LAMPIRAN III.8 : PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR : 45 TAHUN 2009 TANGGAL : 11 NOVEMBER 2009 TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BUNGO.
SISTEM DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
III-8.1. KERANGKA HUKUM (1)
Surat Perintah Pencairan Dana merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa BUD setelah meneliti terlebih dahulu SPM beserta lampiran dokumen pendukungnya yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
(2)
Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 161 dan Pasal 162 mensyaratkan penelitian kelengkapan lampiran dokumen dan pengujian SPM sebelum dilakukan penerbitan SP2D, dengan tujuan agar pengeluaran yang dilakukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan peraturan perundangan.
(3)
Dalam hal SP2D yang diterbitkan untuk keperluan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan, Kuasa BUD menyerahkan SP2D pada Pengguna Anggaran. Sedangkan dalam hal SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung, Kuasa BUD menyerahkannya langsung pada pihak ketiga.
III-8.2. DESKRIPSI KEGIATAN (1)
Perintah pencairan dana diterbitkan oleh Kuasa BUD sesuai jenis SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, melalui penerbitan : a. SP2D-LS b. SP2D-UP c. SP2D-GU, dan d. SP2D-TU.
(2)
Perintah pencairan dana nihil dilakukan oleh Kuasa BUD melalui penerbitan SP2D-GU Nihil atau SP2D-TU Nihil dalam rangka pengesahan atas penggunaan uang persediaan sebelumnya meliputi : a. penggunaan dana GU yang terakhir atau penggunaan uang persediaan telah mencapai batas pagu anggaran belanja suatu kegiatan dalam DPA-SKPD atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lainnya, atau atas penggunaan dana GU pada akhir tahun anggaran untuk seluruh Kelompok Belanja; atau b. penggunaan dana TU; atau c. penggunaan dana secara langsung yang bersumber dari penerimaan sendiri pada BLUD.
(3)
Proses penerbitan SP2D dimulai dengan penelitian dan pengujian atas SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran beserta lampiran pendukungnya, secara garis besar mencakup : a. pengujian. . . .
-2-
a. pengujian kelengkapan lampiran dokumen pendukung SPM b. pengujian formal c. pengujian substantif (4)
SP2D diterbitkan sesuai jumlah yang diminta dalam SPM, apabila : a. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia. b. Didukung dengan kelengkapan dokumen yang sah sesuai peraturan perundangan.
(5)
Jangka waktu penerbitan SP2D : a. Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima secara lengkap dan benar pengisiannya. b. Apabila berdasarkan penelitian dan pengujian ternyata SPM ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPM.
(6)
Menjelang berakhirnya tahun anggaran, penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD dilaksanakan sebagai berikut : a. SP2D LS pengadaan barang/jasa, diterbitkan paling lambat tanggal 31 Desember atau hari kerja sebelumnya; b. SP2D LS non gaji dan tunjangan, diterbitkan paling lambat tanggal 31 Desember atau hari kerja sebelumnya; c. SP2D LS Belanja SKPKD, diterbitkan paling lambat tanggal 31 Desember atau hari kerja sebelumnya; d. SP2D TU dan atau SP2D GU yang terakhir, diterbitkan paling lambat tanggal 24 Desember atau hari kerja sebelumnya; dan e. SP2D-Nihil atas penggunaan dana TU dan atau GU yang terakhir, diterbitkan paling lambat tanggal 31 Desember atau hari kerja sebelumnya;
(7)
Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud angka (6) huruf a sampai dengan huruf c di akhir tahun anggaran disesuaikan lebih lanjut dengan hari kerja layanan kas bank operasional mitra kerja BUD.
(8)
Lampiran kelengkapan dokumen pendukung SPM-UP/GU/TU/Nihil dan SPM-LS yang diteliti dan diuji oleh Kuasa BUD adalah sejalan dengan lampiran kelengkapan dokumen pendukung SPPUP/GU/TU/Nihil dan SPP-LS.
III-8.3. PIHAK TERKAIT (1)
Dalam kegiatan ini, Kuasa BUD memiliki tugas sebagai berikut : a. Melakukan pengujian kelengkapan lampiran dokumen pendukung SPM. b. Melakukan pengujian formal atas SPM beserta kelengkapan lampiran dokumen pendukungnya, meliputi : a) mencocokkan tandatangan pejabat penandatangan SPM dengan specimen tandatangan; b) memeriksa kelengkapan dan kebenaran penulisan angka dan huruf mencakup informasi yang tercantum dalam SPM; c. Melakukan pengujian substantif atas SPM beserta kelengkapan lampiran dokumen pendukungnya, meliputi : a) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM dan meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; b) meneliti . . . .
