Prosedur Pencairan Dana Uang Persediaan Dan Ganti Uang
Nama NPM Kalas Dosen Pembimbing
: Aji Prabowo : 40213532 : 3DA01 : Dr. B. Sundari
PENDAHULUAN • LATAR BELAKANG Dalam setiap perekonomian pemerintah perlu melakukan berbagai jenis pembelanjaan. Dengan kata lain, pemerintah memiliki kewajiban mutlak dalam mengumpulkan sumber – sumber dana untuk membiayai seluruh pegeluaran yaitu
pengeluaran rutin (Belanja Rutin) dan pengeluaran pembangunan. Agar terwujudnya sasaran yang tepat dalam pengumpulan dana dan pembiayan maka pemerintah menyusun Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD). Dengan dikelolanya APBD oleh
pemerintah daerah masing – masing tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat dalam rangka perwujudan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal, pemerintah daerah lebih leluasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya untuk mensejahterakan
masyarakat daerahnya.
Dinas Pertanian dan Perikanan Walikota Depok selaku instansi dilingkungan Kantor Walikota Depok menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pertanian dan perikananan mempunyai peran yang penting dalam proses pencairan dana APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Proses pencairan dana di Dinas Pertanian dan Perikanan Walikota Depok sendiri menggunakan dua sistem yaitu Pencairan Dana Uang Persediaan dan Pencairan dan Ganti Uang. Tetapi dalam hal masih banyak SKPD yang masih kurang paham dengan prosedur yang digunakan dalam penerbitan SP2D Uang Persediaan dan Ganti Uang seperti dokumen apa saja yang harus dilampirkan untuk pembuatan SP2D sehingga proses pencairan dana yang harusnya dapat selesai dalam waktu sehari, dapat terhambat karena kesalahan pada prosedurnya.
• MATERI KERJA PRAKTEK Berkaitan dengan Pencairan Dana Uang Persediaan dan Ganti Uang membahas proses pencairan dana dari pengajuan sampai pada tahap pengeluaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
• TUJUAN KERJA PRAKTEK – Untuk mengetahui prosedur pencairan dana UP dan GU – Untuk mengetahui dokumen yang diperlukan dalam proses pencairan dana UP dan GU
HASIL DAN PEMBAHASAN • LANDASAN TEORI
• Pengertian Prosedur – Menurut Mulyadi (2001) – Menurut wikipedia.org.com
• PENGERTIAN DANA – Dana merupakan kesatuan fiskal dan akuntansi , yang terpisah antara satu sama lain. – Menurut Norerdiawan (2007), kesatuan dana – dana yang dimiliki organisasi sektor publik, digolongkan menjadi 2 yaitu : • Dana yang bisa dibelanjakan • Dana yang tidak bisa dibelanjakan
• Pengertian Uang Persediaan dan Ganti Uang – Uang Persediaan merupakan uang muka kerja dari kuasa BUN/BUD kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan gantinya. – Ganti Uang
• Pembahasan Hasil Kerja Praktek Prosedur Pencairan Dana uang Persediaan dan Dana Ganti Uang pada SKPD di Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Walikota Depok, dibagi menjadi beberapa bagian pengerjaan yaitu, pembuatan Komitmen / Kuasa Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Bayar (SPM), penerbitan dan penandatanganan SP2D, Bank, dan Bendahara Pengeluaran / BPP. Masing - masing memiliki tugas dan bagiannya masing – masing .
Prosedur Pencairan UP BUD
SPD BUD
: Surat Pencairan Dana : Bendahara Umum Daerah
Gambar 4.1
Bendahara Pengeluaran SKPD
SPD : Surat Pencairan Dana SPP : Surat Perintah Pembayaran PPK –SKPD : Pejabat Penatausahan Keuangan
Gambar 4.2
PPK – SKPD dan Kepala SKPD / Pengguna Anggaran
Gambar 4.3 dan 4.4
PPKD
PPKD : Pejabat Pelaksana Keuangan Daerah SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana Gambar 4.5
Bank
Gambar 4.6
Pencairan Dana GU Bendahara Pengeluaran SKPD
Gambar 4.1.1
PPK – SKPD
BUD : Bendahara Umum Daerah SPP – GU : Surat Perintah Pembayaran SPM – GU : Surat Perintah Membayar GU PPK – SKPD : Pejabat Penatausahaan Keuangan
Gambar 4.1.2
Pengguna Anggaran
SPM – GU
: Surat Perintah Membayar GU Kepala SKPD : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Gambar 4.1.3
PPKD
PPKD
: Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah SP2D – GU : Surat Perintah Pencairan Dana GU
Gambar 4.4.1
Bank
Gambar 4.1.5
Dokumen – dokumen yang dibutuhkan – SPD ( Surat Penyediaan Dana) – SPP (Surat Permintaan Pembayaran) – SPM (Surat Perintah Membayar)
– SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
• KESIMPULAN – Prosedur Pencairan Dana Uang Persediaan dan Ganti Uang yang digunakan sudah
sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Posedur Pencairan Dana Uang Persediaan dan Ganti Uang melibatkan bagian Bendahara Umum Daerah, Pejabat Penatausahan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah,
Bendahara Pengeluaran, Bank sebagai bagian penting dalam pencairan dana tersebut. – Prosedur Pencairan Dana Uang Persediaan dan Ganti Uang di Kator Walikota
Depok bisa dikatakan efektif. Hal ini dilihat dari kelengkapan dokumen yaitu SPD, SPP, SPM, SP2D yang menjadi syarat dalam prosedur pencairan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang – undang no 1 tahun 2004 tentang
Perbedaharaan Negara.
