layanan Keuangan (SGLK) Jakarta wajib menyetorkan ke Rekening Kas Negara sisa dana yang tidak terserap oleh penerima bantuan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan berkewajiban menyampaikan bukti setoran tersebut ke KPPN Jakarta III dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. (4) Selanjutnya PT Pos Indonesia (Persero) c.q. Sentral Giro Layanan Keuangan (SGLK) Jakarta dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial membuat Surat Pernyataan Bersama bahwa dana bantuan telah disalurkan kepada penerima bantuan. Surat Pernyataan bersama ini disampaikan kepada KPPN. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 8 Kecuali dinyatakan lain, Dana Bantuan Sosial bagi Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan yang tidak dicairkan setelah batas akhir tahun anggaran dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya. Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku mulai 1 Januari 2006
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