-3-
b) meneliti ketersediaan pagu anggaran dalam DPA-SKPD untuk memperoleh keyakinan tidak terlampauinya batas pagu anggaran belanja; c) menguji kebenaran material surat-surat bukti dan dokumen transaksi pembayaran lainnya; d) menguji surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran; e) menguji faktur pajak beserta SSP-nya; d. Menandatangani SP2D yang telah melalui proses pengujian SPM. e. Mencatat penerimaan SPM dalam register penerimaan SPM; f. Mencatat SP2D yang diterbitkan dalam register SP2D; dan g. Menyerahkan SP2D kepada pihak yang berhak. (2)
Dalam kegiatan ini, Pengguna Anggaran memiliki tugas : a. Menandatangani SPM b. Melengkapi dan memperbaiki SPM dan kelengkapan lampiran pendukungnya yang belum memenuhi persyaratan c. Menerima SP2D UP/TU/GU/Nhil dan SP2D LS gaji dan tunjangan serta SP2D LS non gaji dan tunjangan yang diserahkan oleh Kuasa BUD
III-8.4. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS (1)
Langkah 1 (Penelitian SPM) a. Kuasa BUD atau petugas yang ditunjuk, menerima SPM-UP/GU/TU/Nihil dan SPM-LS beserta lampiran dokumen pendukungnya dan langsung mencatat ke dalam register penerimaan SPM, sekaligus meneliti kelengkapan dokumennya. Penelitian kelengkapan lampiran dokumen pendukung SPM selanjutnya dituangkan ke dalam lembaran ceklist kelengkapan berkas SPM. Apabila telah lengkap, langsung dibuatkan tanda terima. Apabila belum lengkap, maka langsung dikembalikan saat itu juga. b. Dalam hal penelitian kelengkapan belum dapat dilaksanakan saat itu juga, maka petugas cukup memberikan tanda terima dokumen. Hasil penelitian diberitahukan secara lisan pada hari kerja berikutnya kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. c. Berkas SPM-UP/GU/TU/Nihil dan SPM-LS beserta lampiran dokumen pendukungnya selanjutnya diserahkan kepada petugas verifikasi yang bertugas melakukan pengujian substantif dan formal. Apabila berdasarkan penelitian kelengkapan bahan, pengujian formal dan pengujian substantif ternyata belum memenuhi persyaratan, maka Kuasa BUD menerbitkan surat penolakan penerbitan SP2D disertai penjelasan. d. Apabila telah memenuhi persyaratan, maka dilanjutkan dengan proses berikutnya yakni penerbitan SP2D. e. Khusus untuk SPM-TU, Kuasa BUD meneliti nilai SPM-TU yang diajukan. Apabila melebihi Rp50.000.000,- per kegiatan dan atau rencana penggunaan dana melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender, maka sebelum dilakukan pengujian formal dan pengujian substantif terlebih dahulu permohonan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diajukan persetujuannya kepada Bendahara Umum Daerah. f. Khusus untuk SPM-LS pengadaan barang/jasa, secara bersamaan pada saat pengujian formal dan pengujian substantif juga dilakukan pencatatan data yang tercantum di dalam kontrak/perjanjian kerja termasuk tahapan pembayarannya ke dalam Kartu Kendali Pencairan Dana untuk setiap kontrak/perjanjian kerja.
g. Demikian. . . .
-4-
g. Demikian pula terhadap SPM-LS Belanja SKPKD khsusunya untuk dana Alokasi Dana Dusun (ADD), juga dilakukan pencatatan ke dalam Kartu Kendali Pencairan Dana untuk setiap dusun. h. Kartu kendali pencairan dana lainnya sesuai kebutuhan. (2)
Langkah 2 (Pembuatan SP2D) a. Apabila berdasarkan penelitian kelengkapan bahan, pengujian formal dan pengujian substantif ternyata memenuhi persyaratan, maka Kuasa BUD menandatangani SP2D. b. Setiap SP2D yang hendak ditandatangani oleh Kuasa BUD terlebih dahulu harus diparaf oleh petugas secara berjenjang. c. SP2D yang telah ditandatangani oleh Kuasa BUD dicatat ke dalam register penerbitan SP2D.
(3)
Langkah 2 (Penyerahan SP2D) a. Kuasa menyerahkan SP2D kepada pihak yang berhak disertai bukti tanda terima. b. SP2D dibuat tiga rangkap, meliputi : Lembar asli untuk pihak yang berhak untuk diserahkan kepada Bank yang ditunjuk Salinan 1 untuk Bendahara Pengeluaran Salinan 2 untuk Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atau fungsi yang membidangi akuntansi Pemerintah Daerah Salinan 3 untuk arsip Kuasa BUD c. Lembar asli untuk pihak yang berhak, antara lain meliputi : Pengguna Anggaran untuk SP2D UP/TU/GU/Nhil dan SP2D LS gaji dan tunjangan serta SP2D LS non gaji dan tunjangan Pihak Ketiga atau Rekanan untuk SP2D LS Pengadaan Barang/Jasa Pihak Ketiga meliputi perorangan, pengurus organisasi, atau pejabat Instansi atau Bendahara Dusun untuk SP2D LS Belanja SKPKD
III-8.5. BENTUK FORMAT DOKUMEN (1)
Bentuk format dokumen terkait yang dipergunakan berkenaan dengan pelaksanaan sistem dan prosedur adalah sebagaimana berikut ini.
(2)
Contoh format sebagaimana dimaksud butir (1) dapat disesuaikan lebih lanjut menurut kebutuhan dan perkembangan keadaan dalam rangka tertib administrasi keuangan.
-5-
Contoh Dokumen SP2D
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor : ………/Kode SKPD/SP2D*/Tahun....
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO Nomor SPM Tanggal SKPD
Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
: : :
Dari Tahun Anggaran
: :
Kuasa BUD
Bank / Pos : …………………………………………………………………….. Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki Rekening Nomor … … … Uang sebesar Rp. … … … … (Terbilang : … … … ...)
Kepada NPWP No. Rekening Bank Bank/Pos Keperluan Untuk
: : : : :
NO.
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
4
-6-
Potongan-potongan : NO. 1. 2. 3.
Uraian (No. Rekening) Iuaran wajib Pegawai Negeri Tabungan Perunmahan Pegawai ……….
Jumlah (Rp)
Keterangan
Jumlah Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) NO. 1. 2. 3.
Uraian PPN PPh ………. Jumlah
Jumlah (Rp)
Keterangan
SP2D yang Dibayarkan Jumlah yang Diminta Rp …………………,Jumlah Potongan Rp …………………,Jumlah yang DibayaDPAn Rp …………………,Uang Sejumlah : …………………………………………………………………………………………………………………………………. Lembar Lembar Lembar Lembar
1 2 3 4
: : : :
Pihak yang berhak (diserahkan kepada Bank Yang Ditunjuk) Bendahara Pengeluaran Fungsi akuntansi Pemerintah Daerah Arsip Kuasa BUD
………….., tanggal … …. …. Kuasa Bendahara Umum Daerah
(tanda tangan) * jenis SP2D (nama lengkap) NIP.
-7-
Cara pengisian SP2D Kolom 1 a. Nomor SPM diisi dengan nomor SPM. b. Tanggal diisi dengan tanggal SPM. c. SKPD diisi dengan nama SKPD. d. Dari diisi dengan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD). e. Tahun Anggaran diisi dengan tahun anggaran berkenaan. f. Bank/Pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk mencairkan SP2D. g. Hendaklah mencairkan /memindahbukukan ke Rekening Nomor diisi dengan nomor rekening kas umum daerah (nomor rekening bank kuasa BUD). h. Uang sejumlah diisi dengan jumlah rupiah dan bilangan rupiah SP2D yang dicairkan.
i. Kolom 2 Khusus SPP-UP/ GU/ TU a. Kepada diisi dengan bendahara pengeluaran yang berhak atas SP2D. b. NPWP diisi dengan nomor pokok wajib pajak bendahara pengeluaran atau yang berhak atas SP2D. c. Kode rekening bank diisi dengan nomor rekening bank bendahara pengeluaran yang berhak atas SP2D. d. Bank/pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk mencairkan SP2D. e. Keperluan untuk diisi dengan uraian keperluan peruntukan pencairan SP2D. Khusus SPP LS gaji/ barang dan jasa pihak ketiga a. Kepada diisi dengan pihak ketiga yang berhak atas SP2D. b. NPWP diisi dengan nomor NPWP pihak ketiga yang berhak atas SP2D. c. Kode rekening bank diisi dengan nomor rekening bank milik pihak ketiga yang berhak atas SP2D. d. Bank/pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk mencairkan SP2D. e. Keperluan untuk diisi dengan uraian keperluan peruntukan pencairan SP2D. Kolom 3 a. Nomor diisi dengan nomor urut. b. Kode rekening diisi dengan kode rekening peruntukan SP2D. c. Uraian diisi dengan uraian nama kode rekening peruntukan SP2D. d. Jumlah diisi dengan jumlah rupiah atas masing-masing kode rekening peruntukan SP2D. Khusus Hanya ada pada SPP LS Gaji (nomor 4 dan 5) Potongan-potongan: a. Iuran wajib pegawai negeri diisi dengan jumlah potongan gaji pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan. b. Tabungan perumahan diisi dengan jumlah potongan tabungan perumahan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus hanya ada pada SPP LS barang dan jasa Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) a. PPN diisi dengan dengan jumlah potongan PPN sesuai ketentuan perundang-undangan. b. PPh diisi dengan jumlah potongan PPh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SP2D yang dibayarkan: a. Jumlah yang diminta diisi dengan jumlah SPM yang diajukan. b. Jumlah potongan diisi dengan jumlah potongan (No. 4). c. Jumlah yang dibayarkan diisi dengan jumlah yang diminta dikurangi dengan jumlah potongan. d. Uang sejumlah diisi dengan jumlah rupiah dan bilangan rupiah SP2D yang dicairkan.
-8Contoh Dokumen Register SP2D
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO REGISTER SP2D Halaman : ………….. Nomor SP2D No. Urut 1
Tanggal
2
Jumlah SP2D (Rp)
LS UP
GU
TU
Gaji
Uraian
Barang & Jasa
3
4
LS UP
GU
TU
Gaji
Barang & Jasa
5
Jumlah ……………., tanggal ……… Kuasa Bendahara Umum Daerah (Tanda tangan)
-9-
Contoh Surat Penolakan SP2D
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D
Nomor Lampiran Perihal
: : :
................... ................... Pengembalian SPM
............., ................... 20.....
Kepada Yth Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran. ................................................................ di – ......................
Bersama ini terlampir Surat Perintah Membayar Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang dan Langsung (SPM-UP/GU/TU/LS) Saudara Nomor: .......................... tanggal .................. 200..... dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk diproses. Adapun kekurangannya sebagai berikut : 1. ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ........................... 2. ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .......................... 3. ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .......................... Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kuasa Bendahara Umum Daerah (tanda tangan)
(nama lengkap) NIP ...................
- 10 -
Cara pengisian Register SP2D Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5
diisi diisi diisi diisi diisi
dengan dengan dengan dengan dengan
nomor urut SP2D untuk pengeluaran UP/GU/TU/LS (Gaji, barang dan jasa) yang diterbitkan. tanggal diterbitkannya SP2D. nomor SP2D untuk pengeluaran UP/GU/TU/LS yang diterbitkan. uraian SP2D yang diterbitkan. jumlah rupiah dikeluarkan untuk pengeluaran UP/GU/TU/LS.
Bendahara pengeluaran mencatat SP2D ke dalam dokumen penatausahaan yang terdiri dari: BKU Pengeluaran. Buku Pembantu Simpanan/ bank. Buku pembantu pajak. Buku pembantu panjar. Buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek.
- 11 -
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D No.Urut
Tanggal
Nomor SPM
Uraian
1
2
3
4
Jumlah (Rp) UP/GU/TU 5
LS 6
Keterangan 7
Jumlah
……………., tanggal ……………. Kuasa Bendahara Umum Daerah
(Tanda tangan) (nama lengkap) NIP.
- 12 -
Cara Pengisian Register penolakan SP2D Kolom 1 diisi Kolom 2 diisi Kolom 3 diisi Kolom 4 diisi Kolom 5 diisi Kolom 6 diisi Kolom 7 diisi
dengan nomor urut. dengan tanggal dan nomor surat penolakan penerbitan SP2D. dengan nomor SPM yang ditolak. dengan alasan penolakan penerbitan SP2D. dengan jumlah SPM-UP/GU/TU yang ditolak penerbitan SP2D. dengan jumlah SPM LS yang ditolak penerbitan SP2D. dengan penjelasan yang diperlukan.
- 13 -
- 14 -
- 15 -
- 16 -
- 17 -
- 18 -
- 19 -
- 20 -
III-8.6. BAGAN ALIR. . . .
- 21 -
III-8.6. BAGAN ALIR
- 22 -
- 23 -
- 24 -
- 25 -
- 26 -
BUPATI BUNGO, dto H. ZULFIKAR ACHMAD
